2011)

RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN HUTANG (STUDY KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2654 K/PDT/2011)

Skripsi Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Oleh : NilaIsmiSyawalti 13100049

FAKULTAS HUKUM UNIVERITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2017

ABSTRACT WAREHOUSE RECEIPT AS THE DEBT GUARANTEE (A CASE STUDY OF SUPREME COURT REGULATION NO. 2654 K/PDT/2011)

The planting pattern which is similar in Indonesia led to the selling price of agricultural commodities in harvest period is low, but when it is not in harvest period, the selling price of agricultural commodities will increase. In order to make the farmers are not dependent on middleman or investors because of this problem, the government formed a new institution, Warehouse Receipt, which serves to store the agricultural products and sell it when the price of agricultural commodities has started to increase. Besides that, warehouse receipt documents owned by its holder can be used as guarantee, but there are few people who know about this institution. So, it needs to be discussed further on the warehouse receipt guarantee position at guarantee law system. The research methods used in this research is normative juridical research, a research in literature study which uses the analysis of legal concepts, and qualitative descriptive data analysis legislation approach. By the enactment of the regulation No. 9 in 2006 about Warehouse Receipt System, warehouse receipt became a new guarantee institution that is special and different from the others. Warehouse Receipt System is an activity related to publishing, transferring, guaranteeing, and settling of warehouse receipt transaction. The warehouse receipt is an ownership evidence document of products stored in the warehouse which published by the warehouse organizer. This warehouse receipt became the right base on products that can be used as warranty because it was guaranteed by certain commodities under supervision of the warehouse organizer. Additionally, because of the warehouse receipt can be transferred or sold, it also became valuable document. Those are the characteristics of the warehouse receipt as a part of important instrument in the trade finance system as well as to facilitate the provision of organized credit through the warehouse receipt system.

Keywords: Guarantee Law System, Warehouse Receipt Guarantee Position, Warehouse Receipt Guarantee

2

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Saat panen harga jual yang rendah, tetapi tidak panen harga jual pertanian akan mengalami kenaikan harga. Selama ini yang memperoleh keuntungan besar bukan petani tetapi para tengkulak atau pemodal. Kemudian timbul kesadaran untuk mengangkat harkat petani, setidak-tidaknya dapat mencegah kemerosotan harga jual komoditas pertanian. Kesadaran tersebut bukan semata-mata untuk menaikkan harga jual hasil pertanian, tetapi untuk menunda penjualan hasil panen sehingga diharapkan harga tidak merosot. Pemerintah membuka akses baru bagi petani untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan hasil pertanian yang disimpan didalam gudang. Dengan demikian perlindungan bagi kepentingan petani tidak semata-mata harus melalui campur tangan dalam mekanisme pasar hasil pertanian karena dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga jaminan dengan sistem resi gudang. Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.Resi gudang tersebut merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang penerbitannya diterbitkan oleh pengelola gudang.Resi gudang disini merupakan alas hak atas barang sehingga dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan pengelola gudang, yang selain itu juga merupakan surat berharga karena dapat dialihkan dan diperjualbelikan. Hal tersebut merupakan karakteristik dari resi gudang, sebagai bagian dari instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdaganganan maupun untuk memfasilitasi pemberian kredit yang terorganisir melalui sitem resi gudang. B. Pembatasan Masalah Penulis membatasi masalah yang merupakan obyek dari permasalahan dengan maksud agar penelitian ini jelas,terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahanyang ada. Karena keterbatasan yang ada penulis mengadakan pembatasan masalah dalam hal resi gudang sebagai jaminan hutang dan pertimbangan hakim mengenai perkara Jaminan Resi Gudang yang telah memiliki kekuatan hukum pasti.

