2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 61/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 3 OKTOBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 61/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan [Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Letjen TNI (Purn) Rais Abin 2. Mayjen TNI (Purn) Soekotjo Tjokroatmodjo ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 3 Oktober 2011 Pukul 13.12 – 14.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Hamdan Zoelva 2) Anwar Usman 3) Ahmad Fadlil Sumadi Yunita Ramadhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir A. Pemohon: Ketua Legiun Veteran 1. Letjen TNI (Purn) Rais Abin 2. Mayjen TNI (Purn) Soekotjo Tjokroatmodjo Sekjen Legiun Veteran 3. Wahyono

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB

1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 61/PUUIX/2011, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, seperti biasa di Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu saya minta untuk memperkenalkan diri, khusus yang duduk di depan, tapi boleh juga sekaligus..., yang dibelakang itu anu…, suporter atau Pemohon juga? Silakan.

2.

PEMOHON: RAIS ABIN Nama saya Rais Abin, Letnan Jenderal Purnawirawan TNI, sekarang menjabat Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia. Terima kasih.

3.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Masih ada satu lagi, ya. Ada kasih mik, mana miknya?

4.

SEKRETARIS PEMOHON: WAHYONO Nama saya Wahyono, Laksamana Muda TNI Purnawirawan. Saya Sekretaris Jenderal Legiun Veteran RI, bertindak sebagai sekretaris para Pemohon. Terima kasih.

5.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih, Bapak-Bapak sekalian. Sidang ini adalah sidang pendahuluan ya, di Mahkamah Konstitusi itu ada dikenal dengan sidang pendahuluan, yaitu mendengarkan penjelasan, pokok-pokok permohonan dari Pemohon, kemudian Hakim…, Hakim Panel boleh memberikan nasihat, pandangan-pandangan untuk perbaikan permohonan. Nah, setelah itu nanti Saudara diberikan waktu paling lambat 14 hari untuk memperbaiki permohonan, setelah itu ada sidang pendahuluan yang kedua, sidang pendahuluan untuk perbaikan permohonan. Setelah itu baru ada Sidang Pleno, mendengarkan tanggapan pemerintah, dan DPR, atau pihak-pihak lain yang terkait

3

kalau diperlukan. Kalau seandainya sidang ini merekomendasikan untuk dibawa kepada Pleno, tapi bisa juga tanpa dibawa ke Pleno, nanti hasil sidang yang dibawa kepada Pleno Musyawarah Hakim bisa langsung juga diputus ya, diputus oleh Musyawarah Hakim, tapi kebanyakan dibawa kepada Rapat Pleno untuk mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Nah, sekarang saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan penjelasan mengenai pokok-pokok permohonannya ya, pokok-pokok permohonannya dan apa yang sebenarnya di…, dimohonkan pengujian dalam kesempatan ini? Saya silakan. 6.

PEMOHON: RAIS ABIN Terima kasih, Bapak..., Bapak Ketua Majelis. Saya menganggap bahwa substansi daripada pengajuan kami sudah dipahami oleh BapakBapak. Masalahnya sebetulnya sangat sederhana, yaitu bahwa ada suatu undang-undang diterbitkan yang dibuat secara amatir dan ditambah dengan sistematik yang tidak memenuhi syarat. Dan lebih parah lagi, dalam penyusunannya tidak mengikutsertakan nara sumber yang berintegritas, maka lahirlah undang-undang ini. Maka lahirlah ketentuan tentang Bintang Gelirya yang dianggap Tingkat VI lebih rendah daripada bintang-bintang yang lahir sesudahnya kemerdekaan. Bintang Gerilya yang diberikan kepada pejuang kemerdekaan itu hanya eenmaleg, yaitu untuk mendirikan negara ini. Tetapi sekarang seolah-olah oleh pembuat undang-undang ini, Bintang Gerilya itu dianggap sudah tidak perlu dan tidak ada, maka disusunlah untuk tetap mengingat adanya bintang itu, diurutkan menjadi nomor 6. Ini sangat menyakitkan hati kami, kalau kami tidak ada, tidak ada ini negeri ini. Maaf, ini bicara sombong. Pada umur 85 tahun ini, saya berhak bicara begitu. Nah, pemakaman orang yang punya Bintang Gerilya tidak boleh masuk di Taman Makam Pahlawan. Ini kan sontoloyo ini yang nyusun undang-undang ini, ndak betul itu. Inilah sebetulnya yang mendasar dalam pengajuan kami pagi ini, lainnya tidak ada apa-apa. Tapi yang menyedihkan sekali adalah bahwa terbit suatu undang-undang yang meskipun ditandatangani oleh presiden katanya, ya toh, yang sangat menyedihkan dan sangat kurang memperhatikan perasaan pejuangpejuang bangsa. Untuk selanjutnya kami persilakan teman kami untuk melengkapi apa yang kami sampaikan, terima kasih Pak.

