2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 84/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON, PEMERINTAH, DAN PIHAK TERKAIT (VII)

JAKARTA RABU, 21 MARET 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 84/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik [Pasal 55 dan Pasal 56] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. M. Achsin 2. Anton Silalahi 3. Yanuar Mulyana

4. Rahmat Zuhdi 5. M. Zainudin

ACARA Mendengar keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait (VII) Rabu, 21 Maret 2012, Pukul 11.27 – 12.58 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar Harjono Maria Farida Indrati Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi Muhammad Alim

Achmad Edi Subianto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4.

Anton Silalahi Yanuar Mulyana Andi Eldes M. Achsin

B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Faizin Sulistio 2. Aan Eko Widiarto C. Ahli dari Pemohon: 1. Suhartono D. Saksi dari Pemohon: 1. Laudin Purba E. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.

Hana S. J. Kartika Indra Surya Kiagus Badaruddin Langgeng Subur Ami Wulandari

(Kementerian Keuangan) (Kementerian Keuangan) (Kementerian Keuangan) (Kementerian Keuangan) (Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

F. Ahli dari Pemerintah: 1. Theodorus M. Tuanakotta G. Pihak Terkait: 1. Tia Aditiyasih 2. Tarko Sunaryo H. Ahli dari Pihak Terkait: 1. Nugroho 2. Batara Manurung 3. Jusuf Wibisono

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.27 WIB 1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan ahli dalam perkara judicial review dengan registrasi Nomor 84/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, siapa yang hadir hari ini?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejehatera buat kita semua. Kami Kuasa Hukum yang hadir, saya Aan Eko Widiarto dan Faizin Sulistio. Sedangkan Prinsipal kami yang hadir dari sebelah kanan saya Pak M. Achsin, kemudian Pak Anton Silalahi, Pak Yanuar Mulya, dan Pak Andi Eldes. Dalam persidangan ini kami juga menghadirkan seorang Ahli dari Pemohon, yaitu Bapak Suhartono. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: HANA S. J. KARTIKA Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan wakil pemerintah yang hadir pada persidangan pada siang hari ini. Yang pertama adalah kami sendiri, yaitu Hana S. J. Kartika dari Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Yang di sebelah kanan saya adalah Bapak Indra Surya, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Kemudian yang di sebelah lagi adalah Bapak Kiagus Badaruddin adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Selanjutnya di sebelah kanan adalah Bapak Langgeng Subur, Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP Kementerian Keuangan). Dan di sebelah kanannya lagi adalah Ibu Ami Wulandari, beliau berasal dari JPN pada Jamdatun Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah nanti pada akhir persidangan atau setelah Ahli dari Pemohon menyampaikan kesaksian. Ahli dari Pemerintah ingin memberikan keterangan tambahan jika diizinkan, barang … lima sampai sepuluh menit, Yang Mulia. Terima kasih.

1

5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, nanti kita lihat. Seumpama tidak, nanti dimasukkan kesimpulan saja. Terkait?

6.

PIHAK TERKAIT: TIA ADITYASIH Ya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Kami … izinkan kami dari Pihak Terkait menghadirkan tiga ahli dari profesi, Bapak Agung Nugroho di sebelah kiri. Kemudian, Bapak Batara Manurung, dan satu lagi adalah Bapak Jusuf Wibisono. Saya sebagai Ketua dari IAPI, Tia Adityasih. Dan sebelah kiri saya adalah Tarko Sunaryo. Terima kasih, Yang Mulia.

7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Pak Agung Nugroho, Pak Jusuf, dan Pak Batara Manurung sudah di sumpah kemarin, ya? Baik, sekarang yang mengambil sumpah ke depan Bapak Suhartono, Ahli dari Pemohon. Pak Suhartono beragama Islam? Ya, Baik. Pak Fadlil akan mengambil sumpah.

8.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Di silakan Bapak, mengikuti kata-kata saya untuk bersumpah menurut agama Islam. Dimulai. “Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya besumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.” Cukup.

9.

AHLI DARI PEMOHON: SUHARTONO Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya besumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan duduk, Pak. Baik, kita dengar sekarang Pak Agung Nugroho, ini tiga yang diajukan oleh Terkait. Agung Nugroho, Jusuf Wibisono, dan Batara Manurung. Silakan, Bapak Agung? Bapak diberi waktu kira-kira sepuluh menit, Bapak.

2

11.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AGUNG NUGROHO Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kepada para wakil dari Pemerintah, Pemohon, dan Para Hadirin sekalian. Saya mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang Mulia, saya akan memulai presentasi saya dari kesaksian tertulis. Mudah-mudahan sebelum sepuluh menit, saya sudah selesai. Yang pertama, saya memulainya dari standar yang dipergunakan oleh akuntan publik di dalam melakukan pemberian jasa profesinya dalam rangka mengaudit laporan keuangan historis. Standar ini dipergunakan baik di Indonesia maupun di … di semua negara yang lain karena standar ini merupakan standar yang secara umum dipergunakan oleh para auditor, ya. Yang pertama adalah standar umum, standar umum berhubungan dengan orangnya. Ya, harus mempunyai kualifikasi, harus bersikap independent, harus melaksanakan kemahiran … kemahiran tugasnya, ya. Kemudian yang berikutnya, standar pemeriksaan lapangan. Standar inilah yang akan banyak saya masukan di dalam kesaksian saya, yaitu standar bagaimana seorang akuntan publik melaksanakan pekerjaan auditnya. Dan yang terakhir adalah standar pelaporan, jadi bagaimana suatu standar mengharuskan seorang akuntan publik menyusun laporan auditnya. Yang kedua, ya. Seperti sudah diutarakan sebelumnya bahwa perencanaan suatu pekerjaan merupakan bagian yang sangat mutlak dalam pekerjaan audit, ya. Perencanaan ini dari mulai … dari mulai membentuk timnya, seorang akuntan publik pasti dibantu oleh timnya yang terdiri dari para manajer audit, senior audit, dan stafnya. Kemudian bagaimana melaksanakan supervisi dan pengawasannya, dan bagaimana melakukan perencanaannya, termasuk di antaranya bagaimana memahami siapa kliennya, bagaimana memahami industri kliennya, semua ini dimasukkan dalam dokumentasi perencanaan yang saya gambarkan dalam gambar ini, dicatat seluruhnya di dalam kertas kerja, seluruh perencanaan direkam pada kertas kerja. Perencanaan ini pun meliputi bagaimana seorang akuntan publik melakukan assessment atau penafsiran terhadap resikoresiko yang ada dalam pekerjaannya. Secara teknis sering disebut sebagai inherent risk atau/dan control risk. Setelah melaksanakan perencanaan, auditor harus menyusun prosedur-prosedur apa yang akan dilaksanakan untuk memperoleh buktibukti audit. Seluruh prosedur-prosedur ini yang disebut sebagai audit program atau … dan audit prosedur juga dicatat dan direkam di dalam kertas kerja. Dan melalui prosedur-prosedur tersebut, auditor memperoleh bukti-bukti audit. Standar auditing yang berlaku mengatakan bahwa buktibukti audit itu dapat diperoleh dari inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang membenahi untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3

Dari keempat jenis bukti audit yang dapat dilakukan, auditor harus selalu mencari bukti audit yang paling kompeten. Karena dalam standar dinyatakan auditor harus memperoleh bukti audit yang kompeten yang … dan memadai. Sehingga dapat mewujudkan pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan. Bukti yang paling kompeten dapat diperoleh dari pihak independent di luar perusahaan. Sebagai contoh, auditor biasa melakukan konfirmasi … auditor melakukan konfirmasi baik kepada debitur, kreditor, bank, bahkan kepada … apa namanya … lawyer dari perusahaan yang diauditnya untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam auditnya. Selanjutnya. Gambar ini menunjukkan secara singkat, ya, bagaimana … bagaimana hubungan antara auditor, pengguna laporan keuangan, pengguna laporan keuangan dapat berbagai pihak seperti, pemegang saham, calon pemegang saham, bank yang memberikan pinjaman atau bank yang akan memberikan pinjaman. Jadi tiga, manajemen perusahaan, auditor, dan pengguna laporan keuangan. Saya mulai dari manajemen perusahaan, ya. Manajemen perusahaan adalah pihak yang … kalau saya menyebutkan manajemen perusahaan dalam arti keseluruhan termasuk direksi dan seluruh pengurusnya, dalam pengertian ini auditor menyebutnya sebagai manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporannya kepada pengguna laporan keuangan, misalnya saya sebutkan tadi pemegang saham. Laporan keuangan tersebut juga disusun berdasarkan suatu standar, yaitu di Indonesia disebut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan seluruh penyusunan tentunya didasari oleh etika-etika yang ada di dalam … yang harus dilaksanakan oleh akuntan-akuntan manajemen. Kemudian, laporan tersebut diberikan kepada auditor dan di sini auditor ditunjuk oleh … pada umumnya ditunjuk oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Untuk perusahaan-perusahaan Tbk di Indonesia seringkali rapat umum … rapat umum pemegang saham mendelegasikan pemilihan akuntan publiknya kepada dewan komisaris. Kemudian auditor melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Dan pemeriksaan tersebut seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, ya, dilakukan berdasarkan suatu standar auditing dan dilandasi juga oleh etika profesi akuntan publik. Seluruh pekerjaanpekerjaan tersebut dicatat di dalam kertas kerja. Di sini … di ... di gambar ini dengan jelas saya mengharapkan dapat terlihat pemisahan tanggung jawab antara manajemen yang bertanggung jawab kepada laporan keuangan dan akuntan publik yang bertanggung jawab atas laporan auditnya dalam bentuk pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Di … di … di bagian yang paling atas, kita melihat bahwa pengguna laporan keuangan … pengguna laporan keuangan akan memperoleh dua dokumen. Dokumen yang pertama, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan, yaitu laporan keuangan yang sudah diaudit. Dan 4

