KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
ASU
PUTUSAN Nomor: 120/IV/KIP-PS-M-A/2011 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS [1.1]
Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik
Nomor 120/IV/KIP-PS-M-A/2011 yang diajukan oleh: Nama
: Suciwati
Kewarganegaraan
: Indonesia
Alamat
Jl. Pelangi Blok E/12 RT 04 RW 006, Jakamulya, Bekasi Selatan, Indonesia
Yang dalam persidangan diwakili oleh: 1. Uli parulian Sihombing, SH, LLM
6. Asfinawati, SH
2. M. Choirul Anam,
7. Haris Azhar, SH
3. Indria Femida A.
8. Poengky Indarti, SH, LLM
4. Muji Kartika Rahayu SH
9. Kiagus Ahmad Bellasati SH
5. Chrisbiantoro, SH
10. Sri Suparyati, SH 11. Ratnaning Wulandari,SH
Selaku Advokat dan/atau pengacara dari Kantor KASUM (Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir) yang berdomisili di Jl. Borobudur nomor 14, Jakarta Pusat, Indonesia. Berdasarkan surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2011, selanjutnya dalam persidangan disebut sebagai PEMOHON. Terhadap Nama
: Badan Intelejen Negara
Alamat
: Jalan Seno Raya, Pejaten, Jakarta Selatan
Yang dalam persidangan diwakili oleh; 1
1. W idodo, S H 2. Akardriyani,SH 3. Arief Saleh, SH 4. Firman Yusuf, MM 5. Kharis Pradana,SH Personel pada kantor Badan Intelejen Negara yang beralamat di Jalan Seno Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keterangan nomor: SKET 127/X/2011, tertanggal 07 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.
[1,2] Telah membaca surat permohonan PEMOHON; Telah membaca dan mendengar keterangan PEMOHON; Telah membaca dan mendengar keterangan TERMOHON; Telah memeriksa bukti-bukti dari PEMOHON dan Pihak T Telah membaca kesimpulan dari PEMOHON f
U
2. DUDUK PEI A.
Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 29 Maret 2010.
Kronologi [2.2] Pada tanggal 17 Januari 2011, PEMOHON informasi menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada PPID Badan Intelijen Negara. Adapun informasi yang diminta oleh PEMOHON adalah 1) Surat penugasan kepada Muchdi Purwoprandjono sebagai Deputi V BIN tanggal 6-12 September 2004 ke Malaysia sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara 1488/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL pada halaman 58 paragrap 2. 2) Salinan surat tugas kepada PT Garuda Indonesia untuk Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai aviation security, nomor R-451/VII/2004, perihal Rekomendasi personil Tim
2
pengamanan internal sebagaimana disebut di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara 1488/Pid.B/2008 PN.JKT.SEL pada halaman 59 paragaraf 3.
[2.3] Pada tanggal 10 Februari 2011, PEMOHON mengajukan keberatan kepada atasan PPID Badan Intelijen Negara melalui Pos karena tidak di tanggapinya permohonan informasi oleh PPID Badan Intelijen Negara. [2.4] Sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan a quo dari TERMOHON, maka pada tanggal 29 Maret 2011 PEMOHON mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat. [2.5] Pada tanggal 26 Juli 2011 diadakan mediasi I (pertama) yang di hadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON, dengan menghasilkan kesepakatan TERMOHON akan melakukan pengklasifikasian 2 (dua) dokumen informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
X
X
[2.6] Pada tanggal 2 Agustus 2011 dilakukan mediasi II (kedua) yang di hadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON, dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: 1. Para pihak menyepakati untuk dokumen informasi tentang surat penugasan kepada Muchdi Purwoprandjono sebagai Deputi V BIN tangaal 6-12 September 2004 ke Malaysia sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan
Negeri
Jakarta
Selatan
Nomor
perkara
1488/Pid.
B/2008/PN.JKT.SEL pada halaman 58 paragraf 2, telah diupayakan dicari dan dinyatakan oleh pihak TERMOHON tidak ada. 2. Bahwa berkenaan dengan angka 1 (satu), para pihak menyepakati untuk mengakhiri sengketa informasi atas dokumen tersebut. pihak menyatakan bersedia melakukan kaukus sebagai upaya mediasi n untuk membahas sengketa informasi tentang salinan surat tugas PT. Garuda Indonesia untuk Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai aviation security, nomor R-451/V1I/2004 Perihal Rekomendasi Personil Tim Pengamanan Internal sebagaimana disebut di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara 1488/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL pada halaman 59 paragraf 3. 4, Kaukus dilaksanakan pada Senin, 8 Agustus 2011.
3
[2,7] Pada tanggal 12 Agustus 2011 dilakukan mediasi III (ketiga) yang di hadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON, dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: 1. Untuk informasi tentang surat penugasan Muchdi Purwoprandjono sebagai Deputi V BIN tanggal 6-12 September 2004 ke Malaysia, telah dinyatakan dicari dan dinyatakan oleh pihak TERMOHON tidak ada. Dengan demikian para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa informasi atas dokumen tersebut. 2. Untuk salinan surat tugas kepada PT. Garuda Indonesia untuk Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai aviation security, para pihak tidak mencapai kesepakatan. Pihak PEMOHON berpendapat bahwa dokumen tersebut ada dan diproduksi/dibuat dan diterbitkan oleh Badan Intelijen Negara. Sedangkan TERMOHON berpendapat bahwa dokumen tersebut tidak ada karena tidak diproduksi/dibuat dan diterbitkan oleh Badan Intelijen Negara. Sehingga mediasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan ke tahapan aju»
Tujuan Penggunaan Informasi Publik [2,8] Informasi surat tersebut untuk menyelaraskan upaya pegungkapan mencari aktor intelektual dalam kasus Munir.
Petitum [2.9] Mohon kepada Majelis Komision " ' 1
^
’
1
’
isi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan
?an Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterangan ^ k m u h u in [2.10] Menimbang bahwa di persidangan PEMOHON menyatakan keterangan sebagai ber alam permohonan informasi PEMOHON meminta : urat penugasan kepada Muchdi Purwoprandjono sebagai Deputi V BIN tanggal 6-12 September 2004 ke Malaysia sebagaimana disebutkan dalam putusan
Pengadilan
negeri
Jakarta
Selatan
nomor
perkara
1488/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL pada halaman 58 paragrap 2. b. Salinan surat tugas kepada PT Garuda Indonesia untuk Pollycarpus Budihari Priyanto
sebagai
aviation
security,
nomor
R-45 l/VII/2004,
perihal 4
Rekomendasi personil Tim pengamanan internal sebagaimana disebut di dalam
putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Selatan
nomor
perkara
1488/Pid.B/2008 PN.JKT.SEL pada halaman 59 paragaraf 3, 2. Bahwa setelah mediasi disepakati permohonan yang akan diselesaikan dengan ajudikasi hanya permohonan salinan surat tugas kepada PT Garuda Indoensia untuk Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai aviation security, nomor R-451/VII/2004, perihal Rekomendasi personil Tim pengamanan internal. 3. Bahwa sampai saat ini alat bukti yang disodorkan PEMOHON kepada Komisi Informasi Pusat diambil dari putusan pengadilan yang bersifat inkracht, dan tidak pernah ditolak. Bahkan wakil kepala BIN menyatakan tidak menolak keberadaan surat tersebut. Akibat pengakuan tersebut Indra Setiawan dan Pollycarpus Budihari Priyanto dihukum. PEMOHON mengajukan 1 atau 2 ahli. Dan alat bukti, ada komunikasi antara telepon rumah dan HP Pollycarpus Budihari Priyanto ke BIN, Ketua DPR atau minimal sekretaris dewan. Kedua, PEMOHON akan menambah laporan TPF (Tim Pencari Fakta). Ketiga, rekaman pengakuan dari direktur pra penuntutan Kejagung yang menyatakan benar ada komunikasi suara antara Pollycarpus Budihari Priyanto dengan Muchdi Pr. 4. Bahwa PEMOHON yakin ada relasi antara Pollycarpus Budihari Priyanto dengan BIN, entah agen handler ataupun permanen. 5. Bahwa PEMOHON berharap kesaksian yang diberikan ahli dari DPR bisa dibuka untuk umum, karena di beberapa sidang informasi tersebut juga diberikan di hadapan umum. 6. Bahwa Indra Setiawan pernah bertemu langsung dengan pembuat surat, saat itu didampingi Muchdi Pr. Fakta ini diakui sebagai fakta hukum, konsekuensinya Indra Setiawan dipenjara.
