2011)

Tinjauaan Yuridis Praktik Kedokteran dan Hak Cipta Terhadap Rekam Medis (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21 P/HUM/ 2011) Safrina Fauziyah R, Brian Amy Prastyo Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia [email protected]

ABSTRAK Mengacu pada kata milik didalam Permenkes No. 269 Tahun 2008 dikatakan bahwa dokumen rekam medis merupakan milik rumah sakit adalah sebagai hak eigendom penuh sedangkan yang dimaksud dengan isi rekam medis milik rumah sakit adalah sebagai hak eigendom terbatas. Sehingga kosekuensinya adalah rumah sakit dapat menolak permintaan pasien untuk memiliki atau mengkopi rekam medis tersebut karena dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak eigendom penuh, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk menganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut. Kata Kunci: milik; hak eigendom penuh; hak eigendom terbatas.

Judicial Review and Copyright Practice of Medicine of the Medical Record (Case Study: Court Decision No. : 21 P/HUM/ 2011) ABSTRACT In article 12 Permenkes No. 269/2008 said that patient is owner contents of the medical records while the medical record documents will still be owned by the hospital. Referring to the word belongs here, the meaning of the document medical records which belong to a hospital is a full eigendom rights while the meaning of the content of medical record which hospital-owned is a limited egeindom rights. The consequence are, hospital can refuse a patient's request to have a copy of medical records or because the mastering of medical records are based on full egeindom rights, then the rights holder is authorized to master it peacefully and to defend it against anyone who intends to disturb its tranquility on mastering, utilizing and using these objects. Keywords: Property Right; Full Eigendom Rigths; Limited Egeindom Right.

Tinjauaan yuridis..., Safrina Fauziyah, FH UI, 2014

Pendahuluan Rekam medis merupakan dokumen yang sangat penting dan bersifat legal, karena didalam pasal 6 Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis dinyatakan bahwa dokter dan petugas pelayanan kesehatan lainnya bertanggungjawab atas catatan dan/atau dokumen yang dibuat pada rekam medis hal tersebut menjadikan rekam medis menjadi sesuatu yang penting pada pembelaan tuntutan malpraktek medis di pengadilan dan juga rekam medis rumah sakit sering kali merupakan satu-satunya catatan yang dapat memberikan informasi mendetail tentang riwayat pemeriksaan penyakit pasien, terapi atau tindakan yang diberikan rumah sakit selama merawat pasien, pengobatan yang diberikan dan pelayanan lain yang diberikan pasien oleh dokter dan rumah sakit.1 Selain itu rekam medis sering dimintakan dalam pengajuan klaim asuransi.2 Mengacu pada kasus antara Yohan Chandra v. Menteri Kesehatan (dalam Putusan nomor: 21 P/HUM/ 2011) yang terjadi akibat adanya penolakan rumah sakit atas permintaan pasien disalah satu rumah sakit di Surabaya untuk mengkopi rekam medis miliknya, dengan alasan bahwa yang dapat diberikan oleh rumah sakit hanyalah resume rekam medis sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 3 Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis.3 Jika mengacu pada pasal 47 ayat 1 UU No. 29/2004 dijelaskan bahwa Isi rekam medis merupakan milik pasien sedangkan dokumen rekam medis merupakan milik dokter atau rumah sakit. Dan dalam pasal 3 Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis4 1

Merupakan tata cara penyelenggaraan pembuatan rekam medis dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, yang menyatakan bahwa rekam medis harus segera dibuat dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan dimana pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasiaan hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dalam INDONESIA, Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis. Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008, pasal 5 ayat 2. 2 J GUWANDI, Rahasia Medis, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005, hlm. 13. 3 Terkait tentang kepemilikan, pemanfaatan dan tanggungjawab rekam medis dalam pasal 12 Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis disebutkan bahwa berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi dari rekam medis merupakan milik pasien. Isi rekam medis sebagaimana yang dimaksud dalam bentuk ringkasan rekam medis yang dapat dicatat atau dicopy oleh pasien atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang memang memiliki hak untuk itu. Dalam INDONESIA, Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis. Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008, pasal 12 4 Isi rekam medis menurut pasal 3 Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 adalah: a. Identitas ; b. Tanggal dan waktu; c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit; d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik; e. Diagnosis; f. Rencana penatalaksana;


