DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - 2014
Dengan diterbitkannya PMK 120/PMK.04/2013 maka perlu dilakukan penyesuaian PER 57/BC/2011. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan PER 57/BC/2011 perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai simplifikasi perizinan, delegasi wewenang, janji layanan, IT Inventory, dan pemindahtanganan barang.
Menyamakan persepsi dalam pelaksanaan PDJ No. PER-35/BC/2013 Membahas hal-hal/permasalahan yang belum terakomodir dalam PDJ guna menyamakan keputusan perlakuan kepada pengusaha KB atau PDKB Meningkatkan sinergi pelaksanaan regulasi Kawasan Berikat
• Perijinan KB (baru, perpanjangan dan perubahan Izin KB, simplifikasi syarat dan prosedur, dan pendelegasian wewenang perubahan izin KB)
• Relaksasi pemenuhan syarat lokasi (perpanjangan izin dan izin KB dari peralihan KITE) • Kewajiban KB (pendayagunaan IT Inventory & CCTV) • Kegiatan Operasional KB (batasan Penjualan Lokal, ketentuan subkontrak, penggunaan CG, dan perlakuan Barang Modal) • Pembekuan KB dan Pencabutan KB • Otomasi • Penegasan Ketentuan terhadap BKC
PER-57/BC/2011
PER 35/BC/2013
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari TLDDP guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari TLDDP guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
Belum diatur perusahaan KB.
mengenai
leveling Perusahaan KB diberikan pelayanan dan pengawasan secara proporsional berdasarkan profil risiko yang dikategorikan menjadi: 1. kategori layanan hijau; 2. kategori layanan kuning; atau 3. kategori layanan merah.
LOKASI KAWASAN INDUSTRI
KAWASAN BUDIDAYA PERUNTUKKAN INDUSTRI
JENIS IZIN
Penyelenggaraan KB: 1. Izin prinsip pendirian KB 2. Izin penyelenggara KB
MASA BERLAKU
JANJI LAYANAN
2 tahun s/d IUI *
15+10 HK 15+10 HK
Pengusahaan KB: 1. Izin penyelenggara KB sekaligus pengusaha KB s/d IUI * 2. Izin Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap s/d IUI * Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB)
15+10 HK 15+10 HK
Penyelenggaraan KB: 1. Izin penyelenggara KB
5 tahun
Pengusahaan KB: 1. Izin penyelenggara KB sekaligus pengusaha KB 3 tahun 2. Izin Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap 3 tahun ** Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB)
15+10 HK 15+10 HK 15+10 HK
* = berlaku sampai dengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin KB dicabut. ** = tergantung jangka waktu izin Penyelenggara KB nya.
Terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain (minimal 2 meter) * Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraan Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi barang hasil produksi * = dalam hal Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus batas-batas dapat berupa pembatas buatan dan/atau pembatas alam yang mengelilingi atau menyekat KB untuk membatasi atau mencegah gerakan melintasi batas.
Kawasan pemukiman/ perdagangan
Rencana Tata Ruang Kab. Manalagi
Kawasan budidaya peruntukkan industri Kawasan Industri
KB harus berlokasi di Kawasan Industri. Boleh di kawasan budidaya peruntukkan industri hanya untuk perusahaan yang memiliki luas lokasi minimal 10.000 M2 dalam satu hamparan, yaitu: 1. Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; 2. perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau 3. di kabupaten atau kota lokasi perusahaan tersebut belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis atau tidak memiliki ketersediaan lahan yang dimintakan oleh perusahaan.
