2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 84/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON, PEMERINTAH, DAN PIHAK TERKAIT (VI)

JAKARTA KAMIS, 8 MARET 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 84/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik [Pasal 55 dan Pasal 56] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON: 1. M. Achsin 2. Anton Silalahi 3. Yanuar Mulyana

4. Rahmat Zuhdi 5. M. Zainudin

ACARA Mendengar keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait (VI) Kamis, 8 Maret 2012, Pukul 11.21 – 12.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud MD Achmad Sodiki Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar Harjono Maria Farida Indrati Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi Muhammad Alim

Achmad Edy Subianto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Anton Silalahi 2. Yanuar Mulyana 3. Andi Eldes B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Faizin Sulistio C. Ahli dari Pemohon: 1. Arif Amrullah D. Saksi dari Pemohon: 1. Laudin Purba E. Pemerintah: 1. Mualimin Abdi 2. Agus Suprapto 3. Langgeng Subur 4. Indra Surya 5. Badaruddin 6. Hana Kartika 7. Fajar 8. Swirahyuni 9. Triyanto 10. Dewi Sri 11. Suhartiningsih

(Kementerian (Kementerian (Kementerian (Kementerian (Kementerian (Kementerian (Kementerian (Kementerian (Kementerian (Kementerian (Kementerian

Hukum dan HAM) Keuangan) Keuangan) Keuangan) Keuangan) Keuangan) Keuangan) Keuangan) Keuangan) Keuangan) Keuangan)

F. Ahli dari Pemerintah: 1. Etty R. Wulandari 2. Theodorus M. Tuanakotta G. Pihak Terkait: 1. Tia Aditiyasih 2. Tarko Sunaryo 3. Yurahman Linda

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB 1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli maupun Saksi yang diajukan Pemohon, atau Ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Nomor Perkara 84/PUUIX.2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon silakan memperkenalkan diri.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAIZIN SULISTIO Assalamualaikum wr.wb. Selamat Pagi, kami dari Pemohon yang hadir saya Faizin Sulistio. Kemudian 3 orang Pemohon, yaitu Bapak Anton Silalahi, Bapak Yanuar Mulyana, dan Bapak Andi Eldes. Yang Mulia, kami juga membawa 2 orang saksi dan 1 orang Saksi, 1 orang Ahli, yang nanti akan menyampaikan mengenai beberapa keterangan Ahli. Yang Pertama, Prof. Dr. Arif Amrullah dan Saksi Bapak Laudin Purba. Kita minta izin juga untuk keterangan Ahli Prof. Dr. Arif Amrullah bisa disampaikan terakhir, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, baik. Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, Yang Mulia. Akan saya sebutkan dari yang paling ujung kiri Pak Agus Suparto dari Kementerian Keuangan, kemudian disebelahnya lagi ada Pak Langgeng Subur (Kementerian Keuangan), ada Pak Indra Surya dari Kementerian Keuangan, kemudian ada Pak Badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan), kemudian saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sebelah kanan saya ada Ibu Hana Kartika dari Kementerian Keuangan, kemudian di belakang ada Fajar Sriwahyuni, ada Triyanto, ada Dewi Sri, ada Suhartiningsih dari Kementerian Keuangan. Kemudian, Yang Mulia. Sesuai arahan dan petunjuk Yang Mulia pada persidangan yang lalu, Yang Mulia memerintahkan agar Ahli dari Pemerintah hadir kembali karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Ahli dari Pemerintah. Sekarang sudah hadir, 1

Yang Mulia. Kemudian, Ahli dari Pemerintah sesuai dengan pertanyaanpertanyaan lalu juga sudah membuat jawaban secara tertulis yang pertanyaan itu terkait dengan Ahli, yaitu Ibu Etty Retno Wulandari dan Ahli Theodorus M. Tuanakotta. Kemudian, yang terkait dengan masalah pidananya, sesuai dengan Ahli yang kita sampaikan juga kemarin, Prof. Edi S. Yarij. Kita sudah sampaikan juga dan akan dijawab secara tertulis juga. Saya mohon petunjuk, Yang Mulia. Apakah dibacakan secara lisan atau cukup secara tertulis, Yang Mulia. Terima kasih. 5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Jadi, nanti supaya menyampaikan highlight-nya saja. Jadi, pokok-pokok nanti yang tertulis disampaikan … yang lengkap disampaikan secara tertulis. Tetapi yang pokok-pokok kalau perlu ada penekanan apa dari jawaban-jawaban itu, nanti diserahkan. Namun, sebelum itu, kami panggil dulu untuk mengambil sumpah. Saudara Laudin Purba, maju Pak. Maju, maju kesini untuk mengambil sumpah, sini-sini. Dengan Agama Katolik, Protestan? Oke. Silakan Ibu Maria.

6.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ikuti lafal janji yang saya ucapkan. “Saya berjanji sebagai Ahli.” Oh, salah, maaf.

7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Saksi.

8.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.” Terima kasih.

9.

SAKSI PEMOHON BERAGAMA KRISTEN KATOLIK “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

10.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan duduk dulu. Kemudian, kepada Ahli Prof. Arif Amrullah, Saudara atau Bapak Agung, kemudian Bapak Yusuf Wibisono, Bapak Heri 2

Purwanto atau Barata apa nama … apa bedanya Heri Purwanto sama Barata? Satu orang? 11.

PIHAK TERKAIT: TIA ADITIASIH Yang Mulia, Heri Purwantono diganti dengan Batara, Pak.

12.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, gitu. Ini … siapa namanaya? Batara?

13.

PIHAK TERKAIT: TIA ADITIASIH Batara Manurung.

14.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Batara Manurung, Batara Manurung, baik. Jadi, tidak ada Heri Purwanto ya? Batara Manurung, oke. Baik ke … yang tidak Islam yang mana? Ha, baik. Tidak Islam 2, Katolik? Kristen? Kristen? Ya, sama. Silakan Ibu Maria. Dua-duanya Kristen, ya.

15.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ikuti Lafal janji yang saya ucapkan (…)

16.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Ini Ahli, Ibu.

17.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.” Terima kasih.

18.

AHLI BERAGAMA KRISTEN “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”

19.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, silakan duduk. Kemudian, yang beragama Islam. Bapak Fadlil … Prof. Arif dan Pak Agung. 3

20.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Disilakan mengikuti ucapan sumpahnya, tidak usah diangkat tangan,

lurus saja ke bawah tangannya. Oke, disilakan mengikuti kata-kata

sumpahnya. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.” Cukup, terima kasih. Ya, silakan. 21.

AHLI BERAGAMA ISLAM “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

22.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan duduk. Baik, sebelum itu kepada Pemerintah, saya persilakan saksi yang hadir yang lalu untuk menyampaikan highlight atau kepada Ahli ya, Ahli yang lalu untuk menyampaikan pokok-pokok saja dari apa yang memang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk dijawab di dalam sidang ini. Silakan. Maju.

23.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Silakan Ibu Etty untuk menyampaikan highlight-nya, tidak usah dibacakan secara (…)

24.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Di mimbar. Silakan, Ibu.

25.

AHLI DARI PEMERINTAH: ETTY R. WULANDARI Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebelumnya perkenankan kami untuk memohon maaf atas ketidakhadiran kami pada sesi tanya jawab pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 yang lalu. Saat ini perkenankan kami untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan kapasitas kami sebagai Ahli dari Pemerintah yang membidangi pengembangan profesi akuntan di pasar modal. Pertanyaan lain yang tidak sesuai dengan kapasitas kami, akan dijawab oleh Ahli Pemerintah lainnya.

4

Berkaitan pertanyaan dengan kapasitas kami, perlu disampaikan bahwa latar belakang pendidikan kami adalah Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Master of Business Administration bidang Corporate Accounting dari University of Rochester, New York, USA, dan S3 di bidang Akuntansi dari Nanyang Technological University, Singapore. Selain itu, kami memiliki pengalaman sebagai auditor pajak, dan auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Terkait dengan profesi akuntan, biro SAK yang kami bawahi mempunyai tugas, yaitu antara lain melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi serta standar pemeriksaan di bidang pasar modal. Di antaranya juga, kami melakukan kajian mengenai perbedaan antara Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP dan International Standards on Auditing atau ISA. Yang berikut juga, kami melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan inspeksi profesi akuntan di pasar modal. Oleh karena itu, kami juga bertanggung jawab dalam pengembangan audit inspection atau pemeriksaan akuntan publik, bekerja sama dengan regulator negara lain, diantaranya dengan Australian Securities and Invesments Commission atau ASIC, maupun dengan otoritas pasar modal negara-negara ASEAN lainnya. Saat ini kami juga bertindak sebagai koordinator Task Force yang salah satu tugasnya memonitor proses adopsi dan implementasi international standar on auditing di Indonesia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon, terkait dengan pernyataan bahwa Undang-Undang Akuntan Publik sejalan dengan Undang-Undang Pasar Modal, Saudara Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa hal tersebut tidak penting. Karena yang dipersoalkan bukanlah sinkronisasi antara undang-undang, tetapi melakukan uji apakah UndangUndang Akuntan Publik sudah memenuhi ketentuan konstitusi atau tidak. Menurut kami, pernyataan tersebut hanya menegaskan bahwa ancaman pidana berlaku untuk pelanggaran peraturan perundangundangan di pasar modal, dalam rangka melindungi kepentingan publik. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Oleh karena itu, ketentuan tentang pidana dalam UndangUndang Akuntan Publik juga diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan publik dari pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Adapun mengenai pernyataan dari Saudara Pemohon. Bahwa kami selalu mengatakan bahwa yang memiliki tanggung jawab besar dan satusatunya atas laporan keuangan adalah akuntan publik. Hal tersebut tidaklah benar. Dalam penjelasan sebelumnya, kami tidak pernah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab akuntan publik. Tanggung jawab laporan keuangan berada di manajemen. Namun demikian, seorang akuntan publik apabila melakukan jasa assurance, 5

