2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 5/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR, DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (III)

JAKARTA KAMIS, 28 APRIL 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 5/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Kitab Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 33 dan 34] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1) Feri Amsari 2) Danang Widoyoko ACARA Mendengarkan Keterangan pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) Kamis, 28 April 2011 Pukul 10.12 – 10.36 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1) Feri Amsari B. Kuasa Hukum dari Pemohon: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Alvon Kurnia Palma Abdul Kadir Wokanubun Veri Junaidi Donal Fariz Rizki Zulkarnain Syahnuran Ahsan

C. Pemerintah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Heni Susila Wardaya (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Toni Prayoga (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Yulanto Araya (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) TNA Kusma Yudha (Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung) Tri Budiono (Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung) Heni Rosana (Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung) Sru Astuti (Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung) Carolita (Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung)

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Bismilahirrahmanirrahim. Sidang Perkara Nomor 5 PUU-IX/2011, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan Saudara Pemohon untuk mengenalkan diri. Siapa yang hadir pada kesempatan hari ini?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Baik, terima kasih. Selamat pagi Majelis Hakim Konstitusi. Pada saat ini kita terdiri dari dua elemen, pertama dari Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal. Pemohon pada saat ini…, Kuasa Pemohon terdiri dari saya, Alvon Kurnia Palma.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL KADIR WOKANUBUN Saya Abdul Kadir…, Saya Abdul Kadir Wokanubun.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Saya Veri Junaidi.

5.

KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ Saya Donal Fariz.

6.

ASISTEN KUASA PEMOHON: RIZKI ZULKARNAIN Saya Rizki Zulkarnain.

7.

ASISTEN KUASA PEMOHON: SYAHNURAN AHSAN Saya Syahnuran Ahsan.

1

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Dan yang ke dua adalah Pemohon Prinsipal, silakan.

9.

PEMOHON: FERI AMSARI Saya Feri Amsari, Prinsipal dalam pengujian ini.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Itu perkenalan dari kami, Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih. 11. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, baik. Silakan, Pemerintah. 12. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 13. KETUA: ACHMAD SODIKI Walaikumsalam. 14. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Pemerintah hadir. Saya akan sebutkan dari yang paling kanan. Ada Pak Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping kiri saya ada TNA Kusumayudha, beliau Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung. Kemudian ada Tri Budiono, Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung. Kemudian ada Henny Rosana, Jaksa Pengacara Negara juga, dari Kejaksaan Agung. Kemudian ada Sru Astuti ada di belakang, sama, Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung dan Carolina…, Carolita, Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung, dan ada Tony Prayoga, dan Yulanto Araya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia. 15. KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Ini pemerintah (suara tidak terdengar jelas) tidak datang ya? Baik, pagi hari ini kita akan mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR,

2

Saksi atau Ahli dari Pemohon dan Pemerintah. Sepanjang saya terima infonya adalah dari ahli belum bisa didatangkan ya? Ya, baik. Dan sekarang saya mempersilakan Saudara dari Pemerintah untuk memberikan keterangan. Saya persilakan. 16. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, sebelum Pemerintah menyampaikan opening statement-nya, Pemerintah akah menyampaikan bahwa sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Kemudian Menteri Hukum dan Jaksa Agung memberikan kuasa substitusi yang kami tadi sudah bacakan, Yang Mulia. Berikut akan disampaikan opening statement Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah konstitusi, sebagaimana permohonan yang sudah disampaikan kepada Pemerintah bahwa pada intinya para Pemohon mengajukan tafsir ketentuan Pasal 34 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau untuk selanjutnya disebut Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Feri Amsari dan rekan-rekan atau dan kawankawan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H. dan kawan-kawan, para advokat dan pengabdi bantuan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Undang-Undang KPK, sebagaimana diregister Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 tanggal 4 Januari 2011, dengan perbaikan tanggal 31 Januari 2011 serta perbaikan ke dua tanggal 21 Februari tahun 2011. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah tidak akan membacakan secara keseluruhan pokok permohonan karena kami anggap sudah diketahui. Tapi pada intinya sekali lagi diinformasikan bahwa Pemohon pada dasarnya setidaktidaknya ada dua yang dimohonkan, yaitu ketentuan Pasal 34 UndangUndang KPK itu berpotensi atau dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3

