2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 5/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON (V)

JAKARTA SELASA, 31 MEI 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 5/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 33 dan 34] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1) Feri Amsari 2) Danang Widoyoko ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon (V) Selasa, 31 Mei 2011 Pukul 10.07 – 10.48 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud MD Achmad Sodiki Harjono Maria Farida Indrati Muhammad Alim M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum dari Pemohon: 1) Alvon Kurnia Palma 2) Donal Fariz 3) Rizki Zulkarnain B. Pemerintah: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Suarsono Heni Rosana Carolita Sru Astuti Radita Aji Eric Adityansyah

(Jaksa Pengacara Negara dari Kejagung) (Jaksa Pengacara Negara dari Kejagung) (Jaksa Pengacara Negara dari Kejagung) (Jaksa Pengacara Negara dari Kejagung) (Kementerian Hukum dan HAM) (Kementerian Hukum dan HAM)

C. Ahli dari Pemohon: Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan Ahli, keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan Pemohon perkenalkan diri dulu. 2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Baik, terima kasih Hakim…, Majelis Hakim Konstitusi. Pada saat ini kita terdiri dari 3 orang. Pertama, saya Alvon Kurnia Palma dan kemudian (…) 3. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ Saya Donal Fariz. 4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKI ZULKARNAIN Saya Rizki Zulkarnain. 5. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan Pemerintah. 6. PEMERINTAH: SUARSONO Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Yang sebelah…, kita mulai dari sebelah kanan kami, yaitu dari Kementrian Hukum dan HAM, Saudara Eric Adityansyah, yang sebelahnya Saudara Radita Aji. Kemudian dari Kejaksaan Agung saya sendiri, Suarsono. Kemudian sebelah kiri Saudari Heni Rosana, kemudian sebelah kirinya Saudari Sru Astuti, dan yang terakhir Saudara Carolita. Terima kasih.

1

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Hari ini kita akan mendengarkan Ahli yang kemarin tertunda, yaitu Dr. Todung Mulya Lubis yang diajukan oleh Pemohon. Nah, untuk itu Pak Todung Mulya Lubis harap maju untuk mengambil sumpah. Pak Fadlil. 8. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. 9. AHLI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. 10. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih. 11. KETUA: MOH. MAHFUD MD Langsung ke podium, Bapak. Saudara Ahli, Saudara diminta menjelaskan kepada Majelis ini mengenai bagaimana sebenarnya posisi konstitusional dari jabatan Pimpinan KPK. Maksudnya posisi konstitusional di undang-undang itu ada 2 ketentuan yang nampaknya tidak sinkron, sehingga yang satu mengatakan, “Ini untuk 4 tahun,” yang satu mengatakan, “Melanjutkan sampai habis.” Yang kedua-duanya itu ada alasan-alasan yang bisa dirujuk pada undang-undang yang sama. Menurut Saudara, mana yang lebih tepat dan yang lebih sesuai dengan konstitusi, itu yang mana, dan sesuai dengan kemanfaatan hukum, serta keadilan tentu saja bagi setiap pejabat publik dan masyarakat yang akan mengambil manfaat dari jabatan publik itu? Silakan. 12. AHLI DARI PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Kami Muliakan. Isu masa jabatan Pimpinan KPK sudah menjadi isu yang cukup lama diperdebatkan. Dan dalam konteks ini memang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK, bisa saja menimbulkan penafsiran yang tidak sama satu dengan