3

C. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah kedudukan Jaminan resi gudang dalam sistem hukum Jaminan? 2. Bagaimanakah posisi kasus sengketa perkara putusan Mahkamah Agung No.2654 K/Pdt/2011 yang menggunakan resi gudang sebagai jaminan? 3. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa mengenai Jaminan Resi Gudang berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.2654 K/Pdt/2011? D. Tujuan Penelitian 1. Tujuan obyektif untuk

:

(1) Mengetahui kedudukan Jaminan resi gudang dalam sistem hukum Jaminan. (2) Mengetahui posisi kasus sengketa perkara putusan Mahkamah Agung No.2654 K/Pdt/2011 yang menggunakan resi gudang sebagai jaminan. (3) Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa mengenai Jaminan Resi Gudang berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.2654 K/Pdt/2011. 2. Tujuan subyektif untuk

:

Mengkaji dan menelaah akibat hukum jika resi gudang digunakan sebagai jaminan hutang dan Penulisan Hukum ini dilakukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. E. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan Penulisan Hukum yang telah dikemukakan, penulis berharap bahwa Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat antara lain: a. Bagi Penulis Melalui Penulisan Hukum ini, penulis dapat memperoleh manfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Khususnya terkait dengan resi gudang sebagai jaminan hutang. Selain itu melalui penulisan hukum in juga memberikan pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian hukum. b. Bagi Ilmu Pengetahuan Melalui Penulisan Hukum ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, serta dapat dijadikan referensi tambahan untuk penulisan yang membahas mengenai resi gudang sebagai jaminan hutang.

4

c. Bagi Lembaga Perbankan Melalui Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan, pada saat bank memperoleh Resi Gudang sebagai jaminan utang. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penilitian yuridis normatif yakni penelitian studi pustaka mengenai ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undangundang, atau kontrak).Dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena hendak mengkaji aspek hukum terhadap data sekunder yang dikumpulkan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dikatakan yuridis karena dari segi yuridis penulis ingin mengetahui kedudukan Resi Gudang Sebagai Jaminan Hutang serta kasus sengketa dan pertimbangan hakim mengenai putusan Mahkamah Agung No. 2654 K/PDT/2011. B. Sifat Penelitian Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Metode yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.Dengan maksud untuk memberikan data secara jelas dan teliti tentang Resi Gudang.Penelitian secara deskriptif ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai Resi Gudang sebagai Jaminan Hutang dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa Resi gudang yang dijadikan Jaminan Hutang. C. Sumber dan Jenis Data Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.Dalam penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan data sekunder yang meliputi : a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (dokumen hukum, putusan hakim). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari : -

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

5

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

-

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

-

Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 2654 K/PDT/2011

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang berfungsi memberi semacam “petunjuk” kearah mana penelitian melangkah.Dalam penelitian ini sumber bahan hukum sekunder yaitu : berupa buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan hukum jaminan khususnya jaminan resi gudang, pendapat dari para ahli perdata, dan literatur yang berkaitan dengan hukum jaminan resi gudang. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa kamus hukum dan jurnal hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu Jaminan Resi Gudang. D. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Study Kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari isi dari bahan pustaka baik berupa peraturan perundangundangan, putusan Mahkamah Agung, artikel internet, jurnal dan dokumen data-data yang mempunyai kaitan dengan jaminan resi gudang. E. Analisis Data Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Dengan mengkualifikasi sesuai permasalahan kemudian diuraikan dengan menganalisa sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. HASIL PENELITIAN A. Kedudukan Jaminan Resi Gudang Dalam Sistem Hukum Jaminan Sebagai surat berharga, penulis melihat resi gudang dapat dikategorikan sebagai jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang memberikan hak mendahului diatas bendabenda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan yang dijadikan jaminan hutang. 6

Adanya Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, berikut pula peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang pelaksaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 yang merupakan upaya untuk memberikan solusi pembiayaan usaha terutama bagi petani dan pengusaha untuk mengagunkan hasil usahanya walaupun masih sedikit lembaga keuangan perbankan yang menerima resi gudang sebagai jaminan atas fasilitas kredit. Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, resi gudang yang dijaminkan menghasilkan hak jaminan atas resi gudang. Kedudukan lembaga jaminan resi gudang ini memang memiliki obyek penjaminan yang sama dengan jaminan gadai dan jaminan fidusia yaitu benda bergerak. Lembaga jaminan untuk benda bergerak sebelumnya hanya ada gadai dan fidusia, namun dengan diterbitkannya Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang seolah bermaksud untuk membuat lembaga jaminan baru selain yang telah dikenal seperti hak tanggungan yang lahir dari Undang-udang Hak Tanggungan, fidusia yang lahir dari Undang-undang jaminan Fidusia dan yang diatur dalam buku II KUHPerdata yakni hipotek dan Gadai. Sesuai dengan sifat lembaga jaminan, perjanjian pembebanan hak jaminan juga merupakan perjanjian tambahan (accesoir) dari suatu perjanjian jaminan resi gudang tersebut didahului dengan perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Salah satu tujuan diciptakannya lembaga jaminan resi gudang adalah untuk menampung kebutuhan pemegang resi gudang yaitu pemilik barang yang menyimpan barangnya pada pengelola gudang, dalam rangka memperoleh pembiayaan dengan jaminan berupa resi gudang. Hak jaminan atas jaminan resi gudang itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yaitu “hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan hutang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain”. Hal ini sesuai dengan ciri jaminan kebendaan bahwa terdapat asas hak preferen bahwa hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan (droit de preference). Resi gudang yang dapat dibebani dengan hak jaminan tersebut merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu barang yang disimpan didalam gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Untuk dapat menerbitkan resi gudang, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah pengelola gudang yaitu disamping harus mendapat persetujuan dari badan pengawas resi gudang (Pasal 12 Undang-undang No. 7

