2011

15/06/2011

PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN By Drs. H. AHMAD SOEPRIHADI DARMOWIDJOTO , MM

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ADALAH USAHA -USAHA YANG DILAKUKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN, KESADARAN WARGA NEGARA DALAM BERNEGARA, IDENTITAS NASIONAL, DEMOKRASI INDONESIA, GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI INDONESIA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA, SERTA PENDIDIKAN BELA NEGARA YANG BERBASIS PADA PANCASILA

PENDIDIKAN KEWIRAAN ADALAH USAHA SADAR UNTUK MENYIAPKAN PESERTA DIDIK GUNA MENGEMBANGKAN KECINTAAN, KESETIAAN, KEBERANIAN UNTUK BERKORBAN MEMBELA BANGSA DAN TANAH AIR INDONESIA

DENGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DIKEMBANGKAN KEMAMPUAN KEPRIBADIAN DAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG POLITIK, HUKUM, KEMASYARAKATAN, FILSAFAT DAN BUDAYA YANG BERTUMPU PADA FALSAFAH PANCASILA. DISAMPING ITU JUGA DIKEMBANGKANPEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI, H A M, LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA, EKONOMI SERTA PERTAHANAN KEAMANAN

1

15/06/2011

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TIDAK BERSIFAT MILITERISTIK TETAPI LEBIH BERSIFAT OBYEKTIF ILMIAH

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. V I S I MERUPAKAN SUMBER NILAI DAN PEDOMAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI, GUNA MENGANTARKAN MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPRIBADIANNYA SEBAGAI MANUSIA SEUTUHNYA. “SEBAGAI GENERASI BANGSA, MAHASISWA HARUS MEMILIKI VISI INTELEKTUAL, RELIGIUS, BERKEADABAN, BERKEMANUSIAAN, CINTA TANAH AIR DAN BANGSANYA.”

2. M I S I MEMBANTU MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPRIBADIANNYA AGAR SECARA KONSISTEN MAMPU MEWUJUDKAN NILAI-NILAI DASAR PANCASILA, RASA KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR DALAM MENGUASAI, MENERAPKAN DAN MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI DENGAN RASA TANGGUNG JAWAB DAN BERMORAL

LANDASAN 1. LANDASAN IDIIL 3. K O M P E T E N S I MAHASISWA DIHARAPKAN DAPAT MENJADI ILMUWAN DAN PROFESIONAL YANG MEMILIKI RASA KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR, DEMOKRATIS, BERKEADABAN, MEMILIKI DAYA SAING, BERDISIPLIN, BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MEMBANGUN KEHIDUPAN YANG DAMAI BERDASARKAN SISTEM NILAI PANCASILA

LANDASAN IDIIL ADALAH PANCASILA

2. LANDASAN ILMIAH MAMPU MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN MASA DEPAN DENGAN MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN, NILAINILAI MORAL, NILAI KEMANUSIAN DAN NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA. NILAI-NILAI DASAR INI BERPERAN SEBAGAI PANDUAN DAN PEGANGAN HIDUP SETIAP WARGA NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

2

15/06/2011

3. LANDASAN HUKUM

OBYEK PEMBAHASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

* UUD 1945 * TAP MPR NO II / MPR / 1999 TENTANG GBHN * UNDANG-UNDANG NOMOR 20/1982 TENTANG KETENTUANKETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( YO UU NO 1 /1988) * UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL * KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NO 232/U/2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA * KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 45/U/2002 TENTANG KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI DIMANA PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN BAHASA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN

1. M A T E R I A L SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGAN WARGA NEGARA, BAIK YANG EMPIRIK (PENGHAYATAN) MAUPUN YANG NON EMPIRIK YANG MELIPUTI WAWASAN, SIKAP DAN PERILAKU WARGA NEGARA DALAM KESATUAN BANGSA DAN NEGARA

2. F O R M A L - SEGI HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA DAN NEGARA TERMASUK HUBUNGAN ANTAR WARGA NEGARA - SEGI PEMBELAAN NEGARA

KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN YANG WAJIB DIBERIKAN DALAM KURIKULUM SETIAP PROGRAM STUDI/KELOMPOK PROGRAM STUDI

PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DASAR FILOSOFIS

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGANDUNG MAKNA BAHWA DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN KEBANGSAAN, KEMASYARAKATAN DAN KEWARGANEGARAAN HARUS BERDASARKAN NILAI-NILAI KETUHANAN, KEMANUSIAAN, PERSATUAN KERAKYATAN DAN KEADILAN

PANCASILA TERMASUK DALAM NILAI KEROKHANIAN TETAPI JUGA MENGAKUI ADANYA NILAI MATERIAL DAN NILAI VITAL

3

15/06/2011

MENURUT PROF. DR. NOTONOGORO, SH NILAI DIBAGI MENJADI TIGA, YAITU :

1. NILAI MATERIAL SEGALA SESUATU YANG BERGUNA BAGI UNSUR MANUSIA 2. NILAI VITAL SEGALA SESUATU YANG BERGUNA BAGI MANUSIA UNTUK DAPAT MENGADAKAN AKTIVITAS 3. NILAI KEROHANIAN SEGALA SESUATU YANG BERGUNA BAGI ROHANI MANUSIA a) NILAI KEBENARAN / KENYATAAN YANG BERSUMBER PADA UNSUR AKAL / RASIO MANUSIA b) NILAI KEINDAHAN BERSUMBER PADA UNSUR RASA MANUSIA c) NILAI KEBAIKAN / NILAI MORAL BERSUMBER PADA UNSUR KEHENDAK MANUSIA d) NILAI RELIGIUS MERUPAKAN NILAI KETUHANAN, KEROHANIAN YANG TERTINGGI DAN MUTLAK, BERSUMBER PADA KEPERCAYAAN / KEYAKINAN MANUSIA

PANCASILA ADALAH PRODUK DALAM NEGERI YANG DIGALI DARI BUMI PERTIWI INDONESIA DAN DIPERJUANGKAN SECARA BERABAD-ABAD BERSAMAAN DENGAN PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MENCAPAI KEMERDEKAANNYA

