BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN NOMOR: 027/ 2634/Diklat/2011 Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tujuh bulan September Tahun Dua Ribu Sebelas pukul sembilan hingga sepuluh waktu Indonesia Barat dengan mengambil tempat di LPSE Provinsi DIY telah diadakan penjelasan pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Konsumsi Diklat Kepemimpinan Tingkat III (ANGKATAN 7,8,9) dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (ANGKATAN 7,8,9) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2011
Hasil Penjelasan Pekerjaan adalah sebagai berikut: Pengirim
Uraian
10327013 Apakah tiap perusahaan peserta lelang harus melampirkan Surta Pernyataan dll? (lihat LDK B no.2)
Penjelasan
Kepada rekanan 10327013 telah tercantum di ketentuan SPSE bahwa "perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, salah satu dan/ atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; (Dengan mengisi data kualifikasi lengkap pada SPSE, perusahaan yang bersangkutan dianggap telah memenuhi kualifikasi tersebut, lebih lanjut baca Dokumen pada IKPP)" dan LDK poin B akan di addendum terimakasih
10625013 Selamat siang ..... berikut kami sampaikan beberapa pertanyaan : 1.Apakah Harga 1.Untuk pajak akan dikenakan aturan sesuai UU No 42 Include PPN, tahun 2009 mengingat dalam UU No 42 tahun 2009 Pasal 4 A ayat 2 huruf c bahwa, bagi perusahaan jasa boga atau catering tidak dikenakan PPN ?
2.Pada contoh Surat Penawaran Harga tertulis ......jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ...... hari kalender. Sementara di LDP tertulis jangka waktu penyelesaian pekerjaan 45 ( empat puluh lima ) hari kalender untuk setiap angkatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Dan 39 ( tiga puluh sembilan ) hari kalender untuk setiap angkatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV? Jadi untuk pengisian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jumlah harinya di total atau bagaimana/ berapa ? 3.Pada Contoh Surat Penawaran tertulis .....kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Panitia Pengadaan Penyediaan Jasa Konsumsi Diklat Kepemimpinan ....dst, bukankah yang benar untuk pekerjaan Pengadaan Penyediaan ....dst ( tanpa kata panitia sesuai judul nama pekerjaan ) ?
2.untuk surat penawaran bisa ditulis : jangka waktu penyelesaian pekerjaan 45 ( empat puluh lima ) hari kalender untuk setiap angkatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Dan 39 ( tiga puluh sembilan ) hari kalender untuk setiap angkatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. akan dilakukan addendum
akan DI ADDENDUM : Sehubungan dengan undangan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor: …………………….. tanggal …………………. dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Konsumsi Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Angkatan 7,8,9) dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Angkatan 7,8,9) di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DI Yogyakarta TA 2011 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DI Yogyakarta TA 2011 sebesar Rp. __________ ( ___________________ ). (tanpa ada kata panitia seperti diatas "....pekerjaan Pengadaan Penyediaan Jasa Konsumsi Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Angkatan 7,8,9)...") demikian terimakasih atas koreksinya
40813 4.Mohon penjelasan hal 15, point 24.5 tentang surat penawaran yang ditandatangani secara elektronik 5.Mohon penjelasan hal 15 point 24.4..
