2011

KETETAPAN KONGRES XIII PEMUDA/KNPI NOMOR : TAP 07/KONGRES-XIII/PEMUDA-KNPI/2011 Tentang ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES XIII PEMUDA/KNPI,

Menimbang

: a. bahwa untuk memberi jaminan landasan konstitusional keberadaan KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI; b. bahwa oleh karena itu Kongres XIII Pemuda/KNPI memandang perlu untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI;

Mengingat

: 1. Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI; 3. Peraturan Organisasi KNPI lainnya; 4. Keputusan DPP KNPI Nomor: KEP. ..../DPP-KNPI/..../2011 tentang Susunan Komposisi Personalia Panitia Kongres XIII Pemuda/KNPI

Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan DPP KNPI hasil Kongres XII Jakarta dan DPP KNPI hasil Kongres XII Bali pada tanggal 17 Oktober 2011; 2. Hasil Permusyawaratan dalam Sidang Pleno I Kongres XIII Pemuda/KNPI yang mengesahkan Jadwal Acara Kongres XIII Pemuda/KNPI, pada tanggal 25 Oktober 2011 MEMUTUSKAN Menetapkan

: KETETAPAN KONGRES XIII PEMUDA/KNPI TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KNPI

Pasal 1 Mengesahkan Jadwal Acara Kongres XIII Pemuda/KNPI sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan ketetapan ini. Pasal 2 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 25 Oktober 2011

KONGRES XIII PEMUDA/KNPI PRESIDIUM SIDANG Ketua/Anggota (MPI)

Sekretaris/Anggota (DPD KNPI Papua)

Anggota (MPI)

Dr. Nadjamuddin Ramly, M. Si

Arnold Udam, SH

Rafli Effendy

Anggota (DPP AMPI)

Anggota (DPP KNPI)

Anggota (DPD KNPI Bali)

Drs. Sabil Rahman, M. Si

Abukasim Sangadji

Nyoman Gede Antaguna, SE., SH., MH.

Anggota (DPP KNPI)

Anggota (Srikandi Pemuda Pancasila)

Anggota (DPP BM PAN)

Drs. Mustafa M. Radja

Efalina Gultom, SE.

Ahmad Yohan, S.Ag, M. Si

ANGGARAN DASAR Komite Nasional Pemuda Indonesia

PEMBUKAAN Dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, generasi muda memiliki peranan yang sangat menonjol dalam mencetuskan ide – ide pembaharuan yang didasari pada militansi dan idealisme sebagaimana dibuktikan pada tahun 1908 dengan momentum Kebangkitan Nasional, tahun 1928 dengan lahirnya Sumpah Pemuda, tahun 1945 dengan usaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tahun 1973 terbentuk KNPI melalui deklarasi pemuda, serta tahun 1998 dengan semangat kejuangan yang kritis, dinamis dan rasional untuk menegakan demokrasi, keadilan dan supremasi hukum yang berakumulasi secara sinergik dengan lahirnya era reformasi. Kaum muda sebagai sumber insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa, perlu mempersiapkan dan membina diri menjadi kader-kader bangsa, agar dapat menjadi generasi penerus yang berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Generasi muda Indonesia sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, ikut serta mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melanjutkan dan melaksanakan cita–cita bangsa serta mempersiapkan tunas – tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia yang berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan landasan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan militansi serta idealisme, serta menyalurkan aspirasi dan potensi pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik. Sadar sepenuhnya akan panggilan sejarah, potensi, peranan, dan tanggung jawab kaum muda, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami generasi muda Indonesia dengan ini menetapkan ANGGARAN DASAR KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA sebagai berikut :

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI. 2. KNPI didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 3. Pusat organisasi KNPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 KNPI berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 3 KNPI memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Terciptanya pemuda Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia, dan memiliki keahlian profesional, dalam rangka menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional; 3. Terberdayakannya seluruh potensi pemuda Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. BAB III KEDAULATAN Pasal 4 Kedaulatan KNPI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. BAB IV STATUS, SIFAT DAN FUNGSI Pasal 5 Status Status KNPI adalah satu-satunya wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Indonesia. Pasal 6 Sifat KNPI bersifat terbuka dan independen. Pasal 7 Fungsi KNPI memiliki fungsi, sebagai berikut : 1. Sebagai wadah perekat kemajemukan pemuda Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara guna mempercepat usaha pencapaian tujuan nasional; 2. Sebagai laboratorium kader pemuda Indonesia dalam rangka mengembangkan potensi pemuda yang berwawasan kebangsaan, mandiri dan bertanggungjawab, guna terjaminnya proses regerasi kesinambungan masa depan bangsa;

3. Sebagai wadah perjuangan pemuda Indonesia dalam rangka peningkatan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial, guna mempercepat terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. BAB V USAHA Pasal 8 Berdasarkan azas, tujuan, status, sifat dan fungsinya maka KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki usaha sebagai berikut : 1. Membina dan menjalin komunikasi diantara berbagai komponen kepemudaan yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan jenjang struktural kepengurusan KNPI melalui serangkaian program komunikasi dan kerjasama; 2. Menggalang kerjasama antar pemuda, baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun internasional, melalui program kepedulian dan kemitraan secara aktif terhadap berbagai dinamika kemasyarakatan dan kepemudaan, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi dalam rangka menciptakan ketahanan nasional dan perdamaian dunia; 3. Mengembangkan dan meningkatkan integritas moral, jati diri bangsa dan semangat patriotisme di kalangan pemuda dan masyarakat; 4. Memelihara dan mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui usaha pengembangan kualitas sumber daya pemuda, tingkat partisipasi dalam pembangunan, serta komunikasi diantara sesama pemuda dan potensi nasional lainnya; 5. Melaksanakan upaya-upaya agregasi dan artikulasi terhadap berbagai aspirasi, dan kepentingan pemuda; 6. Menggalang, mengembangkan dan memantapkan kemampuan sosial ekonomi pemuda dalam rangka memperkokoh ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 9 1. Pada hakekatnya seluruh pemuda Indonesia adalah anggota KNPI; 2. Anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang mengakui eksistensi KNPI sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda serta wadah perekat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia; 3. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART KNPI.

