2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR, DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (III)

JAKARTA RABU, 6 JULI 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (1) dan ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Didik Suprijadi ACARA Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) Rabu, 6 Juli 2011 Pukul 10.03 – 11.07 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud MD Achmad Sodiki Harjono M. Akil Mochtar Muhammad Alim Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

Eddy Purwanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir A. Pemohon: Didik Suprijadi B. Kuasa Hukum Pemohon: Dwi Haryanti C. Pemerintah: 1) Mualimin Abdi 2) Sunarno 3) Hutri Yuti Annisa 4) Eric 5) Aji

(Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM) (Kepala Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

D. Saksi dari Pemohon: 1) Moh. Fadli Alwi 2) Moh. Yunus Budi Santoso

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.03 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Pemerintah, mendengar keterangan saksi, dan keterangan ahli dalam perkara judicial review bernomor 27/PUU-IX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon silakan perkenalkan diri dulu.

2.

PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ketua Hakim beserta Yang Mulia Hakim, perkenalkan nama saya Didik Suprijadi, Pak.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Pemohon?

4.

PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Dan saya sebagai Pemohon.

5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ibu?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: DWI HARYANTI Assalamualaikum wr.wb. Perkenalkan nama saya Dwi Haryanti, S.H. advokat kuasa hukum dari Saudara Pemohon.

7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke. Pemerintah?

1

8.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir. Saya, Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya Pak Sunarno, Kepala Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di belakang ada Hutri Yuti Anissa dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada Saudara Eric, ada Saudara Aji, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang Mulia, nanti keterangan atau (suara tidak terdengar jelas) Pemerintah akan dibacakan oleh kepala biro hukum yang secara lengkap, Yang Mulia. Karena ini masih sangat singkat sekali, secara lengkap akan segera disusulkan seperti biasa, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Sebelum Pemerintah memberikan keterangan, dimohon maju untuk mengambil sumpah. Mohammad Fadli Alwi, Mohammad Yunus Budi Santoso, maju ke sini, Pak. Saksi, ya? Ini Saksi, ya? Silakan, Pak Alim!

10. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Tirukan lafal sumpah yang akan saya tuntunkan! Bismillaahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. 11. SAKSI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Bismillaahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. 12. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih. 13. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan duduk.

2

Baik, berikutnya kami undang Pemerintah untuk menyampaikan

opening statement atau pokok-pokok keterangan terkait dengan perkara

yang sedang disidangkan. Silakan Bapak, maju ke podium. 14. PEMERINTAH: SUNARNO

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Opening statement Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Didik Suprijadi, Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia atau AP2ML Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Haryanti, S.H. dan rekan, untuk selanjutnya disebut Pemohon. Sesuai registrasi di kemadit..., kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 pada tanggal 4 April 2011 dengan perbaikan tanggal 3 Mei 2011 dan 11 Mei 2011, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan penjelasan singkat opening statement sebagai berikut. Pokok permohonan para Pemohon, kami tidak akan bacakan karena selengkapnya ada pada permohonan dari Pemohon. Tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Berkaitan dengan kedudukan hukum legal standing Pemohon dan dengan memperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang yang bersifat tentatif dan diputus bersamaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing, atau tidak, atas berlakunya Pasal 59, dan Pasal 64, serta Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, dalam hal ini Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah mengatur

3

dan mempunyai banyak dimensi serta keterkaitan, dimana keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah bekerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Hubungan kerja berdasarkan kerja…, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disingkat PKWT dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, yang umum dikenal dengan outsourcing, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 serta Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah dalam rangka memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dalam rangka memberikan perlakuan yang adil dan layak bagi semua warga negara dalam hubungan kerja guna mendapatkan imbalan yang setimpal dengan pekerjaan yang dilaksanakannya. Sehingga dengan diterapkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau outsourcing adalah bagi pekerja outsourcing akan menggunakan seluruh kemampuannya dalam bekerja. Dengan adanya outsourcing, maka mereka akan mendapatkan suatu keterampilan yang belum mereka miliki sebelumnya. Dan jika telah memiliki kemampuan tersebut, maka pekerja akan menambah kemampuan mereka dengan bekerja di outsourcing. Pekerjaan tersebut akan menjadi lebih bermanfaat, jika pekerjaannya mampu menangkap ilmu yang mereka dapat dari perusahaan penerima. Kemudian, mereka mengembangkan keterampilan tersebut untuk menambah daya saing dalam meraih lapangan pekerjaan. Sebelum mendapatkan pekerjaan tetap, dengan adanya outsourcing akan membantu tenaga kerja yang belum bekerja untuk disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari perusahaan outsourcing tersebut. Selain hal tersebut, Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang sudah mengatur jenis dan sifat pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu, serta segala aturan-aturan dalam menerapkan sebuah pekerjaan untuk waktu tertentu, dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon menurut Pemerintah adalah tidak benar. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut.

4

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 6 Juli tahun 2011. Kuasa Presiden Republik Indonesia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, H. A. Muhaimin Iskandar. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 15. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, nanti petugas persidangan supaya naskah kalau…, anu…, sudah bisa diambil ya, di…, kalau ada yang sudah lengkap juga supaya diserahkan ke Mahkamah, kalau masih bentuk opening statement juga tidak apa-apa. Baik, sekarang terhadap kedua saksi yang sudah disumpah. Sekarang silakan maju Pak, Pak Fadli Alwi, ya. Pemohon, silakan diberitahu harus menerangkan apa beliau ini, ataukah sudah langsung saja suruh menyampaikan atau mau dipandu dengan pertanyaanpertanyaan, silakan. Di situ saja, di situ saja. 16. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Mungkin bisa disikapi dari masa kerja Pak, yang selama ini terabaikan. Sekian, terima kasih. 17. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, Pak. 18. SAKSI DARI PEMOHON: MOH FADLI ALWI Terima…, Hakim…, Bapak Hakim kita yang kami hormati, Majelis Hakim yang kami hormati. Perlu kami di sini sampaikan bahwa masalah pekerjaan untuk membaca meter. Ini kegiatan pekerjaan itu akan dilakukan secara terus-menerus, artinya tidak dalam waktu tertentu. Jadi kalau ini masih dalam kategori waktu tertentu, ini kelihatannya (suara tidak terdengar jelas) karena apa? Meter selalu berkesinambungan,