tetapi mengapa didalam pasal 12 pasal 3 Permenkes disebutkan bahwa isi yang dimaksud hanyalah resume rekam medis bukan isi keseluruhan yang terdapat didalam dokumen rekam medis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Permekes. Pasal 12 ayat 3 permenkes ini telah diajukan uji materil ke Mahkamah Agung untuk dicabut, hasilnya adalah pemohon kalah dan pendapat hakim menyatakan bahwa Pasal 12 ayat 3 permenkes tidak bertentangan dengan pasal 47 UU No. 29/2004 sehingga tidak perlu dicabut. Tetapi didalam pertimbangan hakim tidak dijelaskan lebih lanjut alasan mengapa hakim berpendapat demikian sehingga argument hakim yang menyatakan peraturan tersebut tidak bertentangan menjadi agak ranuh. Padahal harapan dari pemohon untuk mengajukan hak uji materil ke Mahkamah Agung ini adalah agar pemohon mendapatkan penjelasan dari hakim terkait pertentangan pasal 12 ayat 3 permenkes dengan pada pasal 47 ayat 1 UU No. 29/2004 dan hakim dapat memutuskan akan menggunakan pasal yang mana sehingga ketidakkonsistenan didalam peraturan perundang-undnagan tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal inilah yang lantas menimbulkan permasalahan hukum Jadi permasalahan utama yang melatar belakangi adanya kasus diatas adalah adanya ketidakjelasan peraturan perundang-undangan dibidang kedokteran menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan yang merugikan hak-hak pasien, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi. Ketidakjelasan terdapat pada adanya pembedaan antara dokumen rekam medis dengan isi dari rekam medis serta resume rekam medis dan isi dari rekam medis didalam peraturan perundang-undangan terkait dengan rekam medis. Padahal jika kita mengacu pada pasal 3 dan pasal 4 ayat 2 permenkes no. 269 Tahun 2008 jelas disebutkan apa-apa saja yang menjadi bagian dari isi dan resume dari rekam medis. Tetapi mengapa pasal 12 ayat 3 bertentangan dengan kedua pasal diatas. Hal ini yang menyebabkan rumah sakit menjadi berhak untuk menolak jika ada permintaan pasien untuk mengkopi rekam medisnya. Selanjutnya didalam UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran membedakan kata milik dokter/RS dengan milik pasien. Adanya adanya kata “milik” dalam Undang-Undang yang g. h. i. j. k.

Pengobatan dan/atau tindakan; Persetujuan tindakan jika diperlukan; Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan; Ringkasan pulan (discharge summary); Nama dan tandatangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan; l. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien; Dalam INDONESIA, Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis. Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008, pasal 3.


mengacu kepada sarana pelayanan kesehatan sebagai pihak yang memiliki hak atau kekuasaan atas kebendaan yang timbul sebagai akibat adanya hubungan perjanjian terapeutik antara dokter atau rumah sakit dengan pasien5. Istilah “milik”6 lebih merunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret sehingga pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebas-bebasnya barang tersebut.7 Dikatakan bahwa hak milik merupakan raja dari semua hak kebendaan karena hak ini mempunyai isi dan sifat yang tidak terbatas, mutlak dan tidak dapat diganggu gugat (droit inviolable et sacre). Hak milik terjemahan dari eigendomsrecht dalam bahasa belanda dan right property dalam bahasa inggris, yang menjuk pada hak yang paling kuat atau sempurna. 8 Pada dasarnya hak milik menurut KUHPerdata terbagi menjadi dua yaitu hak eigendom dengan hak milik terbatas. Hak milik dalam hukum kebendaan perdata barat lebih dikenal dengan sebutan hak eigendom. Eigen berarti diri atau pribadi, sedangkan dom, yang merujuk pada kata domaniaal yang dalam kamus belanda diartikan sebagai milik. Jadi eigendom dapat diartikan sebagai milik pribadi sedangkan eigendomrecht berarti hak milik pribadi. Oleh karena itu dalam sistem KUHPerdata hak eigendom disebut sebagai ha katas sesuatu benda yang pada hakekatnya selalu bersifat sempurna walaupun pada kenyataanya tidak demikian. Hal ini sehubungan dengan dimungkinkannya hak-hak lain yang melekat pada benda berstatus eigendom.9

