ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 150/V/KIP-PS-M-A/2011
Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Selaku PPID Pelaksana menugaskan : 1. Mudo Supriyanto (Kepala Bidang Informasi Publik, Pusat Humas) 2. Irpan Ganda Putra (Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum) 3. Sunarto (Kasubdit Barang Konsumsi, Direktorat Impor) 4. Sudiyatmoko (Kasubbid Pelayanan Informasi, Pusat Humas), dan 5. Simon Tumanggor (Staf Bagian Non Litigasi, Biro Hukum); 1
berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1059/SJ-DAG.7/ST/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 selanjutnya disebut sebagai Termohon.
g
j
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal
27 April 2011, dengan
registrasi Sengketa Nomor: 150/V/KIP-PS-M-A/2011 Kronologi [2.2] Pada tanggal 28 Februari 2011, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah data mengenai rencana realisasi impor garam dalam Kartu Kendali Impor Garam masing-masing Importir (IP Iodisasi, IP Non Iodisasi dan IT) secara detail dan periodik dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.
permohonan informasi tidak ditanggapi, pada tanggal 14 Maret 2011 Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Direktur Impor Kementerian Perdagangan RI dengan rincian permohonan: 1. Salinan data mengenai Surat Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri/Direktur Impor Kementerian Perdagangan RI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011; 2. Rencana dan realisasi impor garam dalam Kartu Kendali Impor Garam masingmasing Importir (IP Iodisasi, IP Non Iodisasi dan IT) secara detail dan periodik dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. 2
[2.4] Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon sehingga pada tanggal 27 April 2011 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.5] Agar aturan main (regulation) yang telah ada dapat berjalan dengan baik sehingga semua stake holder dapat memperoleh keuntungan secara adil (fair) dan kepentingan petani garam dapat diperjuangkan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Petitum [2.6] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.7] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Pada permohonan informasi di awal, Pemohon memang hanya meminta 1 (satu) jenis dokumen, namun pada keberatan meminta 2 (dua) jenis informasi karena informasi tersebut saling berkaitan dan merupakan rangkaian data. 2. Salinan surat persetujuan impor adalah awal untuk terjadinya realisasi impor. 3. Salinan surat persetujuan impor yang Pemohon maksud bukan salinan persetujuan impor secara keseluruhan, melainkan hanya salinan surat persetujuan impor garam. 4. Ada 2 (dua) poin informasi yang akan dilakukan uji konsekuensi oleh Termohon, sesuai dengan informasi yang Pemohon minta pada saat keberatan. 5. Pemohon membutuhkan informasi ini secepatnya karena musim produksi garam segera berakhir.
Surat-Surat Pemohon [2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l
Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 35.2703.011267.0001
Bukti P-2
Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon
3
tertanggal 28 Februari 2011. Bukti P-3
Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 14 Maret 2011.
Bukti P-4
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 27 April 2011.
Bukti P-5
Salinan Revisi Surat Keberatan atas Tidak Diresponnya Permintaan Data oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) --------------------- — ------------------------------------------------ —_____________________ ____
[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti teri;lampir, Pen meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer
<9
a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan para Termohon untuk segera mengumumkan dan menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya m
rut rasa keadilan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang pada
2011 Termohon menyampaikan jawaban tertulis
sebagai berikut: 1. Bahwa permol Penyelesaian Se;
disampaikan oleh Pemohon dalam formulir Permohonan Informasi tanggal 27 April 2011 yang ditujukan kepada
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, yang menyatakan bahwa “... permasalahan yang saya ajukan kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tidak sedang diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga peradilan..'’ Bahwa permohonan yang diajukan dalam sengketa a quo telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sampang tanggal 26 Januari 2011 dalam gugatan perkara perdata Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Spg yang diajukan Gada Rahmatullah sebagai Penggugat melalui gugatan kelompok (class action) melawan: a. Negara Republik Indonesia c.q Menteri Perdagangan c.q Dirjen Perdagangan Luar Negeri c.q Direktur Impor Kementerian Perdagangan Sebagai Tergugat I;
4
b. Negara Republik Indonesia c.q Menteri Perindustrian c.q Dirjen Industri Agro dan Kimia c.q Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Sebagai Tergugat II; c. Negara Republik Indonesia c.q Kepala Daerah/Bupati Sampang Sebagai Tergugat III; dan Negara Republik Indonesia c.q Kepala Daerah Kabupaten Sampang c.q Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan sebagai Tergugat • „ „ 3. Bahwa "gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat dalam peri•kara perdat? dan Pemohon dalam sengketa informasi publik a quo pada pokoknya adalah mengenai hal nenge yang sama yang berkaitan dengan garam impor dan data-data garam. 4. Bahwa data periodik yang dimaksud adalah data per 3 (tiga) bulan. Surat-Surat Termohon [2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Bukti T-l
y tulis sebagai berikut:
Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 28 Februari 2011.
Bukti T-2
Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 14 Maret 2011
Bukti T-3
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 27 April 2011.