2

yang lain. Mungkin karena memang tidak diantisipasi ketika proses pembuatan undang-undang ini dilakukan dan kita terkejut ketika ada kekosongan atau vacuum Pimpinan KPK pasca-Antashari Azhar yang kosong untuk beberapa waktu dan kemudian digantikan oleh Saudara Busyro Muqoddas. Yang ketika menggantikan posisi sebagai Pimpinan KPK, masa jabatannya tinggal 1 tahun lagi kalau hanya melihat penafsiran yang kelihatannya diakui atau diterapkan selama ini. Nah, pertanyaannya memang adalah apakah masa jabatan itu 4 tahun dijabat secara kolektif oleh Pimpinan KPK atau 4 tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pimipinan KPK? Jadi, ini isu yang kami juga perdebatkan beberapa kali dalam beberapa pertemuan. Sebab apabila masa jabatan ini dianggap sebagai satu paket bersama pimpinan yang lain, maka mau tidak mau Pimpinan KPK yang baru diangkat pada tahun 2010, ini akan berakhir masa jabatannya pada akhir tahun 2011 bersama-sama dengan Pimpinan KPK yang lain. Nah, kami berpendapat bahwa Pimpinan KPK yang baru dipilih yang tidak bersama-sama dalam satu paket, itu akan tetap menjabat selama 4 tahun, sejak dia dipilih sebagai Pimpinan KPK. Ada beberapa alasan yang ingin kami kemukakan, Majelis Hakim Yang Kami Muliakan. Kalau melakukan penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kami tidak melihat ada ketentuan bahwa seluruh Pimpinan KPK harus dipilih pada saat bersamaan dan berakhir pada saat yang bersamaan pula. Ini bacaan kami. Jadi tidak ada ketentuan seluruh Pimpinan KPK harus menjabat selama 1 gelombang masa bakti yang sama. Kalau kita membaca Pasal 21…, ini saya kutipkan Pasal 21 di sini…, karena Pimpinan KPK itu terdiri dari 5 Anggota Pimpinan KPK atau Komisioner KPK. Dan kalau ini dikaitkan dengan Pasal 34, Pimpinan KPK itu memegang masa jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, dalam penafsiran kami membaca 2 pasal ini, Pimpinan KPK itu jelas terdiri dari 5 Anggota KPK yang memegang masa jabatan selama 4 tahun. Jadi masing-masing dari kelima Pimpinan KPK tersebut, pemangku jabatan selama 4 tahun. Nah, jadi tidak dalam 1 paket bersama dengan pimpinan yang lain yang pada waktu sebelumnya dipilih. Ini yang mungkin dulu tidak diantisipasi karena kita beranggapan mungkin Pimpinan KPK itu akan survive selamanya, dan dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan KPK, kita agak gelagapan. Dan walaupun undangundang memberikan jalan untuk mengisi Pimpinan KPK yang lowong ini karena dalam Pasal 33 dikatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan KPK, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan kalau ini sekali lagi dikaitkan dengan Pasal 34, Pimpinan KPK yang diusulkan dan akan menjabat ini, tetap akan memegang jabatan selama 4 tahun.

3

Kami tidak melihat bahwa dalam Undang-Undang KPK kita mengenal apa yang disebut sebagai pergantian antar waktu. Ini tidak dikenal dalam Undang-Undang KPK, sehingga penafsiran kami tetap pada kesimpulan bahwa walaupun dipilih di tengah masa jabatan, tidak dalam 1 paket, penafsirannya adalah bahwa dia tetap menjalankan satu masa jabatan penuh. Artinya, dia menjalankan masa jabatan selama 4 tahun. Nah, memang ketidaktegasan undang-undang ini menimbulkan problematik ya, tapi kami melihat bahwa di sinilah kita dihadapkan pada satu tantangan untuk membuat satu penafsiran, apakah memang penafsiran yang tradisional yang diperlakukan selama ini valid atau tidak valid. Nah, dalam hal ini, Yang Mulia, saya ingin juga melihat dari apa yang tadi dikatakan oleh Ketua Majelis dalam konteks asas manfaat ya. Karena undang-undang tidak meaningful, tidak bermakna kalau dia tidak punya manfaat. Dari segi kontinuitas, kesinambungan kerja lembaga, akan lebih baik apabila pimpinan satu lembaga yang penting dan strategis seperti KPK tidak baru semua. Hal ini akan menciptakan kesinambungan kerja lembaga dari masa ke masa. Jadi dari segi kesinambungan, pilihan ini akan sangat bermanfaat. Dari segi efektivitas kerja individu pimpinan KPK, yang baru diangkat pada akhir tahun 2010, pilihan ini juga akan jauh lebih baik. Sebab bila ia harus ikut berakhir pada tahun 2011, hal ini sangat tidak efektif disebabkan oleh singkatnya masa jabatan, sehingga tidak akan banyak manfaatnya bagi publik, bagi pemberantasan korupsi, bagi pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, bahkan keseluruhan proses seleksi hingga pengangkatannya sendiri saja sudah hampir sama dengan separuh dari masa jabatan tersisa. Dari segi cost, dari segi biaya yang dikeluarkan dan dari segi waktu, jelas ini merupakan satu waste, suatu pengeluaran yang tidak bisa dijustifikasi. Dari segi independensi KPK, pilihan ini juga akan lebih bermanfaat ke depan, sebab dengan melihat pengalaman di beberapa negara yang lain, pemilihan yang sifatnya staggered yang tidak sekaligus satu paket, itu sudah dijadikan sebagai rujukan di mana-mana. Kalau di Amerika, di Mahkamah Agung memang tidak pernah ada pergantian yang kolektif sekaligus. Di Indonesia juga saya kira kita dihadapkan pada hal yang sama, BPK juga pergantiannya juga tidak sekaligus. Nah, ini demi untuk menjaga efektivitas, kontinuitas, dan sekaligus independensi pimpinan tersebut. Dan ini mungkin penafsiran yang ingin kami bangun sebagai jalan keluar untuk menjamin tidak ada pimpinan KPK yang sekaligus sama diangkat oleh satu dewan atau satu presiden dan inilah yang mungkin memperkuat institusi KPK itu ke depan. Jadi, sistim staggered ini juga mulai dianut oleh banyak pihak, termasuk juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Sebagai