Mengacu kepada kata milik maka akan ada hak pemilik kebendaan terhadap pihak lain yang diatur lebih lanjut didalam KUHPerdata dan UU Hak Cipta karena dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang 5

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian pengobatan antara pasien dengan dokter atau pihak rumah sakit. Dalam SUPARJO, Tinjauan Yurids Mengenai Aspek-aspek Hukum Rekam Medis, diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1993, hlm. 90 hlm.85. 6 Pengertian hak milik menurut pasal 570 KUHaperdata:“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”. 7 Menurut pasal 507 KUH Perdata, hak milik diartikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya asalkan tidak bertentangan dengan UU dan hak-hak orang lain. Dalam INDONESIA, Kitab Undang-undang hukum perdata, LN No. 12 Tahun 1975, pasal 507. 8 A. M RAMLI, Hak atas kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: Mandang Maju, 2000, hlm. 24. 9 F. HUSNI HASBULLAH, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan, hlm. 87.


bermaksud untuk menganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut.

Tinjauan Teoritis Dalam penelitian ini penulis akan mendefinisikan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini, menurut peraturan perundang-undangan, buku, dan kamus hukum yang ada. Definisi operasional ini dibuat untuk menyamakan persepsi sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam penggunaan istilah-istilah dibawah ini: 1) Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang indentitas pasien pemeriksaan, pengobatan, tindankan dan pelayanan yang lain yang telah diberikan kepada pasien.10 2) Dokumen adalah Surat yg tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.11 3) Isi dokumen adalah sesuatu yg ada termuat, terkandung, di dalam suatu benda atau apa yang tertulis di dalam surat.12 4) Tidakan medik adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostic atau terapeutik. 5) Persetujuan tindakan medik (Informed consent) adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tidakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. 6) Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabaikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 7) Rahasia kedokteran adalah segala rahasia yang oleh pasien secara disadari atau tidak disadari disampaikan kepada dokter dan segala sesuatu yang oleh dokter telah diketahui sewaktu mengobati dan merawat pasien.13 10

Dalam INDONESIA, Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis. Permenkes/PER/III/2008,

pasal 1. 11

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) http://www.kbbi.web.id/, diakses pada 8 Oktober 2013. Ibid 13 SUBEKTI, Hukum Perjanjian (cet. 8), Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 43-44 12


8) Electronic Medical Record adalah konsep pemrosesan data dalam bentuk elektronik dengan tujuan untuk peningkatan efesiensi, efektifitas dan kualitasnya.14 9) Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.15 10) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.16 11) Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.17 Metode Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai suatu permasalahan. Penelitian ini bersifat mempertegas hipotesis,18 Penulis menggunakan UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, UU

No.

29

Tahun

2004

Tentang

Praktik

Kedokteran

dan

Permenkes

No.

269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait yang merupakan sumber data dari badan hukum primer.19 Selain menggunakan peraturan perundang-undangan penulis juga menggunakan data dari artikel ilmiah, buku-buku, laporanlaporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi dan dokumen yang berasal dari internet

14

GEMALA HATTA, Perkembangan Rekam Medis di Luar Negeri khususnya Mengenai Elektronik Rekam Medis atau Kesehatan”, Makalah disampaikan dalam seminar sehari rekam medis elektronik di tinjau dari aspek hukum, Hotel Santika, 15 April 2003. Penyelenggara direkt orat jenderal Pelayanan Medik, Direktorat. Yanmed dan gigi spesialistik, Departemen Kesehatan RI. 15 INDONESIA, Undang-undang tentang Hak cipta, UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN. No. 4220, Pasal 1 butir 1. 16 Ibid., Pasal 1butir 2. 17 Ibid., Pasal 1 butir 3. 18 S. MAMUDJI et.al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4. 19 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, badan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan badan hukum dari jaman penjajahan yang masih berlaku sampai saat ini. Dalam B. SUNGGONO, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 113.


