MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-IX/2011
PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)
JAKARTA RABU, 4 JANUARI 2012
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-IX/2011 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 PEMOHON: 1) Dhedy Irawan dan Mujarwo (Pasangan Nomor Urut 2)
TERMOHON KPU Kabupaten Batang ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Rabu, 4 Januari 2012, Pukul 09.30– 09.53 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Achmad Sodiki 2) Harjono 3) Achmad Fadlil Sumadi
Saiful Anwar
(Ketua) (Anggota) (Anggota)
Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1) Dhedy Irawan B. Kuasa Hukum Pemohon: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Abi Sambasi M. R. Priyasa Guntur Fattahillah Akhmad kholid Muannas Advent Hari Nugroho
C. Termohon: 1) Adhi Pranoto (Ketua KPU Kabupaten Batang) 2) Nuhul Bihar (Anggota KPU Kabupaten Batang) 3) Yakub Widodo (Anggota KPU Kabupaten Batang) D. Kuasa Hukum Termohon: 1) T. Denny Septiviant E. Pihak Terkait: 1) Yoyok Riyo Sudibyo 2) Sutadi F. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Dorel Almir Misbahuddin Gasma Samsul Huda Melissa Christianes Totok Prasetiyanto Samsudin
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB 1.
KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 126/PHPU.D-IX/2011, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan Saudara Pemohon untuk mengenalkan diri lebih dahulu.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD KHOLID Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.
3.
KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam wr. wb.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD KHOLID Kepada Majelis kami … saya akan memperkenalkan diri dari Pemohon ya, baik Prinsipal maupun Kuasanya. Perkenalan ini akan dilakukan masing-masing, saya sendiri Akhmad Kholid, S.H. selaku Advokat. Di samping saya silakan, Pak.
5.
PEMOHON: DHEDY IRAWAN Assalamualaikum wr. wb. Saya Prinsipal, nama saya Dhedy Irawan, S.E. Terima kasih.
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR FATTAHILLAH Assalamualaikum wr. wb. Saya Guntur Fattahillah, Kuasa Hukum dari Prinsipal.
7.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. RATHO PRIYASA Muhammad Ratho Priyasa, Kuasa Hukum Prinsipal.
1
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABI SAMBASI Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Abi Sambasi dari Kuasa Hukum Pemohon.
9.
KUASA HUKUM PEMOHON: MUANNAS Muannas, Yang Mulia.
10.
KETUA: ACHMAD SODIKI Siapa namanya?
11.
KUASA HUKUM PEMOHON: MUANNAS Muannas.
12.
KETUA: ACHMAD SODIKI Muannas.
13.
KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI R. WIJAYA Saya Andi R. Wijaya, Kuasa Hukum Prinsipal.
14.
KETUA: ACHMAD SODIKI Andi.
15.
KUASA HUKUM PEMOHON: ADVENT HARI NUGROHO Saya Advent Hari Nugroho, Kuasa Hukum Prinsipal.
16.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.
17.
KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD KHOLID Baik, cukup, Yang Mulia.
18.
KETUA: ACHMAD SODIKI Cukup, baik. Ini Pahlevi enggak ada ya? Michdan ... Achmad Michdan, Mahendradatta?
2
19.
KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD KHOLID Ya, Pak Mahendradatta dan Pak Michdan (...)
20.
KETUA: ACHMAD SODIKI Berhalangan?
21.
KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD KHOLID
On the way dia, jadi dia menyusul, Yang Mulia. 22.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, Termohon?
23.
KUASA HUKUM TERMOHON: DENNY SEPTIVIANT Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Termohon. Perkenalkan nama saya Denny Septiviant. Saya kuasa dari Termohon dan Termohon sendiri juga hadir, Prinsipal hadir yang akan mengenalkan dirinya masing-masing.
24.
KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan.
25.
TERMOHON: ADHI PRANOTO (KETUA KPU KABUPATEN BATANG) Assalamualaikum wr. wb. Saya Adhi Pranoto, Prinsipal, Ketua KPU Kabupaten Batang.
26.
TERMOHON: YAKUB WIDODO (ANGGOTA KPU KABUPATEN BATANG) Assalamualaikum wr. wb. Yakub Widodo, Prinsipal Anggota KPU.
27.
TERMOHON: BATANG)
NUHUL
BIHAR
(ANGGOTA
KPU
KABUPATEN
Assalamualaikum wr. wb. Nuhul Bihar, Prinsipal KPU Kabupaten Batang. 28.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Pihak Terkait, ada?
3
29.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MISBAHUDDIN GASMA Baik. Terima kasih, Majelis. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami selaku Kuasa dari Pihak Terkait hadir pada hari ini adalah Pasangan Bupati Terpilih Bapak Yoyok Riyo Sudibyo Prinsipal kami sebelah kanan, kemudian Wakil Bupati Terpilih Pak H. Sutadi, S.H., M.M., selaku Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Batang Nomor Urut 1. Saya Kuasa Hukum Misbahuddin Gasma, kemudian Pak Dorel Amir sebelah kanan, Pak Samsul Huda, Melissa Christianes, dan di belakang ada Totok Prasetiyanto, dan Samsudin paling ujung. Terima kasih, Majelis.