dokumen yang lain adalah dokumen yang diterbitkan oleh akuntan publik atau auditor, yaitu laporan auditor independent. Kedua dokumen inilah yang akan dipergunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Dalam gambar ini terlihat pula bahwa yang di … yang diterbitkan bukanlah kertas kerja karena kertas kerja hanya satu media … media rekaman, pada waktu auditor melaksanakan tugasnya, tetapi yang diterbitkan adalah laporan auditor independent. Kertas kerja. Saya mencoba mengambil satu analog. Semua pro … pekerjaan profesi membutuhkan suatu … suatu dokumentasi, suatu rekaman, saya me … mengambil contoh misalnya, dokter medis mempunyai catatan pasien yang melakukan … dokter tersebut melakukan pencatatan-pencatatan penting atas pemeriksaan pasiennya. Kemudian, hal yang sama dilakukan oleh auditor sejak mulai melakukan perencanaan, sampai mengambil satu konklusi, auditor mempergunakan kertas kerja sebagai alat mendokumentasikan pekerjaannya. Di sini, di standard auditing di Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kertas kerja adalah menyediakan penunjang utama bagi laporan auditor, termasuk representasi tentang pengamatan atas standar pekerjaan lapangan yang tersirat ditunjukkan dalam laporan auditor, dengan disebutkan sebagai … berdasarkan auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam laporannya, auditor selalu mengatakan bahwa kami telah mengaudit berdasarkan standard auditing yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kegunaan kedua atau fungsi kedua dari kertas kerja adalah membantu auditor dalam melaksanakan dan melak … melaksanakan supervisi dari auditnya. Selanjutnya. Persyaratan bagaimana suatu ker … kertas kerja harus disusun. Yang pertama, auditor harus menyusun kertas kerja pada waktunya atau timely basis, yaitu pada waktu auditor melaksanakan perencanaan, pada saat itulah hal-hal yang direncanakan didokumentasikan oleh kertas kerja. Pada waktu auditor melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti-bukti audit, pada waktu itu pula dicatat di dalam kertas kerja. Kemudian, hal yang lain adalah timely basis ini sangat ... sangat penting karena harus ada review yang efektif, review berjenjang bagi pelaksana-pelaksana auditnya. Misalkan, suatu kertas kerja yang disusun oleh staf audit, harus di-review oleh senior auditnya, dan senior audit harus di-review oleh manajer auditnya, dan pada akhirnya harus di-review oleh akuntan publik yang bertanggung jawab pada perikatan audit tersebut, ya. Dan kertas kerja dengan … dahulu kertas kerja disebut kertas kerja karena secara fisik berbentuk kertas, tetapi dengan perkembangan tekonologi kertas kerja sering kali berupa data-data elektronik, tidak lagi berupa kertas, tapi sudah menggunakan data-data elektronik yang disimpan secara elektronik pula. 5

Hal yang lain yang harus di … yang … yang … yang sangat penting bagi kertas kerja dan standard auditing juga mengharuskan kertas kerja dapat dibaca dan dipahami oleh experience auditor. Saya tidak menerjemahkan experience auditor ini ke dalam bahasa Indonesia karena kemudian experience auditor itu didefinisikan. Experience auditor yaitu individual yang mempunyai pengalaman praktik audit dan memiliki pengetahuan yang pantas tentang: 1. Proses audit. 2. Standard auditing dan peraturan perundang-undangan yang relevan. 3. Industri dan lingkungan usaha, dimana entitas klien beroperasi. 4. Pengetahuan auditing standard akuntasi keuangan dan pelaporan keuangan untuk industri dimana entitas klien beroperasi. Nah, di sini yang dimaksud experience auditor adalah orang atau individu yang tidak terlibat di dalam pekerjaan audit. Siapa pun, misalnya di dalam internal kantor akuntan publik, mereka untuk menjaga kualitas dia … mereka mempunyai sistem yang disebut peer review, antar peer melakukan review. Dimana salah satu orang yang tidak terlibat di dalam pekerjaan tersebut harus mampu melakukan review. Artinya, kertas kerja tersebut mempunyai kualitas yang dapat dimengerti oleh orang yang mempunyai persyaratan yang saya sebutkan tadi. Kemudian, ada quality review dilakukan oleh organisasi profesi di Indonesia dilakukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Para peer review dari organisasi profesi ini juga harus memenuhi persyaratan yang saya sebutkan di atas, yang lain peer review yang dilakukan oleh regulator dalam hal ini Kementerian Keuangan, PPAJB, Para peer review juga sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas sehingga ketika kertas kerja itu dibaca oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan persyaratan tersebut di atas, mereka akan mengambil kesimpulan yang sama dari auditor yang mengerjakan kertas kerja tersebut. Hal yang lain, dapat saja kertas kerja itu dipergunakan pada waktu ada kasus-kasus dipengadilan. Tentunya juga pada waktu itu harus juga dapat dibaca ... harus dibaca oleh orang yang mempunyai kualitas yang sama dengan auditor. Isi Kertas Kerja. Isi kertas kerja ada empat hal yang akan saya bacakan, yang pertama adalah. 1. Sifat saat luasnya prosedur audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar auditing yang berlaku. 2. Pekerjaan telah direncanakan dan disuvervisi dengan baik. 3. Pemahaman yang memadai atas pengendalaan intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. 4. Bukti audit yang diperoleh, prosedur audit yang telah diterapkan, dan pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan memberikan bukti yang

6

kompeten yang cukup sebagai dasar memadai auditor menyatakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Itulah isi kertas kerja, jadi sebagian besar pekerjaan audit dalam rangka membentuk, memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha-usaha para akuntan publik untuk memperoleh bukti-bukti audit tersebut. Selanjutnya, kepemilikan kertas kerja. Standar kita mengatakan bahwa kertas kerja adalah milik auditor namun hak dan kepemilikan kertas kerja tunduk pada pembatasan yang diatur oleh kode etik profesi di Akuntan Publik Indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan hubungan dengan ... hubungan yang bersifat rahasia dengan klien. Jadi walaupun kertas kerja itu milik akuntan public, tapi isi dari kertas kerja itu adalah informasi-informasi yang diperoleh auditor ketika melaksanakan audit. Dalam banyak hal informasi-informasi tersebut mempunyai tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi karena auditor … karena perusahaan harus membuka semua informasi apa pun yang dibutuhkan oleh auditor yang relevan dalam perkerjaan auditnya. Kedua, auditor harus menerapkan prosedur-prosedur yang memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya dalam periode yang dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan juga memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen. Ini adalah akhir dari presentasi saya, kalau saya rangkum bahwa semua pekerjaan audit ada di dalam kertas kerja sejak perencanaan dan kemudian pada waktu bukti-bukti audit yang diperoleh, kemudian evaluasi dari bukti audit untuk mewujudkan suatu pernyataan pendapat, yang pertama. Yang kedua, kertas kerja tidak disusun oleh satu orang. Kertas kerja disusun berjenjang sejak disusun dari level yang paling bawah staf audit, senior audit, manajer audit, yang seluruhnya ini membantu akuntan publik yang bertanggung jawab pada perikatan. Pada pekerjaan-pekerjaan yang kecil jumlah tim mungkin akan sekitar antara dua sampai lima orang, tetapi dalam bentuk perikatan-perikatan besar sangat memungkinkan antara 50, 100 orang bahkan sampai 150 orang yang terlibat di dalam penyusunan kertas kerja. Jadi tidak dilakukan oleh seorang saja, tetapi dilakukan oleh seluruh tim yang mengerjakan kertas kerja tersebut. Yang ketiga adalah kepemilikan kertas kerja yang baru saja saya jelaskan, walaupun itu milik auditor, tetapi ada batas-batas tertentu, dimana auditor dapat men-disclose kertas kerja yang dimilikinya karena isi dari kertas kerja tersebut banyak hal-hal yang rahasia perusahaannya. Jadi, ada beberapa kondisi dimana auditor dapat men-disclose kertas kerja tersebut. Yang pertama adalah tentunya pada saat terjadinya quality review baik itu dilakukan oleh organisasi profesi, maupun itu dilakukan oleh regulator. Yang kedua. Pada waktu pergantian akuntan publik atas satu perusahaan auditor pengganti berhak untuk melihat kertas kerja dari 7

auditor sebelumnya atas seizin kliennya. Dan yang ketiga. Pada waktu terjad … diminta menjadi … diminta menjadi bahan bukti di pengadilan. Yang Mulia Majelis Hakim, dimikianlah paparan saya semoga bermanfaat untuk persidangan ini. Terima kasih. 12.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, terima kasih, Bapak. Dua menyampaikan itu. Pak Jusuf Wibisono.

