MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 47/PHPU.D-IX/2011 PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH PUTARAN KEDUA TAHUN 2011
ACARA MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN PEMBUKTIAN (II)
JAKARTA RABU, 27 APRIL 2011
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 47/PHPU.D-IX/2011 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 PEMOHON 1) Ahmadi Zubir 2) Mushar Azhari TERMOHON KPU Kota Sungai Penuh ACARA Mendengarkan Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian (II) Rabu, 27 April 2011 Pukul 16.07 – 16.35 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Moh. Mahfud MD Maria Farida Indrati Anwar Usman
Mardian Wibowo
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum dari Pemohon 1) HM. Anwar Rachman B. Termohon 1) Raisul Jamal Jahidin (Ketua KPU Kota Sungai Penuh) 2) Jusmizar (Anggota KPU Kota Sungai Penuh) C. Kuasa Hukum Termohon 1) Maiful Efendi 2) Indra Lesmana D. Kuasa Hukum Pihak Terkait 1) H. Suharto 2) Anan Viqriza 3) M. Arfah
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 16.07 WIB
1.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi, untuk mendengar jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait dan pembuktian dalam sengketa Pemilukada Kota Sungai Penuh, Nomor Perkara 47/PHPU.DIX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon silakan, memperkenalkan diri.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: HM. ANWAR RACHMAN Assalamualaikum wr. wb.
3.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Walaikumsalam.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: HM. ANWAR RACHMAN Nama saya Anwar Rachman, kuasa dari pihak Pemohon. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.
5.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Termohon?
6.
KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kami berdua Kuasa Hukum, yaitu Maiful Efendi, kemudian Indra Lesmana, kemudian yang di sebelah kiri Ketua KPU Raisul Jamal Jahidin, kemudian sebelah kirinya yaitu Saudara Jusmizar dari Anggota KPU Sungai Penuh. Terima kasih.
1
7.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Terkait?
8.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: H. SUHARTO Assalamualaikum, wr.wb.
Bismillahi tawakaltu allallahu laa haula wa laa quwwata illa billah. Kami tim kuasa hukum daripada AJB. Adinal, saya sendiri H. Suharto, kemudian sebelah kiri saya Ananfikriza, dan di sebelahnya lagi adalah Muhammad Arfah. Wallahumuafik illahuwamintoriq. Wassalamualaikum wr. wb. 9.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Apakah Pemohon sekarang, sudah menyiapkan saksi yang akan suruh bicara atau tidak perlu saksi kesemuanya, cukup dengan bukti dokumen?
10. KUASA HUKUM PEMOHON: HM. ANWAR RACHMAN Terima kasih, Yang Mulia. Jadi untuk saksi karena keputusan baru kemarin, untuk menghadirkan saksi. Jadi, kami belum bisa menghadirkan saksi, tapi hari ini kami akan menghadirkan dokumen-dokumen mengajukan bukti, ya. 11. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Kalau Saudara mengajukan saksi orang, pada sidang berikutnya diberi dua alternatif, dibawa ke sini saksinya, atau melalui vicon dari fakultas hukum negeri terdekat. Ya, kalau dari Jambi itu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi. Kita punya, jadi hadirkan ke sana saja lalu bicara dari sini akan terlihat seperti ini sama, ya. Tetapi, harus diberitahukan selambat-lambatnya hari Kamis, eh hari Jumat, besok lusa ya, selambat-lambatnya diberitahukan. Pertama, apa Saudara akan menghadirkan saksi? Yang ke dua, apakah mau dihadirkan di sini atau melalui vicon yang difasilitasi oleh MK, ya. 12. KUASA HUKUM PEMOHON: HM. ANWAR RACHMAN Jadi, begini Yang Mulia. Kami sudah musyawarahkan dengan pihak Pemohon, kita berkesimpulan untuk dihadirkan di sini.
