2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 7 SEPTEMBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1) Windu Wijaya 2) Anwar Sadat ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 7 September 2011, Pukul 13.20 – 13.52 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Ahmad Fadlil Sumadi 3) Muhammad Alim Achmad Edi Subiyanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir Pemohon: 1) Windu Wijaya

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.20 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara Nomor 50/PUU-IX/2011, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum memperkenalkan diri.

2.

wr.

wb.

Kepada

Pemohon,

silakan

PEMOHON: WINDU WIJAYA Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya, Windu Wijaya selaku Pemohon Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Menghadap sendiri ya? Satunya?

4.

PEMOHON: WINDU WIJAYA Satu lagi tidak hadir, Yang Mulia.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Oh. Jadi, Saudara Windu Wijaya ya?

6.

PEMOHON: WINDU WIJAYA Betul, Yang Mulia.

7.

KETUA: ANWAR USMAN Yang berikutnya, Anwar Sadat, ndak ya?

8.

PEMOHON: WINDU WIJAYA Anwar Sadat tidak bisa hadir, Yang Mulia.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Kenapa?

1

10.

PEMOHON: WINDU WIJAYA Dia, dia ada keperluan keluarga katanya, Yang Mulia.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, gitu?

12.

PEMOHON: WINDU WIJAYA Jadi, ada perlu.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Baiklah, silakan Saudara…, permohonan Saudara sudah kami baca, sudah kami telaah. Namun demikian, silakan Saudara untuk menjelaskan secara singkat tetapi jelas, mengenai permohonaan Saudara. Silakan!

14.

PEMOHON: WINDU WIJAYA Terima kasih, Yang Mulia. Adapun permohonan kami ini berkaitan dengan Permohonan Uji Materi atas muatan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa saya selaku Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, persamaan, dan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 27, 28D, dan 28I, Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa norma dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan kerugian bagi kami selaku Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan, serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dengan adanya norma dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, telah memberikan keistimewaan hukum kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak didapatkan oleh Pemohon dan warga negara lainnya, sehingga menimbulkan potensi kerugian konstitusional terhadap Pemohon. Bahwa dengan adanya…, berlakunya Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan perlakuan yang diskriminatif terhadap Pemohon. Perlakuan yang diskriminatif tersebut adalah perlakuan yang memberikan keistimewaan

2

hukum yang diberikan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Adapun petitum dari kami adalah memohon kiranya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, dengan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan; 3. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. 15.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, Saudara Pemohon. Ada kewajiban dari Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Panel, tentunya untuk memberikan saran, nasihat atau masukan yang terkait dengan permohonan Saudara, baik dari format ya, bentuk, struktur penyusunan, maupun substansi permohonan Saudara, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan Pasal 36 yang Saudara mohonkan untuk diuji. Tentu Saudara sudah tahu ya bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini sudah diubah ya, itu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, meskipun mungkin pasal yang diuji oleh Saudara itu tidak mengalami perubahan, tetapi seharusnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena sudah dirubah, ya Saudara cantumkan juga mengenai undang-undang perubahannya. Hal lain misalnya lagi mengenai pengetikan dan pengutipan norma Undang-Undang Dasar yang menjadi pasal batu ujian. Misalnya Pasal 1 ayat (3) tertulis “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Jadi Saudara perhatikan mengenai hurufnya ya, huruf kecil atau huruf besar. Jadi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Coba Saudara perhatikan lagi nanti ya! Dan beberapa masukan lagi dari Bapak-Bapak Hakim. Silakan, Pak! Pak Fadlil, silakan!