13.

puluh

menit

lebih

Bapak

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. JUSUF WIBISONO Yang Mulia Majelis Hakim Mahkmah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Mulia wakil dari Pemerintah. Yang kami hormati rekan-rekan kami dari IAIP, serta seluruh Hadirin. Assalamualaikum wr. Wb. Saya menyiapkan makalah ini setelah melakukan diskusi secara intensif dengan pihak-pihak yang saya pandang paling berkompeten terkait dengan kasus Satyam, mereka adalah legal consult dan pengacara dari partner Price Waterhouse India yang terkena kasus. Terus kemudian beberapa pihak dari PricewaterhouseCoopers International Limited yang berkedudukan di London dan di Amerika. Ketika kasus ini mencuat di awal tahun 2009, saya sempat mengikuti pemberitaan di media masa India. Tapi karena panjangnya jalan persidangan dan saya lihat juga menurut pendapat saya pribadi akurasi pemberitaan media tadi saya pertanyakan. Akhirnya, saya putuskan saya tidak mengikuti pemberitaan di media masa di India melainkan kalaulah saya membutuhkan informasi saya langsung kontak pihak-pihak yang saya anggap memiliki kompetensi yang cukup tadi. Pricewaterhouse atau kami singkat PW nantinya dengan kantor pusat di Bengalor India adalah anggota dari PricewaterhouseCoopers International Limited Network. PW India yang dapat penugasan mengaudit Satyam Computer Service Limited atau saya sebut Satyam, gitu. Berikutnya untuk tahun buku 2007 dan 2008, audit dipimpin oleh dua orang partner, yang satu senior namanya Gopala Krishnan, yang satunya relatif junior namanya adalah Talluri. Audit terakhir mencakup periode April 2007 sampai akhir kuartal September 2008. Pada tanggal 7 Januari 2009, pendiri dan juga sekaligus juga pemegang saham dan chairman dari pada Satyam, Rama Lingkaraju namanya mengirim surat ke board of directors atau direksinya Satyam, dengan tembusan ke beberapa bursa efek di India yang memperdagangkan Satyam dan securities lainnya. Yang berisi pengakuan bahwa dia telah mengorkestrasikan atau mengatur kecurangan yang mengakibatkan kas perusahaan disajikan lebih besar dari seharusnya atau over stated, sebesar Indian Rupee 7000 Kror atau setara dengan 1,2 miliar Dollar Amerika.

8

Pengakuan ini mengejutkan otoritas pasar modal di seluruh dunia karena Satyam adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT yang cukup punya nama dan juga mengejutkan PricewaterhouseCoopers juga. Serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait kecurangan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang di India termasuk oleh Central Biro of Investigation atau CBI. Dalam masa investigasi, Rama Lingkaraju atau pendiri chairman Satyam beserta tim manajemen kunci, termasuk di dalamnya adalah managing directors atau executive directors-nya dan chief financial officer atau direktur keuangan. Berarti pihak-pihak ini adalah pihak yang paling berkuasa di Satyam, yang seharusnya saling menjaga corporate government-nya, tapi mereka semua terlibat dalam kolusi yang diorkestrasikan oleh pendirinya. Mereka ditangkap pada bulan Januari 2009. Dua partner PW kemudian juga ditangkap untuk pretrial interrogation atau interogasi sebelum masa persidangan Raju dan manajemen kunci Satyam dikenai tuduhan melakukan tidakan kriminal yang melibatkan konspirasi atau makar, pemalsuan, foul section of account atau mencatat rekening yang sesungguhnya bukan nilai yang sebenarnya foul section of account. Terus penghilangan dokumen dan penipuan kepada investor. Sedangkan partner PricewaterhouseCoopers dituduh melakukan kolusi dengan manajemen Satyam dalam kasus kecurangan dengan cara, menerbitkan laporan auditor independent atau menurut opini-opini audit yang tidak tepat. Sehingga dengan cara itu dituduh memanipulasikan audit ... opini untuk mendapatkan pembayaran audit yang lebih tinggi dari tingkat yang normal. Itu adalah tuduhan dari ... dari tujuan formal dari pengadilan ya, dari jaksa. Jadi dia tidak dituduh oleh pengadilan kriminal di India itu dalam kasus melakukan manipulasi atau melakukan misconduct dalam audit, tapi berkalusi dengan manajemen. Jadi ini ada dua hal yang mungkin kami ingin jelaskan. Partner PW di utus secara sadar overlooked atau secara sadar tidak melihat secara mendetail, tidak secara rinci praktik kecurangan manajemen. Sehingga dianggap ikut bertanggung jawab sebagai konspirator. Karena dia dianggap oleh penuntut tidak melakukan review atau pengujian dengan mendetail sekali maka dianggap ikut berkospirasi, seperti itu adalah tuduhannya. Dalam proses persidangan pihak penuntut masih berusaha untuk membuktikan keterlibatan dua partner PW tersebut. Tapi sampai dengan makalah ini kami siapkan, ternyata belum ada bukti keterlibatan dari dua partner tersebut secara jelas. Karena itu, persidangan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Dua partner PW ditangkap 25 ... eh, 24 Januari 2009, Talluri ditangguhkan penahanannya atau dengan bail oleh pengadilan pada bulan Februari 2010, sementara Gopal pada bulan Juni 2010. Setelah proses pengadilan Gopal berjalan, penangguhan Gopal ternyata dibatalkan, yakni 9

pada bulan April 2011. Tapi kemudian ketika pengadilan berjalan lagi, Gopal kembali dibebaskan oleh Mahakamah Agung secara permanen, melalui permanen bail. Jadi sekarang ini Gopal statusnya tidak di dalam tahanan. Pada bulan Oktober 2011, dia sudah bebas secara permanen dalam proses persidangan. Jadi menurut legal council Pricewaterhouse dua rekan PW ditangkap polisi, bukan karena tuduhan kurang profesional dalam mengaudit atau melakukan professional misconduct atau professional negligence, melainkan untuk memudahkan investigasi terkait dengan tuduhan melakukan kolusi dengan manajemen Satyam. Terkait dengan pengadilan profesi sendiri, The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) telah menjatuhkan sanksi pendisiplinan dengan tuduhan melakukan professional misconduct, jadi kurang tepat dalam melakukan audit. Pada bulan Januari 2012, keanggotaan Talluri di ICAI dicabut dan dia dijatuhi hukuman denda sekitar US$10.000 dengan menunggu persetujuan Pengadilan Tinggi Delhi. Jadi, penetapannya menunggu Persetujuan Pengadilan Tinggi Delhi. Hukuman pendisplinan yang sama juga dijatukan kepada Gopal, tapi masih menunggu keputusan akhir. Dari poin lima ini, kami ingin menggaris bawahi bahwa sesungguhnya di India itu ada dua pengadilan yang terpisah. Yang satu adalah proses tuduhan kriminal karena meragukan konspirasi dalam kolusi dengan manajemen. Yang satunya adalah pengadilan profesional yang berbeda sama sekali, yakni yang mengadili apakah audit yang dialakukan oleh dua partner, Pricewaterhouse tadi sudah dilakukan sesuai dengan standard auditing yang berlaku atau tidak? Nah, standard auditing berlaku ini juga comparable atau relatif sama dan standar akuntansi yang ada di Indonesia, ya. Dan dalam proses pengadilan profesi ini keputusan akhir sudah dijatuhkan, cuma dalam kasus kriminal yang menggunakan pengadilan yang lain mungkin juga buku undang-undang yang lain juga. Ini saya juga harus cek ulang saya belum tahu benar, itu prosesnya masih berjalan. Yang poin enam sekarang, audit keuangan atau general financial audit yang dimaksudkan untuk menguji, apakah laporan keuangan perusahaan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku? dalam proses audit, auditor diharuskan melakukan assessment, apakah ada risiko kecurangan dan bunga yang dapat menyebabkan salah saji yang material dalam laporan keuangan? Auditor melakukan assessment ini dengan diskusi dengan manajemen menganalisis peluang, tekanan, perilaku atau rasionalisasi manajemen atas terjadinya kecurangan dan melakukan uji pengendalian internal termasuk jurnal manual. Dalam kondisi umum auditor kemungkinan atau dalam bahasa Inggris most likely, dapat menemukan area yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kecurangan, yakni dalam kondisi normal dimana corporate governance perusahaan itu berjalan dengan baik. 10

Auditor seharusnya kalau melakukan pengujian internal kontrol yang baik bisa snapshot atau melihat area di mana kira-kira kecurangan mungkin terjadi. Tapi kecurangan itu dilakukan dengan kolusi dari pihak-pihak yang seharusnya menjaga aset perusahaan, auditor mungkin tidak dapat atau sulit menemukan kecurangan itu, misalnya pihak seharusnya mengotorisasi pengeluaran kas berkoalisi dengan yang minta pembayaran. Jadi kalau misalnya ada pengeluaran Rp10.000.000,00 diminta oleh direktur pemasaran harusnya otorisasinya di direktur keuangan, oh benar ini ada permintaan Rp10.000.000,00, tujuannya adalah untuk kegiatan operasional langsung direktur mengotorisasi. Tapi ini menjadi satu hal yang sulit diamati oleh auditor, apabila ternyata direktur keuangan dengan direktur pemasaran kolusi sesungguhnya perusahaan tidak membutuhkan pengeluaran ini, tapi seolah-olah membutuhkan dua ini yang seharusnya saling menjaga ternyata berkolusi. Dan itulah yang terjadi secara masif di Satyam kalau kita lihat bahwa pemegang saham utama atau chairman dan pendirinya Ramalinga Raju beserta managing director, CFO, dan manajemen kunci semua terlibat di dalam kasus. Maka akan sangat sulit bagi siapa pun untuk mendeteksi kecurangan itu. Kita akan melihat kecurangan itu melibatkan apa saja di poin Nomor 7, ya. Kolusi dalam skala yang masif terjadi di Satyam dalam kolusi ini manajemen membukukan penjualan palsu untuk mendongkrak penghasilan. Karena kalau perusahaan itu, perusahaan go public dengan income yang dilaporkan atau penghasilannya naik, itu berarti nilai saham dari pemegang saham akan naik juga, itu adalah tujuan yang utama. 14.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya dipersingkat, Bapak! Bapak juga sudah lima belas menit.

