2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 2/PUU-IX/2011 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 11 JANUARI 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 2/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON -

Dewi Juhaeni I Griwan Wijaya Netty Retta Herawaty Hutabarat Bagus Putu Mantra

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 11 Januari Pukul 10.00-10.25 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi Maria Farida Indrati

Alfius Ngatrin

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

Agus Prabowo Taufik Hidayat Rusdin Ismail Aji Suharto

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 2/PUU-IX/2011, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon atau Kuasanya, dipersilakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini. Ya, kami persilakan!

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS PRABOWO Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya, Kuasa Hukum Pemohon, nama saya Agus Prabowo. Kemudian, di sebelah saya adalah Aji Suharto, di sebelah kanan saya adalah Taufik Hidayat, dan Rusdin Ismail.

3.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, berarti yang hadir semua baru…, hanya kuasa semua, ya?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS PRABOWO Betul, Yang Mulia.

5.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Pihak Prinsipal, tidak hadir?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS PRABOWO Tidak hadir, Yang Mulia.

7.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Oke. Coba, diantara Saudara atau mungkin dua orang atau satu orang yang mewakili untuk menerangkan secara singkat hal-hal yang Saudara mohonkan dalam permohonan Saudara. Saya persilakan!

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS PRABOWO Baik Yang Mulia, terima kasih.

3

Secara singkat permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut; Judul dari permohonan kami adalah Permohonan Pengujian UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok permohonan kami adalah bermula dari ketentuan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009, khususnya Pasal 58 ayat (4) UndangUndang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud, yang dinyatakan sebagai berikut; “Bahwa produk hewan yang diproduksi di…, dan atau dimasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, untuk diedarkan, wajib…, kami ulangi…, wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal”. Pemohon adalah, satu Deni Juhaeni, adalah seorang pedagang telur. Pedagang telur…, jadi berdasarkan ketentuan undang-undang dimaksud, pedagang telur juga diwajibkan untuk apa…, memiliki sertifikat halal dan sertifikat veteriner pada saat mengedarkan apa…, produk dagangannya. Nomor 2 adalah Pemohon 2. Griawan Wijaya, beliau adalah pedagang…, maaf, pedagang babi. Kemudian, yang ketiga Bu Netty Retta Herawaty Hutabarat, adalah…, maaf, pedagang daging anjing, kemudian, Pak Bagus Putu Mantra, adalah juga peternak babi. Jadi, di dalam mengedarkan barang dagangannya tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal undang-undang…, Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mereka diwajibkan untuk menyertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, jika ingin mengedarkan produkproduknya, barang dagangannya. Nah, untuk Pemohon dua, tiga, dan empat sebagai pedagang babi dan pedagang daging anjing, tidak di…, tidak memungkinkan untuk memiliki sertifikat halal. Dengan demikian, mereka tidak dapat mengedarkan apa…, barang dagangannya di Indonesia, karena diwajibkan apa…, untuk memiliki sertifikat vete…, apa sertifikat veteriner dan sertifikat halal tentunya. Demikian halnya Deni Juhaeni, sebagai pedagang telur dia diwajibkan untuk setiap telur yang dijualnya, wajib disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Tentunya, hal tersebut akan melanggar hak konstitusional daripada Pemohon, khususnya hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebutkan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Kemudian, Pasal 28 ayat (a) Undang-Undang Nomor…, Undang-Undang Dasar 1945, “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Demikian halnya juga kami menyatakan bahwa ketentuan Undang-Undang pasal…, ketentuan undang…, ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (d) ayat (1) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

4

Demikian secara singkat permohonan yang kami ajukan Yang Mulia, terima kasih. 9.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Saudara saja yang mewakili yang temannya yang lain? Ada lagi tambahan?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: AJI SUHARTO Ada, Majelis Hakim yang kami akan..., terima kasih atas waktunya. Jadi, seandainya ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang 18 2009, ini tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon dapat melaksanakan hidup dan kehidupannya. Demikian, terima kasih tambahan dari kami Yang Mulia.

11.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, ada lagi tambahan lain? Cukup?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS PRABOWO Cukup, Yang Mulia.

13.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, baik.

