2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 57/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 15 SEPTEMBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 57/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Penjelasan Pasal 115 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Enryo Oktavian 2. Abhisam Demosa Makahekum 3. Irwan Sofyan ACARA Pemeriksasan Pendahuluan (I) Kamis, 15 September 2011, Pukul 10.14 – 10.55 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Ahmad Fadlil Sumadi Maria Farida Indrati Anwar Usman

Achmad Edi Subiyanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3.

Enryo Oktavian Abhisam Demosa Makahekum Irwan Sofyan

B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4.

R. Heri Sukrisno Hedy Christiyono Nugroho Daru Supriyono Pradnanda Berbudy

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Sidang untuk Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera. Saudara Pemohon untuk Perkara Nomor 57, silakan memperkenalkan diri.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas diberikan waktunya. Sebelum kami bacakan (...)

3.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Perkenalan saja dulu, siapa yang hadir, gitu ya.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Alasan permohonan kami, kami akan memperkenalkan kami selaku Kuasa Hukum dari Tim Pembela Kretek. Saya sendiri, nama Heri Sukrisno, S.H. Di sebelah kanan saya Saudara Hedy Christiyono, S.H., sebelah kanannya lagi Saudara Daru Supriyono, S.H., dan sebelah kiri saya Saudara Pradnanda Berbudy, S.H. Mohon izin kepada Majelis (...)

5.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya silakan.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Mahkamah Konstitusi, untuk Saudara Achmad Deva Permana, S.H., belum bisa hadir pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Mahkamah, untuk kami perkenalkan untuk Pemohon. Pemohon I pada pagi hari ini juga kami sertakan, ikut hadir. Saudara (...)

3

7.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Pemohon I itu Saudara Enryo ya?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Enryo Oktavian.

9.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, ya.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Pemohon II Saudara Abhisam Demosa Makahekum.

11.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Pemohon III-nya Saudara Irvan Sofyan.

13.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Irwan atau Irvan?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Ir..., Irwan Sofyan.

15.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Para Pemohon di sini sebagai warga negara Indonesia yang dalam hal ini berpotensi hak konstitusionalnya terlanggar dengan adanya Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, khususnya untuk Pasal 115 ayat (1). Mengajukan permohonan uji materiil atas Penjelasan Pasal 115 ayat (1) sepanjang kata ‘dapat’. Undang-Undang Republik

4

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 17.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, gini saja, sekarang pasal yang diuji apa? Undang-Undang Dasar yang digunakan untuk batu ujinya apa? Alasannya apa?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Ya.

19.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, silakan.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Terima kasih, Majelis..., Majelis Mahkamah Konstitusi. Untuk alasan permohonan uji materiil bersesuaian dengan Pasal 51 ayat (3) UndangUndang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan penjelasan bahwa pembentukan tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sebagai objek permohonan, mengajukan uji materiil terhadap berlakunya penjelasan Pasal 115 ayat (1) sepanjang kata ‘dapat’ UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khusus tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok yang berpotensial merugikan para Pemohon. Alasan permohonan terhadap terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa berdasarkan hal tersebut dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana telah diuraikan mohon untuk dianggap dibacakan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. Selanjutnya bahwa jaminan hak asasi setiap orang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana di sebutkan sebagai berikut; Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

5

Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (2), “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Pasal 28I ayat (2)…, ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28I ayat (4)…, ayat (4)-nya, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.” Pasal 28I ayat (5), “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Pasal 28J ayat (1), “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Untuk selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak bersinergis dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999…, Tahun 1999 yang adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, dimana dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia disebutkan dalam beberapa masalah sebagai berikut; Pasal 3 ayat (2), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Pasal 3 ayat (3), “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.” Pasal 4, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.” Penjelasan Pasal 4 berbunyi, yang dimaksud dengan ‘dalam keadaan apa pun’, termasuk keadaan perang, sengketa, bersenjata, dan/atau keadaan darurat yang dimaksud dengan ‘siapa pun’ adalah negara, Pemerintah, dan/atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

