2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-IX/2011 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN (II)

JAKARTA RABU, 2 MARET 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 8/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Mudhofir, Parulian Sianturi, Edward P. Marpaung, Markus S. Sidauruk, Supardi, Herikson Pakpahan, Zulkifli S. Ekomei, Elly Rosita Silaban, Nikasi Ginting, Ully Nursia Pakpahan, Lundak Pakpahan ACARA Pemeriksaan Perbaikan (II) Rabu, 2 Maret 2011 Pukul 13.10 – 13.26 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Maria Farida Indrati Harjono M. Akil Mochtar

Pan M. Faiz

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

Muchtar Pakpahan Gusmawati Azhar Hotmaraja B. Nainggolan Saut Pangaribuan James Simanjuntak

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB

1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang Perkara Nomor 8/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya, hari ini merupakan hari Sidang Panel yang ke-2 dan saya mohon para Pemohon untuk mengenalkan diri siapa yang hadir di sini, silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: GUSMAWATI AZHAR Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan nama saya Gusmawati Azhar Kuasa Hukum dari Pemohon, terima kasih.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAUT PANGARIBUAN Dan nama saya Saut Pangaribuan, S.H., Kuasa Hukum dari Pemohon, terima kasih.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Terima kasih, Yang Mulia. Saya Muchtar Pakpahan Kuasa Hukum dari Pemohon.

5.

KUASA HUKUM PEMOHON: HOTMARAJA B . NAINGGOLAN Nama saya Hotmaraja Bernard Nainggolan Kuasa Hukum dari Pemohon, terima kasih.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES SIMANJUTAK Nama saya James Simanjuntak, S.H., Kuasa Hukum dari Pemohon, terima kasih.

7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Ya, sidang ini merupakan Sidang tentang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan, oleh karena itu mohon para

1

Pemohon untuk menjelaskan secara ringkas apa yang telah diperbaiki di dalam permohonan ini. 8.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan pertama ialah menegaskan materi yang dimohonkan dalam persidangan judicial review ini yaitu undang-undang nomor…, akan dimulai dulu dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2), yang memerintahkan untuk mengeluarkan sistem jaminan sosial nasional dengan Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat (2) itu dihubungkan dengan pasal…, ayat (4), keluarlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Karena itu kami berpendapat bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 34 ayat (2). Lalu pada…, berarti pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 melalui pengaturannya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwa jaminan sosial itu meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang diperintahkan Undang-Undang Dasar untuk dirubah paling lambat sejak tanggal 19 Oktober 2009, undang-undang itu tidak mencantumkan adanya jaminan pensiun, berarti bertentangan dengan hakekat jaminan sosial yang diatur…, yang dimintakan oleh Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 melalui pengaturannya itu tadi, dimintakan agar jaminan badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Jamsostek itu dia harus badan yang nirlaba, gotong-royong, dan dana amanat, dan dananya sebanyak-banyaknya dipergunakan untuk kesejahteraan peserta. sementara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Jamsostek itu BUMN. Sebagai BUMN, dia adalah badan hukum yang mencari laba. Berdasarkan dua pasal ini, maka Undang-Undang Jamsostek bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Itu perbaikan materi, Bu Hakim, yang sudah kami lakukan.

9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ada tambahan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Kemudian dalam petitum, ada perbaikan penegasan salah kutip waktu itu di petitum ke lima. Lalu sudah kami perbaiki petitium ke lima itu disebut tadinya, “Mengabulkan Permohonan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,” sudah kami perbaiki menjadi, “Pengujian Undang-Undang

