2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 70/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JARINGAN SOSIAL NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (IV)

JAKARTA RABU, 21 DESEMBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 70/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaringan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON 1) M. Komarudin 2) Muhammad Hafidz 3) Yulianti

ACARA Mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)

Rabu, 21 Desember 2011, Pukul 11.27 – 11.38 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Achmad Sodiki Muhammad Alim Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi Harjono Hamdan Zoelva Anwar Usman

Fadzlun Budi S.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1) M. Komarudin 2) Muhammad Hafidz 3) Yulianti B. Kuasa Hukum Pemohon: 1) Andi Muhammad Asrun 2) Merlina C. Ahli dari Pemohon: 1) Surya Tjandra 2) Bakit D. Pemerintah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Mualimin Abdi (kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia) Sumarno (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Budiman (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Umar Kosim (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Hutri Yustie (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Azis (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia) Liana (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia) Rulita (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia)

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.27 WIB

1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang perkara Nomor 70/PUU-IX/2011, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik. Silakan, para mengenalkan diri. Silakan.

2.

Pemohon

...

Pemohon,

ya.

Silakan

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon hadir. Saya, Kuasa Hukum, Muhammad Asrun dan Pemohon Prinsipal, Saudara Komarudin, kemudian Muhammad Hafidz, dan Yulianti, juga kawankawan dari Anggota Serikat Buruh. Demikian, Yang Mulia.

3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik (...)

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN Kami bawa Ahli, Dr.Surya dan satu orang saksi. Terima kasih.

5.

KETUA: ACHMAD SODIKI Dari pemerintah?

6.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir. Saya akan sebutkan, saya sendiri, Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya, ada Pak Sunarno dari Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi. Kemudian Pak Budiman, sama, dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pak Umar Kasim, sama, dari Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi. Di belakang ada, Saudara Hutri Yutri dari kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ada Saudara Azis, Saudari Liana, dan Rulita dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia.

3

7.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Dari DPR tidak hadir. Pemohon mengajukan satu saksi, namanya Bakit. Saudara namanya Bakit? Ya. Saudara Ahli, Dr. Surya Tjandra? Baik. Kami persilakan maju ke depan dua-duanya untuk disumpah. Disumpah dulu yang Kristen. Ahli Kristen, ya? Ya, baik.

8.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ikuti lafal janji yang saya ucapkan. “Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

9.

AHLI DARI PEMOHON: SURYA TJANDRA Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

11.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Silakan duduk kembali. Pak Alim? Ya.

12.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Luruskan tangannya ke bawah, Pak. Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

13.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

14.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ya, terima kasih.

4

15.

KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan duduk kembali. Baik. Saya persilakan Saudara Dr. Surya Chandra untuk memberikan keterangan ahlinya. Dituntun apa langsung?

16.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Kami meminta Pak Bakit dahulu yang dimintai keterangannya sebelum ahli.

17.

KETUA: ACHMAD SODIKI Oh, ya? Silakan.

18.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Ya, baik.

19.

KETUA: ACHMAD SODIKI Mau dituntun?

20.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Ya.

21.

KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan.

22.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Yang Mulia, kami minta juga agar Pak Bakit tidak berdiri di podium karena dia baru selesai operasi hernia. Jadi, kita ... kami minta untuk tetap berada ... tetap duduk dia. Pak Bakit. Ada beberapa hal yang mau saya pertanyakan. Pertama, Bapak masih menjadi karyawan sekarang ini?

23.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Ya, betul. Saya masih karyawan di Anugerah Setia Lestari.

24.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ PT?

5

25.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT PT. Anugerah Setia Lestari.

26.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Sebagai apa, Bapak?

27.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Sebagai driver, pengemudi (...)

28.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Ya. Sudah berapa lama kerja di situ, Pak?

29.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Sudah ... kurang lebih 9 tahun.

30.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Sembilan tahun, ya Pak? gaji Bapak sebulan berapa, Pak?

31.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Sampai saat ini, Rp640.000,00.

32.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Rp640.000,00 per bulan?