BAB VII ORGANISASI DAN KEDUDUKAN Pasal 10 Struktur Organisasi 1. Organisasi KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia dan Dewan Pengurus; 2. Majelis Pemuda Indonesia merupakan forum koordinasi dan konsultasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun di KNPI guna memberikan masukan-masukan dan saran-saran yang konstruktif dan strategis untuk kemajuan KNPI; 3. Majelis Pemuda Indonesia hanya memiliki sifat koordinasi dari pusat sampai kecamatan; 4. Dewan Pengurus mempunyai hubungan hirarkhi dan vertikal dari pusat sampai kecamatan; 5. Badan Perwakilan KNPI Luar Negeri terdiri dari unsur-unsur Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Indonesia yang berada di luar negeri. Pasal 11 Hirarki dan Kedudukan Organisasi 1. KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia (MPI) dan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), berkedudukan di Ibukota Negara; 2. KNPI Daerah Provinsi terdiri dari MPI Provinsi dan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi, berkedudukan di Ibukota Provinsi; 3. KNPI Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari MPI Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota; 4. KNPI Kecamatan terdiri dari MPI Kecamatan dan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK KNPI) berkedudukan di Ibukota Kecamatan. BAB VIII PERMUSYAWARATAN Pasal 12

Permusyawaratan dan Rapat-Rapat

1. Jenis-jenis Permusyawaratan : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Kongres; Kongres Luar Biasa; Rapat Pimpinan Nasional; Rapat Kerja Nasional; Musyawarah Daerah KNPI (Musda KNPI) Provinsi; Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI (Musdalub KNPI) Provinsi; Rapat Pimpinan Daerah KNPI (Rapimda KNPI) Provinsi; Rapat Kerja Daerah KNPI (Rakerda KNPI) Provinsi; Musyawarah Daerah KNPI (Musda KNPI) Kabupaten/Kota;

j. k. l. m. n. o. p. q. r.

Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI (Musdalub KNPI) Kabupaten/Kota; Rapat Pimpinan Daerah KNPI (Rapimda KNPI) Kabupaten/Kota; Rapat Kerja Daerah KNPI (Rakerda KNPI) Kabupaten/Kota; Musyawarah Kecamatan KNPI (Muscam KNPI); Musyawarah Luar Biasa KNPI (Muslubcam KNPI) Kecamatan; Rapat Kerja KNPI Kecamatan; Musyawarah KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri; Rapat Pimpinan KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri; Rapat Kerja KNPI Badan Perwakilan Luar Negeri.

2. Jenis-jenis Rapat : a. Rapat Pleno Dewan Pengurus; b. Rapat Harian Dewan Pengurus; c. Rapat Bidang Dewan Pengurus; d. Rapat Koordinasi dan atau Konsultasi; e. Rapat Majelis Pemuda Indonesia; f. Rapat Konsultasi MPI dengan Dewan Pengurus. Pasal 13 Kongres 1. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KNPI di tingkat nasional; 2. Kongres diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; 3. Kongres berwenang : a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan Laporan Majelis Pemuda Indonesia; c. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO), serta kebijakan – kebijakan organisasi lainnya; d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua Formatur Dewan Pengurus Pusat KNPI; e. Memilih dan menetapkan Anggota Formatur; f. Menetapkan Anggota Majelis Pemuda Indonesia; 4. Penyelenggara dan Penanggungjawab Kongres adalah Dewan Pengurus Pusat KNPI; 5. Materi Kongres disiapkan pada Rapat Pimpinan Nasional. Pasal 14 Kongres Luar Biasa 1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap AD/ART oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI; 2. Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari: a. Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional yang berhimpun, dan; b. Lebih setengah jumlah Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi. 3. Kongres Luar Biasa berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI pada periodisasi berjalan serta kebijakan organisasi strategis lainnya yang dianggap penting dan mendesak.

Pasal 15 Musyawarah Daerah KNPI Provinsi 1. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi adalah pemegang kekuasaan KNPI ditingkat Provinsi; 2. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; 3. Musyawarah Provinsi berwenang : a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi; b. Menetapkan Pokok- Pokok Program Kerja KNPI Provinsi dan Organisasi (PPKPO) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO); c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, dan; d. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Provinsi. 4. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; 5. Materi Musyawarah Daerah KNPI Provinsi disiapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi. Pasal 16 Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi 1. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi dapat diadakan apabila Ketua DPD KNPI Provinsi melanggar AD/ART KNPI; 2. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi diadakan atas permintaan tertulis dari : a. Lebih dari setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi yang berhimpun, dan; b. Lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; c. Pelaksanaan Musdalub KNPI Provinsi dikonsultasikan kepada DPP KNPI. 3. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi pada Periodesasi berjalan.

Pasal 17 Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota 1. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kabupaten/Kota; 2. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; 3. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota berwenang : a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dan Laporan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota; b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja KNPI Kabupaten/Kota dan Organisasi dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok-Pokok Program Kerja Provinsi dan Organisasi (PPKPO) yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO);

c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, dan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota; 4. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 5. Materi Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota disiapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota. Pasal 18 Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota 1. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota dapat diadakan apabila Ketua DPD KNPI Kabupaten/Kota melanggar AD/ART KNPI; 2. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota diadakan atas permintaan secara tertulis dari : a. Lebih dari setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang berhimpun, dan; b. Lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus KNPI Kecamatan; c. Pelaksanaan Musdalub KNPI Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada DPD KNPI Provinsi. 3. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota pada Periodesasi berjalan. Pasal 19 Musyawarah Kecamatan 1. Musyawarah KNPI Kecamatan adalah pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kecamatan; 2. Musyawarah KNPI Kecamatan diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; 3. Musyawarah KNPI Kecamatan berwenang: a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KNPI Kecamatan dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan; b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Kecamatan dan Organisasi (PPKCO) dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Pokok -Pokok Program Kerja Kabupaten/Kota dan Organisasi (PPKKO) yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Program Kerja Provinsi dan Organisasi (PPKPO) serta Pokok-Pokok Program Kerja Nasional dan Organisasi (PPKNO); c. Memilih dan menetapkan Komposisi dan Personalia Pengurus KNPI Kecamatan, dan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan; 4. Musyawarah KNPI Kecamatan diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pengurus KNPI Kecamatan; 5. Materi Musyawarah KNPI Kecamatan disiapkan melalui Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan.

Pasal 20 Musyawarah Luar Biasa KNPI Kecamatan 1. Musyawarah Luar Biasa KNPI Kecamatan dapat diadakan apabila Ketua Pengurus Kecamatan melanggar AD/ART KNPI; 2. Musyawarah Luar Biasa KNPI Kecamatan diadakan atas permintaan secara tertulis dari : a. Lebih dari setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat Kecamatan yang berhimpun, dan; b. Pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa KNPI Kecamatan dikonsultasikan kepada DPD KNPI Kabupaten/Kota. 3. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kecamatan berwenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Pengurus KNPI Kecamatan pada Periodisasi berjalan. BAB IX Pasal 21 Rapat Pimpinan Nasional 1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum yang kedudukannya setingkat dibawah Kongres; 2. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Kongres; 3. Rapat Pimpinan Nasional berwenang : a. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Kongres; b. Merekomendasikan kebijakan –kebijakan organisasi selain organisasi yang telah ditetapkan pada Kongres;

kebijakan

4. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI. Pasal 22 Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Kongres, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat KNPI; 2. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Kongres; 3. Rapat Kerja Nasional diadakan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dewan Pengurus Pusat KNPI.