2

Nomor 3 Tahun 1992 terhadap Pasal 34 ayat (2).” Saya kira itu, Ibu Hakim, perbaikan-perbaikan penting yang perlu kami jelaskan hari ini. 11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, perbaikan permohonan ini diterima di MK 7 Februari, ya. Berarti sudah 14 hari belum? Persis 14 hari, sejak sidang Panel yang pertama. Tapi di sini saya melihat ada dalam uraian-uraiannya, tapi petitumnya ini menjadi suatu permasalahan. Kalau petitum yang nomor dua misalnya, “Menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudoyono tidak menjalankan dan oleh karena itu tidak patuh terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.” Melalui penjabarannya peraturan ini, kita tidak boleh menyatakannya dalam petitum bahwa presiden tidak melaksanakan ini. Ya, ini yang tentunya tidak bisa dimohonkan seperti itu. Kemudian juga petitum nomor tiga di sini, kalau dinyatakan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka mestinya dinyatakan ini bertentangan langsung dengan Pasal 34 ayat (2). Tetapi yang selanjutnya itu yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaan undang-undang ini, ini tidak bisa. Berarti kita menguji mana yang Anda mintakan di sini, Undang-Undang 392 atau Undang-Undang 40 Tahun 2004. Ya, kemudian juga petitium nomor empat ini enggak mungkin kita memerintahkan kepada presiden atau pemerintah untuk membuat Perpu dalam waktu 30 hari, karena bukan kewenangan Mahkamah untuk memerintahkan kepada presiden, ya. Kalau yang ke lima yang putusan ini dikabulkan, maka memang otomatis 30 hari kemudian akan diletakkan dalam Berita Negara. Tapi saya rasa mungkin ada pendapat dari Hakim yang lain, silakan Pak Akil. 12. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Saya…, sedikit saja kepada Pemohon yang Saudara anggap bertentangan itu adalah Pasal 6 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, itu bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk perbandingannya, Saudara menyatakan bahwa sesungguhnya perintah daripada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 itu telah dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 40. Oleh sebab itu, konstitusionalitas norma yang tercantum di dalam Pasal 6 dan Pasal 25 itu menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat. Seharusnya tidak perlu menyebutkan bahwa penjabaran itu sudah dilaksanakan oleh Pasal…, oleh Undang-Undang Nomor 40 itu, cukup saja dinyatakan Pasal 6 dan Pasal 25. Nah pertanyaannya, jika Pasal 6 dan Pasal 25 itu normanya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, apakah sudah terakomodir di dalam pasal…, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Hal-hal yang

3

dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 25 itu. Apakah sudah cukup terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004? Itu pertanyaannya. 13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya Pak Hakim, di dalam kan tadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagai penjabaran. 14. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Betul. 15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Dari Pasal 34 ayat (2) (…) 16. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Pasal 34 ayat (2) 17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Nah oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 32…, 34 Pasal ayat (2) yang menjelaskan sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial menurut Pasal 36 ayat (2) yang dijabarkan tadi, memang sudah mengatur secara jelas terhadap dua butir…, dua pasal itu. 18. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Yang dimaksud di dalam Pasal 6 dan Pasal 25 itu? 19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya. 20. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Ya, oleh sebab itu, supaya tidak muncul pertentangan seakanakan menguji undang-undang dengan undang-undang, ya kan? 21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya.

4

22. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Tanpa disebutkan pun Undang-Undang Nomor 40 itu, karena Pasal 6 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kan automatically juga tetap hidup, Undang-Undang Nomor 40, kan? 23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya. 24. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Supaya tidak…, Kalau misalnya dianggap itu ada pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor…, Eh…, Berapa? Nomor 3 dan Nomor 40, karena 40 itu adalah penjabaran dari Pasal (…) 25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN 34. 26. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Pasal 34 ayat (2) ya, kan? Jadi supaya tidak ada kesan seakan kan menguji antara Undang-Undang Nomor 12 dengan…, Eh…, Nomor 3 dengan Nomor 40 itu. Yang mau dibatalkan kan Pasal 6 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999? 27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Betul, betul. 28. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Kan itu mau dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2), kan gitu? 29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya, betul. 30. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Nah, turunan dari perintah dari Pasal 34 ayat (2) itu sudah jadi Undang-Undang Nomor 40, kan begitu?

