MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 114,115,116/PHPU.D-IX/2011
PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
ACARA PEMBUKTIAN (III)
JAKARTA SENIN, 14 NOVEMBER 2011
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 114,115,116/PHPU.D-IX/2011 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 PEMOHON 1) H. Wahidin Halim dan Hj. Irna Narulita 2) H. Jazuli Juwaini dan Makmun Muzakki 3) Dwi Jatmiko dan Tjejep Mulyadinata
(Pemohon 114) (Pemohon 115) (Pemohon 116)
TERMOHON KPU Provinsi Banten ACARA Pembuktian (III) Senin, 14 November 2011, Pukul 11.05 – 13.04 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Moh. Mahfud MD 2) Maria Farida Indrati 3) Anwar Usman Mardian Wibowo Cholidin Nasir Eddy Purwanto
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti (Perkara 114) Panitera Pengganti (Perkara 115) Panitera Pengganti (Perkara 116)
1
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon No. 114: 1) 2) 3) 4)
Patra M. Zen Muhammad Ibadi Tise Yunus Yanti Nurdin
5) Ardy Mbalembout 6) Andy Saflani 7) Sait Damanik
B. Kuasa Hukum Pemohon No. 115: 1) Irfan Rifa’I 2) Susanto
3) Rian 4) Ari
C. Pemohon No. 116: 1) Dwi Jatmiko
2) Tjejep Mulyandinata
D. Kuasa Hukum Pemohon No. 116: 1) Solihin 2) Ari Nizam
3) Syarifuddin Simbolon
E. Termohon: 1) Hambali F. Kuasa Hukum Termohon: 1) 2) 3) 4)
Agus Setiawan Rasyid Chaniago Mustafa Ahmad Ihsan Budi Apriadi
5) Andre Pakasa 6) Ainal Hukman 7) Prasetya
G. Saksi dari Termohon: 1) 2) 3) 4) 5)
Ahmad Kosasih M. Ali Abdullah Subhan Ishak Purwanto Ujang Supriatna
6) 7) 8) 9)
Rosyidi Samanudin H. A. Lutfi N. Makmun
10) 11) 12) 13)
Hawasi Walidi H. Ade Awaludin H. Syarifudin Subur
2
H. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1) Muhammad Asrun 2) Arteria Dahlan 3) Daniel Tonapa Masiku
4) Dorel Amir 5) Rudi Alfonso
I. Bawaslu: 1) Wahidah Suaib 2) Yulianto 3) Mega J. Panwaslu: 1) Haer Bustomi 2) Ahmad Samid
(Ketua Panwas Prov. Banten) (Panwas Kab. Tangerang)
K. Sekda: 1) Hudaya Latuconsina
3
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB
1.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan dan/atau pembuktian dalam sengketa Pemilukada bernomor 114, 115, dan 116/PHPU.D-IX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon 114, silakan, siapa saja yang datang hari ini?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Terim kasih, Bapak Ketua. Kami dari Kuasa Pemohon, hadir tujuh orang, Bapak Ketua. Patra M. Zen, Sait Damanik, Tise Yunus, Yanti Nurdin, Muhammad Ibadi, Ardy Mbalembout, dan Andy Saflani, Bapak Ketua. Terima kasih.
3.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik. 115?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 115: IRFAN RIFA’I Terima kasih, Hakim Yang Mulia. Kami dari 115, hadir. Saya sendiri, Irfan Rifa’i. Kemudian Susanto, Ari, dan Rian. Terima kasih, Yang Mulia.
5.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik. Kemudian, 116?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SOLIHIN Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 116, hadir. Kami Kuasa Hukum, Solihin. Sebelah kanan saya, Ari Nizam. Sebelah kiri, Syarifudin Simbolon. Belakang kami hadir Prinsipal, Pak Dwi dan Pak Tjejep. Terima kasih, Yang Mulia.
7.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya. Baik, Termohon?
4
8.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Termohon untuk seluruh Perkara 114, 115, 116, hadir. Saya, Agus Setiawan. Kemudian, Mustafa Ahmad, Rasyid Chaniago, Andre Prakasa, Ihsan Budi Apriadi (…)
9.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya.
10.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ainal Hukman dan Prasetya. Cukup.
11.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik, kemudian Pihak Terkait?
12.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. MUHAMMAD ASRUN Dari Pihak Terkait, hadir Kuasa Hukum. Saya sendiri, Muhammad Asrun. Di sebelah kanan saya adalah Saudara Dorel dan selanjutnya Saudara Daniel, dan kemudian Arteria. Di belakang, ada Rudi Alfonso. Terima kasih, Yang Mulia.
13.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik, pihak-pihak sudah cukup. Saya mengecek yang diminta hadir oleh forum persidangan kemarin. Dari Bawaslu?
14.
BAWASLU: WAHIDAH SUAIB Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia. Dari Bawaslu yang hadir, saya sendiri, Wahidah Suaib, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu. Didampingi oleh Tim Asistensi Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Bapak Yulianto dan Staf Bidang Hukum, Saudari Mega.
15.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Kemudian, Panwaslu Kota Tangerang. Panwaslukada Provinsi Banten, silakan.
16.
PANWASLU BANTEN: HAER BUSTOMI Oke, assalamulaikum wr. wb., Yang Mulia. Saya, Haer Bustomi, Ketua Panwaslu Provinsi Banten.
5
17.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Berikutnya yang agak spesifik dimunculkan kasus di sidang ini adalah Kabupaten Tangerang. Panwaslu, hadir?
18.
PANWASLU KAB. TANGERANG: AHMAD SAMID Assalamulaikum wr. wb. Nama saya, Ahmad Samid, Panwaslu Kabupaten Tengerang Divisi Penangangan Pelanggaran. Terima kasih.
19.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Kemudian, Sekda. Sekda, hadir? Tidak hadir. Sekda ini diminta hadir atas usul Pihak Terkait.
20.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU Yang Mulia, mengenai sekda, yang bersangkutan pada saat yang sama sedang hearing dengan DPRD, tetapi mengirimkan utusan. Sudah hadir, Yang Mulia.
21.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Utusannya namanya, Pak Hudaya?
22.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU Hudaya Latuconsina.
23.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Maju, Bapak! Silakan maju, Pak. Duduk di depan, Pak.
24.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 115: SUSANTO Yang Mulia, kami keberatan karena yang dipanggil, subjeknya tidak sesuai dengan apa yang sudah … saya pikir ini akan menjadi bias nanti kesaksiannya.
25.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya, itu kan hanya mau mengecek soal surat menyurat itu. Silakan duduk! Ini siapa yang di tengah? Ke tengah, Pak! Di situ, Pak! Di mejanya sekda! Enggak apa, Pak, kalau di sini. Kalau di daerah, Bapak duduk di kursinya sekda, bisa dipecat besok. Di sini boleh.
6
Baik, Saksi yang diajukan oleh Termohon, mana? Ahmad Kosasih, Ali Abdullah. Maju, maju, kalau Saksi maju ke sini! Ahmad Kosasih, mana tadi? Ahmad Kosasih, Ali Abdullah, Damai, Robi, Jaelani. Oh ini, anu Pak, ya? Penyelenggara pemilu, ya? Oh, kalau gitu, ndak usah disumpah. Bapak bisa langsung mewakili KP …, silakan duduk! Langsung ditanggap sebagai keterangan pelaku langsung yang menjadi (…) 26.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya, terima kasih, Majelis. Sebelum Majelis meneruskan, memang yang kami hadirkan adalah penyelenggara di mana Pemohon mempermasalahkan tempatnya. Ada beberapa teknis karena misalnya untuk satu itu, kami hadirkan seluruh lima orang, tapi yang berbicara hanya satu karena keterangannya sama.
27.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya.
28.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ada salah nama sedikit, Hawasi, yang tertulis Hanafi. Terima kasih.
29.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya. Jadi, Terkait. Baik, Pihak Terkait mengajukan saksi berapa banyak ini, Pak?
30.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. MUHAMMAD ASRUN Dari Nomor 114, Yang Mulia, itu ada 12 saksi.
31.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. MUHAMMAD ASRUN Kemudian dari 115 ada 13 saksi, Yang Mulia. 32.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke.
7
33.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. MUHAMMAD ASRUN Kemu … kemudian ada saksi (...)
34.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Saksi yang terkait dengan 114, 115 juga, Yang Mulia, itu ada 61. Tapi kalau Yang Mulia merasa kebanyakan, kita bisa gunting sampai nomor 45, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
35.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Enggak usah terlalu banyak! Gini lho, isunya itu kan ada 23 isu, Saudara sudah sering beracara di sini mengajukan banyak juga sering kalah, mengajukan sedikit sering menang, itu kan tergantung faktanya. Jadi, bukan banyak-banyakan ini, bukan SMS komodo. Jadi, Saudara Arteria mencatat 21 isu yang saya bacakan enggak?
36.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Ya, Yang Mulia.
37.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Nah, itu untuk isu ini saksinya ini, untuk isu ini … ndak usah terlalu banyak (...)
38.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Ya.
39.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Yang penting Saudara bisa meyakinkan. Ini kualitatif ya, bukan kuantitatif.
40.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Ya, ya. Kalau diizinkan, Yang Mulia, sebanyak saksi mereka, kami hadirkan saksi kita juga. Jadi mungkin kita gunting sampai nomor 40 yang itu. 13, 5, dan 40, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
41.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke. Jadi begini, sambil Saudara pikir dulu sebentar untuk diseleksi lagi. Ya mungkin … ya kemarin sana mengajukan 22, ya?
8
42.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN 8, 6, dan 41 dari mereka.
43.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya (…)
44.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Bapak Ketua, kemarin kami (…)
45.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Tarulah kalau begini, kan ada isu itu 21, ada yang sudah jelas masalahnya tidak perlu saksi. Nah, ada berapa butir yang perlu penajaman dengan saksi dan bukti-bukti. Itu saja ke sana, akan lebih enak. Nah oleh sebab itu penyumpahan ditunda dulu. Ya, penyumpahan ditunda dulu sampai nanti dari Kepaniteraan sambil koordinasi dengan Saudara, yang mana saja dari semua ini yang akan masuk ke 21 isu itu. Ndak usah melebar ke soal-soal lain saya kira.
46.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. MUHAMMAD ASRUN Mohon … mohon, izin Yang Mulia, mohon izin. Apakah kami diperkenankan memutarkan satu (…)
47.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Boleh, boleh, boleh. Nanti, nanti.
48.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. MUHAMMAD ASRUN Itu karena kami sudah edit sedemikian rupa, sehingga ter-cover semua persoalan yang Yang Mulia sebutkan. Terima kasih.
49.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Boleh, nanti. Sana juga nanti mau demo apa itu, boleh. Baik, sekarang kita dengarkan dulu jawaban-jawaban dari Termohon dulu yang tadi sudah mengajukan orang yang semula kita anggap saksi, ternyata bukan. Silakan saja, Pak, dipanggil satu-satu! Tadi disuruh menerangkan apa? Singkat-singkat saja yang penting meyakinkan isinya.
9
50.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Yang pertama, kami panggil dari permasalahan yang terjadi di PPK Setu, dimana anggota PPK … Pemohon tidak menyebut siapa namanya, sehingga harus kami hadirkan lima-limanya, tapi keterangannnya sama. Saya panggil Ali Abdullah selaku yang mewakili kelima rekannya tersebut. Silakan bica (…)
51.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Di situ saja!
52.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Menyampaikan.
53.
SAKSI DARI TERMOHON: M. ALI ABDULLAH Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Akan kami jelaskan, kami akan menyampaikan keterangan berdasarkan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Bahwa berkenaan dengan gugatan yang disampaikan oleh Pemohon, kami baru tahu justru dari KPU Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan hal tersebut, gugatan tersebut, kami lakukan cross-check internal kepada rekan-rekan kami di PPK yang tadi dari lima orang, Ahmad Kosasi sebagai ketua, M. Ali Abdullah sebagai anggota, Pak Damai sebagai anggota, Ahmad Jaelani sebagai anggota, dan Robby Ami sebagai anggota. Dan kami pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hal yang di … di … termasuk dalam gugatan. Kami selaku PPK Setu tidak pernah melakukan atau membuat surat pernyataan komitmen dengan pihak mana pun dalam bentuk apa pun, apalagi diduga kami menerima … menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 untuk sebagai … sebagai hasil dari kesepakatan tersebut. Kemudian melalui Majelis ini, kami mohon kepada Majelis bahwa dalam du … dalam gugatan tersebut, Pemohon menuliskan bahwa ada tanda bukti tertulis yang katanya berupa kuitansi tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 dan pernyataan komitmen yang katanya ditandatangani oleh salah satu di antara kami. Dan kami mohon di Majelis ini untuk ditunjukan bukti tersebut oleh Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.
54.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Cukup, ya? Apakah Pemohon punya bukti?
10
55.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Izin, Bapak Ketua. Pada … pada kesempatan sebelumnya, Andri kita ajukan sebagai saksi, Bapak Ketua. Namun karena ada alasan pribadi dia, jadi kami hadirkan (…)
56.
SAKSI DARI TERMOHON: M. ALI ABDULLAH Bukti tertulis saja, Yang Mulia.
57.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Enggak, kami juga kalau memang Andri ini bersedia siap, Bapak Ketua, kami minta waktu untuk konfrontasi, Bapak Ketua. Karena Andri menurut keterangan sebelumnya di luar persidangan ini, dia sempat memang mendengar langsung dari Ketua PPK Kecamatan Setu, Bapak Ketua.
58.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya, baik. Artinya sidang ini kan tidak boleh menunggu orang tidak datang (...)
59.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Majelis Yang Mulia (…)
60.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Kalau datang, ya (...)
61.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Untuk Ketua ada pernyataan yang lebih spesifik daripada anggota lainnya karena Ketua pada H-1 tempus yang dituduhkan sedang dalam masa (…)
62.
SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD KOSASIH PLPG Pak, sertifikasi guru.
63.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Tambahan sedikit, Yang Mulia Mejelis, dari Ketua PPK Setu.
11
64.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan.
65.
SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD KOSASIH Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Ahmad Kosasih, saya Ketua PPK Setu. Pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 23 Oktober, saya sedang mengikuti pelatihan guru profesional di Lebak Wangi, Parung, Bogor, yaitu tepatnya di P4TK Penjaskes dan BK. Dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 23. Jadi tuduhan berkenaan dengan saya atau salah satu anggota membuat komitmen, saya nyatakan itu tidak benar. Karena saya tidak merasa melakukan hal seperti itu dan saya sangat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis agar dapat menujukkan kepada Pemohon … untuk dapat menunjukkan bukti tersebut. Jangan sampai di antara kami terjadi saling menuduh. Terima kasih, Yang Mulia.
66.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya, ada lagi? Cukup? Berikutnya, silakan suruh bicara apa?
67.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Subhan. Subhan dituduh oleh Pemohon sebagai apa yang disebut oleh Pemohon software. Tapi sesungguhnya aplikasi sederhana, Subhan inilah pembuat software tersebut. Seperti yang diminta oleh Majelis untuk kejelasan dan terangnya perkara. Saya persilakan.
68.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya.
69.
SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.
70.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Sebentar, apa yang dimaksud bahwa Subhan ini yang membuat
software? Dia yang dikontrak secara resmi oleh KPU atau dia yang
menemukan keanehan itu?