2
13. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, jadi dicatat mau sidang berikutnya kesaksian. Saya persilakan Termohon, untuk langsung saja menjawab pada pokok-pokok gugatan kalau mau disebut gugatan ya. Tidak usah pakai legal standing, tidak usah pakai eksepsilah kita sudah tahu. Langsung saja yang didalilkan, di desa ini, terjadi ini, si ini melakukan ini, ternyata ada dokumen, buktinya begini dan seterusnya, dipersilakan supaya disampaikan. 14. KUASA HUKUM TERMOHON: MAIFUL EFENDI Baik, Yang Mulia. Bismillahirahmanirahim. Assalamualaikum wr.wb. Selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia. Pihak Pemohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya, hadirin pemerhati sidang yang kami hormati. Mungkin kami akan sampaikan resumenya saja, Yang Mulia, yang lengkap mungkin kami sampaikan secara tertulis sudah ada di sini, ya..., apa…, memang pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan pokok-pokok atau resume daripada jawaban kami yang kami sampaikan secara lengkap, dan tertulis di sini. Terima kasih. 1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dalam pokok permohonannya. 2. Bahwa kami berpendapat secara umum, Pilkada Kota Sungai Penuh telah berjalan dengan baik, sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak terutama masyarakat Sungai Penuh, khususnya di mana lebih dari 60 % masyarakat pemilih, telah menyalurkan hak suaranya dengan baik di TPS-TPS, yang tersebar di seluruh Kecamatan se-Kota Sungai Penuh. Maka dengan indikator itulah, menurut hemat kami peserta Pemilukada Sungai Penuh, telah berhasil. 3. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada di kota Sungai Penuh telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas Pemilu itu sendiri, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, efisiensi, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Alasan tersebut telah kami uraikan secara lengkap di dalam jawaban dan dianggap sudah dibacakan. Kemudian... 4. Bahwa pernyataan Pemohon yang mengatakan proses Pemilukada Kota Sungai Penuh terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, massif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon pasangan calon, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kota Sungai Penuh, pernyataan tersebut adalah tidak benar.
3
5.
6.
7.
8.
9.
Karena di dalam catatan kami, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada di lima kecamatan se-Kota Sungai Penuh, baik di tingkat KPPS maupun di tingkat PPK Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi yang berkenaan dengan hasil penghitungan perolehan suara. Bahkan saksi Pemohon tidak hadir pada saat rekapitulasi di beberapa PPK yaitu PPK kecamatan Kumundebai, PPK Kecamatan Sungai Penuh. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keter…, keberpihakan Gubernur Jambi yaitu H. Hasan Basri Agus kepada Pasangan Calon Nomor 1, menurut kami adalah tidak benar. Karena Pemohon hanya mengait-kaitkan atau menghubungkan ikatan keluarga antara Gubernur Jambi dengan Pasangan Calon Nomor 1 dan menurut hemat kami itu hanyalah asumsi yang tidak beralasan hukum. Bahwa dalil Pemohon ini menyatakan adanya keterlibatan PJS Walikota Sungai Penuh dalam penundaan pelaksanaan Pemilukada putaran ke dua Kota Sungai Penuh tahun 2011 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena Termohon selaku penyelenggara Pemilukada putaran ke dua Kota Sungai Penuh mempunyai tanggung jawab penuh dan PJS Walikota Sungai Penuh tidak mempunyai wewenang apapun dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Sungai Penuh. Apa lagi dikatakan sebagai penanggungjawab utama. Artinya dalil Pemohon sangat tidak beralasan hukum. Bahwa mengenai penundaan pelaksanaan Pemilukada pada putaran ke dua Pemilukada Kota Sungai Penuh adalah murni masalah anggaran dan ini diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-170/2011 tentang penundaan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tanggal 16 Maret 2011 yang mana semula dijadwalkan tanggal 17 Maret 2011 dirunda menjadi 7 April 2011. Bahwa adanya mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh yang menurut dalil Pemohon adalah untuk memenangkan pasangan calon Nomor 1 adalah tidak benar dan ini jelas sangat mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan Pemilukada. Pemohon hanya berusaha mengait-kaitkan kinerja pemerintah yaitu Walikota Sungai Penuh dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mempunyai hak prerogatif dalam menata pemerintahan dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Pemilukada di Kota Sungai Penuh. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon berpihak pada pasangan calon Nomor urut 1 adalah tidak benar dan beralasan. Karena termohon adalah suatu lembaga independen yang bebas dari keberpihakan. Telah menyelenggarakan Pemilukada Kota Sungai Penuh dengan menjunjung tinggi asas pemilu yang Luber dan Jurdil dengan memperlakukan masing-masing pasangan calon secara adil dan berimbang dan tidak berpihak.
