2011

10.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 40/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (III)

JAKARTA SELASA, 13 SEPTEMBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 40/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian UU No. 6 Tahun 2003 tentang Keimigrasian [Pasal 16 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1) 2) 3) 4)

5) Rachmawati 6) Dewi Ekuwi Vina 7) Gusti Made Kartika

Rico Ponderoit Afrian Bondjol Yulius Irawansyah Slamet Yuono

ACARA Mendengarkan keterangan Pemeritnah, Pemohon dan Pemerintah (III)

DPR

dan

Saksi/Ahli

dari

Selasa, 13 September 2011 Pukul 10.06 – 10.27 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati Anwar Usman Muhammad Alim Harjono M. Akil Mochtar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

i

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir Pemohon: 1) Rico Panderoit 2) Rachmawati

Pemerintah : 1) Mualimin Abdi 2) Erwin Aziz 3) Heni Susila Wardaya 4) Ismoyo 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Maryoto Ismadi Suharsono Antonius Budi Satria Anisa Kusuma Hapsari Yanti Widya Eric

- Direktur Litigasi Kemenkumham - Sekretaris Dirjen Imigrasi Kemenkumham - Kasubdit Penyiapan Pendampingan Persidangan - Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Dirjen Imigrasi - Kabag. Humas Sesditjenim Dirjen Imigrasi - Direktur TUN Kejaksaan Agung - Kejaksaan Agung - Kejaksaan Agung - Kejaksaan Adung - Staf Kemenkumham

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10:06 WIB

1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 40/PUU-IX/2011 dengan acara Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, saya persilakan dari Pemohon siapa yang hadir saat ini?

2.

PEMOHON: RICO PANDEIROT Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Yang Hadir pada saat ini saya sendiri Dr. Rico Pandeirot, S.H., LL.M dan Saudari Rachmawati, S.H., M.H. Terima kasih.

3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, dari Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, Yang Mulia, sesuai dengan kuasa Presiden yang memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Hadir Pemerintah diwakili oleh kawankawan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya akan sebutkan dari yang paling sebelah kanan, Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di sampingnya ada Maryoto Ismadi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di samping kiri saya ada Pak Erwin Aziz, beliau adalah sekretaris Ditjen Imigrasi yang sekaligus nanti akan membacakan opening statement Pemerintah, Yang Mulia. Kemudian di samping kirinya ada Pak Suharsono, S.H. beliau adalah Direktur TUN Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian di sebelahnya ada Pak Antonius Budi Satria dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian di samping sebelahnya ada Pak Ismoyo, beliau dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian di belakang ada

2

Ibu Anisa Kusuma Hapsari dari Kejaksaan Agung. Ada Ibu Yanti Widya, Kejaksaan Agung dan ada Saudara Eric dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia. 5.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, dari DPR tidak hadir? Hadir? Ndak ada ya? Baiklah saya akan mempersilakan dari Pemerintah yang akan memberikan tanggapan terhadap permohonan pengujian undang-undang ini. Silakan Bapak.

6.

PEMERINTAH: ERWIN AZIZ Bismillahirrahmaanirrahiim. Opening statement Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan permohonan pengujian konstitusional review ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Dr. Rico Pandeirot, S.H., LL.M. dan kawan-kawan. Sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 tanggal 27 Juni 2011 dengan perbaikan tanggal 29 Juli tahun 2011. Perkenankanlah Pemerintah menyampaikan penjelasan singkat (opening statement) sebagai berikut. Pokok permohonan para Pemohon, Pemerintah tidak akan membacakan karena dianggap sudah diketahui oleh para Pemohon. Tentang kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon. Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dan dengan meperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang yang bersifat tentatif dan diputus bersama dengan pokok permohonan Pemohon, maka uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon akan dijelaskan dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan diserahkan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, atas berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Keimigrasian seperti yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi

3

terdahulu vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. a. Filosifi Pencegahan. Kebebasan bergerak setiap orang yang diakui sebagai hak asasi manusia sebagaimana dicantumkan dalam Konfrensi Internasional, antara lain: Universal Declaration of Human Right dan International Covenant of Civil and Political Rights, juga dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun hak asasi manusia mengakui dan menjamin kebebasan setiap orang untuk bergerak, namun kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya atau kebebasan mutlak. Dalam hal ini negara dapat membatasi kebebasan bergerak manusia, didasarkan kepada pertimbangan kepentingan suatu negara berdasarkan alasan yang jelas secara hukum dan rasional, antara lain: alasan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, dan moral masyarakat, serta kepentingan masyarakat. Selain itu, secara internasional hak kebebasan bergerak dibatasi oleh konvensi internasional. Dalam artikel 12.3. International Covenant on Civil and Political Rights serta instrumen hukum lain yang bersifat regional, seperti protokol keempat Konvensi Eropa, dan Konvensi Amerika, serta Piagam Afrika. Keseluruhannya menunjuk pada suatu pembebasan..., pembatasan kebebasan bergerak harus berdasarkan alasan yang jelas secara hukum dan rasional berkaitan dengan upaya melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum. Syarat pembatasan dalam protokol keempat Konvensi Eropa dan Konvensi Amerika merujuk pada alasan yang memang diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi. Lebih jelasnya Konvensi Amerika dan Piagam Afrika menambahkan kalimat ‘kemaslahatan masyarakat dan moral umum’ sebagai alasan, serta Konvensi Amerika, dan protokol keempat Konvensi Eropa yang menambahkan ‘keselamatan umum’ juga sebagai alasan. Dengan demikian, pembatasan kebebasan bergerak terhadap seseorang secara internasional dimungkinkan dengan alasan-alasan yang disesuaikan dengan kepentingan suatu negara yang implementasinya dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengakui adanya pembatasan terhadap hak kebebasan bergerak setiap orang berdasarkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta

4

penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Undang-Undang Keimigrasian antara lain mengatur pembatasan kebebasan orang untuk bergerak, dalam hal ini ke luar wilayah Indonesia, diimplementasikan dalam kerangka pencegahan dan karenanya setiap orang yang dibatasi kebebasannya dapat ditolak keberangkatannya ke luar negeri dengan alasan tertentu oleh pejabat imigrasi di tempat perlintasan internasional, yang dalam hal ini diatur dalam undang-undang ini sebagai tempat pemeriksaan imigrasi, atau selanjutnya akan kami sebut dengan TPI. b. Implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 16 menyebutkan dalam ayat (1), “Pejabat Imigrasi menolak orang untuk ke luar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut.” Dalam huruf b disebutkan, “Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang.” Penjelasannya dalam ayat (1) disebutkan bahwa cukup jelas. Maksud dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Keimigrasian bahwa pejabat imigrasi menolak orang untuk ke luar wilayah Indonesia ditujukan pada suatu kepentingan penyelidikan dan penyidikan oleh instansi atau lembaga penegak hukum. Konteks penolakan tersebut adalah dengan tidak memberangkatkan ke luar wilayah Indonesia terhadap orang setelah adanya permintaan dari pejabat yang berwenang. Jadi kami garis bawahi sekali lagi, “Permintaan dari pejabat yang berwenang.” Yang dimaksud pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, terdiri atas: a. b. c. d. e. f.

Menteri Keuangan Jaksa Agung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Kepala Badan Narkotika Nasional, atau Pimpinan Kementerian atau lembaga yang berdasarkan undangundang memiliki kewenang pencegahan.

Permintaan pejabat yang berwenang disampaikan secara tertulis, baik kepada menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, untuk melaksanakan pencegahan dan/atau bersifat langsung kepada pejabat imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), atau unit pelaksana teknis yang membawahi TPI dalam keadaan mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UndangUndang Keimigrasian yang berbunyi, “Dalam keadaan yang mendesak, pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat

5

(2), dapat meminta secara langsung kepada pejabat imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan.” Yang dimaksud dengan keadaan yang mendesak tersebut, misalnya yang akan dicegah dikhawatirkan melarikan diri ke luar negeri pada saat itu juga atau telah berada di tempat imigrasi..., tempat pemeriksaan imigrasi untuk ke luar negeri sebelum keputusan pencegahan ditetapkan. Kepentingan yang ingin dilindungi di sini dengan pengaturan penolakan orang untuk ke luar wilayah indonesia di TPI, berkaitan dengan kepentingan nasional, meliputi keamanan nasional, ketertiban umum, dan kepentingan masyarakat. Keadaan mendesak ini telah pula diatur dalam undangundang lain yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tepatnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j yang berbunyi, “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian negara Republik Indonesia berwenang untuk mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.” Permintaan di sini diajukan dalam rangka kepentingan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya dalam waktu paling lambat 20 hari harus dikukuhkan dalam keputusan tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjutnya dengan undang-undang keimigrasian, kepentingan permintaan langsung dalam rangka penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian telah diakomodir dalam Pasal 92 Undang-Undang Keimigrasian tersebut. Bahkan Pasal 92 tersebut tidak hanya mengakomodir kepentingan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian Republik Indonesia, namun juga antara lain oleh: a. Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006, b. Badan Narkotika Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dengan demikian, penolakan oleh pejabat imigrasi kepada orang yang akan keluar wilayah Indonesia dilaksanakan dalam konteks pencegahan. Pencegahan yang dilaksanakan harus memenuhi

