2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 70/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JARINGAN SOSIAL NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (V)

JAKARTA RABU, 11 JANUARI 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 70/PUU-IX/2011

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaringan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON 1) M. Komarudin 2) Muhammad Hafidz 3) Yulianti

ACARA Mendengarkan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) Rabu, 11 Januari 2012, Pukul 11.13 – 12.02 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki Muhammad Alim Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi Harjono Hamdan Zoelva Anwar Usman M. Akil Mochtar

Fadzlun Budi SN.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1) M. Komarudin 2) Muhammad Hafidz 3) Yulianti

B. Kuasa Hukum Pemohon: 1) Andi Muhammad Asrun 2) Merlina C. Pemerintah: 1) Sunarno (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 2) Ramos (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 3) Heni Susila Wardaya (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia) 4) Rulita (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia) 5) Budiman (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 6) Wibisono (Jamsostek) 7) Hilda Roswati (Jamsostek) 8) Dian Pertiwi (Jamsostek) D. Ahli dari Pemerintah: 1) Basani Situmorang

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB 1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemerintah dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor Perkara 70/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, silakan perkenalkan diri.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama perkenankan kami menyampaikan selamat tahun baru, semoga Bapak Ketua dan Para Hakim Konstitusi dapat tetap mengawal konstitusi dan demokrasi. Kemudian hadir dalam kesempatan ini, saya sebagai Kuasa Hukum Muhammad Asrun dan Prinsipal ada Saudara Komar dan Saudara Hafidz di belakang kami adalah pengurus dari serikat buruh. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: SUNARNO Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang Mulia … eh … kami memperkenalkan saya Sunarno dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebelah kiri saya Saudara Budiman dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebelah kirinya adalah Saudara Heni Susila dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian di belakang kami ada Saudari Rulita dari Kementerian Hukum dan HAM, ada Saudara Ramos dari Kemenakertrans, kemudian Saudara Wibisono, Saudari Hilda Roswati, Saudara Dian Pertiwi semua dari PT. Jamsostek. Demikian, terima kasih.

5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, terima kasih. Hari ini yang diajukan ke meja Majelis seorang Ahli bernama Ibu, ya Basani Situmorang, S.H., M.Hum Beliau bekerja di PT. Jamsostek atau bekerja atau apa di sini hanya alamat kantornya di PT. Jamsostek. Untuk itu dimohon maju untuk mengambil sumpah Ibu, dengan Agama Protestan … Kristen Protestan akan diambil sumpah oleh Ibu Maria.

3

6.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan. “Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

7.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG “Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

8.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan kembali ke tempat Bu. Ini Ahli diajukan oleh Pemerintah, ya. Silakan Bu ke podium dan kepada Pemerintah saya persilakan untuk memberikan pengantar atas keterangan ini, apakah akan dipandu dengan pertanyaan atau langsung menyampaikan silakan.

10.

PEMERINTAH: SUNARNO Terima kasih, Yang Mulia. Kiranya diizinkan agar Ahli yang kami hadirkan di sini bisa menerangkan tentang peranan Jamsostek pasca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang PPJS dan hal–hal yang terkait dengan perubahan PT. Jamsostek di dalam memaknai apa yang diharapkan oleh Undang-Undang PPJS. Demikian, terima kasih.

11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan Bu.

12.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Terhormat, Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah kami memberikan keterangan Ahli atas Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. PT. Jamsostek (persero) adalah penyelenggara jaminan sosial yang didirikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di sektor swasta. Dalam menjalankan visi dan misinya PT. Jamsostek (persero) selalu berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan hak tenaga kerja di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 4

Nomor 3 Tahun 1992, PT. Jamsostek (persero) menyelenggarakan empat program jaminan sosial yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Apabila dibandingkan dengan lima program yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka hanya satu program yang belum dikelola oleh PT. Jamsostek (persero) yaitu jaminan pensiun. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 telah disebutkan dengan jelas, “Bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib diikutsertakan dalam program Jamsostek.” Hal yang sama juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Kedua peraturan tersebut mempunyai kedudukan yang setara di dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa yang sama pula. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT Jamsostek Persero telah melaksanakan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, khusunya prinsip nirlaba. Meskipun badan hukum PT Jamsostek Persero adalah BUMN yang mencari keuntungan, tetapi pemegang saham tidak lagi menerapkan prinsip tersebut karena bertentangan dengan prinsip nirlaba yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004. Untuk menyelaraskan prinsip SJSN center tersebut, maka pemegang saham PT Jamsostek Persero sejak tahun 2008 tidak memungut dividen dari PT Jamsostek Persero, tetapi dividen tersebut dikembalikan kepada peserta. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan anggaran dasar dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU/61869-AHA/0102/2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pada Pasal 25 yang berbunyi, “Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kerugian dimanfaatkan seluruhnya … dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta dan penggunaan lain yang ditetapkan oleh RUPS. Dengan adanya perubahan anggaran dasar tersebut di atas, maka PT Jamsostek Persero melaksanakan prinsip penggunaan hasil pengelolaan untuk peserta sebagai berikut. 1. Hasil pengembangan dana dan sisa hasil usaha dikembalikan seluruhnya kepada peserta dalam bentuk peningkatan manfaat program dan peningkatan kesejahteraan peserta. Hasil pengembangan dana jaminan hari tua selalu di atas rata-rata bunga bank Pemerintah. Contoh pada tahun 2006, bunga rata-rata 5

