KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI Nomor: 028/2273/12 DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI Nomor : Kd.11.09/4/PP.00/1837/2010 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI
: a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah dipandang perlu untuk memberikan pedoman pokok agar pelaksanaannya lebih adil, obyektif,, transparan, dan akuntabel; b. bahwa untuk memacu penerapan pola manajemen berbasis sekolah/madrasah, dipandang perlu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah/madrasah untuk menyelenggarakan penerimaan peserta didik secara lebih mandiri; c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik pada TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA SMK Tahun Pelajaran 2010/2011
Menimbang
Mengingat
:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 Tahun 2005); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhis Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2009/2010; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional (UN) SMP/MTs,SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010; 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0015/C3/KP/2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Tahun Pelajaran 2010/2011; 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 94/C.C4/MN/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Rintisan SMA Bertaraf Internasional Tahun Pelajaran 2010/2011; 16. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 422.1/01921 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010/2011 17. Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor 900/04502/12.09 tanggal 29 Juni 2009 tentang Kebijakan Pendidikan Murah bagi Pendidikan Dasar
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 2. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah dari sekolah/madrasah yang jenjangnya setingkat lebih rendah. 3. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah lain. 4. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional adalah ujian nasional yang dilaksanakan secara terintregasi dengan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa. 5. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. 6. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 8. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SKHUASBN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil akhir sekolah berstandar nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 9. Program paket A adalah program pendidikan pada jalur pendiikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD 10. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur pendiikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara denganSMP 11. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 12. Kantor Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. 13. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Boyolali 14. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Pasal 2 Penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah bertujuan memberi kesempatan yang seluasluasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaikbaiknya.
Pasal 3 Penerimaan peserta didik harus berdasarkan prinsip: 1. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dan tata aturan yang berlaku. 2. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik, bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. 3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. 4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga Negara yang berusia sekolah/madrasah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama, ras, dan golongan. 5. Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik, termasuk bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, kecuali daya tampung sekolah terbatas. Pasal 4 (1) Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah: a. berusia 4 - 6 tahun pada awal pelajaran baru; b. mendaftarkan pada TK/RA yang dituju; c. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik TK/RA diatur oleh TK/RA masingmasing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah dan tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku. (2) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu ) SD/MI adalah: a. berusia 7-12 tahun pada awal pelajaran baru, apabila belum tercapai kuota yang ditetapkan dapat menerima calon peserta didik dengan usia 6 tahun; b. bagi calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 tahun, harus melampirkan rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten ( konselor atau psikolog ); c. mendaftarkan pada SD/MI yang dituju; d. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SD/MI diatur oleh sekolah/madrasah masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku. (3) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu) SDLB adalah: a. mendaftarkan pada SDLB yang dituju; b. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SDLB diatur oleh sekolah/madrasah masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/madrasah dan tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku (4) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs adalah: a. telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar/Program Paket A ; b. telah lulus dengan memiliki SKHUASBN / Surat Tanda Lulus Program Paket A; c. berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 12 Juli 2010, kecuali dari SDLB/SLB Tingkat Dasar ada ketentuan tersendiri; d. mendaftarkan pada SMP /MTsyang dituju; e. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMP/MTs diatur oleh sekolah/madrasah masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku. (5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMPLB adalah : a. telah lulus dan memiliki Ijazah SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar/Program Paket A, atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; b. telah lulus dengan memiliki SKHUASBN/Surat Tanda Lulus Program Paket A, atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; c. mendaftarkan pada SMPLB yang dituju; d. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMPLB diatur oleh sekolah/madrasah masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku.
(6) Persyaratan calon peserta didik kelas X (Sepuluh) SMA/MA adalah: a. telah lulus dan memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs/ Program Paket B atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; b. telah lulus dengan memiliki SKHUN/STL Program Paket B atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 12 Juli 2010, kecuali dari SMPLB/SLB Tingkat Dasar ada ketentuan tersendiri; d. mendaftarkan SMA/MA yang dituju; e. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMA/MA diatur oleh sekolah/madrasah masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/madrasah dan tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku. (7) Persyaratan calon peserta didik kelas X (Sepuluh) SMALB adalah : a. telah lulus dan memiliki Ijazah SMPLB atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; b. telah lulus dengan memiliki SKHUN, atau SKHU; c. mendaftarkan pada SMALB yang dituju; d. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMALB diatur oleh sekolah/madrasah masing-masing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah/madrasah dan tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku. (8) Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK adalah: a. telah lulus dan memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs/ Program Paket B atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; b. telah lulus dengan memiliki SKHUN/STL Program Paket B; c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 12 Juli 2010; kecuali dari SMPLB/SLB Tingkat Dasar ada ketentuan tersendiri; d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik kompetensi keahlian di sekolah yang dituju; e. mendaftarkan pada SMK yang dituju; f. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMK diatur oleh sekolah masingmasing sesuai Manajemen Berbasis Sekolah dan tidak bertentangan dengan tata perundang-undangan yang berlaku. (9) Persyaratan calon peserta didik pada Satuan Pendidikan Rintisan Bertaraf Internasional, Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus Lainnya diatur secara tersendiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Aturan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Pasal 5 (1) Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 25 siswa. (2) Jumlah peserta didik pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 40 siswa. (3) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 siswa. (4) Jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 36 siswa. (5) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 siswa. (6) Jumlah peserta didik pada SMA/SMK/MA dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 36 siswa.