5

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya. 32. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Jadi, saya kira petitumnya…, Oke, sepanjang pelaksanaannya penjabaran melalui peraturan pelaksanaan 40 tentang sistem jaminan sosial nasional tidak usah disebut lagi. Cukup menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kan kalau dinyatakan inkonstitusional kan normanya jadi tidak berlaku lagi. Supaya clear, gitu loh. Kalau itu yang dimaksud berarti beberapa petitum ini mungkin bisa direnvoi aja ujungnya karena kan kita menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kan gitu. Saya kira itu, Pak. 33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Jadi, itulah, pikiran kami karena kalau hanya menyebut 30 Pasal 34 ayat (2) padahal substansi kalimat dari Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa negara diminta melakukan sistem jaminan sosial nasional. Hanya begitu, lalu Pasal 3..., Eh..., Ayat (4)-nya menyatakan bahwa diatur dengan undang-undang lalu undang-undangnya keluar Nomor 40 sehingga kami berpikiran setiap menyebut Pasal 34 terkait dengan a quo ini harus selalu menyebut Undang-Undang Nomor 40 sebagai penjabaran. Tapi kalau dirasa..., Eh..., Kalau sarannya Pak Majelis Yang Terhormat Majelis Hakim tidak, saya kira tidak mengundang tafsir yang baru, tidak. 34. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Jadi, itu jalan untuk menuju saja. Bisa saja Bapak menjelaskan bahwa 34 ayat (3) dan ayat (4) itu sudah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 40. 35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Di posita sudah. 36. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Sehingga norma yang tercantum di dalam Pasal 6 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 itu sudah bertentangan dengan konstitusi. Kan kira-kira begitu, Pak?

6

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya, ya. 38. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Saya kira itu, mungkin ada yang direnvoi kan ada kelebihan juga. Kalau yang lain saya kira…, Eh…, Apa namanya, sudah harus diperbaiki juga bahwa yang pertama kan menyatakan Pasal 6 dan Pasal 25 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang ke dua, menyatakan Pasal 6 dan Pasal 25 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ke tiga, memerintahkan untuk diumumkan dalam lembaran negara. Itu saja petitumnya di MK ini, karena erga omnes itu kan, berbeda sifatnya dengan peradilan lain. Saya kira itu, Bu. 39. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Harjono. 40. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Baik, kepada Pemohon ya dan Kuasanya. Sebelum tadi sudah diberi catatan tentang petitum kedua tapi juga menjadi pertimbangan lagi. Ya mestinya setelah diberi nasihat bahkan disarankan untuk renvoi, rumusnya tidak perlu tapi saya ingin mengetahui jalan pikiran dulu, Pak Pemohon sampai rumusan petitum dua. Kemudian menyatakan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjalankan dan oleh karena itu tidak patuh terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 34 ayat (2) itu, bunyinya kan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan meredakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Ya, kan? Bunyinya kan begitu. Tapi tadi juga Anda teruskan dengan ayat (4)-nya, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini, diatur dalam undang-undang.” Kalau kemudian itu kita mengikuti perintah Pasal 34, maka undangundangnya sudah ada. Ya kan? Undang-Undang Nomor 40, terus masalahanya apa lagi yang kurang? Atau pertanyaannya kenapa kemudian sasarannya pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Karena perintah Pasal 4 itu adalah diatur dalam undang-undang, sedangkan pembuatan undang-undang ini menjadi kekuasaan DPR. Pasal 20 juga dibaca Undang-Undang Dasar, Pasal 20 itu bunyinya adalah, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Ayat (4)-nya diatur dalam undang-undang, sudah dipenuhi oleh UndangUndang Nomor 40. Terus posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bagaimana? Tidak menjalankan itu apa maksudnya?