seperti audit, review, dan lain-lain, dan karenanya memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut, maka ia harus bertanggung jawab terhadap opini yang diberikannya. Agar opini yang diberikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, akuntan publik harus mempunyai dokumentasi yang memperlihatkan bahwa audit telah dilakukannya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Dokumen tersebut sesuai SPAP adalah dalam bentuk kertas kerja. Jadi kami tidak menyampaikan pendapat bahwa yang memiliki tanggung jawab besar dan satu-satunya atas laporan keuangan adalah akuntan publik. Tetapi akuntan publik bertanggung jawab atas opini yang diberikannya pada laporan keuangan yang diauditnya. Hal ini sesuai dengan kalimat dalam opini auditor yang menyatakan, “Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan hasil … berdasarkan audit kami.” Laporan keuangan yang sudah diberi opini oleh akuntan publik, akan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh para penggunanya, baik itu investor, kreditur, pemerintah, debitur, dan sebagainya. Sehingga kesalahan opini auditor akan berdampak luas pada pengguna laporan keuangan. Pertanyaan berikut adalah mengenai penggunaan asumsi tidak adanya pemalsuan dalam auditing, sehingga apabila ada pemalsuan dan pemalsuan itu tidak tertangkap oleh audit prosedur dikarenakan auditor bekerja dengan menggunakan sampel, maka apakah auditornya juga yang dituduh melakukan pemalsuan? Itu pertanyaannya. Dapat kami tegaskan bahwa pemalsuan yang dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Akuntan Publik adalah memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan dan memalsukan dengan sengaja data atau catatan pada kertas kerja. Pemalsuan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan akuntan publik dan memalsukan dengan sengaja data atau catatan pada kertas kerja oleh akuntan publik atau auditor ini, kami pandang sangat kritikal dan membahayakan karena data atau catatan pada kertas kerja adalah dasar pemberian opini akuntan publik. Apabila data atau catatan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, dan/atau data atau catatan pada kertas kerja itu dipalsukan, maka resiko terbitnya opini akuntan publik yang salah atau menyesatkan menjadi sangat besar, sehingga kemungkinan misslead ya, miss leading atau kerugian dari pengguna laporan keuangan juga sangat besar. Adapun pemalsuan oleh manajemen jika terjadi adalah bukan tanggung jawab akuntan publik sepanjang akuntan publik telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi dan didokumentasikan dalam kertas kerja. Metode audit laporan keuangan yang dilakukan dengan pengujian secara sampling atas data-data transaksi keuangan memberikan pengertian kepada kami bahwa audit mengandung risiko bawaan atau inherent risk untuk tidak bisa mendeteksi seluruh 6

pemalsuan, jika ada, hal ini diatur di SPAP. Oleh karena itu, Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Akuntan Publik tidak memberikan sanksi pidana pada akuntan publik yang gagal mendeteksi pemalsuan oleh audity atau manajemen, jika akuntan publik sudah melaksanakan auditnya sesuai SPAP. Pasal ini menekankan kepada sanksi terhadap akuntan publik yang melakukan pemalsuan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, dan memalsukan dengan sengaja data atau catatan pada kertas kerja. Pertanyaan Saudara Pemohon berikut adalah mengenai asymmetric information, apakah hal tersebut adalah tanggung jawab akuntan publik semata? Dan apakah hanya opini akuntan publik yang merupakan instrumen untuk mengatasi asymmetric information? Hal ini dapat dijelaskan bahwa asymmetric information merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya kebutuhan akan jasa akuntan publik, terutama audit atas laporan keuangan. Jika tidak terdapat asymmetric information, kecil kemungkinan pihak manajemen atau pemilik perusahaan dengan sukarela memberikan kesempatan pihak lain untuk mengaudit laporan keuangannya. Sebagai contoh, jika pemilik juga bertindak sebagai manajemen Perusahaan A, tentu akan kecil kemungkinan bahwa manajemen akan menyerahkan laporan keuangannya untuk diaudit, kecuali terdapat kepentingan dari pihak lain, seperti perbankan, kreditur, atau regulasi perpajakan. Kewajiban audit oleh bank atau kreditur terhadap Perusahaan A ini juga merupakan suatu contoh timbulnya asymmetric information antara manajemen perusahaan dengan bank atau kreditur tersebut. Di pasar modal terdapat beberapa instrument yang digunakan untuk mengurangi asymmetric information ini, beberapa contoh adalah audit laporan keuangan oleh akuntan publik, pemeringkatan efek melalui lembaga pemeringkat atau credit rating agency, dan juga kewajiban keterbukaan informasi material oleh emiten, dan sebagainya. Semua pihak terkait tersebut bertanggung jawab terhadap porsi dan kewajiban masingmasing. Sebagai tambahan, di pasar modal semua pihak tersebut dapat dikenai sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tergantung pada hasil pemeriksaan dan penyidikan. Yang terhormat, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berikut kami akan memberikan penjelasan terhadap beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Anggota. Yang pertama adalah mengenai apakah jasa akuntan publik untuk melakukan audit itu semata-mata hanya didasarkan pada keseluruhan materi yang diberikan oleh manajer keuangan? Pada dasarnya audit berdasarkan pada materi atau data yang diberikan oleh audity atau manajemen yang mendukung laporan keuangan yang diaudit. Namun demikian, apabila dalam melakukan audit, data yang diberikan oleh audity tersebut belum lengkap dan auditor membutuhkan 7

data lainnya dalam rangka melaksanakan prosedur auditnya secara cukup, maka auditor harus meminta data lainnya serta audity harus memberikan data tersebut kepada auditor. Apabila audity tidak dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh auditor sedangkan data tersebut menurut auditor bersifat material terhadap laporan keuangan maka auditor akan mempertimbangkan telah terjadinya pembatasan ruang lingkup oleh audity. Dalam keadaan demikian, auditor dapat memberikan opini bukan wajar tanpa pengeculian atau bukan WTP, misalnya dengan opini disgrammar, atau tidak memberikan pendapat. Dalam melakukan audit, auditor juga biasa melakukan pengujian atas informasi yang dikuasai oleh pihak ketiga, misalnya ketika melakukan pengujian akun piutang, auditor dapat menyiapkan surat konfirmasi piutang, dan meminta audity mengirimkan surat konfirmasi piutang tersebut kepada debitur, serta meminta agar debitur tersebut mengirimkan jawaban konfirmasinya langsung kepada auditor. Itu adalah cara-cara untuk melakukan pengujian. Pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Yang terhormat Hakim Anggota adalah mengenai apa yang disebut sebagai kertas kerja pemeriksaan? Selanjutnya juga diperlukan informasi mengenai standar akuntan publik dan pengaturannya. Pertama-tama kami ingin jelaskan mengenai standar profesional akuntan publik. Ini kami bawakan standar profesional akuntan publik yang digunakan oleh akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya dan ini diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi yang menerbitkan ini adalah dari asosiasi profesi bukan pemerintah. SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) ini adalah pernyataan stardar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesi dari IAPI. Standar profesional tersebut merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu, jasa, yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik Indonesia. Adapun mengenai kertas kerja, hal ini di dalam … diatur di dalam pernyataan standard auditing, seksi 339. Tujuan kertas kerja pemeriksaan adalah untuk mendukung opini auditor, kemudian juga sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik, juga sebagai referensi dalam menjawab pertanyaan dari pihak lain dan juga sebagai dasar penilaian kinerja anggota tim dan juga sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Nah, beberapa contoh dari isi kertas kerja auditnya adalah merupakan dokumentasi mengenai pemahaman auditor atas entitas yang diaudit dan sistem dan lingkungan pengendalian internal, penilaian mengenai risiko khususnya mengenai yang berkaitan dengan risiko salah sajian material. Kemudian juga ada dokumentasi mengenai prosedur-prosedur audit apa saja yang sudah dilaksanakan oleh auditor. Kemudian juga isi kertas 8