4
10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar, karena sampai saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan laporan atau pemberitahuan dari Panwaslukada Kota Sungai Penuh terkait adanya keterlibatan PNS di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, baik langsung maupun tidak langsung dalam memenangkan pasangan calon Nomor 1. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu Termohon sampaikan bahwa dari 152 TPS tersebar di seluruh Kota Sungai Penuh tidak ada satu pun keberatan saksi pihak Pemohon yang dituangkan ke dalam blangko keberatan model C. Tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dan kemenangan yang diraih pasangan Nomor 1 atau Pihak Terkait menurut kami adalah kemenangan yang elegan. Mengenai jawaban kami terhadap dalil Pemohon yang lain selebihnya mohon dianggap telah dibacakan. Demikian jawaban dan tanggapan kami secara singkat dan berdasarkan uraian telah kami sampaikan di sini. Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk dapat mengambil suatu putusan yaitu menolak seluruh permohonan Pemohon atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Jakarta 27 April 2011, hormat kami kuasa hukum Termohon, Maiful Efendi, S.H., M.H., Indra Lesmana, S.H. 15. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Nanti siapkan pembuktian ya, salin bukti, ya. silakan Pihak Terkait. 16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: H. SUHARTO Assalamualaikum wr. wb.
Bismillahitawakaltu alalloh laa haula wala quwwata illa billah.
Dalam pokok perkara. 1. Bahwa pihak Terkait hanya akan menganggapi perihak keberatan yang berkaitan dengan kedudukan pihak terkait saja. bahwa Pihak Terkait secara tegas menoloak dali-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui keberadaannya dalam jawaban ini oleh Pihak Terkait; 2. Bahwa keberatan Pemohon terhadap penetapan dan pengumuman rekap hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh. Putaran ke dua tahun 2011 didasarkan pada hasil perhitungan yang diperoleh dari proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas jujur, dan adil dan serta penuh dengan pelanggaran-pelanggran yang bersifar sistematis, massif, dan terstruktur di Kecamatan
5
Tanah Kampung, Kecamatan Sungai Penuh, dan Kecamatan Pasir Bukit, yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara milik Pemohon; 3. Bahwa apa segala apa yang menjadi keberatan Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar karena Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sungai Penuh putaran ke dua tahun 2011 telah dilaksanakan dengan sesuai asas penyelenggara Pemilu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan bepedoman pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; 4. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sungai Penuh, putaran ke dua tahun 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh komisi umum pusat maupun komisi pemilihan umum Kota Sungai Penuh secara konsisten dan bertanggungjawab; 5. Bahwa pada angka 7 huruf A dan B halaman 2 perbaikan adalah tidak benar karena dalil pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Gubernur Jambi pada putaran pertama adalah suatu yang telah diputuskan dan menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht dalam Perkara Nomor 229 dan 230/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 12 Januari 2011, dimana pada waktu itu dalil tersebut tidak dapat dibuktikan di muka persidangan. Jadi dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, haruslah dikesampingkan. Begitu juga dengan dalil yang menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah Kader Partai Demokrat adalah suatu kebohongan besar karena sampai saat ini Pihak Terkait adalah seorang pegawai negeri sipil atau seorang akademisi. Jadi dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak dan dikesampingkan. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 huruf c yang mendalilkan pada putaran ke dua para Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, menggerakkan segala kekuatan untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 adalah asumsi Pemohon yang terlalu berlebihan dan menyesatkan, serta tidak beralasan hukum karena dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. Bahwa sebaliknya, justru Pihak Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran Pemilukada Sungai Penuh putaran ke dua Tahun 2011, yang telah memasukkan beberapa Pejabat Pemerintah Kota Sungai Penuh menjadi Tim Pemenangan Drs. Ahmadi Zubir, M.M., dimana dalam lampiran keputusan tentang susunan Tim Pemenangan Drs.