Yang ke dua adalah terkait dengan adanya permintaan, adanya permohonan dari para Pemohon agar ketentuan Pasal 34 UndangUndang KPK dinyatakan secara atau konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional, sepanjang dimaknai bahwa pimpinan dan/atau pimpinan pengganti Komisi Pemberatasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan kedudukan hukum bahwa Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, apakah para Pemohon itu mempunyai kedudukan hukum atau tidak atas berlakunya ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KPK tersebut, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusanputusan terdahulu yang sudah dijadikan yurisprudensi oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimulai dengan Putusan Nomor 6…, Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap permohonan para Pemohon tersebut di atas, ada dua isu yang bisa Pemerintah sampaikan. Yang pertama, apakah benar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KPK dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang ke dua, apakah ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KPK perlu ditafsirkan kembali atau perlu dimintakan penafsiran, atau dimaknai sebagai konstitusionalitas bersyarat atau conditionally constitutional dengan dimaknai sebagaimana tadi sudah Pemerintah sampaikan. Isu yang pertama. Bahwa Pemerintah dapat memberikan penjelasan. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang mengat…, yang menyatakan bahwa Pasal 34 Undang-Undang KPK dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, Pemerintah berpendapat bahwa anggapan para Pemohon tersebut menurut Pemerintah tidak tepat dan keliru. Karena sebagaimana lazimnya pengujian materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang adanya hak dan atau kerugian kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Sebagaimana kita ketahui di dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mensyaratkan hal-hal yang tadi Pemerintah sudah sampaikan. Pemerintah dapat menyampaikan bahwa dari seluruh uraian

4

permohonan para Pemohon, para Pemohon telah ternyata tidak menjelaskan secara tegas dan jelas, apakah materi muatan norma ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut telah menegasikan pengakuan, jaminan, perlindungan, maupun kepastian hukum, serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dalam posisi atau tidak dalam keadaan yang sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon tersebut karena pada dasarnya para Pemohon jika diinginkan atau jika dikehendaki, pada saat itu, dapat mengikuti seleksi atau mengikuti seleksi Calon Pengganti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah selesai itu. Juga menurut Pemerintah bahwa jikalau pun anggapan para Pemohon benar atau para Pemohon tersebut benar adanya, maka menurut Pemerintah, semestinya yang mengajukan permohonan pengujian ini atau…, atau norma yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut, sebagaimana diuraikan tersebut dia atas adalah para pihak yang telah terpilih menjadi Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 34 UndangUndang KPK, maka telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Dan karenanya pula dianggap bertentangan dengan Pasal 24…, eh, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak tepat dan kabur atau obscuur libel. Justru menurut Pemerintah, dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129/P/Tahun 2010 yang menetapkan Dr. Busyro…, Muhammad Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sisa masa jabatan Tahun 2007 sampai Tahun 2011, menurut Pemerintah, telah mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Kemudian, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap isu yang ke dua. Apakah ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KPK perlu ditafsirkan atau dimaknai sebagai konstitusionalitets [Sic] (editor: konstitusional) bersyarat, dengan dimaknai atau dengan menambahkan atau sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dengan menambah frase dan/atau pimpinan pengganti dan seterusnya. Terhadap isu hukum tersebut, maka Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut. Bahwa Yang Mulia, dapat disampaikan bahwa dari identifikasi yang Pemerintah lakukan bahwa Mahkamah Konstitusi memang beberapa kali menyatakan atau memberikan putusan yang bersifat atau

