2011

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI NOMOR : W2. A15 /059/HK.05/I/2011

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI

KETUA PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI

Menimbang : 1.

Bahwa fungsi dan peranan Pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan juga menyelenggarakan administrasi yustisial maupun administrasi umum (kesekretariatan).

2.

Bahwa untuk membantu para pencari keadilan sebagaimana tersebut pada butir (1) diatas, pelayanan menjadi unsur yang sangat penting dan vital

3.

Bahwa sehubungan dengan butir (2) di atas perlu dibuat ketentuanketentuan yang berkaitan dengan pelayanan bagi masyarakat yang berperkara serta pedoman penyelenggaraan administrasi, baik yustisial maupun administrasi umum (kesekretariatan) di Pengadilan Agama Gunungsitoli, dengan berpedoman pada segala ketentuan-ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku;

4.

Bahwa untuk hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2) dan (3) diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan

Mengingat

: 1. 2.

Reglement Indonesia diperbaharui Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

3.

Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 4.

Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan

Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.. 5.

Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbiterase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

6.

Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.

7.

PP Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

8.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku I, II, dan III Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

9.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IVPedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. 11. SE MARI Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 12. KMA No. 1- 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Informasi di Pengadilan. 13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, 2010.

2

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Gunungsitoli.

Kesatu

: Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Gunungsitoli merupakan standar baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan di Pengadilan Agama Gunungsitoli.

Kedua

: Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Yustisial dan Pola Bindalmin adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Ketiga

: Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Kesekretariatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Keempat

: Sejak ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor : W2.A15/151/HK.05/I/2010 tanggal 23 Maret

2010 tentang Standar Pelayanan Perkara di

Pengadilan Agama Gunungsitoli dinyatakan tidak berlaku lagi. Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan

: Gunungsitoli

Pada tanggal

: 17 Januari 2011

Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli

Drs. JAMALABA MALAU, MH. NIP. 19640703 199103 1 006 Tembusan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan 3

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor

: W2. A15 /059/HK.05/I/2011

Tanggal

: 17 Januari 2011

A. SOP KEPANITERAAN

I.

SOP BIDANG YUSTISIAL dan POLA BINDALMIN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Gunungsitoli. 2. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan. 3. Ketua adalah Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli. 4. Majelis Hakim adalah hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan untuk menyidangkan suatu perkara. 5. Para Pihak adalah semua sabjek hukum yang berperka di Pengadilan Agama Gunungsitoli. 6. Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas mendampingi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara dan mencatat segala hal ikhwal dalam persidangan. 7. Jurusita/Jurusita Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas melaksanakan perintah Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pencari keadilan 8. Penetapan Majelis Hakim (PMH) adalah Penunjukan Ketua Pengadilan terhadap hakim-hakim yang akan menangani suatu perkara di Pengadilan. 9. Penetapan Hari Sidang (PHS) adalah Penetapan Hari sidang atas suatu perkara yang ditetapkan oleh Ketua Majelis.

4

10. One Stop Service adalah sistem pelayanan terpadu satu pintu, yaitu sentra/ pusat pelayanan bagi para pihak berperkara dari pendaftaran perkara sampai kepada pengambilan salinan putusan dan akta cerai. 11. Minutasi adalah pemberkasan perkara yang sudah diputus. 12. Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 13. Teknologi Informasi adalah semua sistem otomatisasi yang memberikan solusi dokumen dengan bantuan sistem komputerisasi atau sistem digital lainnya. 14. Standar pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan di Pengadilan Agama Gunungsitoli. BAB II PENERIMAAN PERKARA Pasal 2 1) Prosedur penerimaan perkara dilakukan berdasarkan sistem meja. 2) Penerimaan perkara dilakukan oleh petugas meja I atau petugas yang telah ditunjuk dibawah koordinasi Panitera Muda Gugatan/permohonan atau Wakil Panitera. 3) Petugas meja I atau petugas yang telah ditunjuk dalam menerima perkara wajib memperhatikan kelengkapan persyaratan formil

dan

materil perkara

gugatan/permohonan. 4) Pelayanan penerimaan perkara dilakukan selambat-lambatnya selama 120 (seratus dua puluh menit) Pasal 3 1) Pengadilan dapat memberikan bantuan kepada para pihak dalam pembuatan gugatan/permohonan. 2) Dalam memberikan bantuan membuat surat gugatan/permohonan, terbatas pada surat gugatan/permohonan saja bagi pihak yang tidak bisa membuatanya dan bersifat membantu;

5

3) Para pihak yang mengajukan perkara diterima petugas dengan ramah, cepat dan mudah pada jam kerja dan di tempat yang sudah ditentukan, 4) Bagi pihak yang tidak dapat membaca dan/atau menulis, Ketua Pengadilan atau petugas yang ditunjuk membuatkan gugatan/permohonan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasal 4 1) Petugas meja I atau petugas yang ditunjuk menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuangkannya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 2) Dalam menaksir biaya perkara untuk biaya panggilan, 2 kali untuk Penggugat/Pemohon, dan 3 kali untuk Tergugat, Termohon, serta dihitung berdasarkan jumlah para pihak dengan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli kecuali untuk perkara cerai talak 3x P (Pemohon) dan 4 T (Termohon) untuk panggilan ikrar talak dan pemberitahuan putusan (PBT). 3) Para pihak membayar panjar biaya perkara dan atau biaya lainnya pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunungsitoli dengan Nomor Rekening 0176-01027955-50-2. 4) Bagi para pihak yang tidak mampu, dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo) setelah menunjukkan surat-surat yang menyatakan dirinya tidak mampu seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Surat Keterangan Kartu Keluarga Miskin (SKKKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)m Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Desa/ Kelurahan. 5) Para pihak yang beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa dibeda-bedakan. 6) Permohonan/gugatan diberikan nomor register dan tanggal masuk setelah menyelesaikan pembayaran di bank dengan menunjukan bukti resi pembayaran yang telah disahkan oleh pihak bank kepada kasir.

6

7) Apabila para pihak mengajukan gugatan/permohonan melalui Kuasa hukum (advokat/pengacara), maka Surat kuasa dan surat bukti advokat/pengacara diteliti oleh petugas meja I, dengan cermat. 8) Para pihak yang mengajukan perkara hanya berhubungan dengan petugas meja I, dan kasir,di bawah koordinasi panmud gugatan/permohonan atau wapan. Pejabat lain yang tidak terkait, tidak boleh menemui pihak berperkara tersebut. Dan pihak-pihak berperkara tidak masuk dalam ruangan pegawai menemui pejabat tertentu. Pasal 5 1) Petugas meja II atau petugas yang telah ditunjuk mencatat data-data perkara yang telah diberi nomor register ke dalam register perkara. 2) Data-data tentang jalannya persidangan dicatat dalam register perkara oleh petugas meja II atau petugas yang ditunjuk 3) Pencatatan dalam register perkara dilakukan pada hari bersangkutan 4) Petugas meja II atau petugas yang ditunjuk mencatat surat kuasa pada buku register yang ditentukan untuk itu pada hari itu juga.