kerja audit ini mencakup kesimpulan akhir mengenai audit secara keseluruhan termasuk opini atau pendapat audit yang diberikan dan temuan-temuan audit yang sudah maupun yang akan dibahas dengan audity, itu yang terdapat dalam kertas kerja. Dan di dalam seksi 339 dari standar audit ini juga disebutkan mengenai kewajiban auditor untuk membuat dan memelihara kertas kerja. Pertanyaan yang berikut berkaitan dengan rumusan manipulasi. Apakah setelah disusun kertas kerja kemudian melakukan manipulasi atau materi yang diberikan oleh manajer keuangan tidak dimasukan dalam kertas kerja? Dapat kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan manipulasi dalam kaitan dengan kertas kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 55B Undang-Undang Akuntan Publik adalah manipulasi dengan sengaja oleh akuntan publik terhadap data atau catatan pada kertas kerja. Auditor seharusnya secara jujur, faktual, mendokumentasikan data atau catatan hasil pemeriksaannya dalam kertas kerja sehingga dapat dijadikan dasar yang handal dalam pemberian opini auditnya. Pasal 55 disusun untuk mencegah adanya tindakan auditor yang tidak baik yang merekayasa data atau catatan pada kertas kerja sehingga opini yang didasarkan pada kertas kerja tersebut tidak benar dan menyesatkan. Sebagai contoh dapat disampaikan bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap inventori diketahui bahwa kondisi inventori tersebut sudah rusak, busuk, dan sebagainya tapi kemudian catatan pada kertas kerja auditor menuliskan bahwa seolah-olah kondisi inventori tersebut baik, maka akuntan publik sudah memanipulasi catatan pada kertas kerja yang dapat berakibat pada risiko kesalahan dalam memberikan opini audit. Dalam hal audity, memberikan data yang benar dan setelah menggunakan professional skeptic system-nya, auditor melakukan pengujian atas kebenaran atas data tersebut serta auditor akhirnya mengetahui bahwa data tersebut benar. Tetapi jika auditor tidak mencatatnya dengan jujur, faktual dengan kertas kerja, maka auditor juga berarti sudah memanipulasi catatan pada kertas kerja. Sebaliknya jika audity memberikan data yang telah dimanipulasi lalu setelah dilakukan pengujian oleh auditor diketahui data tersebut tidak benar, maka auditor harus mencatat temuan tersebut secara jujur, faktual, pada kertas kerja. Dalam hal ini auditor tidak melakukan manipulasi. Sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang AP ini disusun untuk mencegah praktik akuntan publik yang tidak baik, antara lain dengan sengaja memanipulasi atau melakukan dat … memalsukan data atau catatan pada kertas kerja yang dapat mengganggu kualitas jasa akuntan publik serta merugikan publik. Pasal 55 dan 56 ini sama sekali bukan untuk memberi sanksi anggota profesi akuntan publik yang terhormat, yang telah melakukan audit sebagaimana semestinya. 9

Pertanyaan keempat. Berkaitan dengan prosedur pemberian opini audit oleh akuntan publik. Apakah dalam kertas kerja pemeriksaan dimungkinkan dimuat hal-hal yang oleh audit itu kemudian tidak bisa dilakukan atau diberikan opini berdasarkan substansi yang diberikan manajer keuangan? Atas pertanyaan ini dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya suatu kertas kerja yang dibuat auditor apabila sudah sesuai dengan standar audit atau SPAP yaitu yang memuat catatan utama pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuatnya mengenai masalah yang signifikan akan selalu memberikan dasar untuk menyatakan opini. Opini yang dimaksud dalam audit laporan keuangan ini ada empat macam yang utama. Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kemudian wajar dengan pengecualian atau WDP. Kemudian tidak wajar atau adverse dan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Wajar tanpa pengecualian. Opini ini diberikan ketika laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Wajar dengan pengecualian diberikan ketika laporan keuangannya jika secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal tertentu, seperti ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat WTP dan ia berkesimpulan tidak menyatakan, disclaimer. Kondisi yang kedua adalah bahwa auditor juga yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan adverse. Pendapat tidak wajar atau adverse opinion diberikan ketika laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer, ini diberikan ketika auditor tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti terkait dengan kelangsungan usaha entitas (going concern) dan juga adanya pembatasan ruang lingkup audit. Ketentuan mengenai opini tersebut terdapat di SPAP. Namun demikian, dalam keadaaan tertentu dapat terjadi auditor tidak memberikan opini, yaitu dalam hal auditor setelah melakukan audit, menarik diri dari penugasan, antara lain apabila diketahui bahwa auditor tidak independent terhadap audity-nya. Kita ketahui bahwa independensi adalah syarat mutlak bagi auditor ketika melakukan audit laporan keuangan. Dalam hal auditor memberikan opini audit, pemberian opini apapun, termasuk opini disclaimer, yaitu tidak memberikan pendapat juga harus didukung oleh 10

kertas kerja yang memberikan dasar mengapa opini disclaimer itu diterbitkan. Misalnya, apakah karena data yang mendukung laporan keuangan itu tidak cukup, sehingga terjadi pembatasan ruang lingkup audit dan sebagainya. Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 26.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Terima kasih. Di sini masih ada satu lagi, Pak Theodorus. Disingkat saja ya, Pak, ya? Disingkat, Pak. Kepada statement, inti-intinya saja, Pak, nanti kami baca sendiri. Ada pertanyaan Pak Hamdan, Pak Akil, dan sebagainya, Pak Alim. Silakan.

27.

AHLI DARI PEMERINTAH: THEODORUS M. TUANAKOTTA Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Kami telah menyiapkan keterangan tertulis. Oleh karena itu, kami sesuai dengan permintaan Yang Mulia, akan menyampaikan highlight-nya saja. Yang menarik dari persidangan yang lalu adalah pertanyaanpertanyaan dari tiga Majelis Hakim, informasi dari seorang Majelis Hakim, dan keterangan yang harus kami luruskan pada akhir hari ini. Slide berikutnya. Paling mudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia adalah dengan contoh kasus yang sudah ada. Yang akan kami gunakan hari ini adalah contoh kasus Satyam Computer Services di India. Audit dilakukan oleh (suara tidak jelas) bagian dari network pricewaterhouse coopers. Kami mencantumkan nama partner dan manajer di layar maupun di dalam keterangan tertulis karena ada hubungannya nanti dalam putusan dari beberapa lembaga. Slide berikutnya. Ini adalah secara singkat gambaran mengenai Satyam Services … Computer Services. Bulan Januari, tanggal 6, pendiri dan presiden dari Satyam mengakui telah memanipulasikan laporan keuangannya. Tidak lama kemudian auditornya pricewaterhouse memberikan penjelasan untuk tidak menggunakan laporan yang sudah diaudit karena tidak dapat diandalkan. Ada dua poin dalam penjelasan pendiri dan Presiden Satyam. Yang pertama adalah bahwa untuk beberapa tahun terakhir mereka meningkatkan, mereka memanipulasai laba sebesar 80%. Dan yang kedua, untuk mendukung laba yang 80% selama bertahuntahun itu, mereka melaporkan adanya saldo bank fiktif sebesar lebih dari US$1 miliar. Slide berikutnya. Ini adalah dua auditor yang kemudian langsung ditahan oleh polisi. Persidangan masih berjalan sampai hari ini, permintaan untuk penahanan … penangguhan penahanan dengan jaminan, dengan bail ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga mereka masih mendekam di dalam tahanan polisi. 11

Slide berikutnya. Inilah keterangan dari para auditor pada awal ketika mereka ditanggap. Mereka menolak bahwa mereka melakukan kepalsuan … pemalsuan dari dokumen, mereka tolak dakwaan tersebut. Ini adalah Januari 2009. Slide berikutnya. Dan untuk itu, dua partner tadi menyerahkan tidak kurang dari 50000 lembar dokumen yang kita kenal sebagai kertas kerja audit atau kertas kerja pemeriksaan. Slide berikutnya. 18 April 2011, jadi dua tahun sesudah itu, ada pengakuan dari pricewaterhouse kepada regulator pasar modal di Amerika Serikat, yaitu bahwa memang di dalam audit Satyam ada deficiency, ada kekurangan-kekurangan. Bahkan bukan hanya pada perusahaan yang tadi diberitahu, tetapi oleh perusahaan-perusahaan lain dan lima entitas pricewaterhouse di India. Slide berikutnya. Mereka mengakui meskipun ada 50.000 lembar kertas kerja, mereka tidak meminta konfirmasi langsung dari bank yang bersangkutan. Nah ini salah satu pertanyaan dari Yang Mulia, apa saja materi yang mesti diperiksa, apakah cuma yang disodorkan? Jawabannya tidak, gitu. Dan mereka hanya mendasarkan diri pada yang disodorkan oleh entitas Satyam. Slide berikutnya. Saya ingin menjawab secara lebih spesifik pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia, Dr. Harjono, Dr. Hamdan Zoelva, Dr. Akil Mochtar, dan menanggapi pernyataan Yang Mulia Dr. Muhammad Alim. Slide berikutnya, pertanyaan Yang Mulia Dr. Harjono, apakah audit semata-mata berdasarkan materi yang diberikan entitas? Dari contoh jelas, tidak. Keterangan dari Ahli Pemerintah sebelumnya juga menegaskan ada banyak prosedur lainnya, tapi yang ingin saya katakan bahkan bukan pada waktu audit dilaksanakan, sebelum audit dilaksanakanpun akuntan publik harus mempertimbangkan dengan seksama apakah akan menerima atau menolak penugasan. Kalau sangat berisiko bahwa laporan keuangan itu dipalsukan, mestinya akuntan menolak. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya merupakan jalan yang enggak ada pada profesi lain, profesi kedokteran enggak bisa menolak pasien, akuntan bisa menolak. Apa makna kertas kerja? Tadi, sudah disampaikan tapi saya ingin hanya menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah sebagai bukti bahwa akuntan publik bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan standar dan opini yang diberikannya dapat dipertanggungjawabkannya, itu yang pertama dari kertas kerja audit. Yang kedua adalah di dalam hal ada tuntutan, ada masalah hokum, itulah bukti yang dia bisa ajukan bahwa pekerjaannya telah diselesaikan. Slide berikutnya, nah ini contoh bahwa akuntan tidak semata-mata mengikuti standar-standar secara membabi-buta. Ada pengalaman, ada pengetahuan, ada training yang dia mesti lalui, sehingga dia bisa memberikan pendapat judgement yang tepat untuk suatu masalah, diiringi 12

