2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG GERAKAN PRAMUKA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 8 FEBRUARI 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Gerakan Pramuka terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON M. Sholihin IF. ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 8 Februari 2011 Pukul 13.05 – 13.26 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Ahmad Fadlil Sumadi 2) Muhammad Alim 3) Achmad Sodiki Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: Pemohon: - M. Sholihin IF.

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

1.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Sidang untuk perkara Nomor 6/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, Saudara yang bernama M. Solihin IF, ya?

2.

PEMOHON: M. SOLIHIN IF Benar, Pak.

3.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Hari ini sesuai dengan jadwal persidangan perkara ini adalah untuk mengetahui perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh Hakim pada persidangan yang lalu atau Saudara tetap pada permohonan tanpa perbaikan. Saya pastikan lebih dulu, apakah Saudara sudah melakukan perbaikan atau tidak akan melakukan perbaikan?

4.

PEMOHON: M. SOLIHIN IF Sudah, Pak.

5.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Sudah dilakukan perbaikan. Karena sudah dilakukan perbaikan, maka Saudara disilakan untuk menyampaikan secara…, pokok-pokoknya saja, apa yang sudah Saudara perbaiki, silakan. Pokok-pokoknya saja.

6.

PEMOHON: M. SOLIHIN IF Kewenangan Mahkamah Konstitusi (…)

7.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya?

3

8.

PEMOHON: M. SOLIHIN IF Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang berbunyi Pasal 43 ayat (2), “Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.” Namun, implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan materiil dan formil terhadap undang-undang. Untuk materiil hal-hal yang berkaitan dengan materiil itu sendiri yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun tidak ada pengawasan atau pemeriksaan keuangan dan tidak ada sanksi atas…, bagi pelanggar transparan keuangan dana Pramuka yang tertera dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Untuk formil ada kecacatan dalam melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka karena terlalu cepat merespon situasi. Maka kemungkinan diduga ada penyuapan dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tersebut. Sebuah Undang-Undang harus menempatkan kepentingan masyarakat pada posisi tertinggi bukan untuk kepentingan sebagai kelompok saja. Maka, ada dugaan nantinya keuangan dana Pramuka akan dikorupsi oleh jajaran kwartir gerakan pramuka dengan kongkalikong karena tidak diawasi dan dikontrol oleh lembaga atau pengawas keuangan dan tidak ada sanksi bagi pelanggar tranparan keuangan yang sangat merugikan keuangan negara dan daerah. Implementasi dari Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (…)

9.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Sekarang masalah kedudukan hukum, bagaimana? Itu kalau angka 1 arab itu…. 1 arab, 2 arab, ini kan enggak perlu dibaca ini? Coba intinya apa ini?

10. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Kedudukan hukum? 11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. 4

12. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya. Bahwa Pemohon ingin memajukan gerakan pramuka yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan mengamalkan Satya dan Dharma Pramuka demi kemajuan dan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Pemohon berjuang untuk memberantas korupsi di jajaran kwartir gerakan pramuka yang sering dilakukan oleh oknum-oknum kwartir gerakan pramuka yang bersembunyi dibalik seragam pramuka. Maka, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang kurang jelas. 13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Jadi Saudara menganggap karena Saudara orang yang ingin pramuka maju, Saudara ingin memberantas korupsi di pramuka maka Saudara berdalil Saudara punya hak yang dirugikan dengan undangundang itu, begitu? 14. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya, Pak. 15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, sekarang yang berikutnya tentang alasan yang berkaitan dengan pengujian…, Saudara tadi kan ada pengujian formil, ada materiil itu, mana yang dimaksud itu? Gimana, coba Saudara terangkan saja deh, Saudara terangkan. 16. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Untuk yang form..., untuk yang materiil itu…, hanya implementasinya itu tidak ada menyangkut tentang pengawasan atau pengontrol keuangan dan tidak ada sanksi bagi pelanggar transparan keuangan dana Pramuka karena dana itu sudah jelas dari APBN dan dari APBD. 17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Loh, begini kalau orang menyalahgunakan itu kan bisa dituntut dengan tindak pidana korupsi, loh kok enggak ada sanksinya itu gimana?