Telah jelas pada IKPP diatas sesuai dengan Perka 1/2011 tentang E-tendering dapat diunduh pada Special Content: (http://eproc.jogjakarta.go.id/eproc/app?service=blob&sp =6c323835373739303133&sp=31&sp=627098682) Tanda tangan elektronik dibubuhkan dari Identitas Digital dan Kunci Privat Dokumen pada saat penyampulan dokumen secara elektronik dengan APENDO Peserta 2.2. Adapun Identitas Digital adalah kombinasi huruf dan angka unik (unique code) yang berisi data perusahaan Anda yang mewakili tanda tangan, stempel, identitas npwp maupun alamat perusahaan. Adapun kombinasi huruf dan angka unik tersebut diacak melalui proses enkripsi. Sebagai contoh untuk surat penawaran dapat mengunggah (upload) soft copy saja berupa file MS. Word tanpa scan tanda tangan dan cap basah. Sehingga peserta tidak perlu memindai (scan) hasil printout surat penawaran yang ada tanda tangan dan cap basah. Adapun kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain, : contoh surat dukungan bank, surat keterangan fiskal (tax clearance ) dan surat jaminan penawaran tetap menggunakan tanda tangan basah dan cap yang dipindai (scan) kemudian diunggah (upload). terimakasih
6.Menu yang diajukan harus sesuai dengan contoh menu dalam RKS atau bisa diganti. 7.Berapa jumlah asupan kalori yang disarankan dalam 1 harinya ? 8.Mengenai syarat kualifikasi ijin usaha SIUP peserta harus memiliki surat ijin untuk menjalankan kegiatan usaha jasa boga / catering service / makanan dan Minuman. Mengingat pekerjaan ini lebih spesifik pekerjaan jasa boga/ catering service, persyaratan kualifikasi mohon dipersempit Ijin Usaha jasa boga / catering service. Untuk ijin usaha makanan dan minuman mohon dihilangkan karena cakupan sangat luas dan kurang spesifik.
6. Menu yang diajukan sesuai spesifikasi menu harian yang dibuat oleh Badan Diklat 7. disarankan asupan kalori berkisar/rata-rata 2400 kalori per hari 8. Untuk SIUP tetap sesuai yang tertera pada dokumen pengadaan SIUP peserta harus memiliki surat ijin untuk menjalankan kegiatan usaha jasa boga / catering service / makanan dan Minuman
9.Kenapa masa laku jaminan pelaksanaan minimum 25 ( dua puluh lima ) hari kalender, sementara pelaksanaan 45 hari ?
9. sesuai IKP Bab I ayat 37.2.b "b. Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal Kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan" akan dilakukan adendum pada kalimat yang tertera masa laku jaminan pelaksanaan minimum 25 ( dua puluh lima ) hari kalender, sementara pelaksanaan 45 hari
10.Sebelum penetapan pemenang, apakah ada kunjungan ke perusahaan calon penyedia dan test food ? Disarankan ada kunjungan dan test food 11.Mengingat penilaian menggunakan sistem gugur, apakah harga tidak wajar/ banting harga masih ditoleran? Disarankan untuk RAB ditambahkan analisa harga satuan, hal ini bisa dipertimbangkan untuk kewajaran harga.
10. akan dilakukan pembuktian kualifikasi sesuai yang tertera pada IKP bab E ayat 30 hal 23
11. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri; 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. tertera pada IKP bab E ayat 30.1 halaman 23
12.Apakah di tempat 12. di Badan diklat disediakan dapur, dapur kering dan diklat disediakan dapur basah Terima kasih dapur ? Dapur kering atau basah? 10595013 Yth. Panitia Pengadaan, 1. Mau konfirmasi,hal.40 jangka waktu pelaksanaan. disebutkan no.1 diklat kepemimpinan tingkat III angkatan 8, jadwal pelaksanaan mulai tgl 23 Okt selesai 10 Okt. kok malah waktu nya mundur.mohon untuk direvisi!
1. untuk hal 40 yang benar tgl 23 oktober hingga 10 desember 2011, akan dilakukan addendum, terima kasih koreksinya
2. Apakah diperlukan Surat Dukungan Bank,Surat Keterangan Fiskal (SKF), dan Surat Tidak Pailit dr PN diperlukan?karena lelang sekarang ini pada umumnya tiga surat tersebut menjadi wajib adanya.