BAB III PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PENETAPAN HARI SIDANG Pasal 6 1) Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis Hakim (PMH) selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pendaftaran perkara 2) Ketua Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang (PHS) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berkas perkara diterima dari Ketua Pengadilan. 3) Apabila dalam surat gugatan/permohonan ada permohonan sita jaminan maka pada PHS harus pula ditetapkan hari dan tanggal pelaksanaan sita tersebut ( pasal 277 HIR/pasal 261 RBg)

7

BAB IV PANGGILAN PARA PIHAK Pasal 7 1) Pemanggilan para pihak yang berdomisili diwilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk menghadiri persidangan dilakukan oleh Jurusita dan/atau Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunungsitoli. 2) Panggilan dilaksanakan tidak boleh kurang dari 3 hari kerja sebelum persidangan. 3) PP memberitahukan kepada JSP, setelah PP menandatangankan kepada Ketua Majelis instrument panggilan, dan lembaran instrument tersebut merupakan alat bagi JSP untuk mencairkan uang panggilan kepada kasir. 4) Pemanggilan para pihak yang berdomisili diluar wilayah kompetensi relatif pengadilan dilakukan dengan mendelegasikan kepada pengadilan tempat domisili para pihak. 5) Surat permohonan bantuan panggilan ke Pengadilan Agama lain dibuat selambatlambatnya 1 hari setelah penetapan PHS sidang pertama yang dibuat oleh JSP yang bersangkutan dengan menyerahkan instrument panggilan kepada Wakil Panitera untuk biayanya dan kemudian suratnya disampaikan kepada umum untuk segera dikirimkan pada hari itu juga. 6) Pemanggilan para pihak yang berdomisili diluar negeri dilakukan

melalui

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Protokoler dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan dan bukti pengiriman relaas panggilan tersebut dilampirkan dalam berkas pengiriman. 7) Pemanggilan para pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia, dalam perkara perceraian

dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan dalam

perkara- perkara lain

dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg/390 HIR.

8

8) Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya dan jika ahli warisnya tidak dikenal/diketahui, maka panggilan disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah tempat tinggal terakhir yang dipanggil. Pasal 8 1) Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang. 2) Untuk kepentingan mendesak dan atas surat perintah khusus Ketua Pengadilan, pemanggilan dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang. Pasal 9 1) Jangka waktu sidang pertama : a. Para pihak yang berdomisili diwilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunungsitoli selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pendaftaran perkara. b. Pihak-pihak yang berdomisili di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pendaftaran perkara. c. Pihak-pihak yang berdomisili di luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pendaftaran perkara. d. Pihak-pihak yang berdomisili diluar negeri selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah pendaftaran perkara. e. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya, dalam perkara perceraian selambat-lambatnya 6 (enam

) hari kerja setelah panggilan terakhir,

sedangkan dalam perkara yang lain selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pendaftaran perkara. 2) Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyerahkan Relaas Panggilan kepada Panitera Pengganti yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang.

9

BAB V PERSIDANGAN Pasal 10 1) Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang disidangkan pada hari bersangkutan dan/atau media informasi lainnya. 2) Persidangan dilaksanakan dari hari senin sampai hari kamis pukul 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan. 3) Urutan persidangan dilakukan berdasarkan urutan daftar kehadiran para pihak. 4) Penundaan persidangan dilaksanakan selambat-lambatnya seminggu dari persidangan sebelumnya jika para pihak hadir. 5) Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka penundaan persidangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan domisili pihak yang tidak hadir. 6) Terhadap obyek perkara yang tidak bergerak, Majelis Hakim wajib melaksanakan pemeriksaan setempat (discente) 7) Jadwal sidang dibuat oleh protokol sidang yang sudah ditentukan satu hari sebelum sidang;

BAB VI PROSEDUR OPERASI TATA CARA PELAKSANAAN MEDIASI. Pasal 11 Sidang Pra Mediasi

1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA 01 Tahun 2008. 2) Ketua Majelis member kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Gunungsitoli. 3) Dalam hal proses pemilihan mediasi belum berhasil, maka Ketua Majelis menunda persidangan paling lama 2 (dua) hari kerja untuk memilih mediator.

10

4) Jika para pihak tidak berhasil memilih mediator, Ketua Majelis menunjuk mediator dengan membuat surat penunjukan mediator, dan menunda sidang untuk proses mediasi. 5) Ketua Majelis memberi blanko kepada mediator yang dipilih dan atau yang ditunjuk dengan menyerahkan surat penunjukan mediator disertai dengan salinan permohonan atau gugatan. Pasal 11 Pelaksanaan Mediasi

1) Paling lambat satu hari kerja setelah mediator menerima surat penunjukan, sudah menentukan pelaksanaan mediasi. 2) Mediator melaksanakan mediasi di tempat mediasi yang ditetapkan. 3) Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, mediator melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral. b. Menjelaskan urgensi dari relevansi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara yang lebih singkat. c. Menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. d. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan. 4) Dalam hal diperoleh kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dibantu oleh mediator, yang ditandatangani oleh para pihak dengan mediator. 5) Dalam hal kesepakatan dilakukan oleh kuasa hokum maka para pihak inperson harus ikut menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuan. Pasal 12 Laporan Mediasi 1) Mediator wajib membuat laporan pelaksanaan mediasi baik mediasi berhasil atau gagal.