5

selalu dikerjakan. Ya, kalau ini dimasukkan dalam kategori waktu tertentu, ini kemungkinan masih perlu…, anu…, juga Pak, jadi saya di situ. Yang jadi maksud kami dari baca meter ini, apakah pekerjaan itu yang menjadi tertentu? Itu sepertinya bukan pekerjaan yang tertentu karena itu pekerjaan yang terus-menerus. Selama itu meter masih ada, itu pekerjaan masih harus dilaksanakan terus-menerus. Lha, ini masalah ini Pak, jadi ya mohon maaf, Pak. Dalam pekerjaan yang sifatnya tertentu, itu kalau menurut kami itu kan ada tertentu, ada selesai, dan ada kelanjutan. Tapi kalau meter, namanya baca meter, ini pekerjaan ini selalu terus-menerus selama meter masih ada di pelanggan itu pasti terus-menerus. Lha, kalau ini masuk ke dalam hal yang sedemikian, itu kerjaan (suara tidak terdengar jelas) dan lagi untuk pekerjaan baca meter itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan (…) 19. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, sebentar, sebentar ya. 20. SAKSI DARI PEMOHON: MOH FADLI ALWI Ya. 21. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saya, para Hakim, ini keterangannya bukan keterangan saksi, tapi seperti ahli gitu ya, tapi tidak apa-apa kita dengarkan saja ya? 22. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya, tanya (…) 23. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. 24. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Berapa lama dia kerja, Pak? 25. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Sebentar dulu, Bapak masih ada yang mau diterangkan sebelum ditanya?

6

26. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Mungkin sementara itu Pak, mungkin lebih baik (…) 27. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, baik, Pak Akil. 28. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Kita dengan bertanya saja dulu. 29. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Saudara…, Saudara Saksi kerja di mana? 30. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Saya sudah purna, Pak. 31. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR

Ndak, dulunya kerja di mana? 32. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Dulu kerjanya saya di PLN. 33. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya kan tadinya petugas meteran katanya, bukan? 34. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya, dibaca meter. Di (…) 35. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Membaca meteran? 36. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Bukan, di pengelola baca meter, Pak.

7

37. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Nah, pembaca meteran ini kan persoalannya dengan Pasal 59 ayat (1)? 38. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 39. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Pasal 59 itu kan ada jenis pekerjaan? 40. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 41. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Yang bisa di outsourcing itu? 42. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 43. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Nah, Saudara ingin mengatakan bahwa membaca meteran itu bukan pekerjaan waktu tertentu, kan begitu contohnya? 44. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Betul, Pak. 45. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Oleh sebab itu karena Saudara Saksi saya tanya, Saudara bekerja sebagai petugas meteran atau tidak? 46. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Tidak, Pak, tapi sebagai (…) 47. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Tidak pernah?

8

48. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Sebagai mengelola pembaca meter. 49. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Oh, pengelola penjaga…, anu (…) 50. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 51. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Meteran? 52. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 53. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Nah, biasanya pekerja yang bertugas membaca meteran itu mereka kontrak? 54. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Dulu pakainya itu dari kontrak dengan koperasi. 55. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR

He em. 56. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Setelah itu diganti dengan PT lain, Pak. 57. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya, jadi dikelola oleh unit usaha yang lain? 58. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Usaha yang lain.

9

59. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya, maksudnya tenaga kerjanya itu kontrak (…) 60. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Tetap itu saja, orang-orangnya tetap itu. 61. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Apa kontrak harian, bulanan, tahunan, atau bagaimana? 62. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Sepengetahuan saya dulu sepertinya bulanan itu, Pak. 63. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Jangan sepengetahuan, Saudara harus jelas gitu. Apakah pekerja seperti itu yang menurut Saudara terus-menerus selama meteran masih ada, itu…, dia itu kan ada…, ada…, ad…, ada batas juga, misalnya kalau yang tiga tahun gitu (…) 64. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 65. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Itu kan ada batasannya. 66. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya, jadi mohon maaf, Bapak Hakim. Jadi kita waktu itu mengelola pekerjaannya Pak, masalah kontraknya sudah di bidang yang lain. Jadi saya mohon maaf, saya pada itu mengelola dalam pelaksanaan pekerjaan meternya. Jadi kita mengelola aset-aset, artinya tenaga kerjanya, masalah kontrak (…) 67. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya, mereka itu bekerjanya (…) 68. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya.

10

69. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Statusnya pekerja apa? Harian, lepas? 70. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Sebagai kontrak, Pak, tenaga kontrak. 71. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Kontrak? 72. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya, tenaga kontrak. 73. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Kontrak dengan batas waktu tertentu? 74. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Batas waktu tertentu. 75. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Berapa lama? 76. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Cuma saya mohon maaf ya Pak, nanti jelasnya mungkin waktu perjanjian kelihatannya ada yang enam bulan atau satu tahun seingat saya itu Pak, untuk kontraknya itu. 77. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Kan begini, boleh dikontrak itu kalau pekerjaan dengan batas waktu tertentu? 78. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 79. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ada juga yang dengan batas maksimum tiga tahun kan begitu?

11

80. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya, Pak. 81. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Lalu…, apa namanya…, pekerjaan musiman, kan begitu? 82. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 83. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Itu yang boleh dikontrak, kan gitu? 84. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 85. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Nah, kalau ini sifatnya terus-menerus, ya kan? 86. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 87. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Tapi itu di…, diborongkan kepada perusahaan, bukan PLN-nya langsung mengelola kan? 88. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 89. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Okelah. 90. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Jadi pekerjaan itu memang terus-menerus, tapi diborongkan kepada, pertama, koperasi, setelah itu dioperkan ke pemborong yang lain.

12

91. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya, oke. 92. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI saja.

Tapi pekerjaannya tetap itu saja Pak, pekerjaannya terus-terus itu

93. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Yalah. 94. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya. 95. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Oke. 96. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Ya terima kasih, Pak Hakim. Terima kasih, Pak Hakim. 97. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pak Harjono dulu. 98. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Saya tanya kepada Pemerintah ini ya, kepada Pemerintah. Ini kan Pasal 59 itu ada syarat-syarat ya, ada syarat-syarat. Kapan itu boleh dilakukan outsourcing? Oke, terima kasih. 99.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Pemerintah ditunda dulu, Saksi dulu. Berdiri lagi, Pak. Silakan Pak Hamdan.

100. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Saudara pernah menjadi karyawan outsourcing, Saksi?