PANCASILA ADALAH SUATU IDIOLOGI, FILSAFAT HIDUP, PANDANGAN HIDUP, PEDOMAN HIDUP, PEGANGAN HIDUP YANG DIYAKINI OLEH BANGSA INDONESIA SEBAGAI SESUATU YANG PALING BAIK, PALING COCOK, PALING SESUAI, PALING BAGUS, PALING BIJAKSANA UNTUK MELAKSANAKAN HIDUP DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

PANCASILA SEBELUM DIRUMUSKAN SECARA FORMAL YURIDIS DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA INDONESIA, NILAINILAINYA TELAH ADA PADA BANGSA INDONESIA DALAM KEHIDUPAN SEHARIHARI SEBAGAI SUATU PANDANGAN HIDUP SEHINGGA MATERI PANCASILA YANG BERUPA NILAI-NILAI TERSEBUT TIDAK LAIN ADALAH DARI BANGSA INDONESIA SENDIRI

4

15/06/2011

DALAM FILSAFAT PANCASILA ADA TIGA TINGKATAN NILAI : 1. NILAI DASAR

PANCASILA MENCAPAI TITIK KULMINASINYA PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 YANG KEMUDIAN DIJABARKAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 DAN DIJABARKAN LEBIH DETAIL DALAM BATANG TUBUH UUD 1945 DALAM PASALPASALNYA

ARTI DAN JENIS NORMA : NORMA ADALAH ATURAN PEDOMAN BAGI MANUSIA DALAM BERPERILAKU SEBAGAI PERWUJUDAN DARI NILAI. NILAI YANG ABSTRAK DAN NORMATIF DIJABARKAN DALAM WUJUD NORMA,

MACAM-MACAM NORMA : 1. NORMA AGAMA/RELIGI 2. NORMA MORAL/ETIK 3. NORMA KESOPANAN 4. NORMA HUKUM

ADALAH AZAS-AZAS YANG KITA TERIMA SECAGAI DALIL YANG BERSIFAT SEDIKIT BANYAK MUTLAK

2. NILAI INSTRUMENTAL SEBAGAI PELAKSANAAN UMUM NILAI DASAR YANG UMUMNYA BERBENTUK NORMA SOSIAL DAN NORMA HUKUM, YANG SELANJUTNYA AKAN TERKRISTALISASI DALAM PERATURAN DAN MEKANISME LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

3. NILAI PRAKTIS ADALAH NILAI YANG SESUNGGUHNYA KITA LAKSANAKAN DALAM KENYATAAN. NILAI PRAKTIS INI SESUNGGUHNYA MENJADI BATU UJIAN APAKAH NILAI DASAR DAN NILAI INSTRUMENTAL ITU BENAR-BENAR HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA

NORMA YANG TEPAT SEBAGAI PENJABARAN ATAS NILAI DASAR PANCASILA :

1. NORMA ETIK, KARENA PADA DASARNYA NILAI – NILAI DASAR PANCASILA ADALAH NILAI – NILAI MORAL. 2. NORMA HUKUM, KARENA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN NEGARA HUKUM PENTINGNYA NORMA ETIK UNTUK KEHIDUPAN BERNEGARA DIKUATKAN DENGAN KELUARNYA TAP MPR NO. VI / MPR / 2001 TENTANG ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT YANG MERUPAKAN PENJABARAN NILAI – NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DALAM BERPIKIR, BERSIKAP DAN BERTINGKAH LAKU DIMANA KESEMUANYA ITU ADALAH CERMINAN DARI NILAI – NILAI KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN YANG SUDAH MENGAKAR DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

5

15/06/2011

TUJUAN ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT : 1.

2.

3.

MEMBERIKAN LANDASAN ETIK MORAL BAGI SELURUH KOMPONEN BANGSA DALAM MENJALANKAN KEHIDUPAN KEBANGSAAN DALAM BERBAGAI ASPEK. MENENTUKAN POKOK – POKOK ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT MENJADI KERANGKA ACUAN DALAM MENGEVALUASI PELAKSANAAN NILAI – NILAI ETIKA DAN MORAL DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT

ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA : A.

ETIKA SOSIAL DAN BUDAYA B. ETIKA PEMERINTAHAN DAN POLITIK C. ETIKA EKONOMI DAN BISNIS D. ETIKA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN E. ETIKA KEILMUAN DAN DISIPLIN KEHIDUPAN

LANDASAN YURIDIS PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA :

1.

UNDANG – UNDANG DASAR 1945

2.

TAP MPR NO. XVIII / MPR / 1998 TENTANG PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA YAITU BAHWA NILAI – NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA MENJADI DASAR ATAU PEDOMAN BAGI PENYELENGGARAAN BERNEGARA UNTUK ITU : A. REALITASNYA DALAM ARTI NILAI YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA DIKONKRETISASIKAN SEBAGAI CERMINAN OBYEKTIF YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT.

6

15/06/2011

B.

IDEALITASNYA DALAM ARTI IDEALISME YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA DIOBYEKTIFKAN SEBAGAI SEBUAH “KATA KERJA” UNTUK MENGGAIRAHKAN MASYARAKAT DAN TERUTAMA PARA PENYELENGGARA NEGARA MENUJU HARI ESOK YANG LEBIH BAIK.

PANCASILA ADALAH CITA HUKUM YANG MENGUASAI HUKUM NEGARA BAIK TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS CITA HUKUM GAGASAN, PIKIRAN, RASA DAN CIPTA MENGENAI HUKUM YANG SEHARUSNYA DIINGINKAN MASYARAKAT DUA FUNGSI PANCASILA SEBAGAI CITA HUKUM :

B.