11

2) Dalam hal mediasi berhasil, disertai dengan kesepakatan untuk buatkan Akta Perdamaian (Van Dading) 3) Dalam hal kesepakatan tidak dikuatkan dengan Akta Perdamaian (Van Dading), maka

kesepakatan

perdamaian

harus

ada

klausula

pencabutan

gugatan/permohonan. 4) Dalam hal perceraian tidak terjadi perdamaian maka akibat dari perceraian terjadi perdamaian maka laporan mediasi memuat, mediasi perceraian gagal, sedangkan akibat perceraian juga dibuat kesepakatan. 5) Laporan mediasi sudah diterima oleh Majelis Hakim sebelum sidang berikutnya dimulai. 6) Dalam hal mediasi gagal laporan mediasi cukup ditandatangani mediator. 7) Salinan catatan mediasi yang gagal dimusnahkan dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti pada persidangan selanjutnya. a. Jika Mediasi berhasil maka dibuatkan Akta Perdamaian b. Jika Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/tidak berhasil. BAB VII BERITA ACARA PERSIDANGAN Pasal 13 1) Panitera/Panitera Pengganti yang mengikuti persidangan wajib membuat berita acara persidangan yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan. 2) Pembuatan Berita Acara Persidangan

(BAP) dilaksanakan pada hari sidang

bersangkutan. 3) Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti. 4) Berita Acara Persidangan dibuat oleh Panitera Pengganti yang bersidang selambat-lambatnya 2 hari setelah sidang selanjutnya berkas perkara dimasukkan dalam arsip dinamis di ruang arsip perkara. 5) Berita Acara Persidangan sudah ditanda-tangani oleh Ketua Majelis selambatlambatnya 2 setelah sidang. 12

BAB VIII PUTUSAN Pasal 14 1) Perkara harus diperiksa dan diputus selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat ) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan, kecuali perkara perceraian yang salah satu pihak tidak diketahui alamatnya (ghaib) atau perkara yang para pihak/salah satu pihak berada di luar negeri. 2) Ketua Majelis harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan perkara-perkara yang diputus lebih dari 4 (empat ) bulan seperti tersebut pada ayat (1) di atas. 3) Putusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat, dan jika terjadi perbedaan pendapat maka suara terbanyak menjadi putusan Majelis. 4) Pada saat putusan diucapkan, putusan sudah harus siap dan segera diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk segera diselesaikan lebih lanjut. 5) Salinan putusan wajib diserahkan kepada para pihak yang berperkara yang membutuhkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak putusan dibacakan. 6) Salinan Putusan disiapkan oleh PP diparaf oleh Wakil Panitera dan ditandatangani oleh Panitera (Pansek). 7) Penyerahan salinan putusan pada ayat 5 dan 6 di atas diserahkan oleh petugas Meja III pada jam kerja. BAB IX PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN Pasal 15 1) Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan. 2) Jurusita/Jurusita Pengganti wajib menyampaikan

Pemberitahuan isi Putusan

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah perkara diputus.

13

3) Isi putusan yang dicantumkan dalam pemberitahuan kepada para pihak harus merujuk instrument yang ditandatangani ketua majelis agar sesuai dengan putusan. 4) Para pihak berada di luar kompetensi Pengadilan Agama Gunungsitoli maka untuk membuat dan mengirimkan surat bantuan penyampaian isi putusan ke Pengadilan yang bersangkutan dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 7 ayat (6) BAB X PERSIDANGAN IKRAR TALAK Pasal 16 1) Perkara Cerai Talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menetapkan hari persidangan untuk ikrar talak. 2) Penetapan hari sidang

ikrar talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-

lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 3) Jika Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim menyatakan bahwa ikrar talak tidak dapat dilaksanakan. 4) Jika Pemohon tidak mengikrarkan talaknya lebih dari 6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak, maka putusan tersebut menjadi gugur dengan Penetapan Ketua Majelis. BAB XI MINUTASI PERKARA Pasal 17 1) Minutasi berkas perkara dilakukan dengan susunan kronologis. 2) Minutasi perkara dilaksanakan oleh Panitera/Panitera Pengganti selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah perkara diputus. 3) Selambat-lambatrnya

2

(dua)

hari

kerja

setelah

perkara

diminutasi,

Panitera/Panitera Pengganti harus menyerahkan berkas kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan atau petugas yang ditetapkan. 4) Panitera Muda Gugatan/Permohonan atau petugas yang ditetapkan selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak 14

berkas perkara telah BHT dan sudah

dieksekusi harus menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan. BAB XII PENERBITAN AKTA CERAI Pasal 18 1) Akta Cerai

dalam perkara Cerai Talak diterbitkan setelah

Ikrar Talak

dilaksanakan. 2) Akta Cerai dalam perkara Cerai Gugat diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 3) Pengetikan dan Pembuatan Akta Cerai menjadi tanggungjawab Wakil Panitera 4) Penyerahan akta cerai kepada para pihak dilakukan oleh petugas Meja III pada jam kerja dan di meja pelayanan. BAB XIII PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN KE PARA PIHAK Pasal 19 1) Panitera Pengganti menyiapkan salinan putusan/penetapan untuk ditandatangani Panitera melalui Wakil Panitera paling lama 20 menit. 2) Wakil Panitera memaraf salinan putusan/penetapan dan membuat catatan kaki dalam salinan putusan/penetapan sebelum ditandatangani Panitera paling lama 10 menit: a. Diberikan kepada/atas permintaan siapa. b. Dalam keadaan belum/ sudah BHT 3) Wakil Panitera membuat/ mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh Panitera selama 5 Menit. 4) Panitera sudah harus menandatangani salinan putusan/penetapan paling lama 15 menit setelah diterimanya dan menyerahkan ke Meja III melalui Wakil Panitera. 5) Petugas Meja III menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak dengan tanda terima paling lama 5 menit. 6) Petugas Meja III menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat/ 15

Pemohon dan Tergugat/ Termohon, melalui pos Panitera Selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan BHT. 7) Petugas Meja III menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang belum diambil melalui pos selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah putusan dijatuhkan. BAB XIV PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA Pasal 20 1) Panitera Sidang memberitahukan kepada Kasir bahwa perkaranya sudah putus dan besarnya sisa panjar yang akan dikembalikan selama 20 menit. 2) Petugas yang mengisi Jurnal Keuangan perkara menutup Buku Jurnal Keuangan Perkara tersebut. 3) Kasir mencek sisa panjar biaya perkara melalui Buku Jurnal Keuangan Perkara selama 5 menit. 4) Kasir mengembalikan sisa panjar biaya perkara tersebut, disertai bukti dan membuka buku jurnal selama 10 menit. 5) Wapan/Kasir/Petugas IT memberitahukan kepada pihak dan juga diumumkan di papan pengumuman dan WebSite tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak, sisa panjar tersebut disetor ke Kas Negara Paling lambat 7 hari setelah putusan BHT. 6) Kasir membukukan secara tersendiri sisa panjar yang belum diambil pihak berperkara. BAB XV UPAYA HUKUM Pasal 21 1) Penerimaaan perkara Perlawanan (Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk. 2) Pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama :

16

a) Bagi para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunungsitoli, pengiriman berkas dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diterima. b) Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili diluar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunungsitoli.

