2011

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 138/P/SK/HT/2011 TENTANG KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN ASET UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA, Menimbang

:

a.

b.

c. Mengingat

:

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 272/P/SK/HT/2009 tentang Kedudukan dan Rincian Tugas Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gadjah Mada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu dilakukan optimalisasi organisasi; bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset, maka perlu dilakukan penambahan unit baru yang dapat mengakomodasi keperluan organisasi Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset dengan menetapkan struktur dan rincian tugas baru; bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP); Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

1

8.

Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008; 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada; 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 29/SK/MWA/2007 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada 2008 – 2012; 11. Visi dan Misi Universitas Gadjah Mada Tahun 2008 – 2012. Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 259/P/SK/HT/2004 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Kantor Pimpinan Universitas, Lembaga, Direktorat, Biro, Unit Kerja di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 205/P/SK/HT/2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN ASET UNIVERSITAS GADJAH MADA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional. 2. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada. 3. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada. 4. Unit Kerja adalah Kantor Pimpinan Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Lembaga, Pusat, Unit Penunjang Universitas, Unsur Pelaksana Administrasi, dan Satuan. 5. Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset yang selanjutnya disebut DPPA adalah Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gadjah Mada. 6. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA, adalah Menteri untuk dana APBN dan Rektor untuk dana masyarakat. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN dan Dana Masyarakat; 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA atau KPA sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pekerjaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 2

10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Rektor untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi unit-unit kerja di lingkungan Universitas dalam mengumumkan pengadaan barang dan jasa ke Portal Pengadaan Nasional. 11. Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah proses pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. 12. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Universitas yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa. 15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi UGM yang berfungsi melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa di UGM yang bersifat permanen, melekat pada DPPA. 16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. 17. Website adalah sistem untuk mengakses, memanipulasi dan mengunduh dokumen yang terdapat dalam komputer yang dihubungkan dengan jaringan internet. BAB II ORGANISASI DIREKTORAT Pasal 2 (1) Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset dipimpin oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. (2) Dalam pelaksanaan tugas, Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris. (3) Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 3 (1) Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset terdiri atas: a. Subdirektorat Sarana; b. Subdirektorat Prasarana; c. Subdirektorat Logistik; dan d. Subdirektorat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengelolaan Parkir.

Ketertiban

Lingkungan

dan

(2) Subdirektorat Sarana terdiri atas: a. Seksi Pergudangan dan Perbaikan Barang; b. Seksi Inventarisasi, Pendayagunaan dan Penghapusan.

3

(3) Subdirektorat Prasarana terdiri atas: a. Seksi Jalan, Pertamanan dan Persampahan; b. Seksi Instalasi Listrik dan Air; dan c. Seksi Gedung, Perumahan dan Lahan. (4) Subdirektorat Logistik terdiri atas: a. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik; b. Unit Layanan Pengadaan. c. Seksi Persediaan dan Distribusi (5) Subdirektorat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ketertiban Lingkungan dan Pengelolaan Parkir terdiri atas: a. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; b. Seksi Ketertiban Lingkungan dan Pengelolaan Parkir. BAB III TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT Bagian Pertama Tugas Direktorat Pasal 4 Rincian tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset: a. menyusun dan mengelola Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan program kerja Direktorat; b. menyusun juklak dan juknis di bidang pengelolaan dan pemeliharaan aset; c. mengelola dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa; d. menyusun perencanaan kebutuhan barang dan jasa; e. menyusun daftar harga barang dan jasa; f. mengelola dan memelihara seluruh lahan, gedung dan ruang milik Universitas; g. mengelola dan memelihara instalasi listrik dan air milik Universitas; h. memantau dan meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja; i. mengatur hubungan kerjasama dengan masyarakat sekitar kampus dalam rangka ketertiban lingkungan dan pengelolaan parkir; j. mengatur ketertiban lingkungan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil atau Pedagang Kaki Lima (PKL); k. merencanakan dan memelihara lingkungan kampus termasuk pertamanan, kebersihan, persampahan dan pemakaman; l. menjaga ketersediaan pasokan air bersih dan daya listrik secara ekonomis dan terpercaya bagi seluruh gedung dan ruang milik Universitas; m. menjaga keandalan fungsi semua peralatan dan instalasi milik Universitas; dan n. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Direktorat.