9 Tahun 2006), pengelola gudang tersebut harus merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2006). Jadi kedudukan jaminan resi gudang dalam sistem hukum jaminan adalah sebagai lembaga

baru

atas

jaminan

benda

bergerak

khususnya

barang

hasil

pertanian/perkebunan/perikanan, yang termasuk dalam jaminan kebendaan yang lahirnya karena dikeluarkannya Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang penerbitannya diawali dengan permohonan pemasukan barang oleh debitur dengan menjalin perjanjian penyimpanan barang dengan pengelola gudang, untuk disimpan dalam jangka waaktu tertentu. Sebelum perjanjian tersebut ditandatangani, pengelola gudang melibatkan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk meneliti mengenai jenis barang, banyaknya, kualitasnya serta nilai atau harganya. Hasil penilaian yang berupa sertifikasi oleh lembaga penilai inilah yang nantinya akan dijadikan dasar untuk menerbitkan dokumen yang berupa resi gudang oleh pengelola gudang. Dalam masa penyimpanan tersebut pengelola gudang sejak awal harus melibatkan perusahaan asuransi untuk menjamin atau melindungi barang yang disimpan di gudang dari risiko kerugian. Dokumen penyimpanan barang (yang nantinya akan dijadikan resi gudang) yang dibuat oleh pengelola gudang harus didaftarkan pada pusat registrasi. Oleh pusat registrasi dilaporkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai pemegang otoritas dalam sistem resi gudang. Laporan tersebut sebagai bentuk pengawasan dari semua mekanisme yang ada dalam sistem resi gudang. Setelah laporan kepada Bappebti, yang sebelumnya menerima dan menyetujui adanya registrasi yang diajukan oleh pengelola gudang, maka secara resmi pengelola gudang telah menerbitkan dokumen yang berupa resi gudang dan diserahkan kepada pemilik barang. B. Tinjauan Kasus Sengketa Perkara Putusan Mahkamah Agung No.2654 K/Pdt/2011 yang Menggunakan Resi Gudang Sebagai Jaminan Berdasarkan gugatan penggugat atas Fasilty Agreement tertanggal 20 Juni 2008 antara Deusche Bank AG Cabang Jakarta sebagai kreditur, Deusche Bank AG Cabang Singapura sebagai pengatur dan PT Cideng makmur sebagai Debitur menyetujui : fasilitas pembayaran dimuka komoditi sebesar 95.000.000 U$ dengan jaminan stock raw coffee beans di gudang PT. Aneka Sumber Kencana (ASK) yang sudah disewa debitur dan dengan objek jaminan fidusia berupa setiap dan seluruh hak, hak

8

kepemilikan, kepentingan, tagihan dan keuntungan terkait dengan klaim asuransi per tanggal 19 Juni 2008 atas nama Debitur. Setelah itu debitur melakukan jual beli kopi termasuk dengan PT Tripanca Group yang menjual kopinya ke debitur. Setelah itu untuk pertama kalinya PT Cideng Makmur lalai dalam pembayaran hutang, oleh karena itu penggugat memberitahukan agar segera melunasi. Tapi ternyata tidak kunjung dilunasi, akibatnya PT. Cideng akhirnya melakukan pembayaran dengan memberikan hak sepenuhnya atas gudang ASK