13

101. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Saya belum pernah, Pak. 102. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ya? 103. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Belum. 104. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Belum pernah? 105. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Belum. 106. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Oh, ya sudah, cukup. 107. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. FADLI ALWI Terima kasih. 108. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Yang Terhormat Bapak Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi dan para Hakim. Di sini saya menceritakan saya sebagai karyawan outsourcing. Jadi, sebelum jadi karyawan outsourcing, saya pada…, pada tahun 2000…, tahun 2000 itu, saya…, saat itu pekerjaan di baca meter dipegang oleh koperasi PLN, Pak. setelah itu muncul Undang-Undang Outsourcing Tahun 2004, di situ baru pelimpahan sebagian pekerjaan. Pada saat itu timbulah aturan-aturan yang seolah-olah kita sebagai karyawan perusahaan yang baru, itu merasa…, merasa kurang apa ya Pak, kurang ada jaminan. Jadi karena di sini juga proses baca meter sendiri itu di tiap-tiap daerah itu baik dari sisi penggajian atau pun yang lain-lain itu bedabeda. Padahal kalau menurut saya itu pekerjaan baca meter di mana pun tekniknya sama. Jadi di sini malah timbul suatu dari PT-PT yang baru itu mel…, mela…, apa ya, semacam kompetisi untuk masalah…, apa ya.., untuk masalah apa…, semacam kesejahteraan karyawan, Pak. Jadi

14

dibikin beda, jadi di sini kita para pembaca merasa tidak…, merasa dirugikan. Jadi mungkin cukup demikian Pak, penjelasan dari saya. 109. KETUA: MOH. MAHFUD MD Hamdan. 110. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Sebagai pembaca meter, Saudara dikontrak berapa lama? 111. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Saya mulai tahun 2004, Pak. 112. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Tahun 2004? 113. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 114. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Itu satu kali kontrak untuk berapa lama jangka waktunya? 115. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ini saya mulai tahun 2004 sudah ganti tiga PT, Pak. Tiga perusahaan. 116. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Oh, tiga perusahaan? 117. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, betul. 118. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Jadi periode pertama di perusahaan A (…)

15

119. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 120. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Periode kedua Saudara direkrut lagi di perusahaan B? 121. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Betul. 122. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Habis itu direkrut lagi di perusahaan C? 123. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 124. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Di tiga perusahaan itu Saudara mendapatkan gaji yang tetap, menurun, atau terus meningkat? 125. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Untuk yang tiga ini Pak, jadi selama ini kita justru penggajian malah turun. Karena (…) 126. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Turun. 127. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Karena itu juga mengacu…, pernah itu pada tahun 2008 karena ini proses baca meter itu menganut sistem lelang, Pak. Jadi di situ saya tanya saat itu perusahaan itu, “Kenapa gaji kita itu tiap tahun harus turun? Padahal mestinya harus naik.” 128. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ya, bisa disebutkan yang pertama gajinya berapa? Ingat, masih ingat enggak?

16

129. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Saya gaji pertama itu (…) 130. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Di kontrak yang pertama ya. Enggak ingat? 131. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Tidak ingat. 132. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Tidak apa-apa kalau tidak ingat. Sampai sekarang masih di pembaca meteran? 133. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Untuk saat ini, Pak karena ini ada konflik, saya dinonaktifkan dengan tidak jelas. 134. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Jadi kalau sudah habis masa kontrak, enggak ada jaminan Saudara untuk bekerja lagi setelah itu? Karena habis masa kontrak yang pertama? 135. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Tidak ada, Pak. 136. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada. 137. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Jadi setelah kontrak habis, ya sudah. Jadi kita itu (…) 138. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Selain gaji…, selain gaji, apalagi yang Saudara dapatkan dari situ?

17

139. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, gaji itu seolah-olah memang saya tanya ke tiap perusahaan, para manajemennya itu tidak pernah saya mendapat penjelasan itu yang akurat. 140. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, ndak, yang Saudara peroleh selain gaji, apa ada pendapatan lain? Apa tunjangan apa, kesehatan atau apa (…) 141. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Kalau Jamsostek ada, Pak. 142. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Jamsostek ada? 143. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ada. Terus insentif lebih baca itu juga ada, cuma di sini insentif itu ada yang dapat, ada yang tidak. 144. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Baik, cukup. 145. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Saya, Pak. 146. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada lagi Hakim? Pak Hakim Akil. 147. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya. Sebelum tahun 2004 Saudara bekerja dengan sistem

outsourcing itu, tahun 2000 kan Saudara sudah bekerja?

148. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, betul.

18

149. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Itu pada saat itu dikelola oleh siapa? 150. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Pengelolaan itu, Pak, kalau menurut saya itu kurang jelas. Karena kita juga enggak ada semacam…, dipegang koperasi pun itu juga kita tidak dapat surat. 151. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Jadi, tahun 2000 Saudara pertama kali bekerja itu pakai SK apa? 152. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Tidak ada SK, Pak. 153. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Gajinya? 154. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Gajinya menurut tiap namanya di baca meter itu, rute baca meter, Pak, RBM. 155. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Apa RBM-nya itu? 156. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO RBM itu isinya dari satu RBM itu ada yang jumlah pelanggannya ada yang 100, ada yang 50, itu tergantung harian. 157. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Enggak, enggak. Pada saat Saudara bekerja tahun 2000 itu yang mengelola Saudara siapa? Koperasi PLN atau langsung ke unit PLN-nya atau bagaimana? 158. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Langsung saat itu unit PLN, Pak.

19

159. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Di bagian apa? 160. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Di bagian pengelolaan baca meter. 161. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Pengelolaan baca meter? 162. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 163. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Jadi itu memang unit PLN, bukan koperasinya? Bukan? 164. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Bukan, Pak. Unit PLN itu, Pak. 165. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Saudara enggak dapat SK? 166. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Setahu saya itu unit PLN. 167. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Yalah. 168. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 169. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Setahu Saudara. Tidak pakai surat keputusan?

20

170. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Tidak ada, Pak. 171. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Sampai tahun 2004? 172. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, betul. 173. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Tahun 2004 baru diserahkan kepada perusahaan? 174. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, betul. 175. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Baru Saudara dapat kontrak? 176. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 177. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Berapa tahun ini untuk yang tahun pertama? Tahun 2004 yang pertama itu? 178. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Tahun 2004 sampai dengan 2007, Pak. 179. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR 2004-2007? 180. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya.

21

181. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Tiga tahun? 182. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Tiga tahun. 183. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Setelah itu? 184. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Setelah itu ganti PT. 185. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ganti perusahaan? 186. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ganti perusahaan. 187. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Kontrak baru lagi? 188. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, kontrak baru. 189. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Gajinya? 190. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Gajinya (…) 191. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Pada saat Saudara kontrak baru, gaji baru lagi atau menyesuaikan ada kenaikan? Tahun 2007?

22

192. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Saat itu tetap, Pak. 193. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Gaji tetap? 194. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Tetap. 195. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Sama dengan perusahaan yang mengontrak pada tahun (…) 196. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 197. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Sampai tahun 2007? 198. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya betul, mengikut. 199. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR 2007 sampai tahun berapa? 200. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Pada saat 2007, sampai 2009. 201. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Tiga tahun lagi? 202. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya.