4

Bagian Kedua Tugas Sekretaris Direktorat Pasal 5 Rincian tugas dan fungsi Sekretaris: a. membantu Direktur menyusun RKAT dan program kerja Direktorat; b. menyusun instrumen standar kinerja Direktorat; c. mengkoordinasikan semua kegiatan Direktorat; d. melaksanakan evaluasi dan pengendalian kegiatan Direktorat; e. membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan Direktorat; dan f. melaksanakan pembinaan pegawai Direktorat. Bagian Ketiga Tugas Subdirektorat Pasal 6 (1) Rincian tugas dan fungsi Subdirektorat Sarana: a. menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat di bidang sarana; b. menyusun konsep juklak dan juknis bidang sarana; c. menyusun rencana usulan kebutuhan barang dan jasa di bidang sarana; d. melaksanakan inventarisasi dan pendayagunaan barang milik Universitas; e. mengelola dan memelihara peralatan milik Universitas; f. melaksanakan penyimpanan dan perbaikan barang; g. melaksanakan penatausahaan mutasi barang, termasuk barang dalam gudang; h. menyusun laporan mutasi dan rekapitulasi barang; i. mempersiapkan usul penghapusan barang inventaris dan melaksanakan penghapusan; j. mengatur dan mengurus penggunaan gedung, rumah dinas dan prasarana lainnya; dan k. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Subdirektorat dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Direktorat. (2) Rincian tugas dan fungsi Subdirektorat Prasarana: a. menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat di bidang prasarana; b. menyusun konsep juklak dan juknis bidang prasarana; c. menghimpun, mengolah, menyusun dan menganalisis data rencana usulan kebutuhan barang dan jasa, antara lain jasa pemeliharaan bangunan gedung, jalan, instalasi listrik, instalasi air dan infrastruktur lainnya; d. mempersiapkan dan memelihara dokumen, yang berhubungan dengan usulan kebutuhan jasa konstruksi, konsultansi dan jasa lainnya termasuk Ijin Mendirikan Bangunan; e. memonitor pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, konsultansi dan jasa lainnya; f. melaksanakan pemeliharaan bangunan, jalan dan fasilitas fisik lainnya; g. melaksanakan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan listrik dan air; h. mengatur dan memelihara vegetasi, taman dan keindahan kampus; i. menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan prasarana; dan j. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Subdirektorat dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Direktorat.

5

(3) Rincian tugas dan fungsi Subdirektorat Logistik: a. menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat di bidang logistik dan pengadaan barang/jasa; b. menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang logistik dan pengadaan barang/jasa; c. menghimpun, mengolah dan menganalisis data logistik dan pengadaan barang/jasa; d. mengelola semua layanan pengadaan barang/jasa; e. menyusun standarisasi mutu barang/jasa; f. menyusun standarisasi harga barang/jasa; g. menyusun rencana pengadaan barang/jasa; h. mengurus penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi yang berhubungan dengan sengketa pengadaan barang/jasa; i. mengelola persediaan dan pendistribusian barang; j. menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan logistik dan pengadaan barang/jasa; dan k. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Subdirektorat dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan Direktorat. (4) Rincian tugas dan fungsi Subdirektorat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ketertiban Lingkungan dan Pengelolaan Parkir: a. menyusun konsep RKAT dan program kerja Direktorat di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, ketertiban lingkungan dan pengelolaan parkir; b. menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan, ketertiban lingkungan dan pengelolaan parkir; c. mengelola penerapan Kartu Identitas Kendaraan (KIK), layanan sepeda kampus, dan layanan transportasi internal kampus; d. memantau dan meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja; e. melakukan identifikasi potensi bahaya di lingkungan Universitas dan mengembangkan cara-cara pencegahannya; f. melakukan upaya untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan bencana; g. menjaga dan memastikan kesiagaan masyarakat kampus terhadap kecelakaan dan bencana; h. mengatur hubungan kerjasama dengan masyarakat sekitar kampus dalam rangka ketertiban lingkungan dan pengelolaan parkir; i. melakukan koordinasi untuk terselenggaranya tugas Subdirektorat dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, ketertiban lingkungan dan pengelolaan parkir, pada semua unit kerja di lingkungan Universitas; j. menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, ketertiban lingkungan, pengelolaan parkir dan pengelolaan sepeda kampus; dan k. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Subdirektorat dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan Direktorat. BAB IV TUGAS DAN FUGSI SEKSI DAN UNIT DIREKTORAT Pasal 7 (1)

Rincian tugas dan fungsi Seksi Pergudangan Perbaikan Barang: a. menyusun program kerja tahunan Seksi; 6

b. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data mutasi barang; c. mengelola dokumen mutasi barang; d. menyelenggarakan penyimpanan barang yang dikembalikan oleh unit kerja ke universitas dan melaksanakan mutasi barang dari dan ke gudang; e. menyusun pedoman mutasi barang; f. melakukan pembuatan format dokumen mutasi barang; g. merencanakan dan melaksanakan perbaikan barang; h. melakukan penatausahaan barang pengembalian di gudang; i. menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan pergudangan dan mutasi barang; dan j. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Seksi dan membantu mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Subdirektorat. (2)