bunga deposito bank umum 10,08, hasil pengembangan dana JHT diberikan 10,50%. Dan yang terakhir pada tahun 2010, rata-rata bunga deposito bank umum 5,25%, hasil pengembangan dana JHT 10,60%. 2. Peningkatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian secara berkala. Misalnya pada tahun 2005, pengangkutan darah Rp150.000, tahun 2007=Rp400.000, tahun 2010=Rp750.000. Demikian juga laut dan udara, pada tahun 2010 terakhir Rp2.000.000,00, demikan juga pengobatan dan perawatan pada tahun 2000=Rp8.000.000,00, 2007=Rp12.000.000,00, tahun 2010=Rp20.000.000,00. 3. Peningkatan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan. Sejak tahun 2011, berdasarkan Keputusan Direksi PT Jamsostek Persero Nomor KEP310/1020/2011 tanggal 31 Okteober 2011 tentang Pemberian Manfaat Tambahan Bagi Peserta Jamsostek berupa pemberian pelayanan hemodalisa atau cuci darah, operasi jantung, pengobatan kanker, dan pengobatan penyakit HIV AIDS. 4. Peningkatan peranan … peningkatan kualitas hidup peserta melalui program peningkatan kesejahteraan peserta seperti : 1. Program dana peningkatan peserta. 2. Investasi jangka panjang berupa rumah susun sewa, pinjaman berupa uang muka, kredit pemilikan rumah, koperasi karyawan, dan provider jasa kesehatan. 3. Hibah berupa ambulance, kesehatan gratis, beasiswa, pelatihan, dan bantuan PHK. 4. Program kemitraan pinjaman berupa unit usaha kecil, diklat, dan penelian dan pengembangan. 5. Program bina lingkungan berupa bencana alam, pendidikan, dan latihan, sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan BUMN peduli. Selain penjelasan di atas, program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung di dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jaminan sosial merupakan hak tenaga kerja dan sebaliknya 6

menjadi kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek. Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3/1992 berbunyi, “Program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekejaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Demikian juga Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN berbunyi, “Pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Kedua ketentuan tersebut di atas tidak merugikan pekerja karena apabila pengusaha tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta program Jamsostek pada badan penyelenggara, pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi pidana Pasal 29 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992. Untuk mengimplementasikan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tersebut di atas, serikat pekerja di perusahaan dapat mengutarakan kepada pengusaha bahwa pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya yang dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila pengusaha tetap tidak mengindahkan keinginan serikat pekerja, maka pengurus serikat pekerja dapat melaporkan perusahaan tersebut kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan setempat. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Menurut hemat saya, federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia seharusnya duduk bersama dengan pengusaha yang bersangkutan untuk memperjuangkan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. Permohoan uji materiil Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3/1992 de … tentang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang … di mana Pemohon menginginkan disamping pemberi kerja mendaftarkan, diberikan juga kesempatan kepada tenaga kerja untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada badan penyelenggara. Ketentuan ini bisa menimbulkan permasalahan karena untuk menjadi peserta Jamsostek … maaf, kewajiban pengusaha dan pekerja bersama-sama untuk membayar iuran dengan program yang diikuti. Apabila tenaga kerja mendaftarkan dirinya ke badan penyelenggara, akan tetapi pengusaha tidak membayar iuran, maka tenaga kerja tersebut belum menjadi peserta. Makna Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN adalah pengusaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke badan penyelenggara. Apabila tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, sakit, 7

dan sebagainya pengusaha tetap harus bertanggung jawab. Dengan demikian, tenaga kerja tetap mendapatkan hak dan perlindungan dari perusahaan. Kesimpulan. PT Jamsostek Persero pada prinsipnya telah melaksanakan prinsip-prinsip SJSN. Namun demikian, khusus untuk prinsip kepersertaan yang bersifat wajib PT Jamsostek membutuhkan dukungan dari instansi yang berwenang untuk law enforcement untuk mendorong pemberi kerja mendaftarkan karyawannya menjadi peserta jamsostek. Walaupun demikian, PT Jamsostek akan terus mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip SJSN yang telah dilaksanakan. Demikian, Yang Terhormat Majelis Yang Mulia. Terima kasih. 13.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, silakan duduk, Ibu Basani. Saya persilakan Pemerintah kalau masih akan mendalami dari apa yang disampaikan tadi, atau sudah cukup? Cukup? Pemohon?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN Ada, Yang Mulia.

