L A PA N
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DENGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN INTERNATIONAL SEMINAR ON GEOSPATIAL AND HUMAN DIMENSIONS ON SUSTAINABLE NATURAL RESOURCE MANAGEMENT 2011 Nomor o6o/o9 Nomor 57A/I3.11/KsP/2011
Pada hari ini Jumat tanggai sembilan bulan September, tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
2.
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
: Berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda Persil No.1, Rawamangun, Jakarta TImur, dalam hal ini diwakili oleh Dra. Ratih Dewanti, M. S c . , selaku Kepala Biro Keija Sama dan Hubungan Masyarakat LAPAN, berdasarkan Keputusan Kepala LAPAN No. 112 Tahun 2011, tanggai 17 Maret 2011, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Berkedudukan di Bogor, Jalan Raya Darmaga Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, M.Eng., selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, dari dan oleh sebab Itu bertindak untuk dan atas nama INSTITUT PERTANIAN BOGOR, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Teknologi dan Pemanfaatan Kedirgantaraan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Nomor: SPerjan/03/ll/2010 dan Nomor: 07/13/KsM/2010 yang ditandatangani pada tanggai 23 Februari 2010; 2. Bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan serta memberikan saran kepada Pemerintah tentang kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional pada khususnya dan tujuan pada umumnya; 3. Bahwa Institut Pertanian Bogor (IPB) sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, memiliki kemampuan dan kemauan untuk mendukung upaya-upaya penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 4. Bahwa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan perlu mendapat dukungan nasional termasuk dari kalangan universitas/perguruan tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1 TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas penelitian dan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian, kehutanan, geologi dan geomorfologi, kelautan, hidrologi, analisis data dan geospasial. 2. Sasaran kerjasama ini adalah terselenggaranya International Seminar On Geospatial And Human Dimensions On Sustainable Natural Resource Management (GeoSARNas) 2011.
Pasal 2 RUANG LINGKUP Menyelenggarakan International Seminar on Geospatial And Human Dimensions On Sustainable Natural Resource Management (GeoSARNas) 2011. Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN Ruang Lingkup Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Lampiran Perjanjian ini, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK (1) Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA: a. Kewajiban PIHAK PERTAMA 1) Bersama-sama PIHAK KEDUA membuat Kerangka Acuan Kerjasama 2) Menyediakan anggaran/biaya penyelenggaraan 3) Bersama-sama PIHAK KEDUA membuat iaporan pelaksanaan kerjasama.
b. Hak PIHAK PERTAMA 1) Mengikutsertakan pejabat/pegawai PIHAK PERTAMA dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan yang akan diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA. 2) PIHAK PERTAMA memiliki otonomi dalam pengaturan acara GeoSARnas, termasuk menentukan pembicara, menerima makalah dalam presiding, membuat rumusan kegiatan, dan hal-hal penting lainnya untuk menjamin keberhasilan acara GeoSARnas untuk kepentingan negara dan ilmu pengetahuan.
(2) Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA: a. Kewajiban PIHAK KEDUA 1) Bersama-sama PIHAK PERTAMA membuat Kerangka Acuan Kerjasama; 2) Memberikan penawaran kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan fasilitas penelitian di IPB; 3) Menyediakan tempat pelaksanaan; 4) Melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan Khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan; 5) Bersama-sama PIHAK PERTAMA membuat Iaporan pelaksanaan kerjasama. b. Hak PIHAK KEDUA 1) Memperoleh bahan dan material untuk menyelenggarakan acara tersebut.
PASAL 5 FASILITAS DAN PERALATAN (1) PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan fasilitas dan peralatan yang dimiliki masing-masing pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini. (2) Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing pihak dapat menggunakan fasilitas pihak lain dalam hal tidak tersedianya fasilitas dan biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan fasilitas pihak lain ditanggung oleh masing-masing pihak.
PASAL 6 FORCE MAJEURE (1) Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian dan Kerangka Acuan Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (Force Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi PARA PIHAK; (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan gempa bumi, tsunami, taufan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, embargo ekonomi, perubahan regulasi pemerintah pusat atau pemerintah daerah; (3) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat mulainya Force Majeure, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang; (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya pemberitahuan tersebut, PARA PIHAK akan merundingkan tindakan yang harus/akan dilakukan sehubungan dengan adanya Force Majeure.
PASAL 7 PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul bagi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
PASAL 8 HASIL KERJASAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan hasil kerjasama untuk meningkatkan kemandirian dalam mendukung program kedirgantaraan bagi kepentingan nasional; (2) PARA PIHAK sepakat Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari hasil penelitian menjadi milik bersama dengan azas kesetaraan; (3) Pemanfaatan hasil kerjasama dalam kaitannya dengan HaKI akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Setiap penggunaan hasil kerjasama untuk kegiatan publikasi/sosialisasi/ diseminasi, wajib mencantumkan PARA PIHAK.
PASAL 9 KERAHASIAAN (1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya; (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini berakhir.
PASAL10 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan pos, tercatat, atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau melalui faksimili, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini: a. PIHAK PERTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Jalan Pemuda Persil No. 1 Rawamangun Jakarta Timur 13220 Telp : (021)4892802 Fax : (021)47882726 U.p. : Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat b, PIHAK KEDUA INSTITUT PERTANIAN BOGOR Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 3 Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680 Telp : (0251) 8622709 Fax :(0251) 8622323 U.p. : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
PASAL11 MASA BERLAKU 1. 2.
Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggai ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Jika terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat oleh PARA PIHAK.
Pasal 13 LAIN-LAIN 1. 2.
3.
Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK; Peraturan dan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; Kerjasama dapat ditinjau kembali apabila PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini.
PASAL14 PENUTUP Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggai, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