Surat-Surat PEMOHON [2.11] Menimbang bahwa PEMOHON mengajukan bukti surat sebagai berikut: Salinan surat Permintaan Informasi tertanggal 10 Januari 2011, Perihal PEMOHON informasi menyampaikan permintaan informasi secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2011 kepada PPID Badan Intelijen Negara, atas permohonan informasi tersebut TERMOHON tidak mau menerima dan memberikan tanda bukti penerimaan sehingga tidak ada tanggapan ataupun
5
jawaban. Bukti P-2
Salinan surat Pengajuan Keberatan Informasi tertanggal 10 Februari 2011, yang disampaikan Kepada atasan
PPID Badan Intelijen Negara (Kepala
Badan Intelijen Negara) dikirim melalui Pos pada tanggal 12 Februari 2011, karena tidak di tanggapinya permohonan informasi oleh PPID Badan Intelijen Negara. Bukti
P-3
(B -l.l) Bukti
2008. A
P-4 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Indra
(B-1.2) Bukti
Setiawan, 11 Februari 2008. P-5
(B-2.1) Bukti (B-2.2) Bukti
P-6 Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi As’at, tanggal 12 maret 2008
/
X . P-7 Transkrip percakapan antara Indra Setiawan dengan Pollycarpus, tanggal 22 Agustus 2007. P-8
(B-4 Bukti
hakim
mengenai
hubungan
Pollycarpus
dengan
Muchdi
P-9 Pendapat hakim mengenai Keterangan Ahli Digital Forensik Jhoni Torino, 31 Desember 2008 P-10 Surat Keppres Nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari
(B-6.1) Bukti
Pendapat
Purwoprandjono, tanggal 20 Desember 2005.
(B-5) Bukti
Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Budi Santoso, tanggal 3 Oktober 2007, 8 Oktober 2007 dan 27 Maret 2008
(B-3) Bukti
Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Indra Setiawan, tanggal 5 Juni
Fakta Kasus Meninggalnya Munir. P-11
(B-6.2)
Surat keppres Nomor 6 tahun 2005 Tentang Perpanjangan Masa Tugas TPF Kasus Meninggalnya Munir.
Bukti P-12 Surat keputusan nomor 12 tahun 2005 tentang Perubahan atas keputusan (B-6.3)
Z
Presiden nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.
Bukti P-13
Surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atas Nama Terdakwa
(B-7)
Muchdi
Purwoprandjono
Dengan
1488/Pid.B/2008/PN. JKT.SEL
Nomor
Perkara
.
Bukti P-14 Surat Laporan akhir Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (B-8)
(Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 2004)
Bukti P-15 Surat jejaring Komunikasi Muchdi PR dan Pollycarpus
6
(B-9) Bukti
P-16 Compact disk Rekaman pertemuan dengan Kejaksaan Agung
(B-10) Bukti P-17 Surat Transkrip Pertemuan Kejaksaan Agung Dengan KASUM (B-11) 2.12] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya PEMOHON menghadirkan saksi Usman Hamid yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Oktober 2011 sebagai berikut: 1. Bahwa permintaan secara resmi dalam pertemuan dengan kepala BIN, yang menghasilkan protokol kerjasama TPF dengan BIN. Juga disepakati BIN menunjuk 3 orang contact person: Darsono, Wahyu S, Giri, dari TPF ditunjuk Usman Hamid. 2. Bahwa Dalam pelaksanannya, TPF mengalami kendala yang jelas mempengaruhi kerja, terkait akses terhadap informasi dan dokumen dan untuk meminta keterangan dari sejumlah pejabat BIN khususnya mengenai status anggota BIN yakni Polly. 3. Bahwa dalam pertemuan dengan BIN, TPF mendapatkan informasi bahwa Nurhadi Jazuli, dan Suparto, atau Sumamo, atau Suhirto, bahwa sistem administrasi BIN di Biro Kepegawaian tidak ada nama Polly, Beberapa pejabat tersebut menyebut dalam BIN ada sistem kompartementasi. 4. Bahwa Atas pertanyaan ketua majelis (Ahmad Alamsyah Saragih) tentang apakah dalam pemeriksaan TPF sudah sampai surat menyurat atau hanya meminta dan gagal? Saksi menjawab “meminta dan gagal” 5. Bahwa Agen intelijen dalam BIN ada 2 Organik (Direktur Utama dari PNS), dan non organik (bukan Direktur Utama dari PNS). Tidak ada agen yang disebut non organik. Tapi memang agen yang diklasifikasikan sebagai agen utama, madya, dan lain-lain. [2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, PEMOHON meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan PEMOHON, b. Memerintahkan TERMOHON untuk segera memberikan informasi yang diminta PEMOHON. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7
Keterangan TERMOHON [2.14] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi telah diminta informasinya dari pihak yang di beri Kuasa oleh TERMOHON sebagai berikut: 1. Bahwa permasalahan surat nomor R-451/VII/2004 dimaksud muncul sebagai hasil dari penelusuran aparat kepolisian melalui cloning atas hard disc di salah satu computer yang berada di salah satu ruang kantor Badan Intelejen Negara (BIN). Artinya bahwa telah dilakukan penelusuran dan pencarian secara pro yustisia oleh pihak yang berwenang terhadap keberadaan surat tersebut, dan alhasil yang di peroleh hanyalah berupa “konsep” surat bernomor R-45 l/VII/2004 2. Bahwa merujuk kepada “kesimpulan” dalam argumentasi PEMOHON (yang dijadikan dasar permohonan untuk meminta salinan “surat” dimaksud kepada BIN), yang menyatakan bahwa surat nomor R-451/VII/2004 pernah diproduksi /dibuat oleh BIN., dst, TERMOHON berpendapat bahwa keberadaan surat tersebut hanyalah sebatas konsep surat hasil cloning dari salah satu computer yang berada di salah satu ruang di kantor BIN. Oleh karena itu, kesimpulan PEMOHON bahwa surat R-451/VI1/2004 tersebut pernah diproduksi/dibuat oleh
BIN
cenderung
menyesatkan
untuk tujuan
mencari
pembenaran ’’tuduhan” bahwa BIN (sebagai institusi) terlibat dalam peristiwa meninggalnya Munir.
