Siaran Pers No. 49/PIH/KOMINFO/7/2011 tentang Peringatan Sangat Serius Bagi Badan Publik (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) Pusat dan Daerah Yang Belum Menetapkan Pejabat Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik (Jakarta, 25 Juli 2011). Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 21 menyebutkan: (1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan. Lebih lanjut Pasal 22 menyebutkan, bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PP tersebut diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2010, setelah sebelumnya ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2010. Oleh karena itu, melalui Siaran Pers ini, kepada seluruh badan publik (baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif) baik pusat maupun daerah yang belum menetapkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) diingatkan untuk segera menetapkannya, karena batas waktu penetapannya hanya tinggal 1 bulan terhitung sejak Siaran Pers ini dipublikasikan. Keberadaan PPID ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, khususnya di Pasal 13 menyebutkan: (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional; (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional. Demikian juga yang diatur dalam PP No. 61 Tahun 2010, khususnya Pasal 12 , yang menyebutkan: (1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik; (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan ; (3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. Dan Pasal 13 yang menyebutkan: (1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi; (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. Serta Pasal 14 yang menyebutkan: (1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam: a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; e. Pengujian Konsekuensi; f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik ; (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
1
Peringatan ini penting disampaikan (karena bukan sekali ini saja disampaikan mengingat hal serupa pernah dipublikasikan juga melalui Siaran Pers serupa pada tanggal 29 April 2011), karena sampai dengan pertengahan bulan Juli 2011, badan-badan publik (khususnya untuk kementerian) yang sudah menetapkan PPID baru sebanyak 15 kementerian, yaitu: 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika (23 Maret 2010). 2. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ( 27 Mei 2010). 3. Kementerian Kesehatan ( 8 Juni 2010). 4. Kementerian Hukum dan HAM ( 17 Juni 2010). 5. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (25 Agustus 2010). 6. Kementerian Pendidikan Nasional (6 September 2010). 7. Kementerian Perhubungan. 8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 9. Kementerian Kehutanan (22 Pebruari 2011). 10. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (10 Maret 2011). 11. Kementerian Luar Negeri (28 Maret 2011). 12. Kementerian Perdagangan (5 April 2011). 13. Kementerian Sosial (26 April 2011). 14. Kementerian Pertanian (Juni 2011). 15. Kementerian Pekerjaan Umum (17 Juni 2011). Sedangkan badan-badan publik dari lingkungan non kementerian yang sudah menetapkan PPID baru sebanyak 17 lembaga non kementerian, yaitu: 1. Kepolisian RI (26 Januari 2010). 2. Kejaksaan Agung (14 Mei 2010). 3. Setjen DPR-RI (24 Mei 2010). 4. Komisi Pemberantasan Korupsi (26 Mei 2010). 5. BPPT (30 Agustus 2010). 6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (30 September 2010). 7. Arsip Nasional (1 Desember 2010). 8. Mahkamah Konstitusi (3 Januari 2011). 9. Mahkamah Agung (5 Januari 2011). 10. KPU. 11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (9 Pebruari 2011). 12. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (31 Maret 2011). 13. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (10 Mei 2011). 14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (11 Mei 2011). 2
15. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (6 Juni 2011). 16. Komisi Yudisial (10 Juni 2011). 17. Sekretariat DPD-RI (19 Juni 2011). Akan halnya sejumlah instansi Pemda yang sudah menetapkan PPID adalah sebagai berikut: No.
Provinsi
I.
Jawa Tengah
II.
III. IV.
Jawa Timur
Sumatera Utara Sulawesi Selatan
Instansi Pemda 1.
Bappeda Jawa Tengah.
2.
Pemda Jepara.
3.
Pemda Purworejo.
4.
Pemda Batang.
5.
Pemda Kebumen.
6.
Pemda Sragen.
7.
Pemda Banjarnegara.
8.
Pemda Surakarta.
9.
Pemda Banyumas.
10.
Pemda Pati.
11.
Pemda Pekalongan.
1.
Pemda Surabaya.
2.
Pemda Bojonegoro.
3.
Pemda Bangkalan.
4.
Pemda Sampang.
5.
Pemda Blitar.
1.
Pemda Serdang Bedagai.
2.
Pemda Langkat.
1.
Pemda Toraja.
2.
Pemda Pangkal Jane dan Kepulauan.
V.
Bangka Belitung
1.
Pemda Pangkal Pinang.
VI.
Lampung
1.
Pemda Lampung Utara.
2.
Pemda Provinsi Lampung.