16.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Pemohon ya, Saudara ini mengajukan permohonan mengenai Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2). Saudara lalu mengajukan alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan ini pada halaman 2 itu. Tapi Saudara, alasan-alasan yang ada selanjutnya adalah soal kewenangan, soal legal standing, dan soal alasan yang terkait dengan pokok permohonan. Saya menyarankan supaya ini dapat dipahami mana

3

yang alasan itu terkait dengan pokok permohonan dan mana yang alasan itu terkait dengan kewenangan dan legal standing Saudara, ini difokuskan kepada masing-masing poin saja, tidak disebutkan misalnya…, ya betul sih, misalnya kewenangan itu soal syarat formil, kemudian ada lagi kedudukan atau kepentingan hukum itu syarat formil, tapi tidak usah seperti itu, difokuskan saja. Misalnya, Saudara jawab saja dari suatu pertanyaan hokum, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan ini. Nah, itu uraikan dalam poin pertama yang disebut dengan kewenangan, gitu ya. Kemudian, apakah Saudara itu dapat mengajukan permohonan ini, itu alasan-alasannya atau syarat-syaratnya, ini Saudara sudah menyebutkan di sini, sudah, tapi enggak usah dikasih 1.B, 1.B.2, dan seterusnya saja. Jawab saja mengapa Saudara menyatakan diri Saudara berwenang, itu ya. Itu yang …, yang pertama. Kemudian, berikutnya lagi ini yang terkait dengan pokok permohonan adalah bahwa secara teoritik itu, hukum itu mengasumsikan persamaan juga mengasumsikan perbedaan. Jadi, apakah perbedaan yang ada antara Saudara dengan bupati, atau gubernur, atau walikota, itu ya. Itu perbedaan itu termasuk kategori yang inkonstitutional. Nah, itu Saudara jelaskan. Di sini tidak ada penjelasan tentang itu, Saudara hanya menjelaskan perbedaan secara sederhana dan menurut pengertian umum saja. Misalnya, kenapa Presiden nomornya RI 1? Saya pakai RI 1 enggak boleh, misalnya itu. Itu saya dan Presiden berbeda, tapi apakah perbedaan itu, perbedaan yang menurut konstitusi itu inkonstitutional atau konstitusional, itu sesuatu yang memerlukan uraian, itu Saudara tidak mengupas di sini. Karena kalau itu orang harus sama semua, siapa yang memimpin negara misalnya? Siapa yang memimpin suatu daerah? Apa bedanya pemimpin dan yang dipimpin? Apakah itu termasuk perbedaan dalam ruang lingkup yang konstitusional atau inkonstitusional? Saudara di sini malah mengutip ada teori bahwa negara hukum itu harus ada ketentuan yang tegas, lex certa. Ini ketentuan ini dalam prinsip hukum pidana, saya kira. Oleh karena itu, Saudara supaya…, coba, ini minim uraian. Nah, misalnya menganut prinsip equality before the law. Equality before the law itu, apa itu termasuk yang dituntut untuk equal apa tidak? Nah, gitu loh. Bahwa prinsip-prinsipnya ya tapi minim uraian mengenai soal itu. Nah, kalau petitumnya, saya kira sudah betul, tapi Saudara menyatakan itu bertentangan itu tidak jelas di sini. Nah, tidak perlu. Lalu yang terakhir, ini kok Saudara tidak menandatangani permohonan ini? Saudara tidak mengindividualisasi diri Saudara? Kalau dalam perdata namanya individualisering. Nah, lalu ini yang mengajukan Windu Wijaya yang mana? Anwar Sadat yang mana? Itu biasanya di individualisering dengan tanda tangan Saudara, itu. Jadi, misalnya Saudara di sini, persamaan dalam hukum, equality before the law mengutip bukunya Pak Jimly. Lalu sesudah itu, equality before the law itu, apakah benar bahwa semua warga negara harus