Izin JENIS PERSYARATAN
Prinsip
PKB
PKB SEKALIGUS PENGUSAHA KB
PDKB
PERPANJANGAN
PKB
Surat permohonan + daftar isian
V
V
V
V
V
Rekomendasi KPPBC + denah + foto
V
V
V
V
V
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) *
V
V
V
V
V
Izin prinsip penanaman modal atau izin pengelolaan kawasan industri
V
V
-
-
-
Izin Usaha Industri
-
-
V
V
V
Izin mendirikan bangunan (IMB)
-
V
-
-
-
Bukti lokasi terletak di Kawasan Industri atau Kawasan Budidaya peruntukkan industri
V
V
V
-
-
Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan dengan batas-batas yang jelas
V
V
V
V
V
Peta + Denah lokasi/tempat
V
V
V
V
-
SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun terakhir
V
V
V
V
V
Dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL atau UKL/UPL
-
V
-
-
-
Surat pernyataan jenis hasil produksi sesuai IUI nya + alur proses produksi
-
-
V
V
-
Paparan IT Inventory
-
-
V
V
-
Rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat
-
-
-
V
V
* = Bukti tanda terima updating data NIK, jika NIK belum terdapat: • Akta pendirian serta perubahan terakhir • Keputusan pengesahan dari pejabat yang berwenang • Identitas penanggungjawab
V
V
V
V
V
KPPBC
15 hari kerja
10 hari kerja
Permohonan diajukan dengan melampirkan berkas dalam bentuk hardcopy + softcopy berupa hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi dalam media penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnya Ka KPPBC melakukan penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan. Ka KPPBC dapat meminta pemohon untuk memaparkan profil, kegiatan produksi, IT Inventory, dan SPI perusahaan Berkas yang diteruskan ke Direktur Fasilitas adalah: 1. Softcopy berkas permohonan 2. Softcopy berita acara pemeriksaan lokasi 3. Softcopy rekomendasi sesuai contoh format Lampiran II PER 35/BC/2013 4. Surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim Direktur Fasilitas menerbitkan skep izin KB atau menyampaikan surat penolakan.
KPPBC
7 hari kerja 10 hari kerja Permohonan perpanjangan diajukan dengan melampirkan berkas dalam bentuk hardcopy + softcopy berupa hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi dalam media penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnya. Ka KPPBC melakukan penelitian berkas. Ka KPPBC dapat meminta pemohon untuk memaparkan profil, kegiatan produksi, IT Inventory, dan SPI perusahaan. Berkas yang diteruskan ke Direktur Fasilitas adalah: 1. Softcopy berkas permohonan; 2. Softcopy rekomendasi sesuai contoh format Lampiran III PER 35/BC/2013; 3. Surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim. Direktur Fasilitas menerbitkan skep perpanjangan izin KB atau menyampaikan surat penolakan.
PKB
PKB SEKALIGUS PENGUSAHA KB
PDKB
PERPANJANGAN
Izin
JENIS REKOMENDASI
Prinsip
PKB
Kesiapan lokasi yang akan menjadi KB dan pemenuhannya terhadap persyaratan yang ditentukan
V
V
V
V
-
Kesiapan sarana dan prasarana KB
-
V
V
V
-
Pendayagunaan IT Inventory
-
-
V
V
-
Pendayagunaan IT Inventory yang sudah menggambarkan keterkaitan dengan dok kepabeanan
-
-
-
-
V
Pemasangan CCTV yang bisa diakses dari KPPBC secara realtime dan online serta data rekaman 7 hari sebelumnya
-
-
V
V
V
Kategori layanan KB 6 bulan terakhir
-
-
-
-
V
Tunggakan utang kepabeanan
-
-
-
-
V
JENIS PERUBAHAN
PENGAJUAN * KPPBC
KWBC
DIT FAS
Perubahan nama perusahaan akibat merger atau akuisisi
-
-
V
Perubahan nama perusahaan yang bukan akibat merger atau akuisisi
-
V
-
Perubahan jenis hasil produksi
-
V
-
Perubahan luas KB yang masih dalam satu hamparan
-
V
-
Perubahan luas PDKB yang tidak dalam satu hamparan yang berada dalam satu PKB
-
V
-
Perluasan KB berupa tempat penimbunan bahan baku/hasil produksi yang berlokasi tidak dalam satu hamparan
-
V
-
Perubahan alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat penanggung jawab, dan/atau tata letak (layout) bangunan di dalam KB
V
-
-
* = Pengajuan tetap melalui KPPBC yang mengawasi KB
Penyelenggara Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus mengajukan permohonan pencabutan izin Kawasan Berikat dan sekaligus mengajukan permohonan izin Kawasan Berikat yang baru dalam hal terjadi merger atau diakuisisi. Ada dua kondisi: 1. memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 147 proses sebagaimana pada umumnya 2. tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 147 ada kriteria khusus, yaitu: telah mendapatkan izin KB sebelum berlakunya PMK 147; memiliki kategori layanan hijau/kuning dalam 6 bulan terakhir; memiliki IT inventory yang dapat diakses secara realtime dan online serta keterkaitan dokumen pabean; tidak memiliki tunggakan utang; memiliki CCTV yang bisa diakses dari kantor pabean secara realtime dan online serta memiliki data rekaman minimal 7 hari sebelumnya.