15.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. JUSUF WIBISONO Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Maka dalam kolusi ini manajemen membukukan penjualan palsu untung … untuk mendongkrak penghasilan dengan cara. 1. Membuat faktur penjualan asli, tapi palsu. Aspal karena yang mengenerate adalah perusahaan sendiri, tapi sesungguhnya pesanan penjualanan itu sebenarnya tidak ada. Karena itu, ini aspal. 2. Menciptakan order pembelian palsu dari costumer, berarti costumer-nya juga palsu, order-nya atau perusahaan palsu juga. Untuk mendukung ini perusahaan memproduksi secara benar barang yang dipesan. Jadi anehnya penjualannya di-inflated atau digelembungkan, tapi perusahaan juga mengeluarkan work order, perintah untuk membuat barang atau jasa itu. Nah, untuk mendukung produksi barang atau jasa yang dijual secara fiktif, perusahaan merekrut tenaga kerja dan menggajinya. Terus 11

kemudian, perusahaan menciptakan website dan email address palsu, terus perusahaan memalsukan laporan bank, ini yang mestinya menjebak partner PW. Jadi laporan bank yang diterima oleh auditor itu ternyata fabricated atau diproduksi oleh perusahaan dan ketika standar audit meminta auditor minta konfirmasi ke bank untuk minta langsung (suara tidak terdengar jelas) opini bank, “Apakah saldo perusahaan benar?” Ternyata bank itu tidak mengirimkan konfirmasinya ke auditor melainkan auditor menerima konfirmasi tentang saldo bank itu dari perusahaan dan ini adalah kesalahan yang mendasar dari Auditor PW terkait dengan Satyam. Jadi ini yang, yang menjadi dasar. Seharusnya standar mengharuskan dia mendapat konfirmasi dari bank tentang saldo Satyam secara langsung, kalaulah tidak mendapatkan respon dari bank, maka auditor harus mendokumentasikan dan menggunakan prosedur alternatif untuk meyakinkan saldo itu. Tapi mungkin dalam prosesnya ini dipandang kurang robust proses untuk konfirmasi, sehingga dianggap dia melakukan misconduct untuk profesional dan dijatuhi hukuman. Terus kemudian, memalsukan jawaban atas konfirmasi bank yang dikirim dalam proses audit untuk menyakinkan saldo bank. Jadi laporan bank bulanan dipalsukan, konfirmasi yang dikirim jawabannya dipalsukan oleh manajemen kunci tadi. Dengan persuasive dan massive collusion seperti ini akan mustahil atau paling tidak sangat sulit untuk menemukan kecurangan ini. Proses pengadilan atas dua rekan Pricewaterhouse masih berlangsung, pengacara dan rekan PW tersebut tampak cukup yakin bahwa pada akhirnya mereka dibebaskan dari tuduhan makar atau ber-participate dalam kolusi yang di chairman dan manajemen kunci Satyam. Tapi ini keyakinan mereka dan keputusan akhir masih menunggu keputusan pengadilan. Kesimpulannya yang kami ingin berbagi adalah untuk kasus Satyam, kasus professional misconduct itu ada dua pengadilan. Yang satu, yang mengadili kriminal ... perilaku kriminal (criminal charges), itu di pengadilan kriminal biasa yang tuduhannya adalah berkolusi dengan manajemen yang melakukan konspirasi. Yang satunya adalah pengadilan profesi, yang menilai bahwa apakah audit yang dilakukan oleh Pricewaterhouse tadi sudah dilakukan sesuai dengan standar auditing atau belum? Dua ini tidak bisa dicampur karena untuk melihat apakah professional misconduct dilakukan oleh auditor itu harus pengadilan yang memang orang-orangnya paham dengan standar auditing, paham dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Kalau dua-duanya digabung, mungkin saja nanti keputusan pengadilan menjadi kurang baik atau kurang valid. Demikian, kalau ada salahnya mohon maaf. Wasalamualaikum wr. wb.

12

16.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, terima kasih, Pak Jusuf. Berikutnya Pak Manurung ... Batara Manurung. Baik, kalau anu ... jangan baca naskah, Pak, highlight-nya saja, nantikan tertulis, kita baca sendiri kalau data-katanya. Tekanan-tekanan apa yang ingin Saudara sampaikan? Silakan.

17.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: BATARA MANURUNG Ya, Pak. Selamat siang Ibu-Bapak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Saya Batara Manurung akuntan dengan CV terlampir telah diminta oleh Pihak Terkait untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara tersebut. Keterangan ahli ini saya sampaikan sesuai dengan kapasitas saya selaku akuntan yang telah menjalani profesi ini selama 22 tahun dan pernah bekerja pada Firma Arthur Andersen selama 12 tahun, sampai Firma tersebut dinyatakan tidak beroperasi lagi karena kasus Enron. Sesuai dengan permintaan Pihak Terkait, keterangan ahli saya ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan terkait kasus Enron Andersen, supaya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, mendapatkan informasi yang lengkap dan berimbang. Ditengarai, ini terpaksa saya harus sebutkan kronologisnya bahwa skandal Enron Corporation yang ikut menyeret kejatuhan Accounting Firm Arthur Andersen, sebab kejahatan korporasi yang antara lain diduga melibatkan akuntan. Dalam hal ini, saya hendak menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, mengenai duduk perkara dari kasus Andersen. Saya memandang sangat penting untuk menyampaikan hal tersebut karena keliru menjadikan apabila kita keliru memahami kasus tersebut, maka kita juga akan keliru menganggap bahwa konsepsi dan/atau konstruksi Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dibangun, dilahirkan dengan memperhatikan pengalaman kasus tersebut. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pihak pembuat undangundang. Padahal pada akhirnya 3 tahun setelah vonis bersalah dari district court terhadap Andersen, supreme court justru memutuskan untuk mengirimkan kembali, overturn, tuntutan atau penghukuman atas Andersen kepada pengadilan yang lebih rendah untuk kemudian dilakukan tuntutan ulang (retrial). Hal tersebut diputuskan mengingat adanya kekurangan terhadap hal yang penting, yang luput dari pembuktian di pengadilan sebelumnya, khususnya yang menyangkut tuduhan corruptly persuasion atas tindakan pemusnahan dokumen, tetapi saat Supreme Court Amerika Serikat mengeluarkan putusan tersebut, Andersen sudah tidak berfungsi dan tinggal sejarah. Jadi keputusan untuk melakukan retrial menjadi tidak ada gunanya lagi.

13

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berikut saya sampaikan ringkasan kasus Enron-Andersen. Sekitar bulan Oktober 2001, Enron menerbitkan press release yang menyebutkan adanya rugi bersih di kuartal III tahun 2001 sebesar $618 Juta, pelaku pasar bereaksi negatif terhadap saham Enron Corporation dengan adanya press release tersebut, sehingga harga saham Enron jatuh dan ini merupakan kebangkitan ... awal kebangkrutan perusahaan tersebut. Hal itu menyebabkan Securities and Exchange Commission, otoritas semacam Bapepam LK di Indonesia, mulai melakukan penyelidikan. Enron Corporation mengajukan permohonan pailit pada akhir 2001. Pada pertengahan Agustus 2001 Enron Corporation telah memperingatkan Andersen akan kemungkinan terjadinya skandal akuntansi dan sebulan kemudian Andersen menyiapkan tim penanggulangan krisis. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Nancy Temple-legal Andersen mencatat bahwa investigasi SEC kemungkinan besar akan terjadi, dan dua hari kemudian Michael Odom, partner Andersen dari Houston mendesak para karyawan untuk mengikuti document retention policy (kebijakan penyimpanan dokumen) yang berlaku di Andersen. Di mana kertas kerja hanya harus berisi informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan pekerjaan audit. Oleh karena itu, dokumen yang dianggap tidak berisi informasi yang relevan terhadap kesimpulan audit harus dimusnahkan. Selama penyelidikan SEC, Andersen dianggap tidak dapat menyediakan dokumendokumen yang diminta oleh SEC dan dituduh bahwa hal tersebut terjadi karena dokumen-dokumen tersebut telah dimusnahkan berdasarkan perintah David Duncan, partner Andersen yang menjadi penanggung jawab audit atas Enron Corporation. Pemusnahan dokumen yang tidak diperlukan adalah hal yang lazim, dan diperbolehkan di Kantor Akuntan Andersen, berdasarkan document retention policy yang merupakan kebijakan internal Andersen. SEC pada awal 2002 menuntut David Duncan dan kemudian turut juga menuntut Kantor Akuntan Andersen dengan tuduhan, “Obstruction of justice on the ground that it knowingly, inttentionaly, and corruptly persuaded it’s employes to threat Enron related documents.” Pada April 2002, David Duncan divonis bersalah dan pada Juni 2002, Andersen juga divonis yang sama karena obstruction of justice in connection with its destruction of documents, relating to it’s accounting worked for Enron Corporation. Akibat tuntutan tindak pidana tersebut, Andersen tidak dapat lagi melakukan audit atas perusahaan publik yang berakibat terhadap terhentinya kegiatan usaha Andersen. Mengingat Andersen sebagian besar mempunyai klien adalah klien perusahaan terbuka. Anderson di hukum dengan pengenaan denda sebesar $500.000 dengan masa percobaan lima tahun. Dasar tuntutan tersebut adalah berdasarkan title Nomor 18 dari US Code, Seksi 15/12, B-2A dan B. David