12
71.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Subhan ini anggota PPK yang menciptakan sendiri software tersebut, aplikasi tersebut dengan basis Excel. Kemudian untuk kebutuhannya sendiri, teman-temannya tahu karena mempermudah, kemudian banyak yang meminta, dan seterusnya gitu.
72.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya, silakan.
73.
SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Terima kasih, Pak Hakim. Untuk masalah menjelaskan masalah aplikasi, ini lagi-lagi juga saya juga ingin meluruskan bahwa yang jelas itu bukan software, itu aplikasi Excel sederhana dan tidak menutup kemungkinan yang lain pun itu bisa melakukan hal tersebut, gitu. Untuk masalah aplikasi ini, awal cerita ini yang kedua saya buat. Yang pertama itu ketika saya buat untuk mempermudah kerja saya, khususnya sebagai Ketua PPK Serpong, untuk masalah mempermudah penyusunan daftar pemilih sementara dari DPS … dari DP-4 dan ini pun banyak kawan-kawan dari PPK-PPK lain, khususnya di PPK Tangsel itu banyak yang meminta. Terus kemudian ada beberapa PPK di Kabupaten Tangerang juga minta dan Kota Tang … PPK Kota Tangerang juga minta. Dari situ karena sesuai dengan pengalaman yang sudah-sudah. Karena maksud tujuannya untuk mempermudah kerja PPK dalam hal rekapitulasi di tingkatan PPK, itu saya buat aplikasi sederhana Excel. Terus kemudian teman-teman PPK-PPK lain, khususnya di Tangsel juga, dia juga minta untuk guna mempermudah kerja di PPK masing-masing. Akhirnya, ini aplikasi ini menyebar di PPK-PPK lain pun, di luar daripada Tangsel, banyak yang meminta. Akhirnya itu saya kasih. Demi kepentingan, demi … apa … mempermudah kerja di tingkatan PPK. Begitu, Pak Hakim.
74.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya. Ada lagi?
75.
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Bisa diceritakan tentang aplikasi rekap?
76.
SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Untuk masalah kasusnya, saya juga kaget, Pak Hakim. Ketika saya mendengar bahwa aplikasi Excel yang saya buat ini ada beberapa … ada
13
permasalahan di … khususnya saya waktu itu saya dengar informasi, di Kota Tangerang, khususnya di PPK Benda. Itu pun saya juga sangat kaget. Tapi pada dasarnya, ketika … mungkin saya ceritakan dari awal. Bahwa itu saya buat awal ceritanya hanya untuk Tangsel tok, hanya untuk Tangsel. Kebetulan PPK-PPK di luar pada … di luar daripada Tangsel minta, akhirnya itu ada beberapa kali perubahan. Ada beberapa kali perubahan karena menyesuaikan kebutuhan jumlah PPS atau kelurahan di tingkat kecamatan masing-masing. Ini akhirnya ... apa namanya ... itu ada .... saya ... saya ubah, awalnya dari cuma kebutuhan buat Tangsel, akhirnya saya tambahkan karena buat kebutuhan di PPK lain. Terus kemudian ketika permasalahan ... ketika saya merubah, menambahkan dari jumlah-jumlah kelurahan atau PPS itu, waktu itu juga saya menemukan, saya sendiri yang menemukan, Pak Hakim. Saya sendiri menemukan ketika setelah selesai saya berikan ke kawan PPK ... apa … penyelenggara yang lain, itu besoknya saya ketahui bahwa itu ada angka 212 di PPS 12. Ini ceritanya kenapa sampai timbul angka 212 itu? Karena waktu itu saya untuk menyusun aplikasi itu, khawatir ada kesalahan bahasanya nge-link, khawatir ada yang salah nge-link, itu semua saya isi. Bukan hanya di PPS 12 saja, dari PPS 1 sampai PPS 22 saya isi semua, saya isi semua. Setelah selesai itu saya hapus semua, Pak, saya hapus semua dan ketinggalan di PPS urutan 12 angka 212 itu. Kenapa timbul 212? Karena waktu itu untuk mempermudah melacak, saya di PPS 1 saya tuliskan 201, di PPS 2=202, sampai PPS 22 itu 222. Kebetulan ini PPS 12, itu makanya timbul 212. Waktu itu juga, saya sudah menginformasikan ke kawan-kawan bahwa tolong sebelum itu dilakukan … ini kejadiannya tanggal ... sebelum hari H, sebelum tanggal 22, waktu itu saya ketahui itu tanggal 20. Itu saya informasikan melalui KPU Tangsel bahwa siapa yang menggunakan aplikasi excel yang saya buat, sebelum itu digunakan harap dibuka terlebih dahulu. Dan secara gamblang waktu itu saya ... saya tuliskan, saya informasikan bahwa di PPS 2 ... 12 kalau di DA-1 itu kolom 14. Itu harap dibuka dulu DA-1, sama form DA-A itu harap dibuka dulu PPS 12, itu tolong dihapus karena itu enggak saya protect, gitu. Yang dalam aplikasi itu, semuanya ... semuanya saya protect yang sifatnya matematis, yang sifatnya matematis saya protect semua, Pak. Kalau yang sifatnya input dan itu tidak berbasiskan matematis, itu enggak saya protect. 212 yang nongol di ... yang timbul di DA-1 itu semuanya diprotect, file DA-1 itu semuanya saya protect. Tetapi file DA, itu file PPS 1 sampai 22 di sit catatan untuk membuat ... itu meng-input data itu enggak saya protect. 212 itu kalau PPS ... file PPS 12 itu dibuka, itu enggak saya protect, gitu. Mungkin sementara itu saja, Pak Hakim. Terima kasih.
14
77.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya.
78.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Bapak Ketua, pendalaman.
79.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Cukup ya?
80.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Pendalaman singkat, Pak Ketua.
81.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan, silakan.
82.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Saudara Saksi, tolong jawab pertanyaan saya.
83.
SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Siap.
84.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Kemarin Majelis memper … menanyakan ya, apakah aplikasi ini digunakan dalam Pemilukada Banten? Itu pertanyaannya.
85.
KETUA: MOH.MAHFUD MD Jawab, jawab.
86.
SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Siap. Itu tidak di ... ada instruksi dari KPU untuk menggunakan aplikasi ini.
87.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Ya, jadi yang saya tanyakan saya ulangi ya?
15
88.
SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN
He em. 89.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Apakah aplikasi yang Saudara Saksi buat (...)
90.
SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Ya.
91.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Itu dipergunakan dalam Pemilukada Banten? Itu pertanyaannya.
92.
SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Tidak.
93.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Saudara Saksi sampaikan tadi (...)
94.
SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN
He em. 95.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Bahwa Saudara Saksi membuat aplikasi, lalu dipergunakan di pemilukada sebelumnya, lalu Saudara Saksi membuat aplikasi yang tugasnya memudahkan. Artinya Saudara Saksi membuat ada tujuan untuk digunakan, benar?
96.
SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Itu awalnya untuk digunakan buat saya pribadi, Pak, sebagai Ketua PPK Serpong.
97.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Itu pertanyaan saya. Artinya di Serpong Saudara Saksi (...)
16
98.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. MUHAMMAD ASRUN Jangan menyimpulkan. Keberatan, Yang Mulia.
99.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Saya tanyakan, apakah Saudara Saksi menggunakan di PPK Serpong?
100. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Ya. 101. KETUA: MOH.MAHFUD MD Digunakan Saudara? 102. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Digunakan ya? 103. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Digunakan. 104. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Baik, terima kasih. Apakah Saudara tahu teman-teman Saudara Saksi yang juga mendapatkan aplikasi dari Saudara Saksi, menggunakan di PPK di mana yang bersangkutan bertugas? 105. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Ya, saya dapat informasi bahwa itu digunakan juga karena (...) 106. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Baik, cukup, cukup. Selanjutnya saya ... saya bertanya satu lagi ya, apakah pada dasarnya KPU itu sendiri memiliki aplikasi, Saudara Saksi? 107. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Setahu saya tidak.
17
108. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Setahu Saudara tidak ya? 109. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Ya. 110. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Jadi Saudara yang membuat, memakai di PPK Serpong, lalu setahu Saudara PPK yang lain juga menggunakan ya? 111. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Ya. 112. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Terima kasih. 113. KETUA: MOH.MAHFUD MD Yang dimaksud (...) 114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. MUHAMMAD ASRUN Mohon izin, Yang Mulia. 115. KETUA: MOH.MAHFUD MD PPK yang lain itu mana saja? 116. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Kenapa, Pak? 117. KETUA: MOH.MAHFUD MD Yang dimaksud PPK yang lain ikut menggunakan, apakah di seluruh Banten atau hanya di sekitar Serpong?
18
118. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Itu seputar kawan saya saja, Pak, PPK-PPK yang kebetulan kenal sama saya, itu Tangsel … apa namanya … karena itu satu teman, dia pakai juga. Terus, ada beberapa (…) 119. KETUA: MOH.MAHFUD MD Berarti satu kabupaten ya, pakai semua? 120. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN
He eh, dan ada beberapa di kecamatan-kecamatan di luar daripada Tangsel, itu ada yang pakai juga. 121. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke. Cukup pernyataannya? 122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. MUHAMMAD ASRUN Mohon izin, Yang Mulia. 123. KETUA: MOH.MAHFUD MD Siapa ini? 124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. MUHAMMAD ASRUN Saya, Yang Mulia. 125. KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan. 126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. MUHAMMAD ASRUN Jadi, saya mau pada tanya Saksi karena ini pertanyaan menyangkut penggunaan aplikasi atau teknologi ini, terkait dengan Pemilukada, saya ingin minta kejelasan dari Pak Subhan, pada tahap mana, katakanlah aplikasi ini dicoba dipakai? Apakah pada tahap input data pemilih, atau sampai penggunaannya pada penghitungan suara? Mohon dijelaskan. Terima kasih.
19
127. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Kalau aplikasi ketika input data pemilih, itu lain Pak, itu terpisah. 128. KETUA: MOH.MAHFUD MD Jadi, ini sudah penghitungan suara ya? 129. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Ini penghitungan suara, gitu. Itu hanya penghitungan suara saja, Pak. ketika … apa … ini kalau bahasa yang pertama kali dipakai, ini mungkin pertama kali dipakai, dan awal cerita ini buat konsumsi saya pribadi, untuk di PPK Serpong. 130. KETUA: MOH.MAHFUD MD Terus, apakah ketika penghitungan suara, Saudara menggunakan juga penghitungan secara manual? 131. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Ya, Pak karena di situ ada DA Plano. Di situ ada DA Plano (…) 132. KETUA: MOH.MAHFUD MD Cocok ndak hasil (…) 133. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Cocok, Pak. 134. KETUA: MOH.MAHFUD MD Hasil input Saudara dengan penghitungan manualnya itu? 135. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Alhamdulillah cocok, Pak. 136. KETUA: MOH.MAHFUD MD Bisa cocok?
20
137. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Bisa cocok, Pak. 138. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya, oke. Ada lagi? 139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Sedikit, Yang Mulia. 140. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Ada pendalaman, Yang Mulia. Saudara Subhan, tadi Anda katakan oleh ... ditanya juga oleh Yang Mulia dan rekan saya, data yang awalnya Anda pergunakan itu telah tersebar bukan saja selain Serpong, tadi Anda katakan, “Ada juga Kabupaten Tangerang dan kabupaten-kabupaten yang lain di daerah Banten.” (...) 141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Mohon izin, Yang Mulia, ini ada (...) 142. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Apa seperti itu? 143. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Sebentar, sebentar (...) 144. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Ini hanya minta ketegasan Saudara karena apa yang disampaikan Yang Mulia, apabila Anda berbohong di sini, maka Anda akan dikenakan pidana. Saya ingin Anda berkata apa adanya, yang Anda sudah sampaikan sejak awal. 145. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Siap, siap. 146. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Apakah aplikasi itu tersebar di seluruh Banten? Saudara Saksi.
21
147. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Setahu saya tidak, Pak, karena hanya seputar teman-teman saya saja yang meminta. 148. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Ya. Yang Anda katakan tadi mengenai tempat yang Anda sebutkan, tempatnya di daerah kabupaten apa saja? Yang sudah Anda sebutkan tadi. 149. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Yang pasti koordinasi dengan saya itu Kota Tangerang Selatan(…) 150. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Tangerang Selatan. 151. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Kota Tangerang. 152. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Kota Tangerang. 153. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Kabupaten Tangerang. 154. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Kabupaten Tangerang. 155. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Terus, sama Lebak. 156. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Lebak. 157. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Yang ada koordinasi ke saya.
22
158. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Dan Serpong itu ya? 159. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Serpong itu kecamatan, Pak. 160. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Serpong, kecamatan ya. Oke, jadi lebih dari 2 kabupaten ya? Begitu. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Ya, Pak. 161. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Oke, ya. Terima kasih, Yang Mulia. 162. KETUA: MOH.MAHFUD MD Serpong … apa … Tangerang, Lebak, apa lagi satunya? 163. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten, sama Lebak. Dan sepengetahuan saya juga, informasi yang saya dapat, tidak semuanya pakai, kota tidak semuanya pakai, kabupaten juga tidak semuanya pakai, Lebak pun tidak semuanya pakai karena hanya beberapa PPK yang kenal dengan saya saja. 164. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke. 165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Mohon izin, Yang Mulia, pendalaman (...) 166. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Yang Mulia, ini menyangkut (...)
23
167. KETUA: MOH.MAHFUD MD Sebentar, sebentar. 168. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Jadi, menyangkut aplikasi tersebut. Anda sebutkan angka 212, apa maksud kode itu? 169. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Yang tadi saya sudah jelaskan, Pak, saya tadi sudah jelaskan (...) 170. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Artinya angka itu ada di dalam aplikasi tersebut (...) 171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Keberatan, Yang Mulia. 172. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Dan dihubungkan bahwa beliau mengetahui tentang informasi yang ada di KPU ... IT, dan IT beliau. Nah, ini beliau tahu, tolong Anda sebutkan maksud angka 212? Karena di dalam IT itu punya arti yang bisa mempengaruhi rumus. 173. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Mohon izin, Pak Hakim, untuk permasalahan ini saya sudah dikonfirmasi sama panwas provinsi. 174. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, oke, maka panwas nanti akan bicara. Substansinya dulu. Saudara, kemarin kalau tidak salah Saudara Patra mau mensimulasikan itu secara visual di sini. Saudara siapkan itu untuk diperlihatkan di sini? Sebenarnya di mana letak masalahnya yang dianggap bisa menimbulkan kecurangan. 175. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Kalau diizinkan kami minta waktu, Yang Mulia, kita bisa simulasikan kalau diizinkan, ada PPK-nya 2 orang, Bapak Ketua yang bisa menunjukkan ada perbedaan antara yang diberikan tanggal19, Bapak
24
ketua, atau yang tampilkan.