pengiriman berkas dilaksanakan

sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pasal 22 Pengiriman berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung : 1) Bagi para pihak yang berdomisili diwilayah kompetensi relatif pengadilan, maka pengiriman berkas dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah pernyataan kasasi 2) Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili diluar wilayah kompetensi relatif pengadilan, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkatsingkatnya. BAB XVI UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN Pasal 20 1) Pengadilan menyediakan unit pelayanan informasi bagi pencari keadilan dan/atau pihak-pihak lainnya yang membutuhkan informasi keadilan 2) Mekanisme dan tatacara kerja unit pelayanan informasi diatur oleh Ketua Pengadilan. 3) Khusus untuk kepentingan informasi publik melalui media massa, pengadilan menyediakan unit kehumasan yang bertindak selaku juru bicara pengadilan. 4) Tata cara kerja unit kehumasan diatur oleh Ketua Pengadilan

17

BAB XVII PELAKSANAAN PERMOHONAN SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI DAN EKSEKUSI RIIL SERTA EKSEKUSI LELANG Pasal 21 Sita Jaminan 1) Petugas Meja I menghitung panjar biaya sita yang telah dituangkan dalam SKUM sebagai tambahan panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM sebagai tambahan panjar biaya perkara apabila biaya sita belum dibayar pada panjar biaya perkara selama 15 menit. 2) Panitera Sidang menyerahkan salinan putusan sela sita kepada Wakil Panitera setelah terlebih dahulu dicatat dalam buku register oleh Meja II. 3) Wakil Panitera meneruskan berkas kepada Panitera 4) Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga 5) Jurusita melaksanakan penyitaan paling lambat sebelum sidang berikutnya. 6) Jurusita menyerahkan berita acara sita kepada Panitera/ Wakil Panitera untuk diteruskan kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti. Pasal 22 Aanmaning/Peneguran 1) Setelah Ketua PA menerima surat permohonan eksekusi dari Pemohon, Ketua PA memberikan disposisi kepada Panitera/ Wakil Panitera untuk meneliti berkas perkara dan mempersiapkan penetapan aanmaning paling lambat 2 hari kerja. 2) Ketua PA menandatangani penetapan aanmaning dan menyerahkan berkas kepada Panitera paling lambat 10 menit. 3) Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk memanggil Termohon eksekusi untuk aanmaning selama 15 menit. 4) Petugas Meja II mencatat ke dalam buku register selama 15 menit. 5) Ketua PA melaksanakan sidang insidentil untuk aanmaning.

18

Pasal 23 Sita Eksekusi 1) Petugas Meja I menerima surat permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon dan menghitung panjar sita selama 15 menit. 2) Wakil Panitera/ Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menyerahkan berkas ke Ketua PA melalui Panitera selama 15 menit. 3) Setelah Ketua PA menerima permohonan sita eksekusi memerintahkan Panitera/ Wakil Panitera mempersiapkan penetapan sita eksekusi paling lama 2 hari setelah pemohon sita 4) Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua PA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi mengajukan permohonan sita eksekusi selama 15 menit. 5) Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi pada hari itu. 6) Petugas Meja II mencatat ke dalam buku register selama 15 menit. 7) Jurusita melaksanakan sita eksekusi paling lama 6 hari kerja setelah adanya penetapan eksekusi. 8) Jurusita menyerahkan berita acara sita eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. Pasal 24 Eksekusi Riil 1) Petugas Meja I menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon dan menghitung panjar biaya eksekusi sesuai dengan pola bindalmin. 2) Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi untuk ditandatangani Ketua PA paling lama 2 hari setelah permohonan eksekusi diajukan. 3) Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk memanggil Termohon eksekusi untuk aanmaning. 4) Ketua PA melaksanakan aanmaning dengan sidang insidentil. 5) Petugas Meja II mencatat ke dalam buku register eksekusi. 19

6) Pemohon eksekusi memberitahukan kepada Pengadilan bahwa Termohon eksekusi tidak melaksanakan isi putusan. 7) Ketua PA menetapkan perintah eksekusi. 8) Jurusita menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi paling lama 6 hari kerja setelah penetapan eksekusi. 9) Jurusita melakukan pemberitahuan eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari kerja sebelum pelaksanaan eksekusi. 10) Jurusita melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum melaksanakan eksekusi. 11) Panitera mengkoordinasikan pelaksanaan eksekusi. 12) Jurusita melaksanakan eksekusi paling lama 12 hari kerja setelah adanya perintah eksekusi. Pasal 25 Eksekusi Lelang 1) Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar selama 15 menit. 2) Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera selama 15 menit. 3) Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi membayar SKUM. 4) Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM selama 20 menit. 5) Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi selama 15 menit. 6) Jurusita melaksanakan proses sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera.

20

7) Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. 8) Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli segera memerintahkan kepada Panitera/ Jurusita untuk mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang kalah untuk menghadiri sidang aanmaning (tegoran) agar pihak yang kalah tersebut melaksanakan putusan secara sukarela. 9) Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli menerbitkan penetapan sita eksekusi yang ditujukan kepada Panitera/ Jurusita. 10) Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli mengeluarkan surat perintah eksekusi berisi perintah pejualan lelang terhadap objek eksekusi. 11) Panitera/ Jurusita mengumumkan tentang akan adanya lelang di papan pengumuman Pengadilan Agama Gunungsitoli dan beberapa mass media. 12) Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli meminta ke kantor Lelang Negara dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian kantor Lelang Negara melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13) Setelah kantor Lelang Negara melaksanakan lelang, kantor Lelang Negara membuat berita acara pelaksanaan lelang dan menyerahkan berita acara tersebut dan hasil lelang kepada Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli. 14) Kemudian Panitera/ Jurusita membuat berita acara eksekusi lelang disertai dengan pengangkatan sita. 15) Panitera/ Jurusita melaksanakan pembagian/ pembayaran hasil lelang kepada para pihak sesuai dengan amar putusan. 16) Seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran eksekusi dicatat dalam buku jurnal keuangan eksekusi dan buku keuangan eksekusi.