4

mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam lapangan pidana untuk penyidikan itu? Itu kenapa kalau berbeda itu menjadi inkonstitusional, itu mesti dijelaskan di sini. Ini minim penjelasannya. Oke, saya kira cukup, Pak Ketua. 17.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Saudara Pemohon, sudah banyak mendengarkan keterangan teknis dari Bapak Hakim Yang Mulia. Sekarang ini saya..., penulisan yang Saudara saya mau..., coba Saudara sediakan catatan kalau Saudara mau mencatat. Halaman demi halaman saya tunjukkan, ketidaklaziman yang Saudara perbuat. Halaman 1, ‘hal’. Itu loh ‘hal’. “Permohonan uji materiil terhadap putusan..., muatan Pasal 36 ayat,” ‘ayat’ itu huruf kecil saja ‘ayat’-nya, ‘ayat (1) dan ayat’, tulis lagi ‘ayat (2)’, gitu ya? Ya, jadi ‘ayat (1) dan ayat (2)’, ‘ayat’-nya ditulis lagi, bukan hanya dalam kurung saja angka 2. Terus! Di bawah, “Dengan hormat,” ini Saudara punya nama Windu, “Lahir di Padang, 12 Desember,” ‘desember’ itu huruf besar dong! Jangan huruf kecil! Ndak boleh seenaknya saja! Pakailah Bahasa Indonesia yang benar, itu namanya Binar. Di halaman 2 Kau lihat! Itu baris keempat dari atas, ‘dengan ini mengajukan permohonan uji materil atas muatan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)’, ya? Perbaiki! Kemudian di bawah, persyaratan formil, ini Saudara itu ayat (1) dan ayat (2) tolong ditulis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, nah, ini jangan dulu ‘tentang’-nya! Sebagaimana yang tadi disarankan oleh Pak Hakim Ketua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi namanya itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, itu di halaman 2. Halaman 3, itu juga di baris keempat dari bawah, itu juga Anda mesti menulis begitu ya! “Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003,” ini kan sudah diubah juga ini. “Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” ini ada perubahannya ini. Jadi ada..., ada Pasal 24..., apa..., Undang-Undang 24 Tahun 2003 sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya. Itu yang di bawah ini loh, yang di angka keempat dari bawah, halaman 2, eh, halaman 3. Terus! Halaman 4 itu baris kedua, “Berdasarkan Pasal 51..., beserta penjelasannya,” ‘penjelasannya’ itu huruf ‘P’-nya besar. Terus, ini banyak di halaman 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ketujuh dari atas, halaman 5. “Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

5

Indonesia, UUDN RI 1945 atau disingkat UUD 1945 yang merupakan…, kemudian di bawahnya itu Pasal 1 ayat (3), masih halaman 5, berbunyi koma dulu baru tanda petik, sudah betul itu mengutip. Demikian Pasal 27 ayat (1) berbunyi koma, tanda petik, huruf besar segala…, itu namanya kutipan langsung. Jadi segala warga negara bersamaan itu…, s-nya besar, huruf kapital. Pasal 28D ini berbunyi koma dulu, sudah benar ini setiap orang. Kemudian Pasal 28I ayat (1), ini juga menuliskan 28D jangan diberi jarak, kasih rapat 28D. Demikian 28I, kasih rapat ya. Itu berbunyi…, ini Pasal 28I berbunyi ayat (2), berbunyi koma, baru setiap itu s-nya itu huruf besar, setiap orang yang…, oke. Halaman berikutnya lagi, halaman li…, 6. Itu 1b.5 di bawah, alinea kedua itu. Ini kan saya sudah katakan tadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah ya, nanti diteruskan itu, Nak. Kemudian begini, peraturan daerah yang berbunyi titik dua, satu…, satu dulu itu di sebelah bawah, baris baru, kan ayat (2) juga baris baru lagi. Kan kalau menurut…, menurut menuliskan pasal itu ayat (1) begini, tidak boleh disambung ke kanan, sambung ke bawah, itu namanya…, apa…, rincian tabulasi namanya dalam ba…, dalam bahasa Undang-Undang Nomor 10 Tahun…, ini namanya rincian tabulasi. Kalau ini rincian biasa, enggak boleh. Sebaiknya itu rincian tabulasi ayat 1, ayat 2, gitu lho, susun ke bawah. Oke? Kemudian…, banyak lho ini kesalahannya. Halaman 7, 1b.6, baris ketiga, ayat itu huruf kecil, ayat 30…, Pasal 36 ayat (1) dan ayat, tulis lagi ayat dalam kurung dua. Oke? Terus lagi ke halaman 8, 2.2 itu kata ayat juga itu yang ayat…, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang…, Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah tadi itu, ndak usah yang diundangkan di Jakarta tanggal 15 Oktober, ndak perlu itu. Tapi yang semuanya telah diubah dengan undang-undang ini karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), pasal…, Undang-Undang Dasar 1945, jadi itu harus tegas ya? Lembaran negaranya tidak usah ditulis di sini karena sudah tadi di atas sudah ditulis. Nah, kemudian pindah ke halaman berikutnya, halaman 9. Itu baris keempat dari bawah 2.7, itu kata ayat, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2). Kemudian halaman 10, baris 1,2,3,4,5,6,7,8, baris ke-8…, ndak ke-9 itu ayatnya huruf kecil saja. Kemudian…, dan ayat, tulis lagi ayat dalam kurung dua. Demikian juga berikutnya, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), anya huruf kecil saja, ndak usah huruf besar. Kemudian di halaman 11, baris pertama, itu kata ayat juga itu. Ayat 3…, ayat 1 dan ayat 2. Di baris keempat juga ayat…, pasal…, sama-sama pasalnya, ayatnya itu lho tuliskan dengan huruf kecil dan yang ayat 2 ditulis juga. Kemudian baris kedua dari bawah, halaman 11 itu. Seperti termuat dalam Pasal 6 poin h, jangan poin, huruf h. Jadi termuat dalam Pasal 6 huruf a…, huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun…, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, oke.