/ J
V
/
3. Bahwa terkait dengan keberadaan surat “R-451/VI1/2004” tersebut, penegak hukum telah melakukan penelusuran dengan memeriksa secara pro yustisia terhadap orangorang yang di duga terkait dengan surat tersebut, seperti As’ad (kini mantan Waka BIN) dan Budi Santoso (kini mantan direktur pada deputi V BIN), bahkan Muchdi Pr (kini mantan Deputi V BIN) sempat di adili sebagai terdakwa, namun upaya pro yustisia yang dilakukan oleh parat berwenang tersebut tidak dapat membuktikan keberadaan surat “R-45 l/VII/2004 dimaksud. 4. Bahwa menurut pemahaman TERMOHON, kriteria terjadinya sengketa informasi antara lain obyek yang disengketakan jelas keberadaannya, tetapi oleh pemiliknya tidak boleh diakses atau diminta oleh pihak lain. Oleh karena itu TERMOHON berpendapat bahwa masalah ini bukan masalah sengketa informasi yang bisa diselesaikan berdasar UU KIP melainkan masalah “sangkaan atau tuduhan” PEMOHON terhadap TERMOHON yang penyelesaiannya merupakan ranah hukum. 8
5. Bahwa TERMOHON ingin menegaskan kembali bahwa BIN tidak pernah membuat atau menggunakan Surat Nomor R-451/VII/2004 sebagaimana disangkakan oleh PEMOHON dalam argumentasinya. 6. Bahwa sebagaimana disebutkan 1125/XI/2011
dalam surat dari TERMOHON nomor B-
perihal: pemberitahuan, tertanggal 9 Nopember 2011, Majelis
Komisioner menerima surat penjelasan bahwa BIN tidak dapat memenuhi permintaan Majelis Komisioner dalam rangka penyaksian dan pembukaan dokumen. 7. Bahwa hanya menegaskan kembali atas apa yang sudah dilalui dalam proses ini. Yang pertama menyatakan kembali bahwa objek yang disengketakan tidak pernah ada dan tidak pernah diproduksi oleh TERMOHON sesuai dengan sikap lembaga dan pimpinan yang telah disampaikan suratnya kepada Majelis Komisioner. Kedua, Objek sengketa bukan merupakan objek sengketa informasi publik. Ketiga, mohon diperhatikan dasar pertimbangan yang keluar mulai dari proses kaukus, mediasi hingga ajudikasi.
X
V
8. Bahwa hasil pemeriksaan/penelusuran dokumen surat dalam kurun waktu bulan Juli 2004 sampai September 2004 sehingga di peroleh hasil kode surat R-450, K-451, dan R-452 adapun surat-surat tersebut perihal dan subjek yang dituju berbeda dengan apa yang disengketakan sehingga dokumen yang di maksud dalam sengketa tidak pernah ada dan tidak pernah diproduksi oleh TERMOHON.
Hasil Pemeriksaan Setempat % ? [2.5] Menimbang bahwa untuk memperoleh ;mperoleh bukt bukti dan petunjuk berdasarkan Pasal 43 (3) dan ayat (4) UU KIP juncto Pasal 57 PERKI No 2 tahun 2010 maka Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan setempat di kantor TERMOHON pada tanggal 1 Nopember 2011 yang diperoleh keterangan: 1. Bahwa Majelis Komisioner telah membaca SOP tata kelola persuratan di BIN sehingga di peroleh informasi bahwa untuk persuratan merupakan otoritas tunggal pimpinan. 2. Bahwa untuk penyaksian dokumen surat dalam kurun waktu 1 Agustus 2004 hingga 9 September 2004, Majelis Komisioner menunggu ijin kepala BIN. 3. Bahwa TERMOHON melalui surat nomor B-l 125/XI/2011 perihal: pemberitahuan tertanggal 9 Nopember 2011 menyampaikan bahwa BIN tidak dapat memenuhi permintaan Majelis Komisioner dalam rangka penyaksian dan pembukaan dokumen.
9
Keterangan saksi yang dihadirkan Majelis Komisioner: [2.15] Menimbang bahwa untuk menambahkan keyakinan dalam memutus maka Majelis Komisioner, menghadirkan saksi dari PT Garuda Indonesia, Tbk yang memberikan keterangan terkait dengan SOP surat-menyurat di PT Garuda Indonesia di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Desember 2011 yang bernama Abdul Rosyid, Jabatan: Pelaksana Harian SM. Good Corporate Governance (GCG) Impiemotion And Document Management PT Garuda Indonesia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa No JKTDZ/SKU/149/11 tertanggal 15 Desember 2011, sebagai berikut: 1. Bahwa saksi adalah Pelaksana Harian SM. GCG Implemation And Document Management PT Garuda Indonesia, Tbk. 2. Bahwa Pengelolaan surat Internal dan Eksternal, Kalau surat masuk kita (PT Garuda Indonesia) punya pos kamar (menerima semua surat-surat yang masuk dari luar PT Garuda Indonesia), ada petugas yang akan menyampaikan surat ke tujuan. Kalau ke direksi misalnya akan dibawa ke sekretaris Direksi lalu diregistrasi baru kemudian diserahkan ke meja Direksi. Setelah dibaca oleh Direksi atau yang dituju maka disitu akan muncul disposisi dari penerima surat yang isinya langsung kepada subjek surat itu sendiri, sampai ke sekretaris yang akan didistribusikan kepada unit kerja yang terkait yang kemudian diregistrasi lagi oleh unit kerja terkait. 3. Bahwa mengenai SOP penyimpanan surat itu ada, surat itu disimpan di sekretaris, tapi di masa Bapak Indra Setiawan saksi lupa sekretarisnya. 4. Bahwa yang bertanggung)awab mengenai persuratan adalah saksi, berkenaan dengan apakah ada surat yang tidak terdokumentasikan, saksi berpendapat. Sepanjang tidak ada keluhan mengenai surat eksternal yang tidak diterima oleh yang dituju, kalau ada yang tidak sesuai pasti ada keluhan, tapi sejak saksi menangani mulai tahun 2008, belum ada keluhan, itu saja. 5. Bahwa mengenai masuknya surat sebelum saksi menangani masih mungkin dicari, karena
saksi
punya
kearsipan juga
dalam
sistem
elektronik
baru
saksi
lementasikan awal tahun ini (2004), kami beralih dari manual ke sistem ronik melalui scanning dan diupload ke document management system sampai 2004 juga bisa diakses dengan cepat. 6. Bahwa berkenaan untuk mencari surat tersebut ada pada kewenangan saksi, contoh KPK yang akan mengecek tiket tahun sekian bisa. Begitu juga BPK 90 % dokumen Garuda sudah diupload ke sistem dari tahun 1970 itu masih ada dan sudah dielektronikkan. 10
7. Bahwa tugas saksi berkaitan dengan corporate government implementation dan pengelolaan dokumen perusahaan termasuk di dalamnya adalah kearsipan. 8. Bahwa SOP persuratan tidak mengatur mengenai penggandaan surat, kalau surat dari pos kamar ke sekretaris dari sekretaris ada proses menggandakan seperti ini, ketika ada disposisi ini akan di file oleh sekretaris dan pada saat bersamaan harus diturunkan kepada yang di disposisi dan satu disimpan, satu di copy dan di disposisikan ke bawah untuk ditindaklanjuti. Tapi tidak semua harus turun ke bawah tergantung maksud dan tujuan dari surat tersebut dan mengenai pencatatan pada saat delivery, lebih tepatnya buku ekspedisi asli di pos kamar copy buku ekspedisi di laporkan. 9. Bahwa proses penggandaan itu sebelumnya tidak ada karena dari pos kamar hanya menyampaikan surat kepada yang dituju, sekretaris yang akan membuka untuk dicopy dan diserahkan kepada yang dituju. Pos kamar tidak mengcopy karena tidak mempunyai wewenang untuk membuka surat.
