2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-IX/2011 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (VII)

JAKARTA SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nastions (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) [Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Perkumpulan Institut Keadilan Sosial Perkumpulan INFID Aliansi Petani Indonesia (API) Serikat Petani Indonesia (SPI) Perkumpulan KIARA Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)

7) Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care) 8) Asosiasi Pendampingan Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) 9) Salamuddin 10) Dani Setiawan 11) Haris Rusly

ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VII) Selasa, 20 September 2011, Pukul 14.19 – 15.30 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki Harjono M. Akil Mochtar Muhammad Alim Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

Luthfi Widagdo Eddyono

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir A. Kuasa Hukum Pemohon: 1) Ahmad Suryono B. Pemerintah: 1) Mualimin Abdi 2) Herlisa 3) Gusmardi Bustami 4) Lasminingsih 5) Rachmat Budiman 6) Abdul Kadir Jaelani 7) Widya Rahmanto 8) Heni Susila Wardaya 9) Erik 10) Danardi Haryanto 11) Haryo Adi Wicaksono 12) Irfan 13) Radita Aji 14) Herliza 15) Abdulkadir Jailani

(Direktur Litigasi Kemenkumham) (Kementerian Perdagangan) (Kementerian Perdagangan) (Kementerian Perdagangan) (Kementerian Luar Negeri) (Kementerian Luar Negeri) (Kementerian Luar Negeri) (Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kementerian Perdagangan) (Kementerian Luar Negeri)

Manusia) Manusia) Manusia) Manusia) Manusia) Manusia)

C. Ahli dari Pemerintah: 1) Erman Rajagukguk 2) Arianto Arif Patunru

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.19 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemerintah hari ini untuk perkara judicial review dalam Perkara Nomor 33/ PUU-IX/ 2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon silakan perkenalkan diri.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Terima kasih, Yang Mulia. Untuk kesempatan kali ini, Pemohon juga saya…, diwakili oleh saya selaku Kuasa Hukum, Ahmad Suryono, S.H., diwa..., dan disamping saya, dua orang perwakilan dari Prinsipal. Untuk kesempatan kali ini, kami tidak akan mengajukan…, kami belum mengajukan ahli maupun saksi, tetapi mohon izin nanti kalau dalam perkembangan selanjutnya kami masih mencari tambahan ahli. Tetapi jika pun nanti tidak ada tambahan ahli dan/atau saksi, kami akan berkorespondensi dan memberi tahu Panitera. Terima kasih.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, Pemerintah?

4.

PEMERINTAH:

MUALIMIN

ABDI

(DIREKTUR

LITIGASI

KEMENKUMHAM)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, akan saya sebutkan dari yang paling sebelah kanan. Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sebelah kirinya ada Ibu Herliza dari Kementerian Perdagangan. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sebelah kiri saya ada Ibu Lasminingsih dari Kementerian Perdagangan. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Gusmardi Bustami, Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Abdulkadir Jailani dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian di belakang, Yang Mulia, ada Saudara Radita Aji, ada Saudara Erik, ada Saudara Danardi Haryanto, ada Haryo Adi Wicaksono, ada Saudara Irfan, dan yang lain-lain dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri.

1

Yang Mulia, sebagaimana surat yang kami kirimkan kepada Yang Mulia bahwa telah hadir juga di hadapan Yang Mulia, Ahli dari Pemerintah. Yang pertama, Prof. Erman Rajagukguk. Yang kedua, ada Pak Arianto Arif Patunru, Ph.D., sudah hadir, Yang Mulia. Kemudian, Yang Mulia, mohon diperkenankan sesuai dengan permintaan Yang Mulia Hakim Harjono. Bahwa pada saat itu dimintakan agar mempersiapkan road map Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pemerintah sudah persiapkan, apakah mau dibacakan atau diserahkan kepada (…) 5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Diserahkan saja melalui petugas persidangan, tolong diambil dulu!

6.

PEMERINTAH:

MUALIMIN

ABDI

(DIREKTUR

LITIGASI

KEMENKUMHAM)

Terima kasih, Yang Mulia. 7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, berdasar surat dari Pemerintah yang ditandatangani oleh Dr. Mualimin Abdi, bertanggal 19 September kemarin. Ahli yang hadir pada hari ini adalah Bapak Arianto Arif Patunru, Ph.D., dan Prof. Erman Rajagukguk. Untuk itu, kepada Prof. Erman dan Pak Arianto supaya maju untuk mengambil sumpah. Pak Arianto beragama Islam? Ya, baik. Dua-duanya beragama Islam, silakan Pak Fadlil.

8.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Dimohon Ahli untuk mengikuti kata-kata sumpahnya menurut agama Islam. Dimulai. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

9.

AHLI: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terima kasih, silakan duduk kembali.

2

11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan duduk kembali Bapak. Baik, dipersilakan lebih dulu Prof. Erman Rajagukguk. Kepada Pemohon dipersilakan, apakah ini mau dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan atau langsung…, ya kepada Pemerintah?

12.

PEMERINTAH:

MUALIMIN

ABDI

(DIREKTUR

LITIGASI

(DIREKTUR

LITIGASI

KEMENKUMHAM)

Langsung saja, Yang Mulia (…) 13.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Langsung, silakan.

14.

PEMERINTAH:

MUALIMIN

ABDI

KEMENKUMHAM)

Karena sudah mempersiapkan juga secara tertulis. 15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, Prof. Erman bisa di tempat duduk, bisa di podium, tapi dianjurkan kalau tidak terlalu kesulitan lebih baik di podium, Pak. Biar (…)

16.

AHLI DARI PEMERINTAH: ERMAN RAJAGUGUK Baik. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Kuasa Hukum para Pemohon yang saya hormati, Kuasa Hukum Termohon yang saya hormati, hadirin sekalian yang terhormat. Assalamualaikum wr. wb. Dan salam sejahtera kepada kita semua. Saya adalah Dosen Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan antara lain mengajar hukum perdagangan internasional dan filsafat hukum ekonomi. Pemerintah meminta saya untuk memberikan keterangan Ahli sesuai dengan bidang keahlian saya, berkaitan dengan uji materi atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nation, piagam perhubungan…, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Saya Muliakan, pertanyaan mendasar adalah, apakah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya

3

dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945? Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Saya Muliakan, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mengamanatkan, “...membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Tujuan tersebut dirumuskan lagi dalam pasal-pasalnya, antara lain, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Selanjutnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak, dikuasai oleh negara. Tiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Empat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.” Izinkanlah saya mengutip kata-kata Muhammmad Hatta, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia yang juga perumus terpenting Pasal 33 tersebut, ketika Undang-Undang Dasar 1945 dirancang pada sebuah pertemuan dengan wakil-wakil organisasi rakyat, Gedung Tyuuoo Sangi di Solo pada tahun 1951, yang mengatakan, “Untuk membangun negara kita, kita tidak mempunyai kapital karena kita pakai kapital asing untuk kepentingan kita, kita antikapitalisme tetapi tidak antikapital. Kita juga tidak segan-segan memakai tenaga bangsa asing karena kita memang kekurangan tenaga ahli. Mereka itu kita bayar menurut ukuran pembayaran internasional yang memang tinggi jika dibandingkan dengan pembayaran kepada tenaga-tenaga ahli kita. Hal itu jangan diirikan karena mereka itu tidak memiliki kewajiban terhadap negara kita, sedang kita mempunyai kewajiban terhadap negara dan bangsa. Ada sementara golongan dalam masyarakat kita yang khawatir bahwa dengan memakai kapital asing itu kita akan jatuh kembali ke dalam penjajahan,” demikian Hatta. Selanjutnya, terhadap mereka itu Bung Hatta katakan bahwa mereka itu masih dihinggapi oleh restan-restan zaman kolonial yang (suara tidak terdengar jelas) dari zaman kolonial dahulu. Sebagai bangsa yang telah merdeka, kita harus mempunyai kepercayaan atas diri kita sendiri.

4

Muhammad Hatta dalam pidatonya pada Hari Koperasi, 12 Juli 1977, mengulangi kembali pengertian Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan mengatakan antara lain, “Dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tidak berarti negara sendiri menjadikan pengusaha, usahawan atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terhadap…, pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah produksi yang besarbesar, sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan kapital, pinjaman dari luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberikan kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Pokoknya, modal ASEAN bekerja di Indonesia itu membuka kesempatan bekerja bagi pekerja Indonesia sendiri. Daripada mereka hidup menganggur, lebih baik mereka bekerja dengan jaminan hidup yang cukup.” Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk menyerahkan pekerjaan kepada kapital nasional. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apa yang dinyatakan oleh Muhammad Hatta tersebut di atas pada tahun 1977 telah menjadi kebijakan investasi sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penambahaan Modal, menunjukkan tanggung jawab negara untuk memberikan kesejahteraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, penambahan modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang masih menganggur yang sekarang ini jumlahnya sekitar 10.000.000. Usaha ini adalah untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, dengan mendapat pekerjaan, warga Negara Indonesia akan dapat mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana disebut oleh Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mendapat pendidikan bagi dirinya sendiri melalui program pelatihan dan menyediakan…, menyekolahkan anak-anaknya. Pemerintah…, pemerintah berpendapat bahwa mereka yang menganggur karena tidak tersedia lapangan pekerjaan tidak akan pernah menikmati apa yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nation (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), tidak bertentangan dengan undang-undang 1945, khususnya bagian pembukaan, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 karena tidak terbukti Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara menjadi sebab

5

terjadinya meningkatnya pengangguran, tidak terserapnya produk dalam negeri, kalahnya daya saing nasional. Meningkatnya pengangguran. Seperti dikatakan oleh ekonom Saudara Chatib Basri dalam keterangannya pada sidang Mahkamah Konstitusi mengenai hal ini pada waktu yang lalu. Menurut data BPS pengangguran Indonesia malah menurun, bukan meningkat. Menurut saya, pengangguran yang sekarang cukup besar akan terus bisa diatasi bila pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan bisa tumbuh apabila industri dalam negeri kita bisa tumbuh juga. Tumbuhnya industri dalam negeri, saya berpendapat bila Indonesia mempunyai kecukupan modal untuk membangun industrinya dan pasar industri tersebut terbuka akibat perdagangan internasional yang dijalankan Indonesia. Modal tersebut antara lain datang dari luar negeri, hanya saja investasi luar negeri tersebut mengalami kendala, antara lain hambatan infrastruktur di Indonesia, ekonomi biaya tinggi, menurut perhitungan saya mencapai 30% dan belum adanya kepastian hukum. Jadi, masih adanya pengangguran di Indonesia adalah adanya faktor-faktor dalam negeri kita sendiri yang harus kita perbaiki, bukan karena adanya Perjanjian Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Sementara itu Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk miskin turun 1 juta jiwa selama periode Maret 2010-Maret 2011, lebih rendah dibandingkan dengan penurunan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,51 juta jiwa. Berdasarkan hasil survei kemiskinan BPS untuk periode Maret 2010-Maret 2011, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 30…, 30,2 juta jiwa atau 12,49% dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan tersebut turun dari realisasi yang sama periode sebelumnya yang sebesar 31,02 juta jiwa atau 13,33%. Berarti jumlah penduduk miskin turun mendekati 1 juta jiwa…, 1 juta orang, lebih rendah dibandingkan dengan penurunan Maret 20092010. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, angka ini…, oh, tidak saya teruskan karena secara detail BPS mengatakan bahwa kemiskinan itu memang telah menurun. Saya melanjutkannya…, izinkanlah saya melanjutkan kepada B, tidak terserapnya produk dalam negeri. Menurut saya sebagian produk dalam negeri tidak terserap karena harganya yang tinggi dan pasar luar negeri yang menurun karena adanya krisis ekonomi di benua Amerika dan Eropa. Harga produk yang tinggi tersebut diakibatkan oleh kelemahan infrastruktur kita, seperti jalan-jalan dan tidak cukupnya tenaga listrik, dan ekonomi biaya tinggi yang saya sebutkan tadi, bukan karena adanya Perjanjian Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. C, kalahnya daya saing nasional. Kedua hal tersebut…, kedua tersebut di ataslah yang menyebabkan kalahnya daya saing nasional,