yang berhubungan dengan hukum kesehatan yang kesemuanya merupakan bahan hukum sekunder.20 Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menghubungkan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsepsual. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami semua undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.21 Sedangkan pendekatan konsepsual dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.22 Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan studi kasus yudisial, yaitu suatu kasus dengan konflik yang melibatkan pengadilan.23 Studi kasus tersebut bertujuan untuk memepelajari kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum24. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu analisis data dengan pemaknaan sendiri oleh penulis terhadap data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan dokter Laksmi Nurhiyani, SpA salah satu dokter sub spesialis anak pada rumah sakit pasar rebo, Jakarta timur terkait dengan rekam medis dan Pak Wahyu Jati Pramanto yang bekerja pada Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hasil Penelitian Menurut Permenkes 269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis adalah: berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang indentitas pasien pemeriksaan, pengobatan, tindankan dan pelayanan yang lain yang telah diberikan kepada pasien25. Permenkes merupakan acuan bagi literatur dan pedoman didalam rumah sakit dalam memberikan definisi rekam medis. Sedangkan didalam UU No. 29/2004 tidak memberikan definisi terkait rekam medis seperti yang diberikan dalam permenkes.Terdapat dua subjek dalam rekam medis jika kita mengacu pada:

20

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. P. M. MARZUKI, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Permada Media Grup, 2006, hlm. 93. 22 Ibid. 23 A. MUHAMMAD, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 40. 24 J. IBRAHIM, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 21

268. 25

Dalam INDONESIA, Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis. Permenkes/PER/III/2008. Pasal 1 butir 1.


1. UU No. 29/2004 : Dokumen rekam medis dengan Isi rekam medis. 2. Permenkes No. 269/2008: Berkas rekam medis dengan isi rekam medis 3. Isi rekam medis dengan resume rekam medis. Jadi terdapat perbedaan kata antara dokumen rekam medis dengan berkas rekam. UU No. 29/2004 tidak ada definisi dokumen rekam medis dengan isi rekam medis. Tabel 1: Perbedaan antara pengertian dokumen dengan berkas

Dokumen Berkas

• Catatan dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan dan rekaman elektro diagnostik. (Pasal 1 butir 7 Permenkes No. 269/2008 ) • Pengertian dokumen menurut KBBI: Surat yg tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan.

• Sedangkan pengertian berkas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Berkas adalah kumpulan atau gabungan dari catatan atau data. • Berkas mempunyai arti yg lebih luas daripada catatan dan dokumen tetapi pada dasarnya pengertian antara Dokumen rekam medis = Berkas rekam medis.

Selanjutnya di dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/ 2008 dibedakan pengertain antara Isi rekam medis dengan resume isi rekam medis. Isi dokumen menurut KBBI26: “Sesuatu yg ada (termuat atau terkandung) di dalam suatu benda atau apa yang tertulis di dalam surat”. Jadi pengertian dari isi itu pasti termuat atau tercantum dalam suatu media tertentu yakni dokumen dan isi ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya media tertentu tersebut. Didalam pasal 3 dan 4 ayat 2 permenkes no. 269/2008 jelas disebutkan konten dari isi dan resume rekam medis.

26

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “definisi isi”, http://www.kbbi.web.id/, diakses pada 8 Oktober

2013.


Didalam KUHPerdata dokumen dapat dikategorikan sebagai Benda27. Dari pengertian pasal ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek oleh hak milik. Jadi cakupannya sangat luas. Jika mengacu pembagian jenis dari benda dan pengertian pasal 199 jo 503 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap barang” maka dokumen rekam medis dapat dikategorikan sebagai benda berwujud yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut pengertian benda dalam arti sempit dinyatakan bahwa benda adalah segala sesuatu yang berwujud, nyata, dapat dilihat serta dapat dipegang. Karena jelas bahwa dokumen itu merupakan media yang nyata, dapat dilihat dan dapat dipegang oleh seseorang. Sedangkan informasi dalam rekam medis merupakan hak yang merupakan tulisan yang dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai hak yang merujuk kepada pengertian benda yang tidak berwujud. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 499 KUHPerdata “tiap-tiap hak” bermakna bahwa informasi termasuk kedalam benda tidak berwujud karena informasi merupakan suatu benda yang tidak nyata keberadaanya sehingga tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh orang lain, tetapi pada dasarnya informasi itu ada dan bersifat penting. Pengaturan benda menurut doktrin: a) Menurut H. F. A. Vollmar28 benda dalam arti dapat diraba atau berwujud adalah yang didalamnya termasuk segala sesuatu yang mempunyai harga, yang dapat ditundukkan dibawah penguasaaan manusia dan yang merupakan suatu keseluruhan. b) Menurut Paul Scholten, benda adalah setiap bagian dari alam yang berwujud yang semata-mata dapat dikuasai oleh manusia yang berharga untuknya dan yang oleh hukum dipandang sebagai satu kesatuan. c) Menurut Prof. H. R. Sardjono, benda adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang serudak-tidaknya mempunyai nilai efektif, berdiri sendiri dan merupakan satu keseluruhan bukan merupakan bagian yang terlepas satu sama lainnya. Berdasarkan dari pengertian tiga doktrin diatas, dinyatakan bahwa antar benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh manusia merupakan satu kesatuan. 27

