2011

ANALISIS PENGELOLAAN INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH PT ABC TAHUN 2011 BERDASARKAN PSAK 108 DAN PMK NO.11/PMK.010/2011 Ahmad Abrori, Catur Sasongko Akuntansi FEUI [email protected] ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan penempatan investasi dari dana kontribusi peserta yang dilakukan oleh asuransi jiwa syariah PT ABC dan membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan terkait, yakni PSAK 108 dan PMK No.11/PMK.010/2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study) dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2011 di asuransi jiwa syariah PT ABC, pengelolaan dana kontribusi peserta telah sesuai dengan PSAK 108 dan penempatan investasi pada deposito, sukuk, SBSN, reksadana syariah telah sesuai dengan PMK No.11/PMK.010/2011. Kata kunci: Penempatan Investasi, PSAK 108, PMK No.11/PMK.010/2011.

ABSTRACT The focus of this study is to analyze the investment portfolios management in PT ABC syaria life insurance as well as the compliance with the relevant regulations, the PSAK 108 and PMK No.11/PMK.010/2011. The methods of research being used is case study with a descriptive analysis approach. The results showed that the PT ABC syaria life insurance on 2011, has managed the contributions in accordance with PSAK 108 and placement of portfolios in deposits, Sukuk, SBSN and Islamic mutual funds are in line with PMK No.11/PMK.010/2011.

Key words: Investment Portfolios, PSAK 108, PMK No.11/PMK.010/2011.

1

Analisis pengelolaan investasi..., Ahmad Abrori, FE UI, 2013

2

PENDAHULUAN Latar Belakang Ide mengenai asuransi dengan prinsip syariah atau yang dikenal sebagai takaful disusun pada konferensi internasional ekonomi Islam di Mekah pada tahun 1976 (Qureshi, 2011). Asuransi syariah yang melekat dengan prinsip-prinsip syariah muncul sebagai solusi nyata

sasongko catur 7/16/13 11:26 AM Comment [1]: Sumber darimana?

bagi umat Muslim yang menghindari asuransi konvensional karena ketidaksesuaiannya dengan ketentuan Islam. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 1979 di Sudan (Sudanese Islamic Insurance), asuransi syariah terus berkembang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-

sasongko catur 7/16/13 11:26 AM Comment [2]: Didirikan dimana dan kapan?

LK), pada tahun 2010 yang lalu industri asuransi syariah mampu mencapai pertumbuhan sekitar 30% per tahun dan pendapatan premi bruto di akhir 2010 mencapai Rp2,787 triliun. Pembukaan cabang-cabang asuransi syariah secara langsung berdampak pada meningkatnya pendapatan kontribusi, klaim dan investasi asuransi syariah, baik pada usaha asuransi kerugian maupun asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Seiring dengan meningkatnya pendapatan kontribusi dari nasabah maka semakin besar pula dana yang tersedia untuk

sasongko catur 7/16/13 11:28 AM Comment [3]: Apakah dalam syariah dikenal premi bruto? Ini sama saja dengan konensional dong?

diinvestasikan oleh perusahaan asuransi ke dalam portofolio investasi yang menguntungkan. Berdasarkan prinsip syariah, investasi tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah seperti harus bebas dari riba (sistem bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau judi). Meskipun demikian, keraguan atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah tetap ada terkait dengan apakah investasi tersebut benar-benar telah memenuhi prinsip syariah atau tidak. Fisher dan Taylor (2008) mengemukakan bahwa untuk memastikan sebuah asuransi syariah telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak adalah dengan melihat portofolio investasinya. Mereka menyebutkan bahwa pertanyaan pertama yang harus diajukan sebelum mempertimbangkan aspek lainnya adalah “apakah investasi yang telah dilakukan seluruhnya telah sesuai dengan syariah?” Jika asuransi syariah gagal dalam menjawab“litmust test” investasi ini, maka dapat dipastikan bahwa asuransi syariah tersebut belum sesuai dengan syariah. Malaikah (2003) dalam Qureshi (2011) menyebutkan bahwa investasi yang syariah adalah mengontrol dan membatasi exposure ke dalam aktivitas yang ‘halaal’ dengan kata lain yang diperbolehkan oleh ketentuan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa investasi ke dalam area yang sesuai dengan syariah sangat penting dan merupakan elemen krusial dalam sebuah asuransi dengan prinsip syariah.