6
Ahmadi Zubir, M.M., Nomor 1559/AZ/2011 tanggal 6 Februari 2011, memasukkan pejabat pemerintahan Kota Sungai Penuh yaitu, satu, Ir. Ahmadi Taip, sekarang menjabat sebagai Kadis Perhubungan Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Dua, Agus Sri SH., sekarang menjabat sebagai asisten 1 Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Di samping itu juga ada surat perjanjian di atas materai atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M., tertanggal 14 Januari 2010 yang pada intinya Ahmadi Zubir berjanji apabila terpilih menjadi walikota Sungai Penuh periode 2011-2016, maka akan menunjuk Monadi bin Morasman (anak Bupati Kabupaten Kerinci) dan sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, untuk menjadi sekretaris daerah Kota Sungai Penuh dan tidak akan menggantikan posisi tersebut atau Sekda dengan alasan apapun sampai berakhirnya masa jabatan Walikota Sungai Penuh. Surat perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh, satu, Drs. Ahmadi Zubir, M.M., dua, Erlina Ahmadi, sebagai istri Ahmadi sendiri, kemudian tiga, Edmond, S.Pd., anak Bupati Sungai Penuh, Murasman…, eh…, Kabupaten Kerinci, kemudian empat, H. Murasman, S.Pd., M.M., Bupati Kabupaten Kerinci. Jadi jelaslah berdasarkan hal-hal tersebut diatas justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran, yang melibatkan pejabat pemerintahan Kota Sungai Penuh dan Murasman sebagai Bupati kabupaten Kerinci untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Ahmadi Zubir dan Mushar Azhari. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 huruf d halaman 7, perbaikan, mendalilkan adanya skenario pemerintah untk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1, dengan cara melakukan bongkar pasang pejabat di lingkungkan Pemerintah Kota Sungai Penuh secara besarbesaran dan berulang-ulang, adalah sangat tidak berdasar dan merupakan kebohongan besar karena terkait masalah mutasi itu adalah urusan internal Pemerintah Kota Sungai Penuh dan masih dalam kewenangan Pemerintah Kota Sungai Penuh, dan sama sekali tidak ada kaitannya pada Pasangan Nomor 1. Jadi dalil Pemohon tersebut sangat tidak relevan dan hanya asumsi Pemohon saja serta tidak beralasan hukum, karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8, perbaikan, yang mendalilkan adanya perintah Gubernur Jambi kepada pejabat pemerintah, yaitu dr. Hasfiah, Drs., Danil Miftah, M.Si., Drs. Natreas Ulfi, Drs. Hartono, untuk turun secara langsung untuk membantu memenangkan Pasangan Nomor 1, AJB-Ardinal, adalah tidak berdasar dan sangat menyesatkan. Perlu kami tegaskan bahwa apabila ada surat perintah Gubernur Jambi seperti yang didalilkan Pemohon, tentu ada surat perintah secara resmi yang secara jelas memuat hari, tanggal, hal apa, dan di mana surat perintah itu diberikan kepada pejabat yang dimaksud Pemohon. Jadi itu hanya karangan Pemohon belaka yang tidak beralasan hukum karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.
7
Bahwa berdasarkan Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Tahun 2010 dimana yang menjadi pesertanya adalah Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Mushar Azhari, Zulhelmi, M.M. dan Ir. Novizon, Daniel Miftah, M.Si. dan Yos Adrino, Drs. Hasfiah dan Amrizal Zufri, Prof. Dr. Asyafri Jaya Bakri dan Ardinal, dan Zubir Mochtar,Zamzami, kemudian Safriadi SH.,Nasrun Farid. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 sampai dengan hari ini masih mengikat secara hukum/masih berlaku. Itu berarti baik Drs. Hasfiah maupun Drs. Daniel Miftah adalah sebagai calon walikota pada putaran pertama, karena Pemilukada Kota Sungai Penuh 2 putaran maka kapasitas Drs. Hasfiah dan Drs. Daniel Miftah masih terikat pada putusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 tersebut di atas, dan mereka dalam kapasitas calon pada putaran pertama bukan pada staf ahli gubernur yang secara politik sah-sah saja untuk memberikan dukungan kepada siapapun pada putaran ke dua. Jadi dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus ditolak dan dikesampingkan. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8, perbaikan, mendalilkan adanya Drs. Natreas Ulfi sebagai staf ahli gubernur pada Tanggal 7 April 2011 berkunjung ke rumah Pasangan Nomor 1, AJB, dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sore hari sekitar jam 16.30 WIB setelah hasil quick count sementara, diketahui Pasangan Nomor Urut 1 AJB-Ardinal telah memenangkan Pemilukada Kota Sungai Penuh putaran ke dua. Pada saat itu sangat banyak orang lain dan semua kalangan tanpa diundang berkunjung ke rumah Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan pada saat itulah Ardinal berkunjung ke rumah AJB dalam kapasitas pribadi untuk memberikan ucapan selamat. Jadi dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8, yang mendalilkan adanya kehadiran Drs. Hasvia dan Drs. Hartono untuk memenangkan Pasangan Nomor 1 AJB-Ardinal terekam dalam acara deklarasi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh wanita, atau deklarasi tingkat tokoh yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2011 adalah sangat tidak berdasar dan hanya asumsi Pemohon saja. Dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa kehadiran Drs. Hasvia dan Drs. Hartono atas dasar undangan panitia adat dalam kapasitas mereka sebagai tokoh masyarakat. Dan pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor Lurah Sungai Penuh akan tetapi dilaksanakan di Tanah Mendapo atau tanah adat secara terbuka yang lokasinya tidak jauh dari kantor Lurah Sungai penuh. Jadi dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum karenanya harus di tolak dan dikesampingkan. Kemudian pada Kecamatan Tanah Kampung bahwa dalil Pemohon pada angka 8.1 dan 8.5 yang menyatakan adanya tim sukses Pasangan
8
Nomor Urut 1 melakukan intimidasi terhadap saksi Pasangan Nomor 4 yang bernama Pelelius Sandra dan Bobi Endrian adalah tidak benar dan kabur. Karena Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi di desa mana dan di TPS berapa. Oleh karena dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8.8 menyatakan adanya tim sukses Pasangan Nomor Urut 1 yang bernama Edi Umbara dan Zulkifli. Beserta adanya Kades yang melakukan politik uang agar memilih Pasangan Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena baik Edi Umbara dan Zulkifli maupun Kades bukanlah bagian dari tim sukses Pasangan Nomor Urut 1 tim AJB-Ardinal. Dan di TPS berapa peristiwa itu terjadi. Dalil yang tidak menyebutkan tentang waktu dan tempat suatu peristiwa adalah kabur dan tidak jelas karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan Kepala Desa Koto Padang melakukan intimidasi kepada masyarakat dalam mengurus surat-surat di kantor desa agar memilih Calon Nomor Urut 1 seperti dalil Pemohon pada angka 8.9. Sedangkan kepala Desa Koto Padang bukan merupakan tim sukses Pasangan Nomor Urut 1 karena dalil tersebut harus dikesampingkan. Bahwa pada angka 8.10, Pemohon menyebutkan ada beberapa kepala desa dan lembaga adat mengadakan pertemuan dengan warga dan meminta warga untuk memilih Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan dalil tersebut hanyalah bersifat asumsi dari pemohon sendiri. Oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan. Kecamatan Sungai Penuh bahwa Pemohon mendalilkan ada kepala desa/lurah mengarahkan dan memaksa pemuda di Kelurahan Sungai Penuh untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 seperti yang tertuang pada angka 9.1 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena dalil tersebut hanya asumsi Pemohon. Di samping itu tidak ada kepala desa atau lurah yang menjadi tim sukses dari Pasangan Calon Nomor 1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9.2 menyebutkan adanya beberapa perangkat kelurahan dan aparat melakukan intimidasi pada warga dan akan mengusir warga apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Hal itu merupakan asumsi Pemohon yang terlalu berlebihan. Di samping itu tidak ada satu pun perangkat kelurahan yang menjadi tim sukses dari Pasangan Calon Nomor 1 karenanya dalil Pemohon tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 9.3 dan 9.4, ada saksi nomor 4 melihat Kepala Desa Pelayang Raya dan Kepala Desa Aur Duri membawa surat suara yang sudah dicoblos Nomor Urut 1 dan diberikan kepada penduduk untuk dimasukan pada kotak suara adalah tidak benar. Kapan dan kapan, di mana, dan di TPS berapa, serta siapa nama saksi yang melihat kejadian tersebut, Pemohon tidak menjelaskannya. Oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
9