Pasal 23 Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi 1. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi merupakan forum yang kedudukannya setingkat dibawah Musyawarah Daerah Provinsi; 2. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Musyawarah Daerah KNPI Provinsi; 3. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi berwenang : a. Memutuskan kebijakan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah ditetapkan pada Musyawarah Daerah KNPI Provinsi atau Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi; b. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Musyawarah Daerah KNPI Provinsi. Pasal 24 Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi 1. Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; 2. Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Musyawarah Daerah KNPI Provinsi; 3. Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi.

Pasal 25 Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota 1. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil Ketetapan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota dan kebijakan strategis organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan hasil ketetapan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 2. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) diantara dua Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 3. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota berwenang : a. Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah Kabupaten/Kota sebelumnya; b. Menetapkan kebijakan strategis lainnya sesuai kebutuhan daerah yang akan diberlakukan secara lokal di Kabupaten/Kota; c. Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota berikutnya; 4. Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

Pasal 26 Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota 1. Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota diadakan untuk menjabarkan hasil-

hasil Ketetapan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota, khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 2. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 3. Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota.

Pasal 27 Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan 1. Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan diadakan untuk menjabarkan hasil-hasil

2. 3. a. b. c.

Ketetapan Musyawarah KNPI Kecamatan dan kebijakan strategis organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan hasil Ketetapan Musyawarah Kecamatan; Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali diantara 2 (dua) Musyawarah KNPI Kecamatan; Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan berwenang : Memutuskan kebijakan organisasi sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah KNPI Kecamatan; Menetapkan kebijakan strategis lainnya sesuai kebutuhan daerah yang akan diberlakukan secara lokal di Kecamatan; Menyiapkan rancangan materi dan menetapkan peserta Musyawarah KNPI Kecamatan berikutnya. Pasal 28 Rapat Kerja Kecamatan

1. Rapat Kerja KNPI Kecamatan diadakan untuk menjabarkan hasil –hasil

Ketetapan Musyawarah KNPI Kecamatan khususnya tentang perumusan arah dan kebijakan serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa bakti kepengurusan KNPI Kecamatan; 2. Rapat Kerja KNPI Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya sekali diantara (dua) Musyawarah KNPI Kecamatan;

2

3. Rapat Kerja KNPI Kecamatan berwenang : a. Memutuskan arah dan pelaksanaan program satu masa bakti kepengurusan sebagai penjabaran dari hasil Musyawarah KNPI Kecamatan sebelumnya; b. Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja yang akan dijalankan dalam satu masa bakti Kepengurusan KNPI Kecamatan; 4. Rapat Kerja KNPI Kecamatan sepenuhnya diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Pengurus KNPI Kecamatan.

BAB X KEPENGURUSAN Pasal 29 Dewan Pengurus Pusat 1. Dewan Pengurus Pusat KNPI dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; 2. Dewan Pengurus Pusat KNPI terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno; 3. Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa Sekretaris, seorang Bendahara Umum dan beberapa Bendahara; 4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Anggota-anggota Departemen dan Pimpinan Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom; 5. Dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Pengurus Pusat KNPI didukung beberapa Badan-Badan Khusus atau Lembaga Otonom; 6. Jumlah Pengurus DPP KNPI terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 (satu) orang dari 1 (satu) OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi.

Pasal 30 Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi 1. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dipilih oleh Musyawarah Daerah KNPI Provinsi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; 2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno; 3. Pengurus Harian KNPI Provinsi terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa Wakil Bendahara; 4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Anggota-anggota Departemen serta Pimpinan Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom; 5. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dibantu oleh beberapa Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom; 6. Jumlah Pengurus DPD KNPI Provinsi terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 (satu) orang 1 (satu) OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi. Pasal 31 Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota 1. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dipilih oleh Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; 2. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno; 3. Pengurus Harian KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa Wakil Bendahara; 4. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Anggota-anggota Departemen serta Pimpinan Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom;

5. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dibantu oleh beberapa Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom; 6. Jumlah Pengurus KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 (satu) orang 1 (satu) OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi. Pasal 32 Pengurus KNPI Kecamatan 1. Pengurus Kecamatan dipilih oleh Musyawarah KNPI Kecamatan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; 2. Pengurus KNPI Kecamatan terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara; 3. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus KNPI Kecamatan dibantu oleh Anggota-anggota Bagian; 4. Jumlah Pengurus KNPI Kecamatan dibagi sesuai potensi wilayah masing masing. BAB XI MAJELIS PEMUDA INDONESIA Pasal 33 Majelis Pemuda Indonesia 1. Majelis Pemuda Indonesia bekerja secara kolektif dan bertugas menyelenggarakan pengawasan, fasilitasi, mediasi dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya masing-masing; 2. Pengawasan, fasilitasi, mediasi dan penilaian Majelis Pemuda Indonesia, sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya dan atau disampaikan melalui forum permusyawaratan dan rapatrapat; 3. Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup tokoh-tokoh pemuda, mantan Dewan Pengurus KNPI serta para Ketua Umum OKP (ex-Officio) sesuai tingkatannya; 4. Majelis Pemuda Indonesia dibentuk disemua tingkatan Dewan Pengurus KNPI, terdiri dari: a. Majelis Pemuda Indonesia ditingkat Nasional; b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi ditingkat Provinsi; c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten/Kota; d. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan ditingkat Kecamatan. 5. Kepemimpinan Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris dan sejumlah orang anggota; 6. Dalam hal menjamin kesinambungan organisasi maka Anggota Majelis Pemuda Indonesia disemua tingkatan dipilih oleh Formatur dan khusus untuk Ketua Majelis Pemuda Indonesia disemua tingkatan dipilih dengan salah satu cara sebagai berikut yang ditetapkan oleh formatur: a. Dipilih oleh Anggota Majelis Pemuda Indonesia, b. Dipilih oleh Formatur. c. Dipilih secara aklamasi oleh Ketua Formatur.

7. Dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Kongres selama 6 (enam) bulan setelah masa baktinya berakhir, maka Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia dapat menyelenggarakan Kongres setelah mendapat persetujuan Rapat Majelis Pemuda Indonesia; 8. Dalam hal Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi / Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi/Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten-Kota/Musyawarah Kecamatan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dalam tempo 6 (enam) bulan setelah masa baktinya berakhir, dan Dewan Pengurus diatas itu tidak berinisiatif melaksanakan Musyawarah Daerah maka Majelis Pemuda Indonesia sesuai tingkatannya dapat berinisiatif sebagai fasilitator/mediator untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi/Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten-Kota/Musyawarah Kecamatan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengurus Pusat KNPI. BAB XII BADAN- BADAN KHUSUS Pasal 34 1. Dewan Pengurus KNPI disemua tingkatan dapat membentuk Badan-Badan Khusus atau Lembaga-Lembaga Otonom yang dibentuk menurut kebutuhan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi; 2. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom adalah alat kelengkapan Dewan Pengurus KNPI disemua tingkatan yang berorientasi pada pengembangan keahlian, minat/bakat dan profesi pemuda Indonesia yang tidak bertentangan dengan hakikat KNPI; 3. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom dibentuk serta disahkan oleh Dewan Pengurus KNPI disemua tingkatan; 4. Tugas dan kewajiban Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom diatur dalam ART KNPI. BAB XIII ATRIBUT Pasal 35 KNPI memiliki Lambang, Lagu dan atribut-atribut lainnya, yang diatur dalam ART KNPI. BAB XIV KEUANGAN Pasal 36 Sumber Dana Keuangan KNPI diperoleh dari : 1. Iuran personalia Dewan Pengurus KNPI yang ditetapkan oleh masing-masing tingkatan Dewan Pengurus KNPI; 2. Sumbangan anggota dari OKP yang berhimpun disemua tingkatan; 3. Bantuan perorangan dan instansi lainnya yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 37 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 1. Dewan Pengurus KNPI disemua tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi publik; 2. Bendahara Umum/Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya; 3. Laporan Pertanggungjawaban keuangan harus disusun berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pimpinan DPP KNPI dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia; 4. Khusus dalam penyelenggaraan Kongres KNPI dan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi/Kabupaten/Kota dan Musyawarah KNPI Kecamatan/Distrik, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya, dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengurus berikutnya sesuai tingkatannya, melalui verifikasi yang ditunjuk khusus untuk tugas itu. BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 38 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Kongres dan atau Kongres Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu; 2. Untuk melakukan pembubaran organisasi KNPI, Kongres Luar Biasa harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir. BAB XVI PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 39 1.

Pembubaran organisasi KNPI hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa yang diadakan khusus untuk maksud itu;

2.

Untuk melakukan pembubaran organisasi KNPI, Kongres Luar Biasa harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir;

3.

Pengalihan kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan, ditentukan lebih lanjut oleh Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.

BAB XVI ATURAN PERALIHAN Pasal 40 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; 2. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. BAB XVI PENUTUP Pasal 41 1. Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Kongres XIII Pemuda/KNPI pada tanggal 27 Oktober 2011 di Jakarta; 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 27 Oktober 2011

ANGGARAN RUMAH TANGGA Komite Nasional Pemuda Indonesia BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Syarat-Syarat Keanggotaan 1. Yang menjadi anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang telah mengajukan permohonan untuk berhimpun dan terdaftar secara sah sesuai persyaratan. 2. Persyaratan Umum OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah : a. Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART, Pokok-pokok Program Kerja Nasional Organisasi (PPKNO), dan Peraturan Organisasi KNPI lainnya; b. Memiliki AD/ART organisasi yang mengacu kepada UU No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah pusat; c. Menyerahkan struktur komposisi kepengurusan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang bersangkutan baik yang di pusat maupun di daerahdaerah; d. Benar-benar adalah organisasi kepemudaan yang berorientasi kemasyarakatan untuk tujuan pemberdayaan pemuda sebagaimana diatur AD/ART OKP bersangkutan dan atau yang mengatur secara tegas batas usia keanggotaannya maksimal 40 tahun; e. OKP tingkat nasional yang memiliki jenjang struktur organisasi secara vertikal, serendah-rendahnya sampai tingkat Kabupaten/Kota; f. OKP yang akan menjadi anggota KNPI ditetapkan didalam Rapat Pimpinan Nasional. 3. Persyaratan khusus OKP untuk menjadi anggota keberhimpunan KNPI adalah: a. Tingkat Nasional adalah OKP tingkat nasional yang telah memiliki jenjang kepengurusan ½ tambah satu kepengurusan tingkat provinsi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan melampirkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) OKP tersebut di masing-masing pemerintah daerah; b. Di tingkat Provinsi adalah OKP Tingkat Provinsi yang telah memiliki jenjang kepengurusan ½ tambah satu jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan diatasnya dan melampirkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) OKP tersebut di masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota; c. Di tingkat Kabupaten/Kota adalah OKP nasional tingkat Kabupaten/Kota yang telah terbentuk minimal 3 (tiga) tahun di Kabupaten/Kota bersangkutan, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan diatasnya dan melampirkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) OKP tersebut di masingmasing pemerintah daerah Kabupaten/Kota; d. Di tingkat Kecamatan adalah OKP nasional tingkat Kecamatan yang telah terbentuk minimal 2 (dua) tahun di Kecamatan bersangkutan, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepengurusan diatasnya;

e. Periodisasi masa bakti kepengurusan OKP bersangkutan belum berakhir sesuai dengan Surat Keputusan yang diatur oleh ketentuan masa bakti kepengurusan organisasi yang bersangkutan; f. OKP Tingkat Nasional yang tidak tunduk dan patuh terhadap AD dan ART OKP nya yang mengatur periodesasi kepengurusan, maka akan diturunkan status keberhimpunannya dan atau dikeluarkan dari keberhimpunan KNPI. 4. OKP yang menjadi anggota keberhimpunan KNPI sesuai tingkatannya, wajib dilakukan verifikasi tentang pemenuhan syarat-syarat keanggotaannya oleh tim khusus yang dibentuk oleh Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kongres/Musdaprov/MusdakabKota/Muscam berikutnya dilaksanakan; 5. OKP yang berakhir masa bakti kepengurusannya sesuai Surat Keputusan internal organisasinya, dan sudah melampaui waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun tidak melaksanakan Kongres/Muktamar/Munas dan atau lainnya disemua tingkatan, maka keanggotaannya dicabut untuk sementara waktu oleh Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya, sampai batas waktu syarat-syarat dimaksud dipenuhi; 6. OKP yang dicabut keanggotaannya untuk sementara waktu tidak memiliki hak suara dalam musyawarah dan rapat-rapat, serta forum pengambilan keputusan KNPI lainnya sesuai tingkatannya, sampai batas waktu syarat-syarat keanggotaannya dipenuhi; 7. OKP yang diterima sebagai anggota keberhimpunan KNPI, dalam mengikuti musyawarah, rapat-rapat dan forum pengambilan keputusan KNPI lainnya, untuk pertama kalinya berstatus Undangan, dan untuk kedua kalinya sebagai Peninjau dan setelah melalui verifikasi kelayakan persyaratan dapat menjadi Peserta yang memiliki hak suara dan hak bicara pada Kongres/Musyawarah Daerah berikutnya; 8. OKP yang tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan keberhimpunan KNPI, hanya berstatus sebagai Observer/Pengamat/Undangan dalam musyawarah, rapat-rapat dan forum pengambilan keputusan KNPI lainnya. Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota 1. OKP sebagai anggota keberhimpunan KNPI mempunyai hak ; a. Mendapatkan hak suara (dipilih dan memilih); b. Mengajukan hak bicara untuk mengajukan pendapat, saran dan usul; c. Hak-hak lainnya secara organisatoris, setara dan seimbang sebagai anggota KNPI lainnya, antara lain terlibat dalam kepengurusan KNPI dan kegiatankegiatan KNPI, serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program lainnya. 2. OKP sebagai anggota keberhimpunan KNPI mempunyai kewajiban : a. Tunduk dan taat terhadap Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI serta seluruh perangkat Peraturan Organisasi lainnya; b. Menjunjung tinggi nama baik serta misi organisasi KNPI; c. Berperan aktif dalam program kegiatan keberhimpunan; 3. Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program KNPI.