6

kriteria-kriteria tertentu, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 94 Undang-Undang Keimigrasian, yaitu: 1. Harus ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang berwenang. 2. Keputusan tertulis tersebut memuat sekurang-kurangnya: a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai pencegahan. b. Alasan pencegahan. c. Jangka Waktu Pencegahan. Tidak dipenuhinya kriteria tersebut, menteri dapat menolak permintaan pelaksaan pencegahan yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal permohonan diterima disertai dengan alasan penolakan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan di sini harus dilaksanakan berdasarkan surat perintah atau tugas untuk melakukan penyelidikan. Dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Keimigrasian, sebagaimana yang menjadi pokok permohonan para Pemohon bahwa penyelidikan tidak dapat dilaksanakan secara serta-merta tanpa ada surat perintah atau tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ditujukan dalam rangka mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penolakan untuk tidak memberangkatkan orang keluar wilayah Indonesia dalam rangka penyelidikan ini, tetap dibutuhkan berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melindungi kepentingan nasional berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa dapat terjadi penyelidikan secara sewenang-wenang dan…, dan dapat dipandang akan berpotensi merugikan hak konstitusionalnya adalah tidak tepat dan tidak berdasar karena penyelidikan yang sewenang-wenang tidak boleh dilakukan. Jadi kami ulangi, tidak boleh dilakukan karena harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut.

7

Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke veerklaard. 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 2. Menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, tanggal 13 September 2009…, 2011. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar. Jaksa Agung, Basrief Arief. 7.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, baik. Nanti apa yang telah dibaca tadi bisa disampaikan ke Majelis. Selanjutnya, saya akan mengesahkan bukti yang diajukan oleh Pemohon. Satu ialah bukti P-1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ya, ada? Kemudian, Undang-Undang RI nom…, tahun…, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Saya sahkan dulu ya. Baik. KETUK PALU 1X Ada pertanyaan? Ada sesuatu yang ingin disampaikan dari Pemohon?

8.

PEMOHON: RICO PANDEIROT Apabila kami diberikan kesempatan untuk menanggapi secara singkat, kami bersedia menanggapi secara singkat. Namun apabila tidak, kami (…)

9.

KETUA: ACHMAD SODIKI Oke, jadi kita…, kita apa (…)

10.

PEMOHON: RICO PANDEIROT Lanjutkan.

11.

KETUA: ACHMAD SODIKI Nanti disampaikan lewat tanggapannya.

8

12.

PEMOHON: RICO PANDEIROT Oke. Ya, terima kasih.

13.

KETUA: ACHMAD SODIKI Selanjutnya Saudara mengajukan ahli, ya? Yaitu Saudara O. C. Kaligis. Betul?

14.

PEMOHON: RICO PANDEIROT Ya, benar, Yang Mulia Majelis.

15.

KETUA: ACHMAD SODIKI Hanya satu?

16.

PEMOHON: RICO PANDEIROT Kami berencana mengajukan dua.

17.

KETUA: ACHMAD SODIKI Dua?

18.

PEMOHON: RICO PANDEIROT Namun, pada hari ini kedua-duanya sedang terjadwal sidang di tempat lain karena telah lebih dahulu terjadwal, kemudian kami baru menerima panggilan. Jadi mungkin kami mohon kalau bisa diberikan kesempatan lagi, kami dijadwalkan untuk sidang berikut, Majelis.

19. KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah. Jadi untuk selanjutnya, mungkin juga dari Pemerintah atau DPR akan mengajukan ahli juga, kita beri kesempatan juga. Ini sidang akan dilanjutkan atau dibuka kembali hari Selasa, tanggal 27 September tahun 2011. Kami ulang, Selasa, 27 September 2011, jam 11.00 WIB. Sudah, Jelas ya? Ya. Dengan demikian, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.27 WIB 9

Jakarta, 13 September 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

10