dengan rasa bertanggungjawab untuk tidak serta-merta menerima apa yang disodorkan atau profesional skepticism, tapi mendasarkan pekerjaan auditnya atas dasar bukti-bukti. Kalau kertas kerja itu kemudian diperiksa oleh penyidik atau di dalam hal lembaga profesi sendiri, maka yang pertama dilihat adalah apakah kertas kerjanya mencantumkan pendukungpendukung untuk opini yang diberikan termasuk semua opini yang bukan wajar tanpa pengecualian. Slide berikutnya. Nah, untuk menjelas … untuk memberikan gambaran betapa pentingnya … betapa pentingnya kertas kerja audit ini, tadi saya berikan gambaran 50.000 lembar dokumen. Jadi, kalau tadi ditunjukkan buku yang 1.000 lembar ini ada 50 buku semacam itu, tapi bukti yang disampaikan oleh auditor justru lemah. Mereka tidak meminta konfirmasi pihak ketiga dan dalam hal mereka meminta konfimasi pihak ketiga dan ada perbedaan-perbedaan antara catatan pembukuan dengan konfirmasi bank mereka tidak melakukan follow up. Disini kertas kerja audit menunjukkan betapa pentingnya apa dan yang … yang dikerjakan dan tidak yang dikerjakan oleh auditor. Kasus yang kedua sekitar tahun 2001, kasus Arthur Andersen yang sangat terkenal di Amerika Serikat, mereka bersikap lain. Sebelum persidangan mereka hancurkan dokumen, dokumen yang dihancurkan hampir sejumlah 2 ton dalam 3 hari, hampir 2.000 kilogram dalam 3 hari. Mereka men-delete email lebih … tiga kali lebih intens daripada delete setiap harinya dan pengadilan kemudian memutuskan dengan putusan juri, bersalah. Tapi yang paling kritis dalam penghancuran dokumen adalah obstruction of justice, bahwa keadilan telah dihalang-halangi. Ini contoh dimana kertas kerja sangat penting. Slide berikutnya. Saya ingin menjawab pertanyaan Yang Mulia Dr. Hamdan Zoelva. Kalau dengan sengaja datanya tidak ada, tetapi dikatakan ada dan seterusnya-seterusnya, apakah cukup sanksi etis? Di dalam keterangan kami tanggal 14 Februari, slide berikutnya, kami menggambarkan bahwa untuk pengaturan profesi perlu ada self regulating organizations, tapi itu saja tidak cukup, perlu lagi peraturan perundangundangan yang lain. Nah untuk itu, saya ingin kembali kepada kasus Satyam, apa yang terjadi? Sampai hari ini terjadi masih berlangsung pengadilan pidana, criminal trial di Hyderabad Court. Kemudian, court ini, pengadilan ini meminta kepada Bombay High Court untuk menunda investigasi mereka sampai tanggal … eh, sampai bulan Mei 2012. Nah, ini adalah penundaan investigasi oleh Bapepamnya India. Jadi, kita sudah lihat yang kedua, disamping pengadilan kriminal ada lagi pengadilan dari pasar modal. Tanggal atau bulan Mei 2012 menarik karena inilah yang para pengamat memperkirakan vonis akan dijatuhkan setelah 3 tahun lamanya. Nah, ini juga berhubungan dengan pernyataan dari Yang Mulia Dr. Akil

13

Mochtar, bahwa membuktikan kesengajaan itu sangat sulit dan memakan waktu. Kemudian yang ketiga, itu dari profesi, dari institute certified atau chartered of accountant di India. Mereka menghukum keempat auditor yang tadi saya jelaskan, 2 partner dan 2 manager, seumur hidup enggak boleh berpraktek dan di denda yang paling tinggi di India, Rs.500.000,00 atau setara dengan $10.000,00. Disamping India juga ada lembagalembaga di Amerika Serikat karena Satyam juga mencatatkan kertas berharga dan memperdagangkannya di pasar Amerika Serikat. Oleh karena itu, ada lembaga lain yang disebut Pick Opt, melakukan self regulating dan lembaga ini didirikan sesuai dengan ketentuan saar being oks leeks di Amerika Serikat. Keputusan mereka melarang 2 auditor tadi berasosiasi dengan kantor akuntan manapun yang melakukan audit di pasar modal di Amerika Serikat. Disamping itu ada pasar modal, ada Bapepamnya Amerika menghukum $6.000.000,00. Disamping itu Pick Opt sendiri menghukum, mendenda $1.500.000,00. Yang terakhir, yang ingin saya sampaikan adalah para investor yang merasa dirugikan karena pekerjaan pricewaterhouse tadi menuntut dan tuntutan mereka, meskipun masuk tuntutan perdata, itu di bawah pengadilan Manhattan di New York Amerika Serikat, putusannya sudah ada pricewaterhouse juga sudah melakukan putusan ini, Yaitu, mendenda $25.500.000,00. Apa sebabnya saya mau sampaikan ini? Karena tadi pertanyaan dari Yang Mulia adalah apakah cukup sanksi etis? Dari kasus ini kelihatan bahwa sanksi etis enggak cukup. Ada hukum administratif, ada hukuman perdata, dan ada pidana yang masih sedang berjalan. Slide berikutnya. Yang Mulia Dr. Akil Mochtar, tadi saya sudah sampaikan, menekankan bahwa unsur kesengajaan bukan sesuatu yang mudah membuktikannya. Itu betul sekali dan karena itulah proses pidana berjalan sangat lamban dan hanya diterapkan pada kasus-kasus yang besar, bukan kasus-kasus kecil. Nah, ini yang kami ingin tekankan khususnya kalau kita kembali ke Indonesia, belum ada pidana untuk kasus profesi akuntan publik. Slide berikutnya. Yang Mulia Dr. Akil Mochtar juga bertanya bagaimana menilai sesuatu tindakan itu mengandung kesengajaan apapun bentuk deliknya, apakah itu bertentangan dengan konstitusi? Yang Mulia, saya bukan Ahli hukum. Tapi, mudah-mudahan contoh tadi menunjukkan bahwa hukum itu sesuai dengan konstitusi pemidanaan terhadap profesi, sesuai dengan konstitusi. Slide berikutnya, slide berikutnya lagi. Pemidanaan tidak bertentangan, bahkan merupakan amanat konstitusi. Pemidanaan terhadap oknum praktisi hitam, justru melindungi profesi akuntan publik. Jadi, musuh kami bukan para akuntan yang terhormat. Musuh kami adalah para oknum praktisi hitam, itu yang mau kami perangi.

14

Slide berikutnya. Yang Mulia Dr. M. Alim. Bapak membuat pengamatan yang saya pikir sangat jeli. Pengamatan beliau adalah … saya kutip, “Sepertinya ada kekhawatiran dari Pemohon dan mungkin Pihak Terkait, bahwa profesi akuntan publik dikriminalkan”, itulah tadi saya katakana, yang dikriminalkan bukan profesi, yang dikriminalkan adalah oknum praktisi hitam. Nah, Bapak juga memberikan penjelasan informasi yang sangat informatif bahwa KUHP sejak Hindia Belanda telah mencantumkan beberapa pemidanaan terhadap profesi tertentu. Kami tidak akan mengulanginya. Slide berikutnya, tapi yang menarik adalah kesaksian pribadi, Yang Mulia Dr. M. Alim, yang ingin saya bacakan, karena ini adalah inti dari uji materi kita. Beliau katakan, “Hakim juga diancam oleh Pasal 420”, kami sejak tahun 1980 menjadi hakim tetapi alhamdulillah kami tidak pernah merasa takut, asal tidak berbuat apa-apa. Tidak mungkin orang yang benar akan tidak dilindungi oleh hukum dan oleh Allah SWT. Saya pikir ini intinya, saya pun berpraktik 35 tahun sebagai akuntan public, tidak ada perasaan saya takut, karena saya memang mengerjakan yang terbaik. Slide berikutnya. Ini bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan, yaitu, saya ingin meluruskan pernyataan yang dibuat oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait menyatakan bahwa terkait dengan kasus Satyam di India, akuntan publik diajukan ke pengadilan bukanlah berdasarkan UndangUndang Akuntan Publik di India, karena Undang-Undang Akuntan Publik di India tidak memuat sanksi pidana, kecuali sanksi pidana terhadap akuntan palsu. Keterangan ini menyesatkan. Slide berikutnya. Ini adalah tulisan dari seorang Ahli hukum di India yang meliput peristiwa Satyam. Beliau mencatat tidak kurang dari 14 undang-undang dan peraturan perundang-undangan, tidak akan saya bacakan semuanya. Slide yang pertama ini, sebentar … slide yang pertama ini hanya ada empat yang saya ingin sebutkan, hukum pidana, hukum perusahaan setara dengan perseroan terbatas kita, hukum pajak, hukum di pasar modal, di dalamnya termasuk insider trading, yang penting untuk pembuktian terlibat atau tidak terlibatnya akuntan publik. Slide berikutnya. Ini yang lainnya saya tidak akan bacakan. Slide berikutnya. Nah, ini yang saya mau tekankan, di dalam slide ini nomor 13 itu ada Undang-Undang Akuntan Publik di India namanya The Chartered Accountants Act tahun 1949 yang diamandemen tahun 2006 sesuai dengan Sarbanes Oxley. Undang-undang ini setara dengan undang-undang kita Nomor 5 Tahun 9 … Tahun 2011. Jadi inilah undang-undang yang dipakai juga dalam kasus Satyam. Slide berikutnya. Saya … atau sebelumnya, kembali dulu. Saya ingin menjelaskan caranya mereka mempidanakan akuntan publik berbeda dengan kita. Di dalam Undang-Undang Akuntan di India, mereka merinci apa yang mereka sebut misconduct atau perbuatan-perbuatan terpuji tanpa merinci sanksinya berapa. Kenapa demikian? Karena mereka sangat efisien, itu bisa dipakai oleh profesi dalam disciplinary tribunal, kalau mereka 15