FLEKSIBILITASNYA DALAM ARTI PANCASILA BUKAN BARANG YANG BEKU, DOGMATIS DAN SUDAH SELESAI, TETAPI PANCASILA TERBUKA BAGI TAFSIR BARU UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN ZAMAN YANG TERUS BERUBAH. PANCASILA TANPA KEHILANGAN NILAI DASARNYA YANG HAKIKI TETAP AKTUAL, RELEVAN DAN FUNGSIONAL SEBAGAI TIANG PENYANGGA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.

TATA URUTAN PERUNDANGUNDANGAN (TAP MPR NO III/MPR/2000) TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERUNDANG - UNDANGAN

a)FUNGSI REGULATIF CITA HUKUM YANG MENGUJI APAKAH HUKUM YANG DIBUAT ADIL ATAU TIDAK BAGI MASYARAKAT b) FUNGSI KONSTITUTIF FUNGSI YANG MENENTUKAN BAHWA TANPA DASAR CITA HUKUM MAKA HUKUM YANG DIBUAT AKAN KEHILANGAN MAKNANYA SEBAGAI HUKUM

MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL MENURUT SOEJONO SOEMARGONO

2. KETETAPAN MPR

IDEOLOGI KUMPULAN GAGASAN, IDE, KEYAKINAN, KEPERCAYAAN YANG MENYELURUH DAN SISTEMATIS YANG MENYANGKUT BIDANG-BIDANG POLITIK, SOSIAL, KEBUDAYAAN, AGAMA

3. UNDANG – UNDANG

MENURUT FRANS MAGNIS SUSENO

4. PERPPU

IDEOLOGI SEBAGAI SUATU SISTEM PEMIKIRAN DAPAT DIBEDAKAN MENJADI IDEOLOGI TERTUTUP DAN TERBUKA

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945

5. PERATURAN PEMERINTAH 6. KEPUTUSAN PRESIDEN 7. PERATURAN DAERAH

a. IDEOLOGI TERTUTUP MERUPAKAN SISTEM PEMIKIRAN TERTUTUP YANG MEMPUNYAI CIRI-CIRI : - MERUPAKAN CITA – CITA SUATU KELOMPOK ORANG UNTUK MENGUBAH DAN MEMPERBAHARUI MASYARAKAT

7

15/06/2011

-

ATAS NAMA IDEOLOGI DIBENARKAN PENGORBANAN – PENGORBANAN YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT

-

ISINYA BUKAN HANYA NILAI-NILAI DAN CITA – CITA TERTENTU, MELAINKAN TERDIRI DARI TUNTUTAN-TUNTUTAN KONKRIT DAN OPERRASIONAL YANG KERAS, YANG DIAJUKAN DENGAN MUTLAK

FUNGSI UTAMA IDEOLOGI DALAM MASYARAKAT :

b) IDEOLOGI TERBUKA MERUPAKAN SUATU PEMIKIRAN YANG TERBUKA DENGAN CIRICIRI: -

BAHWA NILAI-NILAI DAN CITA-CITANYA TIDAK DAPAT DIPAKSAKAN DARI LUAR, MELAINKAN DIGALI DAN DIAMBIL DARI MORAL DAN BUDAYA MASYARAKAT ITU SENDIRI

-

DASARNYA BUKAN KEYAKINAN IDEOLOGIS SEKELOMPOK ORANG, MELAINKAN HASIL MUSYAWARAH DARI KONSENSUS MASYARAKAT TERSEBUT

-

NILAI-NILAI ITU SIFATNYA DASAR, SECARA GARIS BESAR SAJA SEHINGGA TIDAK LANGSUNG OPERASIONAL

LANDASAN DAN MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA : LANDASAN : TAP MPR NO. XVIII / MPR / 1998 TENTANG PENCABUTAN TAP MPR NO. II / MPR / 1978 TENTANG P4 DAN PENETAPAN TENTANG PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL : BAHWA NILAI – NILAI YANG TERKANDUNG DALAM IDEOLOGI PANCASILA MENJADI CITA – CITA NORMATIF PENYELENGGARAAN BERNEGARA DENGAN DEMIKIAN MAKA DAPAT DIARTIKAN BAHWA VISI ATAU ARAH DARI PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA ADALAH TERWUJUDNYA KEHIDUPAN YANG BER-KETUHANAN, YANG BER-KEMANUSIAAN, YANG BER-PERSATUAN, YANG BER-KERAKYATAN DAN YANG BER-KEADILAN

1.

SEBAGAI TUJUAN ATAU CITA-CITA YANG HENDAK DICAPAI SECARA BERSAMA OLEH SATU MASYARAKAT.

2.

SEBAGAI PEMERSATU MASYARAKAT DAN KARENANYA SEBAGAI PROSEDUR PENYELESAIAN KONFLIK YANG TERJADI DIMASYARAKAT.

PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI NASIONAL INDONESIA MEMILIKI MAKNA: • NILAI – NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA MENJADI CITA-CITA NORMATIF PENYELENGGARAAN BERNEGARA • NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA MERUPAKAN NILAI YANG DISEPAKATI BERSAMA DAN OLEH KARENA ITU MENJADI SARANA PEMERSATU (INTEGRASI) MASYARAKAT INDONESIA

8

15/06/2011

PERWUJUDAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI CITA – CITA BERNEGARA : TERWUJUD MELALUI TAP MPR NO. VII / MPR / 2001 TENTANG VISI INDONESIA MASA DEPAN YAITU : 1. VISI IDEAL, YAITU CITA – CITA LUHUR SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 PADA ALINEA KEDUA DAN KEEMPAT. 2. VISI ANTARA, YAITU VISI INDONESIA 2020 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN TAHUN 2020. 3. VISI LIMA TAHUNAN SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM GBHN. VISI ANTARA 2020 ADALAH TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG RELIGIUS, MANUSIAWI, BERSATU, DEMOKRATIS, ADIL, SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, SERTA BAIK DAN BERSIH DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA.

TOLOK UKUR : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI NILAI INTEGRATIF BANGSA

FAKTOR – FAKTOR PENTING BAGI PEMBENTUKAN BANGSA INDONESIA : 1.