33.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Per bulan, ya.

34.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Per bulan. Bapak punya istri dan anak berapa, Pak?

35.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Punya anak, dua. Dan istri, satu.

36.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Kemudian, istri bapak kerja di perusahaan, di pabrik itu?

6

37.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Enggak, Pak. Ibu rumah tangga.

38.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Ibu rumah tangga biasa?

39.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Ya.

40.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Kemudian, Bapak pernah sakit?

41.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Pernah.

42.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Sakit apa, Pak?

43.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Sakit kencing batu, yang pertama itu, kan.

44.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Kapan itu, Pak?

45.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Tahun 2010.

46.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Tahun 2010?

47.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Ya.

48.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Waktu itu perlu biaya berapa, Pak? Untuk (...)

7

49.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Kurang lebih Rp13.000.000,00 itu, sampai operasi itu, Pak.

50.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Untuk operasi Rp13.000.000,00?

51.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Ya. Betul.

52.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Dibayar sama Bapak?

53.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Ya, biaya sendiri.

54.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Biaya sendiri. Kemudian, di perusahaan Bapak itu, enggak ada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, gitu? Kalau karyawannya sakit?

55.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Enggak ada itu, Pak. Yang ada cuma ... ini, biaya kesehatan, satu tahun Rp350.000,00. Itu saja.

56.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Satu tahun Rp350.000,00?

57.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Ya.

58.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Kemudian, Bapak pernah minta menanggung biaya sakit seperti itu?

59.

ke

perusahaan

untuk

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Pernah itu. Sampai dari rumah sakit juga datang ke PT. Itu mohon itu, Pak. sampai kita, “Ya biarinlah, kas bon enggak apa-apa.” 8

Akhirnya malah pulang dari rumah sakit, disuruh ... itu, mengundurkan diri. Itu mau dikasih Rp5.000.000,00 gitu itu, Pak. 60.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Disuruh mengundurkan diri?

61.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Ya, waktu itu (...)

62.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Minta biaya rumah sakit, disuruh mengundurkan diri?

63.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Ya, itu (...)

64.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Kemudian, Bapak tahu enggak kalau di negara kita itu ada Jaminan Sosial Tenaga Kerja?

65.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Tahu itu, Pak.

66.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Tahu?

67.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Ya.

68.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Terus Bapak sudah terdaftar jadi peserta Jamsostek?

69.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Belum itu, Pak.

70.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Belum?

9

71.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Belum.

72.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Belum terdaftar jadi peserta Jamsostek?

73.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Belum.

74.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Kemudian, Bapak pernah datang ke PT Jamsostek untuk daftar sendiri, gitu?

75.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Pernah. Ke Jamsostek Cikarang itu, Pak. Tapi kita kan karyawan, enggak bisa itu, enggak bisa perorangan, Pak.

76.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Kenapa enggak bisa perorangan?

77.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Itu harus perusahaan yang ini ... anu (...)

78.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Kata staf di Jamsostek?

79.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Ya, katanya Jamsosteknya.

80.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Kemudian, Bapak tahu Jamsostek itu?

81.

enggak manfaatnya jadi peserta

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Ya tahu, Pak.

10

82.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Apa saja?

83.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Untuk kesehatan kita dan untuk ini keluarga, gitu, Pak. Terutama yang karyawan, itu, Pak.

84.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Terakhir, Pak Bakit. Bapak merasa rugi enggak, enggak menjadi peserta Jamsostek?

85.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Rugi, Pak, merasa rugi ya.

86.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Rugi, oke. Ada hal yang mau Pak Bakit sampaikan kepada Yang mulia?

87.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT Kepada Yang Mulia saya mohon, apabila berkenan itu, masalah Jamsostek itu bisa kita sendiri, bisa perorangan yang mengurusi itu, Pak, tanpa perusahaan, itu.

88.

PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Oke, cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. (...)

89.

SAKSI DARI PEMOHON: BAKIT (Suara tidak terdengar jelas).

90.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya. Baik, saya persilakan. Kemudian, Ahli.

91.