21, Bapak ketua. Jadi, kalau diizinkan kita akan
176. KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan, sudah siap. Kalau sini secara teknis sudah siap, Anda sudah siap belum, secara teknis? Biar mumpung ada yang bersangkutan itu biar bisa menjelaskan di mana ... oke, sambil dipanggil itu, silakan berikutnya Pak, siapa? 177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Yang Mulia, Yang Mulia. 178. KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan. 179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Hanya bertanya sedikit, mungkin mudah-mudahan dengan pertanyaan saya tidak jadi dilakukan pembukaan. Saudara Saksi ya, tadi dikatakan ada namanya aplikasi yang sudah diedarkan, saksi buat dan sudah diedarkan di empat kabupaten itu. Tadi Yang Mulia juga sudah katakan itu ya. Yang jadi pertanyaan di sini ya, yang dijadikan dasar penghitungan perolehan suara pasangan calon itu yang Saudara Saksi pakai … apa … aplikasi yang Saudara Saksi pakai atau dokumen yang dihitung secara berjenjang, C-1, DA, dan DB di situ? Terima kasih, Yang Mulia. 180. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Itu yang jadi dasar penghitungan Pleno di PPK itu berdasarkan C1, C-1 dan itu dicatatkan di DA Plano. 181. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ada? 182. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Semua saksi menyaksikan. 183. KETUA: MOH.MAHFUD MD Di DA Plenonya ada, ya?
25
184. SAKSI DARI TERMOHON: SUBHAN Ada, Pak. 185. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, baik. 186. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Izin, Bapak Ketua. 187. KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan. 188. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Nanti kita juga buktikan dan sudah sempat disampaikan bahwa inilah buktinya bahwa ada keterkaitan nanti dengan aplikasi, Bapak Ketua. C-1 ini banyak form yang tidak ada kolom tanda tangannya di halaman pertama, begitu. 189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Izin, Yang Mulia. ini juga jangan sampai Patra ini menyesatkan persidangan. Yang dilakukan (…) 190. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Saya pikir tidak. Arteri dari kemarin, Yang Mulia, mencoba mempengaruhi sidang (…) 191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Sebentar, sebentar, Yang Mulia. 192. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Bahkan tadi keributan pun juga di (suara tidak terdengar jelas) sama Saudara Arteri ini, Yang Mulia. 193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Kalau pun (…)
26
194. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Saya pikir (…) 195. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Begini, Yang Mulia. 196. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, oke, sebentar, sebentar, sebentar! Jadi, kita cari kebenakan … kebenaran materiil dari ini. Jadi begini, ada, sudah jelas ya. Sekarang apakah itu berpengaruh terhadap perhitungan akhir? Itu nanti akan dibuktikan di Plano dan di form yang tersedia. Nah sekarang, apakah form yang di KPU itu sama dengan form yang dimiliki oleh Pemohon yang katanya tidak ada tanda tangannya? Nah, itu semua nanti akan jadi pertimbangan. 197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Yang Mulia (…) 198. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya. Majelis (…) 199. KETUA: MOH.MAHFUD MD
Ndak usah bedebat di situ (…) 200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Yang Mulia (…) 201. KETUA: MOH.MAHFUD MD Karena kita juga tidak (…) 202. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDY MBALEMBOUT Yang Mulia, tadi keterangan Saudara Saksi mengatakan bahwa(…) 203. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Interupsi Termohon.
27
204. KETUA: MOH.MAHFUD MD Cukup, cukup, cukup! 205. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Mungkin lebih tepat menjawab apa yang diasumsikan oleh Saudara Patra. 206. KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik, berikutnya saja sekarang. 207. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Baik. 208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Yang Mulia, sedikit, Yang Mulia. 209. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ini (…) 210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Kita tidak mendebat, Yang Mulia. Pak Agus, sebentar! Untuk di Kota Tangerang … ini informasi bagi Yang Mulia, semu … itu ada form tanda tangannya dan semua itu teken, Yang Mulia. 211. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya. Ya, makanya nanti kita periksa. 212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Jadi (…) 213. KETUA: MOH.MAHFUD MD
Ndak usah dianu kalau itu. 214. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya.
28
215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Ada formnya dan diteken itu. Terima kasih. 216. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Terima kasih, Majelis. 217. KETUA: MOH.MAHFUD MD Punya pasukan di sini. 218. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Nanti akan lebih jelas karena kami sudah menyetorkan enam mobil boks C-1 dan sebagainya, begitu. 219. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, silakan. 220. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Di bawah. 221. KETUA: MOH.MAHFUD MD Sekarang berikutnya. 222. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ishak Purwanto, ini berkaitan agar menyambung dengan kejadian masalah aplikasi agar peragaan itu bisa terkait juga dengan kejadiaan di Kota Tangerang. Silakan, Saudara Ishak. 223. SAKSI DARI TERMOHON: ISHAK PURWANTO Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, langsung saja. Terkait dengan program yang disampaikan Saudara Subhan. Sebetulnya … saya akan menceritakan kronologis untuk Kota Tangerang bahwa untuk … bahasanya software atau program, itu kita PPK Kota Tangerang bukan meminta kepada Saudara Subhan, tapi kami diberi dari KPU Kota Tangerang. Tadi penjelasannya bahwa kami meminta, itu tidak benar karena saya ketemu beliau juga baru kemarin. Jadi, itu mohon diklarifikasi. Jadi, kami mendapatkan software itu dari KPU Kota Tangerang.
29
Nah, kejadiannya muncul angka 212, itu kami baru ketahui pada hari Minggu tanggal 23 setelah proses penghi … pemilihan. Jadi hari Minggu, itu kami ketahui. Pada saat kami mengetahui itu, kami lakukan konfirmasi ke KPU Kota Tangerang, dalam hal ini kami menemui komisioner yang membidangi Mutung, Bapak Munadi. Pada saat itu kami tampilkan, memang angka itu muncul yang disebut tadi angka 212. Dan pada saat itu juga beliau juga cukup ini … apa … menanggapi itu dan akhirnya beliau memanggil staf KPU, dalam hal ini Saudara Yuda untuk meng-cross software tersebut atau program tersebut dan memang angka itu memang muncul 212. Nah kemudian, saya tidak tahu bagaimana ceritanya, memang itu bisa dihapus, angka 21 itu bisa dihapus. Nah setelah dihapus, memang tidak ada, baru kami bawa kembali ke Cipondoh. Dan memang pada hari Senin pada saat kami Pleno, kami menggunakan software itu tapi diikuti dengan manual. Jadi, tetap kita gunakan karena terus terang memang itu sangat membantu, begitu. Jadi, memang itu digunakan pada hari Senin dan itu kita berjenjang. Pada saat melakukan pengisian data, itu menggunakan standar yang sudah ada, kita membuka kotak, mengambil C-1, membaca C-1, dan memperlihatkan C-2 Plano. Dan itu diikuti seluruhnya oleh para saksi dan sampai akhir. Jadi seluruh kotak 303 itu kita buka semua, tidak ada yang tidak dibuka, kita buka dan kita ikuti menggunakan C-1 dan C-2 Plano tadi, Yang Mulia. Dan sampai rekap dan semuanya ditandatangani oleh para saksi. 224. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke. 225. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya, terima kasih. 226. KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik, saya tanya ke … saya yang tanya dulu. Oke, masalah teknis itu tadi aplikasi kita menunggu, ini masih … nanti akan ada simulasi di sini untuk kita melihat bagaimana sebenarnya. Yang saya tanya sekarang, itu kan ada kaitannya dengan itu, kemungkinan penggunaan aplikasi itu karena ternyata menurut Pemohon ada formulir-formulir yang tidak ditandatangani oleh saksi. Bagaimana Saudara menjelaskan itu? Formulir C-1 (…) 227. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya.
30
228. KETUA: MOH.MAHFUD MD Yang tidak ditandatangani oleh saksi. Bagaimana itu bisa ada? 229. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya. Kami sudah sangat fair dan jujur menyampaikan pada saat pernyataan kami yang pertama bahwa misalnya di Kota Tangerang … di Kota Cilegon ada dua yang belum terganti di Kecamatan Grogol, dua TPS, hanya dua TPS itu saja. Kami sudah (…) 230. KETUA: MOH.MAHFUD MD Formulirnya belum terganti? 231. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya, kami sudah mengganti dengan formulir yang baru dan kami sudah mendistribusi tanda terima distribusi dan diterima oleh seluruh kabupaten/kota juga sudah ada pada kami. Dan … apa namanya… ada kemungkinan seperti yang kami serap di lapangan, mereka yang bimtek menggunakan formulir yang lama, terus kemudian mendadak diganti, mungkin sudah sangat pusing, dan sebagainya. Tapi kami terus collect kejadian-kejadian seperti itu, tapi yang kam … benar-benar kami temukan adalah dua TPS di Kecamatan Gerogol se-Kota Cilegon memang belum mengganti formulir itu. 232. KETUA: MOH.MAHFUD MD Seluruh kota? 233. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Seluruh Kota Cilegon hanya dua TPS, begitu. 234. KETUA: MOH.MAHFUD MD Dari seluruh kota, dua TPS? 235. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Dua TPS, itu yang (suara tidak terdengar jelas).
31
236. KETUA: MOH.MAHFUD MD Pertanyaannya adalah bagaimana Saudara harus perlu mengganti formulir itu? 237. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya. 238. KETUA: MOH.MAHFUD MD Bukankah sejak awal seharusnya kan sudah ada formulir seperti itu? 239. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Betul. 240. KETUA: MOH.MAHFUD MD Apa yang terjadi? 241. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Betul, Yang Mulia Majelis. Jadi keputusan kami mengganti form C1 itu berdasarkan rapat antara KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, ada Kapolda juga dari dua wilayah Banten dan DKI, panwaslu, dan sebagainya. Dan di situ panwaslu menegaskan bahwa formulir itu salah dan harusnya diganti. Dan kami kemudian mengganti (…) 242. KETUA: MOH.MAHFUD MD
Ndak, pertanyaannya bagaimana sampai bisa formulir salah?
Bagaimana prosedur membuat itu? Kok bisa ada formulir tercetak tanpa standar yang ditentukan oleh KPU? Kok bisa ada ndak ada namanya gitu? Yang mencetak siapa itu? Apakah daerah masing-masing, kabupaten masing-masing, atau KPU Provinsi? 243. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN KPU Provinsi. Atau (…) 244. KETUA: MOH.MAHFUD MD Siapa? Coba dijelaskan!
32
245. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Pokjanya yang bersangkutan. 246. KETUA: MOH.MAHFUD MD Pokja kan ada di provinsi ya? 247. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya. 248. KETUA: MOH.MAHFUD MD Bagaimana bisa ada formulir tidak ada tanda tangannya? Kan mestinya berkali-kali sebelum dicetak itu sudah diperiksa. Sehingga memang betul mencurigakan itu kok bisa ada forum … formulir begitu? Jangan-jangan ini untuk mencocokkan dengan aplikasi yang dibuat kan gitu? Lalu kecurigaan yang muncul dan harus dibuktikan bahwa itu tidak, gitu? Gimana? Mana Pokjanya? 249. POKJA KPU PROVINSI Saya, Yang Mulia. Kalau dikatakan itu tidak ada kolom tanda tangannya? Ada, Yang Mulia. Di lembar terakhirnya. 250. KETUA: MOH.MAHFUD MD
He em. 251. POKJA KPU PROVINSI Di lembar terakhirnya. Dan terus kemudian untuk mengatakan bahwa ini adalah lembar untuk dua halaman (…) 252. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oh. 253. POKJA KPU PROVINSI Itu kita tulis di situ bahwa satu lem … di halaman bawahnya itu kami tulis gitu satu dari dua halaman. Jadi itu sebetulnya lembar itu, satu dengan yang lain itu saling terkaitan itu, Yang Mulia.
33
254. KETUA: MOH.MAHFUD MD Cuma ada dua lembar ya? 255. POKJA KPU PROVINSI Ya, jadi dua lembar, Yang Mulia. 256. KETUA: MOH.MAHFUD MD Halaman kedua yang ada kolomnya? 257. POKJA KPU PROVINSI Ya, ada di halaman kedua gitu, Yang Mulia. 258. KETUA: MOH.MAHFUD MD
He em. Apa tidak mungkin nanti kalau halaman dua, oke kalau ada tanda tangan, lalu halaman satu diganti oleh orang? Halaman duanya sudah benar. Kan banyak yang seperti itu? Tanda tangan dulu, halaman dua sudah benar, ini tanda tangannya (…) 259. POKJA KPU PROVINSI Kami sudah (…) 260. KETUA: MOH.MAHFUD MD Tapi ternyata halaman satunya diganti dengan form lain, dengan hasil rekapitulasi yang berbeda (…) 261. POKJA KPU PROVINSI Kami sudah (…) 262. KETUA: MOH.MAHFUD MD Mungkin tidak itu? 263. POKJA KPU PROVINSI Mungkin saja, Yang Mulia. Cuma kami sudah membuat surat edaran terkait dengan hal itu untuk menandatanga … untuk membuatkan paraf di setiap halaman pertamanya, Yang Mulia.
34
264. KETUA: MOH.MAHFUD MD
He em. Oke. 265. POKJA KPU PROVINSI Begitu. 266. KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik. Dan kemudian formulir itu ditarik ya, sebelum pengitungan secara manual? 267. POKJA KPU PROVINSI Ya, benar, Yang Mulia. 268. KETUA: MOH.MAHFUD MD Kecuali ada dua TPS yang tetap menggunakan? 269. POKJA KPU PROVINSI Ya, Yang Mulia. 270. KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik, nanti kita buktikan. Ada lagi? Silakan. 271. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Lanjut. Ujang Supriatna, Ketua PPK Neglasari, Kota Tangerang. Tidak datang? Bisa disusul Majelis? Baru datang. 272. KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan, masuk. 273. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Silakan, Pak Ujang. 274. KETUA: MOH.MAHFUD MD Berdiri saja di situ!
35
275. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Berdiri! 276. KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan. 277. SAKSI DARI TERMOHON: UJANG SUPRIATNA Assalamualaikum wr. wb. 278. KETUA: MOH.MAHFUD MD Walaikumsalam. 279. SAKSI DARI TERMOHON: UJANG SUPRIATNA Terima kasih, Yang Mulia. 280. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Ketua, apakah Saksi ini harus … sudah disumpah Bapak Ketua? 281. KETUA: MOH.MAHFUD MD Saudara sudah disum ... ndak, ndak ini kan PPK. 282. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Oh, sorry. 283. KETUA: MOH.MAHFUD MD Memang tidak ada yang disumpah hari ini. Dari PPK ya Saudara? 284. SAKSI DARI TERMOHON: UJANG SUPRIATNA Saya Ketua PPK Neglasari. 285. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, silakan.
36
286. SAKSI DARI TERMOHON: UJANG SUPRIATNA Baik, terima kasih, Bapak Ketua. Yang Mulia, pada tanggal 23, hari Minggu, setelah kami mengadakan pemilukada. Saya Ketua PPK Neglasari mendapatkan informasi dari Ketua Panwascam Neglasari mengenai adanya dugaan penggunaan C-6 atau model C-6 atau kartu pemilih. Yang dilaporkan oleh Saudara Dadang yang mengaku dirinya sebagai salah satu tim pemantau. Hari itu juga saya langsung konfirmasi kepada PPS Selapajang Jaya karena memang di TPS 05 Desa Selapajang Jaya dan PPS-nya menjawab, “Kami tidak tahu, Ketua. Karena yang dilaporkan memang seorang RT bukan KPPS atau PPS. Jadi seorang masyarakat atau RT bukan penyelenggara”. Baik. Kemudian … satu hari kemudian, Panwascam Neglasari juga memberikan informasi kepada saya bahwa kasus tersebut sedang diproses di Panwaslu Kota Tangerang. Selang berapa hari, yaitu tanggal 3 November tepatnya jam 14.00 kira-kira … jam 16.00 kira-kira itu. Saya diberikan informasi oleh Panwascam Kecamatan Neglasari bahwa kasus tersebut ditutup atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsurunsur … ini … apa … penyalahan pemilu. Karena ternyata orang-orang tersebut yang diduga menggunakan C-6, ternyata terdaftar di DPT. Jadi kasus tersebut ditutup oleh Panwaslu Kota Tangerang. Sekian, Yang Mulia, terima kasih. 287. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, ada lagi? 288. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Cukup untuk … karena memang prosesnya (…) 289. KETUA: MOH.MAHFUD MD Cukup ya? 290. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Di DPT itu terdata dan punya kartu pemilih, gitu. 291. KETUA: MOH.MAHFUD MD Sekarang yang (...)