4

informasi kepada Yang Mulia, kami juga bisa sampaikan bahwa di yayasan Tifa, satu LSM di Indonesia yang dibentuk beberapa tahun yang lalu, kita juga sudah melakukan pendekatan staggered system semacam ini, sehingga ketika dewan pimpinan dari yayasan Tifa ini harus mengalami penggantian, dia tidak mengalami penggantian secara sekaligus. Di Cetro, kita juga melakukan hal yang sama. Jadi ini satu tren, satu penafsiran yang memang dilakukan untuk menjamin kontinuitas itu. Nah, inilah kepastian hukum yang kami coba jaga, di samping…, apa…, kontinuitas tadi, yang menurut hemat kami dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan pimpinan KPK yang dipilih pun, berhak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kesempatan yang sama. Sekali lagi, ini penafsiran yang mungkin belum sepenuhnya diterima di komunitas masyarakat hukum. Tapi kami melihat dalam perspektif tata negara di Indonesia merupakan satu tantangan dan ini juga kita bisa merujuk pada pengalaman di negara lain. Mungkin ini keterangan pendek kami, Yang Mulia. Terima kasih. 13. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, silakan duduk Pak Todung. Saya persilakan kepada Pemohon dulu, kalau mau mendalami atau cukup? Cukup ya, ada? Ada? 14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA (suara tidak terdengar jelas) 15. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Pemerintah? 16. PEMERINTAH: SUARSONO Cukup, Pak. 17. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pemerintah juga cukup. Hakim? Pak Alim mau tanya, silakan Pak Alim. 18. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Saudara Ahli.