6

bukan karena adanya Perjanjian Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Saya dalam menguji apakah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of South Asian…, Southeast Asian Nations/Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara bertentangan dengan Undang-Undang 1945, khususnya bagian pembukaan, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, menggunakan economic analysis of law. Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Economic analysis of law adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Teori tersebut berasal dari aliran utilitarianism yang mengutamakan asas manfaat yang dihubungkan dengan filosofi Renmin dan filsuf John S. Mil. Seperti ekonom…, ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukum penjara atau ganti rugi. Aspek yang memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya. Analisa ekonomi adalah menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan. Dalam kelangkaan ekonomi diasumsikan bahwa individu atau masyarakat akan harus atau harus berusaha untuk memaksimalkan apa yang mereka ingin capai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam keterbatasan sumber. Dalam hubungannya dengan positive analysis dari hukum analisis akan bertanya, bila kebijakan hukum tersebut dilaksankan, prediksi apa yang dapat kita buat yang mempunyai akibat ekonomi? Orang akan memberikan reaksi terhadap insentif dan disinsentif dari kebijakan hukum tersebut. Normative analysis yang secara konvensionil diartikan sebagai welfare economic cenderung akan bertanya apakah kebijaksanaan hukum yang diusulkan atau perubahan hukum yang dilakukan akan berpendapat, berpengaruh terhadap cara orang untuk mencapai apa yang diinginkannya. Dalam hubungan ini dua konsep efesiensi menjadi penting, Pareto Efficiency nama seorang ahli ekonomi Italia abad yang lalu dan Kaldor Hicks Efficiency nama dua ahli ekonomi Inggris. Pareto Efficiency akan bertanya, “Apakah kebijakasanaan atau perubahan hukum tersebut membuat seorang lebih baik, dengan tidak melibatkan seorang lainnya bertambah buruk?” Sebaliknya Kaldor-Hicks Efficiency akan mengajukan pertanyaan, “Apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi mereka mengalami perubahan itu, sehingga ia secara hipotesis dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akan akibat kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut. Pendekatan yang terakhir ini adalah Cost Benefit Analiysis. Pendekatan analisa ekonomi dalam hukum, menekankan kepada CostBenefit Ratio yang kadang-kadang oleh sebagian orang dianggap tidak

7

mendatangkan keadilan. Konsentrasi ahli ekonomi yang tertuju kepada efisiensi, tidak terlalu merasakan perlunya unsur keadilan, justice. Hal ini tentu dibantah oleh penganut-penganut pendekatan analisis ekonomi dalam hukum. Pertama dikatakan bahwa tidak benar, ekonom tidak memikirkan keadilan. Dalam usaha menentukan klaim normatif mengenai pembagian pendapatan dan kesejahteraan seseorang, mesti memiliki filosofi politik, melebihi pertimbangan ekonomi semata-mata. Kedua, ekonomi menyediakan kerangka, dalam mana pembahasan mengenai keadilan dapat dilakukan. Para ekonom telah memperlihatkan bagi ke kondisi-kondisi untuk adanya pasar yang kompetitif, memuaskan, hasil yang diperoleh adalah Efisiensi Pareto. Sama juga, tiap hasil dari Efisiensi Pareto dapat dikembangkan dan dispesifikasikan aset terlebih dahulu yang menimbulkan kondisi kompetitif. Economic Analysis of Law, mencakup Transaction Cost Economics yang mengevaluasi efisiensi peraturan hukum. Institusi ekonomi baru, institusi dalam konteks ini tidak berarti organisasi seperti perusahaan, pemerintah, atau bank. Institusi berarti tindakan manusia, termasuk peraturan hukum formal, kebiasaan informal, tradisi, dan aturan sosial. Teori Public Choice yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan yang demokratis dengan menggunakan metode Microeconomic dan perdagangan. Teori Public Choice, typically mempelajari bagaimana kualifikasi pemilik mayoritas terhadap, terbentuk, dan suara diperdengarkan di Dewan Legislatif dan untuk pemilikan dan gejala over rent-seeking. Efisiensi tercapai bila lebih banyak hasil (output) yang diperoleh daripada sumber yang sama. Motor yang bisa menempuh 15 km dengan bensin 1 liter lebih efisien dari motor yang menempuh 10 km dengan seliter bensin. Apabila dihargakan mahal, kita beli buah yang lain lebih murah, kita berusaha semurah mungkin dan sebaik mungkin. Banyak ide mengenai efisiensi ekonomi, Economic Analysis of Law hampir selalu menggunakan Kaldor-Hicks Efficiency. Efisiensi Nicholas Kaldor-Hicks adalah terusan atau penyempurnaan dari Pareto Efficiency, nama seorang ekonom Italia. Menurut efisiensi Pareto, suatu hasil lebih efisiensi bila seorang membuat lebih baik, sedangkan tidak ada orang yang membuat buruk. Persoalan dalam dunia nyata adalah tindakan yeng membawa pengaruh kepada banyak orang, pengurangan pajak pendapatan, akan menguntungkan banyak pembayar pajak, tetapi akan mengakibatkan bantuan atau pelayanan sosial oleh negara berkurang, pengurangan bea masuk impor akan mengurangi bantuan atau pelayanan sosial oleh negara. Pengurangan bea masuk impor akan menyenangkan konsumen, tetapi bisa mengakibatkan kerugian kepada produsen lokal. Pabrik tekstil yang bersuara ribut, menampung banyak tenaga kerja, namun menjadi gangguan pada penduduk yang tinggal dekat pabrik.

8

Pemerintah menghapuskan monopoli perusahaan telekomunikasi yang dikuasai oleh negara. Banyak karyawan yang dihentikan dan penerimaan negara berkurang. Namun masyarakat konsumen diuntungkan, dengan masuknya pemain baru di bidang telekomunikasi yang saling bersaing, sehingga biaya telekomunikasi menjadi murah, manfaatnya lebih besar, dari kerugian negara. Maksimalisasi kesejahteraan, bukan dalam arti maksimilisasi kesejahteraan individu. Tetapi kesejahteraan seluruh masyarakat. Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Dari sudut Economic Analysis Of Law, saya berkesimpulan bahwa menandatangani Charter of The Association Southeast Asian Nations, penyelenggara dan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara-negara lain di bidang perdagangan luar negeri, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya bagi ekonomi Indonesia, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya berpendapat juga bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan a Charter of The Association Southeast Asian Nations, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah, pendapat saya. Atas pertanyaan dan kesabaran Ketua dan Anggota…, para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, serta hadirin yang saya hormati, mendengarkan uraian saya ini, saya sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Terima kasih, Prof. Erman. Kemudian, untuk berikutnya dipersilakan maju ke podium, Bapak Arianto Arif Patunru..., Paruntu..., Patunru di sini, ya? Silakan, Pak.

18.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIANTO A. PATUNRU Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang saya muliakan. Para Kuasa Hukum dan Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu, nama saya adalah Arianto Arif Patunru. Sehari-hari saya adalah Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi UI. Latar belakang saya adalah S1 saya..., sarjana saya adalah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kekhususan Ekonomi Internasional, Master saya di University of Illinois at Urbana-Champaign dengan major Ekonomi Kebijakan dan Minor Keuangan Internasional dan S3 saya di universitas yang sama dengan major Ekonomi Lingkungan dan Minor Ekonometrik. Saya mempersiapkan beberapa tayangan. Karena saya bukan ahli hukum, izinkan saya untuk melihat isu ini dari

9

perspektif ekonomi semata dan saya juga akan melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Pertama-tama saya ingin melihat dalam konteks Asia dan kenapa ASEAN di dalam Asia itu penting dan akhirnya mengapa kerja sama di negara-negara di kawasan ini menjadi sangat penting terutama pada masa sekarang. Asia dihuni oleh 2,5 miliar manusia juga menyumbang 35% dari perekonomian dunia dan kebetulan lokomotifnya saat ini adalah negara-negara industri baru, dan juga China, dan India. Tapi di lain…, di lain pihak juga ada beberapa negara di kawasan Asia yang masih sangat tertinggal dan indeks kemiskinan turun di beberapa negara. Di beberapa negara lain juga naik, sehingga lahirlah istilah dua wajah Asia. Karena ada dua wajah Asia ini semakin kuat alasan untuk negara-negara di Asia untuk bekerja sama mengatasi ketimpangan ini. Berikutnya adalah isu-isu utama Asia. Dalam jangka pendek yang banyak dibicarakan saat ini adalah struktur keuangan yang kokoh dan inklusif. Inklusif artinya untuk menyertakan semua pihak, baik itu yang ekonominya sudah mulai mapan dan terutama yang ekonominya masih tertinggal. Kemudian isu yang kedua yang sangat penting adalah pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga adalah jaringan pengaman sosial. Kenapa saya tampilkan ini? Karena tiga ini dan beberapa isu lain kemungkinan besar tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja dan karena itu dibutuhkan kerja sama dengan negara-negara lain. Mohon tayangan berikutnya. Dalam jangka panjang ada beberapa isu yang…, yang penting untuk dilihat. Yang pertama misalnya mempertahankan pertumbuhan sembari memperkecil kesenjangan dua wajah Asia yang tadi, kemudian menghindari jebakan kelas menengah. Apa yang dimaksud dengan jebakan kelas menengah? Lihat misalnya Malaysia sekarang, mereka khawatir akan tetap tinggal di kelas menengah terus tidak naik menjadi kelas berpendapatan tinggi karena beberapa masalah perekonomian. Dan banyak negara-negara di Asia sekarang termasuk ASEAN yang harus berhati-hati, sehingga tidak terjebak di dalam apa yang disebut middle income trap tersebut. Salah satu solusinya adalah pertumbuhan yang inklusif, artinya yang memberi manfaat kepada semua pihak termasuk mereka yang paling…, paling lemah. Kemudian juga dalam jangka panjang memperkuat pasar domestik tanpa terjebak pada proteksionisme yang mungkin justru merugikan semua pihak. Yang juga penting adalah mengantisipasi perubahan demografi. Kalau kita lihat sekarang Jepang misalnya, Jepang mengalami masalah yang sangat krusial, dimana populasinya menua, pertumbuhan usia produktif semakin turun. Tetapi di lain pihak kita bisa melihat itu sebagai kesempatan, misalnya untuk Indonesia dan Filipina sebagai salah satu tempat untuk tenaga kerja kita untuk mencari nafkah di sana. Kemudian mengantisipasi perubahan demografi ini juga menjadi masalah di negara, seperti China sekarang dan kemudian menyusul India, bukan berarti Indonesia terbebas dari situ. Sekarang kita