5

18. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Karena dari Pasal 43 ayat (2) itu, Undang-Undang Nomor 12 itu Pemohon kurang jelas tentang (...) 19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, Saudara yang kurang jelas? 20. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya. 21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, ya. Kalau sanksinya itu ya di KUH Pidana itu, terus kalau formulir..., eh, formilnya apa yang masalah? 22. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Untuk formilnya pengesahan ini terlalu cepat untuk merespon situasi, terbukti waktu uji publik tanggal 18 Oktober 2010 di Bumi Perkemahan Cibubur Pramuka, Panja..., Ketua Panja dari Komisi X DPR RI menyatakan bahwa siapa yang memberikan masukan dan memberikan...apa..., memberikan masukan-masukan bisa melalui e-mail bisa melalui fax bisa melalui langsung melalui surat ke gedung DPR dibatasi maksimal 14 hari. Ternyata saya memberikan surat..., termasuk ke Menpora juga ke Menkumham tembusannya suratnya juga ke DPR RI Komisi X Panjanya itu, ternyata ditolak. Saya memberikan tanggal 20 karena katanya ditolak karena itu sudah final dan tanggal 26 Oktober ternyata sudah disahkan. 23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Apa ada itu surat-suratnya, kok tidak dilampirkan di sini surat Saudara? 24. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Saya ada Pak, ini punya bukti. 25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lah, ya ada kan ya jangan di emut Saudara sendiri.

6

26. PEMOHON: M. SOLIHIN IF

Inggih, Pak. 27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Mestinya Saudara lampirkan di sini, belum dilampirkan kan? 28. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Belum, Pak. 29. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, ya harus dilampirkan. Jadi di sini kok enggak ada ceritanya

undang-undang ini disahkan berapa..., untuk kita mengetahui bahwa ini terlalu cepat itu kan Saudara mestinya ada ukurannya, ukuran terlalu cepatnya itu bagaimana, berapa lama sih undang-undang ini disahkan? 30. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Waktu uji publik itu satu minggu, disahkan uji pubblik tanggal 18 Oktober (...) 31. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI di sini?

Tanggal 8..., di sini sudah ditulis? Kok enggak ditulis? Enggak ada

32. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya Pak, minta maaf jadi memang waktu itu ya belum saya tulis Pak, gitu. 33. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI ini (...)

Loh, bagaimana mau mengajukan permohonan kok belum ditulis

34. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Jadi waktu disahkan tanggal 26 Oktober, jadi belum 14 hari sudah satu minggu sudah disahkan (...)

7

35. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Tanggal 14 uji publik, 18 apa itu? 36. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Oktober. 37. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Tahun berapa? 38. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Tahun 2010. 39. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI 2010. Terus? 40. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Disahkan tanggal 26 Oktober 2010 melalui pengesahan DPR RI. 41. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI 26 Oktober 2010. Bukan disahkan itu disetujui barangkali, kalau disahkan kan oleh Presiden, disetujui bersama oleh Presiden dan DPR. Lalu apa Saudara tahu RUU-nya diajukan tanggal berapa? Kok enggak ada di sini? Saudara bilang terlalu cepat itu kan diajukan kapan? 42. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Saya (...) 43. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Mungkin itu uji publik yang terakhir, bisa saja kan? Gimana,

enggak ada keterangan di sini, minim keterangan. 44. PEMOHON: M. SOLIHIN IF

Ya mungkin waktu uji publik yang terakhir dan saya pernah memberikan masukan tentang gerak-geraknya itu (...)

8

45. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, lalu ditolak kan? 46. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ditolak. 47. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, Saudara ingin memberikan sumbangan tapi ditolak. 48. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya. 49. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oleh karena itu Saudara menganggap ini terlalu cepat, Saudara memberi masukan kapan, di sini enggak ada, suratnya enggak ada juga. 50. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Saya memberi masukan tanggal..., surat tanggal 19 Oktober yang ada jawaban hanya surat dari Menkumham, ini Pak suratnya dari Menkumham. 51. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, sekarang saya tanya, lalu Saudara minta supaya Pasal 43 ayat (2) ini dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu toh maksudnya? 52. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya. 53. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI ”Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk...,” loh, gimana ulang-ulang lagi ini, ”Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara.” Lah ini permohonan formilnya mana? Enggak ada juga ini, ya sudah..., wong ini perbaikan yang terakhir ya dari Saudara ya. Saudara saya cek buktibuktinya ini, apa bukti yang Saudara ajukan di sini? Ini ada P-1, itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, betul itu? 9

54. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Betul. 55. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Yang kemudian yang ke-2, itu Keputusan Presiden Nomor 238. 56. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Tentang AD ART. 57. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Betul…, betul itu, ya? Oke. 58. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Betul. 59. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Dua ini…, ini saja toh, buktinya? 60. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya, Pak. 61. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Tidak ada lebih? 62. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Untuk bukti berikutnya, yang ini Pak. 63. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, ya nanti kalau mau disusulkan, lha ini…, ini…, sudah mau

diserahkan sekarang apa kapan? 64. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Sekarang bisa.