sasongko catur 7/16/13 11:28 AM Comment [4]: Jelaskan secara singkat apa yang tidak boleh dalam Islam, misalnya bunga

3

Di Indonesia, salah satu peraturan yang mengatur mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah adalah PSAK 108. Pada PSAK 108, salah satu pengungkapan yang harus disampaikan oleh perusahaan asuransi syariah adalah entitas pengelola harus mengungkapkan dana investasi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta dan rincian serta jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. Selain PSAK 108, terdapat peraturan lain yang mengatur aktivitas investasi yang dilakukan oleh asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah di Indonesia, yakni PMK No.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Di dalam PMK No.11/PMK.010/2011 ini telah dijelaskan secara rinci mengenai instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan bagi asuransi dan reasuransi syariah serta batasan maksimal untuk setiap instrumen investasi, sehingga diharapkan asuransi dan reasuransi syariah dapat memaksimalkan return melalui diversifikasi portofolio. Meskipun demikian, kurangnya pengawasan dari regulator serta kurangnya transparansi dari perusahaan asuransi syariah kepada stakeholders-nya masih menimbulkan keraguan dari banyak pihak mengenai apakah asuransi syariah di Indonesia telah benar-benar mengikuti kaidah Islam atau belum. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk melihat pengelolaan dana investasi pada asuransi syariah untuk memastikan bahwa perusahaan telah melandaskan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah PT ABC Tahun 2011 Berdasarkan PSAK 108 dan PMK No.11/PMK.010/2011”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berusaha menganalisis penempatan investasi yang telah dilakukan oleh asuransi jiwa syariah PT ABC untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip syariah berdasarkan PSAK 108 dan PMK asuransi syariah terbaru, yakni PMK No.11/PMK.010/2011. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk: 1. Menganalisis implementasi atas pengakuan dan pengukuran awal kontribusi peserta pada asuransi jiwa syariah PT ABC dan kesesuaiannya dengan PSAK 108. 2. Menganalisis penempatan investasi dari dana tabarru’ serta dana investasi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi jiwa syariah PT ABC dan kesesuaiannya dengan PMK No.11/PMK.010/2011.


4

LANDASAN TEORI Definisi Investasi Syariah Pada dasarnya investasi ialah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Menurut PSAK No.13 tentang akuntansi untuk investasi menyatakan bahwa investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accreation of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi. Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan memberikan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Instrumen Investasi Syariah Instrumen investasi syariah di Indonesia saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang, dan beberapa kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi menurut PMK No.11/PMK.010/2011 adalah sebagai berikut: a. Deposito pada bank syariah; b. Saham syariah; c. Sukuk atau obligasi syariah; d. Surat Berharga Syariah Negara; e. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; f. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; g. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; h. Reksadana syariah; i. Efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif beragun aset syariah; j. Pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (refiancing) syariah dan/atau; k. Emas murni.


5

Batasan Investasi Asuransi Syariah Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini berlaku, yakni PMK No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dijelaskan mengenai adanya batasan investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah dan reasuransi syariah, yakni: 1. Investasi berupa deposito, untuk setiap Bank paling tinggi 20% dari jumlah investasi. 2. Investasi berupa saham syariah, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% dari jumlah investasi. 3. Investasi berupa sukuk atau obligasi syariah, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% dari jumlah investasi. 4. Investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit masing-masing paling tinggi 10% dari jumlah investasi. 5. Investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit masing-masing paling tinggi 20% dari jumlah investasi. 6. Investasi berupa reksa dana syariah untuk setiap manajer investasi masing-masing paling tinggi 10% dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% dari jumlah investasi. 7. Investasi berupa efek beragun syariah, untuk setiap manajer investasi masingmasing paling tinggi 20% dari jumlah investasi. 8. Investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (refinancing) syariah, untuk setiap pihak lain masing-masing jumlahnya paling tinggi 10% dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi. 9. Investasi berupa emas murni, besarnya paling tinggi 20% dari jumlah investasi. Definisi Asuransi Syariah Definisi asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.21 adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang


6

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko/bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba, zhuln (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Asuransi

syariah

adalah

sebuah

sistem

dimana

para

peserta

asuransi

mendonasikan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian anggota lainnya. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi dari premi yang diterima. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Asuransi syariah adalah suatu lembaga pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam hal teretntu konsep asuransi syariah tidak terlalu berbeda jauh dengan konsep pengelolaan risiko konvensional yang dilakukan mutual, seperti Mutual Insurance dan Protection and Indemnity (P&I Club). Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi kovensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara peserta dan perusahaan sebagai operator. Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar (ketidakpastian atau spekulasi) dan maysir (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini, gharar, maysir dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional. Dalam hal pertanggungan risiko, yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah bukan risiko atau ketidakpastian itu sendiri, melainkan menjual atau menukar risiko atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual beli. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu sama lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru’. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (risk transfer), melainkan menggunakan sistem pembagian risiko (risk sharing).


7

Akuntansi Asuransi Syariah Permasalahan dalam sistem akuntansi syariah yang masih menjadi kontroversi hingga saat ini adalah mengenai penerapan accrual basis dan cash basis. Accrual basis adalah suatu dasar akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar. Accrual basis menyediakan informasi yang handal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap periodenya. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaski terjadi walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan pendapatan. Sedangkan dalam metode cash basis, pendapatan diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan, artinya perusahaan mencatat beban didalam transaksi journal entry ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Cash basis merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Penelitian Terdahulu Hikmawaty (2005) dan Leowardy (2006) yang mengacu pada KMK No. 424/KMK.06/2003, meneliti portofolio investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi XYZ dan PT Asuransi Takaful Umum. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa return investasi dari kedua perusahaan asuransi ini masih belum optimal, hal ini disebabkan karena perusahaan masih menggantungkan investasinya ke beberapa instrumen yang memiliki risiko rendah, sehingga return nya pun rendah. Rahman (2007) menyebutkan bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah XYZ yang ditelitinya pada tahun 2007 telah berinvestasi pada enam instrumen investasi, yakni deposito mudharabah, pembiayaan murabahah (hipotik), tanah dan bangunan, reksadana syariah, obligasi syariah, dan saham-saham Jakarta Islamic Index (JII). Anggraeni (2009) menyatakan dalam penelitiannya bahwa perusahaan asuransi syariah harus menerapkan PSAK 108. PSAK ini mengharuskan dilakukan pemisahan pencatatatn kontribusi peserta dengan dana pengelola. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara return portofolio investasi sebelum dan sesudah dilakukan pemisahan dana kontribusi.


8

METODOLOGI PENELITIAN Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study) yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada suatu ojek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah bersifat analisis deskripstif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan akurat mengenai penerapan investasi dana kontribusi peserta pada asuransi syariah PT ABC yang meliputi tahap pengakuan kontribusi dan tabungan, pencatatan, penempatan investasi, akad yang digunakan, hingga penyajiannya serta bagaimana kesesuaian perlakuannya dengan PSAK 108 dan PMK No. 11/PMK.010/2011. Teknik Pengumpulan Data Untuk keperluan analisis data, penelitian ini memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari Asuransi jiwa syariah PT ABC. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. 1. Teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan melalui penghimpunan data-data primer dan sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini. 2. Teknik wawancara Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur yakni dengan menggunakan pedoman wawancara dimana pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu dan wawancara tidak terstruktur yakni proses wawancara yang dilakukan secara spontanitas. 3. Teknik observasi Observasi ini dilakukan dengan melihat proses pengajuan penempatan investasi dari divisi investasi unit usaha syariah kepada divisi investasi pusat, pencatatan hasil investasi, penghitungan komposisi dana dan sebagainya.

Metode Analisis Analisis dilakukan dengan membandingkan data dari studi pustaka dengan data hasil temuan dari wawancara dan observasi atas penerapan transaksi penempatan investasi dana kontribusi nasabah.