21

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor

: W2. A15 /059/HK.05/I/2011

Tanggal

: 17 Januari 2011

B. SOP KESEKRETARIATAN

II. SOP BIDANG UMUM

BAB XVIII TATA PERSURATAN Pasal 1 Penerimaan Surat Masuk 1) Petugas Pencatat Surat mengelompokkan

dan

mencatat

seluruh

identitas

surat ke dalam buku agenda surat masuk selama 5 menit. 2) Petugas Pencatat Surat memberikan lembar KK, LP, dan Disposisi selama 5 menit 3) Petugas Pencatat Surat kemudian meneruskan surat kepada Pimpinan UP (Unit Pelaksana) selama 5 menit. 4) Pejabat memberi perintah tindak lanjut pada lembar disposisi selama 10 menit. 5) Pejabat menindaklanjuti isi perintah pada Lembar Disposisi selama 1 jam. 6) Petugas Arsip mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana selama 5 menit. 7) Petugas Pencatat Surat menyimpan dan menata lembar KK, LP dan LD pada bok arsip selama 5 menit. 8) Petugas arsip memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit kearsipan selama 1 hari. Pasal 2 Pengelolaan Surat Keluar 1) Pejabat mengonsep surat dinas sesuai dengan perintah pimpinan selama 15 menit. 2) Pejabat mengoreksi dan memaraf konsep surat selama 10 menit. 22

3) Unit pelaksana menandatangankan dan memberi nomor surat selama 15 menit. 4) Petugas mengirimkan surat sesuai dengan tujuannya selama 1 jam. 5) Petugas arsip mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana selama 1 menit. 6) Unit pelaksana melakukan penyimpanan dan penataan lembar KK pada bok arsip selama 5 menit. 7) Petugas arsip memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit kearsipan selama 1 hari. Pasal 3 Pengelolaan/ Penatausahaan Arsip 1) Petugas arsip menerima arsip in aktif dari unit pengolah beserta daftarnya selama 5 menit. 2) Petugas arsip menata arsip sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks surat selama 10 menit. 3) Petugas arsip membuat daftar retensi arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku selama 2 hari. 4) Petugas arsip melaksanakan retensi arsip selama 15 hari dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : a. Membentuk panitia b. Memilah arsip yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan c. Melaksanakan pemusnahan sesuai dengan BA pemusnahan. BAB XIX PERLENGKAPAN Pasal 4 Penatausahaan BMN Aset Tetap 1) Tim melakukan Opname fisik BMN selama 15 hari. 2) Tim melaporkan Hasil Opname Fisik BMN selama 1 hari. 3) Operator BMN mengoreksi keadaan saldo awal BMN selama 1 hari. 4) Operator BMN mencatat SP2D dan Dokumen Pengadaan BJ ke dalam Buku Bantu Ekstra dan Intrakomptable secara manual selama 30 menit.

23

5) Operator BMN menginput data Mutasi Barang dan Jasa ke aplikasi SIMAK BMN berdasarkan buku bantu Ekstrakomptable dan Intrakomptable manual selama 30 menit. 6) Operator BMN melakukan Rekonsialisasi internal SIMAK dan SAK selama 1 hari. 7) Operator BMN melakukan Rekonsialisasi ke KPKNL selama 1 hari. 8) Operator BMN mengirimkan hasil Rekon KPKNL ke Korwil selama 1 jam. 9) Operator BMN membuat dan mengirimkan laporan SIMAK BMN secara berkala ke korwil selama 1 hari. 10) Operator BMN memberi Label nomor inventaris pada fisik barang selama 7 hari. 11) Operator BMN mencetak dan membuat DBR, DIL, KIB selama 1 hari. 12) Operator BMN mengusulkan rencana penghapusan BMN berdasarkan opname fisik selama 1 hari. 13) KPB membentuk panitia penghapusan BMN selama 1 hari. 14) Operator BMN mengusulkan

rencana

penghapusan

BMN

secara

kepada

KPKNL

berjenjang sesuai aturan yang berlaku selama 30 hari. 15) Panitia mengusulkan

pelaksanaan

lelang

penghapusan

berdasarkan SK Penghapusan BMN 2 hari. 16) Panitia melaksanakan lelang penghapusan BMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPKNL selama 1 hari. 17) Bendahara menerima dan membukukan bukti setor hasil penjualan lelang dari KPNL selama 1 hari. 18) Operator BMN menerima risalah lelang untuk diinfut sebagai mutasi barang pada aplikasi SIMAK BMN selama 1 jam. 19) Operator BMN melaporkan hasil pelaksanaan lelang ke eselon I MARI selama 1 hari. Pasal 5 Penatausahaan BMN Aset Lancar 1) Operator Persediaan melakukan opname fisik barang persediaan selama 2 hari. 2) Operator Persediaan mengoreksi saldo awal barang persediaan selama 1 hari. 24

3) Operator Persediaan mencatat Pembelian Barang Persedian ke dalam buku bantu Persedian berdasarkan faktur Pembelian selama 1 hari. 4) Operator Persediaan menginput

Pembelian

Barang

Persediaan

ke

dalam

aplikasi persedian berdasarkan buku bantu selama 1 hari. 5) Operator Persediaan mencatat

Pendistribusian

barang

berdasarkan

instrumen permintaan /distribusi barang selama 30 menit. 6) Operator Persediaan menginput

data

pendistribusian

barang

ke

dalam

aplikasi persediaan selama 30 menit. 7) Operator Persediaan mengirimkan data barang persediaan ke dalam aplikasi SIMAK BMN selama 30 menit. 8) Operator Persediaan membuat laporan barang persediaan selama 2 jam. 9) Operator Persediaan mengirimkan

laporan

barang

persediaan

secara

berkala ke Korwil selama 1 hari. Pasal 6 Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran 1) Kepala Urusan Umum menghimpun data kebutuhan setiap unit untuk 1 tahun selama 7 hari. 2) Kepala Urusan Umum merekap

data

kebutuhan

dan

memperhitungkan

harga perkiraan sendiri sesuai dengan SBU selama 3 hari. 3) Pejabat terkait membuat RPA sesuai dengan DIPA/ RKAKL selama 1 hari. 4) Pejabat yang ditunjuk merealisasikan RPA sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan. 5) Panitia menyerahkan dokumen Pengadaan kepada PPK selama 30 menit. BAB XX KERUMAH TANGGAAN Pasal 7 Pengelolaan Perpustakaan 1) Operator Perpustakaan mencatat buku / menginput data buku masuk ke dalam buku besar perpustakaan dan aplikasi perpustakaan kantor.

25

2) Operator Perpustakaan mengklasifikasikan buku sesuai dengan subyek, judul buku 3) Operator Perpustakaan memberi label nomor, membuat katalog, kantong buku, Kartu Pinjaman serta menyampul buku. 4) Operator Perpustakaan membuat Kartu Anggota serta buku Peminjam 5) Operator Perpustakaan menyusun dan menata buku sesuai dengan Klasifikasi 6) Operator Perpustakaan membuat laporan Keadaan buku Perpustakaan Pasal 8 Perawatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1) Kepala Urusan Umum membuat RAB pemeliharaan sesuai dengan DIPA selama 3 hari. 2) Kepala Urusan Umum melaksanakan