14

Duncan menjadi satu-satunya partner yang dijatuhkan hukum pidana dalam kasus ini. Dalam dakwaannya, jaksa mendakwa bahwa terdapat pegawai Andersen yang memenuhi unsur act knowingly and with intent to cost or in choose another person, dan seterusnya, yang terjemahan bebasnya adalah bertindak dengan sengaja dan dengan maksud untuk menyebabkan atau mempengaruhi orang lain untuk menyimpan atau menyembunyikan catatan atau dokumen dari suatu pemeriksaan resmi atau merubah, menghancurkan, memotong-motong, atau menyembunyikan suatu objek dengan maksud untuk mengurangi ketersediaan objek tersebut untuk suatu pemeriksaan resmi. Terkait hukuman kepada Andersen, hakim district court juga berpandangan bahwa selama agent atau pegawai melakukan tindakan ilegal atau bertentangan dengan instruksi perusahaan atau melawan kebijakan perusahaan, maka hal tersebut tidak menyebabkan atasan atau perusahaan lepas dari tanggung jawab atas tindakan pegawai tersebut. Ini yang nanti akan kita bahas di bagian respondeat superior. Menurut hukum, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pegawai yang punya jabatan tinggi, tetapi juga terhadap pegawai dari tingkat yang rendah. Hakim berpendapat, walaupun masih menjadi perdebatan di antara mereka bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan. Meskipun para juri tidak sepakat mengenai pegawai mana yang bersalah. court of appeal menguatkan putusan yang menjatuhkan district court. Mendapat hukuman yang berakibat tidak dapat melakukan audit atas perusahaan publik, sama saja membunuh Andersen sebagai sebuah korporasi karena audit pada sektor tersebut merupakan kegiatan utama Andersen. Akibatnya sangat fatal. Kantor akuntan tersebut tidak dapat beroperasi normal dengan ketidakpastian pada kelangsungan nasib pegawainya yang berjumlah lebih kurang 28.000 orang di Amerika, di Indonesia sekitar 900 orang, belum lagi puluhan ribu orang lainnya di ratusan kantor cabang atau afiliasi Andersen yang tersebar di berbagai belahan dunia. Pada saat itu jumlah pegawainya sekitar 85.000 orang. Andersen mengajukan kasasi hingga ke supreme court. Dimana pada akhirnya pada tahun 2005, majelis hakim supreme court memutuskan untuk mengirimkan kembali atau overturn perkara tersebut ke pengadilan untuk kemudian dilakukan tuntutan ulang atau retrial dan dengan suara bulat berpendapat bulat bahwa … ada terjemahan bahasa indonesianya secara bebas, “Secara sengaja tidak patut membujuk orang lain dengan maksud untuk menyebabkan orang tersebut untuk menyimpan ataupun menyembunyikan dari/atau merubah dokumen untuk digunakan dalam suatu pemeriksaan resmi. Tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan di pengadilan tingkat pertama maupun banding.” Lalu, keputusan juri dapat dikatakan bahwa Andersen dapat dihukum tanpa adanya bukti bahwa Andersen mengetahui bahwa Andersen 15

telah melanggar hukum atau Andersen mengetahui mempunyai hubungan ke setiap penyelidikan resmi yang melarang penghancuran dokumen. Putusan supreme court atas kasus Andersen tersebut keluar pada tahun 2005, yaitu 3 tahun setelah vonis dari district court. Tetapi sayangnya bagi Kantor Akuntan Andersen, ibarat, “Nasi sudah menjadi bubur.” Karena Anderson sudah berakhir. Tuntutan ulang menjadi tidak ada artinya. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan uraian di atas dapat secara jelas kita pahami bahwa berdasarkan keputusan supreme court, belum terdapat pembuktian atas perihal bahwa pemusnahan dokumen serta-merta merupakan tindak pidana. Apalagi dikaitkan dengan tuduhan corruptly persuade. Oleh karena itu, adanya persepsi yang menyebutkan bahwa kasus tersebut sebagai dasar pembenar terhadap eksistensi Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, tidaklah tepat dan prematur. Bahkan sebaliknya, kasus Andersen justru memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk tidak mudah melakukan tuntutan hukum kepada akuntan. Sehingga seyogianya kita harus berhati-hati terhadap eksistensi Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20012. Dikaitkan dengan penerapannya dalam penegakan hukum. Perkara uji materi yang diajukan para Pemohon adalah mengenai Pasal 55 huruf a dan huruf b. Dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 yang bunyinya adalah sebagai berikut. “…” saya lewatkan. Dari kedua Pasal tersebut terdapat sanksi pidana kepada akuntan publik dan pihak terasosiasi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 merujuk kepada Pasal 1 angka 9, Pihak terasosiasi didefinisikan sebagai rekan lengkap yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa pegawai rekap yang terlibat dalam pemberian jasa atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa. Menilik dari bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 khususnya paragraf 2 dan paragraph 4, dapat kita pahami bahwa jiwa dari undang-undang ini adalah antara lain. 1. Tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya. 2. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi akuntan publik. Namun adalah sangat wajar kalau kemudian terdapat kekhawatiran dari kalangan akuntan bahwa pengaturan Pasal 55 dan Pasal 56 terlalu berlebihan dan pada tingkat penegakannya (enforcement) dapat bersifat multi interpretasi, sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan mengenai penghancuran dokumen di satu sisi dianggap melanggar hukum, tapi berdasarkan internal policy di Anderson itu merupakan kebijakan yang sudah digariskan. 3. Dapat bersifat multi interpretasi serta tidak terbatas yang dengan sangat mudah dapat berdampak hukum yang merugikan akuntan 16

publik, mengingat peluang tuntutan hukum kepada akuntan atas suatu tindakan atau kebijakannya yang bahkan sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai suatu delik pidana dan/atau berdampak kepada kepentingan umum. Melalui kesaksian ini, saya akan memberikan pandangan profesional saya terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan secara khusus, saya akan menyoroti dua persoalan pada pasal tersebut yang sedikit banyak terkait pula dengan uraian mengenai kasus Andersen sebagai berikut. 1. Persoalan bahwa delik pidana Pasal 55 menekankan unsur pidana pada kertas kerja, yang secara terminologi tidak dijelaskan oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011. Dan di dalam praktik dapat saja berbeda antara satu kantor akuntan publik dengan praktik kantor akuntan publik lain. Mengingat yang diatur dalam standar profesional akuntan publik, sebatas pedoman umum pendokumentasian kertas kerja. 2. Persoalan bahwa definisi pihak terasosiasi yang sangat luas dan terbuka, sehingga Pasal 56 dapat menjangkau siapa pun pihak lain yang terlibat dalam pekerjaan jasa akuntan. Sehingga dapat menimbulkan khawatir atau ketakutan bagi siapa pun pihak ketiga yang terlibat dalam pekerjaan jasa akuntan. Telah terbukti bahwa doktrin respondeat superior atau pertanggungjawaban atasan atau pertanggungjawaban korporasi, dalam kasus Andersen dapat menghancurkan suatu bisnis yang telah dibangun puluhan tahun. Dalam waktu singkat hanya karena tuduhan telah memusnahkan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan atau penyidikan otoritas, atau pengadilan. Yang dalam penilaian Andersen sendiri, dokumen tersebut dianggap tidak penting atau relevan, sehingga sesuai kebijakan internal Andersen dokumen tersebut boleh dimusnahkan. Belajar dari kasus Andersen, terdapat penafsiran yang berbeda mengenai dokumen mana yang penting dan yang boleh dimusnahkan? David Duncan memusnahkan dokumen-dokumen yang menurutnya tidak penting atau tidak relevan yang diperoleh selama proses audit Enron Corporation. Dan dari pihak Andersen sendiri ada suatu kebijakan yang memperbolehkan dokumen untuk dimusnahkan. Sementara pihak berwenang SEC dalam pemeriksaan mempertanyakan, kenapa dokumen harus dimusnahkan? Ya, mungkin saja dokumen tersebut penting untuk sesuatu proses penyelidikan, tanpa adanya suatu pembuktian yang memadai. Kertas kerja dibuat berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing pelaksana pekerjaan audit. Hal ini mungkin saja dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat atas pentingnya suatu dokumen, atau data, atau informasi pembentuk kertas kerja antara akuntan publik dengan pihak yang melakukan pemeriksaan atas akuntan publik. Pemahaman mengenai kekhususan pekerjaan yang dilakukan akuntan publik, seyogianya dipahami oleh yang melakukan pemeriksaan atas 17

akuntan publik. Terkait pemusnahan dokumen hal tersebut sudah lazim dilakukan oleh akuntan publik sepanjang menurut pertimbangan profesionalnya dokumen tersebut bukan merupakan dokumen penting yang perlu untuk dijadikan bagian dari kertas kerja yang nantinya mendukung tentang kesimpulan hasil pekerjaan audit. Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 adalah sama sekali tidak memberikan definisi atau penjabaran lebih lanjut mengenai kertas kerja. Dan lebih celaka lagi tidak ada ayat dalam pasal tersebut yang memberikan amanat untuk pengaturan lebih lanjut, apakah dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan yang lebih teknis? Dengan demikian Pasal 55 dianggap oleh pembuat undang-undang ini sudah sempurna dan langsung dapat digunakan oleh penegak hukum. Padahal ketika nanti dilaksanakan keniscayaan akan munculnya perbedaan pendapat dengan penegak hukum berpotensi terjadi. Mengingat adanya kriteria kertas kerja yang tidak didefinisikan secara komprehensif dan jelas. Apabila hal tersebut terjadi, maka menjadi terang-benderang bahwa Pasal 55 juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 malahan tidak sejalan dengan jiwa dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 itu sendiri, untuk memberikan perlindungan terhadap profesi akuntan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, demikianlah keterangan Ahli ini saya sampaikan. Atas perhatian Majelis, saya ucapkan terima kasih. 18.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, yang terakhir Saudara Suhartono.

19.