7.

PEMOHON: SOEKOTJO TJOKROATMODJO Dokumen resmi yang kita ajukan sebagai uji, apa namanya, uji materi itu, pertama kali saya legal standing dari para Pemohon adalah Dewan Pimpinan Pusat Legiun veteran yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, lampiran 4 sedangkan Legiun Veteran Republik Indonesia yang didirikan dengan

4

Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 103 Tahun 1957 yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967, Pasal 18 sebagai satu-satunya organisasi perhimpunan masa veteran, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia sesuai data direktorat personil dan veteran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bulan Juli 2010, tercatat 301.182 orang yang masih hidup dari semula 910.109 orang. Para Pemohon masing-masing adalah penerima bintang gerilya sebagai penghargaan negara atas peran sertanya selama perjuangan kemerdekaan yang tidak terputus dari 1945 sampai 1949. Para Pemohon tersebut memiliki kualifikasi sebagai Pemohon Penguji Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Alasan-alasan pengujian permohonan pengujian uji gelar, norma-norma konstitusi yang tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang Gelar. Pasal 33 UndangUndang Gelar tersebut pada ayat (6) menyebutkan bahwa hak pemakaman di taman makam pahlawan nasional utama hanya untuk penerima gelar Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dan Bintang Maha Putra, ayat (6) tersebut harus dihapus mengingat : 1. Bertentangan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2. 2. Bertentangan dengan semangat dan suasana kejiwaan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. 3. Bersifat diskriminatif sehingga kalau ayat (6) ini ditiadakan maka hak penerima bintang grilya dan bintang sakti akan tetap dapat diterima masuk Taman Makam Pahlawan Kalibata. 4. Taman makam pahlawan nasional utama belum ada. jika yang dimaksud adalah Taman Makam Pahlawan Kalibata, maka itu merupakan penyerobotan makam militer, di bawah tugu bambu runcing taman makam pahlawan kalibata terbaring beberapa jasad prajurit tidak dikenal, yang gugur dalam pertempuran, sedangkan di dinding masuknya terlukis ribuan nama prajurit yang gugur sejak tahun 1945, Pasal 43 Undang-Undang Gelar tersebut ayat (7) mencabut dan menyatukan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 mengatur tentang Bintang Gerilya, ayat (7) tersebut harus dicabut karena bintang gerilya meskipun sifatnya inmaleg, adalah dokumen sejarah yang harus kita lestarikan sebagai kelengkapan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 yang berkaitan dengan pemberian, pemberian bintang gerilya tidak perlu dicabut, dalam hal demikian Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan tugasyang diembannya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the garden of the constitution in the final inter briter of the constitution. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi diharapkan menyatakan Pasal 33 ayat (6) serta Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang Gelar bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan Norma-Norma Konstitusi khususnya yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

5

1945 serta sejarah lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Para Pemohon juga menyadari bahwa para penerima bintang gerilya saat ini telah rata-rata berusia di atas 80 tahun sehingga tidak mempunyai banyak waktu lagi oleh karena ini dimohon kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon. Petitum berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberi putusan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian material para Pemohon. 2. Menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) UndangUndang Gelar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3) Menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) UndangUndang Gelar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya. Atau bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah permohonan kami. 8.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih. Saatnya kami akan berikan nasihat-nasihat ya, dalam rangka perbaikan permohonan ini. Saya persilakan Pak Fadlil.