Ilustrasi syarat profil untuk merger dan akuisisi pada kondisi tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 147
KB Baru
A B
KB dapat mengajukan perluasan KB berupa tempat penimbunan bahan baku dan/atau hasil produksi yang berlokasi tidak dalam satu hamparan kepada Ka KPU/Ka Kanwil melalui KPPBC Persyaratan: 1. memiliki kategori layanan hijau atau kuning; 2. Kapasitas tempat penimbunan bahan baku/hasil produksi di KB tidak lagi mencukupi atau karakteristik hasil produksi KB memerlukan tempat penimbunan khusus di luar lokasi KB; 3. Tempat penimbunan yang diajukan perluasan harus dimiliki/dikuasai oleh perusahaan KB, terdapat tempat pengawasan petugas BC, CCTV, dan sistem IT Inventory. Perpindahan barang dari lokasi KB ke lokasi perluasan menggunakan dokumen pemberitahuan perpindahan barang antar tempat penimbunan dalam satu KB (PPB)
PENGAJUAN
JENIS PERUBAHAN
KPPBC
KWBC
DIT FAS
Penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran barang di KB (termasuk pipa, saluran transmisi, ban berjalan)
V
-
-
Penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran orang di KB
V
-
-
PERSYARATAN PINTU BARANG
PERSYARATAN PINTU ORANG
Terpasang CCTV yang bisa diakses dari KPPBC Tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut secara realtime dan online serta memiliki data barang dan hanya berfungsi sbg pintu rekaman minimal 7 hari sebelumnya masuk/keluar orang
Terdapat alat ukur elektronik yang terhubung Terpasang CCTV yang bisa diakses dari KPPBC dengan IT perusahaan (khusus pintu pipa, secara realtime dan online serta memiliki data saluran transmisi, ban berjalan) rekaman minimal 7 hari sebelumnya Pintu tambahan hanya digunakan pada saat jam keluar masuk karyawan
KPPBC IT INVENTORY
Laporan
AKSES: • Membaca laporan; dan • Mengunduh data laporan
Kriteria: Pencatatan secara kontinu dan realtime Mencatat history perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna Harus bisa diakses online dari KPPBC dan realtime ketika diakses Pencatatan dilakukan oleh orang dengan akses khusus Perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang yg berwenang Menggambarkan keterkaitan dengan dok kepabeanan data jenis, nomor, dan tanggal dok kepabeanan
Atensi: Batas waktu pemenuhan IT Inventory : 1 Oktober 2014
Realtime/ Online
KPPBC
Ruang Hanggar
IT INVENTORY
Komputer Perusahaan KB harus menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas BC untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan. Kriteria: 1. Ruangan memiliki akses memonitor aktifitas in out barang; 2. Memiliki CCTV yang bisa diakses dari KPPBC secara realtime dan online serta memiliki data rekaman paling singkat 7 hari sebelumnya; 3. Sarana dan prasarana lainnya; 4. Adanya perangkat komputer yang terkoneksi dengan IT Inventory sistem dan Internet.