SEBAGAI SARANA PEMERSATU ARTINYA SEBAGAI SUATU KESEPAKATAN BERSAMA BAHWA NILAI – NILAI YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA DISETUJUI SEBAGAI MILIK BERSAMA. SEBAGAI PROSEDUR PENYELESAIAN KONFLIK YANG ADA DI MASYARAKAT MAKA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TERSEBUT HENDAKNYA DILANDASI OLEH NILAI – NILAI RELIGIUS, MENGHARGAI DERAJAT KEMANUSIAAN, MENGEDEPANKAN PERSATUAN, MENDASARKAN PADA PROSEDUR DEMOKRATIS DAN BERUJUNG PADA TERCIPTANYA KEADILAN.

RELIGIUS MANUSIAWI BERSATU DEMOKRATIS ADIL SEJAHTERA MAJU MANDIRI BAIK DAN BERSIH DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

2. 3.

4.

ADANYA PERSAMAAN NASIB YAITU PENDERITAAN BERSAMA DIBAWAH PENJAJAHAN SELAMA 350 TAHUN. ADANYA KEINGINAN BERSAMA UNTUK MERDEKA, MELEPASKAN DIRI DARI BELENGGU PENJAJAHAN. ADANYA KESATUAN TEMPAT TINGGAL YAITU WILAYAH NUSANTARA YANG MEMBENTANG ANTARA SABANG SAMPAI MERAUKE. ADANYA CITA – CITA BERSAMA UNTUK MENCAPAI KEMAKMURAN DAN KEADILAN SEBAGAI SUATU BANGSA.

9

15/06/2011

PROSES TERJADINYA NEGARA INDONESIA HAKEKAT NKRI ADALAH NEGARA KEBANGSAAN MODERN YAITU NEGARA YANG PEMBENTUKANNYA DIDASARKAN PADA SEMANGAT KEBANGSAAN / NASIONALISME YAKNI TEKAD SUATU MASYARAKAT UNTUK MEMBANGUN MASA DEPAN BERSAMA DIBAWAH SATU NEGARA YANG SAMA WALAUPUN WARGA MASYARAKATNYA BERBEDA AGAMA, RAS ATAU GOLONGANNYA.

a.

b. c. d.

BEBERAPA BENTUK IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004 - 2009 1.

2.

3.

TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA YANG AMAN, BERSATU, RUKUN DAN DAMAI. TERWUJUDNYA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA YANG MENJUNJUNG TINGGI HUKUM, KESETARAAN DAN HAM. TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN YANG MAMPU MENYEDIAKAN KESEMPATAN KERJA DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK SERTA MEMBERIKAN FONDASI YANG KOKOH BAGI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.

TERJADINYA NEGARA TIDAK SEKEDAR DIMULAI DARI PROKLAMASI TETAPI ADANYA PENGAKUAN AKAN HAK SETIAP BANGSA UNTUK MEMERDEKAKAN DIRINYA. ADANYA PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MELAWAN PENJAJAHAN YANG MENGHASILKAN PROKLAMASI. TERJADINYA NEGARA INDONESIA ADALAH ATAS KEHENDAK ALLAH YANG DIDUKUNG OLEH KEINGINAN LUHUR BERSAMA. NEGARA INDONESIA PERLU MENYUSUN ALAT – ALAT KELENGKAPAN NEGARA YANG MELIPUTI : TUJUAN NEGARA, BENTUK NEGARA, PEMERINTAHAN NEGARA, UUD NEGARA DAN DASAR NEGARA.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BAHASA NASIONAL / BAHASA PERSATUAN YAITU BAHASA INDONESIA. BENDERA NEGARA YAITU SANG MERAH PUTIH. LAGU KEBANGSAAN YAITU INDONESIA RAYA. LAMBANG NEGARA YAITU GARUDA PANCASILA. SEMBOYAN NEGARA YAITU BHINEKA TUNGGAL IKA. DASAR FALSAFAH NEGARA YAITU PANCASILA. KONSTITUSI ATAU HUKUM DASAR YAITU UUD 1945. BENTUK NEGARA YAITU NKRI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT. KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA. SISTEM SOSIAL BUDAYA BERDASAR KEBUDAYAAN NASIONAL YANG BERBHINEKA TUNGGAL IKA.

10

15/06/2011

EMPAT POKOK PIKIRAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN NEGARA PANCASILA

1. POKOK PIKIRAN PERTAMA NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA PERSATUAN MELIPUTI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA

2. POKOK PIKIRAN KEDUA NEGARA BERTUJUAN MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

1. 2.

3. 4.

3. POKOK PIKIRAN KETIGA NEGARA BERDASAR KEDAULATAN RAKYAT, MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT ATAS DASAR KEKELUARGAAN DAN GOTONG-ROYONG

4. POKOK PIKIRAN KEEMPAT NEGARA BERDASARKAN ATAS KETUHANAN YANG MAHA ESA MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRASI PANCASILA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

INDONESIA ADALAH NEGARA YANG BERDASAR ATAS HUKUM SISTEM KONSTITUSIONAL KEKUASAAN NEGARA YANG TERTINGGI DITANGAN MPR PRESIDEN IALAH PENYELENGGARA PEMERINTAH NEGARA YANG TERTINGGI DIBAWAH MAJELIS PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR PENGAWASAN PARLEMEN PERADILAN BEBAS OTONOMI DAERAH

5. 6.