AHLI DARI PEMOHON: SURYA TJANDRA Terima kasih. Selamat siang buat Majelis dan kawan-kawan sekalian. Saya akan membacakan saja keterangan Ahli yang mudahmudahan sudah diterima juga oleh Majelis Hakim. Pada pokoknya, permohonan uji materiil ini adalah untuk meminta penafsiran khusus pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 11

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) menyatakan, “Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan oleh setiap perusahaan, bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.” Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.” Kedua. Ketentuan dari kedua undang-undang tesebut, dinilai Pemohon telah menimbulkan beberapa kerugian bagi masyarakat, khususnya buruh, terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut. Masih relatif sedikitnya buruh formal yang jadi peserta Jamsostek, hanya sekitar 9.000.000 dari 30.000.000 buruh formal yang tercatat. Masih banyaknya perusahaan yang tidak menyertakan buruhnya ke dalam Jamsostek dan cenderung menjadi sumber konflik perburuhan yang cukup serius. Untuk itu, menurut para Pemohon perlu penafsiran khusus pada kedua pasal tersebut menjadi program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja atau buruh yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib, yang didaftarkan ke badan penyelenggara jaminan sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan maupun oleh pekerja atau buruh itu sendiri, yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan seperti ini bagi ba ... yang banyak terlibat dalam memperjuangkan hak buruh, khususnya yang bekerja di sektor formal adalah sesuatu yang wajar. Mengingat pada praktiknya memang PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini, dinilai kurang berhasil menunjukkan kinerja yang diharapkan. Kepesertaan yang relatif kecil dibanding jumlah buruh formal yang ada, perluasan kepesertaan yang relatif sulit. Menurut hemat kami, ini terjadi karena memang PT Jamsostek dalam sistem yang ada sekarang, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, memang menghadapi beberapa masalah struktural, antara lain: mengapa dari 30-an juta buruh formal yang ada, hanya 9 juta yang jadi peserta Jamsostek? Mengapa juga PT Jamsostek praktis tidak mampu untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi ... sekitar 70 orang yang bekerja di ekonomi informal yang ada di Indonesia ini? Ini tidak lepas dari keterbatasan dari aturan pelaksanaan Undang-Undang Jamsostek itu sendiri. 12

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang ... 1995, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Jamsostek Nomor 3 Tahun 1992, memungkinkan terjadinya opting out, atau memilih untuk tidak ikut Jamsostek selama bisa memberi manfaat yang lebih. Dan tidak bersifat wajib, dan universal, atau menyeluruh. Jamsostek itu cuma untuk pekerja formal. Tidak ber ... tidak diberikan kesempatan, walaupun belakangan ada perubahan sedikit kepada pekerja informal misalnya atau juga yang di antara itu. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek hanya mewajibkan buruh atau pekerja untuk menjadi peserta. Tapi tidak bagi pemberi kerja atau majikan. Dalam konteks tadi cerita Pak Bakit, yang jadi peserta itu adalah buruh. Tapi pemberi kerja tidak menjadi peserta atau tidak diwajibkan menjadi peserta. Maupun dewan direksi dari perusahaan, tidak wajib. Sehingga praktis tidak ada kontribusi dan saling keterkaitan antara pekerja buruh dengan pemberi kerja dalam sistem jaminan sosial yang dibangun. Padahal Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 4 ... 28H ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas jaminan sosial. Yang ketiga, alasan kenapa ada hambatan struktural dari PT Jamsostek dan Undang-Undang Jamsostek itu. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, BUMN, PT Jamsostek juga terbebani kewajiban untuk mencari keuntungan atau profit area ... oriented, yang mana ada kewajiban untuk memberikan deviden kepada negara ... pemerintah, bukan untuk sebesarnya kepada kepentingan peserta. Lihat juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UndangUndang 40 Tahun 2007 tentang PT Kedua undang-undang ini menjadi dasar pendirian PT Jamsostek dan beroperasinya PT Jamsostek. Menurut hemat saya, ini tidak sesuai dengan prinsip jaminan sosial yang nirlaba, not for profit atau tidak bertujuan mencari keuntungan. Meski pengelolaan sisa hasil usaha dimungkinkan selama kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Menurut estimasi Prof. H. Hasbullah Tabrani, ahli jaminan sosial, setidaknya ada Rp12 triliun itu uang yang harusnya menjadi uangnya buruh, itu masuk ke kantongnya pemerintah sebagai pendapatan atau income di luar pajak dan karenanya menjadi subjek bagi pajak pendapatan. Karena itu, PT Jamsostek dulu masih dikenakan pajak untuk penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dengan hanya sedikit sekali yang kembali kepada pesertanya, terakhir itu ya bagi-bagi duit saja, tetapi tidak secara sistematis, terserah pada direksi PT Jamsostek. Yang berikut, sebagai sebuah badan hukum bersifat privat perseroan terbatas, PT Jamsostek tidak bisa dan tidak boleh memiliki kemampuan atau kewenangan memberi sanksi, juga ketika ... ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks yang terakhir inilah, tampaknya permohonan uji materiil seperti ini, menaruh perhatian khusus para Pemohon dalam permohonan uji materiil hari ini.