15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, Saudara Asrun?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN Mohon izin, Ibu, mau bertanya. Di dalam Pasal 13 ayat (1) itu, hanya dikatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.” Lanjut, Bu, ya. Dalam hal, dalam hal pengusaha itu tidak mendaftarkan pekerjanya kepada … untuk menjadi peserta jamsostek, kalau menurut Ibu, apakah boleh seorang pekerja itu mendaftarkan dirinya secara aktif, atau kelompok pekerja mendaftarkan dirinya sebagai anggota jamsostek. Mohon dijawab, Bu. Terima kasih.

17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, Bu.

18.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Atas izin Majelis Yang Mulia, sebagaimana tadi kami uraikan di dalam keterangan Ahli, apabila pekerja itu mendaftarkan sendiri dia sebagai peserta, padahal kewajiban membayar iuran adalah 8

pengusaha, ini menjadi problem. Menjadi problem karena siapa menjadi peserta jamsostek adalah orang yang telah membayar. Kalau cuma mendaftar, Pak, terjadi kecelakaan, tidak akan diberikan oleh badan penyelenggara. Jadi, tidak ada artinya ketentuan itu sehingga kita katakan bahwa kewajiban pengusaha itu merupakan hak pekerja. Itu yang perlu kita tegakkan, salah satu fungsi daripada serikat pekerja di perusahaan. Terima kasih. 19.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ada lagi?

20.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Izin, Majelis. Bu Basani, dalam … dari tahun 1993, sejak Undang-Undang Jamsostek … 1992-2008 atau 2004 SJSN, sama sekali fungsi pengawas untuk memberikan sanksi berperan dalam undangundang nomor … eh, tahun 1948 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, itu sama sekali sampai sekarang tidak ada pengusaha yang terjerat dalam ketentuan sanksi pidana. Hal yang mau kami tanyakan, memang betul fungsi serikat pekerja adalah mendorong seperti apa yang Ibu katakan dan betul fungsi pengawasan sebagai pemerintah sebagai law enforcement, bekerja sesuai dengan fungsinya, tetapi dari 30 juta buruh sampai dengan hari ini, yang terdaftar terakhir di website jamsostek, PT Jamsostek secara resmi, baru 19 juta koma sekian dari 30 juta. Yang kami ingin tanyakan, apakah kendalanya ada pada program manfaat yang tadi Ibu paparkan agar peserta berminat, agar pengusaha berminat, atau ada pada ruang undang-undang yang tidak ter … tidak dibuka secara lebar agar pekerja sendiri bisa mendaftarkan menjadi peserta jamsostek dengan ketentuan bahwa kalau pengusaha tidak membayar iuran peserta, bukankah negara punya pengacara negara lewat kejaksaan untuk menagih sebagai piutang daripada kewajiban pengusaha?

21.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, Bu.

22.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Jadi, kalau menurut saya, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) tidak menjadi hambatan pekerja masuk program jamsostek. Sebenarnya begini, mohon maaf, Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Pasal 106, “Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih, wajib membentuk lembaga kerja sama bipartid, dimana forum ini adalah forum komunikasi, konsultasi, dan dialog masalah-masalah ketenagakerjaan. Keanggotaan LKS 9