SESUAI DENGAN PRINSIP – PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM PASAL – PASAL BATANG TUBUH UUD 1945 : NEGARA KESATUAN RI ( PASAL I AYAT 1 UUD 1945 ) HAM BERDASAR PANCASILA ( PEMBUKAAN UUD 1945 DAN PASAL – PASAL 27, 28, 28A S/D 28J, 29, 30, 31, 33 DAN 34 UUD 1945 ) SISTEM POLITIK : KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN ( PASAL 26, 27 AYAT 1 UUD 1945 ) SISTEM EKONOMI SEBAGAI USAHA BERSAMA DAN KEKELUARGAAN ( PASAL 33, 23, 27 AYAT 2, 29 AYAT 2, 30, 31 DAN 34 UUD 1945 ) SISTEM SOSIAL BUDAYA : ATAS DASAR KEBUDAYAAN NASIONAL DAN BHINEKA TUNGGAL IKA ( PASAL 32 UUD 1945) SISTEM PEMBELAAN NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN DALAM BELA NEGARA ( PEMBUKAAN UUD 1945 ALENIA IV, PASAL 27 AYAT 2 DAN 30 UUD 1945 )

HAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK-HAK DASAR / POKOK YANG DIBAWA MANUSIA SEJAK LAHIR SEBAGAI ANUGERAH TUHAN YANG MAHA ESA

HAK-HAK ASASI INI MENJADI DASAR HAK-HAK DAN KEWAJIBAN YANG LAIN

11

15/06/2011

PERSONAL RIGHTS (HAK-HAK ASASI PRIBADI) PROPERTY RIGHTS (HAK-HAK ASASI EKONOMI) RIGHTS OF LEGAL EQUALITY (HAK-HAK ASASI UNTUK MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG SAMA DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN)

HAM

POLITICAL RIGHTS (HAK UNTUK IKUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN, HAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH DALAM PEMILU, HAK MENDIRIKAN PARPOL

NEGARA KITA ADALAH NEGARA HUKUM SEHINGGA PELAKSANAAN HAK – HAK ASASI TETAP DILINDUNGI NAMUN PELAKSANAANNYA DISESUAIKAN DENGAN KODRAT MANUSIA SEBAGAI HAMBA TUHAN YME

DI DALAM NEGARA PANCASILA SEBAGAI NEGARA HUKUM HAK – HAK ASASI MAUPUN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DIATUR PELAKSANAANNYA DALAM PEMBUKAAN DAN BATANG TUBUH UUD 1945

SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (HAKHAK ASASI SOSIAL DAN KEBUDAYAAN) HAK UNTUK MEMILIH PENDIDIKAN, MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN DLL

CONTOH : ALENIA PERTAMA PEMBUKAAN UUD 1945 PASAL 27, 28, 29, 30, 33

PROSEDURAL RIGHTS HAK-HAK ASASI UNTUK MENDAPATKAN PERLAKUAN TATA CARA PERADILAN DAN PERLINDUNGAN (PENGGELEDAHAN, PENANGKAPAN, PERADILAN DLL)

DEMOKRASI PANCASILA ADALAH FAHAM DEMOKRASI YANG BERSUMBER KEPADA KEPRIBADIAN DAN FALSAFAH HIDUP BANGSA INDONESIA, YANG PERWUJUDANNYA SEPERTI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PEMBUKAAN DAN BATANG TUBUH UUD 1945

DASAR DEMOKRASI PANCASILA

KEDAULATAN RAKYAT SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

AZAS DEMOKRASI PANCASILA

SILA KE EMPAT PANCASILA

12

15/06/2011

DALAM DEMOKRASI PANCASILA, RAKYAT ADALAH SUBYEK DEMOKRASI ARTINYA RAKYAT SEBAGAI KESELURUHAN BERHAK IKUT SECARA EFEKTIF MENENTUKAN KEINGINANKEINGINAN DAN SEKALIGUS SEBAGAI PELAKSANA YANG MELAKSANAKAN KEINGINAN-KEINGINAN ITU DENGAN TURUT SERTA DALAM MENENTUKAN GBHN DAN MENENTUKAN MANDATARIS ATAU PIMPINAN NASIONAL YANG AKAN MELAKSANAKAN GBHN ITU

DEMOKRASI PANCASILA DAPAT DIARTIKAN SECARA : 1. LUAS, YAITU KEDAULATAN RAKYAT YANG DIDASARKAN PADA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL

2. SEMPIT, YAITU KEDAULATAN RAKYAT YANG DILAKSANAKAN MENURUT HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN

FUNGSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL 1. SEBAGAI CITA-CITA MASYARAKAT YANG SELANJUTNYA MENJADI PEDOMAN DALAM MEMBUAT DAN MENILAI KEPUTUSAN POLITIK

2. SEBAGAI ALAT PEMERSATU MASYARAKAT YANG MAMPU MENJADI SUMBER NILAI BAGI PROSEDUR PENYELESAIAN KONFLIK YANG TERJADI

DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI WAY OF LIFE DEMOKRASI PANCASILA DISAMPING SEBAGAI SUATU SISTEM PEMERINTAHAN JUGA SEBAGAI WAY OF LIFE ATAU CARA HIDUP DALAM BIDANG PEMERINTAH CARA HIDUP INI YAITU SUATU CARA YANG DIANGGAP PALING SESUAI DALAM RANGKA TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN SECARA TERATUR DEMOKRASI SEBAGAI SUATU CARA HIDUP YANG BAIK MELIPUTI: 1. PENYELESAIAN KONFLIK SECARA MELEMBAGA 2. DISKUSI DIMANA SEMUA MASALAH YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN RAKYAT SEBAIKNYA DIDISKUSIKAN UNTUK MENCAPAI MUFAKAT

13

15/06/2011

NILAI-NILAI DEMOKRASI YG TERJABAR DARI NILAI-NILAI PANCASILA • • • • • • •

KEDAULATAN RAKYAT (PEMBUKAAN UUD 1945 ALENIA KE-4) REPUBLIK (PEMBUKAAN UUD 1945 ALENIA KE-4) NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM (PEMBUKAAN UUD 1945 ALENIA KE-4) PEMERINTAHAN YANG KONSTITUSIONAL (PEMBUKAAN UUD 1945 ALENIA KE-4) SISTEM PERWAKILAN (SILA KE-4 PANCASILA) PRINSIP MUSYAWARAH (SILA KE-4 PANCASILA) PRINSIP KETUHANAN (DEMOKRASI INDONESIA HARUS DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KE BAWAH KEPADA RAKYAT DAN KE ATAS KEPADA TUHAN YME