(7) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 siswa. (8) Jumlah peserta didik pada Sekolah RSBI/SBI, Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus lainnya mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali
Pasal 6 Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan Jadwal Penerimaan Peserta Didik pada Kalender Pendidikan melalui tahapan: (1) Pemberitahuan kepada Masyarakat; (2) Proses Pendaftaran dan jurnal harian; (3) Analisis Nilai UASBN/UN dan bonus prestasi; (4) Pengumuman Peserta Didik yang Diterima; dan (5) Pendaftaran Ulang.
Pasal 7 (1) (2) (3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8) (9)
Sekolah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika daya tampung tidak mencukupi. Seleksi calon peserta didik TK/RA dilakukan berdasarkan peringkat usia. Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD/SDLB/MI dilakukan berdasarkan peringkat usia dan tempat tinggal; Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/SMPLB/MTs dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD/SDLB/MI/Progam Paket A dan telah lulus dengan memiliki Ijasah/SKHUASBN/STL, dengan mempertimbangkan bonus prestasi yang dibuktikan dengan bukti fisik yang sah; Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA/SMALB/MA dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B dan telah lulus dengan memiliki Ijasah/SKHUN/STL, dengan mempertimbangkan bonus prestasi yang dibuktikan dengan bukti fisik yang sah; Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B dan telah lulus dengan memiliki Ijasah/SKHUN/STL, dengan mempertimbangkan bonus prestasi yang dibuktikan dengan bukti fisik yang sah; Selain seleksi seperti tersebut pada ayat (6), untuk mendapatkan kesesuaian antara kemampuan dan minat peserta didik dengan bidang keahlian/kompetensi keahlian yang dipilih calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK, bisa dilakukan dengan tes khusus dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama Komite Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi. Penyusunan peringkat tetap memperhatikan Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs atau STL Paket B, dengan mempertimbangkan bonus prestasi yang dibuktikan dengan bukti fisik yang sah; Penerimaan Peserta Didik yang berasal dari luar kabupaten/kota maksimal 10% dari kuota yang dibutuhkan kecuali daerah yang berbatasan dengan kabupaten/kota lain; Formula seleksi Penerimaan Peserta Didik untuk SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK terdiri dari Nilai UASBN/UN dan bonus prestasi (piagam, sertifikat dan sejenisnya) yang pembobotannya diserahkan kepada sekolah/madrasah dengan syarat harus disosialisasikan seluas-luasnya kepada masyarakat;
(10) Bonus prestasi adalah hasil prestasi kejuaraan tertinggi yang ditunjukkan dengan foto copy piagam kejuaraan, sertifikat kejuaraan, dan sejenisnya yang disahkan oleh fihak yang berwenang;
(11) Pengumuman hasil seleksi harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat meliputi nilai UASBN/UN, bonus prestasi, formula seleksi dan hasil pengolahannya, peringkat, dan pernyataan siswa yang diterima dan tidak diterima; (12) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) pada Satuan Pendidikan Rintisan Bertaraf Internasional, Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus Lainnya diatur secara tersendiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Aturan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.
Pasal 8 Sekolah wajib membuat jurnal harian dan menginformasikan di papan pengumuman.