Pasal 3 Pemberhentian dan Pembekuan Keanggotaan 1. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda berhenti sebagai anggota KNPI karena : a. Atas permintaan sendiri; b. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota; c. Tidak tunduk dan patuh terhadap aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga OKP bersangkutan (konsolidasi OKP tidak dilaksanakan dan masa bakti kepengurusan telah berakhir); 2.

Dibekukan keanggotaannya karena tidak keanggotaan keberhimpunan dalam KNPI.

lagi

memenuhi

syarat-syarat

BAB II KEPENGURUSAN Pasal 4 Dewan Pengurus Pusat 1.

Wewenang: a. Menentukan kebijakan umum sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan Kongres lainnya, serta kebijakan-kebijakan KNPI lainnya; b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom; c. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, dan Anggota Majelis Pemuda Indonesia KNPI Provinsi sesuai dengan hasil putusan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi; d. Membatalkan/meluruskan/ memperbaiki keputusan yang ditempuh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi jika terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan yang bertentangan dengan AD/ART dan Pedoman Organisasi KNPI lainnya; e. Mengambil alih kepengurasan DPD KNPI Provinsi untuk sementara waktu apabila terjadi kevakuman pada kepengurusan DPD KNPI Provinsi; f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi KNPI lainnya.

2.

Untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Pusat KNPI, maka calon anggota pengurus harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut : a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat nasional sebagai unsur keterwakilan OKP, dan atau Dewan Pengurus Pusat KNPI demisioner sebagai unsur kesinambungan, dan atau perseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi; b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada formatur Kongres terpilih; c. Calon Pengurus yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Beraklak mulia dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;

3) Tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI sesuai tingkatannya; 4) Pernah dan sedang menjabat dalam kepengurusan OKP dan atau KNPI disemua jenjang; 5) Memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas organisasi; 6) Tidak tercela, anti narkoba dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Negara; 7) Menerima deklarasi Pemuda Indonesia, Pemufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya; 8) Berdomisili di Ibukota Negara dan sekitarnya, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI. 3.

4.

Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum DPP KNPI, maka selain memenuhi pasal 4 ayat 2 di atas, Calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Tidak melebihi 2 (dua) periode sebagai Ketua Umum; b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta dalam Kongres; c. Mendapatkan rekomendasi dukungan tertulis 1 (satu) Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi serta sekurang-kurangnya 4 (empat) dari OKP tingkat nasional yang berhimpun dalam KNPI dan berstatus sebagai peserta Kongres; d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Pokok-Pokok Pikiran mengenai Visi dan Misi serta strategi dan kebijakan dalam memajukan KNPI dihadapan peserta Kongres. Komposisi DPP KNPI terdiri dari Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Sekretaris, Bendahara Umum, beberapa Bendahara, serta Departemen-Departemen. Pasal 5 Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi

1. Wewenang: a. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjuk kepada Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan KNPI lainnya; b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom ditingkat Provinsi; c. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, dan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota; d. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dan keputusan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan KNPI lainnya; e. Mengambil alih kepengurusan DPD KNPI Kabupaten/Kota untuk sementara waktu apabila terjadi kevakuman pada kepengurusan DPD KNPI Kabupaten/Kota; f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi.

2. Untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, maka calon anggota harus memenuhi mekanisme dan kriteria sebagai berikut : a. Diusulkan secara tertulis oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat Provinsi sebagai unsur keterwakilan OKP dan atau Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi sebagai unsur kesinambungan dan atau perseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi; b. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada formatur Musyawarah Daerah KNPI Provinsi terpilih; c. Calon pengurus DPD KNPI Provinsi yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa; berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun; Tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI Provinsi; Pernah dan sedang menjabat dalam kepengurusan OKP tingkat provinsi dan DPD KNPI Provinsi dan atau DPD KNPI Kabupaten/Kota; Memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas organisasi; Tidak tercela, anti narkoba dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Negara; Menerima deklarasi Pemuda Indonesia, Pemufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya; Berdomisili di Ibukota Provinsi dan sekitarnya, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI Provinsi;

3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, maka selain memenuhi pasal 5 ayat (2) di atas, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Tidak melebihi 2 (dua) periode sebagai Ketua; b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara Peserta dalam Musyawarah Daerah KNPI Provinsi; c. Mendapatkan rekomendasi dari 1 (satu) Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota serta sekurang-kurangnya 4 (empat) dari organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat provinsi yang berhimpun dalam KNPI; d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi pelaksanaan Visi dan Misi KNPI kepada seluruh peserta Musyawarah Daerah KNPI Provinsi. 4. Komposisi Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara, serta Departemen-Departemen.