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 499 KUHPerdata:“Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.Definisi benda dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 42/1999 Tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa:“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”. 28 H. F. A. VOLLMAR, Pengantar Studi Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh I. S. ADIWIMARTA, (Jakarta: Intermassa, 1983), hlm 2 dikutip oleh F. HUSNI ABDULLAH, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberikan kenikmatan, (Jakarta: Ind-Hil-Co, 2005), hlm. 27.


Jika mengacu kepada dokumen rekam medis sebagai benda berwujud dan informasi rekam medis sebagai benda tak berwujud maka sebagai benda maka antara dokumen rekam medis dengan informasi rekam medis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Sehingga menjadi aneh apabila peraturan perundang-undangan terkait rekam medis membedakan antara dokumen da nisi rekam medis. Selanjutnya yang menjadi pembahasan didalam penelitian ini adalah masalah kata “milik” didalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya hak milik29 menurut KUHPerdata terbagi menjadi dua yaitu hak eigendom dengan hak milik terbatas. Hak milik dalam hukum kebendaan perdata barat lebih dikenal dengan sebutan hak eigendom. Eigen berarti diri atau pribadi, sedangkan dom, yang merujuk pada kata domaniaal yang dalam kamus belanda diartikan sebagai milik. Jadi eigendom dapat diartikan sebagai milik pribadi sedangkan eigendomrecht berarti hak milik pribadi. Oleh karena itu dalam sistem KUHPerdata hak eigendom disebut sebagai ha katas sesuatu benda yang pada hakekatnya selalu bersifat sempurna walaupun pada kenyataanya tidak demikian. Hal ini sehubungan dengan dimungkinkannya hak-hak lain yang melekat pada benda berstatus eigendom.30 Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk menganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut.31 Kata milik rumah sakit didalam pasal 47 ayat 1 UU Praktik Kedokteran membuat rumah sakit memiliki hak eigendom atas rekam medis dan menjadikannya sebagai eigenar (pemilik rekam medis). Pernyataan ini dipertegas dari hasil wawancara dengan Dr. Laksmi Nurhiyani, SpA salah satu dokter sub spesialis anak pada rumah sakit pasar rebo, Jakarta timur. Beliau mengatakan informasi yang terkandung di dalam rekam medis adalah menjadi milik pasien yang diperoleh dari kontrak medis antara pasien dan dokter selama masa perawatan pasien. Pasien boleh melihat rekam medisnya pada saat dilakukan

29

Pengertian hak milik menurut pasal 570 KUHaperdata: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”. 30 F. HUSNI HASBULLAH, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan, hlm. 87. 31 Sehubungan dengan hal tersebut, pasal 574 KUHPerdata menentukan bahwa:“Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan dimana ia berada”.


pemeriksaan atas dirinya, tetapi apabila pasien ingin membawa pulang atau memfoto kopi berkas rekam

medisnya

maka

tidak

bisa.

Sesuai

dengan

pasal

12

Permenkes

No.

269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis disebutkan bahwa yang dapat dicatat atau di foto copi oleh pasien hanyalah resume saja, itupun juga harus atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang memang memiliki hak untuk itu. oleh karena itu pasien tidak berhak untuk membawa rekam medis pasien tersebut keluar dari sarana pelayanan kesehatan tersebut.32 Pendapat dari Dr laksmi juga didukung oleh Huffman tentang kepemilikan rekam medis dalam Health Information Managemen menyatakan:33 “Rekam medis yang dikembangkan oleh pihak fasilitas sarana kesehatan dianggap sebagai properti fisik dari sarana kesehatan. Informasi yang terkandung di dalamnya, bagaimanapun, adalah milik pasien dan dengan demikian harus tersedia bagi pasien dan / atau perwakilan pasien yang ditetapkan secara hukum atas permintaannya”