Bahwa dalil Pemohon pada angka 9.5 menyebutkan ada saksi nomor 4 melihat Kepala Desa Sumur Anyir dan Kepala Desa Pelayang Raya sehari sebelum pencoblosan membawa surat suara yang sudah dicoblos Nomor Urut 1 dan diberikan kepada penduduk untuk dimasukan dalam kotak suara adalah tidak rasional dan tidak berdasar. Bagaimana mungkin surat suara bisa beredar sehari sebelum pencoblosan dilakukan dan diberikan kepada penduduk untuk dimasukan pada kotak suara. Dalil Pemohon tersebut tidak rasional dan tidak berasas hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan. Di Kecamatan Pesisir Bukit bahwa tidak benar ada tim sukses Pasangan Nomor Urut 1 yang bernama Zulkifli memberikan uang kepada Ahmadi di Desa Koto Lolo dan di Desa Koto Keras bernama Usmiwati dan Usnaini sebesar Rp 50.000,00 agar memilih Calon Nomor Urut 1, seperti dalam dalil Pemohon pada angka 10.1 dan 10.2 karena Zulkifli sendiri bukanlah tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 1. Oleh karena itu dalil ini harus ditolak dan dikesampingkan. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10.6 dan 10.7 menyebutkan ada saksi nomor 4 melihat anggota Kepala Desa/Lurah Koto Keras dan Koto Tengah membawa surat suara yang sudah dicoblos Nomor Urut 1 dan diberikan kepada penduduk untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah kabur dan tidak jelas. Karena dalam sistim pemerintahan desa tidak ada yang namanya anggota kepala desa apalagi memberikan surat suara yang sudah dicoblos pada penduduk. Jadi dalil pemohon tersebut tidaklah berdasar dan tidak beralaskan hukum karenanya harus ditolak dan dikesampingkan. Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai terjadinya penggunaan politik uang dan pelanggaran pada pemilihan umum Kepala Daerah Kota Sungai Penuh putaran ke dua tahun 2011, bersama ini kami sampaikan aspek hukum politik uang dan pelanggaran. a. Walikota dan wakil walikota kemudian melaporkan kepada Panwaslu, kemudian Polri, jaksa, dan pengadilan negeri. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan menjatuhkan putusan amar, yang amarnya sebagai berikut. Satu, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, mengabulkan jawaban…, mengabulkan jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya. Tiga, menyatakan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 18/KPTS/KPU-KOTA005.670934/IV/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran ke Dua Tahun 2011, tertanggal 12 April 2011. Empat, menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 19/KPTS/KPU-KOTA-005.670934/IV/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan
10
Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerak Kota Sungai Penuh Putaran ke Dua Tahun 2011, tertanggal 12 April 2011. Lima, menyatakan sah demi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sungai Penuh Tahun 2011. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Jakarta 27 April 2001. Hormat kami Kuasa hukum Pihak Terkait, Anan Fiqriza, S.H., Haji Suharto, S.H., Muhammad Arfa, S.H. Demikian. Wallahumuafik illahuwamintoriq Wassalammualikum wr. wb. 17. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terima kasih, saya kira sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu dijelaskan oleh tim hukum yang lain. Apa ada daftar hadir pihak yang akan di sahkan sekarang Pemohon. Silakan diambil. Sidang berikutnya pembuktian ya, akan diselengarakan hari Rabu minggu depan tanggal 4 Mei 2011, jam 13.13. Jadi jam 13.30 di Gedung Mahkamah Konstitusi dengan catatan yang mau memberi, yang mengajukan saksi itu supaya didaftarkan dulu sebelumnya Kepaniteraan selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 2. Baik sebelumnya kita sahkan dulu alat bukti dari yang diajukan Pemohon. Bukti P-1 sampai dengan P-23, dengan catatan bukti P-5 terdiri dari tidak kurang dari 37, bukti P5-nya ya. Ada 40-an gitu karena yang 35, 33…, masih berpecah lagi, dinyatakan sah sebagai alat bukti dengan catatan kalau mau dilengkapi masih diberi kesempatan. Kepada Termohon maupun Terkait juga diberikan kesempatan mengajukan bukti pada sidang terakhir. Lewat dari itu dianggap tidak mengajukan bukti lagi. Dan sidang sekali lagi akan ditunda sampai dengan hari Rabu 4 Mei 2011, jam 13.30. Sidang dinyatakan selesai. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 16.35 WIB Jakarta, 27 April 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
11