setiap 4 (empat) bulan sekali paling lama tanggal 10 bulan berikutnya Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Bahan Baku Dan Bahan Penolong
IT INVENTORY PERUSAHAAN
KPPBC
Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang Jadi
KANWIL Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang Sisa Dan Scrap
Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Mesin & Peralatan Perkantoran
KPDJBC
Luar Daerah Pabean
Kawasan Berikat
Luar Daerah Pabean
MENIMBUN BARANG GUNA DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN
Kawasan Berikat
Gudang Berikat
Gudang Berikat
KAWASAN BERIKAT
TPPB
TPPB
TLB
KITE
Kawasan Bebas
Kawasan Bebas
TLDDP
TLDDP
KEK
KEK
ASAL
JENIS BARANG
IZIN
LDP
barang jadi untuk digabungkan
KPPBC
LDP
reimpor Hasil Produksi KB
KPPBC
LDP
barang contoh
KPPBC
LDP
barang modal
KPPBC
LDP
peralatan perkantoran
KPPBC
JENIS BARANG
TUJUAN
IZIN
LDP
KPPBC
KB LAIN/TLDDP
KWBC
GB
KPPBC
HPKB untuk dipamerkan/dijual
TPPB
KPPBC
HPKB > 50%
TLDDP
DIT FAS
barang dan/atau bahan rusak dan/atau apkir (reject) asal TLDDP yang sama sekali tidak diproses
TLDDP
KPPBC
bahan baku berupa komponen (sparepart) asal LDP
LDP/KB LAIN/KAW BEBAS/KEK/TLDDP
KPPBC
barang contoh/sampel berupa barang setengah jadi dan/atau HPKB
LDP/TLDDP/KB LAIN
KPPBC
bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal LDP bahan baku dan/atau bahan rusak dan/atau apkir (reject) asal GB yang sama sekali tidak diproses
Dapat dilakukan max 50% dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya. Nilai realisasi tahun sebelumnya meliputi: nilai ekspor; nilai penjualan HPKB ke KB lain; nilai penjualan HPKB ke Kaw Bebas, nilai penjualan HPKB ke Kawasan Ekonomi Khusus. Perubahan penghitungan kuota terhadap KB yang mendapat fasilitas pemusatan PPN Perubahan kuota penjualan lokal terhadap perusahaan baru ditahun pertama dan kedua. 1. Utk tahun pertama persentase x penjumlahan nilai realisasi tahun berjalan 2. Utk tahun kedua persentase x (penjumlahan nilai realisasi tahun pertama + tahun berjalan) Mengubah tatacara penghitungan penjualan lokal Lampiran V
Jika over kuota persentase kuota tahun berikutnya dikurangi Jika dua kali over kuota pembekuan 3 bulan Dalam periode pembekuan: 1. Tidak boleh jual lokal 2. Harus ekspor + AKB + Kaw bebas + KEK minimal 2 kali over kuota Jika KB telah mengajukan permohonan persetujuan jual lokal > 50%, Ka KPPBC dapat menunda pembekuan izin KB
Dapat dilakukan lebih dari 50% dengan persetujuan Dirjen atas nama Menteri, dengan menyampaikan data sbb: 1. Data nilai realisasi 2 tahun terakhir 2. Informasi kapasitas produksi perusahaan 3. Surat rekomendasi dari kementerian perindustrian yang menyatakan besaran persentase pengeluaran yg direkomendasikan Janji layanan paling lama 10 HK sejak berkas permohonan diterima secara lengkap. Keputusan penetapan persentase pengeluaran HPKB ke TLDDP > 50% berlaku 2 tahun. Setelah masa berlaku keputusan berakhir, perusahaan KB dapat mengajukan kembali permohonan pengeluaran HPKB ke TLDDP > 50%
JENIS BARANG
TUJUAN
IZIN
Barang Modal
KB satu manajemen
KPPBC
1. 2. 3. 4.