memutuskan apakah anggota mereka mesti kita kasih sanksi atau enggak. Itu, misconduct yang mereka akan uji. Tetapi misconduct yang sama bisa dipakai di pengadilan. Nah, di situ sanksi dijatuhkan, apakah memang ada defisiensi dalam audit, apakah ada audit failure, ada gagal audit, ada fraud atau enggak, ada negligence atau gross negligence atau enggak. Jadi ketentuan mereka berbeda tapi intinya sama. Mereka ingin mengatur sesuatu yang mereka anggap perilaku yang tidak terpuji. Slide berikutnya. Dan ini yang terakhir. Seperti juga dengan kasus di Amerika, kasus Enron, India kemudian memperkenalkan undang-undang yang baru, masih dibahas di DPR di India. Tapi undang-undang baru ini mungkin menjadi pelajaran untuk akuntan publik di Indonesia. Selama ini yang dihukum hanyalah akuntan publiknya sebagai individu, baik partner maupun manajer atau pun terasosiasi. Tapi di dalam rancangan undangundang yang baru ini, kantor akuntannya pun bisa dihukum, dalam artian ditutup untuk selama-lamanya. Kemudian, jika terjadi manipulasi dan ada kerugian dari manipulasi ini, jumlah kerugian ini kemudian dikalikan tiga menjadi jumlah yang harus ditanggung oleh kantor akuntan. Jadi, yang menarik dari peraturan ini adalah diperluasnya tuntutan pidana maupun perdata bukan sekadar kepada individu, tetapi juga kepada kantor akuntan publik. Slide berikutnya. Sekian. Terima kasih untuk perhatian, Yang Mulia. 28.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, sebentar, Bapak, sebentar, Bapak, di situ dulu. Ada sedikit klarifikasi dari Pak Harjono, minta klarifikasi. Silakan, Pak.

29.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Masih pada Ahli Pemerintah. Minta tiga hal saja, Pak. Pertama, adakah satu kewajiban disclosure terhadap kertas kerja? Kalau ada kewajiban, itu kemudian siapa? Kalau ter … kalau di pasar modal jelas, ya, barangkali ada di situ. Itu masalah disclosure siapa yang bisa membaca kertas kerja itu? Yang kedua adalah tadi sama-sama menyampaikan bahwa bisa saja akuntan itu minta tambahan atau bahkan minta sendiri kepada bank. Kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Apakah itu sampai juga ada proses legal audit kalau itu pada bank? Apakah hanya data saja atau diolah sampai legal audit-nya, ya? Persoalan yang berkaitan dengan bank. Yang ketiga adalah sebetulnya siapa yang menunjuk akuntan publik untuk melakukan satu analisa terhadap laporan keuangan? Itu apakah hanya semata-mata perusahaan ataukah juga bisa pihak ketiga, kalau memang pihak ketiga itu punya kepentingan terhadap suatu legal? Katakan

16

saja dia yang akan membeli dan lain sebagainya. Siapa yang minta itu? Terima kasih. 30.

AHLI DARI PEMERINTAH: THEODORUS M. TUANAKOTTA Boleh kami jawab langsung?

31.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, Pak, silakan langsung, ya.

32.

AHLI DARI PEMERINTAH: THEODORUS M. TUANAKOTTA Bapak, kertas kerja audit secara universal diterima sebagai miliknya kantor akuntan publik. Hanya dalam kasus-kasus yang tadi saya katakan, kasus-kasus di pengadilan, dimana pengadilan bisa meminta akuntan publik menunjukan, baru dibuka kepada pihak lain. Miliknya adalah miliknya kantor akuntan publik yang bersangkutan. Kemudian partanyaan Bapak mengenai legal audit, itu tergantung apa yang diminta karena auditor bisa memberikan berbagai jasa yang sepanjang persidangan ini yang kita bicara hanyalah jasa audit.

33.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Enggak, khusus untuk membuat sampai opini.

34.

AHLI DARI PEMERINTAH: THEODORUS M. TUANAKOTTA Khusus untuk audit, untuk opini tidak ada legal audit.

35.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tidak sampai legal audit?

36.

AHLI DARI PEMERINTAH: THEODORUS M. TUANAKOTTA Enggak ada legal audit. Seandainya ada legal audit, itu biasanya atau selalu dilakukan oleh ahli hukum bukan oleh akuntan publik, dan itu melengkapi auditnya. Kemudian yang ketiga, mengenai siapa yang menunjuk akuntan publik? Tergantung Pak, di dalam perusahaan-perusahaan yang relatif kecil itu perusahaan sendiri. Tapi makin besar perusahaannya bisa ada banyak pihak yang terlibat, misalnya untuk pasar modal ada yang namanya komisaris independen terlibat, ada audit committe terlibat, untuk menjamin supaya jangan sampai auditornya bisa didikte oleh si pemberi tugas. 17

37.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Bukan satu-satunya pemberi ... siapa ... manajemennya tapi juga bisa pihak luar punya kepentingan terhadap laporan?

38.

AHLI DARI PEMERINTAH: THEODORUS M. TUANAKOTTA Betul Bapak, siap.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAIZIN SULISTIO Mohon izin Yang Mulia, apakah boleh melakukan klarifikasi atau tanggapan?

40.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan.

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAIZIN SULISTIO Terima kasih, kepada Ahli dari Pemerintah.

42.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Anda bertanya saja ya, bertanya saja. Bukan pendapat, kalau pendapat nanti ditulis di pendapat.

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAIZIN SULISTIO Ya, terima kasih. Saya juga sudah punya tanggapan. Kemudian untuk pertanyaan, tadi disampaikan bahwa kertas kerja itu adalah milik auditor. Nah, dalam proses pembuatan kertas kerja, itukan sebetulnya di situ ada proses mengubah, mencorat-coret, artinya menambah dan mengurangi dalam pembuatan kertas kerja untuk membentuk suatu opini. Nah, di situ ketika kita memaknai, artinya proses perubahan itu kan proses apa ... dalam hal ini adalah kewajiban profesi, untuk kemudian apakah data ini masuk, data ini kurang, itu adalah kewajiban profesi. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memaknai itu sebagai manipulasi, kalau memang kerja profesinya adalah kerja untuk menambah, mencorat-coret kertas kerja, dan sebagainya, itu saja. Kemudian yang saya tanyakan lagi, yang kedua, dalam ... antara auditor dengan audity itu kan perjanjian yang apa … ada sebab perikatan yang sifatnya perdata, keperdataan, itu ya, artinya sebetulnya yang terjadi hubungan adalah antara auditor dengan audity. 18

Nah, dalam proses ini sebetulnya kepentingan hukum siapa sih yang dilindungi, artinya ketika ada manipulasi, misalkan dalam tergantung ada manipulasi, kalau memang ada manipulasi, kalau menurut saya tidak ada konsep manipulasi karena disitu memang adalah kewajiban profesi untuk mengubah-ubah atau melakukan kerja-kerja working paper. Nah, disini kan, kalau memang kemudian ada yang dirugikan, disini tidak ... dalam formulasi Pasal 55 dan 56 itu tidak dicantumkan kepentingan hukum siapa yang kemudian dirugikan, seharusnya kalau memang ini adalah perikatan maka itu adalah kepentingan hukum dari audity, yang dalam hal ini masih terkait dengan hal-hal yang sifatnya keperdataan. Saya kira itu, mungkin ada tambahan? 44.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan.

45.

