KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Nomor : 09 /MPP-PA/02/2011 Nomor : 03 /MEN LH/02/2011 Pada hari ini, Jumat tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu sebelas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : LINDA AMALIA SARI Jabatan : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alamat : Jalan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat 10110 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. Nama Jabatan Alamat
: GUSTI MUHAMMAD HATTA : Menteri Negara Lingkungan Hidup : Jalan DI Panjaitan No.24 Jakarta Timur
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ...
Pasal 1 KETENTUAN UMUM Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan: 1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, tugas dan tanggung jawab lakilaki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 3. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 4. Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut LH adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 5. Responsif Gender adalah upaya untuk memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada keterbatasanketerbatasan dari keadilan. 6. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. 7. Perlindungan Anak adalah suatu upaya untuk memberikan hak-hak anak terutama hak tumbuh kembang, partisipasi dan hak untuk hidup serta dilindungi sesuai dengan konvensi hak anak. Pasal 2 Kesepakatan Bersama dimaksudkan untuk: a. mensinergikan dan mengkoordinasikan kebijakan program dan kegiatan para pihak dalam rangka peningkatan efektifitas PUG di bidang pengelolaan SDA dan LH; b. meningkatkan kemitraan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan PUG di bidang pengelolaan SDA dan LH.
Pasal 3 ...
Pasal 3 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: a. meningkatkan efektifitas penyusunan perencanaan program, kegiatan dan ARG dan peduli hak anak serta pelaksanaannya di pengelolaan SDA dan LH; b. menyusun kebijakan khusus untuk untuk mempromosikan dan menangani hak-hak perempuan dan hak anak di bidang pengelolaan SDA dan LH. Pasal 4 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan di bidang pengelolaan SDA dan LH yang responsif gender dan peduli hak anak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan LH; b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang SDA dan LH dalam PUG dan pemenuhan hak anak; c. kajian, penelitian, dan pengembangan studi yang responsif gender dan peduli hak anak dalam pengelolaan SDA dan LH; d. penyediaan sistem data terpilah terkait PUG dan anak dalam bidang SDA dan LH; dan e. sosialisasi, kampanye dan edukasi PUG dan pemenuhan hak anak di bidang SDA dan LH. Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab: a. menyediakan fasilitator, bahan komunikasi, informasi dan edukasi tentang perencanaan dan penganggaran kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender dan peduli hak anak; b. melakukan advokasi, sosialisasi tentang pelaksanaan PUG dan pemenuhan hak anak dalam perencanaan dan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan; c. memfasilitasi penyediaan data dan informasi terkait PUG dan masalah anak dalam bidang SDA dan LH; d. memfasilitasi pengintegrasian gender dan issue anak ke dalam modul-modul pelatihan SDA dan LH; e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan di bidang pengelolaan SDA dan LH yang responsif gender dan peduli hak anak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan LH yang responsif gender; f. bersama dengan PIHAK KEDUA merumuskan model gerakan masyarakat peduli SDA dan LH yang responsif gender dan peduli hak anak; g. menyelenggarakan kegiatan bersama di bidang SDA dan LH yang memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kepada masyarakat, perempuan dan lakilaki, anak perempuan dan anak laki-laki; h.melaksanakan ...
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan dan perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di bidang SDA dan LH; i. mengembangkan kemitraan peran masyarakat dalam mendukung pencapaian program PUG di bidang SDA dan LH; j. melakukan sosialisasi, kampanye dan edukasi PUG dan issue anak di bidang SDA dan Lingkungan; dan k. melakukan pertemuan berkala dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan perkembangan PUG dan upaya perlindungan anak di bidang SDA dan LH. Pasal 6 Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab : a. mengkoordinasikan PUG dan issue-issue anak dalam setiap kebijakan SDA dan LH di pusat maupun daerah; b. melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan peduli hak anak dalam setiap penyusunan kebijakan dan program SDA dan LH; c. menyusun dan mengembangkan sistem data terpilah di bidang SDA dan LH; d. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia terkait PUG dan hak anak di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup; e. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan studi yang responsif gender dan peduli hak anak dalam pengelolaan SDA dan LH; f. melaksanakan koordinasi PUG dalam implementasi kebijakan SDA dan LH kepada dunia usaha dan masyarakat; g. bersama PIHAK KESATU merumuskan model gerakan masyarakat peduli SDA dan LH yang responsif gender dan peduli hak anak; h. bersama PIHAK KESATU melaksanakan Gerakan Aksi, Kampanye dan Edukasi yang mendorong peran masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di bidang SDA dan LH ; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di bidang SDA dan LH.
(1)
(2)
(3)
Pasal 7 PELAKSANAAN Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama di bidang SDA dan LH dibentuk Tim Pelaksana PUG yang di dalamnya juga ada keterwakilan untuk masalah anak di bidang SDA dan LH; Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bersama antara Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup; Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk : a. menyusun program dan kegiatan; b. menentukan target dan sasaran; c. menetapkan ...
c. d.
menetapan metode dan tahapan kerja serta; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Pasal 8 JANGKA WAKTU (1)
(2)
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK. Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
Pasal 9 PENDANAAN Pendanaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak.
Pasal 10 PENUTUP (1)
(2)
Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