/
y
/
10. Bahwa sekretaris tidak mempunyai kewenangan membuka surat rahasia, karena kalau confidential langsung ke Direksi, hanya dicatat tidak dibuka dan digandakan. 11. Bahwa berkenaan dengan surat nomor R-451/V11/2004, Saksi belum sempat memastikan surat itu ada atau tidak ke sekretaris direksi, tapi mungkin nanti ada rekan saksi yang bisa menjelaskan, tapi kalau mau di cek ke sistem dokumen itu bisa. Untuk mengecek surat tersebut mungkin dibutuhkan waktu 10 sampai dengan 15 menit. 12. Bahwa apakah dimungkinkan pimpinan menerima surat tanpa dicatat, saksi tidak bisa komentar. Tapi kalau logika saksi, hal itu sangat mungkin terjadi. 13. Bahwa surat menyurat pengelolaannya ditetapkan oleh direktur utama. Kalau sistem itu sudah ditetapkan oleh perusahaan dan tidak dijalankan ini bisa saksi katakan bukan merupakan tindakan korporasi karena sudah ada aturan untuk semua pihak. 14. Bahwa Sebelum 2008 saksi bertugas di fungsi yang berbeda tidak di unit ini (Pelaksana Harian SM. GCG implemation and document management), yakni saksi di pusdiklat. Kemungkinan terjadinya Direktur utama membuat diskresi mengambil surat tidak dari pos kamar bisa saja terjadi. 15. Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah Pernah, mulai tahun 2008 menerima surat dari BIN dan saksi akan memastikan setelah melakukan pengecekan di kantor. 16. Bahwa saksi akan mengecek di SOP terkait dengan diskresi kalau ada surat yang sifatnya rahasia dia tidak dimasukkan di SOP. 17. Bahwa SOP ada perubahan di lakukan setiap 2 tahun sekali. Perubahan yang ada untuk lebih mengakomodir surat-surat elektronik yang sebelumnya belum diatur. 11
18. Bahwa untuk safety dan security ada prosedurnya, surat tugas umumnya terkait audit yang bersifat terbuka yang harus disetujui oleh direktur utama. Atas persetujuan ini maka audit dilakukan, dan saksi akan memastikan setelah melakukan pengecekan tapi menurut sistem hal ini bisa di search dan semua surat ini harus melalui prosedur. 19. Bahwa saksi tidak yakin direktur utama mempunyai diskresi pemberian surat langsung akan tetapi diskresi itu dimungkinkan namun saksi tidak pernah melihat. 20. Bahwa ketika dirut menugaskan aviation security harus masuk surat internal dan diadministrasikan dan kemudian saksi tambahkan unit yang mengeluarkan surat dan membuat surat tugasnya mengadministrasikan kalau sudah lama, tahun baru disetor ke saksi.
[2.16] Keterangan Tertulis dari saksi dari PT Garuda Indonesi Bahwa dalam persidangan tanggal 16 Desember pengecekan sehingga saksi menyampaikan hasil
:an melakukan gecekan tersebut melalui surat
tertanggal 21 Desember 2011, Nomor: GARUDA/JKTDSG-2043/2011, Perihal: Penyampaian Dokumen Pendukung Dari Saksi (PT Garuda Indonesia, Tbk, dalam perkara sengketa informasi nomor 120/IV/KIP-PS-M-A/2011(“Perkara”), adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen S-l: Foto copy buku laporan surat masuk kepada Direktur Utama PT. Garuda Indonesia pada bulan Juli-Agustus 2004. Dokumen ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas surat masuk kepada direktur utama Garuda tidak terdapat registrasi surat No. R-451/VI1/2004 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara. 2. Dokumen S-2: foto copy SOP manual tata kelola non takah Garuda. Dokumen ini membuktikan bahwa secara adminstrasi surat masuk ke Garuda telah diregistrasi berdasarkan SOP manual tata kelola non takah tersebut di atas. 3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan internal admintrasi Garuda tidak terdapat registrasi surat penugasan dari Direktur Utama Garuda yang langsung ditujukan kepada Pilot terkait dengan aviation security.
12
3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan PEMOHON [3.1] Menimbang bahwa PEMOHON menyampaikan kesimpulan pada tanggal 30 Desember 2011 sebagai berikut: Kesimpulan akhir atas proses ajudikasi sengketa informasi publik ini disusun, selain sebagai bagian dari proses persidangan, juga untuk menyampaikan sikap PEMOHON atas temuantemuan selama proses ajudikasi. Oleh karena itu, kesimpulan ini berbasis pada proses dan fakta-fakta dalam ajudikasi, baik keterangan saksi, keterangan TERMOHON, hasil pemeriksaan di tempat, maupun dokumen tertulis yang diajukan oleh para pihak. Namun demikian, sebelum menyampaikan review atas proses ajudika PEMOHON, PEMOHON ingin menegaskan kembali dua hal. Pertama, pengajuan sengketa informasi yang diajukan oleh KASUM kepada BIN, adalah ikhtiar untuk menjadikan kasus pembunuhan aktifis HAM (Munir Said Talib) sebagai pintu masuk untuk mendorong adanya reformasi di Badan Publik (dalam hal ini adalah BIN), terutama setelah berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengapa BIN harus transparan? Karena BIN adalah lembaga yang bekerja atas dasar kewenangan, yang dikelola dengan menggunakan uang publik, sehingga harus dipastikan bahwa potensi penyalahgunaan kewenangan bisa diminimalisir. Dalam kasus pembunuhan Munir, persis kita telah ditunjukkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan di lembaga tersebut. Mungkin ini bukan yang pertama, tetapi kalau ini juga bukan yang terakhir, itu artinya bahwa siapapun kita sedang dipersiapkan untuk menjadi korban berikutnya. Kedua, keterbukaan BIN akan menjadi indikator dan sekaligus memiliki efek resonansi yang besar terhadap badan publik yang lain. Kalau BIN saja bisa terbuka, apalagi yang lain? Sungguh, seluruh anak bangsa di negeri ini mendambakan keterbukaan di seluruh Badan Publik, karena itu adalah indikator apakah kita sedang hidup di negara ini beradab atau biac Persidangan ini dimulai dari Permohonan Nomor 120/IV/KIP-PS-M/2011, yang intinya PEMOHON mengajukan 2 permohonan, yaitu : 1. Surat Tugas dari BIN kepada Muchdi Pr (deputi V BIN) 2. Surat R-451/VII/2004 tentang penugasan Pollycarpus sebagai aviation security PT Garuda Indonesia
13
Adapun argumentasi pokok dalam permohonan tersebut intinya adalah : 1. Ada
dua
alat
bukti
yang
menerangkan
hal
yang
sama.
Di
satu
sisi, Call Data Record menunjukkan bahwa HP Muchdi Pr berhubungan telepon dengan Pollycarpus Budihari Priyanto antara tanggal 6-12 sepetember 2004 di Indonesia. Di sisi lain, Muchdi Pr mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dia sedang menjalankan tugas ke Malaysia, yang ditunjukkan dengan paspor yang distempel pakai stempel Imigrasi. 2. Untuk argumentasi ini, sudah selesai dilevel mediasi KIP, yang intinya tidak ada surat tugas Muchdi PR tanggal 6 s/d 12 September ke Malaysia. 3. Surat R-451/VII/2004 tentang rekomendasi Pollycarpus sebagai aviation security PT Garuda Indonesia, telah diakui keberadaannya oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Indra Setiawan). Atas dasar surat itulah, Pollycarpus Budihari Priyanto menjadi aviation security, dan ikut penerbangan ke Singapura, yang seharusnya ke Peking. Pengubahan jadwal dan keluarnya surat backdate telah membawa Rohainil Ainil dihukum pidana. Dan secara keseluruhan proses, Indra Setiawan juga dihukum pidana. 4. Argumentasi diatas , ditunjang oleh beberapa bukti, yang dilampirkan ( B 1.1 s/d B.5) yang kesemuanya adalah fakta hukum dalam berbagai berkas perkara yang telah inkracht. Inti dari bukti byukti Pertama : BIN merekomendasikan Pollycarpus Budihari Priyanto kepada direktur Utama Garuda
Indra Setiawan untuk menjadi tim pengamanan internal garuda,
melalui surat R - 451 /VII/2004.Surat tersebut dihantarkan langsung oleh Pollycarpus Budihari Priyanto kepada Indra Setiawan.
