2011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR Gedung E Lt.5, Kompleks Kemdiknas, Senayan, Jakarta 10270 Telepon : (021) 5725610, 5725611, 5725612, 5725613, Fax. 5725606, 5725608 Laman: www.dikdas.kemdiknas.go.id SURAT EDARAN Nomor : 2015/C/KU/2011

Hal

:

Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2011.

Kepada Yth. 1. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar; 2. Kepala Sub Direktorat / Kepala Bagian di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar; 3. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar; dan 4. Pengelola Anggaran di Lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011 dan dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban serta tanggung jawab penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2011 serta memperkuat Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar yang merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010 - 2014, maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, dengan pokok-pokok sebagai berikut : A. UMUM 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 merupakan pedoman bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan di pusat dan sebagai acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan di daerah. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011 merupakan pedoman koordinasi dan pengendalian program di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dalam menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010. 3. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. 6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit-unit kerja/satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran Ditjen Pendidikan Dasar guna :

a. b. c. d. e.

menjaga dan mengamankan anggaran Ditjen Pendidikan Dasar; menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat; meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud; meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Surat Edaran ini bertujuan :

a. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu untuk menjamin kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, yaitu untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. Efisiensi dan efektivitas dari operasional Satuan Kerja, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya dalam rangka melindungi organisasi dan resiko kerugian;

d. Meningkatkan efektifitas budaya resiko (risk culture) pada Satuan Kerja secara menyeluruh, yaitu untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di masing-masing satuan kerja secara berkesinambungan. C. PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Program dan kegiatan di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Ditjen Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2011, yaitu : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; b. Program Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD; c. Program Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP; d. Program Peningkatan akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB; dan e. Program Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar.

2. Rincian lebih lanjut program dan kegiatan Ditjen Pendidikan Dasar tercantum dalam DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2011 di masing-masing Satuan Kerja Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. D. SASARAN DAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN 1. Sasaran program dan kegiatan Ditjen Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2011 meliputi: a. b. c. d. e. f. g.

Pemerintah Daerah; Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; Peserta didik atau warga belajar; Komite Sekolah; Organisasi peserta didik; dan Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, kesenian, kebudayaan, dan/atau keagamaan.

2. Target yang hendak dicapai dalam penggunaan anggaran program dan kegiatan Ditjen Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2011 adalah : a. b. c. d. e.

meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

E. PERSYARATAN PENERIMAAN PROGRAM/KEGIATAN

1. Persyaratan umum bagi penerima Program/Kegiatan Ditjen Pendidikan Dasar yaitu sanggup melaksanakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance).

2. Persyaratan khusus bagi penerima Program/Kegiatan Ditjen Pendidikan Dasar diatur lebih lanjut dalam Panduan, Jadwal Kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan pelaksanaan penggunaan anggaran Program/Kegiatan Ditjen Pendidikan Dasar yang merupakan operasionalisasi dari Petunjuk Pelaksanaan ini yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Unit Organisasi Ditjen Pendidikan Dasar sesuai tugas pokok dan fungsinya. F. PENGAJUAN DAN PENYALURAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN 1. Calon penerima Anggaran Program/Kegiatan mengajukan rancangan program/kegiatan dan/atau proposal serta data pendukung yang diatur sesuai dengan jenis bantuan pada Satuan Kerja terkait. 2. Berdasarkan ketentuan pada butir 1, Satuan Kerja terkait menyeleksi dan menetapkan penerima Anggaran Program/Kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan pejabat eselon 2 terkait yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. 3. Berdasarkan Surat Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada butir 2, Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat perjanjian pemberian Anggaran Program/Kegiatan dengan pihak penerima Anggaran Program/Kegiatan. 4. Anggaran Program/Kegiatan disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Penyaluran Anggaran Program/Kegiatan disampaikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak ke rekening penerima Anggaran Program/Kegiatan. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan dan penyaluran Anggaran Program/Kegiatan akan ditetapkan dalam Panduan, Jadwal Kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan

pelaksanaan penggunaan Anggaran Program/Kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari Petunjuk Pelaksanaan ini yang ditetapkan oleh Sekretaris atau Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar sesuai tugas pokok dan fungsinya. G. PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN I. Ketentuan Umum 1. Anggaran Program/Kegiatan harus digunakan sesuai dengan sasaran dan target kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2011 di masing-masing Satuan Kerja Unit Organisasi Ditjen Pendidikan Dasar. 2. Pembelanjaan dilakukan dengan mekanisme pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. II. Perbendaharaan 1. Setiap pimpinan satker agar meningkatkan kemampuan para Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk memahami peraturan dan perundang-undangan khususnya bidang keuangan serta bagi setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum memiliki sertifikat barang dan jasa diwajibkan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan sertifikat tahun 2011. 2. Setiap Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPKK) wajib menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan perencanaan kas untuk disampaikan kepada Bagian Keuangan, Setditjen Pendidikan Dasar, yang meliputi : 1). Perencanaan Kas Bulanan : a. Perkiraan Penarikan Dana/Perkiraan Penyetoran Dana Bulanan merupakan perkiraan dalam satu tahun anggaran yang dirinci dalam dua belas bulan; b. Disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengesahan DIPA; c. Jika ada perubahan, pemutakhiran disampaikan setiap bulan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum bulan perkiraan. 2). Perencanaan Kas Mingguan : a. Perkiraan Penarikan Dana/Perkiraan Penyetoran Dana Mingguan merupakan perkiraan dalam satu bulan yang dirinci dalam 4 (empat) periode atau minggu; b. Disusun tiap dua bulan dan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum minggu pertama perkiraan; c. Jika ada perubahan, pemutakhiran disampaikan setiap bulan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum minggu pertama perkiraan; d. Perkiraan mingguan tidak menjadi batas maksimal penarikan dana satker, tetapi jumlah perkiraan mingguan dalam satu bulan harus sama dengan Perkiraan Penarikan Dana Bulanan. III. Implementasi Aplikasi 1. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan uji coba implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Keuangan yang biasa dikenal dengan nama ”Aplikasi SPP Online”. Pada tahun 2011, dilakukan penyesuaian dan pengembangan fitur yang kemudian dinamai ”Sistem Pengendalian Internal (SPIN) Keuangan”. Aplikasi SPIN Keuangan terdiri dari modul-modul sebagai berikut: a. Modul Pengendalian Permohonan, Persetujuan dan Pengesahan SPP

b. Modul Pengendalian Revisi Anggaran c. Modul Pembukuan dan LPJ Bendahara d. Modul Agenda Pelaksanaan Kegiatan e. Modul Pengendalian Perjalanan Dinas (dalam pengembangan) f. Modul Pengendalian Pajak (dalam pengembangan) 2. Akses terhadap aplikasi ini secara khusus diberikan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai dengan peran/tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam administrasi keuangan. 3. SOP sebagai pendamping dan petunjuk pelaksanaan SPIN Keuangan akan disosialisasikan bersamaan Aplikasi SPIN Keuangan 2011, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kegagalan pelaksanaan SOP akan mengurangi manfaat dan output Sistem Pengendalian Internal (SPIN) Keuangan. IV. Pengelolaan Revisi Anggaran 1. Setiap usulan perubahan/revisi DIPA maupun RKAKL harus diketahui kepala kantor dan ditandatangani oleh PPK Kegiatan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar melalui Bagian Keuangan untuk perubahan RKAKL dan Bagian Perencanaan dan Penganggaran untuk perubahan DIPA. 2. Pelaksanaan revisi anggaran harus didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dituangkan dalam surat permohonan revisi. 3. Setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, atas perubahan anggaran tersebut wajib dilaporkan kepada petugas revisi untuk dilakukan perubahan anggaran pada database. 4. Pelaksanaan revisi anggaran harus memperhatikan kondisi realisasi anggaran yang telah terekam dalam aplikasi SPIN Keuangan, dan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia untuk menghindari inkonsistensi data yang timbul sebagaimana tahun sebelumnya. 5. Pelaksanaan revisi anggaran harus menggunakan prinsip perencanaan yang baik sehingga tidak berubah-ubah. Setelah suatu permohonan revisi disetujui dan disahkan, tidak bisa diubah lagi kecuali dengan mengajukan permohonan revisi berikutnya. 6. Apabila BPP/operator BPP terkait memiliki kendala dalam penggunaan modul pengendalian revisi, maka BPP dapat meminta asistensi dari tim helpdesk SPIN melalui Voip Telepon Nomor 000 Bagian Keuangan Setditjen Pendidikan Dasar. 7. Dalam kasus kebutuhan revisi yang mendesak/jangka waktu yang ketat, para pejabat kegiatan dapat meminta asistensi prioritas dari tim ”helpdesk” tetapi tetap harus mengikuti urutan prosedur dan kronologi yang benar. 8. Revisi anggaran yang mengubah jadwal harus disertai dengan pemutakhiran agenda pelaksanaan kegiatan dimaksud. V. Pengelolaan Perjalanan Dinas 1. Dalam rangka perbaikan pengelolaan perjalanan dinas, maka setiap satker agar menyusun agenda pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dinas dengan merinci nama acara, tanggal, lokasi serta peserta, panitia maupun narasumber yang diundang. 2. Para pelaksana kegiatan agar memasukan data agenda kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut ke aplikasi SPIN Keuangan serta data pertanggungjawaban perjalanan dinas khususnya untuk SPP LS/GU yang membayar perjalanan dinas.

