2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 68/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 2 NOVEMBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 68/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1) Bambang Supriyanto 2) Max Boli Sabon 3) Eddie I. Doloksaribu

4) Ari Lazuardi Pratama 5) Muhammad Anshori 6) Andriko Sugianto Otang

ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 2 November 2011, Pukul 14.20 – 14.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

M. Akil Mochtar Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi

Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1) 2) 3) 4)

Bambang Supriyanto Max Boli Sabon Ari Lazuardi Pratama Muhammad Anshori

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB

1.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Sidang untuk Perkara Nomor 68/PUU-IX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa-siapa saja yang hadir.

2.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Baik, terima kasih Yang Mulia. Nama saya, Bambang Supriyanto, sebagai Pemohon I. Terima kasih.

3.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan, yang lain?

4.

PEMOHON: MAX BOLI SABON Nama saya, Max Boli Sabon, sebagai Pemohon II.

5.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Yang lain lagi?

6.

PEMOHON: ARI LAZUARDI PRATAMA Nama saya Ari Lazuardi Pratama, Pemohon IV, Yang Mulia.

7.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya?

8.

PEMOHON: MUHAMMAD ANSHORI Nama saya Muhammad Anshori, Pemohon V. 3

9.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Pemohon VI tidak hadir? Pemohon III juga tidak hadir ya?

10.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Tidak hadir, Yang Mulia.

11.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Saya sudah menerima perbaikan permohonan yang para Pemohon bikin dan sudah membaca. Akan tetapi, menurut tertibnya sidang, Saudara harus menyampaikannya secara garis besar terlebih dahulu. Supaya secara… apa… persidangan ini pula, kami bertiga dapat mendengarnya. Silakan.

12.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, materi permohonan yang kami ajukan adalah dalam rangka melakukan revisi atau perbaikan terhadap permohonan kami yang sebelumnya dan revisi ini kamu lakukan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh Majelis Panel Hakim Konstitusi pada sidang yang pertama yang lalu. Salah satunya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Maria Farida Indrati bahwa saya pelajari risalahnya, pada waktu kami sidang tanggal … bulan Oktober yang lalu itu, waktu itu bersamaan bahwa diajukan juga oleh para Pemohon lain, pasal-pasal yang sama juga yang kami ajukan dalam permohonan kami sebelumnya. Nah, dalam perkembangannya, pasal-pasal yang kami mohonkan sebelumnya yaitu … saya sebutkan saja bahwa Pasal 45A, Pasal 57 ayat (2a) dari UndangUndang 8 Tahun 2011, itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 pada tanggal 14 Oktober 2011, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan kedua pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dua pasal ini ada di dalam permohonan kami sebelumnya. Selanjutnya Pasal 59 ayat (2) huruf h… maaf, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) huruf h, sepanjang frasa dan/atau pernah menjadi pejabat negara, kedua pasal ini dan termasuk frasanya juga sudah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011. Oleh karena itu, maka ini tidak kami ajukan lagi dalam revisi ini tapi kami cenderung lebih fokus pada Pasal 15 ayat (2) huruf b yaitu sepanjang frasa berijazah doktor dan magister yang menurut kami bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 4

Baik. Hal lain adalah bahwa kami juga disarankan untuk banyak memperbaiki tentang legal standing dan itu sudah kami lakukan, sebagaimana dapat dilihat pada halaman 6… pada halaman 6, jadi tidak hanya semata-mata bahwa kami para Pemohon hanya sebagai perorangan saja, tapi di sini dijelaskan juga kami ini siapa dan konteks kepentingan kami terkait dengan permohonan yang kami ajukan. Pertama, pada halaman 6, pada angka 5, di sana antara lain bahwa kami berenam adalah pembayar pajak (taxpayer). Nah, dalam konteks pembayar pajak ini kami semua membayar pajak dan kami juga mempunyai alat bukti untuk itu, bukti P-7, dimana kami sebagai pembayar pajak, kami berhak atas suatu output yang baik dari DPR, berdasarkan pada slogan atau adagium low tax session without representation atau dengan kata lain kalau dibalik, bagi orang… perwakilan itu pasti harus membayar pajak, ya. Karena kami membayar pajak, maka kami berhak suatu representasi yang bagus yang baik di DPR. Dan kami tentunya mengharapkan suatu kinerja yang baik, output yang baik dari DPR, yaitu suatu undang-undang yang memang memenuhi kepentingan warganya. Dalam hal ini adalah kepentingan kami, para Pemohon. Bukannya sebaliknya, undang-undang yang dibentuk itu justru menimbulkan kerugian konstitusional. Sebagaina … sebagaimana yang kami mohonkan di sini, yaitu terkait dengan Pasal yang kami mohonkan pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011. Masih dalam konteks pembayaran pajak. Semua kegiatan pemerintahan itu sebagian besar bisa dikatakan 80% itu dibiayai oleh pajak. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara, dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka kami merasa berhak bahwa kami harus mempunyai suatu Mahkamah Konstitusi yang kuat di negeri ini. Mahkamah Konstitusi akan bisa menjamin, mengamankan hak-hak konstitusional kami. Kami melihat bahwa selain apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya pada Putusan Nomor 48 dan 49, maka kami masih melihat satu lagi, yaitu yang tadi sudah kami sudah sebut tadi, Pasal 15 ayat (2) huruf b, yaitu sepanjang frasa berijazah doktor dan magister. Baik, jadi dari segi pajak kami mengemukakan dua hal yang kami mempunyai kepentingan dalam hal ini. Selanjutnya, Pemohon I sebagaimana diuarikan di sini bergiat di bidang ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui, banyak masalah di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana bisa kita lihat, bahwasanya sejauh ini sudah tercatat ada tiga Putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat bermanfaat dalam rangka menegakkan undangundang, kaitannya hak-hak para Pemohon waktu itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012, Nomor 115, dan Nomor 37 yang baru saja dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan menurut pantauan kami masih ada satu lagi putusan yang sedang dalam proses, yaitu 5