23

203. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR 2009 ganti lagi perusahaan? 204. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ganti yang terakhir, Pak, sampai yang sekarang. Itu mengalami penurunan. 205. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Penurunan apa? 206. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Penurunan gaji, Pak. Karena gaji itu disesuaikan dengan jumlah pelanggan, Pak. 207. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Disesuaikan dengan jumlah pelanggan PLN? 208. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, betul. 209. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Atau disesuaikan dengan berapa banyak meteran yang Saudara baca? 210. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, seperti itu. 211. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Jadi, gajinya berdasarkan meteran yang dibaca? 212. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 213. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Begitu ya? Tapi berarti menurun, begitu?

24

214. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Menurun, Pak. 215. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Karena dibagi? 216. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Dibagi. 217. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Itu tiap bulan sama berarti? 218. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Kenapa, Pak? 219. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Gajinya kan misalnya Saudara disuruh membaca 100 meteran, kan gitu per bulan, berarti kan gaji setiap bulan sama 100, 100, 100 terus. Apa bulan berikutnya Saudara 150, bulan berikutnya 50 baca meteran. Begitu? 220. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Begini, Pak. Di situ kalau dikatakan penggajian itu sifatnya borongan dengan hitungan per jumlah…, per satu pelanggan, itu karena di kita itu gajinya juga langsung global. Jadi gaji pokok itu ada yang juga di bawah UMR. 221. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya. Saudara kerja di mana? Di daerah mana? 222. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Saya di Madura, Pak, Bangkalan. 223. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Oh, Bangkalan. Di sana UMR Jawa Timur berapa?

25

224. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Rp850.000,00. 225. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Rp850.000,00 per bulan? 226. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, ya, ya. 227. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Saudara terima per bulan berapa? 228. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Saya, Pak…, karena saya itu memba (…) 229. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ambil rata-ratalah. 230. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, ya. Karena saya itu di baca meter koordinator Cater, Pak, membawahi 10 pembaca meter. 231. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya, saudara ada anak buahlah, gitu? 232. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, betul. 233. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ada…, ada job-lah sedikit, gitu ya? 234. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Saya mendapat gaji Rp1.300.000,00, Pak.

26

235. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR

He eh, itu plus tunjangan? Belum? 236. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, sama, total. 237. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Artinya kan…, ha? 238. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Total, Pak. 239. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Itulah tiap bulan diterima? 240. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, he eh. 241. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Rp1.300.000,00? 242. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Rp1.300.000,00. 243. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Itu upah minimumnya Rp850.000,00? 244. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, betul. 245. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Jadi, sedikit di atas minimum ya?

27

246. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 247. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya kan, harusnya ya harus di tengah, gitu. Kan karena minimum itu Rp850.000,00, Saudara terima Rp1.200.000,00 kan gitu? 248. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 249. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Jadi, sedikit saja di atasnya. Harusnya di atas setengah, gitu. Jadi, sampai sekarang Saudara tidak jelas statusnya? 250. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Tidak jelas, Pak. 251. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Setelah sekian…, berapa tahun masa kerja Saudara? 252. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Berarti kalau dari tahun 2000, saya 10 tahun, Pak. 253. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR 10 tahun. Tapi kontrak tiga tahun-tiga tahun, ya? 254. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 255. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Yang kontrak terakhir dari 2000 berapa? 256. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Yang terakhir dari 2009 ini (…)

28

257. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Sampai? 258. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Yang terakhir saya belum ada kontrak, Pak. Karena saya permasalahkan saat itu dengan pihak manajemen perusahaan yang baru, saya tanya kejelasan. Ternyata sampai saya masuk ke pihak Disnaker, sampai tingkat kabupaten, sampai saat ini pun kita men…, bel…, pihak Disnaker daerah, itu belum bisa memutuskan. 259. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya, enggak. Begini, Saudara kan terakhir kontraknya 2009? 260. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 261. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Terus perusahaan baru, kan gitu? 262. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, betul. 263. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Saudara sudah ada kontrak dengan perusahaan yang baru? 264. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, Pak. Dari 2009, setahun. 265. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Setahun? 266. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya.

29

267. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Sampai 2010? 268. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya betul. 269. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Nah, setelah itu tidak diperpanjang lagi? 270. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Tidak, Pak. 271. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Sampai hari ini? 272. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Sampai hari ini. 273. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Masih terima gaji enggak? 274. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Enggak terima, Pak. 275. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Enggak terima. Saudara mengajukan sengketa ke Depnaker? 276. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya betul. 277. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Dengan perusahaannya?

30

278. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 279. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Berapa banyak pekerja di sana? Pembaca meteran itu untuk Bangkalan ya? 280. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Bangkalan itu 36, Pak. Dengan staf, dengan stafnya, Pak. 281. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Yalah, artinya yang bekerja dengan seperti Saudara itu sekitar 36 orang? 282. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya betul. 283. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Oke, cukup. 284. KETUA: MOH. MAHFUD MD Mungkin ada lagi Bu Hakim Maria? 285. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, saya akan sedikit saja. Jadi kalau Bapak mulai bekerja tahun 2000, itu pada PLN yang sama di Bangkalan? 286. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, Bu. 287. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi PT yang Saudara ikuti itu berbeda? 288. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Untuk yang sekarang, Bu ya?

31

289. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, jadi dari 2000 sampai sekarang itu tiga PT itu? 290. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Tiga PT. 291. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, jumlah jam kerja Anda di PLN, itu tetap sekarang dianggap baru? 292. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Baru. 293. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tidak dianggap sepuluh tahun? 294. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Tidak dianggap, Bu. 295. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, jadi…, oh, setiap kali kontrak Anda dianggap sebagai buruh yang baru atau pekerja yang baru? 296. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya betul. 297. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Oke, terima kasih, Pak. 298. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Saudara Saksi bisa…, bisa menyebutkan tahap pertama itu 20042007, PT apa yang membawahi Saudara? Yang Saudara kontrak dengan PT mana?

32

299. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Saya tahun 2004-2007 itu PT Data Energi Infomedia, Pak. 300. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ya. Kemudian yang tahap kedua 2007-2009? 301. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO 2007-2009 itu PT Bukit Alam Barisani. 302. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ya. Yang terakhir itu? 303. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Untuk yang terakhir PT Mustika Berkah Abadi. 304. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Apa Saudara Saksi pernah menanyakan kepada PT Berkah yang terakhir itu bahwa kenapa kok upahnya malah turun, begitu lho? 305. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Pernah, Pak, itu (…) 306. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Apa jawabannya? 307. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Jawabannya yaitu karena kita punya manajemen sendiri. Seperti itu. 308. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Cukup, Pak Ketua. 309. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pak Saksi ya?