6

yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 5 ayat (1), “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut, memperoleh perlakuan, serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.” Pasal 29 ayat (2), “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.” Pasal 30, “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.” Bahwa dalam penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, disebutkan bahwa komoditas strategis perkebunan adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan, antara lain kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 6/PUUVII/2009 mengenai uji materiil Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran, pada bagian ‘Pendapat Mahkamah’ menyatakan, “Mahkamah dalam mencermati Pasal 46 ayat (3) huruf c a quo termasuk perundangundangan lainnya tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang untuk dipublikasikan. Terlebih lagi tidak ada larangan untuk diperjualbelikan, begitu pun tidak pernah menempatkan tembakau dan cengkih sebagai produk pertanian yang dilarang, sehingga rokok adalah produk yang legal, terbukti dikenakannya cukai terhadap rokok dan tembakau, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009, poin 3.18, halaman 279, bahwa lanjut dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa antara rokok, merokok, dan iklan rokok adalah tiga hal yang berbeda dan karenanya mempunyai domain hukum yang berbeda pula, meskipun ketiganya merupakan satu rangkaian yang tidak berdiri sendiri. Artinya, promosi rokok tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan rokok dan budaya merokok, dan seterusnya. Sepanjang rokok belum dinyatakan sebagai produk yang ilegal maka selama itu kegiatan promosi rokok tetap harus dipandang sebagai kegiatan yang legal. Selama promosi tersebut dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku, vide Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009, poin 3.18, halaman 282. 21.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, lanjut saja ke poin 24. Berikutnya kan 24 kan itu, 22, 23, lewati, 24 (…)

7

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Bahwa berdasarkan argumen hukum di atas, maka jelaslah kegiatan merokok adalah salah satu kegiatan yang merupakan hak tiaptiap orang atau individu, sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa kata ‘dapat’ dalam rumusan penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon. Bahwa fakta sebagaimana dijelaskan di atas terhadap ketentuan penjelasan 115 ayat (1) sepanjang kata ‘dapat’ menimbulkan terjadinya pelaksanaan yang tidak murni dan tidak konsekuen terhadap UndangUndang Dasar 1945.

23.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, saya kira sudah cukup itu. Lanjut saja ke (…)

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Ya.

25.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Petitumnya (…)

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Petitumnya.

27.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Apa itu?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Untuk petitumnya bahwa dengan demikian sepanjang kata ‘dapat’ berpotensi melanggar adanya hak konstitusional Para Pemohon. Oleh karena kami Pemohon, memohon kepada yang Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagaimana berikut. Untuk primernya: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon; 2. Menyatakan materi muatan dalam penjelasan Pasal 115 ayat (1) sepanjang kata ‘dapat’ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

8

Kesehatan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan materi buatan..., muatan dalam penjelasan Pasal 115 ayat (1) sepanjang kata ‘dapat’ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Subsider, bila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian permohonan hak uji materil ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Atas berkenannya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara dan memutus permohonan ini, diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon..., Para Pemohon Tim Pembela Kretek. R. Heri Sukrisno, S.H., Hedy Christiyono Nugroho, S.H., Daru Supriyono, S.H., Pradnanda Berbudy, S.H., Achmad Deva Permana, S.H. Terima kasih. 29.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Saudara ini mohon ini enggak sungguh-sungguh ini. Saudara enggak menandatangani, padahal Saudara sudah dibayar oleh ini kan? Sudah ada persekotnya apa belum ini? Kok Saudara enggak tanda tangan, itu sungguh-sungguh mengajukan apa enggak ini? Ini Heri Sukrisno enggak ada, di situ ada, di sini ada, punya saya ini enggak ada juga ini.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Mohon maaf, mungkin ada yang terlewat.

31.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Nah itu, 12 rangkap itu tanda tangani semua itu.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Siap.

33.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Nanti diprotes sama…, apa…, Pemohon…, Prinsipalnya ini. Di situ ada kan, punya Ibu ada, punya saya enggak ada. Cuma satu ini,