5 KONDISI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DEMOKRASI YANG STABIL (SOERENSEN) 1. PARA PEMIMPIN TIDAK MENGGUNAKAN INSTRUMEN KEKERASAN (CAMPUR TANGAN MILITER DAN POLISI) 2. TERDAPATNYA ORGANISASI MASYARAKAT YANG PLURALIS YANG MODERN DAN DINAMIS 3. POTENSI KONFLIK DALAM PLURALISME SUB KULTURAL DIPERTAHANKAN PADA LEVEL YANG MASIH DAPAT DITOLERANSI 4. DIANTARA PENDUDUK NEGERI KHUSUSNYA LAPISAN POLITIK AKTIF TERDAPAT BUDAYA POLITIK DAN SISTEM KEYAKINAN YANG MENDUKUNG IDE DAN LEMBAGA DEMOKRASI 5. DAMPAK DARI PENGARUH DAN KONTROL DARI NEGARA ASING DAPAT MENGHAMBAT ATAU MENDUKUNG SECARA POSITIF

DEMOKRASI PANCASILA JUGA DAPAT DIARTIKAN SECARA SEMPIT DAN LUAS

• SECARA LUAS KEDAULATAN RAKYAT YANG DIDASARKAN PADA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI DAN SOSIAL

• SECARA SEMPIT KEDAULATAN RAKYAT YANG DILAKSANAKAN MENURUT HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YANG DIMAKSUD DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ADALAH KESELURUHAN NASKAH YANG TERDIRI DARI : 1. PEMBUKAAN 2. BATANG TUBUH, YANG TERDIRI DARI 16 BAB DAN 37 PASAL, TIGA ATURAN PERALIHAN DAN DUA ATURAN TAMBAHAN 3. PENJELASAN UUD 1945 UUD 1945 INI DIMUAT DAN DISIARKAN DALAM BERITA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 15 PEBRUARI 1946 PENGESAHANNYA DILAKUKAN DALAM SIDANG PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945

14

15/06/2011

PENGERTIAN YANG DIMAKSUD DENGAN UNDANG UNDANG DASAR DALAM UUD 1945 ADALAH “HUKUM DASAR YANG TERTULIS YANG MENGIKAT PEMERINTAH, MENGIKAT SETIAP LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA MASYARAKAT SERTA MENGIKAT SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA DIMANA SAJA MAUPUN SETIAP PENDUDUK YANG ADA DI WILAYAH NEGARA INDONESIA

SEBAGAI SUMBER HUKUM MAKA SETIAP PRODUK HUKUM SEPERTI UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH MAUPUN KEBIJAKAN PEMERINTAH HARUSLAH BERLANDASKAN DAN BERSUMBERKAN PADA UNDANGUNDANG DASAR 1945 FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH SEBAGAI ALAT KONTROL ATAU ALAT MENGECEK APAKAH NORMA HUKUM YANG LABIH RENDAH ITU SESUAI ATAU TIDAK DENGAN UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DISAMPING SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS JUGA SEBAGAI HUKUM DASAR YANG TIDAK TERTULIS YANG MENURUT PENJELASAN UUD 1945 MERUPAKAN ATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DAN TERPELIHARA DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA MESKIPUN TIDAK TERTULIS, YANG SERING DISEBUT DENGAN

KONVENSI

MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 BAGI PERJUANGAN BANGSA MENGAPA UUD 1945 BERSIFAT SINGKAT ? KARENA :

YAITU SEBAGAI SUMBER DARI MOTIVASI DAN ASPIRASI PERJUANGAN MAUPUN TEKAD BANGSA INDONESIA UNTUK MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR

1. UUD ITU SUDAH CUKUP BILA TELAH MEMUAT ATURAN-ATURAN POKOK SAJA

4 ALENIA YANG TERDAPAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 MEMPUNYAI NILAI –NILAI YANG “UNIVERSAL DAN LESTARI”

2. UUD YANG SINGKAT MENGUNTUNGKAN BAGI NEGARA YANG MASIH TERUS MENGALAMI PERUBAHAN

UNIVERSAL : MENGANDUNG NILAI YANG DIJUNJUNG TINGGI OLEH BANGSA-BANGSA YANG BERADAB DI SELURUH MUKA BUMI LESTARI

: MAMPU MENAMPUNG DINAMIKA MASYARAKAT DAN AKAN TETAP MENJADI LANDASAN PERJUANGAN BANGSA DAN NEGARA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

15

15/06/2011

MAKNA ALENIA-ALENIA PEMBUKAAN UUD 1945

ALENIA 3 : MENUNJUKKAN BAHWA PERNYATAAN KEMERDEKAAN INDONESIA BENAR-BENAR DIBERKATI DAN DIRIDHOI OLEH ALLAH YANG MAHA KUASA

ALENIA 1 : MENUNJUKKAN KETEGUHAN DAN KUATNYA PENDIRIAN BANGSA INDONESIA MENGHADAPI MASALAH KEMERDEKAAN MELAWAN PENJAJAHAN

ALENIA 4 : MENEGASKAN : a. NEGARA INDONESIA MEMPUNYAI FUNGSI DAN SEKALIGUS MENJADI TUJUANNYA

ALENIA INI MEMPUNYAI DALIL OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF ALENIA 2 : MENUNJUKKAN KEBANGGAAN DAN PENGHARGAAN KITA ATAS PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

b. NEGARA INDONESIA BERBENTUK REPUBLIK DAN BERKEDAULATAN RAKYAT c. NEGARA INDONESIA MEMPUNYAI DASAR FALSAFAH PANCASILA

ALENIA INI JUGA MENUNJUKKAN ADANYAN KETEPATAN DAN KETAJAMAN PENILAIAN

BATANG TUBUH UUD 1945 TUJUH BUAH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

1.

2.

PASAL – PASAL YANG BERISI MATERI PENGATURAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA YANG DIDALAMNYA TERMASUK PENGATURAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN SALING HUBUNGAN DARI KELEMBAGAAN NEGARA PASAL – PASAL YANG BERISI MATERI HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUKNYA MENUJU TERCAPAINYA TUJUAN NEGARA

1. 2. 3. 4.