Pemeliharaan

sarana

dan

Prasarana

secara berkala 3) Staf Umum membuat laporan pemeliharaan secara berkala selama 1 hari. Pasal 9 Kebersihan dan Keindahan 1) Kepala Urusan Umum membuat jadwal petugas kebersihan selama 15 menit. 2) Petugas Kebersihan/ Pegawai Honorer membersihkan ruangan dan lingkungan kantor setiap saat 3) Petugas Kebersihan/ Pegawai Honorer menata ruang dan keindahan kantor Pasal 10 Keamanan 1) Kepala Urusan Umum Membuat Jadwal Petugas Keamanan 2) Petugas Security melakukan Kontrol terhadap keamanan lingkungan setiap saat 3) Petugas Security mengarahkan

tamu

untuk

melapor

ke

petugas

piket

untuk mendapatkan izin bertamu selama 5 menit. 4) Petugas Security meminta

tamu

untuk

menyerahkan

kartu

identitas

kepada petugas selama 5 menit. 5) Petugas Security mencatat ke dalam buku piket pegawai atau pihak luar yang melakukan kegiatan di lingkungan kantor di luar jam dinas selama 5 menit. 26

6) Petugas Security menyalakan lampu seperlunya di malam hari di luar ruangan selama 30 menit. 7) Petugas Security melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat jika terjadi peristiwa selama 30 menit. Pasal 11 Protokoler dan Humas 1) Protokoler pimpinan a. Ajudan Menyiapkan jadwal kegiatan pimpinan selama 1 hari. b. Ajudan mendampingi pimpinan dalam acara kedinasan c. Ajudan melakukan koordinasi dengan pejabat untuk kegiatan pimpinan selama 30 menit. d. Ajudan menerima dan mengarahkan tamu pimpinan selama 5 menit. 2) Protokoler Pengambilan sumpah a. Staf Kepegawaian menentukan jadwal pelaksanaannya selama 5 menit. b. Kepala Urusan Umum menghadirkan rohaniwan pendamping selama 1 jam. c. Staf Kepegawaian menyiapkan naskah pelantikan/ penyumpahan selama 1 jam. d. Kepala Urusan Umum menyiapkan dan menyampaikan undangan selama 1 hari. e. Wakil Sekretaris menunjuk petugas pelaksana selama1 jam. f. Kepala Urusan Umum dan Staf Umum menyiapkan sarana dan prasarana upacara selama 1 hari. g. Wakil Sekretaris melaksanakan gladi resik selama 30 menit. 3) Protokoler sidang a. Petugas Sidang mempersiapkan

kelengkapan

sarana

dan

prasarana

ruang sidang selama 1 jam. b. Petugas Sidang membuat jadwal persidangan selama 30 menit. c. Petugas Sidang mempersiapkan nomor antrean persidangan selama 1 jam. d. Petugas Sidang memanggil para pihak yang berperkara berdasarkan nomor antrean selama 5 menit. 27

e. Petugas Sidang melakukan

pemeriksaan

terhadap

pihak‐pihak

yang

akan bersidang dengan alat detector selama 5 menit. 4) Protokoler Penjemputan dan Penerimaan tamu a. Protokoler membuat jadual kegiatan kedatangan dan kepulangan selama 1 jam. b. Protokoler melakukan koordinasi dengan protokol terkait selama 30 menit. c. Protokoler menyiapkan transportasi dan akomodasi selama 1 jam. 5) Protokoler upacara pisah sambut a. Protokoler membuat jadual kegiatan pisah sambut selama 30 menit. b. Wakil Sekretaris menunjuk panitia pelaksana pisah sambut selama 1 jam. c. Kepala Urusan Umum menyiapkan dan menyampaikan undangan selama 1 hari d. Kepala Urusan Umum mempersiapkan sarana dan prasarana pisah sambut selama 1 hari. e. Kepala Urusan Umum melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama 30 menit. f. Panitia melaksanakan acara pisah sambut selama 1 hari. g. Panitia melaporkan dan mengevaluasi kegiatan selama 1 hari. 6) Protokoler Persemayaman Jenazah a. Kepala Urusan Umum mempersiapkan tempat acara persemayaman di kantor/ rumah duka selama 1 hari. b. Kepala Urusan Umum menginformasikan kepada seluruh jajaran selama 30 menit. c. Kepala Urusan Umum melakukan koordinasi kepada pihak keluarga selama 30 menit. d. Staf Kepegawaian di bawah tanggungjawab Wakil Sekretaris menyiapkan daftar riwayat hidup selama 2 jam. e. Kepala Urusan Umum di bawah tanggungjawab Wakil Sekretaris melakukan prosesi pelepasan jenazah selama 2 jam.

28

7) HUMAS a. Ketua Pengadilan Agama Menunjuk Hakim sebagai Humas Pengadilan selama 1 jam. b. Kepala Urusan Umum mempersiapkan sarana dan prasarana ruang humas selama 1 hari. c. Humas menyiapkan informasi tentang kebijakan dan permasalahan‐ permasalahan pengadilan selama 1 hari. d. Humas memberikan

informasi

kepada

yang

membutuhkan

dengan

berpedoman kepada kode etik selama 15 menit. e. Humas mendampingi pimpinan dalam jumpa pers, wawancara dan audiensi dengan pejabat/ instansi terkait selama 30 menit. f. Humas melakukan koordinasi dengan Tim IT dalam setiap pemberitaan penting selama 15 menit. BAB XXI PELAYANAN PUBLIK Pasal 12 Pelayanan Sarana 1) Menyediakan information desk (meja informasi) 2) Menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan sejuk 3) Menyediakan papan informasi 4) Menyediakan informasi profil dan dasar Pengadilan 5) Menyediakan sarana ruang tunggu berupa air minum, TV, dan surat kabar, WIFI. 6) Menyediakan Toilet Umum 7) Menyediakan kotak saran 8) Menyediakan tempat sholat 9) Menyediakan tempat parker 10) Menyediakan perlengkapan P3K

29

Pasal 13 Pelayanan Informasi 1) Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli menunjuk petugas pelayanan informasi selama 1 jam. 2) Petugas Informasi memberikan

informasi

yang

berkaitan

dengan

hak‐hak masyarakat selama 30 menit. 3) Petugas Informasi melayani

permintaan

informasi

dengan

memberikan

blanko permohonan selama 30 menit. 4) Petugas Informasi memberikan jawaban atas permintaan informasi selama 30 menit. 5) Petugas Informasi memberikan taksiran biaya atas permintaan informasi selama 15 menit. Pasal 14 Teknologi Informasi 1) Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli membentuk Tim Pengelola IT selama 1 jam. 2) Petugas IT mengupdate dan melengkapi standar menu website selama 1 hari. 3) Petugas IT menghimpun

segala

e‐informasi

yang

berkaitan

dengan

kedinasan selama 2 jam. 4) Petugas IT mencetak dan menyampaikan e‐informasi sebagai bahan tindak lanjut selama 30 menit. 5) Petugas IT mengupload surat‐surat dinas selama 30 menit. 6) Petugas IT mempublikasikan putusan yang telah di‐anonimisasi selama 4 jam. 7) Petugas IT mempublikasikan realisasi keuangan perkara dan APBN selama 2 jam. 8) Petugas IT mempublikasikan

usul,

realisasi

kenaikan

pangkat,

mutasi

jabatan dan hukuman disiplin selama 2 jam. 9) Petugas IT memberikan informasi profil dan dasar Pengadilan selama 2 jam. 10) Petugas IT mengupdate berita yang berkaitan dengan kegiatan pengadilan selama 2 jam. 30

11) Petugas IT mempublikasikan data base asset dan perkara selama 2 jam. 12) Petugas IT mengupdate data sidang, panggilan ghaib dan perkara putus serta statistik perkara selama 1 hari.