13

Sesungguhnya, beberapa masalah struktural di atas, coba diatasi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan belakangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Undang-Undang SJSN menjadi dasar filosofis yang memberikan prinsip-prinsip pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa kecuali dan Undang-Undang BPJS membentuk badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan undang-undang ini. Jadi, dia bukan cuma mengatur bagaimana pembentukan BPJS, tapi membentuk BPJS itu sendiri. Dengan kata lain, Undang-Undang BPJS secara khusus, spesifik menyebutkan badan hukum yang dibentuk apa? Dan bagaimana ia akan dioperasionalkan? Jadi, tidak hanya mengatur pembentukannya seperti Undang-Undang BUMN atau Undang-Undang PT. Bandingkan juga dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, itu juga bentuk Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia. Juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang senada dengan Undang-Undang BPJS, terkait hal pembentukan badan khusus dengan dan bukan dalam undang-undang tersebut. Tugas dari BPJS adalah menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pada prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, sportabilitas, kepersertaan bersifat wajib dan amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Untuk itu, BPJS diberikan kewajiban dan kewenangan tertentu yang intinya adalah untuk memperbaiki persoalan dan masalah yang terjadi sebelumnya. Undang-Undang SJSN yang memberikan asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang BPJS yang membentuk badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional dalam Undang-Undang SJSN, membawa beberapa konsekuensi struktural. Di sini saya berargumen bahwa persoalan struktural tadi, dicoba dijawab oleh kedua undang-undang yang terakhir ini, Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. BPJS yang dibentuk adalah badan hukum publik yang tugas utamanya adalah untuk menyediakan manfaat pasti, manfaat secara pasti. Artinya, besar dan kualitas manfaat berlaku sama secara menyeluruh dan komprehensif, lepas dari berapa pun besar iuran. Kalau iuran misalnya kita hitung dari persentase upah sebulan, itu kan ada yang bisa besar ada yang kecil tergantung besaran upah. Nah, itu namanya iuran pasti, jadi hasilnya pun tergantung iurannya. Tapi kalau sistem yang dibangun dalam Undang-Undang SJSN adalah manfaat yang pasti. Berapa pun besar iuran, manfaat sama semua. Dan ini menyeluruh untuk seluruh penyakit, bersifat komprehensif, berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali, baik itu buruh maupun pemberi kerja. Dan dengan melalui 14