33

310. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, Pak. 311. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Anda sebagai pimpinan dari…, apa…, leader dari grupnya itu ya? 312. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya betul, Pak. 313. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Grup pembaca itu, gaji Anda RP1.300.000,00. Kemudian kalau anggota, berapa gajinya? 314. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Anggota itu variasi, Pak. 315. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Variasi? 316. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 317. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Variasinya berdasarkan apa? 318. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Dasarnya sendiri itu tidak jelas, Pak. Saya pernah menanyakan, jadi tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. 319. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em, terus? Oke. Karena enggak pasti, yang jelas itu anggota itu paling rendah berapa? Paling tinggi berapa? 320. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ada yang paling rendah itu, Pak (…)

34

321. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terendah? 322. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Terendah itu Rp625.000,00. 323. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Rp625.000,00. Kemudian yang tertinggi? 324. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Yang tertinggi itu Rp975.000,00, Pak. 325. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Rp975.000,00. Karena Anda tanya tidak jelas, Anda mungkin mengira-ngira ketika itu karena pimpinan itu. Kalau menurut perkiraan Anda, perbedaan ini didasarkan pada apa? Masa kerja apa prestasi atau mungkin ada evaluasi begitu? 326. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Kalau menurut saya pribadi, itu tidak ada perbedaan, Pak. Karena di sini pernah saya tanya masalah penggajian. Karena penggajian itu sendiri tergantung juga masalah bobot pekerjaan itu sendiri, Pak. Jadi dari bobot dan volume pekerjaan itu sendiri standarisasinya tidak sama, tidak jelas juga. 327. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, gitu? 328. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 329. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya beruntung kalau begitu yang dapat Rp975.000,00 ini ya? 330. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, ya benar, Pak.

35

331. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terus saya tanya sekali lagi, pergantian PT yang menaungi Anda, itu menurut Anda disebabkan karena apa? Kok bisa berganti-ganti itu? 332. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ini kalau menurut saya, Pak Hakim, ya (…) 333. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Yang…, yang Anda tahu. Yang Anda tahu. 334. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, ya. Kalau saya melihat seperti ini karena kontrak itu sendiri, itu kan maksimal tiga tahun. Kalau melebihi tiga tahun, itu jadi karyawan tetap. 335. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, begitu? Jadi itu kan dari perspektif PLN-nya? 336. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya. 337. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Sekarang dari perspektif perusahaan yang menjadi mitra PLN yang mengerahkan tenaga kerja itu. Itu apa karena lelang, misalnya? Kan bisa saja. 338. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya, ya betul, Pak. 339. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Apa karena penunjukkan langsung, misalnya? 340. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Ya.

36

341. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Karena apa? 342. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Kalau itu, itu hak perusahaan, Pak, saya enggak bisa. 343. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, enggak tahu ya? Oke, apa karena lelang atau penunjukkan langsung engga tahu ya? Oke kalau begitu. Itu bagaimana perusahaan yang berikutnya merekrut Anda? Apa tawar-menawar dengan Anda dulu, “Anda ikut saya, saya gaji sekian?” Atau Anda melamar kepada perusahaan yang baru, yang katakan saja, “Yang kemudian bekerja dengan menjadi mitra PLN,” itu? 344. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Kalau selama ini, Pak, dari katakan suatu perusahaan itu menang lelang, Pak, ya. 345. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya. 346. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Itu kita disodori kontrak baru. 347. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, yang menyodori perusahaan yang menang ini tadi? 348. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Yang menang, benar. 349. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, cukup, cukup, cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 350. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup? Saksi silakan duduk.

37

351. SAKSI DARI PEMOHON: MOH. YUNUS BUDI SANTOSO Terima kasih, Pak. 352. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sekarang pertanyaan kepada Pemerintah dari Hakim Harjono. 353. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin menanyakan kepada Pemerintah persoalan pelaksanaan dari Pasal 59 tadi dalam praktiknya ya? Karena Pasal 59 ayat (1) ini sebetulnya memberi syarat-syarat tertentu, syarat tertentunya disebut itu ada empat syarat sampai d. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah sesuatu jenis pekerjaan itu memenuhi syarat itu atau tidak, itu sebenarnya siapa yang menentukan? Yang menentukan siapa? Apakah itu perusahaannya sendiri ataukah dari Pemerintah? Kalau toh itu kemudian ada ketentuannya, kalau kemudian ada ketidak…, apa…, samaan dalam menilai jenis pekerjaan itu, sementara ada yang menilai bahwa menurut pegawai ini tidak memenuhi persyaratan itu, tapi oleh perusahaan dikatakan memenuhi persyaratan itu, apakah itu ada mekanisme yang harus ditempuh? Pegawai ini kemana, mengatakan bahwa ini perusahaan kok menetapkan bahwa ini sebagai…, telah memenuhi Pasal 59, padahal menurut saya tidak. Ke mana itu sengketa itu diselesaikan? Ini pertanyaan yang mengenai Pasal 59…, Pasal 59 saya tujukan kepada Pemerintah. Terima kasih. 354. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, Pak Hamdan. 355. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Saya menyambung pertanyaan dari Hakim Harjono, apakah perusahaan yang mau outsourcing minta persetujuan Depnaker, apa enggak? Atau terserah kepada perusahaan yang bersangkutan berdasarkan penilaian sendiri, berdasarkan pasal ini? Terima kasih. 356. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Tambah sedikit. 357. KETUA: MOH. MAHFUD MD Hakim Akil.

38

358. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya, untuk Pemerintah ya? Untuk operasionalisasi Pasal 59 ini ayat (1) dan ayat (2), ayat (3), dan seterusnya, itu apa ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Keputusan Menteri Tenaga Kerja kalau ada. Nanti tolong dilampirkan juga dari jawaban Pemerintah, kita mau lihat apa operasionalisasinya itu dari pe…, derivasi langsung dari pasal ini bertentangan atau ndak, nanti juga kita…, karena ini kan harus ada regulasinya ya? Oke, itu saja, Pak. 359. KETUA: MOH. MAHFUD MD Hakim Achmad Sodiki. 360. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Bagaimana Pemerintah bisa melakukan kontrol atau tindakan terhadap suatu pekerjaan yang sebetulnya bisa berlanjut lama, tetapi dilakukan outsourcing begini. Apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah? Dan apa harus yang bisa dilakukan, melakukan tindakan-tindakan apa? Terima kasih. 361. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pemerintah, saya tanya, apakah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah, misalnya sebuah perusahaan outsourcing itu tidak mengeksploitasi pegawainya. Misalnya begini, saya beri suatu perusahaan outsourcing, “Kamu kerjakan ini dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00.” Lalu tiba-tiba perusahaan ini mengeksploitasi pegawai, “Kalau kamu mau digaji sekian, kalau ndak diganti tahun depan,” dan seterusnya, sehingga gajinya ditekan, ditekan, ditekan terus, dia tidak berdaya, tapi standar kontraknya itu sudah diambil oleh perusahaan. Apakah Pemerintah juga mengatur agar tidak ada eksploitasi seperti yang dialami, misalnya antara lain saya tangkap dari saksi itu, diberhentikan karena ada pegawai lain yang lebih murah mau dibayar dan itu bisa ekspolitasi terus-menerus. Silakan, Pemerintah dijawab secara sistematis saja dari penanya pertama sampai terakhir. 362. PEMERINTAH: SUNARNO Baik, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Perkenankan kami menyampaikan satu penjelasan, merangkum dari beberapa pertanyaan, Yang Mulia Majelis Hakim. Jadi, izinkan kami sampaikan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, seperti yang dalam opening statement tadi kami sampaikan. Tidak saja hanya