III. SOP BIDANG KEPEGAWAIAN

BAB XXII PELAKSANAAN DISIPLIN Pasal 1 Daftar Hadir 1) Wakil Ketua PA. Gunungsitoli menunjuk Tim pemantau disiplin sesuai SEKMA 069/2009 selama 1 jam. 2) Staf Kepegawaian merekap data kehadiran pegawai harian dan bulanan selama30 menit. 3) Staf Kepegawaian mengesahkan dan menandatangani data kehadiran bulanan kepada penanggungjawab selama 10 menit. 4) Staf Kepegawaian menyerahkan rekap ke bagian keuangan untuk dasar pembayaran uang makan dan remunerasi selama 5 menit. Pasal 2 Penilaian DP3 1) Staf Kepegawaian menerima daftar catatan penilaian dari masing‐masing pejabat penilai selama 5 menit. 2) Staf Kepegawaian mencetak

DP3

masing‐masing

pegawai

dan

ditandatangani oleh pejabat penilai, yang bersangkutan, dan atasan langsung pejabat penilai selama 1 jam. 3) Staf Kepegawaian Menyerahkan DP3 kepada masing‐masing pegawai kecuali DP3 Ketua Pengadilan Agama harus diteruskan ke BADILAG selama 5 menit. 31

Pasal 3 Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun 1) Staf Kepegawaian melengkapi persyaratan berkas usul kenaikan pangkat dan pensiun selama 2 jam. 2) Staf Kepegawaian membuat nota usul kenaikan pangkat dan pensiun selama 30 menit. 3) Staf Kepegawaian mengirimkan berkas usul kenaikan pangkat selama 1 hari. 4) Staf Kepegawaian mencatat data usul kenaikan pangkat dan pensiun ke dalam buku bantu selama 5 menit. Pasal 4 Kenaikan Gaji Berkala 1) Staf Kepegawaian mendata kenaikan gaji berkala setiap pegawai selama 10 menit. 2) Staf Kepegawaian membuat surat pengajuan usul ke KPPN selama 30 menit. 3) Staf Kepegawaian menyerahkan kepada yang bersangkutan dan Petugas Daftar Gaji selama 5 menit. Pasal 5 KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, ASKES 1) Staf Kepegawaian melengkapi berkas persyaratan usul selama 1 jam. 2) Staf Kepegawaian membuat surat pengusulan ke instansi terkait selama 30 menit. 3) Staf Kepegawaian mencatat ke dalam buku bantu masing‐masing selama 5 menit. Pasal 6 Cuti 1) Staf Kepegawaian memberi catatan tentang informasi cuti yang telah diambil selama 5 menit. 2) Staf Kepegawaian memberikan pertimbangan atas permohonan cuti selama 5 menit. 3) Staf Kepegawaian menerbitkan surat izin cuti selama 30 menit.

32

4) Staf Kepegawaian mencatat ke dalam buku bantu dan papan informasi cuti selama 5 menit. 5) Staf Kepegawaian menerima laporan setelah menjalani cuti selama 5 menit. Pasal 7 Administrasi 1) Staf Kepegawaian membuat job discription masing‐masing pegawai selama 1 jam. 2) Staf Kepegawaian membuat

Surat

Keputusan

Kepegawaian,

Kepanitiaan

dan surat tugas selama 30 menit. 3) Staf Kepegawaian membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, dan Surat Pernyataan Pelantikan selama 30 menit. 4) Staf Kepegawaian membuat Formasi

Daftar

Urut

Kepangkatan,

Bezeeting

dan Senioritas Hakim dan Panitera selama 1 jam.

5) Staf Kepegawaian mengupdate data SIMPEG 15 menit. 6) Staf Kepegawaian membuat data statistik pegawai dan struktur organisasi selama 1 hari. 7) Staf Kepegawaian mengisi buku bantu pelanggaran disiplin selama 5 menit. 8) Staf Kepegawaian melengkapi data file pegawai selama 5 menit. 9) Staf Kepegawaian membuat surat usul mutasi dan promosi jabatan selama 1 jam. 10) Staf Kepegawaian membuat usul penghargaan Satya Lencana Karya Satya selama 1 jam. 11) Staf Kepegawaian membuat usul surat izin belajar S2 dan S3 ke Pejabat Eselon1 selama 1 jam. 12) Staf Kepegawaian membuat surat izin belajar S1 dan S2 selama 1 jam.

33

IV.

SOP BIDANG KEUANGAN

BAB XXI KEUANGAN Pasal 1 Perencanaan Anggaran 1) Kepala Urusan Keuangan membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung Republik selama 7 hari. 2) Kepala Urusan Keuangan membuat rencana penarikan dana setiap kegiatan berdasarkan harian, mingguan, bulanan selama 30 menit. 3) Kepala Urusan Keuangan mengajukan Kartu Identitas Petugas Pengantar SPM (KIPP) selama 1 hari. 4) Pelaksanaan Anggaran : a. Gaji induk. 1. PDG (Pembuat Daftar Gaji) membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi), setiap awal bulan selama 1 jam. 2. PDG (Pembuat Daftar Gaji) membuat Surat Setoran Pajak (SSP) selama 5 menit. 3. PDG (Pembuat Daftar Gaji) mengoreksi daftar gaji dan kelengkapannya selama 30 menit. 4. PDG (Pembuat Daftar Gaji) mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selama 30 menit. 5. Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) selama 1 jam. 6. Operator membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) selama 1 jam. 34

7. Petugas mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN) selama 1 hari. 8. Petugas mengambil SP2D dan melakukan penarikan uang gaji induk dari Bank