pengelolaan dana amanat yang adalah dana publik, bertanggung jawab kepada publik. Untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh dan komprehensif ini, dibentuklah dua BPJS. BPJS Kesehatan, mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan, mulai beroperasi tanggal 1 Juli 2015. Tugas pemungut iuran kepesertaan yang bersifat wajib sesuai dengan prinsip jaminan sosial menyeluruh, dilakukan oleh BPJS dan karenanya diperkenalkan melalui undang-udang untuk bersifat monopolistik. Kalau PT, tidak bisa monopolistik. Kemampuan menentukan harga dasar, berapa harga untuk membeli pelayanan dan rekanan, siapa yang dipilih gitu, yang dilakukan secara monopsoni. Monopolistik dan monopsoni ini dua prinsip penting dalam sistem jaminan sosial atau asuransi sosial, dimana ada satu suara dalam negosiasi dengan rekanan penyedia pelayanan, baik itu asosiasi rumah sakit maupun asosiasi … organisasi profesi dokter, misalnya dalam konteks jaminan kesehatan. Sebagaimana diargumen … diargumenkan oleh Pemohon uji materiil ini, tantangan terbesar dari badan penyelenggara jaminan sosial adalah memperluas kepersertaan. Tadi kita melihat bahwa PT Jamsostek cuma ada 9.000.000 dari seharusnya 30.000.000. Sekarang data terakhir Rp33.000.000,00 sektor formal itu. Untuk menjawab itu sesuai dengan Undang-Undang BPJS, BPJS diberi kewenangan. Jadi berbeda dengan PT Jamsostek, BPJS nanti, BPJS ketenagakerjaan diberi kewenangan untuk memberi sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya, Pasal 11 huruf f dalam Undang-Undang BPJS. Maupun melaporkan kepada aparat penegak hukum, terkait ketidakpatuhan pemberi kerja dalam membayar iuran maupun memenuhi kewajiban lainnya, Pasal 11 huruf g. Sampai sekarang tidak pernah ada yang saya tahu, pengusaha misalnya atau pemberi kerja itu di hukum. Karena tidak menyertakan buruhnya atau pekerjanya ke Jamsostek. Dalam sistem asuransi sosial wajib dengan manfaat wajib seperti ini, hanya akan efektif kalau semua pihak, baik badan penyelenggara, maupun pemberi kerja, dan lebih khususnya lagi peserta, memang sungguh melihatnya sebagai kebutuhan dan manfaatnya memang sungguh dirasakan dalam cerita Pak Bakit. Saya kira kalau ditanya, apakah dia bersedia, katakanlah bergabung, dia pasti mau bergabung. Apakah bersedia membayar iuran, pasti mau membayar iuran, selama memang manfaatnya dirasakan.Pak Bakit ini tidak miskin karena dia bekerja, walaupun gajinya di bawah upah minimum DKI ya yang 1 … dulu Rp1.300.000,00 tahun lalu dan gajinya Rp650.000,00, tapi tidak termasuk kriteria miskin. Jadi tidak berhak menikmati yang kita sebut jaminan kesehatan masyarakat. Cuma tadi saya mengobrol sedikit dengan Pak Bakit, dia memperoleh SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan dari anggaran Pemda biasanya untuk jaminan kesehatan warga … warga di wilayah tersebut. Cuma, masalahnya itu cuma berlangsung 1 bulan. Setelah itu dia harus