Rincian tugas dan fungsi Seksi Inventarisasi, Pendayagunaan dan Penghapusan: a. menyusun program kerja Seksi; b. menyiapkan dan melaksanakan pembuatan format dokumen inventarisasi, pendayagunaan dan usul penghapusan barang inventaris; c. melakukan administrasi barang inventaris; d. menyusun laporan inventarisasi barang; e. merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan barang inventaris; f. mengkoordinir penanganan kehilangan barang inventaris; g. menyusun dokumen usulan penghapusan barang inventaris; h. menyiapkan dan melaksanakan penghapusan barang inventaris; i. mempersiapkan bahan penetapan/pengalihan status golongan rumah dinas; j. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi, pendayagunaan dan penghapusan barang inventaris; k. menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan inventarisasi, pendayagunaan dan penghapusan barang inventaris; dan l. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Seksi dan membantu mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Subdirektorat.

(3)

Rincian tugas dan fungsi Seksi Jalan, Pertamanan dan Persampahan: a. menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun, mengolah, dan menganalisis usulan pengadaan dan pemeliharaan bangun jalan, saluran air hujan, sumur resapan, pagar, pintu jalan, gardu jaga, portal, rambu lalu lintas, marka jalan, vegetasi, pertamanan, persampahan dan pemakaman; c. menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan bangun jalan, saluran air hujan, sumur resapan, pagar, pintu jalan, gardu jaga, portal, rambu lalu lintas, marka jalan, vegetasi, pertamanan, persampahan dan pemakaman; d. menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang pemeliharaan bangun jalan, saluran air hujan, sumur resapan, pagar, pintu jalan, gardu jaga, portal, rambu lalu lintas, marka jalan, vegetasi, pertamanan, persampahan dan pemakaman; e. mengelola perijinan media publikasi lingkungan kampus; f. melaksanakan pemeliharaan bangun jalan, saluran air hujan, sumur resapan, pagar, pintu jalan, gardu jaga, portal, rambu lalu lintas, marka jalan, vegetasi, pertamanan, kebersihan/persampahan dan makam keluarga Universitas; g. mengembangkan pedestrian, jalur sepeda, dan fasilitas akses bagi difabel di lingkungan Universitas

7

h. melaksanakan pengelolaan sampah terpadu dengan prinsip 3 R (reduce, reuse, recycle) dan mengkoordinasikan pemilahan sampah sejak dari sumbernya; i. menyusun dan memutakhirkan peta jaringan jalan, saluran air, sumur resapan, pagar, pintu jalan, gardu jaga, portal, rambu lalu lintas, marka jalan, vegetasi dan depo sampah; j. menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan bangun jalan, saluran air hujan, sumur resapan, pagar, pintu jalan, gardu jaga, portal, rambu lalu lintas, marka jalan, vegetasi, pertamanan, persampahan dan pemakaman; dan k. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Seksi dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan Subdirektorat. (4)

Rincian tugas dan fungsi Seksi Instalasi Listrik dan Air: a. menyusun program kerja tahunan Seksi; b. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data jaringan instalasi listrik, air bersih, air limbah dan hidran; c. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan jaringan instalasi listrik, air bersih, air limbah dan hidran; d. mengendalikan produksi dan distribusi air bersih; e. menjaga ketersediaan sumber air hidran yang terpisah dari jaringan air bersih f. mengelola sediaan suku cadang instalasi listrik dan air g. mengelola listrik, air bersih dan hidran; h. mengkoordinasikan pengelolaan air limbah domestik di lingkungan Universitas; melaksanakan pemantauan, pencatatan dan pelaporan penggunaan listrik dan air bersih; j. mengkoordinasi pelaksanaan konservasi energi; k. menyusun dan memutakhirkan peta jaringan listrik, air bersih, air limbah domestik dan instalasi hidran i. menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan pemeliharaan jaringan listrik, air bersih, air limbah, dan hidran; dan l. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Seksi dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan Subdirektorat.

(5) Rincian tugas dan fungsi Seksi Gedung, Perumahan dan Lahan: a. menyusun program kerja Seksi; b. menghimpun, mengolah, dan menganalisis usulan pengadaan dan pemeliharaan bangunan gedung, perumahan dan lahan; c. menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan bangunan gedung, perumahan dan lahan; d. menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang pemeliharaan bangunan gedung, perumahan dan lahan; e. melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung permanen dan semi permanen, perumahan dan lahan termasuk lahan perparkiran; f. melaksanakan penyediaan sarana publikasi lingkungan kampus; g. melaksanakan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan bangunan gedung, perumahan dan lahan; h. melaksanakan administrasi rumah dinas Universitas; i. menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan bangunan gedung, perumahan dan lahan;

8

j. k. l.

menyusun dan memutakhirkan peta bangunan gedung, perumahan dan lahan termasuk lahan perparkiran; melakukan optimalisasi pemanfaatan ruang-ruang kuliah dan ruang-ruang pertemuan; dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja Seksi dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan Subdirektorat.

