MENTERIKESEHATAN INOONESIA REPUBLIK
KEPUTUSANMENTEzuKESEHATANREPUBLIKINDONESIA NOMOR162slMENKES/ SK/vt /2011 TENTANG PEJABA?PENGELOLAINFORMASIDAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGANKEMENTEzuANKESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA' MENTERIKESEHATANREPUBLIKINDONESIA, Menimbang : a.
bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 7o8/MENKES/SKl\,'Il2o1o Pejabat tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi KementerianKesehatan:
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dengan diberlakukannya Peratulan Menteri Kesehatan Nomor 1l44/Menkes/PerlVIlIl2OfO Tentang .Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KementerianKesehatan;
: l.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembarar Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846):
Mengingat
Undarg-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaran Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor5053); 3. Undang-Undang.....
.
MENTERIKESEHATAN REPUELIKINDONESIA
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Rebublik lndonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lemba-ran NegaraRepublik lndonesia Nomor 5071); 4.
Peraturan PemerintahNomor 61 Tahun 2010 tentang PelaksanaanUndang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaraa Negara Republik lndonesia Nomor5149):
5.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 144lMetrkes/Per/VIU/201OTentang Organisasidan Tata Kerja KementerianKesehatan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
KEPUTUSANMENTEzuKESEHATANTENTANGPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KESEHATAN.
KEDUA
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPID terdiri dari: a. PembinaPPID; b. PPIDUtama; c. Atasan PPID Pelaksana; d. PPID Pelaksana; e. KoordinatorPelayananlnformasi; dan f. PetugasInformasi.
KETIGA
Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama, dibentuk tim yang terdiri dari: a. Tim Pengelolaa!dan PelayananInformasi; dan b. Tim Uji Konsekuensi. KEEMPAT...
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INOONESiA
-3KEEMPAT
Struktur organisasidan uraian tugas pplD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercaltum . dalam Lampiran Keputusan ini.
KELIMA
PPID sebagaimara dimaksud dalan Diktum Kedua dibentuk di unit utama dan unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
KEENAM
Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
KETUJUH
Biaya yarg diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan.
KEDELAPAN
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 708/ Menkes/SK/VIl2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatar dicabut darr dinyatakan tidak berlaku.
KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta 1 Agustus2011
*t Hmg l*
3.,-i-"E ENDANORAI{AYUSEDYANINGSIH
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran Kepurusan Menten Kesehatan Nomor ; 1625/MENKES/SK/VIII/2011 Tanggal : t Agustus 201 I
STRUKTURORGANISASIDAN URAIAN TUGAS PPID
Pembina PPID adalah Menteri Kesehatan PembinaPPID berwenang: 1. menetapkan dan mengevaluasi kebljakan akses publik di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan 2. membina PPID Utama.
B.
PPIDUtama adalah SekretarisJenderal KementerianKesehatan PPID Utama bertugas: 1. mengoordinasikan penyrmpanan, pendokumentasian, penyediaanr'dan pelayanan informasi publik yang dihasiikan, disimpar, dikelola, dikirim, dan/atau diterima; 2 . mengoordinasikan PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
3.
4. J.
mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana, selain kewenanganpengujian tentang uji konsekuensi; menetapkan daftar informasi yang dikecualikan; dan membuat Laporar secara berkala dan setiap saat diperlukan kepada pembina.
Untuk membantu pelaksanaantugas PPIDUtama, dibentuk tim yang terdiri da!i: 1.
Tim Pengelolaal darr Pelayanan lnformasi terdiri dari kepala pusat komunikasi publik, kepala pusd.tdata dan informasi, dan kepala biro hukum dan organisasiyang bertugas: a.
kepala pusat komunikasi publik membantu pplD Utama dalam melakukan koordiaasi densan seluruh pplD
MENTERIKESEHATAN INDONESIA REPUBLIK
-5Pelaksana,melaksalakan tugas pelayanan dan pengelolaan informasi;
2.
b.
kepala pusat data dan informasi membantu PPID Utana dalam menyediakansarana informasi; dan
c.
kepala biro hukurn dan organisasi membantu PPID Utama dalam melakukan pendampingan jika terjadi kasus sengketa informasi.
Tim Uji Konsekuensi terdiri dari kepala bir6 hukum dan organisasi, kepala pusat komunikasi publik, sekretafis inspeli.toratjenderal, para sekretaris direktorat jenderal, para sekretaris badan, dan kepala pusat data dan informasi, yang bertugas: a.
memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dalam menentukan daftar informasi yang dikecualikan;
b.
melakukan pertemuan dengan PPID Utama melaksanalan Uji Konsekuensi;
c.
mengundang pejabat teknis terkait untuk memberikan penjelasan teknis dalarn pelaksanaanUji Konsekuensi,.jika dipandang perlui dan
d.
melakukan konsultasi dengan Komisi Informasi pusat dalam hal pelaksanaan Uji Konsekuensi, jika dipandang perlu.
Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utana kepada Pembina PPID. C.
dalam
bertanggungjawab
Atasan PPID Pelaksana adalah para eselon I di Lingkungan Kementerian l.^esehatar Atasan PPID Pelaksana bertugas: 1. mengoordinasikan PPID pelaksana pelayanan informasi publik;
dalarn
melaksanakan
MENTERIKESEHATAN ;I;PUBLIKINDONESIA
-o-
2.