9

Pradnanda saja yang bertandatangan di sini, itu ya. Ini advokat ini suka begini ini. Begini ya, di samping soal tanda tangan, itu coba Saudara perhatikan soal Undang-Undang Dasar yang…, saya kira ini melihat Saudara…, apa namanya… menghadapi sidang ini sepertinya Saudara baru pertama kali ya, Saudara di sini ya? Ya, mudah-mudahan tidak sekali ini saja kan gitu. Pertama, batu ujinya ini Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1), “Bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Itu kaitannya apa dengan kata ‘dapat’ tadi? Itu konstruksinya ndak ada, argumentasi Saudara ndak ada. ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil’. Kalau jaminan, perlindungan, kesa…, apa…, dan kepastian hukum yang adil, tentunya ada, tapi kurang tajam uraian mengenai hak konstitusionalitas Pemohon terkait dengan kata ‘dapat’ itu. Seharusnya Saudara secara tegas maunya bagaimana kata dakat…, kata ‘dapat’ itu hilang, hilang begitu saja atau lebih tepat dimaknai ‘harus’? Di sini kan supaya menghilangkan saja, gitu, ya. Kalau menghilangkan, apa lalu menurut pendapat Saudara ini menjadi keharusan? Keharusan menurut hukum atau justru lebih lemah? Lha itu Saudara jelaskan. Ndak usah dijawab, nanti saja menjelaskannya. Kemudian berikutnya, Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi.” Ini oke, ada kaitannya, tapi tidak di…, diuraikan secara jelas. Baru ada soal itu Pasal 28H ayat (2). Pasal 28H ayat (2) itu disebut dengan pasal tentang…, apa namanya…, perlakuan khusus terhadap orang yang ya seperti orang disappear person dan seterusnya. Karena kekhususannya itu, dia harus diperlakukan secara khusus. Karena keadaannya dia khusus, maka dia harus diperlakukan khusus. Nah, memang para Pemohon ini punya keadaan khusus apa sehingga memerlukan perlakuan khusus? Hukum itu kan sebenarnya mengasumsikan keadaan orang itu sama (equal). Oleh karena itu, ketentuan biasanya berlaku umum. Lha untuk orang yang berkeadaan khusus, dia memperoleh perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu disebut dengan affirmative action. Lha ini apa keadaan khususnya? Apa perlu ini Pasal 28H ayat (2) ini? Pertimbangkan baik-baik! Lalu, 28I ayat (2). Nah, itu kaitannya…, oh, ndak ada di sini. Perlakuan bersifat diskriminatif. Apa Saudara tahu persis ndak diskriminatif itu artinya apa? Ada diskriminasi, ada perlakuan khusus tadi, lalu ada perlakuan berbeda. Perlakuan berbeda itu perlakuan yang tidak sama, biasanya diartikan begitu, unequal treatment. Ini unequal treatment, apa diskriminasi, apa perlakuan khusus? Saudara dua-duanya pasal ini dipakai. Pastikan itu! Karena dua-duanya bisa bertentangan lho

10

ya. Sementara Pasal 28…, apa namanya…, ayat (1), ya, ayat (1)…, 28I…, 28I ayat (4), sorry, itu perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Karena tanggung jawab negara, maka ayat (5)-nya negara harus mengatur, dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dan kalau sudah dimuat, Pasal 28J ayat (1), warga negara mesti menghormati, kan gitu? Nalarnya begitu. Ini cocok, tapi pasa…, ada catatan dari saya itu tadi Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2). Pertimbangkan baik-baik, ya! Itu dari saya karena sidang ini…, perlu saya beri tahukan kalau Saudara baru pertama kali untuk bersidang di sini. Sidang Mahkamah Konstitusi itu sistemnya bukan Majelis kayak Mahkamah Agung, misalnya subsider, “Bila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain…,” Itu tidak Majelis, Mahkamah Konstitusi karena sidang Mahkamah Konstitusi itu memakai sistem plenary system, full bench system. Jadi, semua hakim memeriksa perkara ini nanti. Ini pemeriksaan ini namanya pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu, dicukupkan kami bertiga. Kami bertiga nanti harus melaporkan kepada…, apa namanya…, plenary section pada sidang…, apa namanya…, Pleno. Oleh karena itu saya ingatkan kepada Saudara, sebelum Saudara berhadapan dengan Pleno, maka itu tadi, sidang ini fungsinya untuk memberikan nasihat kepada Saudara sebagai kewajiban Hakim dan hak Saudara untuk memperoleh nasihat itu. Tapi karena sebagai hak, Saudara boleh tidak menggunakan. Artinya, kalau Saudara yakin, “Wah, ini pendapat saya,” ya sudah dianggap benar, ya silakan, gitu ya. Nanti Saudara akan berhadapan dengan Pleno dan di dalam Pleno itu kalau Pleno itu…, apa…, meminta untuk dilanjutkan sidang juga, Saudara akan berhadapan dengan pembentuk undang-undang, Presiden dan Pemerintah. Makanya ini dinasihati, supaya ini benar-benar Saudara kuasai. Dan argumentasi yang ada di sini, itu pada umumnya argumentasi…, apa namanya…, berdasarkan peraturan perundangundangan yang lain. Tidak kepada…, secara vertikal kepada UndangUndang Dasar. Sekiranya Saudara menggunakan, tetap mau menggunakan…, apa…, argumentasi itu berdasarkan kaitannya dengan undang-undang yang lain yang sejajar, harus Saudara carikan konstruksinya terhadap konstitusi itu secara vertikal bagaimana. Ini tidak ada di sini, tidak…, tidak saya temukan. Oleh karena itu, penting buat Saudara untuk dikonstruksikan secara vertikal setelah Saudara membandingkan dengan undang-undang lain. Misalnya, undang-undang ini tadi Saudara bilang tidak sejalan dengan Undang-Undang HAM, gitu kan? Nah, kalau tidak sejalan, lalu kaitannya secara konstitusional apa? Berhenti Saudara sampai di situ. Nah, gitu ya. Ini, ini masih banyak loop hole namanya, ya. Nah, lubang-lubang yang memungkinkan Saudara menjadi lemah, ketika Saudara berhadapan