Kedua : Memberi gambaran proses bagimana surat tersebut dibuat dikantor BIN yang lelibatkan Pollycarpus Budihari Priyanto dan Budi Santoso (Direktur 5.1 dibawah meli Depputi V, Muchdi Pr). Diketik di kantor BIN , sehingga terdapat dalam Hardisk yang disita oleh polisi. Selain itu, untuk menunjang penugasan Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut, Budi Santoso juga memberikan sejumlah uang atas perintah Muchdi Pr. Ketiga : Verifikasi Indra Setiawan atas keaslian surat tersebut dengan meminta Pollycarpus Budihari Priyanto mempertemukan dengan penanda tangan surat (As’a t) . 14
Pertemuan itu terjadi dikantor BIN, dan Indra Setiawan bertemu dengan As’at dan pertemuan tersebut juga diakui oleh As’at.
Keempat: cloning surat R- 451 /VII/2004 dari hard disk SEAGATE ST-320014-A NO SERI: 5-JZEZ-5 SE yang disita Penyidik dari sebuah komputer di Kantor BIN , diruang staf Deputi V BIN, dinyatakan bisa diterima oleh majelis hakim.
Kelima : kewenangan WAKA BIN As’at, sebagai pimpinan BIN untuk menandatangi surat dengan karakter dan proses seperi R-451/VII/2004.
Selama persidangan kami menemukan beberapa fakta penting : I.
J<>
Pengakuan diam - diam terhadap bukti dan kesaksian yang diajui
Pertama : tidak ada bantahan atas proses pembuatan surat R - 451 /VII/2004 dibuat sendiri oleh Pollycarpus Budihari Priyanto atas bantuan Budi Santoso, dan diketik di kantor BIN.
/ 'b',
Pollycarpus pernah datang lagi ke ruangan saya dalam rangka minta tolong mengoreksi surat yang dikonsep oleh Sdr.Pollycarpus sendiri dalam ketikan bukan tulisan tangan berkaitan dengan permintaan rekomendasi untuk ditempatkan di Coorporate Security PT.Garuda Indonesia. Seingat saya yang sempat saya koreksi dalam konsep surat yang dibawa oleh Pollycarpus adalah : tata letak Kepada yang semua disebelah kiri saya koreksi menjadi sebelah kanan, dan ada juga bahasa kantor saya koreksi, seingat saya surat tersebut di alamatkan kepada Dirut PT.Garuda Indonesia , isi pokok surat tersebut adalah tentang rekomendasi Sdr.Pollycarpus untuk ditugaskan menjadi Coorporate Security dalam surat tersebut menyediakan kolom yang tanda tangan adalah WAKA BIN setelah surat saya koreksi langsung saat itu juga surat saya berikan kepada Pollycarpus diruangan saya, sedangkan siapa yang melakukan pengetikan setelah di koreksi bukan saya, namun untuk surat khusus seperti surat tersebut bisa di Biro Umum dan juga di tempat lain... "(Jawaban Nomor 7, Halaman 3, BAP Tanggal 3 Oktober 2007)------ B.2.1 “Saya tidak pernah menugaskan Pollycarpus secara langsung maupun tidak langsung, saya hanya membantu mengoreksi surat permintaan dari Pollycarpus untuk masuk
15
menjadi Coorporate Security di PT.Garuda Indonesia”. (Jawaban Nomor 10, Halaman 3, BAP Tanggal 3 Oktober 2007).......B. 2.1 “Peran saya hanya mengoreksi surat yang masih dalam bentuk konsep, namun setelah saya koreksi, saya tidak tahu bagaimana proses berikutnya dari surat tersebut". (Jawaban Nomor 24, Halaman 5, BAP Tanggal 3 Oktober 2007)—B.2.1 melihat fakta diatas, tergambar bagaimana proses pembuatan surat R 451/VII/2004 , yang melibatkan struktur BIN dalam kendali deputi V BIN bidang penggalangan, karena melibatkan Direktur 5.1 BIN, dan menunjukkan bahwa sejak proses, surat ini menunjukkan satu kondsi beyond administrative.
/ &
Kedua : tidak ada bantahan bahwa Pollycarpus Budihari Priyanto menghantarkan surat R- 451 /VI1/2004 langsung ke Indra Setiawan, dan malah saksi dari Garuda mengakui mekanisme tersebut memungkinkan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat tersebut ada, dibuat dan diserahkan langsung oleh Pollycarpus Budihari Priyanto tanpa mengikuti prosedur semestinya di Garuda. "Surat penugasan kepada Pollycarpus untuk tugas staf perbantuan di Corporate Security atas permintaan Instansi BIN ” (Halaman 2, BAP Tanggal 5 Juni 2008)-------
BU
/w
/
“Yang menyerahkan surat tersebut adalah saudara POLLYCARPUS sendiri langsung
diserahkan kepada saya di Restoran Bengawan Solo Hotel Sahid J l Sudirman-Jakarta dan seingat saya tidak ada yang melihat, tetapi karena disekitar situ cukup banyak orang mungkin saja ada yang melihat atau mengetahui". (Halaman 2, BAP Tanggal 5 Juni 2008)--------B. 1.1 Pada sidang tanggal 16 /12/2012. Saksi Garuda menjawab pertanyaan perihal alur prosedur yang tidak dilampaui/digunakan oleh Pollycarpus Budihari Priyanto ketika menyerahkan surat secara langsung kepada Indra Setiawanselaku direktur utama, karena kedekatan Pollycarpus Budihari Priyanto dan direktur utama Indra Setiawan dan arena dari BIN “ ... kalau sepengetahuan saya tidak bisa komentar, tapi kalau logika hal ini mungkin terjadi................... ’
16
Ketiga : tidak ada bantahan atas verifikasi Indra Setiawan atas keaslian Surat Tersebut dan keyakinan Indra Setiawan bahwa Pollycarpus Budihari Priyanto adalah orang kepercayaan BIN, dengan meminta Pollycarpus Budihari Priyanto mempertemukan dengan penanda tangan surat (As’at). Pertemuan itu terjadi dikantor BIN, dan Indra Setiawan bertemu dengan As’at, pertemuan tersebut
diakui oleh As’at. Posisi ini
mempertegas keberadaan Surat R-451/VII/2004 bahwa ada, pernah di buat dan ditandatangai oleh As’at, selaku wakil ketua BIN. Karena tidak mungkin BIN mengeluarkan surat penugasan kepada orang yang bukan anggota/d ipercaya oleh BIN, apalagi untuk penugasan yang penting.