INDONESIA ADALAH NEGARA BERDASAR ATAS HUKUM SISTEM KONSTITUSIONAL KEKUASAAN NEGARA YANG TERTINGGI DITANGAN MPR PRESIDEN IALAH PENYELENGGARA PEMERINTAH YANG TERTINGGI DIBAWAH MAJELIS 5. PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR 6. MENTERI NEGARA IALAH PEMBANTU PRESIDEN DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR 7. KEKUASAAN KEPALA NEGARA TIDAK TAK TERBATAS

16

15/06/2011

KELEMBAGAAN NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

MPR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMERINTAHAN DAERAH DPR BPK MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH KONSTITUSI

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

1. 2.

3.

MENETAPKAN PEMBUBARAN KONSTITUANTE MENETAPKAN UUD 1945 BERLAKU LAGI BAGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA TERHITUNG MULAI TANGGAL PENETAPAN DEKRIT INI, DAN TIDAK BERLAKUNYA LAGI UUDS 1950 PEMBENTUKAN MPRS YANG TERDIRI ATAS ANGGOTA DPR DITAMBAH DENGAN UTUSAN DARI DAERAH DAN GOLONGAN SERTA DPAS AKAN DISELENGGARAKAN DALAM WAKTU YANG SESINGKAT-SINGKATNYA

HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA ATAU PENDUDUK a. SIAPA WARGA NEGARA b. KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN c. HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA d. KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL e. HAK ASASI MANUSIA f. KEMERDEKAAN MEMELUK AGAMA g. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA h. HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN i. PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN j. KESEJAHTERAAN SOSIAL

UNDANG – UNDANG DASAR 1945 DALAM GERAK PELAKSANAANNYA UUD 1945 BERLAKU DI INDONESIA SELAMA DUA KURUN WAKTU : I. 1945 S/D 27 DERSEMBER 1949 II. 5 JULI 1959 S/D SEKARANG BEBERAPA PENYIMPANGAN KETENTUAN – KETENTUAN UUD 1945 : A. KURUN WAKTU 1945 – 1949 MASA PANCAROBA (MEMBELA DAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN, SEMENTARA BELANDA INGIN MENJAJAH KEMBALI) B. SISTEM PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN BELUM DAPAT DILAKSANAKAN, SEMENTARA MENGGUNAKAN PASAL IV ATURAN PERALIHAN C. PERUBAHAN SISTEM KABINET PRESIDENSIAL MENJADI KABINET PARLEMENTER

17

15/06/2011

D.

E.

F. G.

DALAM ORDE LAMA LEMBAGA NEGARA SEPERTI MPR, DPR, DPA DAN BPK BELUM DIBENTUK BERDASARKAN UUD 1945 PRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF BERSAMA SAMA DENGAN DPR TELAH MENGGUNAKAN KEKUASAAN ITU DENGAN TIDAK SEMESTINYA MPRS TELAH MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGANGKAT PRESIDEN SEUMUR HIDUP HAK BUDGET DPR TIDAK BERJALAN ( PEMERINTAH TIDAK MENGAJUKAN RU APBN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DPR, BAHKAN PADA TAHUN 1960 PRESIDEN TELAH MEMBUBARKAN DPR ) BERAKHIR DENGAN G 30 S / PKI

4.

5. 6. 7. 8.

MEMBENTUK ( MENGANGKAT ANGGOTA – ANGGOTA ) LEMBAGA TINGGI NEGARA DAN BPK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG MELAKSANAKAN PEMILU TEPAT WAKTU ( MEMBENTUK DPR DAN MPR YANG BARU ) MENGAJUKAN RAPBN SETIAP TAHUN DENGAN TEPAT WAKTU MEMBUAT UNDANG – UNDANG YANG DIPERLUKAN DENGAN PERSETUJUAN DPR DPR ( SETELAH SELESAI SIDANG UMUM MPR ) MENGAWASI PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PRESIDEN

MEKANISME LIMA TAHUNAN 1. 2.

3.

MPR MENGADAKAN SIDANG UMUM SEKALI DALAM LIMA TAHUN ( TERMASUK PENYELENGGARAAN PEMILU ) DALAM SIDANG UMUM TERSEBUT MPR MELAKSANAKAN TUGASNYA YAITU : A. MENETAPKAN GBHN B. MEMILIH PRESIDEN DAN WAKILNYA UNTUK MASA LIMA TAHUN DENGAN TUGAS MELAKSANAKAN GBHN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MPR PRESIDEN / MANDATARIS MPR DENGAN DIBANTU OLEH WAKILNYA SERTA MENTERI – MENTERI YANG DIANGKAT PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGASNYA BERDASARKAN UUD 1945 DAN GBHN YANG NANTINYA AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN PADA SIDANG UMUM MPR DI AKHIR MASA JABATAN

USAHA-USAHA PELESTARIAN UUD 1945 1. MELAKSANAKAN FALSAFAH PANCASILA DALAM KEGIATAN HIDUP DAN KEHIDUPAN SEHARI – HARI SEBAGAIMANA DICONTOHKAN OLEH ETIKA BERKEHIDUPAN, BERBANGSA, BERNEGARARA DAN BERMASYARAKAT SESUAI DENGAN TAP MPR NO VI/MPR/2001 2. MELAKSANAKAN SIKAP HIDUP MANUSIA PANCASILA YAKNI : a) MELETAKKAN KEPENTINGAN PRIBADINYA DALAM KERANGKA KESADARAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKATNYA b) KEWAJIBAN TERHADAP MASYARAKAT DIRASAKAN LEBIH BESAR DARI KEPENTINGAN PRIBADINYA 3. MELAKSANAKAN SEMUA KEGIATAN HIDUP BERMASYARAKAT DENGAN TETAP BERPEDOMAN PADA UUD 1945 4. MENGHAYATI DAN MELAKSANAKAN NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA MAUPUN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BERPEDOMAN PADA NORMANORMA HIDUP SESUAI DENGAN AJARAN PANCASILA