9.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Bapak Rais Abin, namanya sudah saya kenal sejak saya di SMP dulu. Juga Bapak Soekotjo dan Bapak-bapak para senior yang hadir di Majelis ini. Sidang hari ini adalah sidang seperti yang disampaikan oleh Ketua, khas untuk Mahakamah Konstitusi. Di tempat pengadilan lain tidak ada yaitu sidang untuk pemeriksaan pendahuluan namanya. Di dalam pemeriksaan pendahuluan itu ada kewajiban Hakim, ada hak Pemohon. Kewajiban dan hak itu terletak pada soal nasihat. Oleh karena itu, sebagai Hakim saya ingin menjalankan kewajiban saya memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini supaya permohonan ini menjadi lebih jelas dan lebih lengkap. Sekali lagi ini kewajiban, bukan bermaksud menggurui senior ini. Setelah nasihat ini saya sampaikan, juga oleh rekan-rekan Yang Mulia Para Hakim nanti menyampaikan, selanjutnya terserah pada para Pemohon, apakah akan dipertimbangkan untuk melengkapi atau memperbaiki atau tidak, sepenuhnya menjadi hak dari para Pemohon. Soal nasihat yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang struktur permohonan. Saya seperti yang disampaikan oleh Pemohon sudah membaca dan sudah paham sebenarnya tentang maksud dan tujuan dari permohonan ini. Namun supaya lebih lengkap dan lebih jelas, strukturnya supaya ditata. Yang pertama, soal pendahuluan bolehlah itu, ndak ada masalah.

6

A) Konteks kepentingan Pemohon dalam permohonan pengujian itu, bolehlah disebut dengan pendahuluan, begitulah. Yang akan mengantarkan kepada soal yang tadi disampaikan oleh Bapak Rais Abin dan…, di dalam memohon permohonan pengujian ini. Hal yang harus ada pertama, soal wewenang, wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Ini sudah ditulis di sini bahwa para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 33. Itu strukturnya sebenarnya dimulai dari Pasal 24C lebih dulu, lebih baik. Bahwa berdasarkan Pasal 40…, 24C yang kemudian diikuti dengan pasal berapa dari UndangUndang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian di-break down lagi di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, begitu. Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan untuk menguji undang-undang, begitu ceritanya ini. Kemudian cerita yang kedua, sebagai strukturnya itu permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang, disebutkan undangundang nomor berapa, tahun berapa, lembaran negara berapa begitu ya, tambahan lembaran negara berapa, pasal berapa, yang bunyinya seperti apa, sehingga nanti seterusnya itu akan konsisten dengan permohonan itu. Jadi ada norma yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada fakta yang dimohonkan oleh Bapak begitu ya, dimuat di sini, lalu ada simpul, Bapak meyimpulkan sendiri. Oleh karena permohonan kami ini adalah permohonan tentang pengujian undangundang sebagaimana tersebut dalam poin berapa nanti. Kalau garis besarnya kan tiga Pak tadi ya, maka Mahkamah Konstitusi berwenang, selesai. Itu soal kewenangan. Jadi, menganut semacam logika deduktif, begitu Pak. Kemudian yang kedua, soal kedudukan hukum juga begitu, Pak. Ini Bapak, ini saya pikir lebih baik nanti meminta kepada bagian pendaftaran ini, salah satu putusan Mahkamah, supaya di dalam membuat struktur kedudukan hukum itu ada lebih jelas begitu, Pak. Karena Pasal 51 ayat (1) itu sudah dielaborasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya, begitu Pak. Sehingga Bapak setelah menyebut Pasal 51 tentang Syarat Legal Standing, Bapak menyebutkan, sebagaimana juga dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, syaratnya adalah a, b, c, d. Tidak hanya cuma a, b, c, d, nanti malah ada lima itu, ada banyak lagi. Jadi, apa yang harus dielaborasi itu menjadi lebih jelas, Pak. Nah, baru yang kalau sudah menyebutkan normanya seperti itu, ini sebagai premis mayornya, premis minornya itu bahwa Pemohon adalah siapa, gitu. Di sini supaya lebih ditegaskan kalau…, kalau boleh saya menebak ini ya, ini konfirmasinya juga terserah kepada Bapak. Bapak ini bertindak sebagai pimpinan organisasi dan oleh karena itu yang mengajukan ini organisasi atau Bapak sebagai perorangan? Itu agak berbeda, Pak. Konstruksi berpikirnya agak berbeda. Karena sebagai pihak itu kan ada: a. perorangan; b. kesatuan masyarakat hukum;