14.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saya sudah membaca permohonan dan juga sudah mendengarkan uraian singkat yang disampaikan oleh Saudara, perihal pasal yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Saudara sudah cukup menggambarkan pertentangannya dengan Undang-Udang Dasar, namun diantara undang-undang itu dan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar, saya melihatnya masih ada hal-hal yang belum cukup dijelaskan melalui argumentasiargumentasi Saudara sendiri, sebagai jembatan yang mengantarai pasal tersebut dengan Undang-Udang Dasar, yang simpulnya itu bertentangan, kan begitu? Ada pasal, ada Undang-Udang Dasar, lalu ada simpul. Tapi mengapa itu belum-belum ada, bagaimana itu bertentangannya? Tadi sudah cukup dijelaskan, namun dalam tataran yang sifatnya praktis karena dia begini, ada undang-undang begini, lalu

5

dia tidak bisa begini, lha itu, itu praktis. Tapi argumentasi yang bersifat rasional, yuridis begitu ya, berdasarkan doktrin atau teori-teori hukum yang Saudara bangun, terutama teori-teori konstitusi itu belum tampak ada di situ. Kalau strukturnya sudah oke, saya kira sudah cukup bagus. Cuma conten-nya itu tadi, hanya conten-nya, kemudian petitumnya juga sudah memadai sesuai dengan, apa namanya…, apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Saya kira itu saja, sedikti saja. Kalau memang ini dipertimbangkan oleh Saudara, dipandang perlu untuk dipoles lagi, ya Saudara punya hak tapi kalau tidak, sudah itu saja tidak apa-apa, ya. Karena ini kewajiban menurut hukum, hakim harus memberikan nasihat. Bagaimana misalnya kaitannya dengan apa namanya pluralitas dan kaitannya juga pluralitas yang…, apa namanya…, komposisinya misalnya ada mayoritas ada minoritas, ada wilayah yang khusus, ada wilayah yang secara umum begitu misalnya ya. Misalnya zaman…, ketika dulu zaman Belanda, ini, ini bukan norma ya tapi ini berangkat dari suatu norma. Dulu pedagang daging babi di pasar-pasar tertentu yang…, yang apa namannya…, mayoritas mereka yang datang ke pasar itu adalah orang-orang muslim, tempatnya itu dikasih apa, pagar yang transparan begitu, sehingga orang menjadi jelas itu yang dijual itu babi karena binatang itu kalau sudah di, di apa…, menjadi sembelih lalu menjadi daging itu warnanya mirip. Bahkan belakangan lalu terjadi di tempat kita ini, di Indonesia, di Jakarta khususnya itu, lalu dicampurkan begitu ya. Lah, untuk melindungi konsumen misalnya, lalu diatur hal-hal yang seperti itu misalnya ini soal tempat, kalau ini adalah soal label. Nah, bagaimana rasionalitasnya. Itu saja saya kira yang perlu di apa namanya bangun kembali argumentasi yang didasarkan kepada teori-teori lebih-lebih yang berkenaan dengan pluralitas, mayoritas, wilayah Indonesia. Saudara sudah menyebut sedikit ada Toraja misalnya ya, ada Bali, kemudian ada tempat-tempat lain mungkin bisa. Bagaimana cara mengaturnya yang benar menurut hukum perundang-undangan yang ada dan prinsipprinsip hak asasi yang ada. Terima kasih. 15.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih Pak Ketua. Ya, saya rasa permohonan ini sudah cukup sistematis, hanya memang perlu alasan yang bisa melandasi pemikiran para hakim bahwa memang pasal ini bertentangan dengan konstitusi. Permasalahan mengenai.., kalau kita kita melihat di sini ada sertifikat verteriner, apakah kemudian ini juga salah? Karena kalau misalnya peternakan hewan, itu tentu kan ada syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sertifikat verteriner ini, kalau itu apakah itu juga tidak boleh, apa hanya sertifikat halal saja. Nah tadi dikatakan