39

memikirkan bagaimana, selama, sebelum, dan sesudah bekerja, tetapi berada pada koridor untuk kepentingan, kelangsungan usaha, baik dari sisi pengusaha, pekerja, maupun juga Pemerintah. Oleh karena itu, terkait dengan kasus ini tentunya ada dua hal yang utama. Kami mengurai dulu dari ketentuan menyangkut sisi hubungan kerja, lalu Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatur bagaimana hubungan kerja. Ini ada pada Bab 9, Pasal 50 sampai dengan Pasal 63. Di dalamnya ada Pasal 59, sebagaimana yang tadi…, Yang Mulia para Hakim telah pertanyakan. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Nah, perjanjian kerja itu, perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha itu memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Di dalamnya itu diatur bagaimana syarat perjanjian sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan segala konsekuensinya apabila tidak terpenuhi syarat. Nah, di dalam perjanjian kerja waktu tertentu juga diatur di dalam undang-undang di sini. Secara jelas dikatakan, hanya untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Kemudian penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, kemudian bersifat musiman. Yang ke-4 berhubungan dengan produk baru, atau kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Nah, diatur juga di situ bagaimana syarat perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Undang-undang telah mensyaratkan harus dibuat, baik secara tertulis, kemudian bahasanya pun dengan Bahasa Indonesia dan dicetak dalam huruf latin, dan tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan karena memang temponya hanya waktu yang tertentu. Kemudian, tentang objeknya adalah jenis sifat kegiatan pekerjaan yang hanya selesai dalam waktu yang tertentu dan jangka waktunya pun juga terbatas. Di dalam PKBT ini ditentukan jangka waktu hanya 2 tahun, tetapi dapat diperpanjang untuk waktu 1 tahun. Setelah perpanjangan ini dimungkinkan adanya pembaruhan…, pembaharuan untuk paling lama 2 tahun. Nah kemudian dengan kondisi-kondisi seperti ini, proses bagaimana langkah-langkah yang ditempuh, tentunya membedakan mana untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, kemudian waktunya yang tidak boleh berlama-lama, dan pekerjaan sifat musiman, ini adalah dengan asumsi…, dalam undang-undang ini semua pihak, semua kalangan bisa memahami apa hal-hal yang terkait dengan persyaratan-persyaratan dimaksud. Yang kedua, Yang Mulia (…)

40

363. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Saya justru…, saya tanyakan adalah itu siapa yang menentukan? Satu jenis itu masuk jenis ini dan itu, kalau mengenai undangundangnya kita bisa baca. 364. PEMERINTAH: SUNARNO Baik, mohon izin (…) 365. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tapi tidak…, ini yang perlu di situ sebenarnya. 366. PEMERINTAH: SUNARNO Mohon izin, Pak. Sedikit saya…, karena tadi baru pertama mengenai hubungan kerja. Yang kedua, yang sering dikatakan sebagai outsourcing. Sebenarnya undang-undang ini kan tidak ada kata outsourcing satu kata pun. Itu bahasa populer yang sering dikenal oleh masyarakat. Yang ada di dalam undang-undang ini Pasal 64 memang memberikan ketentuan begini, “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan…, pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh yang dibuat secara tertulis.” Ketentuan ini yang sering secara umum disebut outsourcing. Ini pun juga persyaratan-persyaratan dalam undang-undang telah mengatur secara jelas bahwa perusahaan outsourcing itu harus berbadan hukum dan memiliki izin operasional sebagai penyedia jasa tenaga kerja. 367. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Nanti kita bisa baca. Yang saya ingin tanyakan adalah saksi ini kena Pasal 59 atau pasal yang Bapak sebut terakhir itu? 368. PEMERINTAH: SUNARNO Ya. 369. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Kalau kena Pasal 59, itu siapa yang menentukan jenis-jenis pekerjaan, terus sebagai pekerjaan yang memenuhi ketentuan Pasal 59. Itu pertanyaannya.

41

370. PEMERINTAH: SUNARNO Baik. Atas dasar ketentuan ini yang sesungguhnya outsourcing…, masih perlu kami lanjutkan, tapi intinya menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Harjono. Bahwa yang menentukan itu siapa? Itu demikian. Diberikan kewenangan kepada perusahaan, untuk menetukan mana pekerjaan core dan non-core karena pemerintah sangat sulit untuk menetukan ketentuan-ketentuan mana pekerjaan yang core dan noncore. Tetapi undang-undang telah memberikan persyaratan-persyaratan yang bisa di-outsourcing-kan…, yang bisa di-PKBT-kan itu adalah ketentuan ini. Ini semua sudah kita…, pemerintah memberi regulasi di dalam Permen, nanti kami lampirkan bersama dengan jawabannya. Dan diwajibkan kepada pengusaha itu selain menentukan mana core dan non-core adalah membuat alur kegiatan. Artinya melalui alur kegiatan ini nanti akan bisa dinilai, ini yang layak sebagai core dan ini yang non-core. Sehingga mana yang boleh untuk di-outsourcing-kan, mana yang tidak, tentunya demikian. Kemudian kalau menjawab Yang Mulia Hakim Hamdan bahwa yang meminta dalam hal penentuan outsourcing ini, apakah dia meminta persetujuan atau tidak, tentunya dalam undang-undang seperti yang tadi kami jelaskan bahwa penentuan itu adanya adalah di pihak perusahaan. Kemudian peraturan pelaksanaan menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Mochtar…, Akil Mochtar, itu peraturan pelaksanaannya ada. Jadi, dalam aturan pelaksanaan itu seperti yang tadi kami singgung, perusahaan wajib membuat alur kegiatan untuk menentukan core dan non-core. Tetapi di dalam undang-undang ini sekaligus dalam konteks ‘memberikan perlindungan kepada pekerja’, itu jelas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan PKWT yang mengenai alur waktu saja misalnya, demi hukum harus menjadi PKWTT. Sehingga seperti apa keterangan saksi tadi, saya…, kami berpendapat bahwa kemungkinan ini implementasi dari undang-undang yang tidak…, impelementasi yang tidak sejalan dengan semangat undang-undang. Tetapi jiwa dan aspirasi Undang-Undang Nomor 13 itu sendiri sangat memahami bahwa di dunia bisnis tidak mungkin seperti istilah di outsourcing itu akan dihapus secara total. Tetapi bagaimana undang-undang ini memberikan proteksi minimal dengan persyaratanpersyaratan yang ditentukan, sehingga hak warga negara atas pekerjaan bisa diperoleh, bisa didapat. Kemudian dari fungsi kontrol, ada lembaga memang. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai lembaga kontrol, termasuk di dalamnya namanya adalah Direktorat Jenderal Pengawasan…, Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan yang mengemban fungsi untuk mengawasi dilaksanakannya ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan. Artinya, manakala terjadi perusahaan-perusahaan yang menyimpang dari ketentuan, bisa dilakukan tindakan sampai dengan pengenaan sanksi, baik administratif