5

Ini perbandingan saya sampaikan kepada Ahli. Di Mahkamah Konstitusi, sampai hari ini kan tiga tahun itu masa Ketua. Tapi ketentuannya untuk ketua itu dan wakil ketua dipilih oleh dan dari antara mereka sendiri. Karena itu ketika pada Agustus kemarin 2008, kan sebagian daripada yang pertama sudah mundur dan diganti yang baru, lalu tidak cukup. Baru dua tahun masa jabatannya ketua waktu itu, sudah dipilih lagi karena yang memilih di antara kita. Tapi kalau KPK kan yang memilih itu adalah DPR, yang membuat undang-undang ini adalah DPR, mengatakan bahwa dia punya hak itu selama 4 tahun. Bagaimana menurut Ahli? Ini kan DPR yang memilih dia dan dia juga yang membuat undang-undang ini yang menet…, menentukan empat tahun dan sesudahnya bisa dipilih lagi empat tahun. Yang pilih lagi kan DPR lagi. Terima kasih Saudara (…) 19. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, Pak Todung. 20. AHLI DARI PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS Terima kasih, Yang Mulia. Memang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, pemilihan Ketua KPK itu dilakukan oleh DPR dalam hal ini. Nah, memang pertanyaan logisnya adalah apakah DPR akan mau merubah penafsirannya terhadap metode mekanisme pemilihan pimpinan KPK, termasuk dalam hal kaitannya dengan masa jabatan KPK ini. Ya, ini pertanyaan yang sangat valid dan sekali lagi karena memang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini tidak cukup eksplisit pengaturannya Yang Mulia, makanya kami mencoba membuat penafsiran dan penafsiran yang didasarkan atas asas manfaat untuk kegunaan dan untuk apa…, maksimalisasi ya, impact dari keberatan pimpinan KPK. Nah, kami tidak melihat juga ada pertentangan dengan…, apa namanya…, Undang-Undang KPK itu sendiri maupun UndangUndang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1). Oleh sebab itu, memang ruang untuk menafsirkan itu dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal Undang-Undang Dasar 1945 ya, sebagai the guardian of the constitution. Dan menurut kami kalau hanya melihat dari segi manfaat dalam konteks efektifitas, kontinuitas, dan independency, ada logika dan dasar hukum konstitusional untuk…, untuk menafsirkan seperti itu. Jadi ya saya memahami pertanyaan Bapak Hakim, tapi ya ini memang tantangan atau ruang penafsiran yang ya kita sedang coba geluti dan jelajahi ya, sejauh mana itu, mungkin, atau feasible. Dan saya kembalikan kepada Majelis untuk ini. Terima kasih.

6

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Pak Hakim Akil Mochtar. 22. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Saudara Ahli, ya. Yang diuji ini adalah Pasal 33 dan 34. Ya, itu dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), “Yang berkenaan dengan perlakuan atau jaminan ataupun perlindungan yang adil bagi setiap warga negara di hadapan hukum.” Persoalannya adalah di dalam Pasal 33 itu mengatur tentang prosedur penggantian pimpinan komisi dalam keadaan yang tidak biasa. Artinya, kalau kita melihat seseorang yang…, Pasal 32 maksud saya, pimpinan itu berhenti karena meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, menjadi terdakwa ya karena melakukan tindak pidana kejahatan. Ini sudah ada Putusan MK (...) 23. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dibatalkan. 24. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Ya, konstitusional bersyarat berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari tiga bulan, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang ini, katakanlah case yang terjadi faktanya itu karena kita tafsir berdasarkan yang 32 ayat (1) angka 4, berhalangan tetap terus, ya. Atau dia…, waktu itu dia menjadi terpidana atau terdakwa, ayat (3)-nya. Nah, dalam keadaan yang seperti itu di tengah masa jabatan, maka berlaku Pasal 33 itu yang diuji, sedangkan Pasal 34 itu pimpinan komisi tentang memegang jabatan selama empat tahun. Artinya, itu untuk seluruh pimpinan komisi itu masa jabatannya adalah empat tahun. Lalu persoalannya, apakah anggota pengganti itu mengganti sisa masa jabatan atau pemilihan baru dianggap sebagai suatu pilihan baru yang berakhir masa jabatnya sesudah empat tahun? Kan ini yang menjadi perdebatannya. Kalau melihat itu, maka saya memo…, bagaimana pendapat Ahli, Pasal 33 ini tentang Kewajiban Presiden, itu mengajukan calon anggota pengganti, mengenai kata-kata calon anggota pengganti itu. Karena kalau mengajukan calon dua kali jumlah dalam keadaan yang normal, artinya berakhir masa jabatan secara keseluruhan, itu diatur dalam pasal-pasal lain. Nah, apa yang dimaksud atau apa yang dimaknai dari kata-kata di dalam Pasal 33 ayat (1) itu, “Mengajukan calon anggota pengganti?” Saya mohon penjelasan itu. Terima kasih.