37
292. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Kemudian (…) 293. KETUA: MOH.MAHFUD MD Apa lagi? Silakan kembali ke tempat, Pak. 294. SAKSI DARI TERMOHON: UJANG SUPRIATNA Terima kasih, Yang Mulia. 295. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Rosyidi KPPS Tegalsari, Kota Serang. Ada Pak Rosyidi? 296. KETUA: MOH.MAHFUD MD Mana Pak Rosyidi? Ini terkait dengan dugaan apa? 297. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Dugaan yang disebut oleh Pemohon sebagai Pak Kusen mencoblos dua kali dan halaman 16 poin 21 dan 23 tentang Pak Mursidin yang katanya diintimidasi untuk tanda tangan. Silakan. 298. KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan. 299. SAKSI DARI TERMOHON: ROSYIDI Terima kasih, Yang Mulia, mungkin saya jawab dengan singkat. Saya jawab, pemilih yang bernama Kusen itu hanya mencoblos satu kali. Pengaduan tersebut telah masuk ke panwas setempat dan tidak dilakukan rekomendasi karena masalahnya sudah selesai. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara Kusen atau Bapak Kusen bahwa yang bersangkutan mencoblos hanya satu kali dan dia telah menunjukkan tanda … tanda telah mencoblos, kelingking … kelingking … kelingking yang dicelupkan pada tinta kepada panwaslu. Pernyataan ini diperkuat oleh … oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 3, gitu. Terima kasih.
38
300. KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik, saya tanya ke Pemohon dulu. Bagaimana Saudara menjadikan kasus Pak Husen ini sebagai kasus di sini tanpa tahu bahwa yang bersangkutan sudah membuat surat pernyataan? Ataukah Saudara punya … apa namanya … bukti lain bahwa itu tidak benar soal kasus Husen itu? Itu sudah dicabut, kenapa dipermasalahkan dan dia sudah mengakui hanya satu kali. Oke? 301. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: PATRA M ZEN Terima kasih, Bapak Ketua. Jadi tentu kami sampaikan di dalam dalil ini Bapak Ketua karena berdasarkan keterangan saksi, Bapak Ketua, yang bersangkutan pada saat memberikan keterangan dia benar-benar menyatakan bahwa memang ada pencoblosan seperti itu, Bapak Ketua. 302. KETUA: MOH.MAHFUD MD Dia yang mengaku melakukan pada saat itu? Oke. Saudara itu Husen itu memberi pernyataan bahwa nyoblosnya satu kali itu berapa hari sesudah hari pemungutan suara? 303. SAKSI DARI TERMOHON: ROSYIDI Jadi kronologisnya begini, Pak Hakim, pada waktu … oh ya, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011, kami dari Ketua KPPS Bapak Kusen dan ketiga saksi dipanggil oleh panwas. Di situ saya memberikan keterangan (…) 304. KETUA: MOH.MAHFUD MD Itu berapa hari sesudah pencoblosan hari Senin itu? 305. SAKSI DARI TERMOHON: ROSYIDI Dua hari setelah pencoblosan. 306. KETUA: MOH.MAHFUD MD Dua hari sesudah pencoblosan, oke. Oke, ada lagi Saudara? 307. ???? Pak (…)
39
308. SAKSI DARI TERMOHON: ROSYIDI Bukan Pak Musidin, Pak, saya (…) 309. KETUA: MOH.MAHFUD MD Yang diteror itu, yang diintimidasi pak siapa, Musidin? 310. SAKSI DARI TERMOHON: ROSYIDI Bukan saya itu Pak. 311. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Oh, maaf menyatakan(…)
salah
ya.
Oh,
mungkin
ada
saksi
lain
yang
312. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, saksi berikutnya siapa? 313. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya, Pak Samanudin KPPS Kampung Lempuyang, Kabupaten Serang. 314. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Assalamualaikum wr. wb. 315. KETUA: MOH.MAHFUD MD Waalaikumsalam. 316. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Saya Samanudin Ketua KPPS Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara. Pada tanggal 22 Oktober sampai selesainya penghitungan suara dan sampai kotak suara diserahkan ke PPK melalui PPS, tidak pernah ada kejadian khusus yang … yang … yang berkaitan dengan pencoblosan sisa surat suara yang dilakukan oleh Saudara Jundi di TPS 5 Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara. 317. KETUA: MOH.MAHFUD MD Cukup?
40
318. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Cukup sekian. 319. KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik, ada yang mau didalami? 320. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya, yang mempermasalahkan ini H. Hapni, H. Hapni itu adalah saksi pasangan (…) 321. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Nomor 2. 322. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Nomor 2. Apakah H. Hapni pada saat hari penghitungan menandatangani Berita Acara Penghitungan Rekapitulasi? 323. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Menandatangani. 324. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Apakah kemudian H. Hapni mempersoalkan dalam C-3 keberatan? 325. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Tidak, Pak. 326. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Tidak? 327. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Ya. 328. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Tidak menyatakan keberatannya?
41
329. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Tidak ada. 330. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Berapa sisa surat suara yang setelah dikurangi DPT yang datang, yang memilih? 331. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN 505, Pak. 332. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Itu diterima 505. Sisa dari mereka yang datang memilih di TPS itu berapa? 333. KETUA: MOH.MAHFUD MD Yang tidak terpakai. 334. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Yang tidak terpakai? 335. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Yang tidak terpakai itu 205. 336. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN 205? 337. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Ya. 338. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Apakah 205 itu dihitung pada saat itu dan di … bukan sebagai sisa surat suara yang dicatat di dalam form dia? 339. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Dihitung, Pak.
42
340. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Dihitung? H. Hapni melihat bahwa sisa suaranya 205? 341. SAKSI DARI TERMOHON: SAMANUDIN Melihat semua saksi. 342. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Semua saksi melihat? Terima kasih. 343. KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik, berikutnya. 344. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN H. Ahmad Lutfi Ketua KPU Kabupaten Serang. Menerangkan tentang proses rekap di mana Pak Johar selaku Saksi Pasangan Nomor Urut 2, hadir dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Serang. Silakan, Pak Lutfi. 345. SAKSI DARI TERMOHON: A LUTFI Terimakasih, Yang Mulia. Kami atau saya Ketua KPU Kabupaten Serang, menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi, kami menyampaikan tata cara atau bahwa yang menerangkan para saksi yang apabila ada keberatan, disampaikan setelah pelaksanaan pembacaan rekap di masing-masing kecamatan atau PPS sekabupaten selesai, baru disampaikan keberatan. Kemudian, pada tanggal 27, tepatnya hari Kamis, Oktober, kami melaksanakan rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Serang. Bertempat di indoor Kabupaten Serang. Kemudian, dihadiri oleh semua Panwas Kabupaten Serang. Kemudian, Saksi Nomor 1 atas nama S atau S. M. Hartono. Saksi Nomor 2, M. Jauhari. Dan Saksi Nomor 3 adalah Hendrayani. Pada akhir sebelum pelaksanaan penandatanganan, kami menyampaikan apakah ada saksi yang merasa keberatan dengan perolehan saksi … perolehan suara pas saat rekap. Semua saksi, baik Nomor 1 maupun Nomor 2, dan Nomor 3, mengatakan tidak ada yang keberatan yang berkaitan dengan rekapitulasi atau perolehan suara rekapitulasi. Nomor 2 pada saat itu keberatannya adalah penyampaian hal-hal sebelum rekap. Umpamanya, pada masa kampanye keberatan banyak pelanggaran, sehingga pada saat itu pun Panwas Pemilu Kabupaten
43
Serang mengatakan, “Itu ranah kami. Yang penting, Saudara ada enggak keberatan enggak pada saat rekap ini dengan perolehan suaranya?” Ternyata Nomor 2 mengatakan, “Tidak keberatan.” Itu kami bisa buktikan melalui video yang kami rekam. Terima kasih, Yang Mulia. 346. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Sedikit … video itu merekam 100% pelaksanaan rekap atau sebagian? 347. SAKSI DARI TERMOHON: A LUTFI Saksi itu kami rekam … Saksi Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3. 348. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya, ini ada videonya yang sudah digandakan, nanti akan kami serahkan beserta alat bukti lainnya. Baik. Lanjut kepada Makmun, KPPS 3 Desa Bojong Cau … Bojongcae, Cibadak, Lebak. 349. KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan, Saudara Makmun. 350. SAKSI DARI TERMOHON: MAKMUN Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Pak Hakim Yang Mulia, saya atas nama Anggota KPPS 3 di Bojongcae, Lebak, izinkan saya untuk menceritakan kronologis yaitu kejanggalan-kejanggalan yang ada di TPS kami. Bertepatan pada tanggal 22 Oktober, pukul 12.00 … kurang lebih pukul 12.00, ada dua orang pemilih yang diduga oleh tim … oleh Tim Kampanye Nomor 2, dianggap … diduga di bawah umur. Nah kemudian, dalam proses pemungutan suara sampai ke akhir pemungutan suara, kami … keadaan lancar-lancar saja, Pak. Dan satu hari kemudian, pada tanggal 23 karena Pak Rubama mendokumentasikan hal tersebut, maka kami bertemu untuk mengambil penjelasan dari kedua orang tersebut, dipanggil penjelasannya. Dan kemudian orang tersebut sampai membuat surat pernyataan yang dibawa sekarang ini. Sekian, Yang Mulia. 351. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke. Cukup, ya?
44
352. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Yang Mulia, ada beberapa pendalaman kepada saksi yang bersangkutan (…) 353. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ini namanya Mahmud apa Makmun? 354. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Mak … Makmun. 355. KETUA: MOH.MAHFUD MD Makmun apa Mahmud? 356. SAKSI DARI TERMOHON: MAKMUN Nama, Makmun. 357. KETUA: MOH.MAHFUD MD Nomor 13 ya di sini? 358. SAKSI DARI TERMOHON: MAKMUN Ya. Makmun, Makmun. 359. KETUA: MOH.MAHFUD MD Makmun. 360. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Betul. 361. KETUA: MOH.MAHFUD MD Nomor 13, ya? 362. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya.
45
363. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, berikutnya. 364. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Pendalaman sedikit, Majelis. Ada yang tidak jelas dari keterangan Saudara Makmun selaku KPPS. Di situ di dalam permohonan disebutkan bahwa yang bersangkutan membawa C-6 dan kemudian mencoblos, kemudian mendapat uang Rp5.000,00 dan seterusnya. Bisa Saksi jelaskan? 365. SAKSI DARI TERMOHON: MAKMUN Bisa. 366. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya, silakan. 367. SAKSI DARI TERMOHON: MAKMUN Pertama yang saya tanyakan kepada kedua orang tersebut yang memilih, “Saya katanya disuruh, kak.” Bilangnya. “Disuruh siapa?” “Disuruh Saudara Kasun untuk memakai hak pilih yang orangnya tidak ada.” Katanya. “Yang C-6 itu.” Kemudian, “Kok kamu mau saja?” Gitu. “Ya, katanya diiming-iming uang Rp5.000,00 untuk beli bakso.” Katanya” “Oh, begitu ceritanya?” Terus kemudian, orang tersebut melaksanakan pencoblosan, Pak. Begitu, Pak. 368. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Setelah coblos itu, kemudian orang itu apakah ada yang menangkap dan mendokumentasikan? Tolong yang lengkap! Anda saksi di TPS itu dan Anda bertemu dengan kedua orang itu, kami minta jelaskan selengkap-lengkapnya. Setelah mencoblos, Anda tidak ... tidak … tidak curiga bahwa orang itu di bawah umur, sebagai salah satu Anggota PPS? 369. SAKSI DARI TERMOHON: MAKMUN Tidak, Pak. Karena dilihat dari postur tubuh di … kayak di atas 17 tahun. Gitu, Pak. Tapi karena diproses oleh Pak Rubama, ditanya orang itu, “Umurnya kamu berapa?” “15 ... yang 16.” Katanya, gitu.
46
370. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Oh, gitu. Terus? Yang bersangkutan yang kedua orang itu kan di... diberi C-6 dan dia mencoblos, gitu. 371. SAKSI DARI TERMOHON: MAKMUN Ya. 372. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ada pesan khusus dari Pak Kasun (orang yang menyuruh)? 373. SAKSI DARI TERMOHON: MAKMUN Pesan, katanya, “Kamu nanti coblos yang Nomor 2.” 374. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Terus? 375. SAKSI DARI TERMOHON: MAKMUN
Gitu, Pak. Jawabannya si orang tersebut, “Ya.” Katanya. 376. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Apakah kemudian orang itu Saudara tanyakan nyoblos nomor berapa? 377. SAKSI DARI TERMOHON: MAKMUN Tidak, Pak. 378. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Tidak. 379. SAKSI DARI TERMOHON: MAKMUN Cuma dia (…)
47
380. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 114: ARDI MBALEMBOUT Yang Mulia, mohon … ini enggak punya … mempunyai nilai pembuktian karena Saksi ini berandai-andai dengan masalah menyangkut umur dan tempat (suara tidak terdengar jelas). 381. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Berkaitan dengan penguatan pernyataan dari Saksi, kami sudah mendapatkan surat pernyataan dari Saudara Sukendar dan Awalludin. Datanya cukup lengkah, dengan diketahui dan didampingi oleh orang tuanya, gitu. Dan nanti akan kami serahkan kepada Majelis. 382. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya, Nanti diserahkan. Berikutnya! Berikutnya! Saksi berikutnya. 383. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Berikutnya. 384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Yang Mulia, Yang Mulia (…) 385. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya. 386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Mohon, Yang Mulia, tentunya, Yang Mulia. Sepanjang kemarin, kami tidak pernah interupsi Saksi-Saksi mereka. 387. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya. 388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Kita mohon pada persidangan ini juga, tata tertib persidangan dan santun dalam bersidang itu juga diterapkan oleh Pemohon ini, Yang Mulia. Ini karakter, karakter Pemohon seperti itu. Terima kasih, Yang Mulia.
48
389. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya. Silakan diperhatikan. 390. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Kami lanjutkan, Yang Mulia Majelis. Terdapat kesalahan nama Hanafi diganti Hawasi, seperti yang kami informasikan. Silakan, Saudara Hawasi, menerangkan beberapa kejadian tentang DPT yang dipermasalahkan sebagai kinerja buruk dari penyelenggara. 391. KETUA: MOH.MAHFUD MD Hawasi, Ketua PPS Unyur, ya? 392. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Ya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, di sini Indah Sulistiani yang beralamat di Komplek Bumi Agung Permai 1 Blok U 6 Nomor 6, RT 3, RW 18, menyatakan tidak mendapat hak pilih. Padahal dia sendiri beserta anggota keluarganya itu tercatat di DPT di TPS 50 Kelurahan Unyur, yaitu di nomor urut 135 untuknya. 393. KETUA: MOH.MAHFUD MD Dan memilih? 394. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Ya, untuk memilihnya kami tidak mengetahui memilih atau tidak. Yang … yang jelas mere … dia terdaftar di DPT, Pak. 395. KETUA: MOH.MAHFUD MD Terdaftar. Tapi, kalau … kalau tidak dapat surat panggilan
gimana?
396. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Syarat untuk mendapat … me … melakukan hak pilih itu bukan hanya panggilan saja, Pak. 397. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oh.
49
398. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Jadi, terdaftar di DPT juga berhak untuk melakukan pemilihan. 399. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya. 400. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Yang kedua, Erni Sulastri. Erni Sulastri yang beralamat di Blok U 1 Nomor 3, RT 4, RW 18 juga terdaftar di DPT di TPS 48 dengan nomor urut 268. 401. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN 268, oke. 402. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Selanjutnya, Miftah juga terdaftar di DPT di TPS 50 dengan nomor urut 75. Terima kasih. 403. KETUA: MOH.MAHFUD MD Tapi, Saudara tidak tahu ya apakah orang-orang ini mencoblos atau tidak? Hanya se … hanya se (...) 404. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Saya … kalau saya kan di PPS, Pak, di kelurahan. Jadi, kalau itu kan di ... di bawah, ya memilih atau tidak kan juga tidak tahu, Pak. 405. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Di KPPS ya itu, ya? 406. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Ya, di ... di … di … di … apakah dia memang memilih atau tidak karena PPS tidak melihat apakah diteliti satu-satunya, Pak. 407. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya.
50
408. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Mungkin sebagai kelengkapan kami akan cek khusus DPT-nya sama C6-nya, Majelis. 409. KETUA: MOH.MAHFUD MD Maksud saya itu, kalau Saudara jadi saksi ke sini atau memberi penjelasan, mestinya mengecek juga, gitu, meskipun (…) 410. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Ya. 411. KETUA: MOH.MAHFUD MD Saudara ada di atas, gitu ya. 412. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya. 413. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke. Berikutnya? 414. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Baik, kami akan melengkapi itu. Dan … dari … untuk Indah Sulistiani diberi enam panggilan, C-6. 415. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya. 416. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Dikembalikan tiga. Gitu, ya? Baik. Nomor 15 ini sebetulnya alternatif, apakah disampaikan oleh Ahmad Hazizi atau Muhayar atau Walidi? Dan yang hadir adalah Walidi. Jadi Ahmad Hazizi dan Muhayar bisa dicoret, Yang Mulia Majelis. 417. KETUA: MOH.MAHFUD MD Walidi, ya?
51
418. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Menerangkan … ya, Walidi. 419. KETUA: MOH.MAHFUD MD Sebentar. Saya tanya dulu tadi ke Pak Hawasi. Itu kenapa dikasih enam panggilan, kok tiga dikkembalikan? 420. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Menurut petugas yang membagi C-6, itu yang tiga itu sudah tidak di tempat lagi. 421. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oh. 422. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Jadi dari Indah Sulistiani ini anggota keluarganya ada enam, jadi yang tiga dikembalikan, ya. 423. KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik. 424. SAKSI DARI TERMOHON: HAWASI Terima kasih. 425. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Saudara Walidi. 426. KETUA: MOH.MAHFUD MD Walidi. 427. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Bisa menyampaikan tentang kejadian di Pasar Kemis Cilongok yang Efendi Setiawan. Mana Walidi?
52
428. SAKSI DARI TERMOHON: WALIDI Assalamualaikum wr. wb. 429. KETUA: MOH.MAHFUD MD Saudara dari PPK, ya? 430. SAKSI DARI TERMOHON: WALIDI Dari KPPS. 431. KETUA: MOH.MAHFUD MD KPPS? 432. SAKSI DARI TERMOHON: WALIDI KPPS, Pak. 433. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, silakan. 434. SAKSI DARI TERMOHON: WALIDI Anggota KPPS. Yang Mulia Ketua Haklim, saya akan menjelaskan kronologis pencoblosan di TPS 24, Kampung Celongok, RT 03, RW 03. Waktu itu jam 07.00, jam 06.30 sudah kita siap, namun kita menunggu saksi-saksi belum hadir, makanya kita enggak berani membuka surat suara dari kotak. Setelah jam 07.00, semua saksi-saksi sudah hadir, sudah kita pertanyakan boleh dibuka, kita buka bersama, oke dibuka. Setelah dibuka, kita hitung bersama surat … surat suara itu kita hitung. Nah, setelah kita hitung semua, kita baru mulai … mulai pencoblosan, Ketua Hakim. Menyangkut di situ penuduhan kepada diri saya bahwa saya membawa surat suara itu yang saya bawa pulang katanya, padahal saya di situ setiap … apa… di situ enggak ada pergi ke mana-mana. Waktu itu berjalan dengan seperti biasa. Nah, kebetulan jam 10.00 antara jam 10.00 sampai jam 11.00 itu ada hujan. Jadi kami sebagai anggota KPPS bertanggung jawab untuk mengamankan surat suara yang di atas meja itu. Karena ada sawer, kalau sawer … apa .. tempias air ke meja begitu, Ketua. Takut kehujanan kena air, makanya saya taruh di atas … eh, di bawah mej … di bawah laci … di meja laci itu semua memang kita taruh. Karena meja tersebut kami pinjam dari sekolahan yang bawahnya ada laci lebar itu. Bersama-sama sama Ketua KPPS dengan izin dari Ketua
53
KPPS, saya taruh di bawahnya, di kolong. Setelah taruh di bawah kolong itu, dengan ada hujan itu, sambil ada hujan kita ada satu, dua yang masih datang pakai payung juga. Ya makanya kita ambil dari bawah, terus kita kasih. Mungkin ada seseorang atau itu melihat di atas meja kok kosong? Makanya di bawah pulang kali ya? Pulangnya ke mana saya? Gitu, Ketua… Ketua Hakim. Dan setelah itu, hujan reda kita naikan ke atas lagi bersama-sama, bersama ketua. Ya kita mohon izin Ketua KPPS, kita naikkan, ya kita hitung bersama. Nah, setelah penghitungan itu, kira-kira jam 12.00 lewat, … eh, bukan perhitungan ya … di atas itu, 12.00 lewat belum penghitungan, saya makan. Dari meja itu ada nasi bungkus, saya ambil, saya makan di sampingnya begitu. Memang saya pergi dari situ, saya ambil, saya makan nasi bungkus. Bawa bungkusan nasi bungkus buat makan siang. Saya makan siang sudah selesai, kita penghitungan pun kita menunggu semua saksi. Saksi semua ada, setelah semua saksi semua ada, kita hitung bersama-sama. Kebetulan saya sendiri yang … yang mengambil dari kotak hitung itu berapa yang ini gitu … itu saya mengambil begitu. Setelah dihitung dengan selesai semua, di modelmodel saya yang … apa itu … yang keberatan itu, kita ajukan ke saksi, juga saksi tidak keberatan, clear semua. Semua kita masukkan ke dalam kotak, setelah kita masukkan ke dalam kotak, ini semua tidak ada … tidak ada kejanggalan, tidak ada masalah apa pun. Semua tanda tangan dengan ketua-ketua KPPS ditulis nihil karena tidak ada keberatan. Ya sudah, kita setorkan ke PPS kelurahan. Tidak ada apa-apa sebetulnya. Makanya setelah itu, kok saya tiba-tiba dipanggil ada seperti ini, jadi kaget saya, Ketua Hakim. 435. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, ya. 436. SAKSI DARI TERMOHON: WALIDI Terima kasih. 437. KETUA: MOH.MAHFUD MD Cukup, sudah jelas. 438. SAKSI DARI TERMOHON: WALIDI Assalamualaikum wr. wb.
54
439. KETUA: MOH.MAHFUD MD Waalaikumussalam. Ada lagi? 440. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya, yang spesifik yang … Ketua Majelis Panel interest terhadap Permohonan Nomor 116 akan disampaikan secara runut oleh mulai dari H. Ade Awaludin, Pokja Verifikasi Pencalonan Kabupaten Tangerang. Kemudian H. Syarifudin Subur, Anggota PPK, Kecamatan Legok, bagian Verifikasi. Bai Subiat, Ketua PPK Curug. Abdul Rohman, Anggota PPK Kecamatan Legok (…) 441. KETUA: MOH.MAHFUD MD Jangan terlalu banyaklah! Itu diwakili oleh Ketua Pokjanya saja kan sudah bisa. 442. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Baik, nanti (…) 443. KETUA: MOH.MAHFUD MD Nanti kan ada dokumen. 444. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ada berapa hal spesifik misalnya kenapa kami hadirkan Magnur Saroji. Pada saat Magnur Saroji ini memverifikasi data, nama dirinya ada di dalam berkas dukungan. Dan Magnur Saroji sebagai anggota PPS, satu dilarang mendukung. Yang kedua memang tidak pernah memberikan dukungan. Itu salah satu bentuk kecacatan. Yang kedua, catatan yang spesifik, ada setebal ini dukungan isinya 28 orang dikopi sebanyak 45 kali, sehingga tebal. Itu antara lain yang kami temukan. Silakan kepada H. Ade Awaludin untuk menyampaikan. 445. KETUA: MOH.MAHFUD MD Enggak, intinya Saudara mau mengatakan bahwa sebenarnya memang tidak memenuhi syarat dukungan minimal? 446. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Kami menerima seluruh penjelasan Yang Mulia Majelis untuk secara materiil dan substansif kami buktikan, itu intinya. Terima kasih.
55
447. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, silakan. 448. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Silakan H. Ade Awaludin. 449. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Terima kasih. 450. KETUA: MOH.MAHFUD MD Saudara Pokja ya? SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Pokja, Pak. 451. KETUA: MOH.MAHFUD MD Berdiri di sana saja, Pak, biar dilihat tuh. Biar dikeroyok tuh dari Selatan, Pak. 452. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Pertama ingin saya sampaikan bahwa kewenangan lolos tidak lolosnya calon perseorangan, ini adalah kewenangan KPU Provinsi karena KPU Provinsi adalah penyelenggara dalam pemilukada gubernur. Kami KPU Kabupaten/Kota hanya melaksanakan verifikasi yang diamanatkan oleh KPU Provinsi. Perlu kami informasikan juga bahwa calon perseorangan ini sampai muncul Berita Acara penetapan itu, itu melalui proses dua kali tahapan, tahap pertama dan tahap perbaikan. Nah, tahap pertama itu adalah tanggal 12 Juli. Jumlah KTP yang kita terima 144.550, yang memenuhi syarat hanya 47.459, dan tidak memenuhi syarat 137.091. Artinya, hanya 26% saja yang memenuhi syarat. Kemudian karena aturan (...) 453. KETUA: MOH.MAHFUD MD Tidak memenuhi syarat itu karena apa? Kalau sama-sama KTP tidak distempel, atau sudah KTP mati, atau apa maksudnya?
56
454. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Saya tahap pertama itu kebanyakan tidak ... apa ... nama tidak ada dengan KTP, gitu, jadi kategori sama. Saya runut lagi, Pak Majelis Hakim, artinya tahap pertama hanya 26% yang memenuhi syarat. 455. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke. 456. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Lalu kemudian ada aturan bahwa untuk memenuhi seleksi selanjutnya harus menyampaikan dua kali perbaikan, dua kali ... apa namanya ... dua kali jumlah syarat dukungan minimal itu. 457. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke. 458. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Nah, lalu kemudian kami mendapat lagi verifikasi dari PPS, kemudian ke PPK, dan kita Plenokan tanggal 5 ... 5 Agustus 2011 dengan total KTP 185.823. sehingga memenuhi syarat ... yang memenuhi syarat 177.094, yang tidak memenuhi syarat 8.729. Nah, kemudian Panwaslu Kabupaten Tangerang sejak dikeluarkan Berita Acara itu melakukan verifikasi dan juga mendapat laporan-laporan dari panwascamnya. Dan kemudian Panwaslu Kabupaten melakukan klarifikasi dengan memanggil PPK PP ke 17 PPK Kabupaten Tangerang dan diadakan klarifikasi. Hasil klarifikasinya disampaikan kepada KPU Kabupaten Tangerang, tertanggal 18 Agustus 2011. Nah, hasil klarifikasi ini kita undang PPK tanggal 22, tanggal 22 Agustus bahwa ingin mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh PPK kepada Panwaslu Kabupaten Tangerang. Dari hasil klarifikasi itu, kami mendapat beberapa bukti bahwa kami ingin menanyakan bahwa apakah betul yang saudara-saudara sampaikan ke panwas adalah ini datanya? Teman-teman PPK menyatakan, “Betul.” Lalu dalam undangan itu pun kami meminta untuk membawa berkas-berkas dokumen yang dilaksanakan oleh PPS. Nah, setelah di cross-check di tanggal 22 itu, pukul 11.00, kami menemukan banyak kecacatan administrasi. Pertama bahwa berkas dukungan yang disampaikan rata-rata perbaikan itu adalah sama dengan berkas yang disampaikan tahap pertama, yaitu tanggal 9 Juni. Artinya, semestinya kalau memang itu tahap perbaikan, berkas dokumen itu bukan tanggal 9 Juni, tapi setelah tanggal ... bulan Juli itu, 12 Juli, gitu.
57
Artinya kalau pun memang itu punya stok, kenapa tidak disampaikan dari awal, sehingga tidak ada perbaikan tahap kedua. Tapi bukti materiilnya kami menemukan banyak kecacatan yaitu tadi, yaitu berkasberkas dukungan itu banyak tanggal 09. Nah, lalu yang dilakukan verifikasi oleh PPS waktu tahap pertama. Nah karena itu kami Plenokan lagi pada tanggal 22 … tanggal 22 Agustus 2011, disampaikan kepada KPU Provinsi dengan jumlah KTP sebanyak 176.432, yang memenuhi syarat 90.909, yang tidak memenuhi syarat 85.523, selisih 86.185. Nah, selisih ini kami sudah menemukan bahwa ada kategori yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Pasal 28 ayat (3) itu, yaitu pertama, 17 kecamatan itu rata-rata kategori A. Kategori A itu kita artikan bahwa berkas dukungan sudah kedaluwarsa, artinya sudah dilaksanakan pada tahap pertama itu. Yang kedua, banyak pendukung yang menarik dukungan. Seperti tadi disampaikan ada anggota PPS yang ikut dicantumkan namanya dan itu se-Kecamatan Cisoka, namanya masuk semua. Yang ketiga, ada setebal itu berkas dukungan, cuma hanya 24. Artinya, ini sepertinya ingin membuat … apa… duplikasi-duplikasi seolah banyak, padahal cuma 24 orang, gitu. Lalu, menurut aturan bahwa setiap lembar dukungan kolektif harus ditandatangani oleh pasangan calon dan bermaterai. Kami menemukan banyak, ribuan dukungan tidak ada materai dan tidak ada tandatangan calon gubernur dan wakil gubernurnya. Saya kira itu, Ketua Majelis Hakim yang saya mau sampaikan. Terima kasih. 459. KETUA: MOH.MAHFUD MD Pertanyaan saya, kenapa Saudara … kalau sudah ada begitu kan mestinya sejak penelitian awal sudah diketahui. Mengapa sampai keluar Berita Acara Nomor 22 dan Saudara mengeluarkan undangan? Apa KPU mengeluarkan undangan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat? 460. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Ya. Untuk mengetahui berkas itu, itu kan hasil proses verifikasi, ya, jadi teman-teman mengetahui itu hanya menghitung karena timing waktu yang mepet, jadi, berkas verifikasi itu disampaikan oleh tim kepada PPS itu minus 3 hari, gitu. Jadi sangat ... waktu yang mepet itu sangat sulit untuk melihat verifikasi secara administrasi, secara objektif. 461. KETUA: MOH.MAHFUD MD Waktu itu, minus 3 hari itu, Saudara sudah mengeluarkan Berita Acara Nomor 22 apa belum?