9

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pengakuan Awal dan Pengukuran Pendapatan PT ABC menerapkan sistem saku untuk akuntansi asuransi unit syariah, yaitu saku Dana Perusahaan, saku Dana Tabarru’, dan saku Dana Investasi. Dengan adanya sistem saku ini, kontribusi yang dibayarkan oleh setiap peserta asuransi akan dicatat ke dalam saku masing-masing sesuai dengan tujuannya. Asuransi jiwa syariah PT ABC tidak mengakui dana tabarru’ sebagai bagian dari pendapatan perusahaan karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta (mudharib). Hal ini telah sesuai dengan PSAK 108, dimana perusahaan asuransi syariah tidak boleh mengakui kontribusi tabarru’ sebagai pendapatan perusahaan. Dalam praktek pengakuan kontribusi di Asuransi jiwa syariah PT ABC, kontribusi dari peserta dicatat saat kas diterima (cash basis). Sementara dalam praktek akuntansi asuransi konvensional, premi asuransi seluruhnya diakui sebagai pendapatan dan dapat diakui meskipun premi asuransi belum diterima secara kas (accrual basis). Aplikasi Akad yang Digunakan Adapun akad-akad yang digunakan dalam investasi oleh Asuransi jiwa syariah PT ABC pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Deposito yang ditempatkan di bank-bank syariah menggunakan akad mudharabah. 2. Obligasi syariah atau sukuk yang tercatat di bursa efek, akad yang digunakan adalah akad mudharabah. 3. Reksadana syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah. 4. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sedangkan akad yang digunakan untuk bagi hasil antara asuransi jiwa syariah PT ABC dan peserta ialah akad mudharabah untuk saku dana investasi dan akad wakalah bil ujroh untuk saku dana tabarru’. Portofolio Investasi Asuransi jiwa syariah PT ABC Sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, faktor likuiditas keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan asuransi. Berdasarkan hal tersebut investasi dana perserta dan dana perusahaan diarahkan pada instrumen-instrumen investasi yang sangat likuid yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan yang


10

bersifat mendesak. Berikutnya akan dijelaskan komposisi dan kinerja investasi unit usaha syariah dari asuransi jiwa syariah PT ABC pada periode 2011. Portofolio Investasi Dana Investasi (DI) Peserta Portofolio investasi pada saku dana investasi ditujukan untuk menghasilkan return yang optimal bagi peserta, sehingga porsi investasi pada instrumen investasi lebih agresif. Tabel 1. Portofolio Dana Investasi (DI) No. 1 2 3 4

Investasi Deposito Sukuk Surat Berharga Syariah Negara Reksadana Syariah Total

Nominal (IDR) 10,824,000,000 10,071,000,000 12,471,000,000 7,873,000,000 41,239,000,000

Persentase (%) 26.25% 24.42% 30.24% 19.09% 100.00%

Sumber: Laporan Keuangan Audited 31 Desember 2011, data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis instrumen investasi terbesar adalah Surat Berharga Syariah Negara sebesar 30.24%, kemudian deposito sebesar 26.25%, sukuk sebesar 24.42% dan yang paling rendah adalah investasi pada reksadana syariah sebesar 19.09%. Seluruh instrumen investasi pada asuransi jiwa syariah PT ABC tersebut tidak ada yang melebihi batas maksimal investasi dalam PMK No.11/PMK.010/2011. Portofolio Investasi Dana Tabarru’ (DT) Jika pada saku dana investasi, portofolio diarahkan pada instrumen yang memberikan return yang agresif, maka investasi dari dana tabarru’ difokuskan untuk tujuan likuiditas dan keamanannya (safety). Tabel 2. Portofolio Investasi Dana Tabarru’ (DT)

1 2 3 4

Investasi

Nominal (IDR)

Persentase (%)

Deposito Sukuk Surat Berharga Syariah Negara Reksadana Syariah Total

6,758,000,000 1,959,000,000 10,408,000,000 500,000,000 19,625,000,000

34.44% 9.98% 53.03% 2.55% 100.00%

Sumber: Neraca dalam Laporan Solvabilitas Dana Tabarru’ 31 Desember 2011, data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis instrumen investasi terbesar adalah Surat Berharga Syariah Negara sebesar 53.03%, kemudian deposito sebesar 34.44%, sukuk sebesar 9.98%