Bipartid mewakili manajemen dan juga serikat pekerja, dan pekerja sendiri.” Kalau ini dimanfaatkan, Pak, jauh lebih berhasil daripada kita menunggu law enforcement. Kita memahami … kalau kita tanya Disnaker … Depnakertrans, berapa jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah perusahaan? Tidak sebanding, Pak. Ditambah lagi dengan otonomi daerah. Ini memang tidak bisa diharapkan serikat pekerja bahwa fungsi law enforcement ini yang mendorong justru serikat pekerja itu, Pak. Mengapa kita keluarkan Undang-Undang 21 Tahun 2000? Mengapa kita berikan peran fungsinya begitu kuat? Sebenarnya dialah social control di dalam perusahaan. Mengapa kita wajibkan LKS bipartid? Dari dulu enggak kita wajibkan, sekarang jadi wajib. Jadi, saya melihat kalau sarana yang sudah ada di peraturan perundangan itu dimanfaatkan oleh serikat pekerja di tingkat perusahaan, jauh lebih bermanfaat daripada pencapaian hak-hak pekerja karena banyak, Pak. Misalnya pada waktu perundingan membuat perjanjian kerja bersama. Karena saya sering narasumber di dalam pembuatan itu. Selalu saya katakan PKB-lah tempatnya semua tambahan. Nah, kelihatannya berhasil, Pak. Nah, saya mohon kepada teman-teman serikat pekerja, sudah ada undang-undangnya, sudah ada sarananya, manfaatkanlah dengan baik. Semoga hak-hak pekerja itu bisa terpenuhi dengan baik. Terima kasih. 23.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Terakhir, Yang Mulia.

24.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, silakan.

25.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Ibu Basani selaku Ahli, dan saya lihat di sini pernah juga di Departemen Tenaga Kerja sekarang Kementerian Tenaga Kerja. Terakhir verifikasi serikat pekerja yang ada di Indonesia itu punya anggota berapa banyak? Dan punya banyak kasus pemberangusan serikat pekerja berapa banyak? Terima kasih.

26.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Kalau masalah data saya kira bisa … nanti takut salah, bisa diberikan, Pak, saya kira datang saja.

10

27.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup? Silakan.

28.

PEMOHON: M. KOMARUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Ibu Basani, tadi menyampaikan tentang Jamsos itu merupakan hak tenaga kerja, dan menjadi kewajiban pengusaha. Ketika perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Jamsostek, secara otomatis berarti kan haknya menjadi hilang, sementara hak itu harusnya kan didapatkan, gitu. Wajar ketika pekerja mendaftarkan diri untuk meminta hak-nya, gitu, ya. Walaupun Ibu cukup menjelaskan tentang sanksi pidana, segala macam, itu kan, salah satu alat. Ternyata alat itu kan kurang mampu, kenapa enggak? Bagaimana hak itu dibuka kan gitu. Pengertian haknya itu coba dipertegas itu. Bahwa Jamsostek itu adalah hak tenaga kerja, artinya kalau sudah hak, berarti dia harus mendapatkan. Ketika perusahaan tidak mendaftarkan, maka dirinya secara apa, sebagai karyawan akan meminta haknya mendaftarkan diri. Persoalan pembayaran menjadi kewajiban pengusaha, sesuai dengan yang diatur. Ketika dia tidak bayar, berarti ada sanksi pidananya, kan gitu, kalau Ibu mau menerapkan sanksi pidana. Untuk pembuktian bahwa pidana ini bisa berjalan apakah enggak gitu. Terima kasih.

29.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, Bu.

30.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Sebagaimana saya uraikan tadi, Pak. Hak dan kewajiban ini kan sebanding, Pak? Ya, kan Pak? Nah, sebenarnya pengusaha mendaftarkan pekerja ke badan penyelenggara, berarti dia mengalihkan kewajibannya kepada badan penyelenggara, kan Pak? Setelah dibayar iuran. Pekerja mendaftar, iuran-nya enggak dibayar kan jadi perselisihan. Ini sebenar ... ini yang saya katakan, kalau saya berpendapat fungsi, peran, dan fungsi serikat pekerja yang paling dominan. Gunakanlah, LKS Bipartid, duduk bersama setiap saat. Ini, kalau itu nah... sebenarnya federasi ikatan serikat buruh ini harus membantu mengadvokasi serikat pekerja di tingkat perusahaan, sehingga mereka mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Karena serikat pekerja adalah mitra pengusaha kan, Pak? Mitra pengusaha, kalau kita jadi mitra, duduk bersama, hak dan kewajiban diselesaikan, itulah hubungan industrial yang harmonis itu, kan Pak? Itu yang kita capai. Mana sarananya, Pak? LKS bipartid. Terima kasih.

11

31.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Terakhir, Majelis. Kami hanya ingin menyampaikan kepada Ibu Basani. Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, di beberapa daerah sudah membangun posko pengaduan advokasi buruh dan jaminan sosial. Tapi, laporan-laporan kami terhadap pengawas dinas tenaga kerja belum ke kementerian itu tidak ditangapi sama sekali karena federasi bukan … pekerja yang ada di sana bukan masuk menjadi anggota federasi. Itu juga menjadi kendala yang harus sama-sama kita perhatikan bersama. Terima kasih, Majelis.

32.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, mau ditanggapi? Silakan.

33.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Itu masalah internal mereka, Pak. Terima kasih.