Bukti T-4
Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 09/Pdt.G/2010/PN.Spg tertanggal 26 Januari 2011 antara Penggugat Gada Rahmatullah Melawan Negara
4
Republik Indonesia Cq Menteri Perdagangan Cq Dirjen Perdagangan Luar Negeri Cq Direktur Impor Kementerian Perdagangan Sebagai Tergugat I, Negara Republik Indonesia Cq Menteri Perindustrian Cq Dirjen Industri Agro Dan Kimia Cq Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Sebagai Tergugat II, Negara Republik Indonesia Cq Kepala Daerah/Bupati Sampang Sebagai Tergugat III, Dan Negara Republik Indonesia cq Kepala Daerah Kabupaten Sampang cq Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan sebagai Tergugat IV.
T-5
Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 346/MDAG/KEO/4/2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5
Kementerian Perdagangan T-6
Jawaban tertulis Termohon atas Sengketa Informasi Publik Nomor 150/V/KIP-PS-M-A/2011 yang berisi Eksepsi dan Tuntutan untuk diputus Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Oktober 2011.
[2.12] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; Dalam Eksepsi a. Menolak dan menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohn dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 150/VYKIP-PS-M-A/2011 tanggal 27 April 2011 tidak dapat diterima. b. Menyatakan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diperiksa/tidak dapat dilanjutkan oleh Majelis Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dan sengketa a quo harus dinyatakan dihentikan. Atau Apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat msat Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex
bono).
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Y Kesimpulan Pemohon
[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak memberikan kesimpulan baik lisan maupun tertulis.
[3.2] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.9].
Kesimpulan Termohon [3.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan tetap pada jawaban sebagaimana disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2011 [Bukti T-6].
6
[3.4] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagaimana pada paragraf [2.12].
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) huruf a juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
/
/ >
/
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP.
7
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat dan Ba Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk;
[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik----------------
w w
,
yang berkedudukan di Jakarta. berpendapat bahwa
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa,
,
„
kan putusan terhadap
1
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah individu, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 35.2703.011267.0001: (Bukti P-l); 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 28 Februari 2011. (Bukti P-2);
8
3. Karena tidak mendapatkan tanggapan, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon Nomor Surat tertanggal 14 Maret 2011. (Bukti P-3); 4. Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sehingga pada tanggal 27 April 2011 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat (Bukti P-4);
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
C. Pokok Permohonan [4,12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil
ranV Pemohon
yang tidak dibantah oleh
Termohon, karenanya
but menjadi hukum bagi Pemohon dan
Termohon sehingga hal
dibuktikan lagi, yaitu:
a. Pemohon telah m
ohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan
dalam Duduk ’erkara; v b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon telah mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa sebagaimana tertuang di dalam berita acara mediasi pada tanggal 7 Juli 2011 telah disepakati akan dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu terhadap dokumen informasi yang diminta sesuai dengan dokumen informasi yang diminta pada saat keberatan, yaitu: a. Salinan data mengenai Surat Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri/Direktur Impor Kementerian Perdagangan RI Tahun 2010 sampai Tahun 2011.
9
b. Rencana realisasi impor garam dalam Kartu Kendali Impor Garam masingmasing Importir (IP Iodisasi, IP Non Iodisasi dan IT) secara detail dan periodik dari tahun 2010 sampai tahun 2011. 3. Bahwa Pemohon mengajukan surat revisi keberatan tertanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya memperkecil ruang lingkup Surat Persetujuan Impor yang diminta hanya berupa Surat Persetujuan Impor Garam. 4. Bahwa Pemohon juga menambah pokok permohonan nomor 2 yaitu mengenai hal-hal yang melandasi terbitnya Surat Persetujuan Impor Garam dari tahun dengan tahun 2011. Namun, mengingat pokok permohonan terse' dimohon baik di permohonan informasi maupun keberatan, tetap mempertimbangkan pokok permohonan semula lingkupnya sebagaimana disebutkan di poin 2 di atas. permohonan adalah
5. Bahwa Termohon menyatakan periodik yang dimak: data per 3 (tiga) bulan.
diakui para pihak, dalam
[4.13] Menimbang bahwa selain fakta hukum
ijadi pokok perselisihan, yaitu
persidangan juga terdapat fakta hukum atau alasan penolakan permohonan Inform;
agaimana dimaksud pada paragraf
sebelumnya.
D. Pendapat Majelis -hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis
[4.14] Menimbang bahwa akan memberikan perti:
dan penilaian hukum sebagai berikut:
1. Apakah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo Nebis in idem?
[4.15] Menimbang di dalam surat jawaban, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata dan Pemohon dalam sengketa informasi publik a quo adalah mengenai hal yang sama yang berkaitan dengan garam impor dan data-data garam.
[4.16]
Menimbang
di
dalam
Putusan
Pengadilan
Negeri
Sampang
Nomor:
09/Pdt.G/2010/PN.Spg tercantum gugatan Pemohon yang pada pokoknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tidak adanya tindakan/penanganan terhadap kondisi 10
gagal panen petani garam Kabupaten Sampang pada musim produksi garam bulan Juni s/d November 2010 yang hanya memproduksi 1% dari 230 ribu ton dan tindakan pemberian izin impor pada saat musim produksi garam yang merugikan lebih dari 12.738 orang petani garam dengan menggunakan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action).