5

yang dalam bentuk conditionally constitutional maupun conditionally unconstitutional, yaitu dimulai dengan Register Nomor 5..., 058, Nomor 059, Nomor 060, Nomor 063, PUU-II/2004 dengan..., apa..., Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kemudian, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan, kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana Register Nomor 4/PUU-VII/2009. Kemudian, diikuti dengan Register Nomor 54/PUU-VII/2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, kemudian, Register Nomor 102/PUU-VII/2009, UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kemudian, Register Nomor 110, Nomor 111, Nomor 112, Nomor 113/PUU-VII/2009 tentang Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD, kemudian, yang terakhir adalah yang terkait dengan masa jabatan Jaksa Agung bagaimana dimohonkan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yaitu PUU Nomor 49/PUU-VIII/2010 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, oh..., tentang Kejaksaan. Dari uraian tersebut, setelah Pemerintah meneliti secara seksama bahwa Pemerintah berpendapat bahwa tafsir kembali atau dimaknai secara bersyarat atau konstitusionalitas bersyarat atas materi muatan norma dalam ayat..., pasal atau bagian dalam undang-undang. Menurut hemat Pemerintah, apabila di dalam norma itu atau di dalam pasal itu adalah terhadap..., atau norma undang-undang tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional, baik terhadap perorangan, warga negara Indonesia, badan hukum privat, badan hukum privat maupun publik, masyarakat hukum adat maupun lembaga negara, dan terhadap materi muatan norma tersebut, tidak terdapat pintu hukum yang konstitusional atau setidak-tidaknya menemui jalan buntu atau dead lock di dalam implementasinya. Menurut Pemerintah, Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KPK yang menyatakan, ”Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” Dalam implementasinya tidak menimbulkan keraguan, tidak menimbulkan kerancuan dan di dalam implementasinya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut terbukti dan ditandai dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun..., Republik Indonesia Nomor 129/P/2010 yang nanti Pemerintah akan sampaikan. Artinya bahwa hal demikian tentunya akan sangat berbeda jika kita mencermati atau memperhatikan, sebagaimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan yang terkait dengan masa

6

jabatan Jaksa Agung tersebut. Di sana tidak terdapat adanya kapan pemberhentian, kapan pengangkatan kembali, tetapi kalau di dalam undang-undang sebagai Undang-Undang KPK sesuai dengan Pasal 34 yang dimohonkan adalah telah tegas, tidak ada keraguan, tidak ada kerancuan bahwa telah ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan untuk mengangkat dan memberhentikan. Yang Mulia, dapat pula disampaikan bahwa sebetulnya apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Para Pemohon tersebut. Memang pada saat panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mewacanakan sebagaimana yang diinginkan oleh Para Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan yang barangkali kalau di media massa pada saat itu sudah disampaikan secara tegas. gitu ya. Namun demikian bahwa presiden sebagai..., memang yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan jabatan-jabatan publik tertentu sesuai dengan..., saya akan bacakan, Yang Mulia, salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129/P/2010, menimbang: a. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dengan Keputusan Nomor 01/DPR RI, dan seterusnya tanggal 30 November 2010, telah menyetujui Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. sebagai calon pengganti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sisa masa jabatan tahun 20072011, sebagaimana disampaikan melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor PW/018892/DPR RI/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 atas Surat Presiden RI R66/Presiden/08/2010, tanggal 31 Agustus 2010. Seterusnya tidak akan kami bacakan, tetapi nanti Pemerintah akan lampirkan di dalam keterangan Pemerintah yang akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi Yang Mulia bahwa dari uraian tersebut di atas yang Pemerintah sudah sampaikan bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak perlu atau menurut Pemerintah tidak perlu dimaknai konstitusionalitas secara bersyarat atau conditionally constitutional. Kemudian yang ke dua. Bahwa Pasal 34 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, namun demikian apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memutus secara bijaksana dan seadiladilnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