10

mengalami demografik dividen, tapi belum tentu akan…, apa namanya…, menikmati itu terus, mungkin 10-15 tahun lagi kita juga mengalami masalah yang sama. Kemudian isu migrasi jaringan produksi regional. Apa yang dimaksud dengan jaringan produksi regional? Saat ini hampir semua negara di kawasan ini saling terintegrasi. Jadi kalau 10-15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita berdagang barang dan jasa, sekarang sudah berubah. Sekarang kita berdagang jasa-jasa dan juga komponen, jadi parts dan components. Tidak ada lagi…, sudah jarang sekali negaranegara yang menghasilkan suatu barang utuh. Biasanya bagian-bagian dari barang, kemudian dirakit dan menjadi barang final, dikirim ke pasar tujuan. Jadi ini adalah salah satu alasan lagi kenapa negara-negara perlu saling kerja sama. Yang terakhir di situ adalah ketahanan pangan dan energi. Ini juga penting sekali dan akan saya tunjukkan di akhir paparan saya ini, bagaimana kejadian tahun 2006 dan 2007 bisa berbahaya sekali bagi banyak negara? Karena masing-masing ingin menutup ekspor berasnya. Jadi itu akan jadi ilustrasi saya di akhir paparan nanti. Mohon tayangan berikutnya. Lanjutan dari jangka panjang adalah climate change, adaptasi, dan mitigasi. Lagi-lagi ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu negara saja. Dibutuhkan kerja sama, baik itu di tingkat regional maupun di dunia. Asia kebetulan adalah negara-negara dengan cukup banyak negara yang berada di tropical climate…, tropical geografi yang kebetulan sangat sensitif dengan climate change. Karena itu, isu climate change juga penting untuk di-addres dan ini juga berhubungan dengan reformasi untuk kebijakan energi. Yang terakhir juga meningkatkan pelayanan publik, misalnya reformasi struktur ekonomi dan hukum, kemudian kebijakan persaingan yang sehat, kebijakan prolingkungan, sistem pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya. Tentu saja selain isu-isu umum itu, masing-masing negara juga punya isu-isu spesifik termasuk Indonesia. Walaupun kalau kita lihat banyak yang sama juga, misalnya di China sekarang untuk jangka pendek mereka sangat di…, di…, di…, di…, dipusingkan oleh kesimpangan ekonomi, tapi dalam jangka panjang mereka juga sangat sibuk mengurusi populasi yang menua tadi. Bahkan salah satunya misalnya mereka ingin meninjau kembali kebijakan satu anak, apakah itu efektif atau tidak? Tapi di lain pihak, kita bisa melihat bahwa dengan begitu China justru sebetulnya membutuhkan bantuan dari negaranegara lain untuk produktivitasnya di masa yang datang, mengingat sekarang mereka adalah populasi yang menua, demikian juga Jepang, India juga seperti itu, Indonesia tentu saja kita tahu semua, jangka pendek kita infrastruktur yang paling penting sekarang, jangka panjang itu selalu pendidikan dan kesehatan. Infrastuktur kita juga kapasitas Pemerintah sekarang hanya 30%, jadi 70% harus datang dari luar, dari private, dari..., dari swasta. Bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

11

Selanjutnya, jadi dibutuhkan kerja sama apa saja dalam manajemen sumber daya alam? Misalnya berhubungan dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, manajemen sumber daya manusia, migrasi misalnya, pekerja migran. Beberapa kali kita lihat di media, di televisi, isu pekerja migran, saya kira ini perlu kerja sama juga dengan negara-negara lain untuk menjaga..., apa namanya..., keselamatan kerja di negara yang bersangkutan dan sebagainya. Kemudian kebijakan perdagangan, infrastuktur transportasi, dan juga misalnya bagaimana mendaur ulang cadangan devisa yang besar untuk pembangunan jaringan infrastruktur regional. Ini salah satu contoh kenapa misalnya China dengan cadangan devisa yang luar biasa sekarang sedang mencoba untuk membantu negara-negara Afrika untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian, resolusi konflik, mitigasi bencana alam, saya kira ini juga penting. Beberapa negara di kawasan ini sangat rentan terhadap bencana alam sehingga membutuhkan koordinasi. Dan salah satu yang kita baru lihat misalnya Fukushima di Jepang, itu juga walaupun Jepang sebagai salah satu negara yang sangat maju teknologinya, ternyata juga membutuhkan kerja sama dari negara-negara lain. Selanjutnya, ini satu contoh yang mungkin bisa menjadi ilustrasi bagaimana kita butuh kerja sama dengan negara lain. Ini adalah data tentang stok migran di Asia, jadi kalau kita lihat di situ yang kolom kedua adalah jumlah penduduk yang keluar, yang in flow itu adalah penduduk dari negara lain yang masuk ke negara kita untuk bekerja. Dari situ saja kita lihat bahwa Indonesia banyak sekali mengirim, 2.500.000 out flownya yang keluar, yang..., yang datang bekerja di Indonesia sekitar 122 di situ. Jadi, Indonesia adalah pengirim neto tenaga kerja. Sebagai pengirim neto tenaga kerja, penting sekali untuk membangun kerja sama dengan negara tujuan. Dan salah satu yang menjadi isu dalam semua..., hampir semua platform kerja sama termasuk di ASEAN adalah bagaimana meng-addres isu migrasi termasuk untuk tenaga kerja. Filipina juga misalnya di situ ada 4.200.000 dan negara-negara lain ada yang pengirim neto, ada yang penerima neto. Tapi intinya adalah mereka semua harus saling..., saling berkoordinasi. Selanjutnya, contoh yang lain yang saya tunjukkan..., ingin saya tunjukkan untuk memperkuat argumen betapa pentingnya kerja sama adalah misalnya akses kelayanan perbankan. Dari sini saja kita lihat misalnya kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain di tetangga kita Malaysia, Filipina, dan India misalnya, kita sangat tertinggal untuk akses ke layanan perbankan. Singapura tentu saja tidak usah di..., dilihat lagi. Kenapa ini penting? Karena ke depannya, semua sektor…, segmen di masyarakat, termasuk UKM misalnya, itu butuh akses ke layanan perbankan dan lagi-lagi ini perlu kerja sama baik domestik maupun asing untuk meningkatkan akses-akses layanan perbankan ini.

12

Contoh yang berikutnya, di slide berikutnya adalah kemudahan berdagang. Ini juga kalau kita lihat ternyata Indonesia dibandingkan negara lain masih ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk bisa memanfaatkan integrasi. Indonesia perlu meningkatkan kemudahan berdagang karena kalau tidak, negara-negara lain itu bisa..., apa namanya..., mengambil semua manfaatnya, sementara kita mungkin agak terlambat menikmati integrasi ini dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana integrasi ini semakin menjadi dinamis di kawasan ini. Selanjutnya, kualitas infrastruktur saya kira tidak perlu terlalu panjang di sini. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kualitas infrastrukturnya, tetapi saya katakan tadi kapasitas keuangan kita, Pemerintah untuk membang..., pembangunan infrastruktur ternyata hanya 30%. Jadi, butuh partisipasi swasta baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, ini adalah angka-angka yang menunjukkan Indonesia dan integrasi di..., di kawasan ini. Di..., saya sengaja ambil beberapa negara ASEAN untuk menunjukkan..., apa namanya..., bagaimana negara ASEAN semakin terintegrasi dan juga termasuk negara-negara di Asia Timur. Jadi, angka-angka ini sebenarnya menunjukkan betapa sekarang dibandingkan, misalnya, tahun 1985, tahun 1995, ini semakin intens..., intensif perdagangan antarnegara-negara di kawasan ini, dibanding misalnya beberapa waktu yang lalu yang..., yang lebih tinggi dengan Amerika, dengan Uni Eropa misalnya. Selanjutnya..., mohon maaf kalau tidak terlalu jelas, ini menunjukkan terjadi sedikit perubahan geoekonomi di dalam apa yang disebut jaringan perdagangan regional, dimana kalau tahun 1995 misalnya, dominasi Jepang dan Amerika Serikat maupun Uni Eropa sangat besar di dalam region ini, region Asia Tenggara maupun Asia Timur, sekarang sudah mulai berubah dimana negara-negara Asia Tenggara semakin terintegrasi dengan China, kemudian sekarang menjadi salah satu lokomotif menyusul Jepang. Selanjutnya, juga dalam banyak media, misalnya kita dengar argumen bahwa sebaiknya kita tidak usah impor, kita ekspor saja. Ternyata argumen itu cukup lemah kalau kita lihat data-data karena ekspor kita ternyata sangat bergantung kepada impor. Jadi, misalnya di…, di Indonesia peran impor itu tahun 1995=15%, sekarang naik menjadi 18%. Juga dengan negara-negara lain. Artinya apa? Kalau kita ingin meningkatkan ekspor, mau tidak mau kita juga harus menerima impor untuk masuk sebagai input dari faktor produksi, atau faktor produksi untuk memproduksi barang ekspor. Selanjutnya, ini adalah sedikit gambaran bagaimana negaranegara di kawasan ini semakin berusaha untuk memanfaatkan integrasi. Jadi ini adalah akses pasar melalui free trade agreement. Kita lihat misalnya Indonesia…, Malay…, Malaysia di…, sudah…, sudah mendahului kita, Philipina mendekati kita, Singapura tentu di depan, dan banyak