58
462. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Belum, Pak, itu di PPS itu. 463. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Majelis, mungkin pertanyaan Majelis arahnya ke provinsi, jadi ini verifikasi (...) 464. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ini dari mana? Pokja kan? Pokja KPU kan? 465. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya, tapi di tingkat kabupaten. Jadi, orang yang membidangi … karena yang dipersoalkan adalah yang di Kabupaten Tangerang, gitu. 466. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya, oke. Saya kira tadi ini dari provinsi. 467. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya, kami mohon maaf, Yang Mulia Majelis. 468. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke. Apa lagi? Cukup ya? 469. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Cukup. 470. KETUA: MOH.MAHFUD MD Cukup, apalagi? 471. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ada 1 tambahan. Kemarin ada pernyataan tegas dari Pemohon bahwa sangat sulit mendapatkan Berita Acara di tingkat PPK oleh tim, baik Prinsipal, Tim. Apakah Saksi tahu bahwa PPK yang diminta oleh tim itu memberikan tanda terima untuk verifikasi?
59
472. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Sejak awal kami sangat susah berkoordinasi dengan … terutama teman-teman di PPS. Semestinya berkas dukungan diserahkan itu oleh tim ke PPS, lalu tanda terimanya sudah selesai. Jadi, jangankan menyerahkan Berita Acara, mengembalikan tanda terimanya saja ini sulit. Tetapi tuduhan itu tidak semuanya benar karena ada beberapa PPK yang sempat memberikan kepada tim pasangan calon, Berita-Berita Acara itu. PPK-nya kami hadirkan sekarang. 473. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN PPK mana? Apakah PPK (…) 474. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN PPK Legok. 475. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Legok. PPK Legok. 476. KETUA: MOH.MAHFUD MD Saudara berikan Berita Acara ya? 477. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDIN SUBUR Betul, Pak, saya berikan Berita Acara tersebut kepada Tim dari Pak Dwi Jatmiko. 478. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke. Namanya siapa tadi? Saudara namanya siapa? 479. SAKSI DARI TERMOHON: SYARIFUDIN SUBUR H. Syarifuddin Subur. 480. KETUA: MOH.MAHFUD MD Tolong dicatat, ya, Syarifuddin Subur, Ketua PPK Legok (...)
60
481. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Memberikan tanda terima kepada Ketua Tim Sukses yaitu Imam Sukarsa, yang kemarin menjadi saksi. 482. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, nanti dokumennya diserahkan. 483. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Ya, baik. 484. KETUA: MOH.MAHFUD MD Apa lagi? 485. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Kami dirasa cukup. 486. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Cukup. 487. KETUA: MOH.MAHFUD MD Cukup? 488. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Untuk verifikasi, cukup. 489. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Mohon izin, Majelis, dari Pemohon. 490. KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan. 491. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Mohon izin untuk bertanya kepada Saksi dari Termohon. Terima kasih, Saudara Saksi, selamat siang. Saudara Saksi tadi menyampaikan bahwa untuk tingkat Kabupaten Tangerang telah terjadi 2 kali proses.
61
Pertama, tahap 1 terhadap dukungan itu tanggal 12 Juli 2011, itu diplenokan dan hasilnya ada penambahan dukungan. Tahap 2, tanggal 5 Agustus itu diplenokan juga dengan Berita Acara. Pertanyaan saya, untuk yang ketiga ini dengan surat dari rekomendasi panwaslu, apakah sesudah tanggal 5 Agustus, ada lagi dari Pemohon yang masukkan dukungan? 492. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Ini tidak ada. Tidak ada Pleno yang ketiga, verifikasi tahapan ketiga. 493. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Oh, ada? 494. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Memang tidak ada verifikasi tahap ketiga. 495. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Enggak ada pleno ketiga? 496. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Tidak ada verifikasi tahap ketiga. 497. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Oh, tidak ada verifikasi tahap ketiga. Artinya yang Saudara Saksi tadi katakan terhadap keterangan-keterangan yang salah itu, itu sudah diverifikasi untuk tanggal 5 Agustus kan? 498. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Ini … mohon maaf, Majelis Hakim, tahap pertama itu adalah verifikasi tahap awal. Jadi, kalau ketentuan menurut di tingkat provinsi bahwa pasangan calon itu kurang memenuhi syarat, maka dikenakan sanksi dia harus menyampaikan lagi 2 kali lipat syarat minimal. 499. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Betul.
62
500. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Nah, 2 kali syarat minimal inilah yang kita lakukan verifikasi ke bawah, itu yang disebut tahap kedua. 501. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Oh, ya. 502. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Nah, tahap kedua ini hasil pengawasan panwas tetap tercatat beberapa cacat administrasilah, kira-kira begitu. Nah, hasil panwas inilah yang kita klarifikasi lagi ke PPK. Jadi, kami tidak melakukan verifikasi lagi, hanya melakukan verifikasi (…) 503. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Bukan, bukan itu pertanyaannya, Saudara Saksi. Untuk tahap kedua, terhadap dukungan tambahan, Anda telah melakukan verifikasi, Anda telah tuangkan dalam Berita Acara Pleno verifikasi atau belum? 504. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Sudah. 505. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Sudah. Itu yang tadi Anda katakan tanggal 5 Agustus? 506. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Betul. 507. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Dan hasilnya? 508. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Disampaikan ke provinsi. 509. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Oh, sudah disampaikan ke provinsi?
63
510. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Itulah yang menjadi syarat kenapa (…) 511. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Anda sampaikan kepada pasangan calon juga? 512. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Itulah. Kami sudah menyampaikan semua, pasangan calonnya enggak pernah mengambil itu. 513. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Baik. Dari hasil yang 5 Agustus itu, itu kan hasil kerjaan dari tim, dari PPS, PPK, sampai ke kabupaten dan ini ditindaklanjutkan ke provinsi yang bukan domain Anda karena Berita Acara 22 itu adalah provinsi. 514. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Ya. 515. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Tapi pertanyaan saya, setelah tanggal 5 Agustus itu kan Anda Ketua Pokja, melakukan verifikasi, hasilnya seperti apa dari kualitas kerja Anda itu terhadap itu, terhadap pasangan calon ini? 516. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Tanggal 5 Agustus itu di tingkat kabupaten kita sudah sampaikan bahwa syarat … sudah memenuhi syarat, sudah lolos (…) 517. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Sudah memenuhi syarat? 518. KUASA HUKUM TERMOHON: ADE AWALUDIN Bukan. Sudah lolos sebanyak 177. Inilah (…) 519. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Sudah lolos sebanyak 100 (…)
64
520. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Jadi begini, Pak. rekomendasi dari panwas.
Kami
ini
melaksanakan,
pertama
hasil
521. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Ya. 522. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Begitu. 523. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Pertanyaan saya, Mas, bukan yang ter … dari yang Anda bilang tahap kedua yang 5 Agustus, hasilnya apa hasil kerja verifikasi itu di Berita Acara? 524. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Berita Acara … Berita Acaranya yaitu jumlah KTP-nya 185 ya … 185.823. Yang memenuhi syarat, 177.094. Yang tidak memenuhi syarat, 8.729. Apakah jumlah ini lolos atau tidak, itu kewenangan provinsi, gitu lho. 525. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Oke. Kewenangannya di provinsi. 526. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Ya. 527. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Pertanyaan saya, Anda pernah menyampaikan masalah ini ke pers, ke media massa mengenai hasil dari 5 Agustus ini? 528. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Saya sempat dipancing sama wartawan. 529. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Pernah Anda sampaikan statement ini?
65
530. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN
Statement … saya masih ingat begini, Pak. Jadi karena kecurigaan
wartawan, kok lolos … “Ini kelihatannya Pak Jatimko lolos ya?” Ya barangkali … saya bilang, “Di bawah mungkin kualitasnya lebih baik, barangkali lho, Pak, saya kan belum lihat fisiknya.” 531. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Oke. 532. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Begitu. Jadi tadi saya tidak menyatakan bahwa oh ya, masa saya sebagai ini … saya menceritakan bahwa barangkali sekarang lebih baik, kan saya bilang begitu. 533. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Baik. Artinya Anda ada menyampaikan statement dan kebetulan kita sudah mengajukannya sebagai bukti (…) 534. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Ya. 535. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Mengenai lolosnya pasangan ini tadi, mengikuti verifikasi tanggal 5 Agustus. Pertanyaan kami, tadi ada Berita-Berita Acara, pernah enggak pasangan calon ini meminta Berita Acara kepada KPU Kabupaten Tangerang? 536. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Ada daftarnya (…) 537. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Secara tertulis? 538. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Minta sudah pernah, tapi tidak pernah diambil, Pak.
66
539.
KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Oh, harus diambil ya?
540. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Ya karena (…) 541. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Harus diambil atau di … diserahkan? 542. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Karena susahnya itu mencari … mencari timnya menyerahkannya ke mana, susah. 543. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Kan semua harus diambil. 544. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Ya. 545. PEMOHON NOMOR 116: DWI JATMIKO Yang Mulia (...) 546. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke. Cukup, ya? 547. PEMOHON NOMOR 116: DWI JATMIKO Izin, Yang Mulia, dari (…) 548. KETUA: MOH.MAHFUD MD Saya kira tinggal kebenaran materiilnya, nanti (…) 549. PEMOHON NOMOR 116: DWI JATMIKO Izin, Yang Mulia, sebentar. Bisa bicara, Pak Ketua?
67
550. KETUA: MOH.MAHFUD MD Siapa? 551. PEMOHON NOMOR 116: DWI JATMIKO Dari Prinsipal, Pak. 552. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oh, ja … ndak bisa, ndak bisa, anu saja. 553. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Mohon izin, Yang Mulia. 554. PEMOHON NOMOR 116: DWI JATMIKO Boleh (…) 555. KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan, silakan pengacaranya saja. 556. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Terima kasih. Tadi Saksi Pokja menerangkan bahwa tugas dan kewenangannya sebagai pokja tidak domain, dalam hal ini adalah pemilihan gubernur karena ini adalah domain provinsi. Selanjutnya, tadi yang ingin kami tanyakan, apa yang menjadi tugas dan kewenangan pokja dalam hal pemilihan Gubernur Provinsi Banten, lebih khusus terhadap tata cara penelitian bakal calon pasangan calon … pasala … pasangan? Apa yang menjadi tugas dan kewenangan pokja? 557. KETUA: MOH.MAHFUD MD Silakan dijawab. 558. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Saya sederhanakan, Pak. Jadi, saya sampaikan awal … dari awal itu bahwa kewenangan menetapkan lolos tidak lolosnya pasangan calon dalam Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur adalah di KPU Provinsi.
68
Kami hanya me … menyatakan bahwa yang memenuhi syarat tidak memenuhi syarat berdasarkan jumlah KTP yang kami terima. Jadi, kewenangan menetapkan pasangan calon itu ada di KPU Provinsi, gitu. Kami hanya punya kewenangan verifikasi, Pak, dalam konteks Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur. Terima kasih. 559. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Baik. Yang selanjutnya, KPU Tangerang melakukan verifikasi kedua itu tanggal berapa? 560. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Tanggal 5, itu Pleno kita. 561. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Tanggal 5? 562. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Tahapannya tanggal 29 (…) 563. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Tanggal 5 bulan? 564. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Agustus. 565. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Kemudian, itu kapan diberitahukan kepada KPU Provinsi? 566. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Tanggal 5-nya sudah saya sampaikan.
69
567. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Baik, terima kasih. Kami bacakan, Yang Mulia, bahwa surat KPU Provinsi itu adalah tanggal 22 Agustus ya, tanggal 22 Agustus ditujukan kepada KPU Provinsi tentang (…) 568. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Itu (…) 569. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Adanya perubahan dukungan. Sementara KPU Provinsi telah melakukan verifikasi pada tanggal 5 Agustus. 570. KETUA: MOH.MAHFUD MD 5 Agustus? 571. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Eh, tanggal 6 Agustus. 572. KETUA: MOH.MAHFUD MD 5 Agustus itu kabupaten? 573. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Ya kabupaten, Pak . 574. KETUA: MOH.MAHFUD MD Terus yang provinsi tanggal berapa? 575. SAKSI DARI TERMOHON: ADE AWALUDIN Saya kira bisa dibantu sama KPU Provinsi kalau soal jawaban itu. 576. KPU PROVINSI: Ya, Yang Mulia, saya menambahkan dari KPU Provinsi. Bahwa tanggal 13 Juli itu adalah rapat Pleno di tingkat KPU Provinsi Banten,
70
dimana pasangan Dwi Jatmiko itu yang memenuhi syaratnya itu di Kabupaten Tangerang itu 47.459 dukungan. 577. KETUA: MOH.MAHFUD MD Terus? 578. KPU PROVINSI: Kemudian tanggal 6 Agustus 2011 yang di Kabupaten Tangerang itu dari 185.823 dukungan yang memenuhi syarat 177.094 dukungan. Kemudian rapat Pleno tanggal 23 Agustus di tingkat KPU Provinsi yang untuk Kabupaten Tangerang itu yang memenuhi syarat 90.909, di Tingkat KPU Provinsi, Rapat Pleno tanggal 23 Agustus itu untuk Pasangan Dwi Jatmiko yang syarat minimal dukungan itu harusnya 410.313, ternyata setelah mendapatkan Berita Acara tersebut, itu kurangnya 77.275 dukungan. 579. KETUA: MOH.MAHFUD MD Itu berdasar laporan dari Tangerang? 580. KPU PROVINSI: Tangerang. Pascaputusan Panwaslu Kabupaten Tangerang. 581. KETUA: MOH.MAHFUD MD Yang rapatnya tanggal 5 tadi ya? Tanggal 5 Agustus? 582. KPU PROVINSI: Tanggal 22. Tanggal 22. 583. KETUA: MOH.MAHFUD MD Surat … surat … surat dari Tangerang tanggal 22? 584. KPU PROVINSI: 22. 585. KETUA: MOH.MAHFUD MD Berdasar rapat tanggal 5?
71
586. KPU PROVINSI: Bukan. Yang tanggal … tanggal 5 itu adalah yang jumlah dukungannya itu yang 177. 587. KETUA: MOH.MAHFUD MD
He em. 588. KPU PROVINSI: Kemudian setelah ada Putusan Panwaslu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang melakukan rapat Pleno lagi, melaksanakan Putusan Panwaslu Kabupaten Tangerang. 589. KETUA: MOH.MAHFUD MD Tanggal berapa itu? 590. KPU PROVINSI: Tanggal 22, Pak, dengan PPK. 591. KETUA: MOH.MAHFUD MD Tanggal 22? 592. KPU PROVINSI: Ya. 593. KETUA: MOH.MAHFUD MD Terus tanggal 22 juga Saudara sampaikan ke provinsi? 594. KPU PROVINSI: Sorenya langsung kita sampaikan ke provinsi. 595. KETUA: MOH.MAHFUD MD Sehingga tanggal 23 dijadikan dasar keputusan? 596. KPU PROVINSI: Betul.