7

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Saya jawab, Pak Hakim. 42. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, silakan. 43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Memang…, Terima kasih atas pertanyaan itu. Itu yang di pikiran kami, mengapa ini kami masukkan. Karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu pada Pasal 52 sudah memerintahkan agar Jamsostek disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40, selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2009. 44. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Pasal berapa Anda sebut? Peralihan ya, pada Undang-Undang

(suara tidak terdengar jelas)

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Pasal 5 (…) 46. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Pasal 52, begitu (suara tidak terdengar jelas) 47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu (…) 48. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh, ya. 49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ada empat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Taspen, Askes, Asabri, Jamsostek. Dikatakan harus sudah disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat lima tahun sejak diundangkan. Itu berarti selambat-lambatnya 19 Oktober 2009.

8

50. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Penyesuaiannya dengan apa itu? 51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu (…) 52. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya. Bukan, maksud saya (…) 53. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Yang harus disesuaikan minimal ada dua pasal, Pak Hakim. 54. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, Pasal 52. Pada saat undang-undang ini berlaku…, Jamsostek yang dibentuk tentang badan (suara tidak terdengar jelas), terus ditutup oleh ketentuan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini. Ya, kan? 55. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya. 56. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Lalu ada batas waktu. Menyesuaikan A, B, C, D, menyesuaikan Jamsostek, Taspen, Asabri, lalu asuransi Askes, ini menyesuaikannya dalam wadah apa ini? 57. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Itulah Pak Hakim, Jamsostek itu sekarangkan badan hukumnya BUMN…, PT, sedangkan Undang-Undang Dasar…, Undang-Undang Nomor 45 mintanya dia menjadi badan nirlaba, gotong royong, dana amanat. 58. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu nirlabanya…, gotong royong itu sifatnya? Tapi wadahnya apa itu, wadahnya?

9

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Wadahnya badan hukum yang tidak…, Yang tidak mencari keuntungan. 60. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu sifatnya? 61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya. 62. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Lalu kemudian itu bisa dibuat dengan peraturan presiden kah atau dibuat dengan undang-undang? 63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Undang-undang. 64. HAKIM ANGGOTA: HARJONO DPR?

Nah, kalau undang-undang kenapa SBY yang diminta, bukan

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Baik. Baik, kalau dari sudut itu karena hak inisiatif membuat undang-undang Pak, lebih besar ada di presiden dan ke dua yang bertanggungjawab menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu adalah di tangan presiden. 66. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Di mana itu Anda dapatkan? Yang bertanggung jawab presiden itu, di mana Anda dapatkan? 67. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Kalau menjalankan undang-undang…, menjalankan undangundang di tangan presiden, sudah ada di Undang-Undang Dasar kita, Pak Hakim.

10

68. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ndak, saya tanya adalah kalau akan menyesuaikan lembaga-

lembaga tersebut menjadi lembaga lain yang sekarang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 40, itu wadahnya apa? Wadahnya undangundang kan? 69. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Menyesuaikan Jamsostek itu supaya sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004, wadahnya melalui undang-undang. 70. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Nah, sekarang siapa yang membuat undang-undang? 71. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Yang membuat undang-undang, DPR bersama presiden, presiden bersama DPR. 72. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ndak, ya itu nyatanya (…) 73. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Hak inisiatif datang dari presiden. 74. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh, ndak. 75. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Bukti di kami Pak Hakim, DPR berinisiatif…, Kami bawa buktinya nanti, beberapa kali berinisiatif mau memperbaiki undang-undang itu…, Ini ada di kami buktinya, yang bikin mandek dari eksekutif. Jadi, itu juga yang mau kami sampaikan makanya kami…, pada pendapat presiden itu dalam tidak jalannya undang-undang ini, bukan karena presiden tidak punya kesanggupan, tapi karena tidak punya kemauan, dan karena (…) 76. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Apa itu sudah menjadi rancangan yang diusulkan oleh DPR, yang Anda sebut inisiatif tadi.