13

negara semuanya sedang terlibat di dalam…, apa namanya…, upaya untuk memanfaatkan integrasi ekonomi. Selanjutnya, untuk ASEAN sendiri, Negara ASEAN tentu saja cukup penting. Dia dihuni oleh 0,5 miliar manusia, PDB-nya kalau digabung sekitar $1,4US triliun, ada sekarang sekitar 350 lebih free trade agreement yang sedang dinegosiasikan. Tentu dalam setiap perjanjian itu kita selalu berusaha menimbang, seperti kata Prof. Erman Rajagukguk tadi, “Cost dan benefit-nya.” Ini adalah isu di ekonomi internasional antara trade creation dengan trade diversion. Trade creation itu adalah kita mendapat manfaat dari integrasi yang baru. Trade diversion adalah seharusnya kita bisa mendapat manfaat dari mitra dagang kita yang lama, tapi karena kita bikin blok akhirnya kita terpaksa beli yang justru mahal. Nah, itu biasanya yang kita bandingkan dan biasanya keputusan kita untuk masuk ke dalam blok adalah jika trade creation-nya lebih besar daripada trade diversion. Nah, ASEAN perlu lebih melihat ke luar ketimbang ke dalam. Artinya apa? ASEAN sendiri 10 negara sekarang, itu integrasinya memang besar ke negara-negara Asia Timur. Jadi, kita jangan hanya melihat ASEAN-nya, tetapi ASEAN sendiri penting untuk bisa koordinasi di…, secara geografis di negara-negara yang saling berdekatan ini untuk bisa memanfaatkan forum yang lebih besar, yaitu Asia atau Asia Timur. Dan ini penting, apalagi sekarang dengan melihat apa yang terjadi di Amerika dan Uni Eropa, sehingga isu-isu seperti social safety nets, misalnya food security, energy security, itu penting untuk dikoordinasikan bersama-sama. Dan Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting karena kebetulan Indonesia adalah sekarang pemimpin ASEAN. Jadi, ini adalah momentum untuk yang…, yang sangat penting bagi peran Indonesia dengan forum internasional karena sekaligus juga sebagai anggota tim dari G-20. Selanjutnya, prioritas dalam integrasi ASEAN. Mungkin bisa dilihat di dalam piagam sendiri, ini saya ambil dari ASEAN Secretariat, dokumen ASEAN Sekretariat. Jadi ada dua, jadi priority goods sector, jadi sektor barang prioritas, kemudian sektor jasa prioritas itu bisa dilihat di situ. Tapi yang ingin saya tunjukkan di slide berikutnya adalah kalau kita lihat detailnya, sebenarnya kita mungkin setuju bahwa ini sangat penting, misalnya untuk agro based products, produk yang berbasis pertanian. Untuk satu-satu misalnya, untuk sanitary dan phytosanitary, ukuranukuran yang ingin kita addres itu misalnya adalah persyaratan umum untuk kesehatan atau keamanan makanan di ASEAN. Jadi harmonisasi, kemudian…, apa namanya…, hal-hal semacam itu yang justru ingin memberi keamanan kepada konsumen. Selanjutnya, nah ini tadi yang…, sebagai penutup izinkan saya untuk menceritakan sedikit saja apa yang terjadi tahun 2006 dan 2007. Ketika itu Presiden Amerika Serikat ingin menunjukkan keper…, perhatiannya kepada lingkungan. Ia memberikan subsidi yang sangat besar untuk produksi jagung dan gandum untuk bio-fuel, jadi energi

14

alternatif. Tapi karena subsidi yang sangat besar tersebut menjadi insentif bagi petani, banyak sekali petani yang kemudian pindah dari yang tadinya memproduksi jagung dan gandum untuk makanan, sekarang mereka pindah untuk produksi…, untuk energi alternatif. Sehingga apa yang terjadi di pasar internasional? Harga jagung dan gandum naik tinggi sekali. Dan tidak berhenti di situ, India…, India kemudian kelabakan. Kenapa India kelabakan? Karena India adalah pengimpor utama gandum. Dengan harga yang sangat tinggi, India kemudian memutuskan bagaimana caranya supaya masyarakat India pindah atau balik lagi ke beras. Tentu saja mereka tidak bisa bicara di televisi saja mengajak masyarakatnya untuk pindah ke beras. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka melarang ekspor beras. Dengan melarang ekspor beras, maka suplai beras di India menjadi banyak, harganya turun. Dan sebagai alternatifnya harga gandum yang tinggi, otomatis masyarakat pindah ke beras. Tapi ternyata itu menyebabkan perang harga, perang…, perang ekspor…, apa namanya…, antiekspor. Vietnam, salah satu pengekspor beras utama juga merasa kalau India melakukan itu, kenapa kita tidak? Maka Vietnam pun melarang ekspor beras, sehingga akhirnya terjadi kenaikan yang luar biasa harga beras. Di lain pihak, Philipina ketika itu Presiden Arroyo ingin…, apa namanya…, running kembali, kemudian ada masalah beras dan mereka bilang, “Oke, kita akan ke pasar internasional,” dan Aroyo bilang, “Mereka, Filipina bersedia membeli beras dengan harga 3 atau 4 kali lipat.” Dan semua ini menyebabkan harga yang luar biasa tinggi. Dan perhitungan dari beberapa scholar termasuk di World Bank dan juga di lembaga-lembaga internasional lainnya, ada kemungkinan malnutrisi atau bahaya kelaparan yang mengancam. Puluhan juta masyarakat di Afrika dan negara-negara miskin di…, di…, apa namanya…, negara-negara tropis, itu terancam bahaya kelaparan, malnutrisi, dan sebagainya. Sehingga apa yang dilakukan adalah satu-satunya yang bisa meredakan harga adalah koordinasi. Jadi, negara-negara besar dan lembaga-lembaga internasional akhirnya membujuk Jepang. Membujuk Jepang karena Jepang kebetulan punya stok beras yang cukup besar dan Jepang bersedia menggelontorkan berasnya di pasar internasional dan dalam hitungan hari harga beras turun. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini adalah penting sekali untuk koordinasi ini. Untuk konteks ASEAN misalnya, yang ingin kita…, apa namanya…, capai dalam waktu mendatang adalah bagaimana antara negara-negara ASEAN punya mekanisme untuk menunjukkan stok berasnya di masing-masing negara. Kalau kita tahu stok beras di Filipina, kita tahu stok beras di Thailand, dan sebaliknya, tidak perlu perang harga, perang ekspor, dan sebagainya. Karena kita tahu dimana kita

15

bisa…, apa namanya…, berdagang ketika terjadi paceklik di sana, panen di sana. Ini sedikit saja…, apa namanya…, matriks yang menunjukkan bahwa kalau masing-masing egois, ingin berdiri sendiri, tidak ada kerja sama dengan yang lain, maka kemungkinan besar kita akan berada di sel D. Di sel D di situ, kemungkinan…, apa namanya…, malnutrisi sangat tinggi karena harga dari barang makanan itu menjadi sangat tinggi karena masing-masing tidak ekspor, menutup. Yang kita inginkan sebenarnya kalau ada kerja sama adalah ke A, dimana kemungkinan untuk kelaparan, malnutrisi, dan sebagainya rendah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 19.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Terima kasih, Pak Anto. Saya persilakan Pemerintah, ada yang mau diperdalam dulu, sebelum mungkin nanti akan mendengar pertanyaan-pertanyaan lain? Cukup?

20.

PEMERINTAH:

MUALIMIN

ABDI

(DIREKTUR

LITIGASI

KEMENKUMHAM)

Cukup, Yang Mulia. 21.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup. Pemohon?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Terima kasih, Yang Mulia. Seingat saya pada persidangan sebelumnya Hakim Harjono meminta kepada Pemerintah untuk menjelaskan road map. Dan saya baru saja, 2 menit yang lalu mendapatkan kopi road map Menuju Masyarakat ASEAN. Jika diperkenankan, apakah bisa dijelaskan secara garis besar oleh yang Pemerintah?

23.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sebentar dulu, pertanyaan dulu!

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Oh, pertanyaan dulu?

16

25.

KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Road map nanti. 26.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Oke. Mulai, ada beberapa pertanyaan. Untuk yang Prof. Erman, beberapa minggu yang lalu, Menteri Keuangan, Agus Marto mengatakan akan melakukan review terhadap seluruh FTA terkait dengan rencana Research In Motion produsen Blackberry untuk melakukan relokasi pabrik Blackberry ke Malaysia. Tadi, Ahli Prof. Erman mengatakan, dari teori…, dan menurut teori Economic Analysis of Law ada cost and benefit ya. Yang…, yang menjadi…, apa…, yang menjadi semacam daya tarik, begitu. Dalam kasus tersebut, beberapa hari kemudian muncul di kalangan…, dalam perspektif kami, Menteri Keuangan adalah wakil dari Pemerintah. Tetapi kemudian juga, beberapa hari kemudian, kalau tidak salah Kepala BKPM melakukan bantahan-bantahan, menteri kementerian lain juga melakukan bantahan-bantahan, dan juga melakukan semacam…, bahwa pernyataan Menteri Keuangan itu bukan melakukan review FTA-nya, tetapi lebih kepada meningkatkan daya saing. Yang ingin saya tanyakan, fakta yang…, yang terjadi, ada rencana relokasi tersebut adalah fakta tentang ketidakmampuan Pemerintah kita dalam menumbuhkan daya saing. Termasuk juga saya kaitkan dengan pernyataan keterangan Ahli kedua, Bapak Arianto Arif bahwa ketika investasi itu terjadi, negara yang…, yang menjadi negara tujuan, disyaratkan untuk meningkatkan daya saing. Pertanyaan saya adalah sampai sekarang niat baik Pemerintah untuk meningkatkan daya saing, itu tidak pernah ada. Gelagat, rencana, maupun aksinya tidak pernah realistis, tidak pernah terealisasi dan itu menjadi fakta ketika RIM akan menarik pabriknya dan melakukan relokasi ke Malaysia. Saya ingin melihat, saya ingin…, kami ingin agar dua Ahli kita menjelaskan dari perspektif. Mungkin Prof. Erman karena pengajar Hukum Investasi dan Pasar Modal di UI dan juga Filsafat Hukum menjelaskan dari perspektif hukum investasi. Mungkin dari Pak Arianto merlihat dari ekonomi internasional. Khusus Pak Arianto, satu lagi. Yadi dikatakan manfaat jangka panjang dari ASEAN charter (FTA) akan adanya persaingan sehat. Saya ingin…, kami ingin komentar Bapak mengenai banyaknya kasus persaingan usaha tidak sehat yang disidik oleh KPPU yang justru melibatkan perusahaan-perusahaan asing. Kalau…, izinkan saya me…, me…, mengatakan merek kasus Temasek, kasus Pfizer yang kalah…, menang di KPPU, tapi dikalahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan hegemoni kekuatan asing…, menunjukkan hegemoni kapital asing.