permohonan Nomor 19/PUU-IX/2011 yang masih dalam proses sekarang. Maka Pemohon 1 melihat bahwa Mahkamah Konstitusi harus suatu Mahkamah Konstitusi yang kuat. Artinya, kepentingan-kepentingan untuk judicial review atau uji materi dari ketenagakerjaan akan dijamin bahwa hasilnya betul-betul memenuhi keadilan masyarakat, keadilan Pemohon juga, dan tidak akan ada lagi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dalam ranah ketenagakerjaan yang tidak sejalan dengan Mahkamah … dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pemohon V dan VI ini juga mereka bergiat di bidang advokasi hak pekerja dalam ketenagakerjaan yang pada intinya juga sama, mereka menghendaki suatu Mahkamah Konstitusi yang kuat yang akan menegakkan undang-undang, khususnya dalam ranah ketenagakerjaan untuk meyakinkan bahwa suasana atau pelaksanaan ketenagakerjaan di Indonesia ini yang diatur oleh undang-undang, semuanya sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, Pemohon II. Pemohon II seorang pengajar hukum tata negara yang fokus sejak muda di bidang tata negara … ilmu tata negara… ketatanegaraan. Sebagai pengajar yang fokus di bidang hukum tata negara, dia berkepentingan bahwa ketatanegaran di Indonesia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu lembaga yang terkait langsung dalam urusan ketatanegaran adalah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sama juga yang bersangkutan berkepentingan bahwa Mahkamah Konstitusi ini harus kuat. Oleh karena itu, Pemohon II juga melihat bahwa frasa berijazah doktor dan magister itu justru akan melemahkan, akan melemahkan Mahkamah Konstitusi yang sekarang yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pemohon IV alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga menaruh minat yang sangat kuat di bidang tatanegara. Pada waktu dia menjadi mahasiswa, dia memilih peminatan bidang tata negara. Dan membuat skripsi juga di bidang Tata Negara. Dan tidak ada salahnya kalau Pemohon IV di masa depannya, sekarang masih muda sekali, bila bercita-cita menjadi Hakim Konstitusi yang suatu saat akan mudahmudahan bisa berhasil mengemban amanat untuk menjadi Hakim Konstitusi di masa depan. Oleh karena itu, Pemohon IV juga sangat berkepentingan untuk satu Mahkamah Konstitusi yang kuat, yang profesional, dan mampu melaksanakan amanat yang dituangkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka kami melihat bahwa para Pemohon memiliki legal standing sesuai dengan ketentuan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, termasuk juga yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005. Adapun kerugian konstitusional yang kami merasa dirugikan (…)

6

13.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, lanjut saja, itu saya pikir sudah (...)

14.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Baik.

15.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Terbaca. Sekarang tentang pokok permohonannya itu.

16.


17.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Masih semuanya terkait dengan fakta, sekarang normanya ya. Alasan yang terkait dengan pokok permohonan, fokuskan pada soal norma konsitutisionalitasnya kayak apa, gitu?

18.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Petitum, Yang Mulia?

19.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Anu (...)

20.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Permohonannya?

21.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He eh. Pokok permohonannya. 22.


7

23.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Yang alasan konstitusionalnya konstruksinya bagaimana?

24.

kenapa,

pasal

berapa,

lalu

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Alasan kerugian konstitusional yang kami merasa dirugikan agar terkait dengan Pasal 28C ayat (2), kemudian Pasal 28D ayat (1), dan 28H ayat (1). 28C ayat (2), Pemohon berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

25.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, cukup.

26.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Kemudian 28D ayat (1). Ini terkait dengan kepastian hukum terutama (...)

27.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Yang adil, gitu ya?

28.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Ya. Jadi, seorang Hakim Konstitusi yang kurang kuat, kurang profesional karena latar belakang pendidikannya, maka itu berpotensi menciptakan suatu putusan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

29.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke.

30.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Itu pendapat kami.