42

maupun dilakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan oleh PPNS yang ada. Nah, dalam persoalan seperti ini tentunya komunikasi atau laporan-laporan dari para pihak yang mengalami kerugian, memang sangat-sangat dibutuhkan untuk secara aktif menginfokan hal tersebut kepada pihak Pemerintah. 371. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Ada satu. Pasal 59 itu kalau dilanggar, itu tidak ada sanksinya di sini, Pak. Bagaimana kalau begitu? Di dalam peraturan ini tidak ada, saya teliti tentang ketentuan…, ketentuan pidana dan sanksi administratif, ketika itu dilanggar, itu tidak ada sanksinya itu. Ya, bagaimana itu? 372. PEMERINTAH: SUNARNO Baik, aspirasinya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penentuan mengenai kondisi pekerjaan seperti ini memang perusahaan yang menentukan. Pemerintah memberikan proteksi ketentuan persoalan pengupahan, barangkali. 373. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Oh, jadi karena tidak ada sanksi, itu jalan terus, kira-kira begitu. Controlling pun juga kalau kedapatan, toh dikembalikan lagi kepada perusahaan, kan ya? Ini ndak ada ini karena batas-batas bagian dipersyaratkan itu, tidak ada pelanggaran. Tolong mungkin nanti pada jawaban tertulis bisa disampaikan. Oke. 374. PEMERINTAH: SUNARNO Masih sedikit kami tambahkan, Yang Mulia. Bahwa perihal itu nanti kami akan sampaikan secara tertulis. Kemudian terkait dengan…, Yang Mulia Ketua Majelis, bahwa mengenai bagaimana upaya menghindari eksploitasi antara nilai kontrak dan menyangkut mengenai eksploitasi. Ini memang salah satu instrumen itu…, kita itu acuannya adalah kepada UMP, Upah Minimum Provinsi, sebenarnya itu sebagai safety net untuk pekerjaan apa pun. Nah, persoalan outsourcing dan sebagainya, apa yang menjadi aspirasi semangat undang-undang menterjemahkan kebutuhan bangsa, sebenarnya di dalam tingkat implementasi, kami menyadari terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Karena kalau kami evaluasi tingkat ketaatan perusahaan untuk membuat alur kegiatan dan menyatakan mana yang core dan non-core ini juga masih rendah.

43

Namun semangat pembuat Undang-Undang Nomor 13 aspirasi seperti itu memang di dunia…, dunia kerja memang sebuah kebutuhan yang nampaknya tidak mungkin dihapus secara total tentang outsourcing ini. Cuma mungkin perbaikan-perbaikan ke depan di dalam tingkat implementasi yang perlu ditingkatkan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 375. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Cukup, ya? Pemohon, ada pertanyaan? 376. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Izin, Yang Mulia. Tambahkan sedikit. 377. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya silakan, Pak Mualimin. 378. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Ya, ini kan terkait dengan tadi kan sudah me…, menindaklanjuti atau meneruskan, tadi pertanyaan-pertanyaan dari Hakim Yang…, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Tadi kan Saudara Saksi yang dari Bangkalan ini kan mengatakan, dia berpindah-pindah bekerja dari PT Data Energi ke Bukit Alam, Mustika Berkah, dan seterusnya. Kami dari Kementrian Hukum dan HAM itu memang punya kepentingan, barangkali nanti Saudara Saksi bisa di dalam kontrak itu ya. Karena kami khawatir gitu ya, PT-PT yang Saudara Saksi bekerja itu jangan-jangan belum berbadan hukum? Itu juga problem nanti. Karena banyak sekali menurut data yang di Kementerian Hukum itu, jumlahnya puluhan ribu yang memang dia tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru. Nah, ini problemnya kalau dia tidak berbadan hukum, kalau dia mengadukan atau menginformasikan kepada Kementerian Tenaga Kerja, ini jadi…, jadi masalah memang. Jadi, barangkali Saudara Saksi boleh juga gitu ya, nama PT-nya itu nanti saya akan cek coba di Kementerian Hukum di Direktorat Jenderal AHU apakah sudah berbadan hukum atau tidak, nanti saya informasikan juga ke Kementerian Tenaga Kerja. Barangkali itu tambahannya, Yang Mulia. Terima kasih.

44

379. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, cukup ya? Saudara Pemohon, apakah Anda masih ingin mengusulkan dibuka sidang lagi atau sudah cukup? Sehingga sidang berikutnya vonis? 380. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI HARYANTI Mau menanyakan ke pihak Pemerintah, diizinkan (…) 381. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 382. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI HARYANTI Terima kasih, Majelis. Dari Pemerintah kami ingin menanyakan, tadi dari Pemerintah mengatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah balance melindungi pekerja maupun pengusaha. Yang berkaitan dengan persoalan ini Pasal 59, yaitu tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menurut Bapak tadi dikatakan, “Seandainya ada hal-hal yang bertentangan dengan ayat (1), (2), (4), (5), dan (6), maka akan batal demi hukum.” Padahal kenyataannya tidak semudah itu. Yang pertama, sering penyerahan sebagian pekerjaan ke perusahaan lain itu diikuti dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Di sini, justru dari pihak pekerja yang sangat dirugikan. Karena apa? Yang terjadi di lapangan, tiap terjadi perjanjian kerja, para pekerja itu sering tidak dikasih kopinya. Sedangkan untuk membuktikan dia masa kerjanya berapa itu, harus…, misalnya untuk membuktikan status hubungan kerja antara si pekerja dengan perusahaan mana, apakah pekerjaan ini boleh dikontrakkan, atau diserahkan ke pihak lain, atau dibuat PKWT, itu harus memerlukan bukti secara tertulis. Sedangkan itu perusahaan tidak pernah kasih, sedangkan posisi pekerja adalah lemah. “Kalau tidak mau menandatangani ini, ya sudah saya akan mencari pekerja lain.” Sedangkan dalam undang-undang ini setelah kita baca, tidak ada pun sanksi yang mengatakan kalau pengusaha tidak memberi kopinya kepada pekerja tentang penandatangan surat PKWTT, tidak ada sanksi. Lah bagaimana bentuk perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap pekerja ini? Satu. Yang kedua, tadi dari Pemerintah mengatakan dengan adanya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan adanya outsourcing yang sebutan dengan masyarakat luas yang sebenarnya adalah ndak ada dalam undang-undang memang, penyerahan sebagian pekerjaan kepada PT lain. Itu tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan mendapat