11

dan yang paling rendah adalah investasi pada reksadana syariah sebesar 2.55%. Seluruh instrumen investasi pada asuransi jiwa syariah PT ABC tersebut tidak ada yang melebihi batas maksimal investasi dalam PMK No.11/PMK.010/2011. Kinerja Investasi Bringin Life Syariah Dalam mencatat manfaat investasi yang diperoleh dari portofolionya, Bringin Life syariah menggunakan dasar accrual basis untuk keperluan pelaporan. Untuk saku dana tabarru’, pada tahun 2011 porsi hasil investasi yang dibagikan untuk ke perusahaan adalah sebesar 0% sehingga seluruh hasil investasi tersebut diakumulasikan untuk menambah dana tabarru’. Hal ini dikarenakan akad yang digunakan pada saku dana tabarru’ adalah akad wakalah bil ujroh, sehingga fee pengelolaan investasi sudah diterima di awal. Berbeda dengan hasil investasi dana tabarru’ yang diakumulasikan kembali, hasil investasi dari saku dana investasi bisanya dibagi antara perusahaan dan peserta. Hal ini disebabkan karena akad yang digunakan adalah akad mudharabah, sehingga terdapat bagian bagi hasil antara peserta dan perusahaan sebagai pengelola. Adapun nisbah bagi hasil yang digunakan ialah 80:20 (80% untuk peserta dan 20% untuk pengelola) Perbedaan

Portofolio

Investasi

Sebelum

dan

Sesudah

Diterapkannya

PMK

No.11/PMK.010/2011 Sebelum diberlakukannya PMK No.11/PMK.010/2011, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia menggunakan PMK No.135/PMK.05/2005 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Meskipun peraturan tersebut juga membahas mengenai asuransi dan reasuransi syariah, namun sebagian besar masih mengatur mengenai kegiatan operasional asuransi dan reasuransi konvensional, sehingga asuransi dan reasuransi syariah masih mengacu pada asuransi dan reasuransi konvensional. PMK No.135/PMK.05/2005 juga mengatur pembatasan kekayaan investasi yang dilakukan oleh asuransi dan reasuransi (konvensional). Peraturan Menteri Keuangan tersebut masih memperbolehkan asuransi dan reasuransi melakukan investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, serta investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik. Sementara itu dalam PMK No.11/PMK.010/2011, investasi-investasi dalam bentuk-bentuk tersebut dihapuskan, sebagai gantinya asuransi dan reasuransi syariah diperbolehkan untuk investasi dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Efek Beragun Aset (EBA) Syariah, serta investasi berupa emas murni.


12

Perbedaan portofolio investasi pada Bringin Life syariah pada tahun 2010 ketika menggunakan

PMK

No.135/PMK.05/2005

dengan

portofolio

tahun

2011

ketika

menggunakan PMK No.11/PMK.010/2011 sebenarnya tidak jauh berbeda. Perbedaan terutama terlihat pada porsi investasi masing-masing instrumen, bukan pada jenis instrumen investasinya. Sebagian besar asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia, seperti Bringin Life syariah, BNI Life syariah, Manulife syariah serta AJB Bumiputera syariah masih memfokuskan penempatan investasinya pada instrumen-instrumen investasi pokok seperti deposito, SBSN, sukuk, saham dan reksadana syariah. Sangat jarang ditemukan asuransi syariah yang berinvestasi pada instrumen-instrumen seperti pembiayaan (refinancing), EBA syariah, Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia, maupun emas murni yang telah diperbolehkan dalam PMK No.11/PMK.010/2011. Hal ini disebabkan faktor likuiditas sangat diperhatikan oleh asuransi dan reasuransi syariah. Klasifikasi Instrumen Keuangan Investasi merupakan instrumen keuangan khususnya aset keuangan. Pada saat pengakuan, asuransi jiwa syariah PT ABC harus menetapkan klasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki, apakah diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau fair value through profit and loss (aset keuangan FVTPL). Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. 2. Aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale (aset keuangan AFS). Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi ekonomi. 3. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo atau hold to maturity (aset keuangan HTM).