31.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Terus berikutnya lagi? Yang satunya lagi? 8

32.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Terakhir adalah kami yakin bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi yang kuat, itu salah satu sarana yang untuk menjamin terciptanya suatu pemerintahan yang baik.

33.


34.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Pemerintahan yang baik.

35.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, saya kira sudah. Kalau soal petitum ini, no problem saya kira. Jadi, sudah dapat dipahami oleh kami bertiga soal-soal yang Saudara kemukakan. Nah, sekarang kepada Pak Hakim ada yang (suara tidak terdengar dengan jelas). Ini dari kami bertiga sudah memandang cukup. Oleh karena itu, saya tinggal mengecek bukti-bukti yang sudah Saudara ajukan. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9, benar?

36.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Betul.

37.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ada tambahan?

38.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Saya kira cukup, Yang Mulia.

39.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

40.

Cukup, ya? PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Ya, Yang Mulia.

9

41.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Oleh karena itu, bukti saya nyatakan sah untuk diperiksa pada saatnya. KETUK PALU 1X Ada hal yang ingin Saudara sampaikan lagi?

42.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Kami mempersilakan Pemohon II barangkali ingin menambahkan?

43.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan.

44.

PEMOHON: BAMBANG SUPRIYANTO Silakan.

45.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya.

46.

PEMOHON: MAX BOLI SABON Baik.Terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Pemohon II yang bekerja utamanya adalah sebagai dosen Hukum Tata Negara. Kami memandang bahwa sebagaimana telah diutarakan tadi oleh Pemohon 1. Jika Mahkamah Konstitusi itu kurang kuat, maka masa depan saya selaku dosen Hukum Tata Negara sangat terganggu. Di mana letak ketergangguannya? Yaitu berkaitan terutama dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu soal kesejahteraan. Sebagai dosen,saya harus mengajar yang baik, yaitu hukum yang memiliki kepastian hukum. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat kepastian hukum, maka mahasiswa yang saya ajar akan kurang berpartisipasi kepada saya dan pada gilirannya akan menganggu kesejahteraan saya. Yang kedua. Bahwa sebagai dosen, saya juga menerbitkan banyak sekali buku yang sekarang boleh dibilang laris di toko-toko buku. Apabila tulisan-tulisan saya yang berkaitan dengan DPR, dan otonomi daerah, dan Mahkamah Konstitusi, jika badan yang Lembaga Mahkamah Konstitusi ini sendiri tidak kuat, maka jelas juga mengganggu kesejahteraan saya. Maka 10

saya mohon ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan frasa yang kami ajukan di dalam petitum ini. Terima kasih. 47.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Saya kira sudah cukup perspektif yang Saudara sampaikan dalam mengonstruksi kepentingan yang kemudian sebagian dijadikan sebagai alasan Saudara untuk memohon pasal ini diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Karena pemeriksaan sudah dianggap cukup, saya perlu menginformasikan terlebih dahulu sebelum menutup persidangan ini. Bahwa kami akan melaporkan kepada Pleno untuk pada saatnya nanti, apakah sidang ini perlu menghadirkan Presiden, atau DPR, atau yang mewakili dari kedua institusi tersebut atau tidak. Namun Saudara supaya bersiap-siap untuk pada saatnya kalau memang benar-benar Pleno, buktibukti selain yang tertulis, ahli barangkali kalau ada CV-nya supaya segera diberitahukan supaya dapat dijadwalkan. Oke, cukup?

48.

PEMOHON: MAX BOLI SABON Ada satu lagi pertanyaan.

49.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Apa itu?

50.

PEMOHON: MAX BOLI SABON Tentang bukti-bukti.

51.


52.

PEMOHON: MAX BOLI SABON Karena saya sebagai dosen (...)

53.


11

54.

PEMOHON: MAX BOLI SABON Saya mengajarkan bahwa hakim-hakim itu dianggap mengetahui hukum.

55.


56.

PEMOHON: MAX BOLI SABON Oleh karena itu, bukti-bukti berupa undang-undang, itu tidak perlu dijadikan bukti. Akan tetapi pengalaman saya, saya membaca semua keputusan Hakim Konstitusi itu ada bukti berupa undang-undang, sehingga kami juga mengajukan. Tetapi dalam sidang ini, saya ingin bertanya untuk bahan kuliah saya, apakah memang undang-undang ini harus dijadikan bukti, atau putusan-putusan mahkamah konstitusi harus dijadikan bukti? Karena Hakim Konstitusi (suara tidak terdengar jelas) apa mereka enggak tahu?

57.


58.

PEMOHON: MAX BOLI SABON Terima kasih, Pak.

59.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Jadi karena pertanyaan itu adalah terkait dengan persoalan yang Saudara ajukan, maka jawabannya nanti dalam putusan ya? Hakim tidak boleh menjawab persoalan yang terkait dengan sengketa yang sedang diajukan, termasuk bukti yang akan Saudara pergunakan, gitu ya? Oke. Terima kasih atas perhatian Saudara dan karena sudah cukup, sidang akan saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3 X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

12

Jakarta, 2 November 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d.

Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

13

2011

Recommend Documents