7

c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Bapak harus memilih, mau menentukan yang mana? Nah, di sini agak…, agak setengah kabur ini, Pak. Harus dipastikan, di pengadilan itu harus firmed, Pak, ya. Nah, sesudah itu, sudah ada premis minornya, Bapak sebagai apa, punya hak konstitusional apa, tentunya terkait dengan soal makam pahlawan itu kan, Pak, ya? Terkait dengan makam pahlawan itu. Yang bagi, yang telah memperoleh tanda jasa, apa itu Bintang Gerilya, apaapa itu tadi yang Bapak ceritakan tadi, yang menjadi isu utama tadi? Nah, Bapak adalah itu beserta seluruh anggota organisasi ini apa begitu, kalau itu organisasi? Yang kemudian, masuk kepada konklusi. Konklusinya apa? Kalau ada premis mayor, minor, lalu konklusinya? Bapak punya hak atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Karena untuk maju ke pengadilan ini tidak semua orang berwenang, berhak. Harus orang yang punya kewenangan atau hak untuk maju ke pengadilan. Kalau yang tidak punya hak, ndak bisa, Pak. Begitu, Pak. Itu kan nanti kaitannya dengan bukti-bukti yang Bapak harus ajukan. Oke, itu yang kedua. Lalu, yang ketiga. Ini soal alasan pengujiannya, Pak. Alasannya di sini, Bapak masih terlalu garis besar, misalnya amanat Pembukaan Undang-Undang alinea kedua. Malah, kalau itu Undang-Undang Dasar itu kan dari Pancasila di-break down ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, di-break down lagi ke dalam pasal-pasal kan, Pak? Pasal-pasal itu tahun 1999 sampai tahun 2001 itu, di…, ditambah ada adendumnya, lah itu pasal berapa? Yang bertentangan dengan pasal berapa? Sehingga undang-undang itu merugikan Bapak. Jadi, soal alasan yang dalam permohonan yang di situ ditulis halaman 6 itu, Pak. Itu isinya Hakim harus diyakinkan bahwa pasal yang Bapak ajukan ke sini, itu benar-benar merugikan secara kontitusional karena bertentangan. Nah, begitu, Pak. Lah, bertentangannya itu seperti apa? Harus dijelaskan. Di sini memang sudah ada, bertentangan dengan alinea kedua, pasalnya pasal berapa dari Undang-Undang Dasar? Bertentangan dengan semangat dan suasana kejiwaan perjuangan, apa suasana kejiwaan perjuangan itu di dalam pembukaan maupun di dalam pasalnya? Kalau ada pasal, pasal. Juga bersifat diskriminatif, itu ada Pasalnya 28 itu sekitar diskriminasi itu, Pak. 28 itu ada a sampai j. Itu Bapak bisa pilih di situ. Lalu, baru ini soal konkretnya adalah soal Taman Makam Pahlawan Nasional itu, belum ada dan seterusnya itu. Sehingga dengan begitu, Bapak dirugikan, kalau undang-undangnya itu berbunyi seperti itu, nah begitu. Itu premis-premis yang terkait dengan pokok permohonan. Lalu, baru ujungnya ini sudah betul, Bapak, ujungnya ini sudah betul. Sudah betul menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon…, para Pemohon, menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (6), Pasal 43 ayat (7) itu kan aturan peralihan kalau enggak salah, Pak? Aturan pelalihan…,