6

bahwa harus dilihat, karena Pasal 58 ayat (4) ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya ada syarat-syarat bagaimana produk-produk atau peternakan-peternakan terhadap hewan-hewan tertentu ada syaratsyaratnya. Misalnya harus dilakukan vaksinasi, harus ada pembersihan kandang dan sebagainya, sehingga itu kemudian nanti, acuannya bahwa setiap produk yang dihasilkan dari ternak-ternak itu mempunyai sertifikat verteriner itu ya? Jadi dia sehat. Misalnya kalau ternak itu menderita penyakit mulut dan kuku misalnya untuk sapi, misalnya, itu kan sertifikasi verterinernya harus dilihat juga dari segi kesehatannya. Sedangkan dari segi sertifikat halalnya, tentunya permohonan ini harus lebih jauh mnegulas bagaimana keberagaman masyarakat di Indonesia ini. Ya, jadi memang kalau Anda menyatakan setiap kali orang mengatakan produk atau ternak babi, orang selalu mengatakan, Anda sering mengatakan “maaf babi”. Berarti ada sesuatu yang harus dikemukakan bahwa kenapa kalau kita mengatakan babi itu harus mengatakan “maaf”, atau “bab-1” atau apa. Jadi ada sesuatu yang kemudian mendasari landasan Anda untuk mengajukan permohonan ini bahwa sebetulnya itu enggak mungkin kita terima sertifikat tersebut kalau ternak-ternak ini, produksi ini, kita minta sertifikatnya atau labelnya, gitu ya? Nah itu kajian-kajiannya itu kita harus melihat tadi kalau di Bali kan orang Hindu kan sapi juga enggak boleh, gitu, tapi kalau kita mengatakan sapi kok biasa saja. Nah ini yang harus dilihat dari kemajemukan ini, dan juga harus Anda lihat dari hukum, karena hukum Islam juga merupakan sumber hukum positif. Ya, di sini harus Anda jelaskan, apakah hal seperti ini boleh dirumuskan karena ini kalau menurut hukum Islam memang ya, dalam hukum positif ada atau tidak? Ini harus Anda landasi dengan teori-teori yang bisa meyakinkan hakim bahwa hal ini salah dan bertentangan dengan konstitusi. Ya? Kemudian secara teknik penulisan ini banyak Anda menuliskan pasal dan ayat itu lepas saja, pasal dengan huruf kecil, ayat tidak diantara kurung, ini mohon diperbaiki, kalau pasal dengan P besar, ayat itu angkanya dalam kurung dan sebagainya, ya. Saya rasa itu pendapat atau nasihat dari saya, melihat dari ini, dan kemudian ada..., apakah pasal ini tidak juga ada kaitannya dengan pasal-pasal yang lain, ya? Jadi kalau pasal ini lepas saja mungkin ini saja kalaupun dikabulkan begitu..., apakah pasal yang lain tidak ada yang terkait dengan ini ya, karena Undang-Undang Peternakan ini sangat banyak di sini ya, memberikan sanksi juga dan kemudian ada..., kapan sertifikat verteriner itu harus diminta? sertifikat halal itu siapa? Karena di sini dikatakan bahwa itu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, ya kan? Nah jadi ini harus diulas lebih lanjut sehingga Anda bisa meyakinkan bahwa norma ini bertentangan dengan konstitusi, ya? Karena kalau kita melihat konstitusi tidak mengatur hal-hal seperti itu, tapi kemudian bahwa Anda mengatakan ini hak hidup seseorang, seorang pedagang yang harus memberikan sertifikat. Kok setiap Anda seritifikat Anda mengatakan kalau setiap telur Anda berikan dua label

7

atau dua sertifikat itu berapa biayanya dan sebagainya, itu yang harus Anda kemukakan lebih jelas di sini. Saya rasa itu Pak. 16.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Saudara Pemohon, ini seperti yang dikemukakan oleh dua Bapak dan Ibu Hakim harus Saudara ingat bahwa istilah halal itu adalah terminologi hukum Islam dan dalam hal halal mesti Saudara elaborasi dalam permohonan itu tidak hanya zatnya, meskipun dia daging kerbau tapi dia tidak disembelih secara menurut Islam, itu masih haram itu, misalnya dia tertabrak atau tercekik, ya tho? Atau disebut nama selain Allah pada saat dia disembelih itu menjadi tidak halal. Nah, jadi ini ..., dan secara kebetulan bukan berarti mayoritas harus selalu menang, tidak. Secara kebetulan di Republik ini adalah mayoritasnya adalah orang yang beragama Islam. Nah, jikalau itu suatu daging kerbau misalnya, secara nyata kan dia halal, tetapi dia kalau menyembelihnya tidak sesuai dengan aturan Islam karena istilah halal itu adalah terminologi Islam, kalau legal sih, oke. Lain ceritanya. Tapi kalau halal itu terminologi hukum Islam. Dan yang dipakai dalam Indonesia ada kata halal. Ini juga harus diperhitungkan ini. Karena, jangan sampai orang menjual, mohon maaf daging kerbau yang ditabrak oleh mobil, tidak sempat disembelih, dijual. Seca ..., kalau sapinya dia halal, tapi caranya. Cara matinya, cara penyembelihnya itu tidak halal. Nah, itu ..., di sini perlu diingat. Karena, jangan hanya tidak boleh kita hanya melihat dari dari suatu pasal saja. Ingat juga dari pasal sembilan, “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ibaratnya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar, Pasal 28J ayat (2) juga, ada pembatasan-pembatasan yang dimungkinkan semata-mata untuk menghormati hak asasi orang lain untuk kepentingan keamanan dan lain-lain dan lain-lain. Anda bisa membacanya. Itu harus diperhatikan. Jadi, harus betul-betul diajukan argumen yang cukup sehingga mengapa sampai ini harus dinyatakan tidak apa ..., dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kalau tidak, itu juga ada golongan lain yang perlu diperhitungkan. Kalau sudah dinyatakan tidak mendapatkan sertifikat halal, berarti orang Islam tidak boleh membelinya, kan? Ibaratnya gitu. Umpamanya, kalau babi kan sudah jelas orang Islam tidak boleh memakannya, dalam keadaan normal. Kecuali, dalam keadaan terpaksa. Itupun sifatnya menjadi mubah, tidak menjadi halal, tetapi menjadi mubah. Nah, itu juga (suara tidak teerdengar jelas) ..., kalau sesuatu yang ..., daging yang mempunyai sertifikat halal, tentulah orang-orang Islam yang bisa membelinya, ibaratnya.Tadi, kalau tidak mempunyai sertifikat halal, bagi orang yang selain Islam, itu kan bisa saja dia membeli yang sertifikat