Pasal 6 Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota 1. Wewenang: 1. Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjuk kepada Dewan Pengurus KNPI Kecamatan dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan KNPI lainnya; a. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom ditingkat Kabupaten/Kota; b. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus KNPI Kecamatan dan Anggota Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan; c. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus Kecamatan dan keputusan Musyawarah Kecamatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman Organisasi KNPI lainnya yang berlaku; d. Mengambil alih sementara Kepengurusan Dewan Pengurus KNPI Kecamatan bila terjadi kevakuman; e. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 2. Untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, maka calon pengurus harus memenuhi mekanisme dan kriteria sebagai berikut: a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Kabupaten/Kota sebagai unsur keterwakilan OKP, dan atau Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota demisioner sebagai unsur kesinambungan, dan atau perseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi; b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada formatur Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota terpilih; c. Calon pengurus yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa; 2. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun; 3. Tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI Kabupaten/Kota; 4. Pernah dan sedang menjabat dalam kepengurusan OKP dan atau KNPI Kabupaten/Kota dan KNPI Kecamatan; 5. Pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan, setidak-tidaknya tingkat dasar; 6. Memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas organisasi; 7. Tidak tercela, dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Negara; 8. Menerima deklarasi Pemuda Indonesia, Pemufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya;

9. Berdomisili di Ibukota Kabupaten/Kota serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi dalam kepengurusan KNPI Kabupaten/Kota. 3. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota, maka selain memenuhi pasal 6 ayat (2) tersebut, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tidak melebihi 2 (dua) periode sebagai Ketua; b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta dalam Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota; c. Mendapatkan rekomendasi dari 1 (satu) Dewan Pengurus KNPI Kecamatan serta sekurang-kurangnya 4 (empat) dari organisasi kemasyarakatan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang berhimpun dalam KNPI; d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan pokok-pokok pikiran mengenai Visi dan Misi serta strategi dan kebijakan memajukan KNPI dihadapan peserta Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota. 4. Komposisi Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, beberapa Wakil Bendahara serta Departemen-Departemen. Pasal 7 Pengurus KNPI Kecamatan 1. Wewenang: a. Melaksanakan kebijakan organisasi di Kecamatannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman Organisasi KNPI lainnya; b. Membentuk dan mengkoordinir Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom; c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Musyawarah Kecamatan ; 2. Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus KNPI Kecamatan, maka calon pengurus harus memenuhi mekanisme dan kriteria sebagai berikut : a. Diusulkan secara tertulis oleh OKP tingkat Kecamatan sebagai unsur keterwakilan OKP, dan atau Pengurus KNPI Kecamatan demisioner sebagai unsur kesinambungan, dan atau perseorangan sebagai unsur potensi pemuda serta unsur kebutuhan organisasi; b. Melampirkan daftar riwayat hidup bersamaan dengan usulan tertulis kepada formatur Musyawarah KNPI Kecamatan terpilih; c. Calon pengurus yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Beraklak mulia dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa; 2) berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun; 3) Tidak melebihi dua periode pernah menjadi pengurus KNPI sesuai tingkatannya; 4) Pernah dan sedang menjabat dalam kepengurusan OKP dan atau KNPI Kecamatan/Distrik;

5) Memiliki mobilitas, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas organisasi; 6) Tidak tercela, dan atau tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Negara; 7) Menerima deklarasi Pemuda Indonesia, Pemufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, dan peraturan organisasi KNPI lainnya; 8) Berdomisili di Ibukota Kecamatan serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi dalam kepengurusan KNPI Kecamatan. 3.

Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Pengurus KNPI Kecamatan, maka selain memenuhi pasal 7 ayat (2) tersebut, Calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tidak melebihi 2 (dua) periode sebagai Ketua; b. Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta dalam Musyawarah KNPI Kecamatan; c. Mendapatkan rekomendasi dari 1 (satu) Pengurus KNPI Kecamatan serta sekurang-kurangnya 4 (empat) dari organisasi kemasyarakatan Pemuda tingkat Kecamatan yang berhimpun dalam KNPI; d. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan pokok-pokok pikiran mengenai Visi dan Misi serta strategi dan kebijakan memajukan KNPI dihadapan peserta Musyawarah KNPI Kecamatan.

4. Komposisi Pengurus KNPI Kecamatan terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa Wakil Bendahara serta Komisi- Komisi; BAB III PERMUSYAWARATAN Pasal 8 Kongres 1. Kongres dihadiri oleh Peserta dan Peninjau serta Undangan DPP KNPI. 2. Peserta Kongres KNPI adalah : a. Dewan Pengurus Pusat KNPI; b. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; c. Majelis Pemuda Indonesia; d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional. 3. Peninjau dan Undangan Kongres KNPI terdiri dari : a. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi; c. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI. 4. Peserta Kongres memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 5. Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara; 6. Rancangan Materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI; 7. Sidang-sidang Kongres dipandu oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI dan Presidium Sidang Kongres yang terpilih;

8. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat KNPI diterima oleh Kongres, maka Dewan Pengurus Pusat KNPI dinyatakan demisioner.

Pasal 9 Kongres Luar Biasa 1. Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi yang memenuhi pasal 14 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar KNPI; 2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kongres Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Kongres sebagaimana diatur pada pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini yang sesuai dengan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar KNPI. Pasal 10 Musyawarah Daerah KNPI Provinsi 1. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan; 2. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Provinsi adalah: a. Unsur Dewan Pengurus Pusat KNPI; b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; c. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; d. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi; e. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi. 3. Peninjau adalah Dewan Pengurus KNPI Kecamatan serta undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; 4. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Provinsi memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 5. Rancangan materi Musyawarah Daerah KNPI Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; 6. Sidang-sidang Musyawarah Daerah KNPI Provinsi dipandu oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dan Pimpinan Sidang terpilih Musyawarah KNPI Provinsi; 7. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi diterima oleh Musyawarah Daerah KNPI Provinsi, maka Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dinyatakan demisioner.

Pasal 11 Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi 1. Musyawarah Daerah KNPI Provinsi Luar Biasa dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis lebih dari ½ (setengah) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun ditingkat Provinsi serta Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;

2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah KNPI Provinsi Luar Biasa, berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi sebagaimana diatur pada pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 12 Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota

1. Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan. 2. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota adalah: a. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota; d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/Kota; e. Unsur Dewan Pengurus KNPI Kecamatan. 3. Peninjau dan undangan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 4. Peserta Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota memiliki hak bicara dan suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 5. Peninjau Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara; 6. Rancangan Materi Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 7. Sidang-sidang Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota dipandu oleh Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan Pimpinan Sidang terpilih Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 8. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota diterima oleh Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota, maka Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner. Pasal 13 Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota 1. Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Kabupaten/Kota dapat diadakan apabila dipandang perlu atas permintaan secara tertulis lebih ½ (setengah) jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berhimpun serta lebih ½ (setengah) Dewan Pengurus KNPI Kecamatan; 2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah KNPI Luar Biasa berlaku sama dengan yang diatur pada pelaksanaan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten/Kota sebagaimana diatur yang pada pasal 12 Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 14 Musyawarah KNPI Kecamatan 1. Musyawarah KNPI Kecamatan dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan; 2. Peserta Musyawarah KNPI Kecamatan adalah: a. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; b. Dewan Pengurus KNPI Kecamatan; c. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan; d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan.