PEMOHON: ANTON SILALAHI Terima kasih, Yang Mulia. Bapak Theodorus, kami dari Pemohon akan bertanya sedikit. Tadi Bapak mengatakan bahwa (suara jelas) tidak cukup apabila terjadi akuntan publik melakukan suatu kesalahan, boleh Pak, dibuat lebih spesifik, di bagian mananya yang tidak cukup, atau kalau akuntan publik itu melakukan suatu pekerjaan lalu dipilah, yang ini sudah cukup untuk diatasi dengan sanksi etik internal, lalu yang ini tidak cukup dengan sanksi etik internal, itu yang pertama Pak. Selanjutnya pertanyaan kami adalah karena tidak cukup sanksi etik internalnya maka harus ada sanksi pidana dan dihubungkan dengan kondisi yang ada di negara lain, kira-kira aspek apa di negara kita yang membuat itu tidak sama dengan di negara lain? Sehingga penerapannya tidak serta merta bahwa apa yang berlaku di tempat lain adalah juga harus berlaku. Kira-kira kondisi apa yang bisa membuat sama dan kondisi apa yang membuat tidak sama? Itu nomor dua Pak. Nomor tiga, kalau diteruskan sanksi pidana yang ada di Pasal 55 dan 56 yang ada dikenakan kepada kita terkait kertas kerja, apakah sanksi pidana yang dikaitkan kepada kasus-kasus yang Bapak rujuk adalah bermula dari kertas kerja, ataukah itu bermula dari kasus yang lain sehingga harus membutuhkan dokumen mengenai kertas kerja. Saya ulangi, apakah itu dimulai dari kertas kerja khususnya ataukah kemudian kasus yang lain membutuhkan kertas kerja? Pertanyaan yang keempat. Apakah bila sanksi pidana ini diteruskan, seberapa yakin Bapak dengan sanksi pidana yang ada sekarang, yang ada di undang-undang ini akan memperbaiki profesi akuntan publik yang tercinta yang sudah Bapak tinggalkan dengan itu, lalu hal apa yang

19

semestinya dilakukan apabila itu dilakukan maka sanksi pidana tidak diperlukan? Yang terakhir Pak. Bapak mengatakan merasa tidak takut selama berprofesi. Seingat saya Pak ketika Bapak berprofesi 35 tahun, undangundang ini belum ada, jadi wajar saja Bapak tidak takut. Nah, oleh karena itu sekaligus menanggapi tanggapan Bapak kepada Hakim Yang Mulia yaitu Bapak Alim. Pertanyaan kami adalah dalam pemikiran kami posita yang telah diajukan Pemohon adalah ketidakjelasan penerapan pasal ini. Kami bukan mengatakan bahwa kertas kerja itu tidak penting, ya benar sangat penting sekali. Kami tidak mengatakan bahwa akuntan hitam itu tidak harus dikenai hukuman yang setimpal, ya, harus. Tetapi pertanyaannya adalah ketika ketidakjelasan dalam rumusan pasal ini yang mungkin dalam kasus bukan akuntansi jelas tetapi masuk dalam ranah profesi akuntan publik menjadi tidak jelas. Sementara kalau kita baca dalam risalah pembahasan undang-undang ini yang sebanyak tiga buku, di sana terdapat banyak ketidakjelasan yang dipertanyakan di dalam pembahasan undang-undang … rancangan undang-undang ini dan sampai diundangkan. Ketidakjelasan dalam risalah yang 3000 lembar lebih itu sampai diundangkan, tidak pernah jelas sampai pasal ini diundangkan. Oleh karena itu, kami akuntan publik seperti saran Hakim Yang Mulia ingin bekerja dengan baik. Seandainya katakanlah, maaf demi nama yang maha besar, Allah sendiri yang melakukan penerapan pasal ini atau setidaknya malaikatnya, maka kami tidak akan pernah takut Pak. Tetapi kalau yang menerapkan pasal yang tidak jelas ini masih manusia, ketakutan itu ada Pak. Kami berbeda dengan Bapak mungkin dalam hal ini karena kami akan ketakutan jika kalau pasal ini diterapkan. Nah, bagaimana kira-kira dengan itu Pak, itu pertanyaan kami, masih ditambahkan Saudara saya. 46.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Lagi? Silakan.

47.

PEMOHON: ANDY ELDESS Yang Mulia, terima kasih.

48.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar-sebentar, biar dicatat dahulu. Silakan.

49.

PEMOHON: ANDY ELDESS Pak Theodorus yang saya hormati Pak. Ada satu hal yang perlu Bapak ketahui. Kami akuntan publik tidak takut dipidana, yang kami takut 20

itu adalah cara bagaimana dipidanakannya ini, ini masalahnya, bagaimana cara dipidanakannya ini. Ketika kertas kerja itu dipermasalahkan ya, itu yang menjadi pokok masalah kita. Karena apa? Tadi Bapak katakan bahwa kertas kerja itu adalah merupakan pembuktian professional, artinya kertas kerja itu merupakan bagian dari profesi kita, norma profesi. Terus kemudian, pertanyaannya adalah, kertas kerja seperti apa yang cukup? Yang bisa kita katakan cukup karena bisa berbeda-beda antara satu auditor satu dengan yang lain. Yang kedua. Siapa yang bisa mereview kertas kerja itu yang mengatakan cukup atau tidak cukup, apakah penyidik ataukah profesi? Karena undang-undang ini mengatakan bahwa penyidik. Apakah cukup kompetensi mereka? Kalau Bapak dalam posisi seperti kami atau dalam posisi ketika kertas kerja Bapak di-review oleh orang yang bukan punya kompetensi dalam … karena kertas kerja ini bagian dari profesi, yang direview oleh mereka yang tidak punya kompetensi dan mengatakan bahwa itu salah atau mengatakan tidak tepat. Apakah Bapak bisa menerima itu dengan lapang dada? Yang kedua Pak, untuk pertanyaan saya. Kemudian Pak, tadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan. Saya pikir itu cukup sampai situ saja Pak, masalah mengenai apa namanya, bahwa masalahnya itu di mana? Di kertas kerja atau di akibat dari kertas kerja itu? Sebab apa … kalau tidak, misalnya gini Pak, kita ambil contoh gini. Kalau opininya benar, opini tidak ada masalah, tidak menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan akibat kepada siapapun juga, tapi kertas kerjanya itu standarnya misalnya tidak benar. Atau sebaliknya, kertas kerjanya benar, misalnya begitu ya, tapi ada tuntutan ya, ini gimana, itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih, Pak. 50.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Masih ada? Cukup. Silakan Pak.

51.

AHLI DARI PEMERINTAH: THEODORUS M. TUANAKOTTA Yang Mulia, kalau diperkenankan saya ingin menjawabnya tidak satu per satu tetapi secara global.

52.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, ya.

53.

AHLI DARI PEMERINTAH: THEODORUS M. TUANAKOTTA Karena memang saling berkaitan.

21

54.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Lebih bagus begitu.

55.

AHLI DARI PEMERINTAH: THEODORUS M. TUANAKOTTA Oke. Saya pikir di antara kita enggak ada perbedaan dan ini juga kesan saya dari membaca email di antara para anggota ikatan akuntan atau accountant institute public Indonesia. Bahwa pemidanaan itu atau ketentuan pidana itu sangat konstitusional, harus ada. Yang menjadi ganjalan bagi kita, saya rasakan adalah bahwa bagaimana sih pelaksanaannya? Manusia yang melaksanakan ketentuan yang begitu berat, makanya tadi digunakan kata “Kalau malaikat yang akan mengadili, kami tidak takut.” Tapi ada satu yang tadi secara pribadi ditujukan kepada saya, saya tidak takut karena belum ada Undang-Undang Akuntan Publik, saya pikir itu keliru. Seperti Majelis Hakim Yang Mulia pernah katakan, pemidanaan terhadap akuntan itu ada di dalam hukum pidana, ada, kalau kita membuat itu. Ada tiga modal kita sebagai akuntan publik yang saya sangat takut pada waktu 35 tahun saya berpraktik, reputasi, reputasi, reputasi. Hilang itu, hilang aturannya dari peta. Jadi, kita kebanyakan sepaham, bukan berbeda. Nah, kemudian yang lain sangat teknis, corat-coret kertas kerja. Barangkali ada kesalahpahaman, Pak. Kerjaan kita, kerjaan akuntan publik bukan corat-coret kertas kerja. Kertas kerja itu kita update, bukan kita corat-coret. Jika ada informasi baru, bukan yang lama yang kita coratcoret. Itu pun makna dari manipulasi bukan ke sana, Pak. Bukan kita coratcoret kertas kerja kita, gitu. Yang terakhir, Bapak, yang ingin saya sampaikan. Bagaimana, apakah ada jaminan kalau ada pidana ini, maka profesi ini akan berjalan baik? Saya harapkan demikian, karena yang saya tujukan tadi hanyalah kasus besar untuk oknum praktisi hitam. Kalau itu terjadi, profesi kita akan bertumbuh dengan baik. Terima kasih, Yang Mulia.

56.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, cukup ya? Silakan duduk, Pak. Kita punya jadwal sampai jam 12.30 WIB karena kita akan sidang berikutnya. Oleh sebab itu, sekarang kita proiritaskan dulu Saksi. Silakan, Saksi.

57.