(6) Rincian tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP): a. menyusun program kerja tahunan ULP; b. menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP; c. menyusun standarisasi mutu barang/jasa; d. menyusun standarisasi harga barang/jasa; e. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/PA/KPA; f. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement); g. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK/PA/KPA; h. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP; i. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah; j. melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan; k. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa; l. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan; m. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; n. menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran Iainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP; dan o. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Seksi dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan Subdirektorat. (7) Rincian tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik: a. menyusun program kerja tahunan Unit; b. menyusun ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; c. menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Unit LPSE; d. memfasilitasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan rencana umum pengadaan; e. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan; f. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan barang/jasa secara elektronik; g. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; h. mengelola SPSE dan infrastrukturnya; 9

i. j. k. l.

melayani unit kerja/lembaga dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; melaksanakan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE; dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja Seksi dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan Subdirektorat.

(8) Rincian tugas dan fungsi Seksi Persediaan dan Distribusi: a. menyusun program kerja tahunan Seksi; b. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data distribusi barang; c. mengelola dokumen distribusi barang; d. menyelenggarakan penyimpanan barang hasil pengadaan, sumbangan, dan hibah dan mendistribusikan barang ke unit pengguna; e. menyusun pedoman distribusi barang; f. melakukan pembuatan format dokumen distribusi barang; g. melakukan penatausahaan barang persediaan; h. menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan persediaan dan distribusi barang; dan i. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Seksi dan membantu mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Subdirektorat. (9) Rincian tugas dan fungsi Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja: a. menyusun program kerja tahunan Seksi; b. menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; c. memantau dan meningkatkan standar keselamatan lingkungan kerja; d. mendorong penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja; e. melakukan identifikasi potensi bahaya dan mengembangkan cara-cara pencegahannya; f. mengkoordinir pengelolaan limbah laboratorium dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3); g. mengembangkan sarana bagi sivitas akademika yang menyandang difabel; h. mengelola layanan sepeda kampus dan layanan transportasi internal kampus; i. melakukan upaya untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan bencana; j. menjaga dan memastikan kesiagaan masyarakat kampus terhadap kecelakaan dan bencana; k. melakukan koordinasi untuk terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Universitas; l. menyusun secara rutin laporan mingguan dan bulanan tentang keadaan keselamatan dan kesehatan kerja dan saran-saran untuk peningkatannya; m. menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja; dan n. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Seksi dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan Subdirektorat.

10

(10) Rincian tugas dan fungsi Seksi Ketertiban Lingkungan dan Pengelolaan Parkir: a. menyusun program kerja tahunan Seksi; b. menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang ketertiban lingkungan dan pengelolaan parkir; c. mengatur ketertiban lingkungan dan mengelola pemberdayaan pelaku usaha kecil atau PKL; d. merencanakan dan mengelola manajemen lalulintas kampus; e. mengelola penerapan Kartu Identitas Kendaraan (KIK); f. mengatur dan menjaga fasilitas ketertiban arus lalu lintas kendaraan dalam kampus; g. mengatur parkir kendaraan di lingkungan kampus; h. mengatur hubungan kerjasama dengan masyarakat sekitar kampus dalam rangka ketertiban lingkungan dan pengelolaan parkir; i. menyimpan dan memelihara dokumen yang berhubungan dengan ketertiban lingkungan dan pengelolaan parkir; j. menyusun laporan pelaksanaan program kerja Seksi dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan Subdirektorat. BAB V STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT Pasal 8 Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 272/P/SK/HT/2009 tentang Kedudukan dan Rincian Tugas Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 April 2011 Rektor, ttd Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

11

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR : 138/P/SK/HT/2011 TANGGAL : 1 April 2011 TENTANG : KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN ASET UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN ASET DIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN ASET SEKRETARIS

SUB DIREKTORAT SARANA

SUB DIREKTORAT PRASARANA

SUB DIREKTORAT LOGISTIK

SUB DIREKTORAT K3, KETERTIBAN LINGKUNGAN, DAN PENGELOLAAN PARKIR

SEKSI PERGUDANGAN DAN PERBAIKAN BARANG

SEKSI JALAN, PERTAMANAN DAN PERSAMPAHAN

UNIT LAYANAN PENGADAAN

SEKSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SEKSI INSTALASI LISTRIK DAN AIR

UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

SEKSI KETERTIBAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN PARKIR

SEKSI GEDUNG, PERUMAAHAN, DAN LAHAN

SEKSI PERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI

SEKSI INVENTARISASI, PENDAYAGUNAAN, DAN PENGHAPUSAN

Rektor, ttd

12

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.