34.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ada dari Hakim? Cukup, Pak? Pak Hamdan, silakan Pak Hamdan.

35.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ya, saya ingin mendapatkan sedikit apa … penegasan dari Ahli. Ini undang-undang ini menempatkan pekerja dalam Jamsostek dalam posisi pasif. Baik, dalam Pasal 4 maupun Pasal 13, dan perusahaanlah yang aktif. Selama perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya untuk ikut, Jamsostek atau anggota BPJS, maka selama itu pula pekerja tidak akan pernah mendapatkan jaminan Jamsostek. Ini, kalau logika dibalik saya hanya mempertegas dari Pemohon. Kalau logikanya dibalik, apakah tidak mungkin kalau pekerjanya mendaftarkan sendiri dan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membayar iurannya. Apakah tidak mungkin … jadi, ini, jadi secara akademik yang Ibu bisa lihat? Karena sampai sekarang ini prakteknya memang kepersetaan Jamsostek ini jadi sangat kecil karena sangat tergantung pada niat baik dari pengusaha. Nah, posisi pekerja nilai tawarnya dengan pengusaha, itu menjadi sangat rendah, bargaining power-nya apalagi di perusahaan-perusahaan kecil, kalau perusahaan-perusahaan besar dengan serikat pekerjanya yang besar mungkin bargaining power-nya cukup bagus. Tapi, perusahaan-perusahaan kecil itu sangat tergantung pada perusahaan. Nah, selama perusahaan tidak mendaftar sementara buruh tidak punya bargaining power, selama itu pula dia tidak akan pernah mendapatkan jaminan Jamsostek. Jaminan … jaminan … jaminan itu … anggota peserta. Kalau dibalik, kalau perusahaan tidak mau, ya 12

pekerja yang daftar, dan kewajiban perusahaan untuk membayar kalau pekerja yang mendaftar. Terima kasih. 36.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Majelis Hakim Yang Mulia, jadi begini, Pak, sebagaimana tadi kami uraikan, kalau pengusaha tidak mendaftarkan ke badan penyelenggara pengusaha tetap bertanggung jawab apabila terjadi risiko kepada pekerjanya, Pak. Jelas kita atur di undang-undang, apalagi dia misalnya karyawannya 100, didaftarkan 50, terjadi kecelakaan kepada yang tidak didaftar, tetap menjadi wajib, Pak. Jadi tidak pernah perlindungan tenaga kerja itu tidak didapat. Inilah yang selalu saya katakan sebenarnya, kalau di dalam internalnya itu berjalan tadi LKS Bipartid-nya, mereka sebagai mitra saling berkomunikasi … karena begini, Pak, kalau kita berikan boleh aktif pekerja, misalnya sudah didaftar tapi enggak dibayar-bayar, Pak, jadi timbul masalah, masalah di badan penyelenggara, masalah dipekerja, masalah dipengusaha. Ini kalau kita lihat terkadang kan pengusaha ini ada dia pura-pura tidak tahu, Pak, ya kan, ada memang tidak tahu, ada memang karena terkadang kesulitan. Nah, di sini yang perlu kita katakan tadi di mana Serikat Pekerja ini duduk, marilah kita duduk bersama, rumah kita sendiri kok, dari kita untuk kita, kita yang memahami kondisi perusahaan. Ini yang saya minta sebenarnya Serikat Pekerja dan mereka sudah kuat dengan undang-undang, kalau mereka melaksanakan itu jauh lebih bermanfaat, Pak. Terima kasih.

37.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Masih ada lagi?

38.

HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Ada, Pak.

39.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Pak, Fadlil. Silakan.

40.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini terusannya, Bu, terusannya dari yang ditanyakan oleh Hakim yang terdahulu yang bertanya. Logika sekarang, suatu hak itu dapat terpenuhi kalau pihak yang berkewajiban itu melaksanakan. Nah, dalam kerangka pelaksanaan itu usaha untuk dipenuhinya dalam kerangka pelaksanaan itu memang bisa oleh buruh atau pekerja, atau buruh melalui federasinya atau apa namanya … organisasi yang ada di tempat dia bekerja itu, perusahaan tempat dia bekerja. Tapi kalau 13