-£ > >
“...kepada Pollycarpus untuk dapat bertemu dengan WAKA BIN, beberapa hari kemudian Pollycarpus memberitahukan mengenai kapan waktu Terdakwa (Indra Setiawanetiawan) bertemu dengan M .As’at di kantor BIN dan Terdakwa (Indra Setiawanetiawan) baru mengetahui dan semakin yakin jika Pollycarpus adalah orang yang dipercaya BIN, namun pada saat itu Terdakwa (Indra Setiawanetiawan) tidak pernah membicarakan masalah surat permintaan dari BIN dimaksud". (Paragraf 7, Halaman 67, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Indra Setiawanetiawan)-----B, L 2 ‘Saya pernah berjumpa lagi dengan Indra Setiawanetiawan sekitar 2 (dua) bulan setelah pertemuan yang pertama di Kantor saya, pada saat itu saya sedang makan malam di Hotel Shangrila dan Indra Setiawanetiawan menghampiri saya di toilet, namun saya lupa topik pembicaraan pada saat itu, karena sifatnya hanya basa-basi” (Jawaban Nomor 15, Halaman 5, BAP Tanggal 12 Maret 2007)—B.2.2
< zy
II.
T ■■ ng disampaikan selama Proses tidak kredibel, tidak ju ju r dan
: Keterangan bahwa BIN hanya mengeluarkan surat dari otoritas tunggal yakni kepala BIN pada tanggal 17 Nov 2011, tanpa didukung bukti yang kuat, terbantahkan oleh pengakuan Wakil Kepala BIN (As’at), yang mengatakan bahwa surat dengan substansi seperti surat R-451/VII/2004, ditandatangi oleh waka BIN.
17
“Saya tidak ingat, namun melihat substansi isi surat tersebut yang pada pokoknya berisi rekomendasi untuk menempatkan Pollycarpus sebagai Coorporate Security pada PT.Garuda Indonesia dan mengingat PT.Garuda Indonesia adalah salah satu BUMN yang strategis dan di pandang perlu untuk diamankan, dan juga karena surat tersebut konsepnya di koreksi oleh Budi Santoso sebagai salah satu Direktur pada Deputi V, jika memang benar surat itu ada, maka menjadi kewenangan dan kewajiban saya untuk menandatangani. (Jawaban Nomor 17, Halaman 5, BAP Tanggal 12 Maret 2008)—B 2.2 Kredibilitas Pengakuan As’at sangat k u a t, hal ini terkait pengakuat dari stuktur paling tinggi dalam BIN , yaitu pimpinan BIN sendiri dan dalam dokumen yang telah inkracht secara hukum. Sehingga patut diduga dengan amat sangat kuat bahwa keterangan yang diberikan oleh BIN selama proses, adalah keterangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, tidak kredibel dan oleh karena harus dikesampingkan. Fakta pengakuan dari wakil ketua BIN As’at menjadi bukti bahwa surat R-451 /VII/2004 ada dan dibuat oleh BIN, karena karakter surat dan otoritas yang berwenang dan wajib menandatangani sesuai aturan Internal 1 I U C 1 1 U U BIN. D iiN .
KEDUA : keterangan BIN yang mengatakan mengatakai bahwa tidak ada surat nomor R 451/VII/2004, yang ada hanya K 451/VII/2004 dengan urutan R 450/VII/2004, K 451/VII/2004, dan R 452/VII/2004 dengan tujuan dan maksud yang berbeda dengan R 451/VII/2004 tidak kredibel, mengada ada, sehingga sangat
patut untuk
diabaikan.
a. Bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan pengakuan Direktur 5.1 BIN Budi antoso yang membantu proses pembuatan surat tersebut. Kredibilitas keterangan Judi Santoso sangat kuat, dapat dilihat d a ri:
Jabatan Budi Santoso sebagai Direktur 5.1 dibawah kendali Deputi V BIN Muchdi Pr, yang membawahi personil, materiil, logistik dan keuangan/supporting unit (diambil dari BAP 8 oktober 2007). Sangat masuk akal jika proses pembuatan surat R-451 /VII/2004 dibuat dengan bantuan Budi Santoso. Hal ini terkait dengan status dan
18
operasi Poilycarpus Budihari Priyanto dibawah Muchdi Pr, sebagai Deputi V bidang Penggalangan. Apalagi dalam keterangan lainnya Budi Santoso menerangkan bahwa atas perintah Muchdi Pr, dia beberapa kali memberikan sejumlah uang untuk Poilycarpus Budihari Priyanto.— B.2.1
b. Keterangan tersebut bertentangan dengan kesaksian dan bukti bahwa surat tersebut, dibuat dikantor BIN dan diketik menggunakann Komputer di kantor BIN tersebut, yang selama proses berlangsung di akui diam-diam oleh BIN, tanpa ada I Bahwa kesaksian Budi Santoso yang menerangkan proses 45 l/VII/2004 di kantor BIN sangat kuat —B.2.1
Bahwa cloning dilakukan pada Hardisk computer di kantor BIN di ruangan Staf Deputi V BIN , dengan hardisk SEAGATE ST-320014-A NO SERI: 5-JZEZ-5 SE, menunjukkan bahwa surat itu ada dan dibuat Oleh BIN, dibawah kendali Deputi V BIN. Keterangan cloning ini diakui keabsahannya oleh majelis hakim. -B .5 Kloning ini tidak hanya menunjukkan keberadaan surat tersebut ada, namun secara jelas menunjukkan bahwa proses pembuatan ada di kantor BIN. Sehingga, dengan logika sederhana dapat dipastikan bahwa Surat tersebut ada, dibuat dikantor BIN, untuk Poilycarpus Budihari Priyanto, karena Poilycarpus Budihari Priyanto adalah bagian dari BIN dibawah kendali Deputi V, dan oleh karenanya logis ketika Direktur 5.1 Budi Santoso, turut membantu pembuatan surat tersebut, dan pengetikan dilakukan di Ruang Staf Deputi V. Apalagi kewenangan untuk tandatangan surat keluar di akui oleh WAKA BIN.
/v
c. Bertei lentanga ritangan dengan fakta yang tak terbantahkan bahwa Indra Setiawan, menerima langsung dari
Poilycarpus Budihari Priyanto,
melakukan verifikasi dengan
penandatangan surat, memperkuat keyakinan Indra Setiawan bahwa Poilycarpus Budihari Priyanto adalah benar orang kepercayaan BIN yang direkomendasikan untuk melakukan tugas BIN
dengan surat yang dihantarkan langsung oleh Poilycarpus
Budihari Priyanto kepadanya—B .I.l dan B 1.1 Bahwa fakta ini menunjukkan dan membuktikan keberadaan surat R 451/VII/2004 yang tidak hanya memberi gambaran bagimana proses surat tersebut diterima oleh
19
Indra Setiawan secara langsung dari Pollycarpus Budihari Priyanto, namun juga membuktikan bagimana Indra Setiawan memperlakukan Pollycarpus Budihari Priyanto dan surat tersebut , dengan melakukan verifikasi langsung kepenadatangan surat melalui Pollycarpus Budihari Priyanto, dan akhirnya bertemu di Kantor BIN, dimana surat tersebut penah dibuat. Pertemuan tersebut di akui oleh WAKA BIN As’at, selaku penandatangan surat. Fakta ini pula, yang pada akhirnya memberikan perlakukan khusus kepada Pollycarpus Budihari Priyanto menjalankan perintah BIN di dalam Garuda oleh management Garuda atas perintrah Indra Setiawan secara langsung , yang melibatkan Ramelgia Anwar (Vice President Corporate Secuity), Ramelgia Anwar (Cief of pilot airbus, divisi Pollycarpus Budihari Priyanto
ohaini
Aini
(Secretary Officer). Perlakukan khusus tersebut antara lain : Pertama, mengubah penerbangan Pollycarpus Budihari Priyanto yang seharusnya ke Peking, menjadi ke Singapura pada tanggal 7 September 2004. Perubahan ini menyalahi BOM (Basic Operational Manual) Garuda dibawah judidiksi system hukum penerbangan Internasional (ICAO, IATA, dll). Akibat pengubahan yang melanggar hukum tersebut, Ruhaini Aini dijatuhi hukuman penjara. Dan secara umum berbagai fakta yang melanggar hukum tersebut, Indra Setiawan iuea diiatuhi vonis
Security, yang juga melanggar BOM, karena tidak memilki akreditasi sebagai aviation security. Apalagi alibi Pollycarpus Budihari Priyanto dalam menjalankan tugasnya tidak sesaui dengan tugas pokok aviation security yang diatur dalam BOM, dengan mengerjakan pekerjaan tekhnikal, yang padahal di Singapura, Garuda memiliki petugas teknis sendiri yang permanen dan lebih kompeten. Ketiga : keterangan saksi garuda, di dalam persidangan tanggal 16 Desember 2011 dari divisi Good Corparote Governance Implementation and Documentation, mendukung fakta bahwa penyerahan surat secara langsung dari seorang pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto ke direktur utama GARUDA Indra Setiawan memungkinkan terjadi.