17

Yang ingin saya tanyakan, jika tujuan jangka panjang dari FTA adalah persaingan yang sehat, mohon kami dijelaskan apa itu? Untuk siapa persaingan sehat itu akan…, akan menguntungkan? Khusus kepada kasus Temasek, sebelum ditemukan ada cross-border ownership antara Indosan dengan…, sori, Indosat dengan Telkomsel yang berujung kepada Temasek, dua-duanya melakukan serangkaian tindak usaha persaingan tidak sehat. Sebelum diajukan KPPU dan diputuskan Temasek bersalah waktu itu. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak…, Pak Arif ya, apakah prasyarat persaingan usaha sehat itu akan menjadi mutlak…, menjadi keuntungan negara kita atau menjadi keuntungan siapa? Karena pada dasarnya ketika perusahaan…, ketika sebuah BUMN yang memiliki keuntungan yang sedikit, bukan karena dia tidak memiliki daya saing, tetapi karena perilaku korup orang-oragnya. Kalau misalnya ada sebuah mobil yang bagus tetapi diisi bensin premium, ya memang enggak akan maksimal, tetapi kalau dia dirawat dan diberi pertamax, saya yakin dia akan punya kekuatan penuh. Dalam kasus Temasek, dan Pfizer, dan mungkin juga beberapa kasus yang lain di KPPU, saya ingin minta pendapat Pak Arif mengenai makna persaingan sehat. Kemudian terakhir…., dua terakhir. Sori yang terakhir. Apakah ada kaitan langsung atau ada duplikasi langsung antara masyarakat ekonomi Eropa dengan ASEAN Economic Community yang sekilas saya baca di road map Kementerian Luar Negeri ya? Kemudian, apakah posisi Indonesia akan serupa dengan posisi beberapa negara-negara Eropa yang memiliki semacam pilihan-pilihan dalam kebijakan ekonomi mereka? Ambil contoh, misalnya Inggris dalam kebijakan bank sentralnya di masyarakat ekonomi Eropa. Apakah ada pilihan-pilihan bagi negara kita untuk…, saya akan ada di sini, saya tidak akan ada di sini, ataukah kita yang tergabung dalam ASEAN harus selalu tunduk, dan patuh, dan taklid kepada semua perjanjian-perjanjian tersebut, sehingga ki…, kita tidak memiliki pilihan-pilihan? Terima kasih, Yang Mulia. 27.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, Hakim Harjono sekalian.

28.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih, Pak Ketua. Saya tanya kepada Pak Aco ini, Ahli ekonomi. Gini, ada kita mempunyai satu…, satu apa ya…, satu konsep pemahaman tentang kedaulatan dalam bidang ekonomi, ya kedaulatan dalam bidang ekonomi. Sekarang persoalannya adalah dengan melihat setelah tadi dipaparkan bahwa kerja sama itu lebih membuka kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi ketimbang itu tidak bekerja sama, lebih-lebih lagi proteksionisme, ya. Ini kemudian, bagaimana dengan konsep mengenai kedaulatan bidang ekonomi ini kita isi? Bagaimana mengisi pengertian itu?

18

Asumsi sekarang adalah kira-kira kalau dievaluasi di dalam sebuah kerja sama ekonomi, kemudian itu istilahnya liberalisasi ya, dalam liberalisasi itu pasti yang diharapkan adalah akan adanya kompetisi. Asumsinya kita kalah berkompetisi itu, di dalam berkompetisi kita kalah itu kemudian banyak merugikan. Lalu bagaimana dengan proteksionisme kalau dilihat dari persoalan…, bermula dari persoalan kita kalah bersaing? Itu yang ingin saya dapatkan mengenai konsep-konsep ekonomi yang kita pernah miliki. Pertama tadi mengenai kedaulatan bidang ekonomi, kalah bersaing, dirugikan, kok agaknya resepnya itu proteksionisme. Itu, terima kasih. 29.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, dipersilakan Prof. Erman dulu.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Yang Mulia, Yang Mulia?

31.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Bolehkah saya menambah pertanyaan?

33.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Boleh, tapi tanya ya?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Ya, menanyakan.

35.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kalau menyimpulkan nanti di kesimpulan akhir saja, jadi ini pertanyaan.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Bertanya, Yang Mulia.

19

37.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kalau sudah pendapat terhadap pendapat itu nanti di kesimpulan, bukan berdebat mencari kesepakatan di sini ya? Silakan.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Ke Ahli Prof. Erman, dari…, dari perwakilan Prinsipal menitipkan pertanyaan tentang apakah nantinya Indonesia hanya akan menjadi tempat pembuatan bagi barang-barang ya, spare part…, kita tidak pernah kemudian menjadi syarat dari investasi itu? Karena kalau tidak salah ada transfer teknologi tapi pada kenyataannya kita tidak pernah menjadi benar-benar tertransfer teknologinya. Hanya kemudian kita menjadi penyuplai dari bagian-bagian kecil dari produk yang kemudian akan dilabelkan di negara lain dan akan dikembalikan kepada negara kita dalam produk yang sudah jadi. Mohon tanggapan dan jawabannya. Terima kasih.

39.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan Prof. Erman, bisa dijawab sejauh menyangkut judicial

review terhadap persoalan ini. 40.

AHLI DARI PEMERINTAH: ERMAN RAJAGUGUK Bahwa Perjanjian Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu tidak membuat kita itu, menyebabkan kita itu tidak maju. Ketidakmajuan itu akibat kita…, keadaan kita sendiri. Misalnya tentang investasi asing. Kita ini pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang menarik, tetapi mengapa investasi asing tidak selancar yang kita harapkan? Pertama, menurut tinjauan saya, kita kekurangan infrastruktur, jalan-jalan kita macet, dari Jawa ini sudah…, kalau saya pulang malam dari Surabaya ke Jakarta, macet itu di Jawa. Tidak seperti…, lancar seperti 10 tahun yang lalu. Di Jakarta sendiri, dari Pondok Gede ke Mahkamah Konstitusi ini memakan waktu 2 jam, sama dengan Jakarta ke Medan itu. Itu memakan cost yang tinggi. Infrastruktur kita memang ketinggalan, termasuk bukan jalan saja, tetapi listrik juga. Bagaimana kalau industri mau berdiri tetapi listrik tidak ada? Kedua, ini yang susah, biaya tinggi, Saudara. Perizinan di daerahdaerah…, saya mengalami, saya…, saya menyaksikan tidak ada tanpa uang pelicinlah. Ini hanya sedikit daerah yang, yang sudah bersih, hanya 3-4 daerah. Tapi sebagai rata-rata itu sebagai penghidupan, sumber penghidupan dari pejabat-pejabat kita. Ketiga, kepastian hukum. Kepastian hukum adalah salah satu syarat utama untuk perkembangan ekonomi. Jadi, tiga syarat inilah yang menyebabkan kita ketinggalan dalam investasi asing, kita masih banyak

20

menganggur, industri kita tidak besar. Bukan karena adanya Perhimpunan Bangsa-Bangsa…, Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASEAN, bukan. Bukan karena…, karena charter itu, bukan, tapi karena faktorfaktor yang harus kita perbaiki sendiri. Dan saya yakin, keadaan ini akan bisa kita perbaiki tetapi tidak dalam satu pemerintahan, mungkin dua, tiga pemerintahan karena butuh waktu ini. Karena ini juga termasuk budaya kita, mental kita, mental korupsi kita harus kita singkirkan sehingga tidak menjadi bagian dari biaya tinggi itu. Yang memung…, mungkinnya biaya tinggi itu menurut perhitungan saya 30% dari informasi-informasi pengusaha. 30% itu bisa menaikkan gaji upah buruh, bisa menurunkan harga barang kita untuk bersaing dengan pasar internasional. Itulah yang menurut pendapat saya bukan karena adanya Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASEAN. Saudara-Saudara, ada relokasi industri ke luar tetapi ada juga relokasi industri yang ke dalam. Misalnya minggu ini, minggu yang lalu Toyota mengatakan akan membuka pabriknya lebih besar di Indonesia dan beberapa lagi di bidang yang lain. Tentu beberapa pabrik itu memang ada yang mau relokasi karena merasa bahwa negara tetangga lain itu lebih murah daripada kita di sini. Apakah Indonesia akan terus menjadi pembeli teknologi? Ini juga harus kita perbaiki, Saudara-Saudara, fakultas teknik kita ada pula bukan menjadi insinyur dia, tetapi menjadi bankir dia itu, jadi pengusaha. Padahal kita perlu fakultas teknik, kita perlu laboto…, laboratorium teknik di fakultas-fakultas teknik kita. Ini lemah, bagaimana kita bisa menjadi…, menemukan kembali teknologi daripada seperti kita membeli teknologi selama ini. Saya kira, menurut keyakinan saya karena saya itu hidup pada tahun 1960 dan sekarang sudah menjadi agak…, sudah menjadi tualah, sudah jadi 65 tahun sekarang ini. Tapi sepanjang hayat saya itu, saya melihat Indonesia kemajuan besar, Saudara-Saudara, kemajuan dalam 20-30 tahun ini walaupun masih ada kekurangannya. Maka saya tidak pesimis tapi tidak akan saya salahkan perjanjian-perjanjian internasional. Tidak! Saya melihat ke dalam diri kita sendiri. Demikianlah, Majelis Yang Saya Muliakan dan Saudara Kuasa Pemohon yang saya hormati. 41.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, Pak Aco.

42.

AHLI DARI PEMERINTAH: ARIANTO A. PATUNRU Terima kasih, Yang Mulia, Kuasa Hakim yang saya hormati, pertanyaan Bapak tentang persaingan sehat. Merujuk pada kasus yang Bapak angkat, misalnya untuk telekomunikasi. Saya ingat dalam bebera…, pada beberapa tahun yang lalu ada sebuah konferensi di…, di Bangkok, kalau enggak salah. Nah, di situ salah satu yang menjadi

21

contoh sukses untuk antitrust agency di Asia Tenggara itu adalah Indonesia, KPPU. Dan beberapa negara yang lain ingin mencontoh bagaimana Indonesia bisa melakukan itu. Tentu saja ada banyak catatan juga terhadap kinerja dari KPPU, tapi saya kira untuk di kawasan ini menjadi salah satu yang…, yang akan dicontoh, termasuk oleh negara seperti Thailand misalnya. Nah, tapi kenapa saya angkat ke dalam kerja sama lintas negara? Karena seperti yang dilakukan misalnya di Amerika…, Benua Amerika atau pun di Uni Eropa, mereka punya kerja sama untuk aturan-aturan mengenai persaingan usaha. Jadi, bukan hanya negara-negara individual. Saya kira itu penting karena isu-isu seperti yang Bapak katakan tadi, itu bisa saja secara peraturan itu berbeda atau treatment hukum berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Karena itu perlu koordinasi, sehingga meminimalkan konflik seperti ilustrasi yang Bapak katakan. Kaitannya dengan masyarakat ekonomi Eropa (European Union) dengan ASEAN Economy Community. Saya sendiri berpendapat bahwa kalaupun nanti terjadi ASEAN Economic Community, kita tidak akan me…, apa namanya…, mencontoh persis apa yang terjadi di European Union karena secara karakteristik memang berbeda, memang berbeda. Variasi di negara-negara di…, di Asia Tenggara, di ASEAN ini sangat besar, sehingga tidak mungkin terjadi…, apa namanya…, konvergensi, paling tidak dalam waktu dekat seperti yang terjadi. Bahkan Uni Eropa pun melalui proses yang panjang sekali untuk bisa sampai ke situ. Belum lagi kondisi geografis mereka adalah landlock, jadi lebih mudah secara transaction cost. Untuk koordinasi kita di sini ada air, ada laut, dan sebagainya. Dan lagi pula variasi yang besar baik itu di ekonomi mengakibatkan relatif kekuatan dari mata uangnya sangat bervariasi, sehingga saya tidak membayangkan bahwa ASEAN Economic Community akan muncul dengan single currency misalnya. Paling tidak, tidak dalam waktu dekat. Jadi kita mungkin akan punya model sendiri. Sehubungan dengan…, apa namanya…, persaingan tadi, persaingan sehat, saya kira ini penting dan…, dan memang untuk saat ini salah satu yang ingin kita apa namanya…, kerja samakan adalah di sektor informasinya. Bagaimana misalnya aturan-aturan yang berhubungan dengan WTO di beberapa negara, itu kita tahu bagaimana cara masuk ke negara tertentu, semua peraturannya transparan. Semua…, apa namanya…, yang diminta itu ada daftarnya, sehingga kita tidak terjebak ke dalam…, apa namanya…, meraba-raba. Saya kasih contoh ilustrasi. Ini terjadi pada pasar udang kita beberapa tahun yang lalu, 10-15 tahun yang lalu dengan pasar Eropa. Masyarakat Eropa menggunakan klausul di dalam WTO mengatakan bahwa udang Indonesia kadar ininya terlalu tinggi, terlalu…, tapi mereka sebenarnya melakukan proteksionisme karena lobi dari nelayan di Uni Eropa. Nah, apa yang terjadi? Udang kita terhambat masuk ke masyarakat…, ke…, ke pasar Eropa, tetapi nelayan-nelayan kita akhirnya