dilihat dari posisi sebagai apa namanya … enforcement yang lebih kuat atau kalau istilah Hakim yang terdahulu disebutnya sebagai bargaining position yang lebih kuat, itu tidak ada pada pekerja dan juga tidak ada pada organisasinya tapi justru pada pengawasnya ini, pengawasnya itu adalah pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan itu. Nah, bagaimana pandangan Ibu sekiranya hak ini usahanya juga dibuka melalui pemberian hak kepada pekerjanya itu sendiri untuk mendaftarkan, setelah dia mendaftarkan Ibu kan selalu bilang “ya, kalau tidak dibayar bagaimana?” Tidak dibayar itu kan artinya menjadi hutang, karena itu kewajiban Bu, menjadi hutang itu karena perusahaan itu punya kewajiban. Lah, ini bagaimana posisi pengawasnya ini, negara yang dalam perspektif ini sebagai pengawasnya ini apakah enforcement-nya tidak bisa digunakan kepada misalnya Jamsostek melalui pengawasnya ini kemudian men-force kepada pengusaha itu untuk membayar, sebab kalau Jamsostek sendiri itu kan apa namanya … sama-sama sebagai pihak, kadang-kadang juga menurut Ibu ada pihak yang pura-pura enggak ngerti tadi. Ini sebenarnya yang dipersoalkan oleh dia itu adalah bagaimana apa namanya … memberdayakan negara yang sebenarnya posisinya sudah kuat itu untuk diimplementasikan dalam soal ini, dengan cara misalnya membuka kemungkinan bagi pekerja itu untuk bisa mendaftar, dengan mendaftar itu sudah setengah efektif itu, apa … kewajiban itu terlaksana, tinggal dilaksanakan saja, kalau tidak lalu ini memberdayakan pihak pengawas yang justru dari negara itu. Ini … ini bagaimana pandangan Ibu? Kita ingin memperoleh … apa namanya … perspektifnya yang lebih luas dari sekedar argumentasi yang dibangun oleh Pemohon. Terima kasih, Ibu. 41.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Terima kasih, Pak. Jadi (…)

42.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sebentar Bu! Sebentar Bu! Sebentar! Biar sekaligus Hakim Haryono.

43.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Jadi, dikumpulkan dulu, Bu, pertanyaannya. Begini, Bu, intinya kan pekerja itu punya hak atas jaminan sosial, itu dulu ya. Kemudian, kalau kita ya pada ketentuan yang ada, terhadap hak tersebut, sekarang ini masih digantungkan kepada dua hal, pemberi kerja mendaftarkan, dan untuk mendaftarkan tidak selalu seluruhnya didaftarkan, sering kali ada pekerja-pekerja … pemberi kerja yang kemudian tidak mendaftarkan seluruhnya. Tapi meskipun tidak

14

mendaftarkan seluruhnya, secara asasi kan mereka punya hak itu utuh. Yang ke dua adalah kalau digantungkan pada serikat pekerja, itu pun juga kemudian kita akan melihat bagaimana serikat pekerja ini apakah bisa melakukan tugasnya itu? Persoalannya kita bisa melihat variasi bagaimana serikat pekerja itu. Tapi terlepas dari kedua hak … kedua pihak itu, baik pemberi kerja maupun serikat pekerja, itu sebenarnya hak itu tetap melekat pada pekerjanya, ya toh? Kalau sekarang karena masih dibatasi bahwa itu harus didaftarkan oleh pemberi kerja, kalau katakan saja seorang pekerja sekarang mendaftar sendiri, tapi mendaftar sendirinya akan jelas, dia itu dari pekerja dari perusahaan mana? Ya, kan? Saya bekerja, bekerja dari perusahaan mana, kan pasti harus ada pada saat dia mendaftarkan itu, tanpa itu dia tidak bisa mendaftarkan bahwa itu pekerja. Kalau dengan mekanisme itu, katakan saja pada saat dia mendaftar itu kemudian diberi surat keterangan bahwa dia benarbenar pekerja dari perusahaan A, apakah tidak kemudian itu bisa dijadikan suatu mekanisme dengan diterimanya pendaftaran dia itu, kemudian lalu ada kewajiban? Karena kewajiban itu sebenarnya sudah muncul pada saat dia memberi keterangan bahwa memang dia benarbenar pengusa … pekerja dari perusahaan A itu. Nah, sekarang tinggal persoalannya mengalihkan. Apakah tidak dengan seperti itu saja kemudian bisa diberi tahu bahwa pekerjamu sekarang sudah mendaftarkan di sini, lalu sekarang kewajibanmulah untuk membayar itu, ya. Karena ini sama-sama menegakkan hak sebetulnya. Di antara ketiga hal itu, saya kira kalau yang terakhir tadi itu lebih efisien, lebih … lebih terealisasi hak pekerjanya ketimbang menggantungkan pengusahanya sendiri dan menggantungkan serikat pekerja. Bagaimana pandangan Ibu mengenai ini? 44.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, Bu. Ada lagi satu, Pak Hakim Akil Mochtar.

45.

HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Saudara Ahli ya, kalau kita memperhatikan Undang-Undang tentang BPJS ya yang baru itu, di situ kan juga diberikan kewenangan sanksi administratif kepada badan penyelenggara terhadap … apa namanya … peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban. Bahkan penyelenggara itu bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau si … apa namanya … kalau ketidakpatuhan dari peserta itu untuk membayar iuran atau pun premi atau kewajiban lainnya. Tapi, kalau sistem sosial yang … eh, sistem jaminan sosial yang memberi manfaat wajib seperti itu memang kan menurut kita tidak semata-mata kepada tindakan hukum yang represif karena yang diperoleh itu adalah kemanfaatan. Nah, dengan memberi ruang kepada pekerja untuk secara aktif mendaftarkan diri, itu kan setidak-tidaknya 15

sudah memenuhi setengah kewajiban, menurut saya ini. Setengah kewajiban dari pemberi kerja itu sudah terlaksana, tinggal persoalannya adalah pada persoalan yang membayar tanggungan itu. Nah, diundang-undangnya sendiri sudah memberikan kepada … memberikan kewenangan kepada penyelenggara untuk melakukan tindakan administratif dan tindakan pidana bahkan. Tapi, itu tidak cukup. Kenapa? Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau duduk bersama di bipartit, itu menyadari kepentingannya bersama, itu akan lebih indah, itu akan lebih baik. Tapi, ya itu takaran idealnya, pada takaran kenyataanya kan selalu dalam gambaran praktik. Itu kan posisi pekerja selalu lebih rendah dibandingkan dengan posisi pengusaha, kalau tidak ingin kita katakan, ya buruh atau pekerja itu hanya menjadi objek dari para pengusaha untuk mencapai tujuannya tanpa mengindahkan hakhak pekerja, itu realita sekarang. Diperkuat dengan data bahwa dari 30 juta pekerja itu, sekitar sembilan apa 19 tadi itu yang terdaftar. Artinya, ada problem di sana yang tidak bisa kita selesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan oleh negara terhadap kewajiban warga negara itu. Nah, dengan diberikan ruang kepada peser … pekerja untuk mendaftarkan diri, itu separuh dari kondisinya sudah terpenuhi, tinggal kemudian kita mengatur regulasinya agar kepesertaan itu, kewajiban yang membayar premi itu bisa dilakukan oleh badan penyelenggara. Misalnya, bisakah kewenangan itu kemudian mem … diberikan kepada badan penyelenggara untuk meng-collecting jaminan kepada pengusaha itu. Ini kan seharusnya harus jauh lebih mudah, artinya tidak coat ke coat. Kalau tadi berdasarkan penjelasan yang Ibu sampaikan, yang Ahli sampaikan, itu ya apanya yang mau didaftarkan kalau tidak ada yang menanggung itu? Nah, artinya ketergantungannya sangat ketergantungan kepada si pengusaha, ya. Jadi sangat digantungkan kepada kesadaran, keikhlasan, kemauan dari si pemberi kerja itu. Ini … ini satu problem juga kalau kita ingin memberikan satu perlindungan yang secara menyeluruh. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap pikiran saya yang seperti ini? Terima kasih. 46.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, masih ada lagi, Hakim Muhammad Alim.

47.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Pak Ketua. Saya menyambung pertanyaan dari Pak … Yang Mulia Pak Ahmad Fadlil dan Bapak yang baru-baru saja bertanya sama Ibu. Ini begini Ibu, pemerintah itu kan dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk buruh, termasuk peker … pengusaha. Ini kan sudah jelas, Bu, ini haknya buruh, pekerja, kewajibannya pengusaha, kenapa kok Pemerintah tidak bisa mengambil ketegasan? “Kamu mesti bayar ini karena kamu punya kewajiban, ini haknya dia mesti dia 16

diberikan!” Kan itu lho. Apa gunanya Pemerintah kalau dia tidak bisa melak … menegakkan satu hukum terhadap warganya yang nyatanyata itu kewajibannya, kok tidak dipenuhi. Orang tidak membayar pajak kalau dia mampu kan bisa dipenjara, Bu, sudah melalui proses. Kenapa kalau haknya … kewajibannya tidak bisa dipenuhi, itu kan dia … Pemerintah dalam hal ini depart … Kementerian Tenaga Kerja, itu dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk buruh, termasuk pengusaha. Nah kalau ini haknya buruh, kasihlah buruh atau kasih pekerja, ini kewajibannya, ya ambil dong karena itu kan pekerjanya. Nah, tentu saja seperti yang Ibu katakan tadi, ada baiknya dimusyawarah. Tapi biasanya begini, Bu, kalau musyawarah itu berkelit-kelit terus itu pengusaha, banyak akal dia, akal-akalan. Ini buruh ya dalam posisi yang lemah, dia itu sangat … sangat susah, susah, Bu memperoleh haknya. Dan itu kan fakta yang menunjukkan lebih banyak yang tidak terdaftar daripada yang terdaftar. Nah itu, itu bagaimana menurut Ibu? Apa sih kerjanya Pemerintah? Kenapa dia tidak bisa tegas (suara tidak terdengar jelas) menyuruh hak-hak dia punya pekerjaan? Terima kasih, Pak. 48.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup. Silakan Bu, dijawab singkat-singkat saja, Bu.