30.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Baiklah, hari ini pemeriksaan pendahuluan dan dipersilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan … rupanya Saudara memperbaiki permohonan Saudara, ya? Sudah dibagikan Saudara Panitera? Semua sudah menerima? Baiklah, Saudara silakan membaca atau menguraikan pokokpokoknya saja.
31.
KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD KHOLID Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Resume Perkara PHPU Batang perihal Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 tertanggal 8 November 2011. Dan surat Keputusan KPU Nomor 131/Kpts/KPU-Kab012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Terpilih Tahun 2011 tertanggal 18 Desember 2011. Para pihak yang disebut di bawah ini nama: 1. H. Dhedy Irawan, S.E. Tempat, tanggal lahir: Batang, 15 Maret 1983. Agama, Islam. Pekerjaan wiraswasta. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat, Dukuh Krajan, Desa Krengseng RT 002 RW 002, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. 2. Mujarwo, S.E. Tempat, tanggal lahir: Batang, 24 April 1973. Agama Islam. Pekerjaan wiraswasta. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Pedati Timur Dalam RT 008 RW 009, Desa Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut Pemohon. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, pro … Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 108/Kpts/KPU-Kab012.329285/2011 tanggal 8 November 2011 tentang Penetapan
4
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon. Pokok perkara. Bahwa pokok perkara dan alasan hukum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut. 1. Bahwa acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 17 Desember 2011. 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tanggal 8 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011. 3. Keputusan Komisi Umum Kabupaten Batang Nomor 131/Kpts/KPUKab-012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 tanggal 18 Desember 2011, beserta lampirannya yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa penetapan rekapu … rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena penuh dengan pelanggaran, baik administratif maupun pidana, dan diwarnai dengan politik uang (money politics) yang terjadi secara … secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan baik oleh Termohon KPU Kabupaten Batang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang masing-masing melibatkan jajaran pemerintah daerah dan perangkat desa se-Kabupaten Batang sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut. Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat ijazah. Termohon tidak melakukan verifikasi secara benar terhadap kelengkapan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Pancaputranto, Sp.OG. Persyaratan kelengkapan ijazah pasangan calon sebagai satu syarat administrasi yang dapat membatalkan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi vide Putusan Konstitusi … Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PHPU.D-VIII/2010. Bahwa berkas persyaratan pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 cacat secara … cacat yuridis dengan uraian berikut ini. A. Calon Bupati Batang Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Susi Iriani dalam persyaratan pendidikan telah memberikan data yang dimanipulasi sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. Bahwa Hj. Susi Iriani merupakan istri dari Bupati Batang periode 2006–2012 atas nama Bambang Bintoro, telah menggunakan ijazah SMA Kejar Paket C yang dikeluarkan oleh BKPM Sekar
5
Melati di Sleman, Yogyakarta, sebagai kelengkapan Persyaratan Pencalonan Bupati Batang Tahun 2011. 2. Bahwa berdasarkan data-data yang ada, diketahui Hj. Susi Iriani lulusan tahun 2011. Padahal ujian angkatan pertama Paket C dilakukan tanggal 5–8 Juli 2011, dan hasilnya baru diumumkan pada awal Agustus 2011. Sedangkan ijazah tersebut nyata-nyata sudah dipakai Hj. Susi Iriani untuk mendaftar tanggal 4 Agustus 2011. Hal ini membuktikan adanya kejanggalan terkait proses terbitnya ijazah a quo terhitung sejak ujian, pengumuman, sampai dengan dikeluarkannya ijazah. Di samping itu, Termohon menyalahi peraturan yang dibuat sendiri oleh Termohon, yaitu Keputusan lima … Nomor 52/Kpts/KPU.Kab-012.3299285/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 huruf C angka 1 dan 2 terhadap kelengkapan adminitrasi pasangan calon nomor urut 2 Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Pancaputranto Sp.OG. Hal ini bisa dilihat dari Berita Acara Nomor 97/BA/X/2011 tentang Verifikasi Faktual Ijazah dan Surat Keterangan Lulus Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 yang dilakukan bukan oleh Termohon. Sekali lagi bukan oleh Termohon, tetapi oleh Joko Setiono, B.A. selaku Kasubag Hukum. B. Bahwa sekiranya Termohon taat asas dan mau menegakkan aturan KPU, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejak semula haruslah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011. Dengan demikian, hasil verifikasi administrasi dan penetapan pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai kandidat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 adalah verifikasi dan penetapan yang cacat, yuridis, dan batal demi hukum, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 yang cacat yuridis tersebut, sekalipun bukan pemenang keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membawa konsekuensi hukum terhadap segala tahapan yang mengikutinya. Secara otomatis tahapan yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga menjadi tahapan Pemilukada yang cacat yuridis dan batal demi hukum, termasuk juga dipastikan akan memengaruhi perolehan suara manakala Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diikutsertakan sebagai peserta pasangan calon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Termohon. Bahkan bukan tidak mungkin Pemohonlah yang akan keluar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011. Netralitas penyelenggaraan negara/PNS. Bahwa pelanggaran Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 yang melibatkan jajaran pemerintahan terjadi secara