6

Di halaman 12. Bahwa berdasarkan…, kalau pakai ‘bahwa’ ‘berdasarkan’-nya itu huruf kecil, kalau dihapuskan ‘bahwa’-nya ‘berdasarkan’-nya boleh besar. Ber…, kalau saya pikir ‘bahwa’ dibuang saja, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas…, nah kemudian dalam pokok perkara, menyatakan pasal…, ayat ya seperti tadi, ayat 1 dan ayat 2 undang-undang…, ini harus lengkap ini, sebagaimana telah diubah dan seterusnya itu Nak, ya. Terus, itu bertentangan…, ‘bertentangan’-nya jangan huruf besar dong, huruf kecil saja, bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945. Petitum ketiga menyatakan pasal-pasal, jangan ini pasal-pasal, satu saja pasal ini lho. Hanya pasalnya satu, cuma ayatnya yang dua. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana dan seterusnya itu. Memerintahkan pemuatan putusan…, anu…, petitum keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, tambah Republik Indonesia, sebagaimana mestinya. Kemudian dibawa kau punya petitum alternatif, Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, lain itu jangan pakai huruf besar dong, ‘l’ biasa saja, ‘l’ kecil. Nah kemudian yang terakhir sudah ditanda tangan oleh Bapak tadi, kenapa kamu tidak tanda tangan? Mestinya berdua tanda tangan dong, ya. Cukup, Pak, terima kasih. 18.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Saudara Pemohon, jadi Saudara, ya sangat beruntung ya, ini. Ya kebetulan juga kalau Saudara dilihat dari biodata Saudara ini masih mahasiswa, ya? Tapi di sisi lain, Saudara mencantumkan sebagai wiraswasta. Dan masih ada masukan lagi dari Yang Mulia, Pak Fadlil. Silakan, Pak.

19.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara, misalnya yang paling nyata itu adalah soal kewenangan. Soal kewenangan ini, Saudara mau menulis dengan logika deduktif perangkat dari norma yang ada, ini sudah benar. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar, lalu 24C Pasal 10 ayat (1) huruf a. Lalu bahwa ini kewenangan Mahkamah di mana? Seharusnya Saudara menyebutkan bahwa oleh karena permohonan ini adalah permohonan mengenai pengujian undang-undang, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan, gitu. Jadi ini masih…, apa namanya…, premis mayor semua, premis minornya tidak ada, lalu konklusinya tidak ada. Ya kan? Sudah Saudara lihat itu? Mana…, anunya…, Saudara? Premis minor yang terkait dengan Saudara mana? Enggak ada, kan? Permohonan ini, ya? Oke, itu mesti ditambah, Saudara.