72
597. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, nanti Berita Acaranya disertakan ya! Tanggal 5 dan tanggal 22. Apa lagi? 598. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Mohon maaf, Yang Mulia. Ini sangat sangat tidak lo … logis. Urutannya sudah sangat tidak logis. KPU Tangerang tadi tanggal 22 Agustus menyampaikan laporannya … suratnya dari Tangerang, sementara tanggal 6 Agustus, KPU Provinsi telah melakukan verifikasi terhadap dukungan atas nama Dwi Jatmiko dengan jumlah suara 419.223. Itu tanggal 6 Agustus. 599. KETUA: MOH.MAHFUD MD Apa yang tidak logis dari situ? 600. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Jadi di dalam Keputusan Nomor 50, itu sama sekali tidak ada .. me .. menyinggung tentang adanya laporan dari KPU provi … Tangerang. 601. KETUA: MOH.MAHFUD MD Kan tanggal 22 ada laporan. Lalu keputusan terakhir tanggal 23. Mana yang tidak logis? 602. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Yang tidak logisnya di dalam keputusan tanggal 24 (…) 603. KETUA: MOH.MAHFUD MD
He em. 604. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Agustus, itu tidak ada disebut. Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya SK nomor 50 adalah (…)
73
605. KETUA: MOH.MAHFUD MD Laporan? 606. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: SIMBOLON
SYARIFUDIN P.
Tidak ada laporan, Yang Mulia. Mohon maaf. Itu adalah Berita Acara Pleno KPU Provinsi Banten Nomor 23BA/VIII/11/2011, tanggal 23 Agustus tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Tidak ada menyebut masalah verifikasi dan rekapitulasi. 607. KPU PROVINSI: Oke, Yang Mulia, saya yang jawab. 608. KETUA: MOH.MAHFUD MD Ya, ya. 609. KPU PROVINSI: Pertama di dalam Rapat Pleno tang … yang Nomor 23, kita menyebutkan bahwa kita mencabut Berita Acara Nomor 22 Tahun 2011. Karena itu tidak berlaku lagi. Nah, kemudian setelah ada ra … Berita Acara Nomor 23 yang menyatakan dukungan Dwi Jatmiko itu tidak memenuhi syarat, kemudian kita buat Surat Keputusan 50, Skep KPU 50. Di Skep KPU 50 itu dasar pertimbangannya adalah Berita Acara Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa dukungan Dwi Jatmiko setelah putusan panwaslu dan menerima Berita Acara dari KPU Kabupaten Tangerang tanggal 22 itu menjadi dasar kita. Kemudian kita menetapkannya dengan Skep Nomor 50. Dan itu dijelaskan di dalam Surat Keputusan 50 Tahun 2011, itu. Terima kasih, yang Mulia. 610. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, baik. Jadi gitu ya urutan-urutan. Nanti kita lihat dokumennya ya. Kita sekarang argumen dulu (…) 611. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Kami akan melengkapi dokumennya selengkap-lengkapnya.
74
612. KETUA: MOH.MAHFUD MD Semua nanti akan dilihat di dokumen. 613. ???? Mohon izin, Yang Mulia. 614. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis. 615. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oke, baik. Cukup ya? 616. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SETIAWAN Cukup. 617. KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik, berikutnya. Oke, saya kira udah cukup ya? Substansi-substansi masalahnya sudah cukup. Sekarang berikutnya kita akan dengar dulu yang dari Terkait ini kita jadwalkan secara khusus nanti pada sidang berikutnya dulu karena saksinya juga ini. Sekarang akan mendengarkan dari bawaslu, panwaslu, dan Sekda Provinsi Banten. Untuk itu saya persilakan dari bawaslu dulu. 618. BAWASLU: WAHIDAH SUAIB Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pihak Pemohon, Termohon, para Saksi, Anggota Panwas Provinsi dan Staf Bawaslu. Izinkan kami menyampaikan keterangan sebagai saksi pada sidang MK ini. Bahwa bawaslu dalam konteks memaksimalkan pengawasan di Pemilukada Banten, telah melakukan sekian langkah-langkah. Sesuai dengan undang-undang, kami diberi kewenangan un … dan kewajiban untuk melakukan supervisi dan inspektorasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja, serta juga diberi kewenangan untuk menyusun regulasi. Nah, kewenangan dalam undang-undang itu telah kami jalankan semua. Dan kami juga diberi mandat sesuai dengan putusan MK bahwa kewenangan pembentukan panwaslukada untuk pemilukada itu, diberikan kepada bawaslu dan kami sudah menjalankan, telah
75
membentuk panwas sebelum tahapan dimulai. Langkah-langkah yang kami lakukan selanjutnya adalah menyusun berbagai peraturan Bawaslu terkait dengan pengawasan pemilukada. Yang ketiga, kami telah melakukan langkah-langkah preventif, yakni pertama mengingatkan kepada KPU Pusat selaku … apa … pihak atau pimpinan dari para Panwas Provinsi untuk senantiasa memberikan bimbingan dan supervisi kepada KPU di provinsi untuk sesuai dengan aturan. Yang kedua, kami melakukan … khusus untuk Provinsi Banten, kami melakukan supervisi yang memang tidak lazim dibanding daerahdaerah yang lain. Kalau biasanya kami melakukan supervisi yang sifatnya regular, ya tapi untuk Pilkada Banten ini kami memang melakukan supervisi khusus, yaitu jauh hari sebelum hari H. Ada beberapa pertimbangan kenapa Bawaslu merasa penting untuk melakukan supervisi khusus Pertama bahwa memang Pilkada di Banten ini untuk pemilihan bupati dan walikota ada preseden. Ada dua daerah yang telah diputus oleh MK, harus dilakukan pemungutan suara ulang karena menurut MK telah terbukti terjadi pelanggaran yang sistematis, massif, terstruktur, yaitu di Pandeglang dan Tangerang Selatan. Dan karena pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan jabatan, penggunaan fasilitas negara, mobilisasi PNS, dan beberapa pelanggaran yang sifatnya manipulasi penghitungan suara. Nah ini yang menjadi dasar pertama kami melihat ada preseden, sehingga kami sering mengistilahkan bahwa pilkada ini … Pilkada Banten ini perlu perhatian khusus. Yang kedua, yang menjadi pertimbangan kami bahwa melihat konfigurasi calon yang maju pada Pilkada di Banten ini terdapat incumbent yang maju. Terlepas dari persoalan Banten, Bawaslu sejak legislatif pilpres maupun pilkada, kami selalu menjadikan majunya incumbent sebagai titik rawan potensi pelanggaran. Karena ada resource yang sangat besar di situ yang berpotensi untuk disalahgunakan. Ada dua incumbent yang maju … ada tiga incumbent yang maju dalam Pilkada Banten ini, satu di provinsi, dan dua dari walikota, maupun wakil walikota. Nah ini kami melihat ada potensi yang besar di sini. Akhirnya, kemudian supervisi regular kami lakukan pada H-1 hari H, kemudian hari H, dan H+1 hari H untuk melihat rekapitulasi. Kami perlu menyampaikan beberapa perkembanganperkembangan yang kami temukan atau temuan-temuan sepanjang supervisi kami lakukan. Supervisi kami lakukan itu, Pak, dalam dua bentuk. Pertama, kami melakukan rapat koordinasi dengan Panwas Provinsi dan kabupaten/kota. Supervisi khusus kami lakukan dalam tiga tahapan. Pertama, supervisi terkait dengan SDM dan organisasi, itu dilakukan oleh Anggota Bawaslu Agustiani Theo Fredian Sitorus didampingi oleh Pramono Ubay, staf ahli hukum kami … staf kami, kemudian Ahmad Yani, dilaksanakan pada 1 Oktober dan 3 Oktober. Kami dalam supervisi ini sifatnya itu sidak (inspeksi mendadak) terhadap Panwas. Kami datang pura-pura sebagai pelapor di tingkat Panwas
76
Kecamatan, kabupaten untuk melihat apakah memang panwas siap jika di jam-jam tertentu yang bukan … mungkin bukan lazim jam kantor mereka siap menerima. Kami ingin melihat bagaimana mereka memproses jika ada pelapor dan segala macamnya. Nah kami melakukan itu dan kami melakukan evaluasi berdasarkan hasil sidak itu. Supervisi kedua dilakukan oleh saya sendiri, Wahidah Suaib selaku Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu. Ini untuk memantapkan strategi pengawasan. Ini kami lakukan pada tanggal 10 Oktober dan 11 Oktober 2011, saya bersama dengan Bapak Yulianto Tim Asistensi Bidang Hukum dan Pak Abdul Ghofur. Nah, ini untuk bagaimana memantapkan strategi pengawasan preventif panwas-Panwas kami. Dan supervisi ketiga itu dilakukan oleh Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Ibu Wirdianingsih didampingi oleh Bapak Turmudzi Staf Ahli Bidang Pengawasan kami dan Staf dari Bidang Pengawasan. Perkembangan-perkembangan yang kami temukan maupun pelang … dugaan pelanggaran yang kami temukan memang cukup banyak ya. Kami perlu melaporkan bahwa dari supervisi itu kami punya catatan-catatan dan Panwas Provinsi dan kabupaten/kota juga punya catatan terhadap kebijakan KPU itu sendiri. Pertama, kebijakan terkait dengan jadwal kampanye. Kami menemukan pola kampanye yang berbeda yang diterapkan di daerah-daerah lain yang melakukan pilkada. Panwas Banten menggunakan sistem blok, hari itu … eh sori, KPU Banten menggunakan sistem blok, satu hari itu hanya satu pasangan calon yang boleh menggunakan jadwal kampanye tersebut. Setelah kami klarifikasi kepada KPU Provinsi langsung, ada argumen bahwa itu atas usulan dari pasangan calon. Tapi bagi panwas bahwa penetapan kampanye sistem blok itu sebenarnya mencederai hak pasangan calon untuk menggunakan waktu yang hanya sangat singkat, 14 hari untuk sosialisasi. Dan kemudian yang kedua implikasinya memang sangat terasa bagi panwas. Karena apa? Panwas dipaksa mengawasi Pasangan Calon 1 misalnya kampanye, apakah ada yang Nomor 2 dan 3 yang kampanye? Akhirnya apa? Panwas mengawasi hal teknis yang sebenarnya tidak perlu diawasi. Karena apa? Itu memang sudah jadwal mereka 14 hari itu untuk melakukan, tinggal pembagian zona daerah yang mesti dilihat, daerah ini siapa yang berhak. Nah, ini menambah beban panwas untuk mengawasi sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Tapi kemudian, kita juga enggak bisa mengatakan tidak penting, Pak. Karena ada pasal pidana, “Setiap orang yang melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU adalah pidana.” Nah, ini ada dilematis akhirnya kemudian karena kami melihat bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah ... pemilu adalah undang-undang peraturan KPU dan juga adalah ... apa namanya... aturan teknis oleh KPU, akhirnya kami tetap menjalankan pengawasan untuk itu. Tapi akhirnya waktu panwas tersita untuk itu
77
sehingga agak sedikit terkurangi untuk mengawasi hal-hal substansif seperti politik uang dan penyalahgunaan jabatan. Terus yang kedua di catatan kami adalah seperti yang sudah mungkin diungkapkan dalam sidang-sidang sebelumnya, memang kami sangat menyoroti adanya kesalahan pencetakan formulir C-1 ... apa ... lampiran C-1.KWK, kemudian C-2 Plano, kemudian untuk formulir DA yang untuk kabupaten kota. Nah, kami melihat Pak bahwa gini, tadi di persidangan bahwa tidak digunakan dan hanya 2 TPS, tapi kami lebih menyoroti kepada manajemen logistik itu sendiri. Bagaimana bisa untuk satu formulir yang sangat urgent ya, bukti autentik itu kemudian terjadi kesalahan cetak yang sangat fatal. Lembaran pertama hanya berisi perolehan suara, tampatan dengan KPPS, lembaran berikutnya ada tanda tangan KPPS. Padahal peraturan KPU tidak mengatakan seperti itu. Kami melihat kalau itu kesalahan cetak, kenapa KPU tidak melakukan komplain kepada percetakan? KPU tadinya kan melihat dummy-nya dulu, apa ya membiarkan kesalahan yang sangat fatal. Itu kami kaget. Yang kedua, kekagetan kami yang kedua adalah, saat C-2 Plano yang ternyata pengawasan kami di semua TPS itu semua menggunakan dengan format 2 lembar. Bawaslu sepanjang mengawasi pilkada hampir 200 daerah, mengawasi langsung ke ini, ke daerah, belum pernah kami menemukan C-2 Plano yang dipasang di TPS dicetak dalam 2 lembar. Sementara kami melihat bahwa tidak ada alasan sedikit pun KPU Banten mencetak 2 lembar. Karena apa? Pasangan calonnya hanya 3. Daerah Sumatera sana ada 9 pasangan calon, bahkan ada yang 8 dan 7 itu, tetap bisa mencetak untuk satu lembar, sehingga di persidangan ini perlu dipertanyakan kenapa kemudian tercetak, sehingga ini kan sangat potensial. Yang ketiga catatan kami adalah kami menemukan di semua TPS, bukan hanya formulir yang salah cetak Pak, tapi amplop. Amplop tempat menyimpan surat suara yang harus disegel dan diteruskan kepada PPK juga mengalami kesalahan pencetakan. Itu kami temukan di semua TPS. Jadi, di situ ada tertulis keterangan isi. Nah, keterangan isi itu dituliskan surat suara sah/surat suara tidak sah/surat suara tidak terpakai/. KPPS awalnya bingung semua, apakah kami harus memasukkan semua surat suara itu ke dalam karena di situ semuanya. Semestinya kan dicetak satu-satu. Satu amplop untuk surat suara tidak sah, satu amplop untuk surat suara yang sah, dan satu amplop untuk surat suara yang tidak terpakai. Nah, perlakuan KPPS berbeda Pak, di setiap TPS kami menemukan. Ada TPS ... ada KPPS yang kemudian cerdas, mereka mencoret dua keterangan yang lain, kalau itu surat suara yang sah maka mereka melingkari itu, memasukkan surat suara di situ. Tapi ada TPS tetangganya dari TPS yang tadi sudah cukup tepat mengambil solusi, kemudian mencampurkan semua surat suara itu dalam satu amplop. Nah, kami langsung mengantisipasi itu dan meminta kepada KPPS bahwa segera dipisahkan kembali sepanjang masih ada waktu. Pun untuk surat
78