Sehubungan dengan itu, kepada badan-badan publik yang sudah menetapkan keberadaan PPID (namun belum dipublikasikan melalui Siaran Pers ini) maupun yang belum menetapkan PPID, diminta untuk segera melaporkannya kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan juga kepada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo paling lambat tanggal 23 Agustus 2011. Kealfaan atau keterlambatan dalam penetapan PPID dapat menimbulkan konsekuensi hukum pada saat mediasi maupun proses ajudikasi. Sebagai gambaran, 3
permohonan sengketa informasi sampai dengan bulan Juni 2011 berjumlah 270 permohonan. Dari angka tersebut, 87 permohonan (32%) berujung pada proses mediasi sebanyak 78 kasus, ajudikasi 7 kasus dan gugatan ke PTUN 2 kasus. Mengenai keberadaan Komisi Informasi Publik Daerah, maka perkembangannya adalah sebagai berikut: Sudah Terbentuk
Dalam Proses Pembentukan
1.
Jawa Tengah.
1.
Bali.
2.
Jawa Timur.
2.
DKI.
3.
Kepulauan Riau.
3.
Sumatera Utara.
4.
Gorontalo.
4.
Kalimantan Tengah.
5.
Lampung.
5.
Sumatera Selatan.
6.
Banten.
6.
Kalimantan Barat.
7.
Sulawesi Selatan.
8.
Jawa Barat
Terkait dengan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 ini, beberapa kegiatan telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo, yaitu: 1. Penetapan k elembagaan PPID Kementerian Kominfo yang telah ada sejak tanggal 23 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kominfo. 2. Penetapan Standar Pelayanan Informasi Publik Kementerian Kominfo yang telah ditetapkan sejak tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kominfo. 3. Meskipun tidak diwajibkan dalam UU No. 14 Tahun 2008, PPID Kementerian Kominfo telah menyediakan konter layanan PPID Kementerian Kominfo di lt. 1 Gedung Belakang Kementerian Kominfo yang buka setiap hari kerja jam 09.00 s/d. 15.00 WIB dengan tujuan untuk membantu para pengguna dan peminta informasi publik untuk memperoleh informasi publik yang diinginkan secara langsung bertatap muka dengan petugas dan dilengkapi dengan nomer tilfon dan fax: 021.3452841 dan alamat email:
[email protected] . Pelayanan PPID tersebut dilayani oleh 6 orang petugas yang terdiri dari 4 orang bertugas di front desk dan 2 orang bertugas di back desk, dengan waktu tugas secara bergiliran. 4. Penyediaan informasi publik melalui website PPID Kementerian Kominfo dilakukan dengan mengakses website http://ppidkemkominfo.wordpress.com, yang mulai dibuka sejak tanggal 4 Maret 2011, dimana sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 telah diakses oleh sebanyak 4.246 pengakses, yang berasal dari dalam dan luar negeri (di antaranya dari AS. Turki, Taiwan, Jepang, Singapura dan Malaysia) dan hal tersebut tercermion dari clustermaps yang dipasang pada website http://ppidkemkominfo.wordpress.com . 5. Telah dilakukan puluhan kali sosialisasi ke sejumlah badan publik pusat maupun daerah dengan tujuan untuk pemberikan pemahaman yang komprehensif tentang UU No. 14 Tahun 2008 dan lebih khusus lagi adalah sosialisasi dengan dorongan untuk pembentukan PPID bagi badan-badan publik yang belum ada PPID nya. 4
6. Selama bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2011 telah berlangsung 3 kali mediasi, dengan alasan informasi yang diminta tidak diberikan, seperti misalnya massalah LHKPN, dengan alasan karena terikat dengan UU yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 17 butir (j) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam ketiga mediasi tersebut PPID Kementerian Kominfo selalu memenuhi panggilan Komisi Informasi Pusat, yaitu: Mediasi Pertama tanggal 23 Maret 2011 pemohon tidak hadir; Mediasi Kedua tanggal 14 April 2011 pemohon tidak hadir; dan Mediasi Ketiga 1 Juni 2011 pemohon hadir. 7. Khusus mengenai kewajiban PPID Kementerian Kominfo untuk menyediakan informasi publik pada website PPID Kementerian Kominfo (http://ppidkemkominfo.wordpress.com) baik berupa informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang wajib diumumkan secara serta merta, dan yang wajib tersedia setiap saat. --------------Kepala Pusat Informsasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email:
[email protected], Tel/Fax: 021.3504024). Sumber ilustrasi: http://3.bp.blogspot.com/_--t3GFAHX9Q/TVMy1uxvkvI /AAAAAAAAAgY/ znGo-YkKx6o/s1600/poster-453x269.jpg
5