10

65. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, sekarang? Berarti itu bukti Nomor 3, apa itu, coba di bawa ke

sini. Ambil Saudara Panitera. Mana? Saya kasih tanda. Ini Kementrian Hukum dan HAM, ini bahan uji publik RUU Gerakan Pramuka. Ini yang diajukan di tanggal 18 Oktober itu ya? 66. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya, waktu uji publik itu. 67. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Terus, ini Saudara memasukkan untuk usulan lahirnya RUU Gerakan Pramuka. 68. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya. 69. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini menjawab surat Saudara tanggal 19 Oktober. 70. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya saya membikin tanggal 19, saya berikan tanggal (…) 71. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lha mana surat tanggal 18 Oktober…, 19 Oktober-nya? Hah, gimana Saudara itu? ada apa ndak? 72. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Mungkin ketinggalan di rumah, Pak. 73. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, ya sudah (…) 74. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya, maaf (…)

11

75. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Kalau begitu ya, ini saya kasih tanda P-3. P-3 bahan uji publik, ya. P-3…, ini P-4. Jadi buktinya sekarang ada 4, begitu ya? 76. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya. 77. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Pak Hakim ada? Pak Hakim? Silakan. 78. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Saudara Pemohon ya. Jadi Saudara ini memasalahkan Pasal 43 ayat (2), ya? Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang…., pasal berapa tadi? 79. PEMOHON: M. SOLIHIN IF 43…, Pasal 43 ayat (2). 80. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Ya, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Khususnya Pasal 28D, ada 28…, 23E tentang pengawasan, ya. Ini kan ndak ada kaitannya, Saudara. Jadi begini, Saudara, redaksi atau kata-kata yang di dalam Pasal 43 ayat (2) itu, itu menurut Saudara itu udah betul atau ndak? 81. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Kalau menurut saya, betul. 82. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Betul? 83. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Namun (…) 84. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Betul? 12

85. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya, betul. Ada namunnya. 86. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Namun yang Saudara masalahkan itu kan implementasinya. 87. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya, betul Pak. 88. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Bukan pasalnya toh? 89. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Bukan. 90. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Ya, jadi yang di uji kan pasalnya, bukan implementasinya toh? 91. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya. 92. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Nah, itu. Saudara ketahui bahwa Mahkamah di sini itu tidak menguji implementasi, tapi menguji tentang pasal itu. Kalau pasalnya

sudah betul, ya sudah betul…, tidak ada yang bisa di uji lagi. Implementasi yang nyeleweng itu bukan wewenangnya Mahkamah, tapi wewenangnya Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, kalau ada dana-dana dari pramuka yang diselewengkan. Jadi bukan salahnya pasalnya tapi salahnya orang yang menjalankan, menggunakan dana itu. Pasalnya sudah betul, ini Saudara pertimbangkan ya. Supaya nanti kalau pasalnya dinyatakan tidak berlaku, itu berarti sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Pemerintah dan Pemerintahan daerah, ndak dapat lalu. Pramuka ndak dapat dari situ, lalu dari mana, kan dari ayat (1), dari urunan, dari sumbangan masyarakat, sumbang lain yang tidak bertentangan. Itu saja. Pemerintah? Enggak mau, karena apa, Saudara minta dibatalkan pasal ini. Berarti tidak akan dianggarkan di APBD, APBN maupun APBD karena Saudara minta ini 13

dibatalkan, akhirnya ini tidak berlaku, yang rugi Pramukanya nanti. Mengerti, ya? Nah, tolong ini Saudara renungkan, sebab ini masih ada kesempatan untuk memikir kembali apakah ini benar apa ndak, ya. Jadi kalau implementasi, penyelewengan dari penggunaan dana, itu bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Wewenangnya orang yang menindak…, berwenang menindak perbuatan pidana yaitu polisi, jaksa ataupun KPK. Jadi masih ada kesempatan untuk Saudara menimbang-nimbang, apakah ini diteruskan apa tidak karena kalau Saudara ini minta dibatalkan nanti seluruh Pramuka di Indonesia tidak akan mendapat dana dari APBN maupun APBD. Nanti Saudara yang disalahkan, gimana? Ya, coba nanti Saudara piker ya…, masih nanti bisa minta keterangan pada PP atau apa, sebab di sini masih ada kesempatan untuk me…, apa…, mencabut kembali dari permohonan ini, gitu loh, ya. Jadi ini petunjuk wawasan dari Hakim yang sudah berkali-kali menyidangkan perkara-perkara sebagai bagian dari kewajiban hakim untuk menasehati Saudara. Jadi jangan sampai Saudara nanti kalau kami mengabulkan, Saudara yang disalahkan. Lha itu sudah dibatalkan ya ndak bisa negara ngasih dari APBD, APBN, ndak ada dasarnya toh. Ya, coba Saudara pikir ya Terima kasih (suara tidak terdengar jelas). 93. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Gimana Saudara setelah mendengar penjelasan dari Pak Hakim

tadi? Tetap maju atau mau ditarik lagi? 94. PEMOHON: M. SOLIHIN IF

Ya, tetap maju tapi anu Pak, untuk…, implementasinya itu bisa direvisi atau dimasukkan PP?