Pendapat dari dokter Laksmi dan Huffman mengenai milik rumah sakit dan milik pasien, bahwa pada dasarnya rekam medis adalah milik rumah sakit sehingg pasien tidak dapat mengkopi atau memiliki dokumen rekam medis. Pasien dalam hal ini hanya berhak untuk mengetahui atau mendapatkan informasi-informasi penting sebagaimana yang terdapat dalam rekam medis. Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk menganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut. Dengan diberikannya hak eigendom maka rumah sakit dapat dikatakan sebagai ownership of physical document sehingga rumah sakit berhak untuk menolak atau tidak mengizinkan pasien untuk memfoto kopi atau memiliki dokumen rekam medis. Mengacu pada pasal 47 ayat 1, pendapat dari dokter Laksmi dan Huffman mengenai kata milik rumah sakit dan milik pasien, bahwa pada dasarnya rekam medis adalah milik rumah sakit 32

LAKSMI NURHIYANI, Dokter sub spesialis anak rumah sakit pasar rebo Jakarta, Wawancara oleh penulis dengan tatap muka secara langsung, rumah sakit pasar rebo Jakarta pada 14 Mei 2014. 33 “The medical record developed in a health care facility or under its auspices is considered to be the physical property of that facility. The information contained therein, however, is the property of the patient and thus must be available to the patient and/or the patient’s legally designated representative upon appropriate request”. Didalam E. HUFFMAN, Health Information Managemant.


sehingg pasien tidak dapat mengkopi atau memiliki dokumen rekam medis. Pasien dalam hal ini hanya berhak untuk mengetahui atau mendapatkan informasi-informasi penting sebagaimana yang terdapat dalam rekam medis. Menjadikan kata “milik” pasien sebagai hak eigendom terbatas. Hak eigendom terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak secara penuh atas suatu benda.34 Jadi sifatnya tidak absolut sehingga tidak menjadi hak yang terkuat dan terpenuh dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Terkuat dan terpenuh maksudnya adalah bahwa dalam mempertahankan dan melakukan perbuatan hukum (menjaminkan, mengalihkan, dll) dan melakukan perbuatan materill (menikmati, memakai, dll) kedudukannya lebih kuat dari hak-hak kebendaan lainnya. Hak eigendom terbatas berarti bahwa pemilik tidak dapat berbuat apa saja atas bendanya. Ia mempunyai kekuasaan yang terbatas tidak seperti hak eigendom pada umumnya. Dalam kaitannya dengan rekam medis, hak milik pasien terhadap rekam medis merupakan hak eigendom terbatas yang berarti bahwa pasien hanya berhak untuk mengetahui atau meminta informasi yang terdapat didalam rekam medis saja. Hal ini sesuai dengan pendapat dari menurut Fred Ameln yang dimaksud kata “milik” ini bukan berarti benar-benar menguasai sebagai hak atas kebendaan. Jadi maksud hak milik disini hanya sebatas pada hak untuk mengetahui informasi mengenai penyakit yang diderita pasien. Pasien memiliki hak akses terbatas terhadap rekam medis. Seperti yang dikatakan oleh J. Guwandi. Menurut Frieda Hasbullah bahwa kata milik dalam Hak Cipta mengandung suatu penguasaan mutlak, oleh karena itu sering disebut hak monopoli yang diakui sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud.35 Walaupun tidak langsung mengenai benda, hak cipta memiliki sifat kebendaan yang mutlak/absolut dan driot de suite. Sedangkan menurut eddy damian, Hak Cipta bukanlah hak mutlak (absolut). Hak Cipta memang merupakan hak ekslusif pencipta namun dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan UU yang berlaku. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hak kebendaan itu bersifat mutlak. Pemiliknya dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun yang mengganggunya dan orang yang mengganggu tersebut dapat ditegur oleh pemilik hak.36 Sifat hak absolut ini lebih jelas lagi jika kita lihat

34

M. DARUS B, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, hlm. 74. F. H. HASBULLAH, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan, hill-co, hll. 51. 36 W. PRODJODIKORO, Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda, Jakarta: PIntermasa, 1981, dikutup oleh R. USMAN, Hukum Hak katas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia. 35


rumusan pasal-pasal tentang pemindahan Hak Cipta, pendaftaran dan yang berhubungan dengan penyelesaiaan sengketa menurut UU Hak Cipta.