AHLI DARI PEMOHON: SUHARTONO Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Bapak-Bapak, serta Ibu-Ibu, Para Hadirin. Assalamualaikum wr. wb. Pada kesempatan ini saya telah diminta oleh para Pemohon untuk memberikan penjelasan tentang pembuatan kertas kerja pemeriksaan secara ringkas. Saya adalah seorang praktisi akuntan publik. Penjelasan tentang pembuatan KKP ini akan saya mulai lebih dahulu dari proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu entitas perusahaan dalam aktivitas operasionalnya melakukan berbagai transaksi dan juga mengalami berbagai kegiatan atau pun kejadian lain yang kesemuanya itu terdokumentasikan di dalam bukti-bukti transaksi yang disimpan oleh perusahaan. Berikutnya, bukti-bukti transaksi tersebut akan masuk ke dalam suatu sistem pengolahan informasi laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Dimana di dalamnya terkait juga dengan kebijakan akuntansi dan kebijakan lainnya yang terkait. Di dalam pengolahan sistem akuntansi tersebut, maka akan dihasilkan berbagai dokumen internal perusahaan, 18

seperti daftar-daftar, kemudian buku besar atau ledger, jurnal, memo, kertas kerja atau worksheet, dan sebagainya. Pada tahap berikutnya, pemrosesan laporan tersebut akan dihasilkan suatu laporan keuangan. Yang kalau kita lihat prosesnya ini adalah merupakan ikhtisar dari semua transaksi yang telah terjadi. Nah, di dalam penyiapan laporan keuangan tersebut, selain fakta yang direkam, juga tidak terhindarkan adanya berbagai estimasi. Contoh yang paling sederhana adalah estimasi umur suatu aset tetap. Sehingga dengan demikian estimasi ini juga melibatkan berbagai variabel. Dari sini kita bisa katakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan tentunya berbasis bukti-bukti yang mendasarinya dan yang mempengaruhi laporannya … laporan keuangan tersebut. Kemudian pada tahap berikutnya, proses audit dimulai ketika auditor yang atas permintaan pemakai laporan keuangan dengan alasan tertentu diminta untuk melakukan audit atas laporan keuangan tersebut yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Yang mana tujuan audit tersebut adalah untuk meminta opini independent tentang apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku? Dalam hal ini bisa kita katakan bahwa auditor akan melakukan berbagai pengujian, apakah laporan keuangan telah mencerminkan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Dan dalam hal ini tentunya standar akuntansi keuangan merupakan landasan bagi penyusunan laporan keuangan oleh manajemen. Nah, di dalam melakukan auditnya, auditor akan memerlukan berbagai dokumen internal perusahaan untuk dilakukan berbagai prosedur pengujian tertentu dan menyangkut juga dokumen-dokumen transaksi yang tadi saya sebutkan. Auditor dengan professional judgement-nya akan menggunakan cara sampling. Dokumen yang terpilih secara sampel, kemudian akan dilakukan atau akan diterapi dengan prosedur-prosedur tertentu. Sedangkan, sebagian besar dokumen yang tidak tersampel, otomatis tidak akan terpakai. Selain sampel atas dokumen-dokumen transaksi tersebut, auditor juga bisa mengumpulkan berbagai data dari sumber lain untuk dipakai sebagai bukti audit. Tadi seperti disebutkan, contohnya adalah konfirmasi kepada pihak lain. Dan terhadap prosedur yang telah diterapkan atas sampel ini, maka auditor akan mencatat atau memasukannya dan didokumentasikan di dalam kertas kerja. Dan di dalam dokumentasi ini juga termasuk langkah-langkah analitis yang dilakukan oleh auditor. Nah, yang perlu saya catat bahwa metode pengambilan sampel tersebut bisa berbeda di antara auditor, sehingga sampel yang terambil pun untuk keperluan audit bisa berbeda pula. Perbedaan tentunya karena kondisi atau pun situasi perusahaan, serta pengalaman auditor. Di dalam melakukan berbagai prosedur analisisnya, auditor juga menerapkan proses pengolahan data, bisa menambah, mengurang, 19

membagi, mengalikan, atau yang selama ini kita sebut dengan manipulasi data yang semuanya akan dicatat dan didokumentasikan di dalam kertas kerja. Kemudian atas pengolahan berbagai data tersebut, auditor kemudian dengan professional judgement akan melakukan berbagai penilaian atau penafsiran, dan dengan berbekal pengetahuan atau pemahamannya, maka auditor akan membuat satu kesimpulan yang pada akhirnya akan dibuat sebagai dasar dalam menentukan opininya. Dan opini sebagai kesimpulan akhir proses audit berisi informasi yang menyatakan tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan bukan tentang perusahaan itu sendiri. Dalam hal laporan keuangan telah sesuai dengan standar, maka auditor bisa menyatakan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Nah, dalam hal contoh seperti ini, opini WTP telah diberikan kemudian ternyata perusahaan bangkrut, apakah kemudian serta-merka … serta-merta auditor disalahkan? Nah, dalam kaitan ini tentu kita tidak bisa bilang ini adalah dosa auditor secara langsung. Contoh di … di … yang pernah terjadi adalah ketika opini sudah dinyatakan, kemudian ternyata ada pihak lain yang mempailitkan. Nah, ini kan sulit untuk diprediksi. Kita hanya bisa menanyakan kepada manajemen, apakah ada potensi dipailitkan? Ketika manajemen sendiri keyakinan … berkeyakinan, tapi kemudian di belakangan hari hal ini terjadi, maka ini tentunya bisa terjadi. Nah, dari sini kami perlu tekankan bahwa akuntan publik bekerja dalam koridor SPAP, didukung oleh fakta dan data, yang kemudian terekam dalam KKP sebagaimana diatur dalam standar audit. Dan auditor jangan diharapkan menjadi apa … tukang ramal atau dukun yang bisa mengetahui atau menebak apa yang akan terjadi terhadap perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang Mulia Majelis Hakim, demikian kami sampaikan penjelasan ini tentang pembuatan kertas kerja. Mudah-mudahan bermanfaat, assalamualaikum wr. wb. 20.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Terima kasih, Pak Suhartono. Sidang akan ditutup. Sepuluh menit saja, kalau mungkin ada perlu klarifikasi. Silakan, Pak Hakim Harjono.

21.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih, Pak Ketua. Saya tanya kepada seluruh Ahli ini tadi karena se … seluruhnya bicara tentang kertas kerja juga. Kalau toh ada kemudian seleksi terhadap dokumen-dokumen atau terjadi juga sampai kemudian pemusnahan dokumen. Seleksi dan pemusnahan itu kemudian masuk enggak di dalam kertas kerja itu? Kenapa itu dipilih, kemudian kenapa diseleksi? Yang pertama itu.

20

Yang kedua adalah laporan keuangan ini kalau saya kaitkan dengan yang terakhir tadi based on sample, ya based on sample, lalu masalahnya yang tidak kena sampel itu diwakili oleh sampel itu atau kemudian tidak dimasukan data sebagai yang dianalisis untuk laporan keuangan. Yang kedua. Sekarang saya tanya, pendapat ini, tentu ini beda pengalaman satu dengan yang lain. Kalau Ahli tadi kemudian akan take over satu perusahaan, lalu salah satunya adalah bisa melihat laporan keuangan, kirakira laporan keuangan itu di dalam satu decision itu take over atau tidak? Itu berapa persen sih fungsinya? Ini saja, terima kasih. 22.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ada lagi Hakim? Cukup ya, baik Pak dijawab dulu yang pertanyaan pertama itu bisa atau semuanya bisa diwakili sebenarnya oleh salah seorang. Silakan, Pak.

23.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AGUNG NUGROHO Saya mencoba menjawab … di sana? Mengenai seleksi dari kertas kerja yang dihancurkan, “Apakah kertas kerja yang dipilih untuk dihancurkan dicatat di dalam kertas kerja?” Begitu pertanyaan Pak Hakim. Seperti saya jelaskan bahwa seluruh pekerjaan audit bersangkutan dengan tingkat kerahasiaan yang ada dimiliki oleh klien. Oleh karena itu, apa yang didokumentasikan dalam kertas kerja audit hanya informasi-informasi yang relevan kepada pengevalusian bukti audit untuk menentukan suatu pernyataan pendapat. Dalam pekerjaannya dapat kita bayangkan misalkan kita melibatkan 150 auditor di 25 anak perusahaan kemungkinan saja ada auditor-auditor yang mengumpulkan terlalu banyak informasi-informasi yang dimiliki oleh klien yang pada waktu di-review oleh akuntan publik yang bertanggung jawab, bagian-bagian yang tidak relevan tersebut tidak perlu disimpan di kertas kerja dan bagian itulah yang dapat dimusnahkan. Pertanyaannya, “Apakah yang dimusnahkan dicatat?” Itu tidak dicatat karena yang dicatat hanyalah yang relevan. Jadi pemusnahan dokumen di samping efesiensi dalam audit tapi juga yang lebih penting adalah menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh klien, jadi informasi yang tidak penting tidak perlu ada di dalam kertas kerja. Yang kedua masalah audit sampling, yang disebut sampling karena sampel itu harus mewakili populasi, banyak sekali tehnik-tehnik sampel baik itu nonstatistical ataupun statitiscal yang dipergunakan oleh auditor untuk mengambil sampel, tapi sampel yang diambil auditor harus dapat merepresentasikan populasi. Sampel yang tidak merepresentasi itu yang disebut sebagai risiko sampling, ya. Kita mengatakan bagus atas sesuatu

21

populasi yang tidak bagus atau kita mengatakan tidak bagus atas populasi yang bagus, sehingga sampel adalah mewakili populasi. Demikian penjelasan saya, Pak Hakim Yang Mulia. Yang ketiga, berapa persen kontribusi informasi yang ada di laporan keuangan bagi pengusaha atau pihak yang akan mengambil alih suatu perusahaan? Sangat bervariasi jawabannya, sangat bervariasi jawabannya karena informasi atas laporan keuangan menurut saya merupakan data-data basic yang harus dikembangkan apabila saya, misalnya akan mengambil alih suatu perusahaan yang lain, disebut data-data basic karena ada data-data yang lain yang harus juga diperoleh misalkan data-data pasar, apakah data-data basic itu relevan dan tidak ada asimetris dengan data-data pasar, ya. Kemudian banyak data-data nonfinancial yang dibutuhkan oleh seorang (...) 24.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Di sini anunya Pak, mohon maaf.

25.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AGUNG NUGROHO Bagaimana?

26.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Di sini bukan prospeknya ya, tapi kesehatan dari perusahaan itu sendiri take it for granted pasarnya it’s ok, tapi khusus pada persahaan itu sendiri?