8

peralihan itu normanya kan menghapus undang-undang yang lama, memberlakukan undang-undang yang baru. Bagaimana itu rasio legisnya atau rasio…, apa namanya…, ketentuannya sehingga itu dianggap bertentangan, itu dengan pasal berapa, Pak? Ini…, ini mesti di…, ditegaskan, Pak. Menyatakan sesudah bertentangan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, itu sudah betul, lalu terakhir itu bilamana Majelis berpendapat lain…, ini Mahkamah Konstitusi saja karena Mahakamah Konstitusi itu sistemnya bukan persidangan Majelis, Pak. Kami bertiga ini hanya memeriksa pendahuluan, nanti sistem pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi itu full bench, jadi seluruh hakim hadir, itu Plenary session namanya. Oleh karena itu disilakan Bapak, kalau menurut Bapak dapat dipertimbangkan untuk mengubah dalam rangka memperbaiki strukturnya ini, disilakan ada waktu 14 hari. Tapi kalau Bapak berpendapat sudah cukup, ya silakan, atau Bapak berpendapat perlu, misalnya kan ada senior-senior yang bertidak sebagai advokat misalnya, supaya tidak repot dia saja yang maju karena dia sudah sehari-hari urusannya di pengadilan, itu juga bisa begitu, Pak. Saya berkesimpulan Bapak bertindak sebagai organisasi itu, soalnya di sini ada capnya “Markas Besar Legiun Veteran.” Yang itu…, kecuali kalau Bapak ingin mengubah ini perorangan ya silakan, tapi kalau ini bertindak untuk dan atas nama organisasi, ya Bapak pastikan di depan itu bahwa “Kami Legiun Veteran yang berdasarkan UndangUndang Dasar diberikan hak begini, berlakunya undang-undang ini meniadakan hak ini,” nah begitu, Pak. Saya kira begitu, Pak, dari saya sebagai kewajiban saya untuk menyampaikan nasihat. Namanya nasihat itu bahasa undangundangnya, tapi apa pun lah namanya yang jelas supaya permohonan ini lebih memenuhi persyaratan strukturnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Pak Ketua. 10.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Bapak-bapak sekalian, saya hanya menegaskan kembali hal yang penting tadi yang sudah disampaikan. Pertama, yang maju ke sini ini adalah Organisasi Legiun Veteran, kelihatannya dari…, dari sini. Karena itu, kalau di lihat Pasal 51 itu Undang-Undang MK yang juga dikutip di sini, di halaman 5 permohonan, Bapak. Pertama, perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat. Ketiga, badan hukum publik atau privat. Kalau Legiun Veteran ini masuk badan hukum privat, sekumpulan badan hukum privat. Bisa juga BapakBapak secara perorangan juga maju, enggak masalah. Karena maju sebagai badan hukum privat, mohon dilampirkan bukti badan hukumnya. Ya, mungkin anggaran dasar atau apa yang ada di situ sebagai bukti yang menunjukkan bahwa ini badan hukum privat, ini perlu kita…, kami menilai. Kalau memang tidak itu, bisa perorangan

9

secara bersama-sama juga tidak ada masalah, itu memakai…, ya sekelompok orang, perorangan warga negara Indonesia bisa juga, ndak…, ndak masalah. Tapi karena maju sebagai organisasi, saya mohon dilampirkan anggaran dasar dari Legiun Veteran. Kemudian yang kedua, perlu juga dilampirkan undang-undang yang dimohonkan pengujian, ya. Undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Undang-Undang Gelar itu tadi. Kemudian juga termasuk tadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 itu mohon dilapirkan juga, ya. Ini sangat perlu untuk kami me-review walaupun kami bisa cari, tapi syarat formal pemohonan itu memang harus dilampirkan. Kemudian Undang-Undang Dasar juga dilampirkan, fotokopi saja, fotokopi saja. Nah, di Undang-Undang Dasar ini perlu spesifik, Pak, di pasal berapa yang dilanggar oleh undang-undang ini. Jadi Pasal 33 UndangUndang Gelar ayat (6) itu bertentangan dengan pasal berapa di UndangUndang Dasar? Ya, di sini walaupun sudah ada di…, bertentangan dengan pembukaan, tapi perlu secara spesifik di samping pembukaan adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, di sana banyak, Pak. Misalnya Bapak mau mendalilkan pasal ini diskriminatif, di Pasal 28 sekian…, 28H kalau tidak salah, nanti di cek Pak. Itu ada pasal larangan diskriminatif, mungkin Bapak mau pasal..., ini undang..., ini pasal ini tidak adil, tidak adil. Ada pasal larangan untuk jaminan untuk memberikan perlakuan yang adil, ada di Pasal 28D misalnya, 38 Delta ayat (1), ada. Jadi banyak hal yang spesifik dalam Undang-Undang Dasar ini yang sudah ada, yang menyangkut perlindungan-perlindungan konstitusional atau jaminanjamianan konstitusional terhadap hal-hal yang tadi disampaikan. Termasuk diskriminatif, termasuk jaminan keadilan. Jadi Bapak mohon agar dituliskan pasal berapa ya di Undang-Undang Dasar itu Pak. Sehingga Pasal 33 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu, jadi itu. Kemudian juga ini secara umum kami bisa memahami inti permohonan ini, hanya penguraiannya saja yang..., yang diperlukan, harus diperjelas. Secara umum kami bisa memahami karena syaratsyarat formal di sini perlu ada pengujian itu harus menunjukan pasal Undang-Undang Dasarnya di pasal berapa. Walaupun kami tidak selalu terikat pada pasal yang diajukan itu, bisa nilai..., nilai yang terkandung dalam pembukaan, bisa juga dari landasan-landasan Pancasila dan falsafah negara itu bahan kami menguji nanti. Tapi perlu ada yang spesifik pasal berapa di Undang-Undang Dasar itu, sehingga Pasal 33 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya kira itu nanti di break down lagi alasan-alasan pengujian ini, alasan-alasan permohonan ini. Bagaimana bertentangannya Pasal 33 dan Pasal 43 ini dengan Undang-Undang Dasar? Gimana pertentangannya? Secara normal Undang-Undang Dasar sudah menghatur begini, kok undang-undangnya begini? Gitu lah kira-kira biasanya gambarannya. Seharusnya tidak begitu undang-undangnya karena Undang-Undang