suara yang C-1 yang salah cetak tadi pun kami menekankan, Pak bahwa sangat penting tetap tanda tangan KPPS sekalipun tidak disediakan kolom tanda tangan dan saya juga dengar bahwa prinsipnya KPU pun sudah segera membuat surat edaran. Tapi kalau kita secara manageable, lebih manageable, tentu hal teknis gini tidak akan pernah mengganggu karena menjadi memecah konsentrasi. KPPS yang mestinya lebih tekun melihat proses, akhirnya terpecah. Bahkan kami ada mengawasi di LP Pandeglang, itu KPPS-nya enggak tahu kalau ada form C-1 versi baru yang sesuai aturan. Kami langsung bertanya, “Mana formnya?” bingung, “Form mana?” Nah, sementara keterangan yang kami dapat dari atas bahwa prinsipnya sudah tersosialisasi secara baik. Jadi, sosialisasi tentang penggantian itu dan yang kedua memang belum terdistribusi secara baik saat hari H karena kami langsung terjun waktu itu. Nanti panwas Provinsinya akan secara jelas berapa presentase sebenarnya C-1 yang ternyata masih menggunakan model lama itu. Kemudian kami punya catatan juga terkait dengan ... mungkin saya tidak berani mengatakan tidak terbuka, tapi belum transparannya KPU Provinsi memandang panwas sebagai mitra. Kami menerima laporan dari divisi pengawasan panwaslukada bahwa panwas itu sangat ingin menjalankan kewenangan untuk mengawasi pencetakan logistik, bahkan sudah mengirim surat kepada KPU untuk meminta apa? Meminta keputusan KPU terkait dengan pemenang tender, agar panwas paham, ini yang menang siapa, lokasinya di mana, sehingga panwas bisa menjalankan fungsi pengawasannya. Tapi itu cukup lama juga panwas kami, biasa seperti biasa daerah lain. Akhirnya saat kami supervisi, kami memang langsung juga ketemu ketua panwas. Kami jelaskan bahwa semakin bapak menutup itu, semakin akan menimbulkan masalah dan beliau ... kami sangat apresiatif ya, beliau menerima baik masukan kami. Akhirnya, kalau tidak salah setelah pertemuan itu saya memang menekankan harap hari ini segera diberikan itu kepada panwas kami. Dan alhamdulillah kami dengar laporan dari Pak Sabihi koordinator divisi pengawasan dan Pak Haer Bustomi ketua panwas bahwa itu sudah diserahkan. Tapi menurut kami, sebenarnya enggak perlu Bawaslu harus turun langsung untuk hal seperti itu karena ada asas keterbukaan dalam penyelenggara Pemilu. Yang ketiga … eh, yang ketiga yang perlu kami laporkan bahwa kami mengapresiasi panwas kami di Provinsi Banten karena berdasarkan laporan dan kami lihat langsung surat-surat yang telah mereka keluarkan, sudah sangat banyak langkah-langkah preventif yang telah dilakukan. Pertama-tama itu mengirim surat kepada mulai dari tim kampanye, KPU, kemudian pasangan calon langsung, kemudian ke media massa juga ya, ke pemerintah setempat, memaparkan tentang aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh. Bahkan mengirim surat kepada pemda, juga media massa untuk membantu mensosialisasikan
79
semua ketentuan-ketenntuan terkait dengan pengawasan. Nah, itu sangat kami appreciate. Kemudian yang kedua, proaktif untuk meminta setiap dokumen dan proaktif menyampaikan perkembangan tiap persoalan yang ada di daerah kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu bisa segera melakukan supervisi kepada Panwas. Nah, ini yang kami appreciate. Nah, kemudian yang keempat yang menjadi ini ... catatan kami di sini bahwa ada beberapa laporan dugaan pelanggaran yang saat kami supervisi sedang diproses oleh panwas kami. Nanti akan lebih detail terkait dengan ucapan selamat ulang tahun Provinsi Banten, ya, yang awalnya diindikasi agak ... apa, terkesan ya, mengarah kepada satu pasangan calon. Nanti detailnya, tindaklanjutnya akan diserahkan oleh ... disampaikan oleh panwas. Kemudian adanya semacam sosialisasi oleh Wali Kota Tangerang Selatan ... mohon maaf, Wali Kota Tangerang yang misalnya menekankan tentang sosialisasi. Mohon maaf, Wakil Wali Kota Kota Tangerang yang saat melakukan sosialisasi itu memunculkan ... apa namanya, simbol-simbol angka yang mengarah kepada pasangan calon tertentu. Dan itu pun sudah diklarifikasi oleh panwas kami. Laporan ketiga yang kami terima dari panwas bahwa adanya kiriman paket baju kaus untuk pasangan calon, nanti lebih detail oleh panwas. Yang entah kenapa kok alamat tujuan baju kaus itu kepada Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, sementara kita tahu itu adalah menggunakan APBD. Nah, nanti lebih detail juga oleh Panwas karena sudah diklarifikasi dan diproses. Ada banyak hal laporan-laporan dugaan politik uang. Tapi ... nah, terlepas dari itu, sepanjang kami mengawasi selama beberapa kali turun dan menjelang hari H, memang yang kami dengar dari masyarakat, tapi memang sayangnya sangat sulit menghadirkan masyarakat sebagai saksi. Ada banyak bukti-bukti foto-foto bahwa memang beredar polapola politik uang gaya lama, misalnya paket-paket sembako, Sarimi, dan segala macamnya. Itu memang beredar di masyarakat. Nanti panwas pun akan menjelaskan bagaimana tindak lanjutnya. Untuk sementara itu, Pak Hakim, yang bisa kami sampaikan. Oh, ada satu hal, Pak. Ini sangat penting terkait dengan penanganan pelanggaran. Panwas ... Panwaslu Provinsi … Kota ... eh, kok provinsi … Kota Tangerang, pernah menyampaikan kepada Bawaslu untuk meneruskan dugaan pelanggaran Saudari Ihwan Rustandi ... sori, sori, Saudara Nasrullah, ya. Mohon maaf, yang pertama dulu, terhadap Adang Suyitno, M.Si. atas pelaporan dari Ihwan Rustandi. Adang Suyitno ini adalah anggota KPU Kota Tangerang yang diindikasi mendukung salah satu pasangan calon gubernur yaitu Mbak ... Ibu Hj. Atut Chosyiah karena apa? Pernah mengadakan pertemuan dengan Andika Hazrumy anggota DPD RI yang notabenenya merupakan anak kandung dari Pasangan Calon Nomor 1.
80
Nah, terkait dengan ini Panwas Kota Tangerang telah melakukan serangkaian klarifikasi. Kemudian, kesimpulannya bahwa merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan bagi Panwas Kota Tangerang itu kepada Bawaslu. Dan Bawaslu telah memperkuat kajian tersebut dan merekomendasikan dewan kehormatan buat anggota KPU Kota Tangerang tersebut. Tapi kemudian kami perlu melaporkan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, sejak kami rekomendasikan sejak bulan Agustus yang lalu itu, belum ada informasi kejelasan mengenai pembentukan dewan kehormatan oleh KPU Provinsi. Dan saat supervisi kemarin, rakor kemarin, kami juga berkunjung ke kantor KPU menanyakan itu, tapi belum ada jawaban yang pasti dari KPU Provinsi. Yang kedua, laporan pelanggaran kode etik anggota KPU Provinsi Banten. Panwaslu Provinsi Banten telah meneruskan penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diduga dilakukan oleh Saudara Nasrullah. Nah … nah, mere ... apa … terkait dengan stiker sosialisasi Pemilukada Provinsi Banten yang diduga bisa me ... terindikasi mengarah kepada salah satu pasangan calon. Untuk ini pun Panwaslu Provinsi Banten telah meneruskan kajiannya kepada Bawaslu. Bawaslu pun sudah memperkuat kajian dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi untuk melakukan ... membentuk dewan kehormatan. Dan sampai sekarang sama nasibnya dengan poin satu (idem). Yang ketiga, laporan dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU Provinsi Banten terkait dengan penerusan laporan dugaan pelanggaran kode etik Anggota KPU Provinsi Banten, mohon maaf. Terkait dengan pencocokan C-1 KWK dan model C-2 KWK yang tadi saya jelaskan. Nah, Panwaslu Banten pun telah sigap melakukan serangkaian klarifikasi dan kajian, dan telah merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan juga untuk KPU Provinsi Banten terkait dengan itu. Nah, terkait dengan ini kami sedang dalam proses kajian dan akan melakukan klarifikasi. Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami laporkan. Lebih detailnya nanti Panwas Provinsi Banten akan menyampaikan, terima kasih. 619. KETUA: MOH.MAHFUD MD Sekarang Banten, Panwaslu Banten. 620. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 116: ARI NIZAM Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Bawaslu hanya konfirmasi (…) 621. KETUA: MOH.MAHFUD MD Nanti saja! Ini dulu Panwaslu Banten.
81
622. PANWASLU BANTEN: HAER BUSTOMI Assalamualaikum wr. wb. 623. KETUA: MOH.MAHFUD MD Waalaikumsalam. 624. PANWASLU BANTEN: HAER BUSTOMI Mohon izin, Yang Mulia. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, beberapa penanganan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Banten. Yang pertama, yang terkait dengan dugaan keberpihakan dari aparat pemerintah. Yang pertama adalah terkait keluarnya surat edaran atau surat imbauan dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Itu sudah kami tindak lanjuti dan juga sudah diteruskan ke Presiden RI c.q. Mendagri. Terus yang kedua juga terkait dugaan keberpihakan Kepala BPBD atau badan penanggulangan bencana daerah, yaitu dengan ditemukannya ataupun dengan dilaporkannya adanya pemesanan kaos salah satu pasangan calon yang dimana kuitansi, terus PO, dan juga bukti pengiriman, itu atas nama badan penanggulangan bencana daerah. Dan ini telah kami sampaikan ke Ibu Gubernur untuk ditindaklanjuti. Terus yang kedua, yang ketiga, mohon maaf. Itu juga ada dugaan pelanggaran, keberpihakan dari salah satu pasangan, mohon maaf, dari salah satu kepala badan, yaitu Ibu Neneng Nurcahyati. Dimana beliau dalam rekamannya itu menyampaikan ataupun (…) 625. KETUA: MOH.MAHFUD MD Kepala badan apa itu? 626. PANWASLU BANTEN: HAER BUSTOMI Kenapa, Pak? 627. KETUA: MOH.MAHFUD MD Kepala badan apa Ibu Nining itu? 628. PANWASLU BANTEN: HAER BUSTOMI Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
82
629. KETUA: MOH.MAHFUD MD Oh, kepala badan ketahanan pangan. 630. PANWASLU BANTEN: HAER BUSTOMI Untuk itu kami pun juga setelah merekomendasikan terhadap Ibu Gubernur untuk memberikan tindakan. Terus yang kedua, terkait dengan penyelenggara. Seperti tadi telah diulas oleh anggota Bawaslu, ada beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Yang pertama, adanya pertemuan salah satu anggota KPU Kota Tangerang dengan salah satu putra bakal calon gubernur waktu itu. Terus yang kedua juga, adanya dugaan pelanggaran terkait dengan dibuatnya stiker sosialisasi oleh KPU Provinsi Banten waktu itu. Dimana Pokjanya adalah Pak Nasrulloh. Terus yang ketiga, terkait dengan dicetaknya form C-1 yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15, dimana di dalam Peraturan KPU Nomor 15, halaman pertama maupun halaman kedua, itu ada tanda tangan KPPS dan juga saksi. Sementara yang dicetak oleh KPU, halaman pertama tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi. Padahal subtansi dari hasil hitung itu di halaman pertama. Terus yang kedua juga terkait dengan C-2 Plano, C-2 Plano itu dicetak 2 lembar. Lembar pertama juga sama tidak ada tanda tangan KPPS dan juga saksi, hanya lembar kedua yang ada tanda tangan saksi. Sementara di lembar kedua itu tidak ada subtansi yang bisa disampaikan. Terus yang ketiga, terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon dan/atau timnya, tim kampanyenya di kami ada beberapa yang disampaikan ke kami, kami tidak bisa sampaikan secara detail mungkin semuanya. Yang pertama, ada yang di duga, itu cukup bukti menjadi pidana pemilu, yaitu di Kota Tangerang. Yang pertama adalah dugaan keberpihakan ca … Wakil Walikota Kota Tangerang terhadap salah satu pasangan calon. Saat ini proses itu sudah masuk ke Gakkumdu, ke pihak penyidik. Terus yang kedua, yaitu adanya coblos dua kali atau satu orang diduga melakukan pemilihan dua kali di dua TPS dan itu saat ini juga sedang diproses pihak penyidik. Terus ada beberapa pelanggaran administrasi juga yang ditangani oleh kami, seperti tadi yang telah diuraikan. Terkait dengan keberpihakan, dugaan keberpihakan penyelenggara pemerintah, dan juga keberpihakan pihak penyelanggara, dalam hal ini KPU, serta juga masyarakat. Itu kami akan jabarkan ... oke, yang pertama yang dilakukan oleh KPU. Yang pertama adalah stiker, terus yang kedua pertemuan di Hotel Kartika Chandra, terus yang ketiga adalah form C-1. Terus yang terkait dengan keberpihakan pemerintah daerah. Yang pertama adalah keluarnya surat edaran dari sekretaris daerah. Terus yang kedua juga adanya ditemukan ... adanya ... apa ... laporan terkait pemesanan kaus
83
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terus yang ketiga juga adanya terkait dengan beredarnya video atau pun rekaman dugaan keberpihakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Terus yang ketiga juga adanya dugaan keberpihakan Wakil Walikota Kota Tangerang terhadap Pasangan Calon nomor 2. Terus yang terkait dengan dugaan-dugaan yang lainnya seperti money politics, money politics ini memang banyak dilaporkan ke kami, tapi terus terang panwaslu tidak bisa menindaklanjuti ini karena dengan berbagai alasan. Yang pertama, ada saksi yang disampaikan ke kami hanya satu, sementara saksi hanya satu tidak bisa dijadikan saksi. Terus yang kedua, ada juga saksi dua-duanya juga tidak mengetahui. Terus yang ketiga, ada juga saksi yang tidak mau hadir atau tidak mau datang setelah diundang secara patut, sehingga dugaan money politics ini sulit kami buktikan di panwaslu. Mungkin kurang lebihnya, terima kasih. 631. KETUA: MOH.MAHFUD MD Baik, Saudara sudah 2 jam kita sidang. Jadi, pada informasiinformasi sangat menarik yang kemudian mungkin akan sangat menentukan terhadap putusan Majelis Hakim dari kesaksian Bawaslu dan panwaslu ini. Tapi harus kira elaborasi lebih jauh, cuma waktunya sekarang sudah habis. Sehingga sidang ini akan ditunda dan diharapkan Bawaslu dan panwaslu datang pada sidang berikutnya untuk nanti melihat dokumen-dokumen yang kami atau yang dibawa oleh Termohon, maupun oleh Terkait, maupun oleh Pemohon ya. Untuk Pak Sekda atau yang mewakili, itu juga pada sidang berikutnya saja dan sidang akan dibuka kembali. Ini sidang yang paling lama di dalam sepanjang perkara pemilukada. Pemilukada itu paling lama sidang pertama pembacaan, kedua jawabaan, ketiga pembuktian, lalu selesai. Ini sudah kita kelima, sampai pernah sidang dua kali, pagi sore. Tapi kita akan tetap mencari kebenaran materiil, Peradilan Tata Negara itu yang dicari adalah kebenaran materiil, sehingga itu semua tadi apakah punya akibat-akibat materiil terhadap hasil pemilu, bukan sekedar formalnya yang bisa dibuktikan. Nah, untuk itu sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal 15 November, jam 08.00 WIB. Sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.04 WIB
84
Jakarta, 14 November 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
85