27.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AGUNG NUGROHO Perusahaan itu sendiri dapat dilihat Pak mengenai ... karena dari data-data keuangan, Yang Mulia. Itu dapat dilihat rasio-rasio. Misalnya rasio antara berapa hutangnya dengan berapa asetnya. Rasio berapa hutangnya dengan berapa modalnya, ya. Kemudian bagaimana sering disebut earning per share, berapa pendapatan per sahamnya? Dari situ adalah data-data basic yang saya jelaskan dapat melihat apa, bagaimana kondisi perusahaan. Mudah-mudahan terjawab, kepada rekan-rekan yang lain saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia.

28.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup? Sudah terwakili? Silakan.

22

29.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. JUSUF WIBISONO Tentang seleksi dan pemusnahan kertas kerja. Dalam proses audit itu tidak seluruh pekerjaan audit bisa dijelaskan dan direncanakan di awal penugasan, sehingga kadangkala kalau tim audit, itu misalnya terdiri dari dua puluh orang masing-masing auditor itu mengembangkan data apa sih yang harus di-collect, misalnya ada auditor yang masih relatif junior diminta untuk mengaudit biaya tenaga kerja atau biaya gaji untuk perusahaan yang karyawannya katakan saja 5000 orang, maka dia bisa mengembangkan cara-cara paling basic sampai dengan improvisasinya. Kadangkala kemungkinan tenaga auditor itu mengkoleksi data yang … yang sebenarnya tidak perlu, misalkan saja kontrak kekaryawanan. Dari sekian banyak orang dikumpulkan dan difotokopi, itu akan menyebabkan kertas kerja demikian tebal, padahal mungkin saja itu tidak dibutuhkan dan dalam konteks itu sesungguhnya auditor bisa memusnahkan fotokopian kontrak kerja karyawan yang sebetulnya tidak mendukung validasi terhadap apakah gaji itu sudah dicatatat dengan benar atau tidak, bisa dimusnahkan. Terus kemudian misalnya dalam proses audit yang berjalan, mungkin bisa sampai dua bulan, tiga bulan, sampai lima bulan, ada perubahan environment, perubahan kondisi ekonomi. Nah, ketika ada perubahan, maka mungkin saja analisis yang dulu dibuat tidak relevan dan itu bisa dimusnahkan. Atau bisa juga kalau ingin kertas kerjanya tebal itu tidak dimusnahkan, tapi diberi komentar bahwa kertas kerja ini tidak dibutuhkan lagi terus ada diganti kertas kerja baru. Itu yang diinginkan oleh undang-undang, sebetulnya jangan dimusnahkan, tapi kalau misalnya tidak relevan tulis saja bahwa ini tidak relevan diganti dengan yang baru. Cuma mungkin juga patut di … dipahami bahwa apabila kertas kerja itu dalam bentuk manual kertas yang sebenarnya, bukan elektronik. Itu tempat penyimpanannya sedemikian banyak dan tidak efisien, kalau semua kertas kerja harus kita … harus kita kumpulkan. Dan yang lebih penting lagi, kertas kerja itu adalah produk dari auditor. Sebelum dia mengeluarkan opini auditor, maka kertas kerja itu masih bisa diubah, dikurangi, ditambah, atau kalau bahasa Inggris bisa di-manipulate sesungguhnya, manipulate tidak selalu negatif. Sampai dengan akhirnya diputuskan, audit dikeluarkan. Bahkan setelah laporan auditor dikeluarkan, standar auditing masih mengizinkan untuk memodifikasi kertas kerja sepanjang tidak menghilangkan fakta yang harus ada ketika laporan auditor diterbitkan, masih boleh itu sampai beberapa waktu kemudian. Terus kemudian laporan keuangan itu auditnya based on sample. Saya ambil contoh kalau kita diminta untuk mengaudit Bank BRI, misalnya saja. BRI itu punya nasabah jutaan orang. Terus kredit yang diberikan oleh BRI sebenarnya hanya Rp1.000.000,00 sampai miliaran. Kalau kita tidak menggunakan sampel untuk melihat bagaimana sih kira-kira apakah jumlah kredit yang diberikan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak? Maka kita 23

harus mengikuti, menguji dokumen dari berjuta-juta nasabah tadi. Bisa dibayangkan audit tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Karena itu standar auditing mengizinkan kita untuk menggunakan sampling. Sampling yang umum adalah targeted testing, berarti kalau target itu misalnya saja bank Mandiri atau mungkin CIMB Niaga, atau yang lain-lain, biasanya kalau kita pilih nasabah atau debitur yang … yang paling besar itu kita hanya menguji katakan 100 debitur, itu sudah mewakili mungkin lebih dari 70% kredit yang disalurkan. Nah, yang 30% lagi itu akan kita sampling, mungkin saja yang 30% itu puluhan ribu orang dan itulah yang sampling kita lakukan. Bila proses sampling-nya bagus kita bisa extrapolate itu sebagai satu simpulan untuk 30% yang sampling. 30.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu masuk kertas kerja juga?

31.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. JUSUF WIBISONO Masuk dari kertas kerja.

32.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Dari samplingnya?

33.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. JUSUF WIBISONO Ya. Teknik samplingnya, terus kemudian misalnya saja 30% yang belum kita uji itu terdiri dari 100.000 nasabah, terus kita buat sampling enam puluh saja dari itu, maka teknik membuat sampling-nya dan seterusnya itu harus dijelaskan di sana, didokumentasikan dan harus ada keyakinan yang tidak di-sampling bagaimana? Maka kertas kerja harus menjelaskan. Untuk yang tidak kena sampling ini karena kontrolnya bagus, pengendalian internnya bagus, kita tidak melakukan uji lanjutan untuk 99.000 yang tidak kita sampling tadi. Karena dari yang kita uji saja, dari enam puluh misalnya kita tidak menemukan pengecualian. Kalau kita temukan pengecualian maka sampling-nya harus diperluas, seperti itu. Terus laporan keuangan untuk take over. Dari pengalaman pribadi saya melihat perannya saya lihat itu cukup … cukup material, bahkan pengalaman pribadi saya, saya melihat ada bidder ada orang yang melakukan penawaran untuk membeli satu perusahaan, terus dia menugaskan kantor akuntan, due diligence setelah melihat laporan keuangan terus laporan due diligence-nya kurang baik, dia membatalkan tidak jadi take over, ini misalnya dalam kasus bank tadi. Due diligence itu bisa diarahkan yang paling penting adalah untuk melihat kualitas dari kredit yang dibelikan. Bila kredit yang dibelikan itu sudah diaudit, auditnya baik, 24

terus kemudian dilakukan due diligence lagi dan hasilnya juga baik, kesehatan bank baik, biasanya nanti mereka merasa confident, merasa nyaman untuk meneruskan bidding atau take over-nya. Tapi bisa saja batal gara-gara laporan keuangannya tidak disusun dengan baik atau kualitas dari hasil di dalamnya (suara tidak terdengar jelas), ini paling tidak tahun 2011 kemarin pengalaman saya pribadi saya melihat ada proses take over yang … akhirnya gagal gara-gara satu diantara yang lainnya laporan keuangannya yang kurang memuaskan tadi. Mungkin demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 34.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, saya kira sudah cukup. Sidang sudah berlangsung beberapa kali dan cukup banyak (…)

35.

PEMERINTAH: HANA S. J. KARTIKA Yang Mulia, apakah Pemerintah masih bisa diizinkan untuk menyampaikan tambahan keterangan Ahli lima menit, Yang Mulia?

36.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Mau? Baiklah, lima menit saja, ya.

37.

PEMERINTAH: HANA S. J. KARTIKA Terima kasih, Yang Mulia.

38.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Jangan mengulang-ulang lagi cerita-cerita yang tadi, sudah tiga orang sama ceritanya. Nah sekarang yang … yang anu saja … yang lain.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAIZIN SULISTIO Sekalian, Yang Mulia, mohon izin. Yang Mulia dari Pemohon. Ya, mohon karena ini kemungkinan Sidang terakhir kami mohon untuk memberikan closing statement nanti.

40.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Nanti di sana, dahulu. Silakan, Pak.

25

41.

AHLI DARI PEMERINTAH: THEODORUS M. TUANAKOTTA Yang Mulia, lima menit saya mohon, karena dua kasus disampaikan dan dua kasus (…)

42.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Direndahkan ini, Pak, ya. Sudah.

43.