Tabel 2. Perbandingan hak pemilik kebendaan terhadap pihak lain dalam KUHPerdata dan UU Hak Cipta. Menurut KUHPerdata

Menurut Hak Cipta

Hak mutlak: hak ini dapat dipertahankan terhadap

Ps 2 (2) UU Hak Cipta

siapapun (ps 574 KUHperdata)

Ps 56 (1) UU Hak Cipta

Jika mengacu dari beberapa pendapat mengenai kepemilikan rekam medis, penulis lebih setuju dengan pendapat dari Basbeth yang menyatakan:

Setuju Setuju

• Basbeth: Pasien dapat mengkopi Rekam Medis namun, Rekam Medis asli tetap berada di Rs karena Rekam Medis berisi data pribadi pasien.

• Doktrin (Vollmar, Paul Scholten dan prof Sardjono) : Benda baik berwujud atau tidak, jika dapat dikuasai oleh manusia dipandang sebagai satu kesatuan

Walaupun hak pasien untuk melihat dan membuat duplikat dari rekam medisnya adalah mutlak, namun hal tersebut harus dengan alasan yang jelas. Bila sebuah permohonan diajukan, maka seorang pasien dapat melihat atau bahkan mengkopi dari rekam medisnya pada waktu yang


ditentukan.37 Dasarnya adalah karena rekam medis memuat keterangan mengenai riwayat penyakit, laporan pemeriksa fisik, catatan pengamatan terhadap penyakit dari pasien. Jadi rekam medis memuat hak pribadi atau hak privacy pasien. Hak ini menjadi hak khusus yang berkaitan dengan hubungan terapeutik antara dokter dengan pasien. Hak khusus ini telah diatur didalam UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pasien berhak untuk mengetahui atau mendapatkan informasi atas dirinya termasuk informasi mendetail tentang riwayat pemeriksaan penyakit pasien, terapi atau tindakan yang diberikan rumah sakit selama merawat pasien, pengobatan yang diberikan dan pelayanan lain yang diberikan pasien oleh dokter dan rumah sakit. Jadi, apabila pasien ingin melihat atau memiliki dokumen rekam medis tersebut sah-sah saja karena rekam medis memuat kerahasian dalam dirinya. Bila keluarga atau pengacara ingin melihat rekam medis, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis/surat kuasa dari pasien pemilik rekam medis tersebut. Dengan kuasa tersebut maka rumah sakit harus memberikan rekam medis itu baik dalam bentuk ringkasan atau fotocopy. Berdasarkan dari pengertian doktrin diatas, dinyatakan bahwa antar benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh manusia merupakan satu kesatuan. Jika mengacu kepada dokumen rekam medis sebagai benda berwujud dan infromasi rekam medis sebagai benda tak berwujud maka sebagai benda maka antara dokumen rekam medis dengan informasi rekam medis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain karena antara keduanya merupakan satu kesatuan. Secara logika berfikir, kita tidak dapat memisahkan antara informasi yang terdapat didalam rekam medis dengan dokumen fisik dari rekam medis tersebut Dalam pasal 12 butir 3 dijelaskan bahwa isi rekam medis yang merupakan milik pasien dapat diberikan dalam bentuk ringkasan rekam medis saja. Pasal 12 ayat 3 ini bertentangan dengan pasal 47 ayat 1 UU Praktik Kedokteran. Hans Kelsen mengemukakan teori Hirearki Norma Hukum (Stufenbau Theory - Stufenbau des Recht) yang berpendapat bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hirearki dari hukum. Pada hirearki itu, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi. Dan ketentuan yang tertinggi ini ialah Grundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Ketentuan yang lebih rendah merupakan kongkritisasi dari ketentuan yang lebih tinggi sehingga peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 37