22

melakukan…, membelokkan udangnya ke Singapura. Di Singapura dapat cap/stempel, kemudian masuk lagi ke Eropa tanpa pertanyaan. Tapi akibatnya apa? Kita harus membayar transaction cost yang lebih tinggi, masyarakat konsumen Eropa harus membayar juga lebih tinggi karena tadi biaya-biaya ini digeser ke harga. Jadi sebenarnya yang menikmati hanya segelintir orang di Singapura yang memberikan cap itu. Nah, ini yang ingin kita hindari seperti ini. Karena itu pentingnya kerja sama dan transparansi lintas negara, khususnya untuk informasiinformasi yang berhubungan dengan tarif, nontarif, dan sebagainya. Dan itu bisa dicapai kalau kita punya koordinasi lembaga antitrust atau lembaga persaingan usaha yang salah satu fungsinya adalah untuk memonitor hal-hal seperti itu. Jadi saya kira itu penting. Yang Mulia Hakim Harjono. Bapak Hakim, kedaulatan dalam bidang ekonomi saya kira memang ini definisi yang cukup luas, tapi saya sebagai ekonom biasanya melihat kedaulatan ekonomi itu kalau kita punya pilihan, Pak. Kalau kita punya pilihan dan kita punya kemampuan untuk meng-exercise pilihan itu, itu kita berdaulat secara ekonomi. Dan untuk bisa dapat pilihan, kita harus ber…, berbesar hati untuk membuka pintu. Tentu saja tidak membuka begitu saja tanpa filter. Nah, di sini tadi berhubungan dengan apa yang saya katakan tadi social safety nets. Kita membuka terhadap masuknya produk dan jasa yang mem…, mem…, memperlebar rentang pilihan kita. Kalau kita punya pilihan bukan cuma satu saja, saya kira kita…, kita bisa dikatakan berdaulat. Tapi untuk punya pilihan, kita tidak bisa menghasilkan segala sesuatu dengan kita sendiri, kita butuh kerja sama dengan negara lain. Nah, di situ pentingnya kemudian social safety nets. Kenapa penting? Untuk kasus Indonesia misalnya, kita belum punya social safety nets seperti negara-negara maju. Kalau orang bicara tentang pengangguran di Indonesia, di Indonesia yang bisa menganggur hanya orang kaya. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia menganggur, enggak mengemis, tidak minta-minta di jalan, dia kelaparan. Kenapa itu bisa terjadi negara seperti Indonesia? Karena kita tidak punya social safety nets. Kalau di negara maju misalnya, ada yang namanya Unemployment Benefit. Dia menganggur, dia ditanggung dulu oleh negara selama beberapa waktu sambil dimonitor, apakah dia menganggurnya ini karena malas atau memang tidak punya kesempatan, tidak punya pilihan tadi, kemudian dalam beberapa periode dilihat lagi akhirnya, pada akhirnya dia punya pilihan, dia bisa bekerja. Kalau di Indonesia ini kita belum punya. Di beberapa negara di Asia Tenggara kita juga belum punya. Dan karena itu salah satu tujuan dari…, apa namanya…, dari kerja sama seperti ASEAN dan beberapa kerja sama yang lain adalah untuk koordinasi di bidang social safety nets. Sedikit saja, Yang Mulia, tentang…, apa namanya…, biaya ekonomi tinggi untuk melanjutkan dari Prof. Erman Rajagukguk. Saya kira itu benar sekali, Pak Profesor. Penelitian kami di LPM menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan biaya ekonomi yang

23

sangat tinggi. Saya kasih ilustrasi untuk transportasi barang di Indonesia menggunakan truk di darat, itu rata-rata per kilometer untuk barang yang tipikal untuk truk yang tipikal, itu kita jatuhnya sekitar 32 sen dolar per kilometer. Rata-rata di ASEAN adalah 22. Berarti kita lebih mahal. Nah, terus orang bilang, “Oh Indonesia adalah negara archipelago, negara kepulauan.” Berarti logikanya, Indonesia harusnya bisa lebih murah kalau pakai transportasi laut dan air. Karena hipotesis seperti itu, kami tertarik untuk meneliti. Kami cobalah lihat di negara…, di provinsi seperti Nusa Tenggara yang banyak menggunakan…, apa namanya…, transportasi air. Ternyata lebih mahal, Pak, 55 sen dolar per kilometer jatuhnya. Kenapa? Karena ada biaya tinggi, biaya tingginya di mana? Misalnya pelabuhan yang tidak efisien, kemudian ada sistem mafia di…, di kuli, di…, apa…, buruh angkutnya, dan sebagainya. Ini yang dikatakan Profesor Erman Rajagukguk tadi 30% kita biaya tingginya. Tapi, pengusaha adalah makhluk rasional dan bukan dosa untuk menjadi rasional. Jadi apa yang dilakukan pengusaha adalah dia geser beban ini ke harga. Ketika beban itu digeser ke harga, akibatnya harga barang kita di pasar internasional lebih tinggi daripada barang sejenis yang dihasilkan oleh negara lain. Itu yang menyebabkan kita enggak bisa compete di pasar internasional. Jadi, itu…, apa namanya…, isu daya saing tadi. Nah, gimana caranya untuk menurunkan high cost economy ini? Beban utamanya Indonesia adalah infrastruktur. Tapi, kemampuan Pemerintah hanya 30%, jadi harus dibantu. Dibantu oleh siapa? Baik domestik maupun luar. Karena itu, apa namanya…, inisiatif di ASEAN misalnya, ASEAN Single Window untuk mengurangi biaya transaksi di pelabuhan, itu sangat patut didukung inisatif di ASEAN untuk punya ASEAN Coridor. Jadi jalan yang menghubungkan dari China sampai ke bawah, ke Jawa, dan seterusnya untuk mengurangi biaya tinggi, saya kira juga adalah salah satu upaya untuk mengurangi biaya tinggi tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. 43.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, cukup ya? Jadi, kalau tidak ada usul untuk…, ya, kalau tidak ada usul untuk sidang lagi, maka sidang berikutnya nanti pengucapan vonis. Tetapi sekarang saya persilakan dulu Pemerintah untuk menjelaskan road map yang tadi sudah disampaikan naskahnya. Ya, silakan, Pak. Yang pokok-pokok saja, Pak.

44.

PEMERINTAH: PERDAGANGAN)

GUSMARDI

BUSTAMI

(KEMENTERIAN

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan mengenai road map Menuju Masyarakat ASEAN Tahun

24

2015. Kami diminta pada sidang yang lalu untuk memaparkan mengenai road map Menuju Masyarakat ASEAN tahun…, masyarakat ASEAN, khususnya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Yang Mulia Ketua dan Majelis yang kami hormati. Seperti diketahui, ASEAN ini terbentuk pada tahun 1967 dan sekarang sudah berusia sekitar 44 tahun. ASEAN telah banyak mewujudkan berbagai kesepakatan sejak berdirinya ASEAN sampai dengan sekarang ini, termasuk di bidang ekonomi. Kesepakatan Ekonomi ASEAN juga mencakup berbagai bidang yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang, yaitu liberalisasi yang tadi sudah kita juga bahas secara sedikit. Dan juga ada fasilitasi di dalam liberalisasi ini, tadi juga sudah disinggung, antara lain mengenai ASEAN Single Window, itu juga suatu fasilitasi, mempercepat…, apa…, proses pengiriman barang. Dan juga ada kerja sama ekonomi di antara negara-negara ASEAN. Nah, progres integrasi ASEAN ini berlangsung secara bertahap, tidak sekaligus. Namun, dinamika ekonomi regional dan dunia cenderung mendorong proses integrasi ini berlangsung semakin cepat untuk menjaga ASEAN tetap credible dan relevan. Kita juga mengetahui WTO (World Trade Organization) terbentuk tahun 1994 menggantikan yang namanya institusional…, apa…, GATT (General Agreements on Tariffs Trade), agreement. Dan sekarang ini kita di dalam Perundingan Doha round yang sudah hampir lebih daripada 10 tahun sejak tahun 2001, sekarang 2011 masih belum juga bisa diselesaikan. Kemudian kita juga ada APEC yang terbentuk tahun 1989 dan kita mengetahui secara semua pada tahun 1994 yang lalu, kita menjadi tuan rumah yang kita juga me…, membuat suatu yang namanya Bogor Goals, 2010 dan 2020 yang pada waktu itu kita kenal mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membuka diri kita. Dan pada tahun 2010, negaranegara maju harus membuka dirinya dan tahun 2020 pada waktu itu dikatakan negara berkembang harus juga membuka pasarnya. Ada FTAP (Free Trade Agreement on Asia Pasific), ada Post-Bogor Goals, sekarang sedang juga dibahas di dalam APEC. Kemudian ada yang namanya Trans Pasific Partnership. Nah, ini juga suatu…, apa…, gejala yang muncul sekarang ini untuk menandingi apa yang terjadi di regional sekarang ini, yaitu 9 negara; Brunei, Singapura, New Zealand, Chili, dan kemudian ada Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Peru, dan Vietnam ada di dalamnya. Jadi tiga…, empat negara ASEAN ada di dalam…, di dalam Trans Pasific Partnership yaitu Brunei, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Nah, ini tentu kita harus menganalisa apa yang akan terjadi kemudian kalau ke lima atau ke empat anggota ASEAN ini masuk ke dalam suatu perjanjian lain di dalam regional ini. Kemudian, ada sekarang ini sedang dibahas mengenai China, Jepang, Korea akan membentuk Free Trade Agreement antara China, Jepang, dan Korea yang sekarang ini hampir mendekati proses perundingan.