AHLI DARI PEMERINTAH: THEODORUS M. TUANAKOTTA Dua kasus yang sangat penting Satyam dan Artur Andersen. Satyam itu penting, tetapi kasusnya masih berjalan, kalau diberi informasi bahwa sumbernya adalah dari Pricewaterhouse, saya justru sumbernya dari luar Pricewaterhouse. Sehingga keterangan kami bisa saling melengkapi. Ada beberapa poin yang kami sampaikan dari Ahli Pemohon tadi menjelaskan bahwa dan kami kutip dengan ‘persuasive dan massif collusion’ akan mustahil atau paling tidak sangat sulit untuk menemukan kecurangan, justru di sini poinnya, Pak. Tidak mustahil. Nah, saya ingin menjelaskan dengan sederhana bahwa yang besar adalah saldo bank sebesar Rp1 miliar yang fiktif, tanyakan kepada akuntan yang baru lulus Rp1 miliar dengan mudah ditemukan. Nah, yang menarik dari accounting adalah satu pos dimainkan, Rp1 miliar didebit mestinya ada yang tidak beres di sisi yang lain. Nah, sisi yang lain itu adalah pendapatan. Jadi itu dibilang mustahil untuk menemukan saya justru akan katakan sangat tidak mustahil. Bapak Majelis Hakim, Yang Mulia. Tadi juga disebutkan Pricewaterhouse itu adalah salah satu di antara big four yang … yang terbesar di dunia. Dan di dalam kasus seperti ini kami juga menggunakan akuntan forensik jika pemeriksaan itu sampai mendapatkan masalah di depan hukum. Dalam istilah para akuntan forensik tidak ada yang mustahil, tetapi kalau ada yang mustahil, maka di situlah kita harus mencurigai dan kecurigaan itu mungkin apakah karena ada in … gangguan dalam independency. Mungkin ada suap, mungkin ada tekanan, perkembangan politik dan seterusnya. Justru di situ yang mesti kita lihat. Di dalam pidana India dan Inggris ada satu pembuktian yang dikenal sebagai circumstantial evidence, bukti tidak langsung. Tetapi jika berkenaan itu akan bisa digunakan. Saya hanya akan menyampaikan satu bukti tidak langsung, yaitu mengenai professional fees. Nanti di dalam keterangan tertulis kami akan sampaikan sumber-sumbernya, sumbersumbernya dari Bloomberg, Reuteurs, dan Wallstreet Journal. Jumlah fee sangat besar untuk ukuran India. Jumlah fee sangat besar untuk ukuran industri yang diperiksa, jumlah sangat besar bukan hanya audit tetapi juga jasa-jasa nonaudit yang dalam era Sarbanes-Oxley itu mulai dipertanyakan karena jasa-jasa nonaudit itu mempunyai potensi conflict of interest. 26

Ini saja yang kami sampaikan untuk Satyam, jadi masalahnya sangat besar. Satyam dalam bahasa Sanskerta berarti kebenaran. Mudah-mudahan informasi dari kedua belah pihak bisa membantu kita di dalam upaya mencari kebenaran. Berikutnya kasus Arthur Andersen, dua menit Pak. Kasus Arthur Renderensen ada tiga masalah, yang pertama retention policy yang tadi disebutkan, penghacuran dokumen karena merupakan policy dari Arthur Andersen. Pertanyaannya, kenapa penghancurannya hanya di kantor di Houston-Texas di mana Enron terjadi? Kenapa pada akhir tahun di mana kantor akuntan sedang sibuk-sibuknya? Sangat mencurigakan. Jadi kalau penghancuran dokumen atas dasar firm policy boleh-boleh saja, tapi ketika kantor akuntan dihadapkan dengan suatu kasus hukum, itu menjadi masalah. Saya ingin kutip apa yang dikatakan oleh Rusty Hardin, Pensihat Hukum untuk Arthur Andersen pada closing statement-nya, beliau mengatakan, “Did it look suspicious?” Apakah itu mencurigakan, “You bet.” so pasti mencurigakan. Yang berikutnya adalah apa putusan supreme court? Banyak sekali kesalahpahaman seolah-olah supreme court atau Mahkamah Agung di Amerika membenarkan terpidana, tidak. Mahkamah Agung justru menyalahkan hakim, tetapi tidak membenarkan terpidana. Yang terakhir Arthur Andersen mati bukan karena putusan pengadilan, Arthur Andersen mati karena keputusan para investor. Arthur Andersen mati karena keputusan korporasi untuk tidak menggunakan jasa Arthur Andersen. Penelitian demi penelitian membuktikan hal tersebut. Kami sendiri meneliti dalam tahun 2004 dan penelitian kami, kami masukkan di dalam buku Setengah Abad Profesi Akuntansi. Terima kasih, untuk perhatian Yang Mulia. 44.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Mohon yang tertulis-tertulis tadi disampaikan kepada kami melalu petugas persidangan, yang tertulis dari Para Ahli dan dari Ahli Pemerintah tadi, supaya diambil.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAIZIN SULISTIO Mohon maaf (...)

46.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik (...)

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAIZIN SULISTIO Apakah boleh klarifikasi untuk keterangan dari Ahli tadi? 27

48.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Enggak usah klarifikasi. Saudara mau menyatakan apa? Ini enggak perlu klarifikasi, nantikan Hakim juga yang menilai (...)

49.

PEMOMON: ANTON SILALAHI Ya, terima kasih, Yang Mulia, kita mau (...)

50.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Satu menit saja.

51.

PEMOMON: ANTON SILALAHI Ya, kita mau bertanya kepada Ahli yang telah mengajukan (...)

52.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Enggak usah pertanyaan ya, sudah tutup. Saudara statement-nya saja, Pak.

53.

PEMOMON: ANTON SILALAHI Statement saja. Mungkin barangkali kalau boleh Mahkamah Hakim Yang Mulia, pertanyaan supaya lebih spesifik.

54.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, pertanyaan tapi enggak usah dijawab, nanti dijawab di tertulis kesimpulan.

55.

PEMOMON: ANTON SILALAHI Terima kasih, Yang Mulia. Kasus Satyam dan kasus Enron telah kita bahas berkali-kali, pertanyaannya adalah apa relevansinya kasus Satyam dan kasus Enron terhadap Pasal 55 dan 56 yang di dalamnya membicarakan kertas kerja? Ini yang belum terjawab sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah Ahli mengatakan, “Tidak mustahil untuk menemukan,” pernyataan Ahli ini adalah konklusif tanpa pembuktian. Kami sangat menginginkan bahwa kalau itu tidak mustahil dibuktikan, tolong diberikan pembuktian bahwa itu tidak mustahil. Jadi jangan hanya statement yang konklusif. Yang berikutnya, Yang Mulia, kami juga bertanya kepada Ahli. Dalam kami membaca buku Bapak Ahli, dalam buku Berpikir Kritis Dalam Auditing, 28

di dalam buku itu beliau mengajarkan bahwa tiga kerancuan nalar. Yang pertama adalah bad proove, yang kedua bad connection proove and conclusion, dan yang ketiga bad conclusion. Dan beliau mengutip buku yang dengan tegas mengatakan, “Bila terjadi bad proove, maka kesimpulan pasti salah.” Pertanyaannya adalah dalam pembangunan suatu profesi akuntan publik, pengalaman Bapak selama 35 tahun, kalau dibuat bagan pengembangan dan pembangunan profesi akuntan publik sesuai dengan berpikir kritis dalam auditing di mana letaknya Pasal 55 dan 56? Di mana letaknya Pasal 55 dan 56? Untuk satu pembangunan profesi akuntan publik yang Bapak harapkan? Selanjutnya pertanyaan berikutnya kepada beliau adalah pada persidangan yang lalu dikatakan ketika kita bertanya, seberapa efektif Pasal 55 dan Pasal 56 itu akan membuat profesi lebih bagus, tetapi dijawab itu harapan. Kita tahu dalam persidangan ini berkembang bahwa sanksi pidana adalah ultimum remedium. Artinya karena dia akan mengenai hak asasi kebebasan, dia tidak boleh menjadi uji coba. Sementara ini hanya diharapkan, bukankah itu adalah suatu pendekatan trial and error? Itu berbahaya karena pendekatannya trial and error. Terus selanjutnya pertanyaannya kepada Ahli dan kepada pembuat undang-undang, di dalam buku beliau dikatakan bahwa ... halamannya nanti bisa kita sampaikan kepada Majelis, kepada Hakim. Pembangunan satu profesi yang ditangani oleh pemerintahnya biasanya adalah buruk, tertulis dengan jelas dalam buku Berpikir Kritis Dalam Auditing. Berikutnya adalah beliau menyinggung walaupun tidak menyebutkan naskah akademis di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagai yang pengganti dari pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dikatakan bahwa naskah akademis itu penting, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 12 tidak disebut ... tidak harus. Tetapi kalau dibandingkan Undang-Undang Nomor 12 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lebih rinci naskah akademis. Artinya bahwa perlu naskah akademis. Pertanyaan selanjutnya adalah undang-undang ini telah disertai dengan naskah akademis? Artinya pembuat undang-undang seolah-olah dalam tanda petik, “Seolah-olah,” memerlukan naskah akademis. Saya sebagai Pemohon, sebelas tahun rancangan undang-undang ini dilakukan, sebagian dari pada pembuat undang-undang sekarang yang ada, bukan lagi yang dahulu. Bersama dengan ketua kami dan juga dewan pengawas, ikut dari awal membicarakan, memberikan masukkan mengenai rancangan undangundang, tidak pernah sekalipun kita melihat naskah akademiknya (...) 56.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, baik, cukup, ya. Nanti yang begitu itu dinyatakan dikesimpulan saja, itu pertanyaan tapi jawabannya kesimpulan Saudara. Ditulis saja nanti semua itu (...)

29

57.

PEMOMON: ANTON SILALAHI Terima kasih, Yang Mulia (...)

58.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Saudara, jawabannya juga Bapak tulis nanti di kesimpulan Pemerintah dan pembuat undang-undang, gitu ya. Baik, Saudara saya kira sudah cukup (...)

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAIZIN SULISTIO Mohon maaf, Ketua. Untuk closing statement Pemohon di (...)

60.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, sudah tadi anggap closing statement dan kesimpulannya. Bagi kami sudah jelas gitu, sehingga tidak perlu closing statement yang mungkin akan dimaksudkan untuk, “Oh, beginilah loh seharusnya.” Itu ditulis saja dan itu boleh. Oleh sebab itu, sidang berikutnya adalah vonis. Sebelum vonis, pada hari Rabu tanggal 28 Maret tahun 2012 jam 16.00 paling lambat, Rabu, 28 Maret 2012 jam 16.00 paling lambat, Pihak-Pihak dipersilakan menyerahkan kesimpulan. Termasuk jawaban dari statement - statement Pemohon atau pertanyaan-pertanyaan Pemohon yang disampaikan tadi. Jawaban itu tentu dari kedua pihak. Pemohon menjawab apa atas pertanyaan itu, pemerintah menjawab apa atas pertanyaan itu. Sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.58 WIB Jakarta, 21 Maret 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

30