10

Dasar menentukan begini. Jadi itu kira-kira mengkontruksi pertentangan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Saya kira itu nasihat-nasihat dari kami untuk bahan tentunya bisa menjadi bahan Bapak-Bapak untuk menyempurnakan permohonan ini. Sekali lagi legal standing itu perlu termasuk tadi sebagai organisasi dan juga alasan-alasan kerugian dalam legal standing itu sangat penting untuk masuk nanti untuk Mahkamah memutuskan tentang pokok perkara atau di alasan-alasan permohonan itu. Demikian Bapak-Bapak sekalian, kalau ada yang mau disampaikan silakan. 11.

PEMOHON: RAIS ABIN Terima kasih, Pak. Kalau sekiranya kami diharapkan menyampaikan pasal dari pada alenia mukadimah ini merupakan suatu kegelian, Pak. Sebab di sini jelas dikatakan bahwa perjuangan kemerdekaan telah selesai dan dengan ini kita memulai gerakan-gerakan untuk pembangunan bangsa. Yang menyelesaikan itu ya veteran ini, Pak. Yang memegang bintang gerilya ini, ini yang kami revered. Kalau yang melaksanakan pergerakan..., apa..., gerakan kemerdekaan ini tidak diakui sebagai pelaksana. Ini kan seolah-olah kualat terhadap sejarah, Pak. Ini saja, jadi memang kami mengerti Bapak itu tentu berpegang kepada yang sangat formal menunjuk pasal dan pasal. Tapi dalam hal ini kami menganggap alenia dua ini cak..., Pak, sudah mencangkup sebetulnya seluruh argumentasi kami untuk maju pagi ini, Pak. Terima kasih.

12.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya apa pun silakan, Pak. Ini nasihat-nasihat dalam kaitan dengan..., apa..., mekanisme di Mahkamah ini ya. Tidak salah itu memang tidak salah, tidak salah hanya itu karena standar undangundang itu pengujiannya undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar baik pembukaan maupun pasal-pasal. Hanya saja kalau ada yang spesifik itu lebih baik itu kalau spesifik. Ini tidak salah ya, kalau ada yang spesifik selain ini, itu jauh lebih bagus lebih lengkap, gitu. Terima kasih, kalau tidak ada lagi kami berikan kesempatan untuk memper..., apa..., memperbaiki juga mungkin memperjelas lagi permohonan ini ya dan kalu itu di..., diperlukan, silakan. Ada waktu 14 hari paling lambat untuk menyampaikan itu dan nanti setelah ini ada sidang pendahuluan yang kedua ya. Setelah itu baru kita laporkan kepada Pleno.

11

Kalau tidak ada lagi dengan demikian Sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 3 Oktober 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

12