KB satu manajemen
KPPBC
KB lain dalam 1 PKB
KPPBC
KB lain
KWBC
Bahan baku Barang setengah jadi Pengemas Alat bantu pengemas
KONDISI BARANG MODAL
TUJUAN
IZIN
LDP
KPPBC
• asal impor • belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk • sebelum jangka waktu 2 tahun, sejak diimpor dan telah dipergunakan di KB yang bersangkutan
KB Lain
KWBC
• asal impor • belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk • setelah jangka waktu 2 tahun, sejak diimpor dan telah dipergunakan di KB yang bersangkutan
KB Lain
KPPBC
• asal impor • belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk • sebelum jangka waktu 4 tahun, sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di KB asal (dihitung dari tanggal BC 2.3) • telah dipergunakan di KB paling singkat selama 2 tahun (total waktu penggunaan barang modal di KB)
TLDDP
KWBC
• asal impor • belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk
KONDISI BARANG MODAL • • • •
asal impor belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk setelah jangka waktu 4 tahun, sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di KB asal (dihitung dari tanggal BC 2.3) telah dipergunakan di KB paling singkat selama 2 tahun (total waktu penggunaan barang modal di KB)
TUJUAN
IZIN
TLDDP
KWBC *
•
telah diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk + PDRI
LDP/KB Lain/ TLDDP
KPPBC
•
asal TLDDP
LDP/KB Lain/ TLDDP
KPPBC
•
diimpor dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungut PDRI Importasinya dilakukan sebelum berlakunya PMK 147 (1 Januari 2012) tidak melebihi 4 tahun sejak diimpor untuk ditimbun di KB
-
DIT FAS
diimpor dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungut PDRI Importasinya dilakukan sebelum berlakunya PMK 147 (1 Januari 2012) telah melebihi 4 tahun sejak diimpor untuk ditimbun di KB
-
KWBC
• • • • •
* = dengan mendapat pembebasan BM, dan tidak diwajibkan melakukan pembayaran PDRI namun berkewajiban memungut PPN yang terutang atas penyerahan tersebut.
KONDISI PERALATAN PERKANTORAN
TUJUAN
IZIN
• •
asal impor belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk
LDP
KPPBC
• • •
asal impor belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk setelah dipergunakan di KB yang bersangkutan
KB lain
KPPBC
• • •
asal impor belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk sebelum jangka waktu 4 tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di KB telah dipergunakan di KB yang bersangkutan
TLDDP
KWBC
TLDDP
KWBC
•
asal impor belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk setelah jangka waktu 4 tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di KB telah dipergunakan di KB yang bersangkutan
•
telah diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk + PDRI
LDP/ KB Lain/ TLDDP
KPPBC
• • • •
Luar Daerah Pabean
KB Lain
TLDDP
KB MEREPARASIKAN BARANG MODAL Perusahaan KB harus mengajukan permohonan ke KPPBC. Jangka waktu reparasi 3 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 3 bulan dengan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu reparasi ke KPPBC. Pengeluaran barang modal dalam rangka reparasi ke TLDDP, perusahaan KB harus mempertaruhkan jaminan.
Kawasan Berikat
KB MENERIMA REPARASI BARANG KB dapat menerima pekerjaan reparasi barang dari: 1. KB lain; atau 2. TLDDP (after sales services) Perusahaan KB harus mengajukan permohonan ke KPPBC. Perusahaan KB dapat menambahkan bahan atau barang dalam rangka reparasi. Penambahan barang dalam rangka reparasi dari TLDDP harus melunasi BM + PDRI
Untuk subkontrak dengan jangka waktu < 60 hari izin KPPBC KB Lain Untuk subkontrak dengan jangka waktu > 60 hari izin KWBC TLDDP Perusahaan KB atau badan usaha di TLDDP yang menerima subkontrak KB MEMBERIKAN PERKERJAAN SUBKONTRAK dapat menambahkan barang untuk SEBAGIAN KEGIATAN PENGOLAHAN pekerjaan subkontrak. Penambahan barang dilakukan dg ketentuan sbb: 1. Data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan diberitahukan pada saat pengajuan permohonan subkontrak 2. Data jenis dan jumlah barang tercantum dalam perjanjian subkontrak 3. Data jenis dan jumlah barang diberitahukan dalam lampiran dok BC 2.6.2 atau BC 2.7
TLDDP
Kawasan Berikat
KB MENERIMA PEKERJAAN SUBKONTRAK
Perusahaan KB harus mengajukan permohonan ke KPPBC. Perusahaan KB yang menerima pekerjaan subkontrak dari TLDDP tidak diperbolehkan menambahkan barang untuk kepentingan subkontrak. Syarat: 1. Pekerjaan utama produksi yang ditujukan untuk ekspor, diimpor untuk dipakai, KB lainnya dan/atau KEK tetap dilakukan; 2. Tidak sedang memberikan subkontrak atas jenis pekerjaan yang sama/identik ke perusahaan lain di TLDDP dan/atau KB lain; 3. Tidak dalam proses pidana kepabeanan, tidak memiliki tunggakan utang kepabeanan, dan tidak dalam proses pailit.