18

15/06/2011

KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA GEOSTRATEGI ADALAH SUATU CARA ATAU PENDEKATAN DALAM MEMANFAATKAN KONDISI LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA PROKLAMASI DAN TUJUAN NASIONAL KETAHANAN NASIONAL ADALAH KONSEP KETAHANAN YANG MERUPAKAN PENDEKAKATAN YANG DIGUNAKAN BANGSA INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENCAPAI CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONALNYA

TIGA PERSPEKTIF ATAU SUDUT PANDANG KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL 1. KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI KONDISI 2. KETAHAN NASIONAL SEBAGAI SEBUAH PENDEKATAN, METODE ATAU CARA DALAM MENJALANKAN SUATU KEGIATAN KHUSUSNYA PEMBANGUNAN NEGARA 3. KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI DOKTRIN

SKEMA KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL KETAHANAN NASIONAL MERUPAKAN LANDASAN KONSEPSIONAL BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA. SEBAGAI KONSEPSI POLITIK KETAHANAN NASIONAL TERDAPAT DALAM GBHN SEPERTI WAWASAN NUSANTARA. DALAM ILMU POLITIK KONSEP KETAHANAN NASIONAL SERING DISEBUT DENGAN KEKUATAN NASIONAL (NATIONAL POWER)

KONDISI ULET DAN TANGGUH

KEMAMPUAN MENGEMBANG KAN KEKUATAN NASIONAL

ANCAMAN TANTANGAN

LANGSUNG/TIDAK DALAM/LUAR

HAMBATAN GANGGUAN

DINAMIS UNSUR : •TRIGATRA

• INTEGRITAS

•PANCA

•IDENTITAS

GATRA

•KELANGSUNGAN •TUGAS BANGSA DAN NEGARA

19

15/06/2011

TRIGATRA •POSISI DAN LOKASI GEOGRAFI NEGARA •KEADAAN DAN KEKAYAAN ALAM •KEADAAN DAN KEMAMPUAN PENDUDUK KETIGANYA SERING DISEBUT “SIKAYA MAMPU”

PANCAGATRA • • • •

IDEOLOGI POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA • HANKAM ANTARA TRIGATRA DAN PANCAGATRA TERDAPAT HUBUNGAN TIMBAL BALIK YANG ERAT DAN SALING KETERGANTUNGAN

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA •

•

WAWASAN NUSANTARA CARA PANDANG DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP DIRI DAN LINGKUNGANNYA DENGAN MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA KESATUAN WILAYAH DALAM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA GEOPOLITIK KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL DENGAN MEMANFAATKAN KEUNTUNGAN LETAK GEOGRAFIS NEGARA BERDASARKAN PENGETAHUAN ILMIAH TENTANG KONDISI GEOGRAFIS TERSEBUT

HAKEKAT DARI WAWASAN NUSANTARA ADALAH KESATUAN BANGSA DAN KEUTUHAN WILAYAH INDONESIA SEHINGGA WAWASAN NUSANTARA DIWUJUDKAN DENGAN MENYATAKAN KEPULAUAN NUSANTARA SEBAGAI KESATUAN POLEKSOSBUD HANKAM

CARA PANDANG YANG DEMIKIAN INI DAPAT DIURAIKAN SECARA TERINCI : A. PERWUJUDAN KEPULAUAN NUSANTARA SEBAGAI SATU KESATUAN POLITIK B. PERWUJUDAN KEPULAUAN NUSANTARA SEBAGAI SATU KESATUAN EKONOMI C. PERWUJUDAN KEPULAUAN NUSANTARA SEBAGAI SATU KESATUAN SOSIAL BUDAYA D. PERWUJUDAN KEPULAUAN NUSANTARA SEBAGAI SATU KESATUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

20

15/06/2011

TUJUAN WAWASAN NUSANTARA

UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA

A. WADAH, TERDIRI DARI 1. BENTUK WUJUD 2. TATA INTI ORGANISASI 3. TATA KELENGKAPAN B. ISI, TERDIRI DARI 1. CITA – CITA 2. SIFAT / CIRI – CIRI 3. CARA KERJA C. TATA LAKU, TERDIRI DARI 1. TATA LAKU BATINIYAH 2. TATA LAKU LAHIRIYAH

PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN DI INDONESIA ADALAH PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA DAN PEMBANGUNAN SELURUH MASYARAKAT INDONESIA

PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN BUKAN HANYA LAHIR SAJA TETAPI JUGA PEMBANGUNAN ROHANIAH DIMANA KEDUA-DUANYA BERJALAN SEJALAN, SELARAS, SERASI DAN SEIMBANG

1.

TUJUAN KEDALAM : MENJAMIN PERWUJUDAN PERSATUAN KESATUAN SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL ( POLEKSOSBUD HANKAM )

2.

TUJUAN KELUAR : TERJAMINNYA KEPENTINGAN NASIONAL DALAM DUNIA YANG SERBA BERUBAH SERTA IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL MAUPUN MENGEMBANGKAN KERJA SAMA DAN SALING MENGHORMATI

LANDASAN

IDIIL (PANCASILA)

KONSTITUSIONAL (UUD 1945)

21

15/06/2011

AZAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGAMANAN PANCASILA

1. AZAS MANFAAT 2. AZAS USAHA BERSAMA DAN KEKELUARGAAN

1. P R E V E N T I F

3. AZAS DEMOKRASI

USAHA PENGAMANAN YANG

4. AZAS KEADILAN DAN MERATA

BERSIFAT PENCEGAHAN

5. AZAS PERI KEHIDUPAN DALAM KESEIMBANGAN

2. R E P R E S I F

6. AZAS KESADARAN HUKUM

USAHA PENGAMANAN YANG

7. AZAS KEPERCAYAAN PADA DIRI SENDIRI

BERSIFAT PENINDAKAN

22