7

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 26. AHLI DARI PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS Terima kasih, Yang Mulia. Nah, pemahaman kami mengenai makna calon anggota pengganti, apakah yang bersangkutan itu berhalangan tetap atau sudah menjadi terpidana dalam hal ini? Ya adalah menggantikan kekosongan Pimpinan KPK yang kita temukan. Nah Karena dia menggantikan yang baru…, menggantikan satu kekosongan ya dan dalam kaitannnya dengan Pasal 34 bahwa pimpinan komisi, apakah dia Ketua KPK, apakah dia Wakil Ketua KPK, memegang jabatan selama empat tahun. Nah, terhadap pengganti ini juga harus diberikan hak yang sama, menjabat selama empat tahun. Jadi bukan dalam konteks pergantian antar waktu seperti yang terjadi di DPR, melanjutkan sisa masa jabatan. Nah, ini memang satu terobosan penafsiran yang kita lihat justifikasinya dalam memberikan kemanfaatan yang optimal sesuai dengan asas manfaat yang juga memang mesti dipertimbangkan dalam penerapan hukum yang kita lakukan. Jadi, dalam konteks ini kami melihat ini sebagai suatu pendekatan yang lebih holistic, Yang Mulia, ya. Memang kalau hanya melihat Pasal 33 bisa saja kita terkecoh dengan interpretasi bahwa calon anggota pengganti adalah pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan. Tapi dalam konteks penafsiran yang lebih holistik ya, sistematik, kami melihat bahwa siapapun yang diangkat untuk mengisi sebuah kekosongan, dia mempunyai hak yang sama untuk melanjutkan, untuk menjalani satu masa jabatan, seperti yang ditulis dalam Pasal 34 yaitu selama empat tahun. Nah, ini terobosan penafsiran yang memang kami anggap memang merupakan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan karena itu kami memang menyerahkan semuanya kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis untuk hal ini. Terima kaasih. 27. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada lagi? Hakim Fadlil sekaligus dengan Pak Haryono, disambung. 28. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Ahli, saya menjadi tertarik dengan simpul Anda yang menyatakan bahwa karena tidak ada satu…, karena bukan satu paket kepemimpinan KPK hingga simpul Anda tidak ada PAW.

8

Soal yang kedua lalu dikaitkan dengan kekosongan…, fakta kekosongan kepemimpinan yang ditinggalkan oleh..., dalam kasus ini adalah Antasari. Memang soal penggantian atau dalam tanda…, atau dalam bahasa lainnya itu pengisian kekosongan, ini ada dua istilah yang masing-masing punya pengertian yang kalau dilihat dari perspektif bahasa berbeda. Penggantian itu ada yang diganti. Oleh karena itu, ada penafsiran bahwa pengertian frasa calon anggota pengganti itu diartikan, “Lalu siapa yang diganti?” “Antasari,” katakan begitu. Oleh karena itu, mengganti Antasari. Dalam pengertian yang demikian, maka ini bukan soal benar dan tidak benar sebenarnya karena ini menurut banyak orang yang bincang-bincang di TV maupun di mana saja, termasuk Ahli juga menyebutkan bahwa soal siapa yang dipilih itu sebenarnya soal…, atau soal periode pastinya adalah soal apa yang di Mahkamah Konstitusi disebut sebagai open legal policy dari pembentuk undang-undang. Nah, oleh karena ini merupakan open legal policy maka ukurannya bukan soal konstitusionalitas, tapi ukurannya adalah rasionalitas mana yang mem-back up pilihan itu yang…, yang paling kuat begitu. Nah, pertanyaan saya kepada Ahli adalah ketika ada frasa “calon anggota pengganti” lalu Ahli mengemukakan, “Ini bukan soal penggantian anggota, akan tetapi mengisi kepemimpinan yang kosong yang lalu oleh karena mengisi kepemimpinan yang kosong disimpulkan tidak ada…, apa namanya…, penggantian…, tidak ada penggantian antara waktu.” Lalu Ahli mendasarkan argumentasinya itu pada penafsiran sistematis, pada asas manfaat, dan pada asas kepastian hukum. Tinggal satu sebenarnya kalau menurut Radbruch dari sisi keadilannya terhadap bangsa ini dan juga terhadap Busyro katakan saja in casu kepada…, dalam soal ini, apa rasionalitasnya? Terima kasih. 29. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin pandangan Ahli ya persoalan masa jabatan. Ada masa jabatan yang satu kurun waktu tertentu, lalu by system kurun waktu itu ada maknanya. DPR, DPD, Presiden, by system ada maknanya, sehingga pemilihan berikutnya itu ditafsirkan sebagai memperbaharui mandat. Oleh karena jabatan-jabatan ini sifatnya adalah jabatan-jabatan karena kepercayaan karena yang bernilai perwakilan. Kalau saya katakan perrwakilan itu tidak hanya DPD dan DPR, presiden itu ada nilai keterwakilannya, sehingga habisnya masa jabatan itu dimaksudkan untuk memperbaharui mandat atas dasar keterwakilan. Kalau kita lihat di sini jabatan dari pimpinan KPK itu, itu sebetulnya tidak semacam jabatan itu, jabatan pimpinan KPK ini sebagai