Pasal 9 (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik diatur seringan mungkin dan bagi calon peserta didik yang mengalami hambatan sosial ekonomi agar dibebaskan atau tidak dipungut biaya. Khusus untuk Pendidikan Dasar SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru : pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang menggunakan dana bentuan operasional sekolah (BOS). (2) Pendaftaran untuk SD/SDLB/MI, dan SMP/SMPLB/MTs bebas biaya; (3) Biaya Pendaftaran untuk SMA/SMALB/MA maksimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). (4) Biaya Pendaftaran untuk SMK yang tidak mengadakan tes khusus maksimal Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), dan yang mengadakan tes khusus maksimal Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah); (5) Bagi calon peserta didik yang mendaftarkan pada SMA/SMALB/MA, SMK yang orang tuanya tidak mampu dan dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau keterangan dari Kepala Desa/Lurah, dibebaskan dari biaya pendaftaran; (6) Biaya Pendaftaran pada Satuan Pendidikan Rintisan Bertaraf Internasional, Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus Lainnya diatur secara tersendiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Aturan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali
Pasal 10 (1) Penerimaan Peserta Didik Pindahan antar sekolah/madrasah dalam satu kabupaten, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. (2) Penerimaan Peserta Didik Pindahan antar sekolah/madrasah antar kabupaten/kota atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dilampiri rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota asal serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali
Pasal 11 (1) Pada akhir pelaksanaan penerimaan peserta didik, Kepala Sekolah/Madrasah wajib membuat laporan tentang banyaknya calon peserta didik baru yang direncanakan diterima, pendaftar, dan yang diterima sebagai peserta didik baru, dengan menggunakan contoh format lampiran II, edaran yang melengkapi keputusan ini. (2) Laporan Akhir Penerimaan Peserta Didik untuk Sekolah dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali, dan untuk Madrasah dikirim kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali selambat-lambatnya satu minggu setelah pengumuman. (3) Laporan Akhir Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Rintisan Bertaraf Internasional, Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus Lainnya diatur secara tersendiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Aturan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Pasal 12 (1) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali membuat laporan rekapitulasi penerimaan peserta didik dari sekolah dan melaporkan kepada Bupati Boyolali, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah c.q. Sekretaris dengan tembusan Kepala Bidang terkait selambat-lambatnya satu bulan setelah pengumuman; (2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali membuat laporan rekapitulasi penerimaan peserta didik dari sekolah dan melaporkan kepada Kepala Kantor KementerianAgama Provinsi Jawa Tengah c.q. Sekretaris dengan tembusan Kepala Bidang terkait selambat-lambatnya satu bulan setelah pengumuman. Pasal 13 Masa Orientasi Siswa dilaksanakan 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan, dalam suasana yang menyenangkan, dan dengan pengawasan guru. Pasal 14 (1) Program Dana Pengembangan Fisik dan Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK Negeri maupun Swasta bagi peserta didik baru dalam rangka mewujudkan “Pendidikan Murah” harus memenuhi syarat sbb: a. Bersifat sangat mendesak untuk diadakan karena akan mengganggu/menghambat keberlangsungan kegiatan belajar mengajar; b. Digunakan untuk pendampingan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan fihak-fihak lain yang harus dipenuhi sebagai syarat menerima bantuan tersebut; c. Untuk penyiapan program “Sukses Ujian Nasional, Olimpiade Sain, Olimpiade Olah Raga, Festival Seni” d. Direncanakan dan dimusyawarahkan dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah atau Yayasan Sekolah/Madrasah; e. Tidak memberatkan orang tua, dan dimusyawarahkan secara demokratis, terbuka, sukarela, tidak dikondisikan, disetujui dan disyahkan dalam rapat pleno orangtua; f. Sekolah wajib membebaskan/meringankan orang tua siswa yang fakir, miskin, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya; g. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar, kenaikan kelas, dan kelulusan peserta didik; h. Menyusun proposal sederhana dengan sistematika: Latar Belakang, Tujuan, Rencana Pengembangan, Rencana Anggaran Belanja, Out Put, dan Out Come yang diharapkan serta disetujui oleh Pengawas dan Kepala Bidang/Kasi yang membidangi dan disahkan Kepala Disdikpora/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten Boyolali; i. Dituangkan dalam RKS, RKT, dan RAPBS
(2) Iuran Rutin Bulanan untuk SMA/SMALB/MA, dan SMK dalam rangka mewujudkan “Sekolah Murah” harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Digunakan untuk biaya operasional sekolah; b. Besaran biaya maksimal sama dengan tahun lalu; c. Tidak memberatkan orang tua dan dimusyawarahkan secara demokratis dan terbuka dengan komite sekolah serta disetujui dan disyahkan dalam rapat pleno orangtua; d. Sekolah wajib membebaskan/meringankan orang tua siswa yang fakir, miskin, dan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya; e. Dituangkan dalam RKS, RKT, dan RAPBS Pasal 15 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenanganannya wajib memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.