6
terstruktur dan sistematis di Kabupaten Batang yang dilakukan oleh Walikota Pekalongan atas nama Basir yang nyata-nyata memobilisasi PNS dan perangkat desa dengan mendukung pasangan ca … Pasangan Nomor Urut 1. Ironinya yang bersangkutan tidak mengajukan cuti kepada gubernur. Kisruh DPT dan adanya temuan Pemilih di bawah umur: A. Penambahan DPT pada H-1 jelang pemilihan. B. Adanya pemilihan … pemilih di bawah umur masuk dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya. Penggantian KPPS jelang pemungutan suara. Termohon terbukti lalai dalam melakukan rekrutmen KPPS, dimana berdasarkan temuan Panwas Pemilukada Batang didapatkan ada sejumlah 28 KPPS berusia kurang dari 25 tahun, yaitu 7 orang di Kecamatan Pecalungan dan 21 orang Kecamatan Banyuputih. Penggantian ini dilakukan pada hari dan tanggal mendekati hari pemungutan suara. Adanya temuan politik uang (money politic). Bahwa Bambang Bintoro selaku Bupati Batang telah menyalahgunakan kewenangan dan melakukan politik uang yang menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2 dengan cara menyerahkan atau mencairkan Bantuan Percepatan Pembangunan Desa (BP3D), didekatkan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara. BP3D diserahkan pada tanggal 6 Desember 2011, sementara pemungutan suara tanggal 11 Desember 2011. Fakta ini tentu saja bisa menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2 yang notabene adalah istri Bupati dari Bambang Bintoro. Petitum. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keadilan dan putusan berkeadilan, sebagaimana yang telah diputuskan dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Pemilukada Jayapura Tahun 2011, dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal demi hukum Pemilukada Kabupaten Batang untuk periode 2012-2017. 3. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu … Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 17 Desember 2011. 4. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tanggal 8 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011. 5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 131/Kpts/KPU-Kab012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
7
Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 tanggal 18 Desember 2011. 6. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dalam waktu 90 hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan tanpa keikutsertaan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Hj. Susi Iriani dan Dr. Lafran Pancaputranto, Sp.OG. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono. Demikian, hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Akhmad Kholid, S.H. 32.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Ya, baiklah. Jadi Saudara sudah membacakan atau meringkas dari apa yang Saudara ajukan dan sudah diperbaiki. Terkait sudah menerima juga?
33.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MISBAHUDDIN GASMA Ya, kami sudah terima, tapi yang baru ini, Majelis, perbaikan.
34.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, sudah perbaiki toh. Sudah dapat toh?
35.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MISBAHUDDIN GASMA Ya, baru saja kami dapatkan.
36.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya. Saya kira ini sudah cukup dan silakan nanti menyiapkan buktibuktinya ya, saksi-saksinya. Nah, ini sidang akan dilanjutkan nanti hari Kamis besok ya, tanggal 5 Januari 2012, jam 13.00 ya. Jadi untuk … terutama Pemohon, juga harus menyiapkan saksi, ya kurang lebih … maksimal 20-lah dulu ya. Disiapkan kalau ada, kan dekat ya. Kemudian untuk Termohon silakan menjawab hal-hal yang dinyatakan keberatan terhadap porsi dari tugas dan kewajibannya Termohon, tapi juga Pihak Terkait menjawab hal-hal yang berhubungan dengan Terkait saja, ya.
8
Jadi untuk … Kamis besok siap toh? Besok ini kan tinggal … untuk Pemohon siap ndak besok? 37.
KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD KHOLID Majelis, di sini Prinsipal untuk saksi ya, jadi mohon waktu ini untuk saksi, jadi paling tidak dari kami mohon waktu persidangan ini di hari Senin gitu. Karena saksi-saksinya ini, Majelis (…)
38.
KETUA: ACHMAD SODIKI Anu (…)
39.
KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD KHOLID Yang Mulia, gitu.
40.
KETUA: ACHMAD SODIKI Seberapa mungkin saksi besok didatangkan, seberapa mungkin. Oleh karena ini sidangnya siang, ya. Jadi 20 ndak cukup, ya sudah berapa saja dulu. Nanti setelah … apa … giliran jawaban dia sama Terkait ya, saksi Anda, nanti bergilir lagi ke sana, kembali lagi ke Anda, nambah lagi, masih ada waktu yang akan datang, ya.
41.
KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD KHOLID Ya, baik-baik.
42.
KETUA: ACHMAD SODIKI Nah, begitu ya?
43.
KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD KHOLID Ya, baik-baik.
44.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah, cukup ya untuk Termohon, Terkait, sama-sama menyiapkan diri dan jangan lupa itu bukti-bukti yang tertulis itu disusun dengan ditandai sendiri-sendiri sesuai dengan kebiasaan persidangan ini.
9
Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.53 WIB
Jakarta, 4 Januari 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,
t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
10