3. Peninjau dan undangan Musyawarah KNPI Kecamatan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KNPI Kecamatan; 4. Peserta Musyawarah KNPI Kecamatan memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 5. Peninjau dan undangan Musyawarah KNPI Kecamatan hanya memiliki hak bicara; 6. Rancangan Materi Musyawarah KNPI Kecamatan disiapkan oleh Pengurus KNPI Kecamatan; 7. Sidang-sidang Musyawarah KNPI Kecamatan dipandu oleh Dewan Pengurus KNPI Kecamatan dan pimpinan sidang terpilih; 8. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus KNPI Kecamatan diterima oleh Musyawarah KNPI Kecamatan maka Dewan Pengurus KNPI Kecamatan dinyatakan demisioner. BAB IV RAPAT-RAPAT Pasal 15 Rapat Pimpinan Nasional

1. Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri dari: a. Dewan Pengurus Pusat KNPI; b. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; c. Majelis Pemuda Indonesia; d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional. 2. Peserta Rapat Pimpinan Nasional memiliki hak bicara dan hak suara masingmasing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI; 5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI. Pasal 16 Rapat Kerja Nasional 1. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari: a. Dewan Pengurus Pusat KNPI; b. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; c. Majelis Pemuda Indonesia; d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional. 2. Peserta Rapat Kerja Nasional memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Kerja Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI; 5. Sidang-sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat KNPI.

Pasal 17 Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi 1. Peserta Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi terdiri dari: a. Unsur Dewan Pengurus Pusat KNPI; b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; c. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi; d. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; e. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi. 2. Peserta Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; 5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Daerah KNPI Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi. Pasal 18 Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi 1. Peserta Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi terdiri dari: a. Unsur Dewan Pengurus Pusat KNPI; b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; c. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi; d. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; e. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Provinsi. 2. Peserta Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi memiliki hak bicara dan hak suara dan masing-masing secara Kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; 5. Sidang-sidang Rapat Kerja Daerah KNPI Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi. Pasal 19 Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota 1. Peserta Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; c. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi; d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota. 2. Peserta Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota;

5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan Daerah KNPI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota. Pasal 20 Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota 1. Peserta Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi; b. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota; d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/Kota; e. Unsur Dewan Pengurus KNPI Kecamatan. 2. Peserta Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; 5. Sidang-sidang Rapat Kerja Daerah KNPI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota. Pasal 21 Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan 1. Peserta Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan terdiri dari: a. Unsur Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; b. Pengurus KNPI Kecamatan; c. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan; d. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Kecamatan. 2. Peserta Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KNPI Kecamatan dan hanya memiliki hak bicara; 4. Rancangan materi Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan disiapkan oleh Pengurus KNPI Kecamatan; 5. Sidang-sidang Rapat Pimpinan KNPI Kecamatan dipimpin oleh Pengurus KNPI Kecamatan. Pasal 22 Rapat Kerja KNPI Kecamatan 1. Peserta Rapat Kerja KNPI Kecamatan terdiri dari: a. Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten/Kota; b. Dewan Pengurus KNPI Kecamatan; c. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan; d. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Kecamatan. 2. Peserta Rapat Kerja KNPI Kecamatan memiliki hak bicara dan hak suara masing-masing secara kelembagaan yang mempunyai hak 1 (satu) suara; 3. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KNPI Kecamatan dan hanya memiliki hak bicara;

4. Rancangan materi Rapat Kerja KNPI Kecamatan disiapkan oleh Pengurus KNPI Kecamatan; 5. Sidang-sidang Rapat Kerja KNPI Kecamatan dipimpin oleh Pengurus KNPI Kecamatan. BAB V RAPAT – RAPAT DEWAN PENGURUS Pasal 23 Rapat Pleno Dewan Pengurus

1. Rapat Pleno Dewan Pengurus adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam Dewan Pengurus pada masing-masing tingkatannya 2. Rapat Pleno Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian, Anggota-Anggota Departemen serta Pimpinan Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom sesuai tingkatannya; 3. Fungsi dan wewenang Rapat Pleno adalah: a. Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi dalam bentuk Peraturan Organisasi maupun kebijakan-kebijakan strategis lainnya; b. Membahas, mengevaluasi, dan mengkoordinir pelaksanaan hasil-hasil keputusan Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Kecamatan, serta mengevaluasi perkembangan pembangunan nasional dan daerah serta dampaknya bagi perkembangan organisasi. Pasal 24 Rapat Harian Dewan Pengurus 1. Rapat Harian Dewan Pengurus adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian menurut tingkatannya. 2. Fungsi dan wewenang Rapat Harian : a. Mengambil keputusan-keputusan mendesak organisasi yang berkaitan dengan kebijakan organisasi; b. Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi sehari-hari baik internal maupun eksternal. Pasal 25 Rapat Koordinasi/Konsultasi 1. Rapat Koordinasi/Konsultasi adalah rapat yang diadakan sewaktu-waktu jika dianggap perlu, yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian Pengurus Harian dengan Majelis Pemuda Indonesia dan atau Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom sesuai tingkatannya; 2. Rapat Koordinasi/Konsultasi diselenggarakan untuk membahas,hal-hal khusus yang berkaitan dengan kebijakan internal dan eksternal organisasi maupun halhal umum yang berkaitan dengan dinamika konstelasi pembangunan bangsa disegala bidang.

Pasal 26 Rapat Bidang Dewan Pengurus 1. Rapat Bidang Dewan Pengurus adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali yang dihadiri oleh Ketua Bidang, Sekretaris Bidang, Bendahara Bidang serta Anggota Departemen yang terkait sesuai tingkatannya; 2. Rapat Bidang Dewan Pengurus diselenggarakan merencanakan aksi-aksi pelaksanaan program.

untuk

membahas,

Pasal 27 Rapat-rapat Khusus Lainnya Rapat-rapat Khusus lainnya dilaksanakan Dewan Pengurus adalah rapat-rapat lainnya yang tidak termaktub dalam Bab V Anggaran Rumah Tangga ini, seperti Rapat Koordinator Bidang Dewan Pengurus sesuai tingkatannya. BAB VI KUORUM DAN PERSYARATAN Pasal 28 1. Kongres/Kongres Luar Biasa/Musyawarah Daerah Provinsi/Musyawarah Daerah Luar Biasa KNPI Provinsi/Musyawarah Kabupaten-Kota/Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten-Kota/Musyawarah Kecamatan/Musyawarah Kecamatan Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah satu jumlah utusan peserta; 2. Apabila ketentuan dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dipenuhi, maka semua jenjang permusyawaratan di atas dapat ditunda selama dua kali 60 menit, dan jika dalam tenggang waktu tersebut kuorum belum dapat terpenuhi, maka atas persetujuan peserta yang hadir sidang-sidang selanjutnya dinyatakan sah; 3. Ketentuan mengenai kuorum dan persyaratan Rapat-Rapat dan Rapat-Rapat Dewan Pengurus diberlakukan sama dengan yang diatur pada ayat 1 dan 2 pasal ini, terkecuali khusus untuk Rapat-Rapat Dewan Pengurus, penundaan waktunya selama dua kali 30 menit. BAB VII RANGKAP JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 29 Rangkap Jabatan 1.