Persepsi

dan

memberikan

daftar

transfer

ke

rekening

masing‐masing pegawai selama 1 hari. 9. Bendahara mencatat SPM dan SP2D ke dalam buku bantu selama 30 menit. 10. Bendahara mempertanggungjawabkan pembayaran gaji induk pegawai selama 1 hari. b. Gaji Susulan, Kekurangan Gaji 1. PDG (Pembuat Daftar Gaji) membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi), setiap awal bulan selama 30 menit. 2. PDG (Pembuat Daftar Gaji) membuat Surat Setoran Pajak (SSP) selama 5 menit. 3. PDG (Pembuat Daftar Gaji) mengoreksi daftar gaji dan kelengkapannya selama 30 menit. 4. PDG (Pembuat Daftar Gaji) mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selama 30 menit. 5. Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) selama 1 jam. 6. Operator membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) selama 1 jam. 7. Petugas mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN) selama 1 hari. 8. Petugas mengambil SP2D dan melakukan penarikan uang gaji induk dari Bank

Persepsi

dan

memberikan

masing‐masing pegawai selama 1 hari. 35

daftar

transfer

ke

rekening

9. Bendahara mencatat SPM dan SP2D ke dalam buku bantu selama 10 menit. 10. Bendahara mempertanggungjawabkan pembayaran gaji induk pegawai selama 1 jam.. c. Uang Makan. 1. PDG (Pembuat Daftar Gaji) membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya selama 30 menit. 2. PDG (Pembuat Daftar Gaji) membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama 30 menit. 3. Operator membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM selama 1 jam. 4. Petugas mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN) selama 1 hari. d. Uang Lembur. 1. Bendahara membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama 1 jam. 2. Staf Kepegawaian membuat Daftar Absen Lembur selama 1 jam. 3. PDG (Pembuat Daftar Gaji) melaksanakan penandatangan oleh penerima/ yang diperintah lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama 1 jam. 4. PDG (Pembuat Daftar Gaji) melaksanakan pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) selama 1 jam. 5. Kepala Urusan Keuangan melakukan Penandatangan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama 10 menit.

36

6. Operator melakukan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) selama 1 jam. 7. Kepala Urusan Keuangan melakukan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) selama 10 menit. 8. Petugas mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selama 1 hari. e. Gaji ke 13 (tiga belas). 1. PDG (Pembuat Daftar Gaji) membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selama 1 jam. 2. PDG (Pembuat Daftar Gaji) membuat faktur pajak / Surat Setoran Pajak (SSP) selama 5 menit. 3. PDG (Pembuat Daftar Gaji) mengoreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya selama 30 menit. 4. PDG (Pembuat Daftar Gaji) melaksanakan Pengajuan Daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selama 1 jam. 5. Operator melaksanakan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) selama 1 jam. 6. Kepala Urusan Keuangan melaksanakan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) selama 10 menit. 7. Petugas mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selama 1 hari.

37

f. Remunerasi dan Pertanggungjawabannya. 1. Kepala Urusan Keuangan membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan

rekapitulasi

absen

dari

Sub

Bagian

Kepegawaian,

dilaksanakan setelah ada Surat Perintah dari Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl selama 30 menit. 2. Kepala

Urusan

Keuangan

melakukan

koreksi

daftar

nominatif

olehBendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan selama 30 menit. 3. Kepala Urusan Keuangan membuat rekapitulasi permintaan remunerasi dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi selama 1 hari. 4. Kepala Urusan Keuangan melakukan Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi selama 1 hari. 5. Kepala Urusan Keuangan mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi ke Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl selama 1 hari. 6. Kepala Urusan Keuangan memeriksa Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap pegawai yang menerima remunerasi selama 1 hari. 7. Kepala Urusan Keuangan membuat daftar nominative permintaan selama 1 jam. 8. Kepala Urusan Keuangan mengirim rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi ke Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl selama 1 hari. Pengajuan Uang Persediaan. Petugas mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selama 1 hari. g. Tambahan Uang Persediaan (TUP). 1. Bendahara membuat surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak selama 1 jam.

38

2. Operator membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) selama 1 jam. 3. Petugas mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/ Kanwil Perbendaharaan selama 1 hari. h. Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP). 1. Bendahara

mengajukan

ganti

uang

persediaan

(GUP)

dan

kelengkapannya selama 1 hari. 2. Petugas mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selama 1 hari. i. Pengajuan SPM Langsung (LS). 1. Operator membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya selama 1 jam. 2. Petugas mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selama 1 hari. j. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 1. Bendahara

Penerima

menerima,

membukukan

dan

menyetorkan

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bank persepsi, dilaksanakan setiap hari Jumat (kecuali hari Jumat libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya) selama 1 hari. 2. Bendahara Penerima melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin selama 1 hari. 3. Bendahara Penerima melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl paling lambat tanggal 5 setiap bulannya (khusus Pengadilan Agama tembusannya disampaikan pada Pengadilan Tinggi Agama selama 1 hari.

39

Pasal 2 Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. 1) Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) : a. Operator menginput data SP2D dan bukti setoran ke aplikasi SAKPA selama 30 menit. b. Operator melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasi! belanja selama sebulan antara satker dan KPPN selama 1 hari. c. Operator membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dari Sub Bag. Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya selama 5 hari. d. Petugas mengantar laporan keuangan ke Korwil, Biro Keuangan MAR1, Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MAR) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selama 1 hari. Pasal 3 Pelaporan Keuangan 1) Petugas membuat dan mengirim laporan Realisasi Belanja bulanan,Triwulan, semester dan tahunan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawasan MARI selama 5 hari. 2) Operator membuat dan mengirim laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) perTriwulan (khusus Pengadilan Agama mengirimkan ke PTA) selama 2 hari. 3) Petugas mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung Rl selama 1 hari. 4) Operator membuat dan mengirim Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) semester dan tahunan ke KORWIL dan BUA Cq Karo Keuangan dan Badan Pengawas MARI selama 5 hari.

40

Pasal 4 Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran 1) Buku Kas Umum a. Bendahara Pengeluaran mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku Kas Umum selama 30 menit. b. Bendahara Pengeluaran melakukan penutupan Buku Kas Umum pada setiap bulan selama 30 menit. c. Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas rutin dan menutup buku kas umum oleh Kuasa Pengguna Anggaran setiap tiga bulan selama 1 hari. 2) Buku Pembantu a. Bendahara Pengeluaran mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku‐buku bantu (kas tunai, Bank, Remunerasi, UP, TUP, LS, Pajak, PerMak dan Perjalanan Dinas selama 30 menit. b. Bendahara Pengeluaran membuat laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerima ke KPPN setiap bulan dan ditembuskan ke BPK, Biro Keuangan, Badan Pengawasan MARI dan PTA selama 2 hari. BAB XXII LAIN-LAIN Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pengadilan Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli

Drs. JAMALABA MALAU, MH. NIP. 19640703 199103 1 006 41

42