2011

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KHUSUS

Nomor: 070/10/2011 Nomor: 436/11 .B04/PKS-WRRI/DN/X/2011

Pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas, bulan Oktober, tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

: Berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda Persil No.1, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Sri Kaloka Prabotosari, selaku Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), berdasarkan Keputusan Presiden No 90/M Tahun 2011, tanggal 21 April 2011, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2.

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

: Berkedudukan di Bandung, Jalan Tamansari No. 64, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS, selaku Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor: 047/SK/K01/KP/2010, tanggal 6 Februari 2010, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersamasama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebfh dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam meiaksanakan penelitian dan pengembangan serta memberikan saran kepada Pemerintah tentang kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional pada khususnya dan tujuan pada umumnya;

2. Bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, nnemiliki kemampuan dan kemauan untuk mendukung upaya-upaya penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara, serta peningkatan kapasrtas sumberdaya manusia; 3. Bahwa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara perlu mendapat dukungan nasional termasuk dari kalangan universttas/perguruan tinggi; 4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Lapan dengan ITB tentang Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dirgantara serta Peningkatan Fasilitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Nomor Perjan/220/V/2006 dan Nomor 016/K01/DN/2006 tanggal 4 Mei 2006. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal1 TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM); 2. Sasaran kerjasama ini adalah termanfaatkannya sumber daya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas SDM. Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi: a. Peningkatan kapasitas SDM melaiui Program Pendidikan dan Peiatihan Khusus Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dirgantara (workshop, diklat, seminar, simposium, dll); b. Pertukaran tenaga ahli dan transfer ilmu pengetahuan; c. Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana penelitian; d. Proyek penelitian dan pengembangan bersama di bidang kedirgantaraan. Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN Ruang Lingkup Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Lampiran Perjanjian ini, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK (1) Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA: a. Kewajiban PIHAK PERTAMA 1) Bersama-sama PIHAK KEDUA membuat Kerangka Acuan Kerjasama 2) Menyediakan anggaran/biaya pendidikan. 3) Bersama-sama PIHAK KEDUA membuat laporan peiaksanaan kerjasama.

b. Hak PIHAK PERTAMA 1) Mengikutsertakan pejabat/pegawai PIHAK PERTAMA dalam Program Pendidikan dan Peiatihan Khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara yang akan diselenggarakan oleh PIHAK KEOUA. (2) Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA: a. Kewajiban PIHAK KEDUA 1) Bersama-sama PIHAK PERTAMA membuat Kerangka Acuan Kerjasama; 2) Memberikan penawaran bagi PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan peiatihan kerja di bidang-bidang yang akan ditentukan oleh PIHAK KEDUA; 3) Menyediakan anggaran/biaya pendidikan; 4) Meiaksanakan program Pendidikan dan Peiatihan Khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara; 5) Bersama-sama PIHAK PERTAMA membuat laporan peiaksanaan kerjasama. b. Hak PIHAK KEDUA 1) Memperoleh biaya peiaksanaan program Pendidikan dan Peiatihan Khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara. PASAL 5 FASILITAS DAN PERALATAN (1) PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan fasilitas dan peralatan yang dimiliki masingmasing pihak dalam peiaksanaan Perjanjian ini; (2) Sehubungan dengan peiaksanaan Perjanjian ini, masing-masing pihak dapat menggunakan fasilitas pihak lain dalam hal tidak tersedianya fasilitas dan biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan fasilitas pihak lain ditanggung oleh masingmasing pihak. PASAL 6 PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul bagi peiaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7 HASIL KERJASAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan hasil kerjasama untuk meningkatkan kemandirian dalam mendukung program kedirgantaraan bagi kepentingan nasional; (2) PARA PIHAK sepakat Hak atas Kekayaan \nteiektua\) dari hasil penelitian menjadi milik bersama dengan azas kesetaraan; (3) Pemanfaatan hasil kerjasama dalam kaitannya dengan HaKI akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) Setiap penggunaan hasil kerjasama untuk kegiatan publikasi/sosialisasi/diseminasi, wajib mencantumkan PARA PIHAK.

09

PASAL 8 FORCE MAJEURE (1) Segala kegagalan yang terjadi dalam meiaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian dan Kerangka Acuan Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (Force Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi PARA PIHAK; (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan gempa bumi, tsunami, taufan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemljerontakan, embargo ekonomi. perubahan regulasi pemerintah pusat atau pemerintah daerah; (3) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat mulainya Force Majeure, begitu juga saat berakhimya dan diterangkan secara resmi oleh Pejabat Pemerintah setempat yang b)erwenang; (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya pemberitahuan tersebut, PARA PIHAK akan merundingkan tindakan yang harus/akan dilakukan sehubungan dengan adanya Force Majeure. PASAL 9 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini: a. PIHAK PERTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Jalan Pemuda Persil No. 1 Rawamangun Jakarta Timur 13220 Telp : (021) 4892802 Fax 1(021)47882726 U.p. : Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat b. PIHAK KEDUA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI/KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116 Telp : (022)2501759 Fax 1(022)2504010 U.p. : Sekretaris LPPM Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

PASAL10 MASA BERLAKU 1.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

2.

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Jika terjadi perselisihan dalam penafsiran dan peiaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat oleh PARA PIHAK. Pasal 12 LAIN-LAIN 1.

Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;

2.

Peraturan dan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

3.

Kerjasama dapat ditinjau kembali apabila PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini. PASAL13 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Lembaga Penerbangan

PIHAK KEDUA Institut Teknologi Bandung