[4.17] Menimbang bahwa di dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat, Pemohon menyatakan bahwa
permasalahan yang
saya ajukan kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tidak sedang diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga peradilan.
[4.18] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik adalah terkait dengan kebutuhan akses informasi tentang Surat Persetujuan Impor Garam dan Kartu Kendali Impor.
lonannya meminta Komisi
[4.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam petit Informasi Pusat menyatakan Termohon telah sala
tidak menanggapi permohonan
Cqx
informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
[4.20] Menimbang keterangan pada paragraf [4.16] sampai dengan [4.19] hal yang dimintakan Pemohon
untuk diputus Pengadilan Negeri Sampang berbeda dengan yang
dimintakan untuk diputus oleh Komisi Informasi Pusat. Dengan demikian, Majelis
/v
/
.
.
Informasi
Yang
berpendapat dalil Termohon yang menyatakan permohonan a quo telah pernah diputus di pengadilan (ne bis in tidak relevan. m idem) laemj menjadi r
2. Apakah h
Surat
Pers Persetujuan
Impor
Garam
Merupakan
Dikecualikan? ecualikai
[4.21] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik hanyalah berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
[4.22] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf i UU KIP menyatakan bahwa:
“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, 11
yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.” [4.23] Menimbang Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ketentuan Impor Garam menyatakan bahwa:
Ayat (1) . . . Setiap importasi garam oleh IT Garam harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari Direkt— Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.
Ayat (2) “Persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat masa berlaku persetujuan impor, jumlah garam, ienis gar.
antara lain tuiuan.”
[4.24] Menimbang bahwa isi dari surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud di dalam paragraf [4.23] tidak mengandung hal-hal yang menjadi dasar pengecualian sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 UU K1P. ;rdagangan Nomor 44 Tahun 2007---------c tentang [4.25] Menimbang bahwa Peraturan m suitn i uungw^ou ± — ----Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Impor Garam tidak mengatur mengenai perubahan Surat Persetujuan Impor sebagaimana yang telah diatur sebelumnya di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2005.
[4.26] Menimbang bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Surat Persetujuan Impor adalah informasi yang dikecualikan. [4.27] Menimbang keterangan pada paragraf [4.21] sampai dengan paragraf [4.26], Majelis berpendapat bahwa Surat Persetujuan Impor Garam bukanlah merupakan Informasi Yang Dikecualikan sehingga wajib terbuka dan dapat diakses oleh publik.
3.
Apakah Rencana dan Realisasi Impor Garam dalam Kartu Kendali Impor Garam Masing-Masing Importir Merupakan Informasi Yang Dikecualikan?
12
[4.28] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ketentuan Impor Garam pada pokoknya menyatakan bahwa Kartu Kendali Impor berisi laporan tentang pelaksanaan importasi garam kepada Direktur Jenderal cq Direktur Impor Departemen Perdagangan. [4.29] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan a quo pada pokoknya menyatakan bahwa bentuk laporan a quo sebagaimana tercantum di dalam Lampiran III, antara lain memuat informasi: 1. Nama perusaahaan dan Nomor API-U/P/T 2. Nomor dan Tanggal Pengajuan PIB 3. Jenis Barang 4. Jumlah 5. Realisasi 6. Sisa, dan 7. Paraf Petugas dan Cap Bea Cukai
A' [4.30] Menimbang bahwa informasi di dalam Kartu Kendali a quo tidak mengandung hal-hal vang meniadi dasar pengecualian sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 UU KIP.
[4.31] Menimbang bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Impor Garam tidak mengatur mengenai perubahan Kartu Kendali Impor sebagaimana yang telah diatur sebelumny;adi Peiraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2005 rimbang tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa kartu ^ j' ' adalah informasi yang dikecualikan.
[4.33] Menimbang keterangan pada paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.32], Majelis berpendapat bahwa Kartu Kendali Impor bukanlah merupakan Informasi Yang Dikecualikan sehingga wajib terbuka dan dapat diakses oleh publik.
13
5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak bei
[6.1] Mengabulkan permohonan Pei
[6.2] Menyatakan bahwa informasi a. Salinan data mengenai Surat Persetujuan Impor Garam yang dikeluarkan oleh Diijen Perdagangan Luar Negeri/Direktur Impor Kementerian Perdagangan RI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011; b. Rencana dan realisasi impor garam dalam Kartu Kendali Impor Garam masingmasing Importir (IP Iodisasi, IP Non Iodisasi dan IT) secara detail dan periodik (per 3 bulan) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. yang bersifat terbuka; [6.3]
'ermohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam
paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari keija sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.
14
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Ramly Amin Simbolon, dan Henny S. Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis 20 Oktober 2011 dan Jumat 21 Oktober 2011, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 21 Oktober 2011 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh
Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh
15
