SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 03/M/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, Menimbang
:
bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, perlu membentuk kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar KORPRI yang baru tersebut;
Mengingat
:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 2. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia; 6. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Iingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia; 9. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004; 10. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor Kep-27/KU/V/2011 tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus Korpri Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 1 (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama LIPI. (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI LIPI secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI LIPI. (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI LIPI dipimpin oleh seorang Sekretaris. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 2 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI LIPI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI LIPI. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI LIPI menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan keuangan; b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan jiwa korsa; c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan hukum; d. koordinasi kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI LIPI; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI LIPI. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI LIPI terdiri dari: a. Bagian Umum dan Keuangan; b. Bagian Pembinaan Jiwa Korsa; dan c. Bagian Usaha dan Bantuan Hukum.
Pasal 5 Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
melaksanakan
Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi umum; b. pelaksanaan keuangan; c. penyusunan laporan dan evaluasi; d. penyusunan rencana program dan anggaran; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Pasal 7 Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Subbagian Keuangan. Pasal 8 (1) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian personil, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan laporan, dan evaluasi. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan keuangan. Pasal 9 Bagian Pembinaan Jiwa Korsa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan olah raga, seni, dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pembinaan Jiwa Korsa menyelengarakan fungsi: a. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan olah raga; b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan seni dan budaya; c. Pelaksanaan balai kesehatan pegawai; dan d. Pelaksanaan pembinaan mental dan rohani. Pasal 11 Bagian Pembinaan Jiwa Korsa, terdiri dari: a. Subbagian Olah Raga, Seni dan Budaya; dan b. Subbagian Kesehatan Jasmani dan Rohani.
Pasal 12 (1) Subbagian Olah Raga, Seni, dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga, seni, dan budaya. (2) Subbagian Kesehatan Jasmani dan Rohani mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan balai pengobatan pegawai, pembinaan mental, dan rohani melalui kegiatan keagamaan, bimbingan, penyuluhan dan konsultasi. Pasal 13 Bagian Usaha dan Bantuan Hukum mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan kerja sama antar lembaga serta memberikan bantuan hukum. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Usaha dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha; b. pelaksanaan kerja sama antar lembaga; c. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota; dan d. pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Pasal 15 Bagian Usaha dan Bantuan Hukum, terdiri dari: a. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan; dan b. Subbagian Kerja Sama dan Bantuan Hukum. Pasal 16 (1) Subbagian Usaha dan Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha, peningkatan kesejahteraan anggota dalam hal mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam, dan musibah lain. (2) Subbagian Kerja Sama dan Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan pemberian bantuan hukum kepada anggota serta kerja sama dengan Dewan Pengurus KORPRI LIPI dengan lembaga di luar LIPI. BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 17 Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI LIPI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LIPI sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB IV TATA KERJA Pasal 18 Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib bekerja sama dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur. Pasal 19 Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masingmasing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI LIPI maupun dalam hubungan dengan instansi lain. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian internal di Iingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 22 Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 23 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan unit organisasi di bawahnya. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 24 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran LIPI yang berkenaan dan dana lain yang sah.
BAB VI PENUTUP Pasal 25 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 05/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Maret 2011 KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, Cap
ttd.
LUKMAN HAKIM NIP 19530923 198203 1 001 Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Iptek, Cap
ttd.
Bogie Soedjatmiko Eko Tjahjono NIP 19560226 198603 1 001
SALINAN LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LIPI NOMOR 03/M/2011 TANGGAL 17 Maret 2011 STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA KETUA DEWAN PENGURUS
SEKRETARIS UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
BAGIAN PEMBINAAN JIWA KORSA
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN OLAHRAGA, SENI, DAN BUDAYA
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Iptek,
BAGIAN USAHA DAN BANTUAN HUKUM
SUBBAGIAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
ttd.
ttd.
Bogie Soedjatmiko Eko Tjahjono NIP 19560226 198603 1 001
SUBBAGIAN KERJA SAMA DAN BANTUAN HUKUM
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, Cap
Cap
SUBBAGIAN USAHA DAN KESEJAHTERAAN
LUKMAN HAKIM NIP 19530923 198203 1 001