7

Lalu lagi, ini masih premis mayor semua ini. Kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon adalah ini. Ini mau Saudara maunya induktif tapi terjebak lagi, Saudara. Pasal 51 beserta penjelasan menyatakan Pemohon adalah bla bla bla. Ini premis mayor. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan, ini juga masih premis mayor. ‘Adanya kerugian dan merupakan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP, memiliki hak,’ ini…, ini sudah mau ada…, sudah mau ada premis minornya yang menyangkut diri Saudara. ‘Pemohon adalah warga negara Indonesia, memiliki hak konstitusional yang dijamin untuk mendapatkan pengakuan’ dan seterusnya ‘untuk tidak atau bebas dari perlakuan diskriminatif yang merupakan hak konstitusional yakni 1, 2, 3, ya kan? Nah, sekarang bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang…, 2 huruf a, yang hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum yang bersifat diskriminatif sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian. Seharusnya kan ditutup ‘dengan demikian saya mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini,’ kan begitu, kan? Lha ini ndak ada. Saudara hanya menyebutkan rugi tapi tidak mengaitkan dengan permohonan ini. Ya, itu Saudara baru premis mayor, premis minor minus conclution. Enggak ada. Demikian pula dalam pokok-pokok permohonan. Ini terlalu banyak kalau saya uraikan lagi. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yang terdahulu, yang kedua tadi, tidak ada mengaitkan dengan diri Saudara. Saudara dirugikannya itu kenapa? Baru yang kelihatan itu, Saudara dirugikannya itu karena Saudara…, menurut tulisan Saudara di sini, Saudara diperlakukan secara diskriminatif oleh ketentuan itu. Saudara tahu ada diskriminasi…, ada diskriminasi, ada unequal treatment misalnya, itu berbeda. Kalau misalnya Suadara di dalam antrean karcis itu Saudara mestinya giliran Saudara, lalu gilirannya itu diberikan kepada orang lain, itu bukan diskriminasi itu. Kecuali kalau Saudara misalnya karena Saudara orang Padang, hidup di Bintaro misalnya, lalu Saudara dibedakan berdasarkan Padangnya Saudara itu, ya itu, itu diskriminasi. Coba Saudara mesti buka lagi itu Undang-Undang Nomor 39, ya. Itu. Jadi ini minim penjelasan, ya. Dan konsistensi itu pekerjaan Saudara, mahasiswa apa magister apa…, apa Saudara wiraswasta? Saudara itu mau menulis diri Saudara lahir di Padang apa di…, apa namanya itu…, itu yang konsisten. Kalau mau toh ditulis itu harus dijelaskan, ini Provinsi Sumatera Barat, atau Kota Padang, atau kabupaten mana? Yang jelas itu di mana, gitu ya! Jangan…, apa namanya, berbeda-beda, dari satu…, satu tempat ke tempat lain, keterangan Saudara enggak sama. Ya, itu saja.

8

20.

KETUA: ANWAR USMAN Baiklah. Saudara Pemohon, banyak sekali masukan dari Majelis Panel untuk Saudara, ya tentu berpulang kepada Saudara Pemohon. Yang jelas Saudara diberi kesempatan, diberi waktu selama 14 hari untuk memperbaiki permohonan Saudara. Jadi sekiranya sebelum 14 hari itu berakhir ya, Saudara bisa langsung memperbaiki permohonan Saudara dan langsung dibawa ke Kepaniteraan, ya! Masih ada hal-hal yang ingin Saudara sampaikan?

21.

PEMOHON: WINDU WIJAYA Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

22.

KETUA: ANWAR USMAN Ya kalau memang tidak ada lagi…, jadi itu Saudara diberi kesempatan 14 hari ya, paling telat itu. Dengan demikian, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.52 WIB

Jakarta, 7 September 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9