25

Yang Mulia, kami ingin menggambarkan sedikit bagaimana ASEAN dalam lingkungan strategis sekarang ini. Kita melihat bagaimana keterkaitan ASEAN dan…, apa…, dan regional-regional lainnya, dimana di sini terlihat bahwa ASEAN sebagai…, apa…, inti daripada perkembangan atau lingkungan strategisnya. Di sini ada ASEAN Plus Tiga yaitu Jepang, Korea, dan China ini adalah merupakan Dial partnernya ASEAN juga. Kemudian ada tiga lagi yang disebut Australia, New Zealand, dan India, ini kita sebut yang namanya East Asia Summit. Ini tentunya akan…, nantinya…, pada bulan November nanti akan bertambah dua…, dua negara lagi, yaitu Amerika dan Rusia. Jadi EAS (East Asia Summit) akan bertambah dua (suara tidak terdengar jelas) partner menjadi delapan (suara tidak terdengar jelas) partner. Dari enam menjadi delapan. Kemudian ada APEC, ada ASEM, ada…, ada Pasific Informal Forum yaitu Papua New Guinea dan negara-negara kecil di sekitar Pasifik. Kemudian ada SHARCH [Sic!], ada CORECT [Sic!], dan ini semua akan bersinggungan dengan kerja sama ASEAN dan dialog partnernya. Nah ini bagaimana kita menyikapi nanti secara menyeluruh dalam jangka panjang. Selanjutnya saya ingin sampaikan perjalanan ASEAN, yaitu tadi kami sampaikan enam…, tahun 1967 terbentuk ASEAN yang dibentuk oleh lima negara sebagai pendiri. Kemudian ada depenning dan ada enlarging…, enlargement daripada ASEAN itu sendiri. Dalam perjalanan pendalaman atau depenning daripada ASEAN tahun 1977 kita membentuk Preferential Trade Agreement. Beberapa produk kita lakukan preferential, artinya diberikan perlakuan istimewa terhadap beberapa produk pada tahun 1977. Kemudian tahun 1992 kita bentuk yang namanya Common Effective Preferential Tariffs untuk ASEAN Free Trade Agreement, ini yang dimulai pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1995 kita membentuk lagi yang namanya ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang sekarang sudah menjadi AFAS ke delapan secara bertahap terus dilakukan penambahan sector-sector services. Kemudian tahun 1997 kita ada di…, apa…, membentuk vision…, ASEAN Vision tahun 2020 pada waktu itu. Kemudian tahun 1998 dibentuk lagi ASEAN Investments Agreement. Tahun 2003 kita membuat tiga pilar, ASEAN Community pada tahun 2020 yaitu…, tiga…, ASEAN…, social and political economics, dan political and security economics, dan social culture community. Kemudian ada 11 priority integration sectors, 12…, 11 integration partnership pada tahun 2003 kemudian kita tambah dengan satu pada tahun 2005, tadi yang disinggung oleh Pak Arianto. Kemudian pada tahun 2007 percepatan sebenarnya as…, vision tahun 2015 tadi yang menjadi pada tahun…, 2020 menjadi tahun 2015 dan ASEAN Charter terbentuk dan ASEAN Economic Community Blueprint juga dibentuk pada tahun 2007 yang lalu. Tahun 2008, tahun pertama ASEAN Economic Community Blueprint dan ASEAN Charter berlaku pada tahun 2008.

26

Nah, dan selanjutnya ada sebagai konsolidasi daripada apa yang kita bentuk pada tahun 1977 sampai dengan tahun 2007, maka tahun 2009 terbentuk yang kita sebut dengan namanya A3. A3 ini adalah ASEAN Trade in Goods Agreement, ini adalah merupakan suatu kualifikasi daripada CEPT dan PTA AFTA. Jadi ini suatu…, apa…, kualifikasi. Kemudian AKIA ini adalah kualifikasi daripada Asean Investment Agreement kemudian ada yang namanya ASEAN Economic Community Score Cards yang kita menilai…, bisa kita melihat sampai sejauh mana ASEAN Community ini…, apa…, komitmen yang sudah kita lakukan secara bersama…, yang sudah kita lakukan secara bersamasama. Tahun 2009, Roadmap ASEAN Community ini…, II ditentukan, dibentuk, yaitu 3 komunitas termasuk economic community pada tahun 2009 di Cham Am Thailand, kemudian tahun 2010, pada waktu itu tahun lalu juga dibentuk yang namanya connectivity master plan dan 2011 ini sekarang ini Indonesia sebagai ketua sedang berupaya untuk membentuk suatu frame work for equitable economic development. Jadi ini salah satu pilar daripada economic community ini perlu kita lakukan dan kita buat apa yang menjadi concern kita untuk equitable economic development. ASEAN Road Map tentu sebagaimana kami sampaikan tadi sudah terbentuk pada tahun 2009 dan…, 2009 sampai 2015, disahkan oleh para pemimpin ASEAN pada tanggal 1 Maret 2009 di Hua Hin Cham Am, Thailand yang memuat blueprint dari 3 pilar masyarakat ASEAN politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Kami juga menyampaikan buku mengenai road map tersebut yang warnanya merah, mungkin nanti bisa dilihat. Kemudian untuk pilar ekonomi yang menjadi pertanyaan untuk road map adalah ASEAN Economic Community AEC Blueprint juga termasuk di dalamnya. Pelaksanaan AEC Blueprint di tingkat nasional kita berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 dan Tahun 2009. kemudian pada tahun 2010 juga dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, itu adalah sebagai dasar bagi kita untuk melaksanakan semua komitmen kita dan tentunya sebagai koordinasi kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam melaksanakan komitmen yang sudah diberikan. Yang Mulia, kami juga ingin menyampaikan di sini empat pilar masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama adalah pasar tunggal berbasis produksi, kemudian kawasan berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan integrasi perekonomian dunia. Lanjut, mengenai pasar tunggal dan production based, tentu maksudnya adalah bagaimana memperlancar arus barang, arus jasa, investasi, tenaga kerja, dan arus permodalan yang lebih bebas, Priority

27

Integration Services Sectors yang tadi disampaikan (12 PIS) serta pengembangan sektor food agriculture dan forestry. Mengenai kawasan berdaya saing (competitive economic region), kebijakan persaingan yang

kita Indonesia di antara negara-negara ASEAN sekarang ini yang mempunyai Undang-Undang Persaingan adalah Indonesia, Thailand, Filipina, dan ada satu negara lain yang sekarang ini sedang berupaya untuk membentuk Undang-Undang Persaingan. Jadi, Indonesia sekarang ini banyak yang diminta…, apa…, pengalamannya dan keahliannya untuk membentuk Undang-Undang Persaingan dan KPPU dalam pertemuanpertemuan ASEAN sangat banyak berpartisipasi dalam kebijakan persaingan ini. Kemudian, juga ada perlindungan konsumen di dalam competitive economic region, ini juga terus dilakukan bagaimana kita melakukan…, muncul recognition agreement dengan berbagai negara dan…, apa…, dan tentunya ini adalah khususnya untuk bagaimana kita melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak sesuai dari yang diharapkan. Hak kekayaan intelektual, ini juga sangat penting di dalam meningkatkan…, apa…, daya saing ekonomi dan Indonesia, kita sudah mempunyai suatu Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang cukup…, apa…, tinggi standarnya dan tentunya ini perlu kita lakukan secara lebih baik. Pembangunan infrastruktur…, kembali lagi tadi masalah infrastruktur, nah, masing-masing negara tentu akan berpacu bagaimana menarik investasi, bagaimana menarik perdagangan masuk ke wilayahnya masing-masing. Dan oleh karena itu, setiap negara selalu memperhatikan infrastruktur yang harus dibangun, kemudian kerja sama energi dan perpajakan dan e-commerce. Jadi ini juga sesuatu yang mendukung competitive economic region. Equitable Economic Development. Nah, ini sangat penting. Saya kira adalah pilar ketiga, bagaimana kita memberikan pembangunan terhadap persamaan atau kemajuan di dalam bidang perekonomian, yaitu tentunya bagaimana kita mengembangkan usaha kecil dan menengah, prakarsa bagi integrasi ASEAN untuk…, untuk negara-negara yang terkebelakang, seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Nah, pengembangan UKM ini tentu sudah dilakukan secara terusmenerus dan dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Dan setahun yang lalu sudah dibentuk yang namanya small and medium enterprises advisory board yang anggotanya salah satu adalah Kementerian UKM yang sangat aktif di dalam pertemuan-pertemuan ini. Kemudian, full integration into the global economy. Tadi bagaimana mengintegrasikan..., apa, regional ini, ASEAN ini kepada perekonomian dunia yang tadi juga sudah dipaparkan bahwa kerja sama sangat penting. Dan tentunya region ini akan bisa lebih maju kalau kita membuka diri dengan…, dengan integrasi kepada global, kepada ekonomi dunia.

28

Slide selanjutnya, ini adalah semacam rumah daripada ASEAN Economic Community. Mungkin saya tidak ingin terlalu detail di sini. Ini berbagai macam..., apa…, item atau yang perlu kita lakukan ya, free flow of goods, free flow of services, dan lain sebagainya. Kemudian di competitive economic region, beberapa hal yang tadi juga sudah kami sampaikan, ada infrastructure development, ada taxation, ada ecommerce. Kemudian, tentu ini hal yang penting dan bagaimana sekarang kita melihatnya. Tidak berhenti pada tahun 2015, tetapi kita melihat bagaimana beyond 2015. Nah, ini juga satu hal yang perlu kita pikirkan dari sekarang. Mengenai kerangka waktu, ASEAN Economic Community Blueprint, ini di dalam blueprint itu dibuat waktunya dua tahun-dua tahun, 2008-2009, ini kita sudah ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan dibagi dalam empat sampai pada tahun 2015. Implementasi ACE Blueprint dibagi dalam empat periode. Implementasi baik tingkat ASEAN maupun tingkat nasional dipantau dan dinilai ol..., melalui ASEAN Economic Community Score Cards. Jadi ini ada score card-nya melihat semuanya, kapan, dan apa yang sudah diimplementasikan. Kemudian rincian mengenai langkah yang harus diwujudkan dalam setiap periode dapat diperiksa dalam strategic schedule for ASEAN Economic Community yang menjadi bagian daripada integral dari ASEAN Blueprint. Yang Mulia, kami ingin juga menyampaikan, memberikan informasi mengenai ASEAN Economic Community Score Card. Ini satu penilaian setiap tahun dilakukan pada waktu Leaders Meeting dan ini dilaporkan kepada leaders bagaimana kemajuan daripada apa yang sudah dilakukan komitmen pada setiap community yang sudah kita bentuk. Nah, untuk..., untuk fase pertama tahun 2008 dan 2009 telah mencapai 83,8% score card-nya, yaitu sudah mencapai 88 dari yang sudah disepakati, sudah dilaksanakan, dari 105 measures yang disepakati pada waktu itu. Jadi, ini sudah dilakukan secara keseluruhan dan secara..., apa, ASEAN wide itu sudah mencapai sekitar 83,8%. Untuk fase kedua yaitu 2010-2011, itu sudah mencapai 52,8% atau 57 dari 97 measures yang direncanakan..., 57 dari 97 measures schedule yang sudah dilaksanakan sampai dengan April 2011 tadi. Kalau kita melihat sampai akhir tahun 2011, maka score card-nya menjadi 33,14% karena sampai akhir Desember 2011 itu ada sekitar 172 measures yang harus kita selesaikan. Jadi, 57 sudah kita lakukan dan tinggal sekitar 60 atau 70-an persen lagi masih belum bisa kita selesaikan. Slide berikutnya adalah nilai suatu gambaran sebenarnya apa-apa saja (suara tidak terdengar jelas) yang sudah dilakukan, fully implemented apa yang belum diimplemen. Kemudian lanjut. Kemudian, slide ini adalah menunjukkan..., apa, masing-masing negara anggota, ya score card-nya. Di sini terlihat Indonesia 85%. Saya kira ini Indonesia yang paling rendah dibanding dengan negara-negara lainnya. Ini menunjukkan juga, message ini, angka ini juga menunjukkan 29