Pasal 16 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan yang bertentangan dengan ketetapan tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 17 Pelanggaran terhadap Pedoman Penerimaan Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal 18 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Boyolali Pada Tanggal 17 Mei 2010 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI
Drs. HASAN KAMAL, M.Si. Pembina Tk.I NIP. 19611023 198303 1 003
Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si. Pembina Tk I NIP. 19620803 198803 1 006
Tembusan Yth : 1. Bupati Boyolali ( sebagai laporan) 2. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Boyolali 6. Pertinggal
Lampiran I: Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga No: 028/2273/12 dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali No: Kd.11.09/4/PP.00/1837/2010 Tanggal: 17 Juni 2010
JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SEKOLAH/MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Jenis Kegiatan No 1
2
3
4
5
Analisis dan penyusunan peringkat
Pengumuman
Pandaftaran ulang
Hari-hari pertama masuk sekolah
30 Juni - 2 Juli 30 Juni - 3 Juli
5 Juli 6 Juli
6 Juli 7 Juli
8 - 9 Juli 8 - 9 Juli
12 - 14 Juli 12 - 14 Juli
30 Juni - 2 Juli 30 Juni - 3 Juli
5 Juli 6 Juli
6 Juli 7 Juli
8 - 9 Juli 8 - 9 Juli
12 - 14 Juli 12 - 14 Juli
30 Juni - 2 Juli 30 Juni - 3 Juli
5 Juli 6 Juli
6 Juli 7 Juli
8 - 9 Juli 8 - 9 Juli
12 - 14 Juli 12 - 14 Juli
30 Juni - 2 Juli 30 Juni - 3 Juli
5 Juli 6 Juli
6 Juli 7 Juli
8 - 9 Juli 8 - 9 Juli
12 - 14 Juli 12 - 14 Juli
5 Juli 6 Juli
6 Juli 7 Juli
8 - 9 Juli 8 - 9 Juli
12 - 14 Juli 12 - 14 Juli
Pendaftaran Satuan Pendidikan TK/RA a. Negeri b. Swasta SD/MI a. Negeri b. Swasta SMP/SMPLB/MTs a. Negeri b. Swasta SMA/SMALB/MA a. Negeri b. Swasta SMK a. Negeri b. Swasta
Tes Khusus
30 Juni - 2 Juli 30 Juni - 3 Juli
3 Juli 5 Juli
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI
Drs. HASAN KAMAL, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19611023 198303 1 003
Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 196208031988031006
Lampiran II : Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga No: 028/2273/12 dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali No: Kd.11.09/4/PP.00/1837/2010 Tanggal: 17 Juni 2010
LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SERTA DATA PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 Nama Sekolah / Madrasah : ………………………………….
No 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Peserta Didik baru Tk.I Satuan Pendidikan Direnc Pandaf Diterima 2 3 4 5 TK SD SMP SMA SMK MI MTs MA Jumlah
Peserta Didik Kelas*)
I / VII 6
II / VIII 7
III / IX 8
Keterangan : 1. Direncanakan adalah jumlah Peserta Didik baru sesuai daya tampung optimal 2 Dicoret kelas yang tidak diperlukan 3. Semua blok hitam tidak perlu diisi ' 4. Laporan dikirim paling lambat 16 Juli 2010
IV / X 9
V / XI 10
Mengulang/
VI / XII 11
JML 12
Tinggal Kelas
13
Putus Sekolah 14
Lulusan 15
Kepala Sekolah/ Madrasah
…………………………….. NIP. ……………………….
Lampiran IV Keputusan Bersama Kepala Dinas Dikpora No: 028/2273/12 dan Kepela Kementerian Agama Kab. Boyolali No: Kd.11.09/4/PP.00/ Tanggal : 7 Juni 2010
/2010
BONUS PRESTASI Penentuan bonus prestasi dalam Penerimaan Peserta Didik Tahun 2010/2011 adalah sebagai berikut: Prestasi bidang Akademis (KIR, Lomba Mata Pelajaran dan peserta didik teladan), bidang olahraga (semua cabang olahraga yang resmi dipertandingkan pada event nasional), bidang ksesenian (seni tari tradisional, seni tari modern, seni suara/vocal, seni lukis/kriya, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni pedalangan, seni bacan puisi/geguritan, membaca “cerkak” mengarang dan MTQ), bidang ketrampilan (pramuka dan PMR) pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan baik perorangan maupun kelompok, sebagai juara diberi bonus nilai sebagai berikut : a) Kejuaraan Tingkat Internasional (1) Juara I : dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak; (2) Juara II : dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak; (3) Juara III : dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak; b) Kejuaraan Tingkat Nasional (1) Juara I : dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak; (2) Juara II : diberi bonus nilai 2,75; (3) Juara III : diberi bonus nilai 2,50; c) Kejuaraan Tingkat Provinsi (1) Juara I : diberi bonus nilai 2,25; (2) Juara II : diberi bonus nilai 2,00; (3) Juara III : diberi bonus nilai 1,75; d) Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota (1) Juara I : diberi bonus nilai 1,50; (2) Juara II : diberi bonus nilai 1,25; (3) Juara III : diberi bonus nilai 1,00; e) Kejuaraan Tingkat Kecamatan (1) Juara I : diberi bonus nilai 0,75 (2) Juara II : diberi bonus nilai 0,50; (3) Juara III : diberi bonus nilai 0,25; Demikian untuk menjadikan pedoman dalam pelaksanaan PPD Tahun 2010/2011, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI
Drs. HASAN KAMAL, M.Si. Pembina Tk.I NIP. 19611023 198303 1 003
Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si. Pembina Tk I NIP. 19620803 198803 1 006