11

dengan Pleno maupun berhadapan dengan pembentuk undang-undang, ya. Makanya sebaiknya gini, “Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya”, bukan Majelis. Karena sistemnya itu bukan sistem Majelis. Kalau Mahkamah Agung, sistemnya Majelis. Hakimnya 50, perkara bisa ditangani hanya tiga atau lima orang. Kalau di Mahkamah Konstitusi seluruh Hakim menangani perkara ini karena plenary system, bukan Majelis. Saya kira itu dari saya. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia ini akan juga memberikan nasihat kepada Saudara. Silakan Bapak apa Ibu dulu? Ibu silakan. 34.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Pak Ketua. Ya, sebagai Kuasa Hukum yang baru pertama kali di sini, mungkin ini yang perlu dilihat, ya. Yang harus diutamakan di sini yang pertama kali adalah mengenai legal standing, siapa yang berhak untuk menghadap di Mahkamah Konstitusi ini. Di sini dikatakan tiga-tiganya, dua karyawan swasta, satu pelajar atau mahasiswa. Apa hubungannya dengan pasal yang diajukan permohonan itu? Kalau saya melihat di dalam bagian terakhir, “Hormat kami Kuasa Hukum para Pemohon, Tim Pembela Kretek.” Berarti di sini pasti Pemohon adalah mereka yang pro dengan rokok, ya kan? Nah, oleh karena itu, itu harus dilihat, kenapa dengan adanya pasal yang dimohonkan itu kemudian terganggu oleh pasal itu? Karena nanti ini akan berkelanjutan dengan…, sampai putusan ya petitumnya, ya. Di sini kan dikatakan, “Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.” Kalau Anda minta kata ‘dapat’ ini dihilangkan dan bertentangan dengan konstitusi, maka artinya apa? “Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok.” Jadi nanti itu menjadi suatu, suatu kalimat yang harus, ya kan? Kata ‘dapat’ enggak boleh. Nah, kalau Anda Tim Pembela Kretek, apakah justru tempat itu semua harus dengan tempat untuk merokok? Nah, itu harus Anda melihat. Kemudian apa hubungannya dengan Pemohon? Anda melihat Pemohon ini kenapa? Ingin bahwa rokok tetap ada, sehingga di semua tempat harus ada tempat untuk merokok atau apa, ya? Nah, tapi kemudian juga kalau kita melihat pada halaman tiga dan beberapa halaman selanjutnya, Anda menuliskan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini sejak tanggal 12 Agustus sudah diubah dengan undang-undang yang baru. Jadi ini harus diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 ya.