bagaimana kita..., apa, melihat berbagai permasalahan yang kita hadapi. Dan bukan berarti kita itu didorong oleh negara-negara lain, tetapi kita justru..., bagaimana kita melakukan implementation itu sesuai dengan kebijakan kita dan kondisi yang kita hadapi. Jadi, inilah…, apa…, kenyatannya bahwa kita sampai sekarang itu baru mencapai sekitar 85,3% implementation yang sudah kita lakukan. Dibanding dengan negara lain, sudah di atas 99%. Slide berikutnya, ini juga menunjukkan Q areas untuk 2010 dan 2011. Saya tidak akan…, apa…, panjang lebar. Kemudian juga, di sini juga ada menunjukkan individual country atau negara anggota yang sudah melakukan kepada jatuh tempo dan yang belum jatuh tempo. Jadi, di sini rata-rata hampir sama antara kita dengan Indonesia masih tetap di bawah 80%. Jadi, sekitar 78% yang lainnya sudah di atas 80%. Jadi demikian, Yang Mulia, kira-kira road map yang kita lakukan bersama-sama dengan negara ASEAN. Yang mudah-mudahan sesuai dengan komitmen kepala negara, negara-negara anggota ASEAN bahwa masyarakat ekonomi ASEAN ini akan terbentuk by 2015. Jadi sampai dengan tahun 2015, yaitu bulan Desember 2015 sudah terbentuk dan tentu 1 Januari 2016 sudah terealisasi seluruh komitmen yang ada sekarang ini. Jadi, kita hanya tinggal tiga atau empat tahun dari sekarang. Demikian, wassalamualaikum wr. wb. 45.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, Pemerintah. Yang road map ini tentu tidak perlu diperdebatkan karena ini juga…, cuma bisa dinilai, nanti kaitannya dengan pengujian itu. Oleh sebab itu, sekali lagi kita tidak mencari kesepakatan dengan persoalan ini, tetapi kalau misalnya, “Oh ini, inilah yang mengganggu terhadap…,” nanti bisa disimpulkan, gitu ya. Masih ada pertanyaan, Pak? Silakan.

46.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tanya satu saja, Pak, setelah road map-nya disampaikan. Dalam road map ini bicara tentang apa yang sudah dicapai dan tidak. Kemudian

kita dalam posisi kalau bicara tentang komitmen, barangkali paling rendahlah 85%. Tapi, yang ingin saya tanyakan bukan komitmennya, disebut ada measures. Wadah measure dalam road map Indonesia itu apa? Kebijakan untuk mengeluarkan measure itu wadah hukumnya apa? Itu saja, terima kasih.

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Yang Mulia, bolehkah saya menambah sedikit penekanan kan…, tanya-tanya?

30

48.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Bukan! Kalau kesimpulan, nanti ditulis saja. Kalau bertanya boleh.

49.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO

Ndak, ndak, kami enggak akan menanyakan. 50.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan.

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Kan berdasarkan halaman 5 poin 2A, 3, dan 4. Di sana disebutkan, pedoman road map kita berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2008. Kemudian di poin keempat, Inpres 11 Tahun 2011. Dibandingkan dengan blueprint yang memang sudah tercetak sampai 2015, yang sudah AEC punya, itu ada tahapan-tahapan yang sangat rapi. Pertanyaan saya, pertanyaan kami adalah road map nasional…, kita punya road map nasional enggak? Untuk…, untuk…, untuk…, ASEAN Charter untuk FTA-nya? Kita punya enggak? Kenapa kemudian mesti harus ada setiap tahun (…)

52.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, jadi road map nasional, Pak.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Oke,

kemudian

yang

kedua. Mengenai halaman 7, poin competitive economic region mengenai kebijakan persaingan, pasti akan…, ujungnya, ending-nya, dan sudah dinyatakan di Pasal 2 ayat (2) huruf n, akan meniadakan barrier-barrier, persaingan-persaingan dalam usaha, baik itu seperti yang disebutkan di halaman selanjutnya di poin, “…single market and production based free flow of goods…,” pada halaman yang kiri, “…liberalisation tariffs and nontariffs barrier elimination…,” pasti akan ada eksis negatif. Apa…, apa kemudian antisipasi dari Pemerintah selain cuma BLT? Karena sa…, kita…, kami belum melihat antisipasi yang…, antisipasi dari Pemerintah. Terakhir, apakah kemudian dengan road map tersebut kita akan selalu tergantung dengan modal asing? Apa ada semacam rencana road map yang dari Pemerintah untuk meng-create sebuah modal yang tidak bergantung dari modal asing? Terima kasih, Yang Mulia.

31

54.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. Baik, Pemerintah silakan dijawab yang perlu dijawab. Yang perlu nanti dijawab tertulis, di kesimpulan juga boleh. Kita akan mengakhiri sidang ini pada jam 16.00 karena ada sidang berikutnya di ruangan ini juga, silakan.

55.

PEMERINTAH: PERDAGANGAN)

GUSMARDI

BUSTAMI

(KEMENTERIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan Pak Harjono mengenai wadah daripada implementation, daripada measures ini, komitmen kita. Wadahnya adalah apa yang kita sepakati di ASEAN, itu pada dasarnya itu harus diratifikasi. Jadi, ada perjanjian-perjanjian, ada komitmen-komitmen yang sudah di…, apa…, diratifikasi, di…, apa…, melalui keputusan presiden atau menurut melalui peraturan presiden, sampai sejauh mana kita bisa melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah kita lakukan. Jadi pada umumnya, semua measures itu dilakukan sesuai dengan internal prosedur masingmasing negara anggota, ada yang berbentuk ratifikasi, ada negara anggota yang tidak membutuhkan ratifikasi daripada measures yang disepakati bersama. Para Pemohon, mengenai road map nasional. Saya kira itulah yang saya sebut di Inpres Nomor 5 dan Inpres Nomor 11, itu adalah apa yang saya sepakati di..., apa…, di…, di ASEAN itu harus kita lakukan secara meyeluruh dan kita lakukan setelah berkoordinasi dengan semua kementerian dan lembaga untuk mencapai target atau apa yang sudah kita sepakati di dalam komitmen kita di ASEAN. Mengenai kebijakan persaingan, saya kira ini adalah suatu persaingan yang tidak sehat, gitu ya. Jadi kalau suatu persaingan tidak sehat, itu ada undang-undangnya. Jadi ini yang kami sampaikan tadi bahwa tidak boleh satu pun perusahaan yang melakukan persaingan tidak sehat ya, di dalam Free Trade Agreement. Jadi FTA juga mengakui adanya suatu..., apa…, larangan terhadap persaingan tidak sehat. Ada pun mengenai barriers, barriers ini tidak selalu itu sifatnya tidak boleh, ya. Kalau barriers itu bisa dibuktikan secara scientifics, misalnya membuat suatu standar untuk menjamin keamanan makanan, menjamin consumers. Tetapi kita bisa membentuk itu dan kita tetapkan standar barang-barang yang masuk di sini adalah harus memenuhi standar yang ditetapkan dan bisa kita buktikan secara scientifics. Standar itu tidak..., bukan merupakan barriers yang dibuat-buat. Jadi ini dibenarkan, barriers seperti ini dan sekarang kita ada barriers yang tidak perlukan, berarti administratif sifatnya yang terlalu lama mengurus izin, dan lain sebagainya, ini sesuatu barriers yang dibuat-buat. Jadi ini juga harus di..., ditiadakan atau dihilangkan untuk memajukan perekonomian kita semua.

32

Jadi mengenai modal asing, saya kira semua kita perlu modal asing. Kalau kita katakan tidak..., tidak…, tidak tergantung pada modal asing, ya saya kira ini kita terlalu…, apa namanya…, kurang…, ini…, tapi saya kira masalah modal asing adalah penting buat kita dan tentu pada suatu aturan yang harus diikuti seperti Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia. Demikian, Yang Mulia. 56.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Saudara, sidang berikutnya pengucapan putusan.

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Yang Mulia.

58.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya?

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Boleh..., bolehkah kami..., kami dalam usaha sedang menghadirkan satu orang ahli lagi? Apakah dapat dimungkinkan sebelum menuju ke sana kami diberi kesempatan? Tetapi jika pun memang ahli yang kami cari tidak...,, tidak dapat kami temukan dan tidak bisa kami hadirkan, kami akan memberikan kepada Panitera.

60.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baiklah kalau begitu, jadi Saudara masih mau cari?

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Masih dalam..., masih dalam (…)

62.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Mencari apa..., mencari (..)

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SURYONO Sudah ada nama, tetapi masih dalam proses komunikasi.

33

64.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Oke, baik. Kalau begitu, kami beri waktu seminggu untuk melaporkan ke sini. Kalau dalam seminggu tidak ada usul sidang lagi dengan ahli atau saksi yang konkret, maka berikutnya kami tunggu tanggal 4 Oktober, hari Selasa untuk menyampaikan kesimpulan, penilaian, dan kesimpulan atas semua fakta-fakta di dalam persidangan ini, baik kepada Pemohon, maupun kepada Pemerintah, dan DPR. Tanggal 4 ya? Tapi kami tunggu sampai dengan tanggal 27, Saudara menyampaikan. Kalau tidak ada nama konkret dan materi yang pasti tentang apa yang akan diajukan sidang berikutnya, kami tunggu tanggal 4 untuk kesimpulan. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditutup. KETU PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.30 WIB

Jakarta, 20 September 2011 Kepala Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan, t.t.d. Syahruddin NIP. 19601228 199103 1 006

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

34