memang

untuk

95. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, kalau dimasukkan PP tidak di sini mintanya, kepada Presiden. 96. PEMOHON: M. SOLIHIN IF

Hah? Itu atau direvisi, Pak. 97. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Kalau revisi itu ke DPR. Mahkamah Konstitusi itu tugasnya tidak merevisi undang-undang. Bagaimana Saudara? Apa mau pikir-pikir, nanti kalau sudah direnung-renungkan, kalau perlu Saudara shalat dulu untuk apa namanya…, Shalat Istiqarah kan itu…, tahu Saudara Shalat Istiqarah 14

itu? Nah, apa perlu, apa ndak ini diteruskan. Soalnya Saudara ini kalau diterus…, ini…, Pak Hakim ini nanti sebentar lagi akan melaporkan kepada 9 Hakim yang lain. Apakah permohonan ini cukup sampai di sini atau diteruskan, kalau diteruskan berarti Saudara akan berhadapan dengan Presiden dan DPR. Itu pertimbangkan baik-baik, sedang tadi Saudara saya tanya itu…, ini kan Saudara bingung itu, di situ tuh tadi. Bagaimana masih mau pikir-pikir? 98. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya masih pikir-pikir dulu karena ini nanti akan kami pertimbangkan, karena ini nanti rencana juga, apa ya…, apa…, mau konsultasikan nanti termasuk kepada Pihak yang terkait, termasuk Menpora karena Pramuka itu dibawa Pemerintah dari Menpora. 99. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, jangan lama-lama ya. 100. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya, ke Menpora supaya kalau bisa (…) 101. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Paling lama seminggu lah, ya. 102. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya. 103. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya ditunggu seminggu sikap Saudara bagaimana? 104. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya nanti saya bisa konsultasi dengan Menpora, untuk tentang…, kalau bisa dibuatkan PP, itu nanti. 105. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. Kalau mau dibuat nanti rencana Saudara kalau Menpora bilang, “Oke lah nanti dibuatkan PP.” gitu, terus mau ditarik ini perkara ini?

15

106. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya. 107. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, gitu. 108. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya karena itu…, kalau sudah dapat PP, gaji saya kan sudah (…) 109. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Sudah terjawab gitu ya? 110. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Sudah terjawab, ya. 111. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, ya. Oke ya, sudah cukup? 112. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Karena saya sendiri terus terang Pak, saya sendiri tahun 2011 ini harapan saya merupakan tahun kebenaran dan kejujuran. 113. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, gitu. 114. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Tidak lagi tahun kebohongan lagi. 115. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, gitu, ya. 116. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Mengapa? Karena Pramuka di tahun 2011 merupakan tahun emas berusia 50 tahun.

16

117. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, begitu ya. 118. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Maka saya berjuang ingin membersihkan bersembunyi dibalik seragam Pramuka. Saya (…)

tikus-tikus yang

119. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kok tikus-tikus sih (…) 120. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Seorang pendidik, saya seorang Pembina Pramuka (…) 121. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Koen, wong Jawa Timur ta ya? 122. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Ya, betul Pak. 123. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Wong endi, iku? 124. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Pasuruan. 125. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Pasuruan, ya, ya. Makanya kok tikus-tikus ini? Jakarta gak ana tikus itu Jakarta. 126. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Tikus-tikus yang bersembunyi dibalik seragam Pramuka (…) 127. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Tikus kalau di Jakarta itu, ya.

17

128. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Jadi malu kalau Pramuka itu tidak bersih, Pak. 129. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke lah. 130. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Kecuali orang pengkhianat bangsa, munafik, dan pengecut yang tidak merasa malu dengan bersembunyi di balik seragam Pramuka. 131. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, ya. 132. PEMOHON: M. SOLIHIN IF Itulah perjuangan saya, Pak. 133. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, ya kalau begitu sudah cukup dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.26 WIB

Jakarta, 8 Februari 2011 Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Mula Pospos NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

18