12

Kemudian di sini sebetulnya Anda perlu menjelaskan apa alasannya bahwa Anda memohon supaya pasal ini dinyatakan atau kata ‘dapat’ itu dihilangkan karena apa? Alasan permohonan ini Anda tidak perlu jauhjauh mencari-cari, ada dari Ashari, Yuristal, Afidaisi, Marfun, dan sebagainya, tapi apa yang…, karena kalau kita lihat ini malah seperti suatu disertasi, ini definisi dari ini, definisi dari ini, tapi intinya apa? Itu yang harus dilihat. Dan juga di sini Anda kebetulan mengutip buku saya ya, tapi kelihatannya kok salah mengutipnya kali ya? Bahwa menurut Maria Farida Indrati Soeprapto dalam teori bahasa Indonesia dan dalam perundangundangan dikenal dengan adanya kalimat-kalimat yang berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berisi norma hukum yang umum dan abstrak yang merupakan kalimat-kalimat normatif, tidak diskriptif, atau deklaratif. Dalam tata bahasa Indonesia, yang baku kalimat normatif biasa disebut kalimat imperatif. Apa ini yang saya katakan? Tetapi karena tidak semua perintah adalah norma yang berlaku, maka untuk menunjukkan bahwa kalimat itu mengandung norma, maka disebut kalimat normatif, tidak imperatif. Saya rasa saya enggak mengatakan seperti itu ya? Justru suatu peraturan perundang-undangan itu salah satu syaratnya harus normatif. Artinya normatif itu dia justru harus mengatakan, dia harus, atau wajib, atau dia di…, di sini Anda mengutip di sini kata suruhan, melakukan, atau larangan, pembebasan, atau bijak. Justru kalimat-kalimat yang normatif itu adalah yang ada kata ‘wajib’, ada kata ‘harus’, kadangkadang ada kata ‘dapat’, dan sebagainya. Jadi ini yang agak-agak keliru, maka kalau kata ‘dapat’ itu juga suatu (suara tidak terdengar jelas) itu suatu kebolehan, dapat dilaksanakan, dapat tidak. Nah, itu kadang-kadang dalam suatu perundang-undangan tulisannya seperti itu karena tergantung pada situasi dan kondisi yang diatur di dalamnya. Kalau misalnya dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dipidana, itu berarti dia harus dipidana. Padahal tidak semua orang akan melanggar, maka dikatakan di sana dapat dipidana. Karena kalau dia melanggar dia dipidana, kalau dia tidak melanggar dia tidak dapat dipidana. Nah, ini yang harus Anda lihat. Jadi jangan terlalu banyak teoriteori malahan, tapi rumuskan apa kerugian para Pemohon ini, sehingga kalau kata ‘dapat’ ini dikatakan bertentangan dengan konstitusi, maka hak-hak para Pemohon ini kemudian dapat terpenuhi. Tapi perlu dilihat juga bahwa apakah hak untuk merokok dan hak tidak merokok itu juga merupakan hak asasi manusia? Anda harus melihat yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu apa? Anda bisa melihat pada undangundang tentang hak asasi manusia ya? Undang-Undang Nomor 39. Dan juga pasal-pasal yang menjadi batu uji harus betul-betul cocok dengan

13

yang Anda ajukan, sehingga tidak perlu banyak-banyak pasal. Kalau satu batu uji saja sudah cukup, maka batu uji itu sudah bisa mengesampingkan atau mengabulkan permohonan Anda. Asal yang dimohonkan pengujian itu cocok, Anda pertentangkan dengan batu ujinya. Begitu dia enggak cocok, maka itu bisa kita kabulkan. Tapi begitu dia cocok, ya sudah ya? Dan tentunya suatu undang-undang tidak akan merumuskan yang persis sama dengan Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar memang aturan-aturan yang bersifat umum, sehingga di dalam undang-undang itu kalau para pembentuk undangundang merumuskan hal-hal yang menyimpang dari apa yang dikehendaki dari Undang-Undang Dasar itu, maka itu bisa kita katakan bertentangan dengan konstitusi itu ya? Jadi ini dari saya, saya rasa cukup. 35.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan, Yang Mulia Bapak Hakim Anwar.