45

pekerjaan yang layak bagi warga negara. Di mana letak memberi pekerjaan dan penghidupan yang layak? Karena apa? Perjanjian kerja waktu terten…, tidak tertentu, pekerja tiap tahun itu merasa was-was. Saya akan diperpanjang atau ndak? Karena di situ tergantung dari perusahaan. Saya pakai Anda, ya sudah. Ndak, ya ndak apa-apa. Ndak ada kriteria tertentu tentang apa…, mot…, kinerja kerja atau apa kan enggak ada dasar ukuran yang dijadikan alasan untuk tetap dipakai atau ndak. Terus kedua. Yang masalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain, dari segi mana dari Pemerintah mengatakan itu…, apa…, untuk mendapat pekerjaan yang layak bagi pekerja? Justru ndak. Karena apa? Dengan penyerahan peker…, sebagian pekerjaan kepada pihak lain, itu sebenarnya kan dalam praktik, kenyataannya itu hanya sebagai peker…, PT lain itu hanya sebagai juru bayar saja. Perintah apa pun itu masih dari persi…, katakanlah pemilik pekerjaan. Kalau toh seandainya pengusaha pemilik pekerjaan itu enggak usah pakai jasa outsourcing, kita pangkal saja langsung kepada pekerja, justru upah pekerja itu lebih banyak. Makanya tidak salah masyarakat buruh, aktivis buruh mengatakan, “Ini tidak layaknyalah para pekerja menjadi budak di negeri sendiri.” Karena apa? Perusahaan yang kedua ini, outsourcing ini, dia dengan enaknya memotong per kepala dari pemilik pekerjaan. Lah biasanya, ini ada penyelendupan hukum juga. Siapa sebenarnya pemilik outsourcing ini? Tidak lah (…) 383. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, cukup ya? Sudah pesannya sudah kami tangkap. 384. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI HARYANTI Ya sudah. 385. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa lagi? 386. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI HARYANTI Terus yang ketiga, apakah dengan dilegalnya outsource…, penyerahan sebagian pekerjaan itu justru bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 ini? Karena hubungan kerja adalah perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja itu sendiri berdasarkan adanya upah, perintah, dan pekerjaan. Kalau dengan adanya pekerjaan outsourcing, perintahnya dari pemilik pekerjaan, yang mengerjakan pekerja, pekerjaannya dari pemilik pekerjaan, tapi yang membayar upah

46

perusahaan outsourcing hanya sebagai juru bayar. Mohon untuk dijelaskan dari Pemerintah. 387. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup. Silakan Pemerintah dijawab. 388. PEMERINTAH: SUNARNO Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pemohon tadi, izinkan kami melihat ini dari sisi konteks undang-undang yang ada. Pertama, pertanyaan pertama tadi, kaitan dengan Pasal 59. Undang-undang telah memberikan persyaratan Pasal 59 itu yang tadi berkali-kali kami sebutkan. Ada persyaratan di ayat (1), kemudian ayat (2), dan seterusnya. Kalau Ibu baca di Ketentuan Pasal 7, konteks undang-undang memberikan perlindungan kepada pekerja artinya begini, saya bacakan. Perjanjian kerja pasal…, ayat (7) Pasal 59. “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), maka demi hukum menjadi peker…, perjanjian kerja waktu tidak tertentu.” Menjadi pegawai tetap bahasa sederhananya. Nah, implementasi dari ini semua bagaimana di tingkat pelaksanaan, tadi juga kami laporkan, kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis, ketika kami menanggapi atas pertanyaan. Tingkat ketaatan perusahaan itu belum maksimal untuk menjalankan ini semua, tetapi mengapa ada Undang-Undang Nomor 13 mewadahi perihal pekerjaan untuk waktu tertentu, tidak sekaligus semuanya waktu tidak tertentu, otomatis sebagai pegawai tetap, ada mewadahi ketentuan yang dinamakan orang itu outsourcing? Karena memang perkembangan dunia perekonomian yang ada itu membutuhkan itu semua, tetapi undangundang itu memberikan batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dengan akibat hukumnya. Seperti tadi saya katakan bahwa perusahaan yang melakukan pelanggaran ini, demi hukum seharusnya mereka melakukan ini untuk membuat pekerja itu sebagai pegawai tetap. Jadi ini konteksnya bicara soal undang-undangnya, kalau bicara soal implementasinya ini persoalannya lain. Kemudian, sama halnya tentang mengenai bagaimana penyerahan sebagian pekerjaan kepada…, di perusahaan lain, itu pun juga sudah ada konteks perlindungan pada pekerjaan. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja, sekurang-kurangnya itu harus sama dengan perlindungan dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi kerja, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kan dikatakan di dalam undang-undang ini.

47

Kemudian perlindungan upah, dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. Tidak mungkin dia sebagai juru bayar dan sebagainya, kalau dalam praktiknya ada perlakuan seperti itu, perusahaan itu yang harus Ibu laporkan, nanti kami tindak. Dan demi hukum hubungan kerja beralih pada perusahaan pemberi kerja, itu kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan perihal pengupahan dan sebagainya. Ini sebenarnya undang-undang beserta aturan turunan yang nanti di dalam jawaban akan saya sampaikan kepada Majelis, ini regulasi telah diatur hal-hal yang seperti itu. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 389. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, rasanya tidak perlu dibuka sidang lagi ya, tinggal ambil kesimpulan. Hari ini tanggal 6, Saudara diberi waktu sampai dengan tanggal 20 untuk menyampaikan kesimpulan, dan analisis, sanggahan, bantahan atas pendapat Pemerintah. Kalau Anda Pemerintah juga bisa memberi analisis, sanggahan, bantahan, atas pendapat Pemohon, dan itu ditunggu sampai tanggal 20 pada jam kerja. Kalau pada hari itu belum menyerahkan, maka berarti Majelis Hakim tidak perlu pandangan Saudara. Artinya, akan mengambil pendapat sendiri tanpa mempertimbangkan kesimpulan lain dan ingat bahwa kesimpulan itu sangat penting karena selalu dibaca oleh Hakim, dari situ kita mencari celah-celah untuk mempertajam vonis, gitu ya. Sehingga dimohon kalau sempat dibuat betul kesimpulan itu. Baik, sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.07 WIB

Jakarta, 6 Juli 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, Ttd. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

48