20
Pada sidang tanggal 16 /12/2011. Saksi dari Garuda menjawab pertanyaan perihal alur prosedur yang tidak dilampaui/digunakan oleh Pollycarpus Budihari Priyanto ketika menyerahkan surat secara langsung kepada Indra Setiawan selaku direktur utama, karena kedekatan Pollycarpus Budihari Priyanto dan direktur utama Indra Setiawan dan karena dari BIN
kalau sepengetahuan saya tidak bisa komentar, tapi kalau
logika hal ini mungkin terjadi................... ’ Fakta ini jelas memperkuat keterangan Indra Setiawan yang menerangkan bahwa surat tersebut diterima secara langsung, dan disimpan sendiri oleh Indra Setiawan, yang akhirnya dirampok beserta barang lain. Sehingga tanpa perlu melihat catatan penerimaan surat dari luar dan tanpa perlu melihat SOP surat menyurat Garuda, dapat disimpulkan bahwa memang benar ada surat R 451 /VII/2004, yang diterima langsung oleh Indra Setiawan dari Pollycarpus Budihari Priyanto, dan itu memungkinkan terjadi dalam alur surat menyurat pada tahun 2004, dengan berbagai alasan dan latar belakang penerimaan langsung tersebut. Sampai sidang berakhir, fakta dan bukti yang kami ajukan dalam proses ini tidak ada bantahannya, artinya diakui secara diam-diam oleh BIN. Bantahan hanya berfokus pada tidak ada surat R 451/VII/2004, yang ada K 451/VII/2004, yang disampaikan secara deklaratif dan bersifat kesimpulan tanpa ditunjang berbagai fakta yang membantah bukti dan argumentasi yang kami ajukan, mulai proses pembuatan, proses verifikasi oleh Indra Setiawan sampai proses berfungsinya substansi surat tersebut (Polly menjadi aviation security, ikut penerbangan GA 974 f
iggal 7 September 2004, dll).
Sehingga berangkat dari berbagai fakta-fakta diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat R451/VII/2004, ada dan pernah dibuat oleh BIN untuk Indra Setiawan selaku direktur Garuda yan
Dis
'
ndasikan Pollycarpus Budihari Priyanto menjadi aviation security.
mpulan diatas, fakta-fakta tersebut juga memberi gambaran dan pembuktian
bahwa keberadaan, fungsi dan capaian yang ingin ditunjukkan oleh surat R 451/VII/2004 dengan status rahasia adalah beyond administrative. Apalagi diakhir capaian dari keberadaan surat tersebut terjadi kejahatan serius, pembunuhan politik pertama dalam sejarah Indonesia pasca Reformasi, yang terencana dan sangat sistematis, baik metode, alat yang digunakan, skenario menghilangkan jejak, maupun kontrol politik pasca pembunuhan tersebut. Dan ini
21
merupakan sejarah pembunuhan politik pertama dengan racun, dalam tradisi politik modern Indonesia.
Oleh karenanya, beyond administrative dapat memberi makna : 1. Surat itu sengaja dihilangkan baik dari tangan pengirim maupun penerima. 2. Dengan demikian, jika ada surat lain dengan nomor yang sama, maka itu menunjukkan bahwa memang ada surat ganda yang diproduksi oleh BIN. Surat yang pertama adalah Surat bernomor 451, dengan kode ‘K’ dan Surat berkode ‘R’, dengan nomor 450 dan 452 yang itu diar; 451/VII/2004 yang itu tidak diarsipkan. 3. Pembuatan surat yang tidak diarsipkan ini adalah kewenangan yang dilakukan oleh pejabat, be
„
v
,
menandatangani, membawa ke penerima, mapun penerima. Faktanya, pembuat surat, pembawa surat dan penerima surat telah dihukum atas kesalahannya. Demikian kesimpulan kami atas proses dan fakta-fakta yang muncul selama proses ajudikasi. PEMOHON yakin, tidak mudah membuat keputusan yang paling adil, tetapi kami yakin bahwa Majelis Komisioner memiliki visi dan komitmen yang besar untuk membangun tata
permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 3, Pasal 4, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya Permohonan Informasi.
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan
Komisi
Informasi
Pusat
untuk
memeriksa
dan
memutus
permohonan a quo; 22
2. Kedudukan hukum {legal standing) PEMOHON. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b, Pasal 57 Perki nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah
tersebut di
paragraf [2.8];
[4.5] Menimbang bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi I (pertama) dengan surat nomor 270/VII/KIP-RLS/2011 tertanggal 26 Agustus 2011 untuk menghadiri sidang ajuc
ggal 19 September 201
[4.6] Menimbang bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi II (dua) dengan surat nomor 272/X/KIP-RLS/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 21 Oktober 2011.
[4.7] Menimbang bahwa majelis telah melakukan pemeriksaan setempat di kantor BIN (TERMOHON) pada tanggal 1 Nopember 2011 [4.8] Menimbang bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi III (tiga) dengan surat nomor 287/XI/KIP-RLS/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 17 Nopember 2011
[4.9] Menimbang bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi IV (empat) dengan surat nomor 298/XII/KIP-RLS/2011 tertanggal 2 Desember 2011 untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 8 Desember 2011, sehubungan sesuatu hal sidang ajudikasi dirubah menjadi tanggal 16 Desember 2011, dengan pemberitahuan perubahan jadwal sidang melalui surat nomor 299/XII/KIP-RLS/2011 tertanggal 6 Desember 2011. 23
[4.10] menimbang Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”
[4.11] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang menyebutkan : “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap PEMOHON dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
[4.12] Menimbang Pasal 46 Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang PPSIP yang menyebutkan: Pemeriksaan di persidangan dilakukan dengan:
X
X
a. mendengarkan dan/atau mengkonfirmasi keterangan PEMOHON; b. mendengarkan dan/atau mengkonfirmasi keterangan TERMOHON; c. mendengarkan keterangan saksi, jika ada dan/atau diperlukan; d. mendengarkan keterangan ahli, jika ada dan/atau diperlukan; e. mendengarkan keterangan Pihak Terkait, jika ada dan/atau diperlukan; f.
memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, jika diperlukan;
g. mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak jika ada dan/atau diperlukan
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36, Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Perki Nomor 2 Tahun 2010 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya PEMOHON merupakan PEMOHON Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada TERMOHON.