11

77. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN DPR sudah mengajukan rancangan undang-undang. 78. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Nomor berapa? Suratnya nomor berapa? 79. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Kalau begitu nanti kami akan sampaikan tersendiri, Pak Hakim. Tapi itu sudah ada rancangan undang-undang dari RUU dari DPR…, Hak inisiatif DPR. Lalu catatan terakhir, ini kami dapat kemarin per tanggal minggu yang lalu 9 Februari, malah Pemerintah Menteri Keuangan, Menteri Bapenas…, ini ada di kami dokumennya yang membuat mandek, lalu dead lock. 80. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Menteri membuat mandate, dead lock. Hubungannya apa membuat mandat dan dead lock? 81. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Membuat mandek…, dead lock pembicaraan tentang RUU, BPJS Jamsostek itu. 82. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Membuat mandat itu kan artinya menyul…, membuat satu surat tentang siapa yang diberi hak untuk ngomong ke DPR…, mandek? 83. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Mandek Pak, mandek. 84. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh. 85. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Stop, dek-dok…, Jadi di sini disebut dengan demikian date-lock begitu di…, di notulen yang kami dapat ini.

12

86. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh, notulennya? 87. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya, 88. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Berarti pernah ada pembicaraan? 89. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Hak inisiatif itu datang dari DPR, bukan dari eksekutif dari presiden (...) 90. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya. 91. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Tapi yang memperlambat-lambat itu dibicarakan adalah pihak presiden. 92. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke, oke ya. 93. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Nah karena itu baru kami mengatakan perlu dipertimbangkan kalau pun Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengabulkan petitum itu? Tapi kami ingin menyampaikan mengapa ini seperti ini? 94. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke. 95. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Mengapa tidak dibahas adalah karena presiden tidak punya kemauan, dan karena ini tidak dibahas nasib jutaan buruh menjadi terkendala. Orang yang sudah pensiun sejak 2009 itu, ya tidak menerima

13

haknya orang yang sudah di PHK sejak 2009 itu, tidak menerima haknya karena undang-undang ini tidak di sahkan (…) 96. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu sudah Dipermohonan ini?

Anda

ceritakan

semua,

ya?

Mandeknya

itu?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya, sudah. Sudah kami sampaikan di sini bahwa kami sudah menegor, kami juga sudah mengajukan usulan (…) 98. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke, ya. 99. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Supaya itu dibicarakan. 100. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, ya, makasih. 101. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Jadi, makanya kami mengajukan, sampai mengajukan bahwa presiden tidak punya kemauan melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 itu yaitu melahirkan BPJS Jamsostek. Dampaknya jutaan orang peserta Jamsostek tidak menikmati haknya secara pribadi saya sendiri termasuk, Pak Hakim. 102. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke, tapi berarti ketentuan peralihan itu tadi gimana jalannya? Ketentuan peralihan dari Pasal 40 tadi (...) 103. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya. 104. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Yang Pasal 52 kan, tadi (...)

14

105. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN 52. 106. HAKIM ANGGOTA: HARJONO 52 ayat (1) sampai D itu kan terakhir tutup ini? Tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini. 107. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya. 108. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Apa tetap berlakunya itu memyebabkan hak yang Anda sebut tadi tidak bisa diterima? Kan Pasal 52 menyebutkan pada saat undang-undang ini mulai berlaku A, B , C, D lalu setelah D itu begini tetap belaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini. 109. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya. 110. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Karena tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini, Anda tadi menyebutkan bahwa hak pensiunnya mandek belum diterima? 111. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya karena Undang-Undang Jamsostek itu belum diperbaiki. Dia tidak disesuaikan dengan yang baru atau dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dia tetap model Jamsostek yang lama, pemerintah mengambil keuntungan dari keringat buruh, sementara buruh tidak menikmati dari Jamsostek itu. Salah dua yang tidak dinikmati. Satu, pensiun. Saya beri contoh Pak Hakim, sekiranya saya sekarang 58 tahun, 2 tahun lagi kalau saya pensiun saya tidak dapat…, tidak terima gaji pensiun, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 sudah menggariskan saya sudah berhak mendapatkan gaji pensiun begitu juga yang…, yang sudah duluan pensiun. Nah, masalahnya kami tidak hanya menyatakan masih tak berlakunya tidak hanya di situ, tetapi UndangUndang Jamsostek itu sendiri badan penggaturnya dan programnya tidak sesuai dengan Pasal 34 tadi (…)