dan

berjanji

akan

menyerahkan

kunci-kunci

gudang

ASK

sebagai

kontraprestainya. PT Tripanca Group dengan sadar dan mengetahui bahwa gudang ASK tersebut telah diserahkan ke Penggugat. Kemudian Tergugat II atas nama Tergugat I mengajukan sita jaminan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk menyita gudang ASK. Padahal menurut Penggugat gudang ASK tersebut adalah miliknya, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, karena menurutnya sita jaminan tersebut salah obyek. Namun gugatan dari Penggugat tersebut kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan menyatakan Penggugat sebagai pelawan yang tidak benar. Karena ditolak kemudian Penggugat kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta dengan dalil yang sama. Pengadilan Negeri Jakarta menerima gugatan tersebut dan menyatakan agar Tergugat I dan II membayar ganti rugi mateiil maupun immateriil terhadap Penggugat. Kemudian Tergugat I dan II mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan menyatakan agar membatalkan putuan Pengadilan Negeri Jakarta karena menurutnya gugatan yang diajukan ke Pengadian Negeri Tanjungkarang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perlawanan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa hingga saat ini, eksekusi lelang atas Permohonan Sita yang diajukan oleh Tergugat belum dijalankan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, maka dengan demikian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat hanya mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Lain halnya jika eksekusi lelang telah selesai dilaksanakan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat yaitu mengajukan gugatan. Selain itu obyek yang diajukan juga sama, dan menurut Tergugat I dan II bahwa berdasarkan informasi dari Bank Indonesia bahwa Deusche Bank AG Cabang Jakarta sudah bukan menjadi kreditur dari PT Cideng makmur oleh karena itu agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut dibatalkan. Akhirnya banding yang diajukan tersebut menyatakan putusan untuk membatalkan putusan dari PN Jakarta oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. 9

Kemudian penggugat tidak terima lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Dengan menimbang alasan alasan penggugat, Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa obyek sengketa dalam perkara ternyata sama dengan obyek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 07/Pdt.Plw/2009/PN.TK tanggal 14 September 2009 yang belum berkekuatan hukum tetap karena pihak Pelawan mengajukan banding, bahwa oleh karena itu untuk menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan maka gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Deutsche Bank AG Cabang Jakarta tersebut harus ditolak. C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan sengketa mengenai Jaminan Resi Gudang berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.2654 K/Pdt/2011 Menimbang,

bahwa

sesudah

putusan

terakhir

diberitahukan

kepada

Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret

2011

sebagaimana

ternyata

dari

akte

permohonan

kasasi

No.33/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST Jo No. 075/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2011; Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 9 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2011. Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: 10

Mengenai alasan ke-1 s/d ke-2: •

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum

•

Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo ternyata sama dengan obyek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 07/Pdt.Plw/2009/PN.TK tanggal 14 September 2009 yang belum berkekuatan hukum tetap karena pihak Pelawan mengajukan banding

•

Bahwa oleh karena itu, untuk menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan, maka gugatan dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa

putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA tersebut harus ditolak. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEUTSCHE

BANK AG

CABANG JAKARTA tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). PENUTUP A. Kesimpulan 1. Sistem Resi Gudang merupakan lembaga jaminan baru atas suatu jaminan kebendaan yang terbentuk dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Dengan lembaga jaminan ini yang dibebankan hak jaminan adalah resi gudang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Hak jaminan atas resi gudang merupakan 11

jaminan kebendaan atas benda bergerak dan tidak berwujud. Dimana pada saat proses pembebanannya cukup dengan penyerahan resi gudang yang merupakan dokumen kepemilikan atas barang yang tersimpan di gudang. 2. Penyelesaian dalam perkara ini kurang jelas karena belom ada putusan yang menyatakan sebagai pemilik Gudang ASK yang sah walaupun pertimbangan hakim di tingkat kasasi sudah tepat,Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena obyek sengketa dalam perkara ternyata sama dengan obyek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 07/Pdt.Plw/2009/PN.TK tanggal 14 September 2009 yang belum berkekuatan hukum tetap karena pihak Pelawan mengajukan banding, oleh karena itu untuk menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan maka gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Mahkamah Agung dalam memutus perkara menolak permohonan kasasi oleh pemohon kasasi yaitu Deusche Bank AG Cabang Jakarta adalah tepat. Dikarenakan obyek sengketa yaitu gudang PT Aneka Sumber Kencana (ASK) No. A1, A2, D1, D6, D7, D8 dan 5 (Gudang ASK) yang terletak di Jalan Ikan Koki No. 2 dan No. 5, Way Lunik - Bandar Lampung, yang telah disewa oleh Debitur (PT. Cideng Makmur) dalam perkara yang diajukan tersebut ternyata sama dengan obyek

perkara

dalam

Putusan

Pengadilan

Negeri

Tanjungkarang

No.