8

halal juga boleh, yang tidak halal pun juga boleh menurut pengajaran islam, toh? Karena yang ..., tetapi, dalam agama tertentu seperti orang Bali, misalnya. Yang menganggap sapi itu sebagai binatang suci misalnya, kan mungkin dia tidak ..., nah di sini ada penggarisan satu penggarisan karena memang kita plural, kita tidak seragam. Jadi ..., dan kita tidak sekuler Kalau negara barat, soal haram apa itu tidak ada campur tangannya pemerintah dan negara.Itu soal pribadi-pribadi. Tapi di Indonesia tidak, karena itu ada Departemen Agama, dan lain-lain dan lain-lain. Oke, supaya diperhatikan baik-baik. Ada hal-hal yang akan dikemukakan? 17.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS PRABOWO Baik, Yang Mulia, terima kasih. Sebetulnya kami hanya mengacu kepada bunyi dari UndangUndang, bahwa konteks daripada pengajuan kami yang ..., kami ajukan keberatan adalah masalah diedarkannya. Kalau golongan mayoritas dan minoritas tentunya masing-masing juga harus menghormati hak asasi masing-masing. Jadi, itu saja yang perlu saya tambahkan, Yang Mulia. Jadi konteksnya adalah diedarkan di wilayan Republik Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

18.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ada hal yang lain lagi? Sudah cukup? Silakan.

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: AJI SUHARTO Ada tambahan sedikit, Majelis Hakim Yang kami muliakan. Jadi, sebelum kami menyusun permohonan ini, kita juga sudah pertimbangkan dalam tim dan Prinsipal, bahwasanya materi-materi apa yang harus kita sampaikan, karena kita pun memikir bahwa yang kita ajukan pun juga kelihatannya juga menyangkut minoritas dan mayoritas. Itu pun juga menjadi pertimbangan kami. Kemudian yang kedua, masalah pertimbangan-pertimbangan, apakah ini alasan-alasan teori-teori hukum perlu kita masukan yang. Kami memandangnya demikian, bahwa untuk masalah yang sederhana sekali setelah (suara tidak terdengar jelas), apa yang kita ajukan ini sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat. Jadi, memang secara konstruksional, permohonan ini memang kita sampaikan secara sederhana dan sistematis, Yang Mulia. Demikian tambahan kami, terima kasih.

9

20.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Baiklah kalau itu tadi apa yang disampaikan oleh Majelis ini adalah kewajiban kami memberi nasihat. Soal apakah nasihat itu Anda terima atau tidak itu hak sepenuhnya kepada Saudara. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ini ada tempo untuk Saudara empat belas hari paling lama, untuk memperbaiki kalau mau memperbaiki. Kalau tidak memperbaiki itu dianggap ini saja yang selesai. Gitu, ya? Jadi ..., tapi kami hanya memberi nasihat dan nasihat itu sekali lagi tidak mengikat. Terserah kepada Saudara Pemohon, mau menerima nasihat atau tidak. Kemudian, kalau tidak ada perubahan dalam tempo empat belas hari perbaikan atau perubahan dalam permohonan ini, maka permohonan ini dianggap selesai dan itu, itulah yang akan diajukan ke apa ..., nanti akan kami laporkan ke Rapat Pleno. Oke, ya? Ada hal lain?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS PRABOWO Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Yang Mulia, kami sangat berterima kasih sekali atas petunjuk dari Yang Mulia, Majelis Hakim. Kami akan mempertimbangkan Yang Mulia, kami akan mempertimbangkan, kalau menurut kami masukan-masukan dari Yang Mulia adalah masukan-masukan yang berharga, masukan-masukan yang kami apresiasi, kami juga akan meninjau ulang permohonan kami, kami akan coba untuk mengakomodir saran-saran dari Yang mulia untuk menyempurnakan permohonan kami. Jadi, kami akan gunakan waktu yang empat belas hari itu, untuk memperbaiki Permohonan kami Yang Mulia. Terima kasih.

22.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, tidak ada lagi? Baik, jadi, waktu bagi Saudara Pemohon adalah paling lama empat belas hari untuk melakukan perbaikan kalau ada perbaikan, dan kalau empat belas hari tidak ada perbaikan, dianggap ini saja, yang akan dijadikan permohonan, dan ini yang akan kami antarkan kepada Majelis Pleno, oke?

10

Dengan demikian, Sidang dalam Perkara ini dinyatakan selesai, dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.25 WIB Jakarta, 11 Januari 2011 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, t.t.d. Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

11