Dewan Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada: a. Majelis Pemuda Indonesia; b. Dewan Pengurus baik yang lebih rendah maupun lebih tinggi tingkatannya, kecuali jika yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri baik lisan maupun tertulis;

2. Ketentuan lebih lanjut ayat 1 (satu) pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi KNPI. Pasal 30 Pendelegasian Wewenang Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk sementara waktu, maka salah seorang dari Ketua/Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum/Ketua dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 31 Pergantian Antar Waktu 1.

Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa bakti kepengurusannya berakhir, maka jabatan Ketua Umum/Ketua digantikan oleh salah seorang Ketua/Wakil Ketua yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus yang diagendakan untuk keperluan itu; 2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan jabatan dalam personalia Dewan Pengurus karena diberhentikan dengan alasan tidak aktif, dan atau dianggap melanggar AD dan ART, Peraturan Organisasi dan atau mengundurkan diri, maka pergantian untuk mengisi lowongan jabatan dimaksud dilakukan dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh saran dan usulan dari Pimpinan OKP yang mengusulkan; 3. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus satu tingkat diatasnya untuk disahkan, kecuali untuk Dewan Pengurus Pusat maka pengesahannya dilakukan oleh Ketua Umum; 4. Pengukuhan personalia pengurus yang mengisi jabatan lowong antar waktu dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dalam suatu Rapat Pleno yang mengagendakan khusus untuk itu, terkecuali pergantian Ketua pengukuhannya dilakukan oleh Ketua Umum; 5. Ketentuan lebih lanjut ayat mengenai pergantian antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi KNPI. BAB VIII BADAN-BADAN KHUSUS Pasal 32 Status Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom KNPI adalah alat kelengkapan Dewan Pengurus dalam merealisasikan program kerjanya yang dibentuk menurut kebutuhan oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatannya.

Pasal 33 Tugas dan Kewajiban 1. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom KNPI bertugas melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan KNPI sesuai dengan fungsi dan peran bidang masingmasing; 2. Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom KNPI mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan keahlian, minat/bakat serta profesi bagi Dewan Pengurus KNPI dan pimpinan/anggota OKP, dalam bentuk pendidikan, penelitian, kursus-kursus / pelatihan kerja praktis, olahraga / kesenian dan egiatan lain sejenisnya; 3. Pimpinan Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya, serta setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan programnya; 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan-Badan Khusus/Lembaga Otonom diatur dalam Peraturan Organisasi KNPI. BAB IX MAJELIS PEMUDA INDONESIA Pasal 34 Status 1. Majelis Pemuda Indonesia merupakan lembaga yang bekerja secara kolektif dan bertugas menyelenggarakan pengawasan, fasilitasi, mediasi dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus sesuai tingkatannya; 2. Anggota Majelis Pemuda Indonesia adalah tokoh- tokoh pemuda, mantan Dewan Pengurus atau Ketua Umum /Ketua OKP (ex Officio) sesuai tingkatannya; 3. Majelis Pemuda Indonesia dibentuk disemua tingkatan Dewan Pengurus, terdiri dari; a. Majelis Pemuda Indonesia ditingkat Nasional; b. Majelis Pemuda Indonesia Provinsi di Tingkat Provinsi ; c. Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten Kota; d. Majelis Pemuda Indonesia Kecamatan ditingkat Kecamatan. 4. Kepemimpinan Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris dan sejumlah anggota. 5. Dalam hal menjamin kesinambungan organisasi maka Anggota Majelis Pemuda Indonesia disemua tingkatan dipilih oleh Formatur dan khusus untuk Ketua Majelis Pemuda Indonesia dipilih dengan salah satu cara sebagai berikut yang ditetapkan oleh Formatur : a. Dipilih oleh Anggota Majelis Pemuda Indonesia, dan atau; b. Dipilih oleh Formatur; c. Dipilih secara aklamasi oleh Ketua Formatur.

Pasal 35 Tugas dan Kewajiban 1. Pengawasan, fasilitasi, mediasi dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 34 di atas, dilaksanakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dan atau disampaikan melalui forum rapat konsultasi; 2. Dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Kongres selama 6 (enam) bulan setelah masa baktinya berakhir, maka Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia dapat menyelenggarakan Kongres setelah mendapat persetujuan Rapat Majelis Pemuda Indonesia; 3. Dalam hal Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi/Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten-Kota/Musyawarah Kecamatan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dalam tempo 6 (enam) bulan setelah masa baktinya berakhir, dan Dewan Pengurus diatas itu tidak berinisiatif melaksanakan Musyawarah Daerah maka Majelis Pemuda Indonesia sesuai tingkatannya dapat berinisiatif sebagai fasilitator/mediator untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi/Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten-Kota/Musyawarah Kecamatan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengurus Pusat KNPI.

Pasal 36 Rapat – Rapat 1. Rapat Majelis Pemuda Indonesia adalah rapat yang diadakan sekurangkurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh anggota Majelis Pemuda Indonesia sesuai tingkatannya; 2. Rapat Majelis Pemuda Indonesia diselenggarakan untuk membahas, mengevaluasi, dan merumuskan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatannya serta mengambil kebijakan sesuai dengan fungsi tugasnya. BAB X KEUANGAN Pasal 37 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 1. Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan di Indonesia; 2. Bendahara Umum/Bendahara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus; 3. Laporan Pertanggungjawaban keuangan harus disusun berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dan disepakati oleh Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia;

4. Khusus dalam penyelenggaraan Kongres dan Musyawarah Daerah KNPI Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Distrik, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengurus KNPI masa bakti berikutnya, melalui Panitia verifikasi yang dibentuk untuk kepentingan itu, sesuai tingkatan organisasi. BAB XI ATRIBUT Pasal 38 1. Lambang KNPI adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran Anggaran Rumah Tangga ini, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi; 2. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan bendera, jaket, vandel, dan identitas KNPI; 3. Bentuk, warna, penjelasan tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut jenis atribut seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini, diatur dalam lampiran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini; 4. Jenis Lagu meliputi Mars Pemuda Indonesia dan Hymne Pemuda Indonesia seperti terdapat dalam lampiran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini. BAB XII PERATURAN PERALIHAN Pasal 39 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan kemudian melalui Peraturan Organisasi; 2. Hal-hal yang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Organisasi, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini. BAB XIII PENUTUP Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Kongres XIII Pemuda/KNPI pada tanggal 27 Oktober 2011 di Jakarta. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 27 Oktober 2011