9

jabatan fungsional sebetulnya. Saya katakan fungsional karena ada syarat khusus ya yang di jabatan keterwakilan itu tidak ada. So far rakyat itu memilih dia itu it is okay, itu jabatan keterwakilan. Sedangkan jabatan fungsional, itu bisa kita lihat pada Pasal 18-nya itu…, Pasal 29nya itu. Ada dikatakan di situ angka empatnya..., 19 angka 4. Berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurangnya dari 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Di sini jabatan profesional dan fungsional, fungsional dan fungsional. Apalagi di dalam pasal yang sama, itu angka 10-nya pada saat terpilih untuk…, untuk bisa menjadi persyaratan tidak menjalankan profesinya, tidak menjalankan profesinya. Persoalannya adalah lalu kalau dikaitkan dengan persoalan…, sebetulnya pembuat undang-undang ini say nothing mengenai ini, lalu disebut sebagai kevakuman hukum tadi, ya kan? Lalu kita bicara tentang persoalan dalam posisi kevakuman begini ini, pendapat Ahli bagaimana kevakuman ini menjadi persoalan konstitusi? Kevakuman ini menjadi persoalan konstitusi, itu kaitannya nanti dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. 30. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Ahli silakan dijawab sekaligus dua-duanya. 31. AHLI DARI PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS Terima kasih, Yang Mulia. Tadi ada pertanyaan yang menarik karena memang seperti saya dikemukakan tadi bahwa frasa calon anggota pengganti bisa menimbulkan satu penafsiran yang tidak sepenuhnya pas dalam beberapa hal. Dan saya tadi mencoba menggunakan atau mengambil kata holistic ya untuk menggabungkan semua pendekatan-pendekatan yang tadi saya kemukakan, apakah itu pendekatan atau penafsiran sistematis ya, manfaat, maupun kepastian hukum untuk melihat ini dalam satu konteks yang lebih utuh bahwa penggantian untuk satu masa jabatan yang kebetulan vacuum, itu kalau dikaitkan dengan Pasal 34 tentang Masa Jabatan dan dikaitkan juga dengan kemanfaatan, ini bisa memberi justifikasi untuk penggantian yang bukan melanjutkan sisa masa jabatan yang tersisa, tapi juga melaksanakan satu masa jabatan secara full misalnya. Nah, apa kaitannya dengan open legal policy? Asas keadilan seperti Pasal 28D ayat (1) yang juga diberikan sebagai hak konstitusional kepada setiap warga negara. Nah, apakah ini bisa jadi semacam rasionalitas. Saya menjawab bisa, tapi juga saya ingin menambahkan beberapa hal, Yang Mulia. Bahwa memang ini satu hal yang baru ya, untuk proses pergantian semacam ini. Nah, kalau tadi saya menggunakan pendekatan staggered untuk penggantian yang terjadi