13

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perusahaan menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (tainting rule) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual. Pada tahun 2011, seluruh aset keuangan berupa sukuk, SBSN dan reksadana pada Saku Dana Investasi dan Saku Dana Tabarru’ ditujukan hingga jatuh tempo (held to maturity). Hal ini mencerminkan bahwa pada tahun 2011, asuransi jiwa syariah PT ABC belum menerapkan IFRS dalam sistem akuntansinya. Klasifisikasi instrumen investasi pada tahun 2011 belum sesuai dengan PSAK 50-55 dimana pada tahun 2011 seluruh instrumen investasi dimiliki dengan tujuan HTM. Hal ini tentu tidak tepat karena masing-masing instrumen keuangan memiliki tujuan yang berbeda. Selain itu, klasifikasi sukuk juga tidak sesuai dengan ED PSAK 110, dimana sukuk seharusnya diklasifikasikan hanya pada nilai wajar atau biaya perolehan. Penggunaan PSAK 55 kurang sesuai dengan prinsip syariah karena masih menggunakan metode suku bunga efektif terkait dengan pengakuan dan pengukuran untuk menghitung biaya perolehan dan untuk mengalokasikan pendapatan bunga. Jika dilihat dari model usaha yang tujuan utamanya untuk memperoleh arus kas kontraktual (pendapatan tetap berupa bagi hasil dan pokoknya), maka seharusnya berdasarkan PSAK 110, sukuk diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan.

KESIMPULAN Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengakuan dan pengukuran awal kontribusi di asuransi jiwa syariah PT ABC telah sesuai dengan PSAK 108. Asuransi jiwa syariah PT ABC menerapkan sistem saku yaitu saku Dana Perusahaan, saku Dana Tabarru’, dan saku Dana Investasi. Setiap kontribusi yang dibayarkan oleh setiap peserta asuransi akan dicatat ke saku masingmasing sesuai dengan tujuannya. Asuransi jiwa syariah PT ABC tidak mengakui kontribusi dana tabarru’ sebagai bagian dari pendapatan perusahaan karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya,


14

tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta (mudharib). Selain itu, kontribusi dari peserta diakui dengan menggunakan cash basis, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.14/DSN-MUI/IX/2000. 2. Penempatan investasi dari saku dana tabarru’ dan saku dana investasi pada tahun 2011

di

asuransi

jiwa

syariah

PT

ABC

telah

sesuai

dengan

PMK

No.11/PMK.010/2011. Adapun portofolio investasi asuransi jiwa syariah PT ABC pada tahun 2011 meliputi deposito pada bank-bank syariah, sukuk, SBSN serta reksadana syariah. Seluruh instrumen investasi tersebut, baik dari saku dana tabarru’ dan saku dana investasi tidak ada yang melebihi batas maksimal investasi yang diatur dalam PMK tersebut. Klasifisikasi instrumen investasi pada tahun 2011 belum sesuai dengan PSAK 55 dimana pada tahun 2011 seluruh instrumen investasi pada Bringin Life syariah dimiliki dengan tujuan held to maturity. Selain itu juga masih belum sesuai dengan ED PSAK 110 tentang sukuk, dimana sukuk seharusnya diklasifikasikan hanya pada nilai wajar atau biaya perolehan, bukan pada available for sale atau fair value through profit and loss, ataupun held to maturity.


15

DAFTAR REFERENSI Anggraeni, Dara Dewisinta. (2009). Dampak Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 pada Strategi Investasi PT Asuransi Takaful Umum. Tesis: Program Pascasarjana Program Studi Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Aris, Mufthi dan Muhammad Syakir Sula (2007). Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2011). Perasuransian Indonesia 2010. Jakarta: Penulis. Hikmahwati, Penny. (2005). Optimalisasi Pemilihan Portofolio Investasi Pada PT Asuransi Takaful Umum. Tesis: MM FEUI. Mubarok, Jaih (2012). Investasi Asuransi Syariah di Indonesia. Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Ke-6, 1-19. Qureshi, Asif Ahmed (2011, September). Analyzing The Sharia’h Compliant Issues Currently Faced by Islamic Insurance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, vol.3 279-295. Proquest database. Sula, Muhammad Syakir (2004). Asuransi Syariah (Life and General). Jakarta: Gema Insani Press.


2011

Recommend Documents