KB
KB D
KB C
KB A
KB B
Syarat: 1. Perusahaan KB pemberi dan penerima kategori layanan hijau atau kuning 2. Dilakukan sesuai tahapan proses produksi yang dibutuhkan dan tercantum dalam perjanjian subkontrak. Dalam hal KB dibawah pengawasan KPPBC yang berbeda, KPPBC yang mengawasi KB pemberi subkontrak melakukan konfirmasi untuk mengetahui kategori layanan KB penerima subkontrak.
Pengeluaran barang subkontrak kepada badan usaha di TLDDP, jaminan diserahkan paling sedikit sebesar pungutan BM, cukai, dan PDRI yang masih terutang. Ka KPPBC melakukan penelitian terhadap besarnya jaminan yang dipertaruhkan dan mencantumkan besarnya perkiraan nilai jaminan pada surat persetujuan. Setiap pengeluaran barang mengurangi nilai jaminan yang dipertaruhkan. Jika sisa nilai jaminan yang dipertaruhkan < dari nilai pungutan yang terutang perusahaan KB harus menambahkan nilai jaminan yang dipertaruhkan. Jika corporate guarantee, tidak perlu dilakukan pengurangan nilai jaminan. Bentuk dan tatacara penyerahan jaminan dilakukan sesuai ketentuan perundangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.
Hal-hal yang dapat menyebabkan pencabutan izin: 1. tidak melakukan kegiatan 12 bulan secara terus menerus; 2. menggunakan izin usaha industri yang sudah tidak berlaku; 3. dinyatakan pailit; 4. bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain menyalahgunakan fasilitas KB dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai; 5. mengajukan permohonan pencabutan; atau 6. tidak memenuhi ketentuan subkontrak Pencabutan izin dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan izin harus melunasi semua BM dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang, yang meliputi utang yang berasal dari hasil temuan audit dan/atau utang yang terjadi karena pengeluaran barang dari KB ke TLDDP
Berdasarkan manajemen risiko dapat dilakukan audit kepabeanan dan/atau audit cukai atau pemeriksaan sederhana. Barang asal impor (LDP) yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab KB yang telah dicabut izinnya, dlm jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan harus: 1. diekspor kembali; 2. dikeluarkan ke TLDDP dengan membayar BM dan/atau Cukai, dan PDRI; 3. dipindahtangankan ke KB lainnya, Pelaksanaan ekspor kembali, pengeluaran ke TLDDP, pemindahtanganan ke KB lainnya, menggunakan dokumen pemberitahuan pabean atas nama perusahaan KB yang telah dicabut izinnya. Barang asal TLDDP yang masih tersisa pada KB yang telah dicabut izinnya, dlm jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan harus: 1. diekspor; 2. dipindahtangankan ke KB lainnya; 3. dikeluarkan ke TLDDP,
Permohonan pembebasan BM untuk penyelesaian barang modal asal LDP yang masih ada di KB sebelum izin KB dicabut diajukan kepada: 1. KWBC dalam hal barang modal telah melebihi 4 tahun sejak diimpor; 2. Direktur Fasilitas dalam hal barang modal telah melebihi 2 tahun dan tidak melebihi 4 tahun sejak diimpor dan diimpor sebelum berlakunya PMK 147 (1 Januari 2012) Atensi Perusahaan KB yang telah dicabut izinnya tidak dapat mengajukan permohonan pembebasan BM untuk penyelesaian barang modal asal LDP yang masih ada di KB. Persetujuan pembebasan BM yang terbit sebelum izin KB dicabut dapat dipergunakan untuk penyelesaian barang asal LDP yang masih terutang atau masih menjadi tanggungjawab KB yang telah dicabut izinnya.