Mohon dicek pada syarat kualifikasi dapat kami informasikan sebagai berikut: a. Surat Dukungan Bank tidak disyarakatkan dalam pengadaan ini. b. Surat Keterangan Fiskal tersebut dapat menggantikan syarat perpajakan seperti yang tertera sebagai berikut,: memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan 2010) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan yaitu bulan Juni 2011, Juli 2011, dan Agustus 2011. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); c. Surat Tidak Pailit dr PN tidak dipersyaratkan sebagaimana tertera: perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, salah satu dan/ atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; (Dengan mengisi data kualifikasi lengkap pada SPSE, perusahaan yang bersangkutan dianggap telah memenuhi kualifikasi tersebut, lebih lanjut baca Dokumen pada IKPP)
3. Apakah jaminan penawaran asli dikirimkan atau tidak???
Surat Jaminan Penawaran asli (cetak/ hardcopy) tidak dikirimkan pada saat pemasukan penawaran , cukup diunggah (upload) bersama surat penawaran secara elektronik melalui SPSE. Adapun surat jaminan penawaran asli akan diminta pada saat evaluasi dan pembuktian kualifikasi oleh Panitia.
10595013 Untuk format jaminan penawaran apakah harus sesuai contoh atau bisa sesuai dengan format dari pemberi jaminan ? Selamat Siang, Berikut 10664013 ini kami sampaikan eberapa pertanyaan :
Format surat jaminan penawaran menyesuaikan dari Bank dan Perusahaan Asuransi penerbit Jaminan, yang diterbitkan secara sah dan memuat jangka waktu jaminan serta informasi yang disyaratkan dokumen pengadaan. terimakasih
1. Untuk peserta lelang dari luar daerah Sertifikat laik sehat dikeluarkan oleh dinas kesehatan atau KPPT dimana Perusahaan tersbut berdomisili, sesuai LDP huruf G point 5 yang dimaksud dengan Surat Jaminan Layak Sehat Yang dikeluarkan oleh dinas Kesehatan di lingkungan provinsi DIY apakah juga berlaku bagi peserta luar daerah?? apabila hal tersebut diberlakukan maka panitia telah membatasi peserta pengadaan. 2. Sesuai UU 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, usaha jasa boga / catering dibebaskan dari pajak ppn hanya diberlakukan pph pasal 23 sebesar 2%. untuk paket pekerjaan ini prov DIY apakah sudah diberlakukan PDRD (Pajak Daerah Restribusi Daerah) sebagai pengganti PPn yang dimaksud, kalau sdh besarnya berapa %? dalam penyusunan HPS. Apakah sudah termasuk PDRD yg dimaksud??
1. persyaratan kualifikasi akan kami revisi menjadi "Surat Jaminan Layak Sehat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan dimana perusahaan berdomisili / Lingkungan Provinsi Perusahaan yang berdomisili/ setempat" akan kami masukkan di addendum
2. PDRD belum berlaku, pajak yang dikenakan sesuai UU no. 42 tahun 2009
2. bagi Calon rekanan luar daerah untuk dapur pengolah menu apakah ada kententuan dalam surat pernyatan harus sekian KM, dari tempat penyajian??
3. tidak ada ketentuan dapur terletak KM seberapa jauh dari tempat penyajian hanya persyaratan waktu penyajian harus dipenuhi dan makanan harus tetap dalam keadaan segar sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran teknis, sudah cukup jelas dalam bentuk dokumen penawaran teknis : pada bagian D. D. TEMPAT SERTA PERALATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN MAKANAN/MINUMAN ayat 1 "1. Tempat mengolah makanan harus di kota lokasi penyelenggaraan diklat. Jika penyedia jasa berasal dari luar kota lokasi penyelenggaraan diklat, maka penyedia jasa harus menyediakan dapur pengolahan di kota lokasi penyelenggaraan diklat (Yogyakarta). Hal ini didukung dengan adanya surat pernyataan kesanggupan menyediakan dapur pengolahan di kota lokasi penyelenggaraan." tidak tertera berapa KM maksimal dari tempat penyajian terimakasih
4. Dalam Penyajian MENU MAKAN PAGI Susu Segar apakah bisa diganti dengan susu full cream / Kental manis,karena susu full cream bisa tahan lama sedangkan susu segar umurnya pendek jika tidak segera diminum akan basi. kami mohon untuk dapat dipertimbangkan apabila kandungan kalori dalam nilai asupan gizinya dapat seimbang.
4. untuk menu silahkan diikuti spesifikasi menu yang telah kami buat
Demikian berita acara penjelasan pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya PANITIA PENGADAAN