36.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih, Bapak Ketua. Ya, pada prinsipnya saya sama seperti apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ketua dan Yang Mulia Ibu Maria. Memang kalau disimak secara mendalam ya, permohonan para Pemohon ini, memang apa ya…, apa yang diinginkan oleh para Pemohon sebenarnya ya itulah yang tercantum, itulah yang diatur di dalam penjelasan. Ini kan yang dimohonkan ini kan kata ‘dapat’ dalam penjelasan Pasal 115 ayat (1) yang tentu saja penjelasan itu tidak bisa dipisahkan dari norma yang diatur di dalam pasal tersebut. Kalau…, sekali lagi ya, kalau disimak bahwa tidak ada kerugian atau katakanlah dengan berlakunya pasal ini, Pemohon berpotensi, ya, adanya kerugian konstitusional daripada Pemohon. Kalau kata ‘dapat’ ini dihilangkan, dibatalkan atau tetap ada, itu sama sebenarnya. Kecuali memang, kata ‘dapat’ ini tadinya memang dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok. Jadi, adanya kata ‘dapat’ tidak ada hak konstitusional Pemohon atau para perokok untuk melakukan aktivitasnya. Ini, ini, kalau, kalau, coba dikaji secara lebih jauh lagi. Kemudian, pasal-pasal yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon ini ada tujuh pasal dan memang oleh Pemohon belum di, diuraikan, dielaborasi lebih lanjut. Relevansinya antara norma yang diuji dengan pasal-pasal…, tujuh pasal yakni yang dijadikan batu uji oleh Pemohon. Misalnya, Pasal 27 yang dimaksud oleh para Pemohon itu persamaan kedudukan hukum. Jadi sekali lagi, dengan kata ‘dapat’ ini ya, oleh norma yang ada di dalam-dalam buku ini, khususnya mengenai penjelasannya, kata ‘dapat’ tidak ada mengandung makna membatasi, mengurangi,

14

apalagi menghilangkan hak Pemohon atau para perokok, ya. Jadi, kalau memang ini diteruskan, silakan dielaborasi lebih lanjut, lebih dalam lagi. Cukup, Pak Ketua. Terima kasih. 37.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Saya tinggal menyimpulkan dalam kalimat yang pendek: 1. Bahwa secara struktur ini, Pemohonan ini sudah benar, ada identitas, ada kewenangan Mahkamah, lalu, kedudukan hukum para Pemohon. Cuma ada catatan di dalam soal kedudukan hukum ini, hak konstitusional dia apa, lalu pasal tadi merugikan apa secara konstitusional. Ini tidak jelas. Lalu; 2. Yang berikutnya lagi soal Pokok Permohonan. Dalam Pokok Permohonan ini, Saudara masih banyak menguraikan teori dan juga menguraikan kaitannya dengan undang-undang lain yang tidak ada konstruksi pertentangannya dengan konstitusional..., dengan hak-hak konstitusional Pemohon, sehingga seperti tadi kalau, kalau, kalau terasa enggak ada kerugiannya atau paling tidak begini bahasanya yang tepat itu, kalau Anda tidak bisa meyakinkan kepada Hakim sembilan orang nanti bahwa kata ‘dapat’ itu merugikan para Pemohon ini, ya, ya ditolak nanti, gitu. Atau bahkan tidak sampai Pleno. Makanya, cermati betul-betul. Kemudian soal petitum tadi sudah tepat, hanya ada sedikit yang Saudara perlu ubah. Sekali lagi yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa kami bertiga melaksanakan kewajiban menurut undang-undang, memberi nasihat tentang permohonan Anda. Selanjutnya, sepenuhnya hak Anda untuk memperbaiki atau tidak. Kalau anda ingin memperbaiki, Anda diberikan waktu 14 hari, paling lama. Tapi kalau bisa ya jangan 14 hari persis begitu ya? Ya. Tiga hari kalau sudah selesai, silakan segera diajukan untuk dijadwalkan untuk kemudian kami cek kembali, apa perbaikan yang, yang Saudara telah lakukan, supaya kami bisa laporkan kepada Pleno nanti, bahwa inilah permohonan yang final, yang Saudara ajukan. Gitu ya? Kalau lewat dari 14 hari, tidak ada perbaikan yang kemari, ya berarti kami akan menggunakan ini untuk bahan laporan kami, ya? Terakhir kesempatan Saudara untuk bicara, mau ngomong apa? Silakan.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Terima kasih kepada, Mahkamah..., Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu 14 hari akan kami (...)

15

39.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Itu paling lama loh ya (…)

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Ya, 14 hari.

41.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Jangan lebih itu ya.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Ya, inggih. Saya, kami pergunakan untuk perbaikan.

43.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya.

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Dalam desmi..., dismissal proses ini.

45.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, ini bukan dismissal, kalau dismissal saya berwenang menolak. Ini sidang pemeriksaan pendahuluan namanya.

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Pendahuluan.

47.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya.

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Oke, oke.

49.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, sudah, cukup?

16

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: R. HERI SUKRISNO Terima kasih, inggih, cukup.

51.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. Terima kasih atas perhatian Saudara dan oleh karena sudah cukup, maka sidang dianggap selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB

Jakarta, 15 September 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

17