Perusahaan KB yang telah mendapatkan penetapan HPKB sebagai intermediate goods, tetap dapat melakukan pengeluaran HPKB ke TLDDP dengan batasan pengeluaran HPKB sesuai penetapan dimaksud.
Perusahaan KB kategori layanan hijau dapat menggunakan corporate guarantee sebagai jaminan yang diserahkan dalam rangka sbb: 1. pengeluaran Barang Modal ke TLDDP untuk keperluan perbaikan/reparasi; 2. pengeluaran barang contoh/sampel ke TLDDP; 3. pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontrak ke perusahaan/badan usaha di TLDDP; 4. pengeluaran mesin produksi dan cetakan (moulding) untuk dipinjamkan kepada perusahaan/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak; dan/atau 5. peminjaman Barang Modal berupa mesin produksi dan cetakan (moulding) selain dalam rangka subkontrak, ke perusahaan/badan usaha TLDDP
Perusahaan KB mengajukan permohonan kepada Menteri up Direktur Fasilitas Kepabeanan , dilampiri dengan Surat Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu maksimal 10 HK sejak permohonan lengkap. Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee. Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan.
KB yang lokasinya tidak memenuhi syarat lokasi (Pasal 4 PMK 147) dapat diberikan Perpanjangan izin KB dengan kriteria: 1. Izin KB terbit sebelum PMK 147 berlaku; 2. termasuk dalam kategori layanan hijau atau kuning dalam 6 bulan terakhir; 3. memiliki IT Inventory yang dapat diakses secara real time dan online ketika dibutuhkan serta menunjukkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan; 4. tidak memiliki tunggakan hutang kepabeanan; dan 5. memiliki CCTV yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara realtime, online, dan arsip rekamannya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang.
• Perusahaan KITE dapat beralih status menjadi perusahaan KB. • Ada dua kondisi: 1. Memenuhi syarat lokasi (Pasal 4 PMK 147) proses sebagaimana umumnya 2. Tidak memenuhi syarat lokasi dengan kriteria khusus, yaitu: a. memiliki NIPER dalam status aktif pada saat berlakunya PMK 147. b. Permohonan diajukan paling lambat 6 bulan sejak berlakunya PMK 120 (max 26 Februari 2014). c. mempunyai reputasi baik atau sangat baik; d. memiliki IT Inventory yang dapat diakses secara realtime dan online serta menunjukkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan; e. tidak memiliki tunggakan utang kepabeanan; dan f. memiliki CCTV yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara realtime dan online serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya
• Realisasi ekspor dan penyerahan ke KB dapat diperhitungkan dalam penentuan batasan penjualan hasil produksi KB ke TLDDP. • Pengeluaran hasil produksi KB ke perusahaan KITE Pembebasan/Pengembalian: 1. dapat diberikan pembebasan BM dan/atau PPN/PPN dan PPnBM tidak dipungut jika dikeluarkan ke perusahaan fasilitas Pembebasan, atau dapat dimintakan pengembalian BM jika dikeluarkan ke perusahaan fasilitas Pengembalian; 2. tetap diberlakukan batasan penjualan hasil produksi ke TLDDP.
Hal-hal yang bisa disampaikan melalui media elektronik atau email: 1. Rekomendasi atau konfirmasi antar unit di DJBC; 2. Persetujuan atau penolakan perizinan KB; 3. Laporan bulanan.
Pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari KB berlaku ketentuan perundangan cukai di bidang pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan Barang Kena Cukai.
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - 2014