15

112. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke ya, ya paham…, permintaan Anda paham, tapi belum tentu bahwa itu nanti akan berkaitan langsung, tapi itu penilaian Hakim berikutnya saja. Lalu Anda minta supaya kita juga memerintahkan presiden untuk membuat Perpu, tolong dibaca Perpu karena Mahkamah Konstitusi pernah memutus berkaitan dengan substansi Perpu itu ada di putusan Mahkamah Konstitusi. Nanti itu Anda gunakan dalilnya, tentu saja karena ini sudah diperbaiki dan terakhir Anda akan membaca itu, nanti kalau kemudian pemerintah dan lain sebagainya hadir di sini itu Anda manfaatkan ya? Tidak untuk kali ini ya? Untuk kali persidangan ya. Itu ada putusan mengenai Perpu yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira begitu, Pak. 113. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, ya. Jadi ada yang perlu untuk dipertimbangkan kembali dan untuk petitum mohon diberikan catatan renvoi sesudah ini kalau Bapak mau teruskan ini ya. Jadi petitum nomor 2 dan nomor 4 tentunya tidak bisa kita berikan karena kita tidak pernah…, tidak boleh memerintahkan lembaga yang lain ya, kecuali lembaga-lembaga yang ada dalam golongan kami dan memerintahkan presiden karena presiden tidak melaksanakan undangundang, juga bukan kewenangan kami tentunya. Dan petitum nomor 3 itu yang mestinya perlu direnvoi kalau yang dipermasalahkan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) dengan dia dinyatakan Undang-Undang Dasar, maka itu tidak berlaku lagi. Nah, mohon dipertimbangkan kembali kalau ini sudah tidak ada, apakah dalam Undang-Undang 40 Tahun 2004, itu yang dikatakan bertentangan dengan konstitusi itu sudah termaksud apa…, sudah terumuskan kembali di dalam undang-undang ini, ya? Karena ini sudah waktu perbaikan sudah selesai, maka Pemohon boleh merenvoi sesudah ini dan nanti berhubungan dengan Panitera, ya? ada yang perlu disampaikan kembali? 114. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ibu Hakim, kami mau bertanya. 115. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

16

116. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Dalam petitum itu kan kita bermohon, lalu yang..., dalam hal ini Majelis bisa menyatakan tidak mengabulkan. 117. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 118. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Tapi (...) 119. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 120. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Kami sudah mengatakan tadi di hati kami itulah (...) 121. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 122. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Mengapa itu ada..., kami mewakili (...) 123. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. 124. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Pikiran, perasaan jutaan orang (…) 125. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Enggak apa-apa, ya (…) 126. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya, begitu.

17

127. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, jadi itu hanya…, kita menjelaskan bahwa kalau (…) 128. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya, kami juga (…) 129. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ketelitian ditunda, tapi yang untuk Petitum Nomor 3 ya, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang (…) 130. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Ya. 131. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nomor 3 itu…, itu yang perlu. Karena nanti kalau enggak, ini putusannya maunya yang mana? 132. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Baik, baik. 133. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Begitu, ya? Ya, ada pertanyaan lebih lanjut? Ya (…)

18

134. KUASA HUKUM PEMOHON: MUCHTAR PAKPAHAN Cukup, Bu Hakim. 135. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, kalau begitu apa yang akan direnovasi silakan menghubungi Panitera dan sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.26 WIB

Jakarta, 2 Maret 2011 Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Mula Pospos NIP. 19610310 199203 1006

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

19