Menteri Perindustrian Repuhlik Indonesia PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 20/M- IND/PER/2/2011 TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
BAJA PROFIL SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil secara wajib;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Menteri perind~Via!n RI Nomor: 20!M-IND!PEK/2 2011
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 2014; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-IND/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SN I) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PERnI2007; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang danl atau Jasa; 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasionallndonesia Bidang Industri;
2
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 20/M-IND/PER!2/2011
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI PEMBERLAKUAN STAN DAR PROFIL SECARA WAJIB.
TENTANG (SNI) BAJA
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Baja Profil adalah Baja Batangan dengan bentuk penampang profil siku sama kaki, I-Beam, Kanal U, Wide Flange (WF) dan H Beam. 2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Baja Profil Secara Wajib sesuai persyaratan SNI. 3. Lernbaga Sertifikasi Prod uk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasil metode uji SNI. 5. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 6. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro.
7. Petugas Pengawas Standar barang dan atau jasa di Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNlnya telah diberlakukan secara wajib.
3
Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:
8. Menteri adalah Menteri yang pemerintahan di bidang perindustrian.
20/M-IND/PER/2/2011
menyelenggarakan
urusan
9. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 10. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 11. Direktur Pembina Industri adalah Dlrektur yang membina industri Baja Profil pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian. 12. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 13. Dinas Provins; adalah Dinas di tingkat Provinsi menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
yang
14. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. Pasal2 (1) Memberlakukan secara wajib SNI Baja Profil dengan Nomor Pos Tarif/HS sebagai berikut: No Jenis Produk 1 Baja Profil siku sama kaki
No. SNI 07-2054-2006
No.HS 7216.21.00.00 7216.40.00.00
2
Baja Profill-Beam
07-0329-2005
7216.10.00.00 7216.32.00.00
3
Baja Profil kanal U
07-0052-2006
7216.10.00.00 7216.31.00.00
4
Baja Profil WF
07-7178-2006
7216.10.00.00 7216.33.00.00
5
Baja Profil H
07-2610-1992
7216.10.00.00 7216.33.00.00
4
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nemer :20/M-IND/PER/2/2011
(2) Baja Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Baja Batangan dengan bentuk penampang profil siku sama kaki, I-Beam, Kanal U, Wide Flange (WF) yang dihasilkan dari proses canai panas (Hot Rolling MiI~ dan untuk bentuk penampang H yang dihasilkan dari proses las. Pasal3 Perusahaan yang memproduksi Baja Profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan: a. memiliki SPPT-SNI Baja Profil sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. membubuhkan tanda SNI pada setiap Baja Profil dengan penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. Pasal4 (1) Bqja Profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila: a. digunakan sebagai bahan baku produk tujuan ekspor; atau b. di luar lingkup, spesifikasi dan standar yang berbeda dengan SNI 07-2054-2006, 07-0329-2005, 07-0052-2006, 07-7178-2006, dan 07-2610-1992. (2) Impor Baja Profil sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh Importir Produsen (IP). Pasal5 (1) Baja Profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pembina Industri. (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat infomasi sebagai berikut: a. identitas perusahaan pemohon; b. kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan; c. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); d. spesifikasi produk. (3) Pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikakukan berdasarkan permohonan perusahaan industri yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa produk yang diimpor merupakan bahan baku produk tujuan ekspor dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. 5
Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:
20/M-JND/PER/2/2011
(4) Dalam memberikan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan asosias; ;ndustri. (5) Kewenangan pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan pada Direktur Pembina Industri (6) Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri .. Pasal6 Setiap Baja Profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal7 (1) Penerbitan SPPT-SNI Baja Profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi sesuai ruang lingkup SNI Baja Profil dan ditunjuk oleh Menteri, melalui : a.
pengujian kesesuaian mutu Baja Profil sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
b.
audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 :2008 atau revisinya.
(2) Pengujian sebagaimana dilaksanankan oleh :
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
a
a. Laboratorium penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Baja Profil dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri sepanjang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA» antara KAN dengan Badan Akreditasi negara bersangkutan serta memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.
6
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 2 O/M~ IND/PER/2/2011
(3) Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan mutu yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA» dengan KAN. (4) Apabila belum tersedia LSPro dan atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Baja Profil, Menteri dapat menunjuk LSPro danatau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. (5) LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN. Pasal 8 (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI. (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Baja Profil bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan. Pasal9 (1) Baja Profil yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang masuk daerah Pabean Indonesia. (2) Baja Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan atau diekspor kembali oleh importir yang bersangkutan Pasal 10 (1) Baja Profil yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang untuk diedarkan dan harus dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
7
Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:
20/M~IND/PER/2/2011
(2) Baja Profil yang telah beredar di pasar yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnarlkan atau diekspor kembali oleh importir atau produsen yang bersangkutan. (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran, pengeksporan kembali pemusnahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Baja Profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP). (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait. (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Baja Profil. (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Pasal 12 Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Baja Profil di Pabrik.
8
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 20/M-IND/PER/2/2011
Pasal 13 Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pad a t.anggal 21 Februari 2011 MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. MOHAMAD S. HIDAYAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 91 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal rian Perindustrian kum dan Organisasi, ,...,1.Lf'·l/rN
9