SAKSI DARI PEMOHON: LAUDIN PURBA Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan perihal apa yang telah saya alami dalam menjalankan profesi saya sebagai akuntan publik yang berkaitan 22

dengan audit laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero), Tahun 2008, dengan ikhtisar sebagai berikut. Pada tanggal 15 Januari … 15 Juni 2009, saya menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) dengan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat tersebut diberikan karena penyesuaian pendapatan yang semestinya dicatat sebagai penyesuaian saldo laba awal tahun 2008, tetapi dicatat sebagai beban ditangguhkan. Pada tanggal 22 Februari 2010, Menteri Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut menteri, membekukan izin akuntan publik saya melalui Surat Keputusan Nomor 126/KM.1/2009. Alasannya, menteri menganggap saya menerbitkan laporan audit yang dapat menyesatkan pengguna laporan karena menteri menganggap saya belum sepenuhnya mematuhi standar auditing dalam melaksanakan audit laporan keuangan PT Waskita Karya tersebut. Karena menteri menganggap bukti audit belum cukup untuk merumuskan pendapat tersebut di atas. Pada tanggal 21 Mei 2010, saya menggugat keputusan pembekuan izin saya tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan inti gugatan: 1. Laporan auditor yang saya buat tersebut tidak (suara tidak terdengar jelas) karena telah sesuai dengan standar auditing. Karena seluruh audit yang saya telah lakukan atas penyesuaian pendapatan yang dicatat manajemen sebagai beban ditangguhkan yang seharusnya dicatat sebagai penyesuaian saldo laba awal tahun 2008 telah sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). 2. Bahwa menteri tidak mempunyai kewenangan untuk secara langsung menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik terkait dengan kepatuhan terhadap standar auditing SPAP. Karena menteri tidak mempunyai kompetensi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar auditing sebelum asosiasi profesi memberikan pertimbangan mengenai kesesuaian pelaksanaan audit dengan SPAP. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 2010, PTUN mengabulkan gugatan saya seluruhnya dan menyatakan batal surat keputusan menteri tersebut di atas tentang pembekuan izin akuntan publik saya. Walaupun keputusan PTUN mengabulkan seluruh gugatan saya, dampak pembekuan sanksi telah mengakibatkan beberapa klien ataupun yang meminta jasa saya sebagai akuntan publik melakukan pembatalan atau tidak melanjutkan pekerjaan audit yang sedang berjalan. Pembekuan izin ini juga menyebabkan citra yang negatif dari klien terhadap kinerja dan kompetensi saya. Sampai sekarang saya trauma atas kejadian yang saya alami tersebut. Demikian keterangan saya, semoga bermanfaat bagi Profesi Akuntan Publik Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

23

58.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, cukup ya kesaksiannya? Mungkin kita agar yang minggu depan tidak harus datang semua, yang ada saja dulu. Mungkin dari Saksi Ahli Pemohon dulu ya, Pak Amrullah, ya? Silakan.

59.

AHLI DARI PEMOHON: M. ARIEF AMRULLAH Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, hadirin yang saya hormati dan saya cintai. Sesuai dengan permintaan dari Pemohon, saya diminta untuk menyampaikan seputar mengenai politik hukum pidana dalam proses pembuatan suatu perundang-undangan pidana. Nah, jadi sesuai dengan permintaan Pemohon bahwa untuk memberikan keterangan Ahli mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan profesi, dalam sidang hari ini dan oleh Pemohon telah dikemukakan bahwa hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang ada sudah ditayangkan itu, itu akan merugikan Pemohon. Mengingat dalam perkara ini yang hendak dibidik adalah ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap akuntan publik. Ini berarti persoalannya terletak pada rumusan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56, jadi menyangkut kebijakan formulasi dalam hukum pidana. Nah, sesuai dengan judul dari paparan ini, saya perlu secara garis besar mengemukakan bahwa politik hukum pidana dalam tataran mikro yang merupakan bagian dari politk hukum dalam tataran makro, maka terkait dengan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 hendaknya juga dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu. Dengan caracara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan agar dapat dihormati. Dengan demikian, dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha memajud … mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa yang akan datang atau dengan kata lain melaksanakan politik pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Berikutnya, nah undang-undang itu sendiri digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang itu mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental. Namun peranan hukum dengan pendekatan function … 24

fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat atau instrumen. Nah, pendekatan secara fungsional hukum dapat … dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan dari mana hukum itu berasal. Nah, jika hukum di Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Prof. Sahetapy bersumber pada Pancasila, maka setiap produk perundangundangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya yaitu dari mana hukum itu dijiwai, dipersepsikan, dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk man … manifestasinya, haruslah selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen, ya. Nah, hukum dalam pengertian ini hanya demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak dijiwai oleh semangat dan idealisme Pancasila. Berikutnya. Nah karena itu, memang sudah seharusnya pembentukan suatu undang-undang memerhatikan nilai-nilai dimaksud. Tidak hanya sekedar menyebut kata “Pancasila” dalam setiap konsderans undang-undang. Akan tetapi, harus terimplementasi ke dalam pasalpasalnya, sehingga jangan sampai kering dari muatan nilai-nilai Pancasila yaitu seperti pada nilai ketuhanan harus mengandung nilai. Bahwa dalam pembuatan undang-undang tidak boleh bersifat diskriminatif yang hanya ditujukan kepada kelompok atau golongan tertentu atau mengancam organisasi atau profesi tertentu. Sehingga tidak sejalan dengan nilai kemasyarakatan yang mengandung asas keadilan, asas demokrasi, dan asas persatuan bahkan juga nilai kemanusiaan yang di dalamnya terkandung asas persamaan di muka hukum. Nah untuk itu, para pengelola negara termasuk pembuatan undangundang sudah seharusnya memiliki konsistensi dan komitmen terhadap pandangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga produk-produknya akan diterima sebagai yang memang seharusnya seperti itu. Nah ini, kalau kita lihat skema, kita lewati saja. Nah, berikutnya adalah implementasi kritik hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, ya. Nah, inti dari politik atau kebijakan hukum pidana itu adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman. 1. Kepada pembuat undang-undang atau ini disebut sebagai suatu tahap formulasi atau kebijakan legislatif; 2. Kebijakan aplikasi atau tahap penerapan pelaksanaan hukum pidana atau tahap pelaksanaan eksekusi atau kebijakan administrasi atau eksekutif; Berikutnya. Nah, kebijakan legislatif atau formulasi. Itu merupakan tahap yang sangat penting, sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undangundang tersebut atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang 25

dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti menyangkut proses kriminalisasi, yaitu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Nah, proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Berikutnya. Nah, satu keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus juga memperhatikan, antara lain, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai, tercela di masyarakat. Nah, kita ambil tadi keterangan dari Pak … keterangan sebelumnya. Apakah perbuatan manipulasi kertas kerja itu merupakan suatu perbuatan tercela di masyarakat? Yang berikutnya adalah keputusan … untuk itu adalah harus menunjang pembangunan. Nah, dengan dibuatnya, dengan adanya ketentuan Pasal 55 dan 56 itu, apakah menunjang pembangunan sebagaimana yang dikehendaki di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, kita perhatikan konsiderans dari undang-undang tersebut. Berikutnya. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dalam bagian menimbang, yang merupakan legal spirit dari undang-undang tersebut sudah dikemukakan, dan seterusnya itu sudah kita baca, lewati saja. Nah, jadi apabila mencermati konsiderans tersebut bahwa betapa pentingnya yang namanya akuntan publik itu. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan di satu sisi jasa akuntan publik begitu diperlukan karena menyangkut hajat orang banyak, namun di sisi lain posisi akuntan publik akan menjadi terancam sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Nah, ini berarti telah terjadi mispersepsi dalam memahami profesi akuntan publik tersebut. Berikutnya. Nah, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, masing-masing menentukan sebagai berikut. Nah, ini sudah kita ketahui tadi. Lanjut. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut yang perlu diberikan catatan dan pertanyaan sehubungan dengan kata manipulasi. Nah, ini yang bagian akuntan publik nanti bisa menjelaskan lebih lanjut dan juga kertas kerja, ya. Nah, jika kata atau istilah manipulasi dan kertas kerja itu mempunyai pengertian yang sama antara yang digunakan dalam praktik akuntan publik dengan istilah dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, tentu hal itu sudah bersesuain. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak sama maka akan menimbulkan suatu permasalahan dalam konkritisasinya. Berikutnya. Nah, sebagaimana telah dikutip oleh Pemohon, itu tadi sudah dijelaskan dalam keterangan selanjutnya. Nah, jika demikian halnya berarti akuntan publik dalam menjalankan jasa profesinya, sebenarnya tidak masuk dalam lingkup negatif. Dengan kata lain, istilah manipulasi tidak bermakna negatif, sehingga tidak seharusnya diancam dengan sanksi pidana.