49.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Karena kelihatannya pertanyaannya hampir senada, jadi barangkali jawabannya sama kepada semua. Majelis Hakim Yang Mulia, sebenarnya keinginan bagaimana sih supaya si pekerja juga ikut mendaftar? Dimana masalahnya kira-kira begitu. Karena kalau si pekerja kita atur dia ikut mendaftar, seolah-olah masalah sudah selesai 50%. Nah, terkadang tidak semudah itu kita, Pak, nanti terkadang juga bisa timbul dalam lapangan bisa timbul moral hazard, ini. Ini … ini menjadi banyak permasalahan kita lihat. Nah, sebenarnya pada waktu kita membahas Undang-Undang tentang BPJS yang baru disahkan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, hal masalah penegakan hukum, pemenuhan hak pekerja ini sangat-sangat didiskusikan di kalangan DPR, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dibuat ditambahlah kewenangan dari badan penyelenggara yang tadinya tidak ada ini, Pak. Karena kelihatannya fungsi pemerintah law enforcement itu begitu kelihatannya tidak begitu kencang sebagaimana yang Bapak harapkan tadi, sehingga DPR di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 diberilah kewenangan kepada badan penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang selama ini tidak ada, Pak. Mau buka buku saja tidak bisa, harus selalu melalui pegawai pengawas. Nah, sekarang dengan Undang-Undang 24 Tahun 2011 mudahmudahan dengan diberikan kewenangan ini, apa yang diinginkan 17

bahwa semua pekerja ini nanti akan masuk, bisa terpenuhi, Pak. Ini kan nanti efektifnya undang-undang ini 2014, jadi ini sedang mengarah ke sana, Pak. Jadi kalau menurut hemat saya, Pak, kalau si pekerja itu hanya mendaftar, nanti dibayar iurannya, belum tentu terus dikasih, bermasalah, terjadi kecelakaan, tidak dibayar oleh badan penyelenggara, jadi masalah lagi. Kan sudah terdaftar, padahal terdaftar belum tentu peserta. Ini terkadang ada … ada jangka waktu nanti dipendaftaran, dipembayaran, padahal terjadi kecelakaan, siapa yang melindungi? Tetapi dengan kita katakan, “Oke karena kamu tetap wajib, kewajibanmu belum beralih kepada … kamu tetap tanggung.” Dan ini terjadi di lapangan, Pak. Jadi hak pekerja itu tidak pernah tidak dipenuhi, tidak dipenuhi, tetap terpenuhi. Nah, sekarang kalau kita katakan (…) 50.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Bu, tanya, Bu.

51.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Oke.

52.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Hak pekerja tidak pernah tidak dipenuhi, meskipun belum didaftar?

53.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Mohon maaf, Pak?

54.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Meskipun belum didaftar sebagai peserta?

55.

AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG Oh, ya … Kalau terjadi kecelakaan ditanggung oleh perusahaan,tetap dipenuhi. Dan sekarang Pak, kalau kita katakan buruh itu lemah, sekarang ini sudah kuat, Pak. Kita lihat itu yang mogok di Tol Ciujung itu, dipaksa harus keluar UMK, sekarang sudah kuat mereka Pak, dengan organisasinya. Jadi sebenarnya, yaitu yang saya katakan tadi, peran fungsi serikat pekerja itu kalau digunakan, hak-hak pekerja itu tidak akan lama dipenuhi. Terima kasih, Pak.

18

56.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kalau begitu sidang berikutnya adalah pengucapan vonis. Untuk itu, selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 26 Januari 2012, jam 16.00, Pihak Pemohon maupun Pihak Pemerintah dan atau DPR, kalau mau, menyampaikan kesimpulan akhir, dan menyampaikan usul amar putusan dari petitum yang diperdebatkan itu tadi. Kenapa? Ya, keterangan Ahli yang tertulis tadi supaya diserahkan kepada Panitera. Baik, sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP 12.02 WIB

Jakarta, 11 Januari 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

19