24
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Bahwa berdasarkan mediasi III (ketiga) yang di hadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON Pada tanggal 12 Agustus 2011, menghasilkan kesepakatan: 1) Untuk informasi tentang surat penugasan Muchdi Purwoprandjono sebagai Deputi V BIN tanggal 6-12 September 2004 ke Malaysia, telah dinyatakan dicari dan dinyatakan oleh pihak TERMOHON tidak ada. Dengan demikian para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa informasi atas dokumen tersebut. 2) Untuk salinan surat tugas kepada PT. Garuda Indonesia untuk Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai aviation security, para pihak tidak mencapai kesepakatan. Pihak PEMOHON berpendapat bahwa dokumen tersebut ada dan diproduksi/dibuat dan diterbitkan oleh Badan Intelijen Negara. Sedangkan TERMOHON berpendapat bahwa dokumen tersebut tidak ada karena tidak diproduksi/dibuat dan diterbitkan oleh Badan Intelijen Negara. Sehingga mediasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan ke tahapan ajudikasi.
2. Bahwa obyek sengketa informasi yang diselesaikan melalui proses ajudikasi adalah salinan surat tugas kepada PT. Garuda Indonesia untuk Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai aviation security, nomor R-451/VII/2004 Perihal Rekomendasi Personil Tim s a g a m jai Pengamanan Internal sebagaimana disebut di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan nomor perkara 1488/Pid. ’id.B^OOS/PN.JKT.SEL pada halaman 59 paragraf 3.
[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan [4.14] tersebut Majelis berpendapat bahwa PEMOHON memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan
C. Pokok Permohonan [4.16]
Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil PEMOHON, serta bukti surat, dan
keterangan saksi Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan PEMOHON yang tidak dibantah oleh TERMOHON, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi PEMOHON dan TERMOHON sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.
PEMOHON telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
25
b.
PEMOHON telah menempuh upaya keberatan kepada TERMOHON sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
D. Pendapat Majelis [4.17] Menimbang majelis komisioner hanya akan memepertimbnagkan bukti dan fakta di persidangan yang relevan dengan obyek sengketa informasi.
[4.18] Menimbang permohonan PEMOHON setelah proses mediasi permohoan informasi yang di mintakan sengketa ajudikasi adalah terkait dengan surat tugas kepada PT Garuda Indoensia untuk Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai aviation security, 451/VII/2004, perihal Rekomendasi personil Tim pengamanan internal. .
..
[4.19] Menimbang Majelis Komisioner telah membaca SOP tata kelola persuratan di BIN sehingga di peroleh informasi bahwa untuk persuratan merupakan otoritas tunggal pimpinan
[4.20]
Menimbang
TERMOHON
melalui
A nomory B-l 125/XI/2011
surat
pemberitahuan tertanggal 9 Nopember 201 memenuhi permintaan Majelis Komisioner dalar dokumen.
perihal:
kan bahwa BIN tidak dapat ingka penyaksian dan pembukaan
A y
[4.21] Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan ditempat majelis komisioner telah memberikan arahan untuk dapat melakukan pengecekan daftar surat keluar dalam periode Juli 2004 - 9 September 2004.
[4.22] Menimbang hasil pemeriksaan/penelusuran dokumen surat yang di lakukan oleh TERMOHON dalam kurun waktu bulan Juli 2004 sampai September 2004 sehingga di peroleh hasil kode surat R-450, K-45J, dan R-452 memiliki perihal dan subjek yang berbeda dengan apa yang disengketakan sehingga dokumen yang di maksud dalam sengketa tidak pernah ada dan tidak pernah diproduksi oleh TERMOHON
[4.23] Menimbang untuk menambahkan keyakinan dalam memutus maka Majelis Komisioner, menghadirkan saksi dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang memberikan keterangan terkait dengan SOP surat-menyurat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Oktober 2011 yang bernama Abdul Rosyid, 26
Jabatan: Pelaksana Harian SM. GCG Implemation And Document Management PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
[4.24] Menimbang Pengeloalaan surat Internal dan Eksternal J ik a surat masuk ke PT Garuda punya pos kamar (menerima semua surat-surat yang masuk dari luar garuda), ada petugas yang akan menyampaikan surat ke tujuan. Kalau ke direksi misalnya akan dibawa ke sekretaris direksi lalu diregistrasi baru kemudian diserahkan ke meja direksi.Setelah dibaca atau direksi atau yang dituju maka disitu akan muncul disposisi dari penerima surat yang isinya langsung kepada subjek surat itu sendtri, sampai ke sekretaris yang akan didistribusikan kepada unit kerja yang terkait yang kemudian diregistrasi lagi
terja
terkait
[4.25] Menimbang mengenai masuknya saksi dari PT GARUDA menangani masih mungkin dicari, karena kita (PT Garuda) punya kearsipan juga dalam sistem elektronik baru kita impelementasikan awal tahun ini, kami beralih dari manual ke sistem elektronik melalui scanning dan diupload ke document management system sampai 2004, juga bisa diakses dengan cepat.
/W
[4,26] Menimbang dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2011 saksi dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan melakukan pengecekan sehingga saksi menyampaikan hasil pengecekan
tersebut
melalui
surat
tertanggal
21
Desember
2011,
Nomor:
GARUDA/JKTDSG-2043/2011, Perihal: Penyampaian Dokumen Pendukung Dari Saksi (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dalam perkara sengketa informasi nomor 120/IV/KIP-PSM-A/2011(“Perkara”), adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut: a) Dokumen S-l: Foto copy buku laporan surat masuk kepada Direktur Utama uda pada bulan Juli-Agustus 2004. Dokumen ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas surat masuk kepada direktur utama garuda tidak terdapat registrasi surat no. R-451/VII/2004 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara. b) Dokumen S-2: foto copy sop manual tata kelola non takah garuda. Dokumen ini membuktikan bahwa secara adminstrasi surat masuk ke garuda telah diregistrasi berdasarkan SOP manual tata kelola non takah tersebut di atas.
27
c) Bahwa berdasarkan pemeriksaan intern admintrasi Garuda tidak terdapat registrasi surat penugasan dari Direktur Utama Garuda yang langsung ditujukan kepada Pilot terkait dengan aviation security
[4.27]
menimbang fakta persidangan yang telah diuraikan dalam paragraf [4.15]
sampai
dengan paragraf [4.23] majelis berpendapat bahwa informasi yang diminta PEMOHON tidak dihasilkan, tidak disimpan, tidak dikelola, dan /atau tidak dikirim oleh TERMOHON, maka dokumen/ informasi yang dimohon yaitu salinan surat tugas kepada PT Garuda Indoensia untuk Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai aviation security, nomor R-451/VII/2004, perihal
Rekomendasi
personil
Tim pengamanan
internal tidak ada
pada
pihak
TERMOHON.
[4.28] Menimbang Pasal 46 Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang PPSII
a/
5. KESIMPUL; Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di at
5 i Komisioner berkesimpulan:
[5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk mcmt ksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
[5.2] PEMOHON memiliki
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan dalam perkara a quo.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1] Menyatakan bahwa dokumen/ informasi yang dimohon yaitu salinan surat tugas kepada PT Garuda Indoensia untuk Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai aviation security, nomor R-451/VII/2004, perihal Rekomendasi personil Tim pengamanan internal tidak ada pada pihak TERMOHON;
28
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Henny S Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 4 Januari 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 4 Januari 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh TERMOHON dan PEMOHON
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat
29
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 4 Oktober 2011
30