26

Berikutnya. Namun, apabila istilah manipulasi itu oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dipersepsi sama dengan manipulasi yang sudah umum, artinya bahasa keseharian lah, orang berkata, “Manipulasi”. Maka apa yang telah dituangkan dalam Pasal 55 dan … Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tidak bersesuaian dengan legal spirit dalam bagian menimbang undang-undang tersebut. Nah, demikian juga dengan istilah pengertian kertas kerja. Berikutnya. Nah, dalam buku “Standar Profesi”, ini yang saya kutip. Nah, ya, berikutnya itu, jadi bukan kertas kerja dalam ber … dalam kegiatan akademik dan seterusnya sudah bisa di baca. Terus! Nah, pembentuk undang-undang tampaknya rancu dalam memahami kedua istilah tersebut, ya. Dalam arti istilah yang digunakan di bidang akuntan publik masih belum diadaptasikan ke dalam istilah hukum pidana. Kita sering sebagai contoh, misalnya ya, istilah-istilah asing ya, itu dalam Bahasa Indonesia itu diartikan sama. Contoh misalnya begini, istilah ilmu hukum ya. Tapi dalam misalnya bahasa Inggris itu legal sains, dalam Bahasa Belanda rechtswetenschap. Padahal kedua istilah ini dalam bahasa asalnya itu, itu berbeda. Tapi, kita dalam Bahasa Indonesia itu sama saja, nah itu. Nah, karena itu jika hendak mengkriminalisasikan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana harus dikaitkan dengan 3 pilar atau masalah pokok dalam hukum pidana yaitu, … enggak keliatan, merah. 60.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Di sini keliatan, Pak, yang menyangkut perbuatan yang dilarang.

61.

AHLI DARI PEMOHON: M. ARIEF AMRULLAH Ya, ya, terima kasih. Yaitu yang menyangkut perbuatan yang dilarang. Berikutnya, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu dan pidana yang diancamkan kepada orang yang melanggar larangan itu. Nah, perbuatan itu, apakah perbuatan artinya yang sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang dikehendaki oleh masyarakat. Kita saja banyak yang tidak tahu istilah manipulasi itu, dalam arti konteks akuntan publik. Tapi, misalnya korupsi, memperkosa, ya, itu semua orang sudah mengatakan itu tidak … tidak baik. Nah, itulah lalu dinormakanlah ke dalam hukum pidana. Nah, apabila kebijakan atau politik hukum pidana yang terimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tetap hendak dipertahankan dalam arti tidak dike … tidak berkehendak dilakukan evaluasi untuk ditinjau ulang. Maka dengan adanya ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tersebut akan mematikan profesi akuntan publik. Sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 5 itu 27

bertentangan dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Baca konsideransnya. Dengan kata lain, kehadiran ketentuan pidana tersebut tidak menunjang pembangunan. Perhatikan tadi konsideran huruf a dan huruf b. Ini berarti, nah, ini bisa dikaitkan sudah dengan ketentuan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C. Berikutnya, berikutnya, 28D ayat (1), 28G ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2). Nah, karena itu memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan. Nah, proses kriminalisasi yang terus berlangsung harus dilakukan evaluasi. Karena sebagaimana juga yang pernah ditulis oleh Buging, “dewasa ini, orang makin mengeluh bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya, ketimbang yang ditunjuk, ketimbang yang mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik.” Jadi malah … nah, jadi, aturan-aturan itu justru mencekik kehidupan kemasyarakatan itu dengan terlalu membelenggu kreativitas dan spontanitas. Nah, di samping itu sebagaimana juga yang pernah dikemukakan oleh Herbert L. Parker pada intinya begini, bahwa hukum pidana itu di satu sisi sebagai penjamin hak asasi manusia, tetapi di sisi lain merupakan pengancam utama terhadap kebebasan dan kesejahteraan umat manusia jika digunakan secara serampangan dan tidak cermat. Berikutnya. Nah, hukum pidana dan hukum administrasi. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administrasi, yaitu seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Semua telah mencantumkan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut. Nah, kebijakan tersebut merupakan perkembangan kebijakan legislatif yang cenderung selalu mencantumkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Administrasi. Terus. Nah, pengujian atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 55 dan Pasal 56 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka yang menjadi pertanyaan, apakah relevan, memfungsikan atau memanggil hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan norma dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011? Nah, pertanyaan ini mengemuka karena disamping tidak bersesuaian dengan tiga pilar dalam hukum pidana, juga dilihat dari hubungan hukum antara pihak akuntan publik atau tadi auditor dengan auditiy sebagaimana tadi disampaikan oleh wakil dari Pemohon, adalah lebih bersifat hubungan keperdataan sehingga menjadi janggal jika memanggil hukum pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lihat Penjelasan Pasal 55 huruf b. 28

Berikutnya. Nah, mengingat masalah penggunaan hukum pidana atau sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. Namun demikian, sebagaimana tadi dikemukakan bahwa melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha menanggulangi penanggulangan tersebut. Nah, karena itu jangan sampai undang-undang yang dibuat bertentangan dengan tujuannya. Berikutnya. Nah, sebagai perbandingan, di Belanda menurut Andi Hamzah, perundang-undangan pidana diluar KUHP itu dibagi dua, yaitu perundang-undangan pidana dan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Nah, perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana itu biasanya berupa delik pelanggaran, nah di Indonesia menjadi lain karena ada perundang-undangan administrasi yang sanksinya sampai pidana mati, contoh yang dikemukakan adalah seperti Undang-Undang tentang Tenaga Atom, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964. Nah, Indonesia dalam mengimplementasikan politik hukum pidana dalam perundang-undangan administrasi dapat dikatakan tidak ada perbedaan dengan perundang-undangan pidana, bahkan sekarang ada kecenderungan untuk mencantumkan ketentuan pidana yang tinggi, baik pidana penjara maupun pidana denda. Berikutnya. Nah oleh karena itu, oleh karena pidana itu merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai, tadi sudah Pak Theodorus mengatakan “reputasi.” Nah, ini seperti itu. Maka tidak henti-hentinya dicari dasar hakikat dan tujuan pidana, dan pemidanaan untuk memberikan pembenaran dari pidana itu, mengapa demikian? Karena pidana yang telah dijatuhkan bukan hanya dirasakan tidak enak, melainkan juga sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya yang berupa cap, kalau itu tadi reputasi yang diberikan oleh masyarakat dialami oleh tadi Saksi, bahwa orang itu pernah berbuat jahat. Berhubung demikian, maka hendaknya hukum pidana itu merupakan obat yang terakhir, ultimum remedium, artinya jika tidak perlu sekali atau tidak perlu benar jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana. Nah, untuk itu ketentuan pidana yang tercantung dalam Pasal 55 dan 56 tersebut yang secara dokmatis perumusannya tidak bersesuaian dengan tiga pilar atau masalah pokok dalam hukum pidana, patut dipertimbangkan untuk ditinjau ulang atau dengan kata lain untuk dikesampingkan. Karena selain tidak memberikan manfaat juga telah melahirkan undang-undang yang bertentangan dengan tujuannya. Berikutnya. Kecermatan dalam merumuskan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 diperlukan, jangan sampai menimbulkan kontradiktif dengan dibuatnya undang-undang tersebut karena itu bimbingan ilmu hukum pidana menjadi sangat penting dalam mengarahkan pembentuk undang-undang. Jadi, 29

jangan timbul kesan asal buat dan asal jadi karena biaya untuk itu begitu besar. Dan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dan diingat adanya kondisi kriminalisasi yang berlebihan akan mengakibatkan turunnya nilai hukum pidana di mata masyarakat. Nah, untuk itu pendekatan penal belum tentu harus dengan penjatuhan pidana, akan tetapi dapat juga dilakukan dengan cara lain yang lebih bermanfaat, jadi dilihat sesuai dengan konteksnya. Berikutnya. Bahkan dalam dokumen penunjang kongres PBB ke-9 Tahun 1995 di Kairo, itu dikatakan bahwa untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur proud dan white (suara tidak terdengar jelas) atau apabila terdakwanya korporasi maka pengadilan seharusnya juga tidak menjatuhkan pidana tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan. Berikutnya. Nah, ini suatu ilustrasi gambar. Berikutnya lagi, nah ini mari dibangun ke depan perundang-undangan pidana yang baik itu. Jadi sudah saatnya, jadi mengerjakan suatu ketentuan perundang-undangan itu jangan hanya sekedar ahli hukum yang yang unggul, tapi juga disitulah perlunya ada kolaborasi dengan ekonom, dengan yang terkait dengan masalah itu. Berikutnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam persidangan ini, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 62.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, sidang akan ditutup.

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAIZIN SULISTIO Mohon izin?

64.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang yang akan datang Saudara Agung, Saudara Yusuf Wibisono, dan Saudara Batara Manurung. Apa, ada tadi?

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAIZIN SULISTIO Mohon izin Yang Mulia, jadi sebetulnya dari Pemohon juga mempunyai jawaban terhadap pertanyaan Anggota Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan ... apakah kita sampaikan secara tertulis dulu?

30

66.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Tertulis saja.

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: FAIZIN SULISTIO Terima kasih.

68.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, diambil Saudara Petugas Sidang. Kita akan lanjutkan sidang pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 yang mungkin akan menjadi sidang yang terakhir untuk mendengar keterangan berdasar keahliannya dari tiga orang yaitu Saudara Agung, Saudara Yusuf Wibisono, dan Saudara Batara Manurung, yaitu ahli-ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait. Sidang hari ini ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.50 WIB

Jakarta, 8 Maret 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

31