F. BESBETH, Rekam Medis, diakses pada tanggal 27 Oktober 2013.


yang lebih tinggi. Jadi seharusnya pasal 12 ayat 3 ini tidak boleh bertentangan dengan pasal 47 ayat 1 UU Praktik Kedokteran karena posisi atau kedudukan UU Praktik Kedokteran lebih tinggi dari pada posisi atau kedudukan Permenkes pada suatu hirearki dari peraturan perundangundangan. Tetapi terdapat pengecualiannya, berdasarkan asas lex posterior delogat legi prior, permenkes merupakan peraturan perundang-undangan yang baru, dibentuk pada tahun 2008 sedangkan UU Praktik kedokteran dibentuk pada tahun 2004 sehingga

permenkes dapat

mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama yaitu UU Praktik kedokteran. Permenkes merupakan suatu peraturan perundangundangan yang bersifat khusus lebih

detail

mengatur

tentang

rekam

medis

sehingga

permenkes

mengenyampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yaitu UU Praktik kedokteran. Hal ini merupakan pengecualian sehingga permenkes ini tetap berlaku secara normatif. Meskipun secara sosiologi pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerancuan. Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku bukan karena antara satu pasal dengan pasalnya terdapat pertentangan melainkan adanya suatu peraturan perundang-undangan lainnya mencabut peraturan perundang-undangan tersebut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru atau dinyatakan inkonstitusional. Kesimpulan 1. Rekam Medis dapat dicopy meskipun Rekam Medis asli tetap menjadi milik rumah sakit. 2. Terdapat pertentangan antara pasal 12 ayat 3 permenkes 269/2008 dengan pasal 47 ayat UU Praktik Kedokteran. Saran 1. Menyamakan kata “dokumen RM” dalam peraturan perundang-undangan. 2. Adanya penjelasan dalam peraturan terkait pengertian dari milik rumah sakit dan milik pasien. 3. Adanya penjelasan tentang alasan peraturan membedakan pengertian dokumen dengan isi dari dokumen RM 4. Memperbaiki isi ps 12 (3) permenkes 269/2008 agar tidak bertentangan dengan ps 47 (1) UU Praktik Kedokteran.


Daftar Pustaka Buku Ameln, Fred. Kapita selekta hukum kedokteran. Jakarta: Grafikatama Jaya. Badrulzaman, Mariam Darus. Mencari sistem hukum benda nasional. Bandung: Alumni. 1983. Bani Azed, Abdul. Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indoensia. 2006. Guwandi, J. Rahasia Medis. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2005. Hasbullah, Frieda Husni. Hukum kebendaan perdata, hak-hak yang memberi kenikmatan. hill-co. Hatta, R. Gemala. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press). 2009. Huffman, E. Health Information Management. Berweyn: Illinois Physicians Record Company. 2004. Ibrahim, J. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. 2005. M. Ramli , Ahmad. Hak atas kepemilikan Intelektual: Teori dasar perlindungan rahasia dagang. Bandung: Mandang Maju. 2000. Mamudji, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005. Marzuki, P.M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2006. Muhammad, A. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004. Prodjodikoro, Wirjono. Hukum perdata tentang hak atas benda. Jakarta: Intermasa. 1981. Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia. 2010. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. 2008. Sunggono, B. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-undang tentang Hak cipta, UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220.


--------. Undang-undang tentang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004, LN No. 116 Tahun 2004, TLN. No. 4431 -------.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

tentang

rekam

medis.

Permenkes

No.

269/MENKES/PER/III/2008 Skripsi Dan Tesis Suparjo. “Tinjauan Yurids Mengenai Aspek-aspek Hukum Rekam Medis,” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok. 1993. Jurnal Ilmiah dan Makalah Besbeth,

F.

“Rekam

Medis.

Bagian

Forensik

dan

Medikolegal”.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/6766/1/057013024.pdf.

FK-UI.

Jakarta.

diunduh

pada

tanggal 27 Oktober 2013. Hatta, Gemala. “Perkembangan Rekam Medis di Luar Negeri khususnya Mengenai Elektronik Rekam Medis atau Kesehatan”. (Makalah, Jakarta, 2003). “Rekam Medis dalam Tatanan Rumah Sakit”, (Seminar, Salatig, 1992). INTERNET Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Definisi isi” http://www.kbbi.web.id/. Diakses 8 Oktober 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Definisi dokumen” http://www.kbbi.web.id/. Diakses 8 Oktober 2013. WAWANCARA LAKSMI NURHIYANI, Dokter sub spesialis anak rumah sakit pasar rebo Jakarta, Wawancara oleh penulis dengan tatap muka secara langsung, rumah sakit pasar rebo Jakarta pada 14 Mei 2014. WAHYU JATI PRAMANTO, Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Wawancara oleh penulis dengan tatap muka secara langsung,


Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 14 Mei 2014.


2011)

Recommend Documents