07/Pdt.Plw/2009/PN.TK tanggal 14 September 2009 yang belum berkekuatan hukum tetap karena pihak Pelawan mengajukan banding, oleh karena itu untuk menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan maka gugatan dalam perkara ini tidak dapat diterima. B. Saran 1. Bagi pemerintah diharapkan adanya sosialisasi yang lebih baik atas UndangUndang No. 9 Tahun 206 tentang Sistem Resi Gudang kepada pelaku usaha khususnya petani-petani yang merupakan target pelaksanaan undang-undang tersebut, dikarenakan masih kurangnya pemahaman mereka terhadap lembaga jaminan resi gudang ini. 2. Sebaiknya penggugat mendatangkan PT Tripanca Gruop dan PT Cideng Makmur dalam gugatannya agar penyelesain obyek sengketa tersebut dapaat diklarifikasi terlebih dahulu, karena permasalahan ini berpangkal pada PT Tripanca Gruop dan PT Cideng Makmur atas penjualan biji-biji kopi di Gudang ASK dan seharusnya mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan para tergugat 12

terlebih dahulu, bukan mengajukan gugatan karena lelang eksekusi belum dilakukan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarng yang oleh karena itu gugatan tersebut ditolak. 3. Seharusnya Mahkamah Agung tingkat kasasi mempertimbangkan juga tentang kepemilikan sah atas Gudang ASK karena dengan begitu ada kepastian hukum mengenai pemilik Gudang ASK.

13

DAFTAR PUSTAKA Arikunto Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendatan Praktik, Jakarta, PT Asdi Mahasatya. Djumhana Muhammad, 2003. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Doyoharjo Anggo, 2012. PPT Hukum Jaminan Resi Gudang. Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Fuady Munir, 2013. Hukum Jaminan Utang, Jakarta, Erlangga. Hadisoeprapto Hartono, 1984.Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta, Liberty. Harahap M. Yahya, 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, PT. Alumni. Hariyani Iswi dan R. Serfianto, 2010. Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan, Jakarta, Sinar Grafika. HS Salim, 2004. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Mahmud Marzuki Peter, 2009. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Muhammad Abdulkadir, 1992. Hukum Perikatan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Muhammad Abdulkadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Muljono E. Liliawati Muljono, 2003. Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak TanggunganDalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan, Jakarta, Harwarindo. S.P. Hasibuan Malayu, 2004. Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, Bumi Aksara. Satrio J, 1992. Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Sjahdeni St. Remy, 1999. Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yangDihadapi oleh Perbankan, Bandung, Alumni. Subekti, 2002. Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermasa. Subekti, 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita. Suharnako, 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Waluyo Bambang, 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika. Wihoho Jamal, 2011. Hukum Perbankan Indonesia, Solo, Sebelas Maret University Press. 14

Wijaya Gunawan, 2000. Jaminan Fidusia, Jakarta, Rajawali Pers. Jurnal-Jurnal Doyoharjo Anggo, 2008. Jurnal Wacana Hukum, System Resi Gudang Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Untuk Komoditas Pertanian, Nomor 1 Volume VII. Halim Barkatulla Abdul, et.al., 2012. Jurnal, Kebijakan Sistem Resi Gudang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Lahan Basah Sebagai Model Pemasaran Komoditas Pertanian. Listiani Nurlia dan Bagas Haryotejo, 2013. Jurnal, Implementasi Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Jagung, Volume 7 No.2. Sustyaningrum Evi, 2014. Jurnal, Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan Di Indonesia, Volume 1 No.2. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007. Undang-Undang U No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 2654 K/PDT/2011. Internet Bappebti,Manfaat Resi Gudang diakses di www.bappebti.go.id, diunduh pada hari Selasa tanggal 29 November 2016, Pukul 14.25 WIB. Ramlan

Ginting,

Keterkaitan

Perbankan

Dalam

Transaksi

Warehouse

Receipt,

http://www.resigudang.com/Artikel/tabid/64/Default.aspx, diunduh pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, Pukul 19.45 WIB.

15