3. 4,
mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasr yang dikeluarkan oleh pplD pelaksana di unitnya masrngmasrng; memberikan persetujuan atas penetapan daftar informasi yang dikecualikan: dan menyampaikal laporat rutin maupun berkala yang disampaikan oleh PPID Pelaksana kepada pplD Utama.
Dalam melaksanakal tugasnya Atasan ppID bertanggungiawab kepada Utama. u,
PPID
Pelaksana
n-ru relaKsajla
PPID Pelaksana terdiri dari: 1. PPID Pelaksara Kartor Pusat/Koordinator pplD pelaksanaUpT 2. PPID PelaksanaUnit pelaksanaTeknis (UpT) PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator pplD pelaksana Upf bertugas: 1, melaksanaka:r. penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yalg dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, da-n/atau diterima di lingkungan unit kerjanya; 2. melaksanakan kewenangan Atasan pplD pelaksana yang didelegasikan kepadanya; 3. menetapkan kategorisasiinformasi di lingkungan unit kerjarya; 4. menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana; 5.. rnelaksanakan pelayanan informasi publik; 6. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada ppID Pelaksana UPT; dan 7. membuat laporan seca.raberkala dan setiap saat jika diperlukan kepada Atasan PPID Pelaksana. PPIDPelaksanaUPI bertugas: 1. melaksanakan penyimpanal, pendokumentasian, penyediaaa, dan pelayaran informasi publik yalg dihasilkan, disimpan, diketola, dikilim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
I,lENTERIKESEHATAN INOONESIA REPUALIK -t-
2 . melaksanakan
kewenangan didelegasikan kepadanya;
3 . melaksanakan
kategorisasi
Atasan
PPID
informasi
di
Pelaksana
yang
lingkungan
unit
kerjanya; menyampaikatr informasi kategori yang dikecualikan Atasan PPID Pelaksana; dan melaksanalian
kepada
pelayanan informasi publik.
Dalam melaksanakan tugasnya,PPIDPelaftsanadibantu oleh: 1. Koordinator Pelayananlnformasi yang terdiri dari para eselon III atau eselon IV yang menangani informasi di masing-masing unit utama/UPT; dan 2.
Petugasinformasi di masing-masingunit.
PPID Pelaksana bertanggungjawabkepada Atasan PPID Pelaksana masinc-macino
E.
KoordinatorPelayananlnformasi Koordinator Pelayanan Informasi terdiri dari para eselon III atau eselon Mi masing-masing unit utama/UPl yang menangani pekerjaankehumasan, Koordinator PelayananInformasi bertugas: 1. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit . kedanya; 2. melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya; 3. melaksanakan pelayananinformasi publik; dan 4.
membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana U.Pl dan PPID Pelaksana UPT masing-masing.
MENTERIKESEHATAN INOONESIA REPUBLIK -6-
Dalam mela-ksanakan tugasnya, Koordinator Pelayanan Informasi dibantu oleh petugas informasi sesuai dengan kebutuhan di unit kerjanya. Koordinator Pelayanar Informasi bertanggungjawab kepada pplD PelaksaaaKantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksala UPf dan PPID PelaksanaUPT. F.
Petugas Informasi Petugas Pelayanan Informasi antara lain terdiri dari stal bagian kehumasan, para pejabat fungsional pranata humaF, dan pustakawan di masing-masingunit uta&a/UPl. PetugasPelayananInformasi bertugas: 1, menerima permohonan informasi dan memberikan informasr yaltg diminta oleh p€mohon; 2. meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi; dan 3. melakukan pendataan dan rekapitulasi secaraberkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yierrg sudah dikeluarkan. Petugas Pelayanan Informasi bertaaggungjawab kepada Koordinator Pelayanan Informasi di unit kerjanya.
KESEHATAN,
QffiJ
SEDYANINGSIH
MENTERIKESEHATAN INDONESIA REPUBLIK
STRI'I(TUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAI{ DOKUMENTASI KEMENTERIAN KF,SEIIATAN
l.
2.
TtE Pcngclola de Pclaydd 'Iih Uji KoE$kuasi
Lfo@6i
At$a! PPID Pelatsara (Kabads Utbegkesl
(.ntoi PPID P.l.Lsd. Pulat /Kooiiltn.to. PPID P.Ltsau UPI
(s.s. Dirj.n)
Xoordln.toi
Pcby.lu
((abas Hukomas)
Catatan: UI'r: RS, KKP,BKMM, BP4, dll
PPID P.l.bd.
Kantor
(s.s.lqd)
Looritt!.tor
PPID P.Iaks.n. I
PPID Petabam Kanto. PBat /Xoordbrto PPID PcLlB.u lrPl {Sca. Badd PPSDM)
P.layaau
Kootiu!.tor Pcl.F:n Infodst l(abat Inlomasi Pubukdi & Discninasi)
Catatan: UPI: BBTO dll
Pet F!.!
tKabid PctayalaD idomasi PubUk)
Catatan: UPI: Poltekes
,
MENTERI KESEHATAN INDONESIA REPUBLIK
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUME}ITASI PADA UNIT UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN Khusus bagi unit utama yang memiliki UPT
Atasan PPID Pelaksana
PPID Pelaksana UPT
Koordinator Pelayanal Informasi : (Esl III/lV yang menangani Informasi daJrKehumasan)
Petugas Informasi
PPID Pelaksana Kantor Pusat/ Koordinator PPID UPT (Ses Ditjen/Ses Badan/Kapuskornlik)