VI. Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan 1. Sesuai reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, maka masing-masing satker agar melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan, Setditjen Pendidikan Dasar untuk konsolidasi saldo awal Neraca tahun anggaran 2011. 2. Masing-masing satker supaya memperhatikan konsistensi data di SAK dan SIMAKBMN baik berkaitan dengan saldo awal maupun dalam transaksi berjalan tahun anggaran 2011. 3. Pimpinan/Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab secara administrasi, fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan bidangnya. 4. Setiap penggunaan Anggaran Program/Kegiatan harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku. 5. Setiap penggunaan Anggaran Program/Kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung alat-alat bukti yang sah. 6. Aset fisik yang dihasilkan dari penggunaan Anggaran Program/Kegiatan harus dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Jadwal penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan sesuai dengan panduan pelaksanaan masing-masing jenis program/ kegaitan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Penyimpangan terhadap penggunaan Anggaran Program/Kegiatan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. H. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN 1. Koordinasi dan Pengendalian pelaksanaan program/kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja. 2. Pimpinan Satuan Kerja melakukan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan di tingkat satuan kerjanya. 3. Koordinasi dan Pengendalian program/kegiatan dilakukan pada tahap persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan program/kegiatan. 4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, Pimpinan Satuan Kerja terkait melakukan pembinaan pelaksanaan untuk menjamin penyelenggaraan yang efisien dan efektif dalam mencapai rencana dan sasaran program Ditjen Pendidikan Dasar. 5. Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 meliputi penyusunan dan penetapan Panduan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain aturan/acuan yang memuat tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknik, termasuk monitoring dan evaluasi yang merupakan operasionalisasi dari Petunjuk Pelaksanaan ini. 6. Pelaksanaan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dimaksudkan untuk menyebarluaskan rencana, program, dan panduan pelaksanaan program/kegiatan Ditjen Pendidikan Dasar serta dilakukan melalui koordinasi masing-masing pimpinan/kepala satuan kerja. 7. Pelaksanaan bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan pendampingan teknis pelaksanaan program/kegiatan, dapat berupa bantuan tenaga teknis, pelatihan, asistensi, dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi masing-masing pimpinan/kepala satuan kerja. 8. Pelaksanaan pengawasan teknis dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, serta dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dan pengendalian masing-masing pimpinan/kepala satuan kerja. 9. Pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau penyelenggaraan program/kegiatan dan melakukan evaluasi keseluruhan program

terhadap rencana sasaran yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta dilakukan secara terpadu oleh masingmasing pimpinan/kepala satuan kerja. 10. Menyampaikan laporan perkembangan/kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Atasan dan Atasan Langsung secara periodik sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. I.

LAIN-LAIN 1. Para pengelola administrasi keuangan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan pengelolaan perpajakan di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dikendalikan melalui aplikasi SPIN Keuangan. 2. Melaksanakan dokumentasi dan pengarsipan transaksi, bukti dan kejadian pendukung lainnya menurut ketentuan yang ditetapkan dalam SOP. 3. Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing BP, BPP dan PPKK harus berkoordinasi dengan atasan pejabat struktural yang bersangkutan. 4. Dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyerapan dana Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial TA 2011, khusus kegiatankegiatan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

Beasiswa Siswa Miskin SD (023.03.06.2004.25) Beasiswa Siswa Miskin SMP (023.03.06.2001.02) Tunjangan Profesi Guru (023.08.10.2024.55) Tunjangan Fungsional Guru Non PNS (023.08.10.2024.54) Tunjangan Khusus kepada Guru PNS dan Non PNS (023.08.10.2024.54) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (023.08.10.2004.54)

agar melaporkan setiap bulan ke Bagian Keuangan serta Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Setditjen Pendidikan Dasar yang meliputi realisasi bulan lalu, rencana realisasi bulan berjalan, kendala dan tindak lanjutnya.

5.

Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Standar Operasional dan Prosedur Pengeluaran Kas Melalui KPPN (Penerbitan SPP), dan Standar Operasional dan Prosedur Pengeluaran Kas Melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (Uang Persedian/LS-Bendahara) sebagaimana Lampiran I s/d Lampiran III Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 22 Juli 2011 Plt. Direktur Jenderal,

ttd Prof. Suyanto, Ph.D. NIP. 19530302 197703 1 001 Tembusan: 1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan) 2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas 3. Inspektur Jenderal Kemdiknas 4. Kepala Biro Keuangan, Setjen Kemdiknas