15

aplikasi lagi, masih diperiksa lagi, apakah memang benar tidak mampu dan seterusnya. Ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan semata dengan upaya represif, tetapi juga mensyaratkan upaya persuasif, melalui penyadaran dan terutama partisipasi aktif dari peserta sendiri. Dalam konteks inilah penafsiran yang lebih tegas terkait hal tersebut dalam aturan undang-undang, khususnya partisipasi peserta atau hak partisipasi dari para peserta menjadi relevan. Kesimpulan. Terkait dengan undang … uji materiil penafsiran Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, beserta seluruh aturan pelaksanaannya, secara otomatis menjadi tidak berlaku lagi. Badan penyelenggaranya, PT Jamsostek pun wajib menyesuaikan diri dan bertransformasi menjadi BPJS ketenagakerjaan. Terhitung tanggal 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi 1 Juli 2015. Melaksanakan program-program jaminan sosial, khususnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, paling lambat 1 Juli 2015. Sementara dengan beroperasinya BPJS Kesehatan tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Yang Bapak Bakit harapkan sebetulnya JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan). Tapi dengan adanya Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, ini akan masuk menjadi bagian BPJS Kesehatan, yang merupakan transformasi dari PT Askes. Mekanisme kerja kurang lebih mirip, cuma penanggungjawabnya dan penyelenggaranya beda, yaitu BPJS Kesehatan. Terkait dengan uji materiil penafsiran Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dengan catatan bahwa pentahapan memang logis pasal tersebut terkait pencatatan … eh, pentahapan dalam penye … apa … kepesertaan, memang logis dan biasa dilakukan di banyak negara lain, yang memulai membangun sistem jaminan sosial menyeluruh. Misalnya mulai dengan mewajibkan peserta pemberi kerja dengan jumlah buruh yang besar duluan. Kalau di Korea itu yang mulai dengan perusahaan yang punya buruh di atas 500, terus berlanjut di atas 300, terus turun sampai tinggal 1 pun wajib mendaftarkan buruhnya atau pekerjanya. Kami menilai yang dimohonkan oleh Pemohon uji materiil ini tidak bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, maupun kemudian Undang-Undang Nomor 40 … 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dan bisa membantu memperkuat tafsiran hukum terhadap pasal tersebut, khususnya terkait hak partisipasi buruh/pekerja untuk ikut secara aktif mendaftarakan dirinya sendiri. Khususnya ketika pemberi kerja/majikan lalai atau lambat melaksanakan kewajibannya mendaftarkan dirinya dan buruh pekerjanya.

16

Dalam kasus Pak Bakit, kita lihat bahwa perusahaan memang lalai tidak mendaftarkan. Dia punya kewajiban pekerja di perusahaan tersebut, kalau tidak salah saya juga sempat diskusi ada 60-an, ya, Pak, ya? 60-an orang. Itu artinya kalau di Undang-Undang Jamsostek di atas 10, wajib menyertakan. Problem kemudian memang tidak ada sanksi yang tegas. Sanksi pun tidak bisa juga terlalu represif, kalau menurut saya. Karena itu perlu ada sanksi yang sifat persuasif, dalam artian kita dorong, bagaimana para peserta ini tertarik untuk bergabung. Apakah dia tertarik dengan manfaatnya atau dia merasakan manfaat itu, maupun juga karena memang merasa ini penting. Kemudian Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SJSN juga mewajibkan pemberi kerja pun sebagai peserta wajib. Jadi akan tersedia pelaya … apa … jaminan kesehatan secara dasar, menyeluruh, sama bagi semua orang, sesuai dengan kebutuhan medis. Kalau Jamsostek itu cuma terbatas, Pak, jadi tidak semua penyakit bisa dicover. Kalau dalam sistem yang baru, mudah-mudahan seluruh penyakit bisa ter-cover. Dan yang mampu, menyumbang pada yang tidak mampu. Yang tidak mampu, kemudian kalau masih tidak bisa … maaf, tidak bisa membayar, tapi dia tidak miskin …bisa kemudian meminta penerima bantuan iuran, juga diatur dalam aturan yang selanjutnya. Dengan demikian, saya kira demikian, Majelis, penjelasan saya. Terima kasih. 92.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ada yang ingin ditanyakan dari Pemohon?

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN Dari Pemohon cukup jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

94.

KETUA: ACHMAD SODIKI Cukup jelas. Pemerintah?

95.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah barangkali sedikit saja, terutama menanggapi keterangan Ahli yang ada di halaman dua. Dari beberapa persidangan Undang-Undang Jamsostek maupun UndangUndang SJSN yang telah dimohon, ada sedikit yang me … tidak … tidak pas kalau boleh menurut hemat Pemerintah itu yang di huruf C itu ya. Jadi, sebagai Badan Usaha Milik Negara saya bacakan, Yang Mulia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT Jamsostek juga terbebani kewajiban untuk mencari keuntungan, yang mana ada kewajiban untuk memberikan deviden kepada negara. Menurut hemat kami, setelah Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang SJSN, maka PT Jamsostek 17

sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada di UndangUndang SJSN itu sendiri. Artinya adalah tidak benar kalau kemudian PT Jamsostek itu mencari keuntungan, kemudian memberikan deviden kepada negara. Saya kira itu tidak tepat, gitu ya karena keuntungan yang diperoleh oleh PT Jamsostek itu adalah dalam rangkaian untuk perluasan cakupan, kemudian juga untuk peningkatan manfaat. Oleh karena itu jika diizinkan, Yang Mulia, kalau dimungkinkan untuk dibuka persidangan berikutnya, Pemerintah akan menghadirkan jamsostek … jamsostek maupun ahli-ahli … ahli yang … yang berasal dari jamsostek itu sendiri, untuk mengklarifikasi hal-hal yang demikian. Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih. 96.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah, kalau demikian (…)

97.

AHLI DARI PEMOHON: SURYA TJANDRA Boleh saya tanggapi. Boleh saya tanggapi?

98.

KETUA: ACHMAD SODIKI Oh Ahli, mau. Silakan.

99.

AHLI DARI PEMOHON: SURYA TJANDRA Kalau boleh tahu, mulai kapan Pak, PT Jamsostek tidak mengambil deviden lagi?

100. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Ya, oleh karena itu pada keterangan-keterangan Pemerintah yang lalu, ya Pak ya, Pemerintah sudah memberikan statement. Ini nanti (…) 101. AHLI DARI PEMOHON: SURYA TJANDRA Mulai tahun berapa tidak deviden lagi Pak, maksudnya? 102. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Ya nanti, nanti saya katakan, makanya. 103. AHLI DARI PEMOHON: SURYA TJANDRA Itu tahun 2008, Pak. Jadi, jamsostek sendiri berdiri tahun 1993 sesuai dengan Undang-Undang Jamsostek. Antara tahun 1993 sampai 18

2008, itu Rp12 triliun uang pekerja yang seharusnya kembali kepada peserta, menjadi deviden bagi Pemerintah. Jadi, bukan persoalan deviden-nya sudah tidak diambil lagi. Ada hambatan struktural, PT, itu tidak mungkin bisa memberi kekuatan sedemikian rupa dikasih kewenangan, terkait ketika ada pelanggaran seperti ini. Jadi, BPJS nanti punya kewenangan itu, memberi sanksi administratif. Kalau yang kemudian menyangkut kriminal, dia melaporkan kepada aparat hukum yang berwenang. Demikian, Pak. 104. KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah karena ini masih akan dibuka lagi, nanti bisa diperdalam lagi masalah-masalah tersebut. Dengan demikian (…) 105. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN Izin, Yang Mulia. Mohon izin. Pertama-tama, kalau memang ada

(suara tidak terdengar jelas) Ahli, mungkin kalau dari Pemohon akan

mengajukan Saksi fakta kembali, mohon dibuka kesempatan itu. 106. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, baik. 107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ASRUN

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, ini terkait dengan pelaksanaan persidangan di MK, kami sebagai pihak yang telah lama berperkara di MK, mohon diberikan akses internet di dalam ruangan sidang. Artinya, kami bisa mengakses informasi yang atau ada info yang kami butuhkan, kami bisa dapatkan feedback yang sesuai dengan kegiatan persidangan. Selama ini kami melihat, merasakan tidak ada akses internet di ruang sidang, padahal itu penting sekali akses internet. Jadi kami bisa buka e-mail di ruang sidang, Yang Mulia. Untuk kepentingan persidangan itu sendiri. Terima kasih. 108. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, itu karena harus anggaran, jadi harus dipersiapkan dulu ya, tahun 2012 ini. Mudah-mudahan nanti bisa disiapkan. Baiklah, baik sekali usulannya. Jadi, nanti ini masih dibuka lagi, baik pada Pemerintah maupun Pemohon ya, untuk mendengarkan keterangan Ahli, ya. Nanti pada hari Rabu, tanggal 11 Januari, pukul 11.00 WIB. Jadi, Rabu, 11 Januari, pukul 11.00 WIB.

19

Cukup, ya? Dengan demikian, maka sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.38 WIB

Jakarta, 21 Desember 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

20