10

pada berbagai komisi-komisi atau lembaga-lembaga. Nah, saya kira ini didasarkan atas bacaan dan kekhawatiran bahwa mungkin dulu tidak pernah terbayangkan ketika sebuah pimpinan komisi seperti KPK atau Komisi Yudisial yang diasumsikan, ditafsirkan, dipilih secara kolektif kemudian diganti secara kolektif. Nah, ini kontinuitasnya akan seperti apa begitu? Ketika tiba-tiba pimpinan yang baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pimpinan yang sudah digantikan itu berbeda filosofinya, berbeda pendekatannya, berbeda paradigmanya. Nah, karena itu pendekatan staggered yang tidak mengganti sekaligus, itu memberikan kontinuitas untuk kelangsungan. Dalam hal ini pemberantasan korupsi yang menjadi agenda utama pemerintah dan KPK. Nah, inilah rasionalitas lain yang ingin saya tawarkan sebagai bagian dari suatu…, apa…, open legal policy yang terjadi. Karena saya tidak bisa membayangkan nasib lembaga seperti KPK kalau tiba-tiba lima anggota yang dipilih itu paradigmanya tidak sama sama sekali. Jadi, justifikasi untuk memilih pendekatan yang staggered itu adalah untuk mencoba menghubungkan benang merah pemberantasan korupsi dari satu periode ke periode yang lain. Nah, ini rasionalitas yang kita coba kembangkan dengan melihat pengalaman di tempat-tempat lain. Nah saya berterima kasih kepada Hakim MK, Bapak Harjono yang mencoba membuat distingsi antara keterwakilan dan fungsi…, keterwakilan dan fungsional. Karena memang agak tidak pas membandingkan jabatan presiden dengan jabatan Pimpinan KPK, misalnya. Yang…, dua hal yang saya kasih tidak apple to apple kalau mau dibandingkan. Jadi, jabatan fungsional semacam ini memang bukan jabatan yang didasarkan pada satu…, apa ya…, satu dasar keterwakilan itu sendiri, sehingga atas dasar itu justified. Dia menjalankan masa jabatannya secara penuh ya, secara utuh ya, tidak dalam konteks seperti bagaimana ketika presiden mangkat atau berhalangan tetap dan dia diganti oleh wakil presiden dan itu harus melanjutkan sisa masa jabatannya. Walaupun, Yang Mulia, Hakim MK Bapak Harjono, rasional atau logika dari kontinuitas masa jabatan ini juga kita bisa temukan pada…, katakanlah kalau di Amerika DPD atau kongres ya, yang juga tidak pernah dipilih sekaligus pada satu pemilihan karena di sana ada yang dikenal by election. By election ini kan pemilihan yang terjadi setelah dua tahun. Jadi, di sana masa jabatan empat tahun, nah, dalam dua tahun itu ada pemilihan yang dilakukan dan tidak semua anggota kongres dipilih pada waktu itu. Tidak semua juga anggota senat dipilih pada waktu itu. Jadi, ini ada fungsi keterwakilan di sini, tapi di sini saya kira dasar pikirannya juga adalah mereka ingin ada kontinuitas, ada efektivitas, supaya benang merah itu tidak terputus sama sekali. Nah, sekarang persoalan konstitusionalnya ada di sini dan…, kita kembali mengaitkan ini dengan Pasal 28D ayat (1) karena ini jabatan fungsional yang harus dibedakan dengan jabatan keterwakilan, dia

11

punya hak atas jaminan kepastian hukum dan keadilan, seperti yang tadi dikemukakan oleh Hakim…, Anggota MK yang lain. Mungkin itu, terima kasih. 32. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup, ya. Baik, saya kira sudah lengkap semua argumen dari Pemohon, Termohon sudah disampaikan, Ahli sudah didatangkan, Para Hakim juga sudah mendalami. Sehingga tidak akan dibuka sidang untuk pembuktian atau pemeriksaan lagi. Sidang berikutnya kita akan pengucapan vonis. Mungkin dalam dua atau tiga minggu ke depan, dengan catatan dalam seminggu ke depan dimohon agar Pemohon menyampaikan kesimpulan, pemerintah juga. Kemudian bahan-bahan tertulis, Pak Mulya. Kalau punya yang tertulis nanti biar diambil, kalau masih akan dilengkapi ditulis di rumah nanti bisa disusulkan, tetapi dalam seminggu ini. 33. AHLI DARI PEMOHON: TODUNG MULYA LUBIS Akan kami sampaikan, Yang Mulia. 34. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yaitu tanggal 7, hari Selasa tanggal 7, jam kerja, supaya kesimpulan itu sudah diserahkan ke Sekretariat Kepaniteraan. Tidak melalui sidang lagi, tapi langsung saja. Nanti sidangnya langsung pengucapan putusan tidak lama sesudah itu, biasanya kami bekerja normal tuh dua minggu sesudah penyerahan kesimpulan. Kalau agak berat ya tambah seminggu. Tapi itulah kira-kira. Dan dengan demikian, sidang ini dinyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.48 WIB Jakarta, 31 Mei 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

12