7

Jakarta 28 April 2011, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Patrialis Akbar dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Basrif Arif. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. 17. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, kita telah mendengarkan keterangan dari Pemerintah. Berhubung ini ada surat dari Pemohon yang menyatakan bahwa saksi dan ahli tidak bisa hadir dan bisa hadir sebelum tanggal 5 Mei atau sesudah tanggal 20 Mei, maka sidang ini akan dilanjutkan sesuai dengan permintaaan Pemohon, yaitu tanggal 23 Mei jam 14.00 WIB dengan acara Pembuktian atau Mendengarkan Ahli, Saksi, Pemohon, dan Pihak Terkait atau KPK, ya. Jadi saya ulang, Senin tanggal 23 Mei 2011. Tolong nanti ahli dihubungi, supaya bisa dipastikan bahwa tanggal itu bisa hadir. 18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVON KURNIA PALMA Baik, Majelis Yang Mulia. Kita akan persiapkan nanti pada tanggal 23, berkaitan dengan ahli dan saksi. Nah sebelum itu, mungkin ada beberapa hal, kalau misal dimungkinkan oleh Yang Mulia, Pemohon Prinsipal ini akan menyampaikan beberapa hal berkatian dengan permohonan ini. Kalau dimungkinkan, Yang Mulia. 19. KETUA: ACHMAD SODIKI Nanti di kesimpulan saja, barangkali. Apa perlu sekarang? Silakan. Apa yang ingin dikatakan? 20. PEMOHON: FERI AMSARI Ya, pertama menangga…, karena Pemerintah tadi menanggapi

legal standing Pemohon Prinsipal juga, izinkan saya untuk menanggapi itu.

21. KETUA: ACHMAD SODIKI Oh, ndak perlu itu. Nanti setelah di kesimpulan, ya.

8

22. PEMOHON: FERI AMSARI Kalau begitu, kami meminta terkait kelanjutan persidangan, meminta Majelis Yang Terhormat untuk memanggil Pihak Terkait dalam persidangan berikutnya, yaitu KPK sebagai institusi dan Busyro Muqoddas sendiri sebagai pihak yang kita bicarakan tadi oleh Pemerintah. 23. KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan diajukan saja kepada Majelis, ya. Cukup, Bapak? 24. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Izin, Yang Mulia. Kalau sesuai dengan keinginan Pemohon…, kalau Pemerintah gitu Yang Mulia, ya. Ini kan suatu proses yang sudah selesai, apakah tidak dipertimbangkan kalau pihak KPK dihadirkan atau Ketua KPK dihadirkan, apakah nanti tidak menimbulkan ada semacam interest, gitu ya? Karena kan nanti seolah-olah Ketua KPK terpilih itu yang sudah sekarang melaksanakan tugasnya menjadi, “Kalau beliau nanti memberikan keterangan berbeda dengan apa yang ada di dalam keputusan Presiden itu, apakah nanti menjadi sesuatu yang ada interest tersendiri,” begitu Yang Mulia. Mohon dipertimbangkan, Yang Mulia. 25. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, KPK itu lalu nanti kedudukannya sebagai apa, ahli apa saksi? Kan harus jelas sudah nanti. 26. PEMOHON: FERI AMSARI Baik, Yang Berhormat. Karena tadi kita bicara kerugian konstitusional seperti apa, baik itu Pemohon juga Pihak Terkait, karena itu kan (…) 27. KETUA: ACHMAD SODIKI

Lho ndak. Yang Saudara inginkan, apa lalu? 28. PEMOHON: FERI AMSARI Ya, kan bicara…, eh, pertama kita kan akan menguraikan bahwa ada kerugian konstitusional (…)

9

29. KETUA: ACHMAD SODIKI Itu nanti cukup di (…) 30. PEMOHON: FERI AMSARI Ya belum selesai, Yang Berhormat. Karena di sini kita akan bicara tentang kerugian keuangan negara, yaitu proses seleksi Pimpinan KPK yang berlangsung…, yang sekali proses itu han…, bisa mengeluarkan keuangan negara sebesar Rp2,5 miliar. Jadi kita akan bicarakan itu. Apa kaitan kerugian konstitusional kita sebagai Pemohon dan keuangan negara yang dikeluarkan itu? 31. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, silakan nanti dituangkan saja dalam (…) 32. PEMOHON: FERI AMSARI Baik. 33. KETUA: ACHMAD SODIKI Kesimpulan Saudara Pemohon, ya. Karena itu Saudara yang harus membuktikan, bukan KPK-nya yang harus membuktikan toh? 34. PEMOHON: FERI AMSARI Ya. 35. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya. Baiklah kita selesaikan sidang ini dan dengan ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.36 WIB

10

Jakarta, 28 April 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

11