2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-IX/2011

PERIHAL PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG GERAKAN PRAMUKA TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 19 JANUARI 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-IX/2011 PERIHAL Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Gerakan Pramuka terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON M. Sholihin IF. ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 19 Januari 2011 Pukul 11.15 – 12.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Ahmad Fadlil Sumadi Muhammad Alim Achmad Sodiki

Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: Pemohon: - M. Sholihin IF.

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Sidang untuk Perkara Nomor 6/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara yang di hadapan kami ini benar yang bernama M. Sholihin IF?

2.

PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Benar, Pak.

3.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI M itu apa? M itu?

4.

PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Muhammad.

5.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI IF-nya?

6.

PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Ikhwanun Fakhrudin.

7.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ikhwan?

8.

PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Ikhwanun Fakhrudin.

9.

Fakhrudin.

Jadi,

Muhammad

Sholihin

Ikhwanun

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Baik, Ikhwanun Fakhrudin. Coba Bapak sebutkan secara lengkap identitas Bapak. Lahir di Pasuruan ya?

2

10. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Ya. 11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI 3 Juni 1969, swasta, pedagang aksesoris perlengkapan Pramuka di wilayah Jakarta. Di mana Pak, Jakarta itu? 12. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Di Jakarta Timur, Pak. 13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Di Jakarta Timur, di mana itu tepatnya? 14. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Di Cililitan, Jalan Kamboja Nomor 37, Halim Perdana Kusuma. 15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, gitu. Terus, coba sampaikan kepada sidang ini, apa maksud

dan tujuan Bapak mengajukan permohonan ini. Silakan. 16. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF.

Maksud saya..., maksud saya agar masa depan Kwartil gerakan Pramuka lebih baik, dan saya harapkan tahun 2011 ini merupakan tahun kejujuran dan kebenaran. Bukan tahun kebohongan. Itu yang saya maksud. Apalagi Pramuka di tahun 2011 merupakan..., berusia 50 tahun sebagai tahun emas. Karena Pramuka..., di Kwartil gerakan Pramuka sering melakukan rekayasa kebohongan-kebohongan terutama dana Pramuka. 17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Sekarang coba Bapak sampaikan secara garis besar isi permohonan Bapak ini. Silakan. 18. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Permohonan (…)

3

19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ndak usah dibaca lah, garis besarnya bagaimana coba? 20. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Kewenangan…, kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap dan hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikannya oleh berlakunya Undang-Undang yaitu; a. Perorangan Warga Negara Indonesia. b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. c. Badan hukum publik atau privat di lembaga negara. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai agen penyalur perlengkapan Pramuka atau dagang di wilayah Jakarta dan Pembina Pramuka Tegak Dega serta aktivis pengamat kegiatan kepramukaan dengan penuh pengabdian dan sukarela dengan tulus ikhlas sesuai dengan semboyan Pramuka yaitu “Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana.” Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.” Maka bertitik tolak dari hal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi, pemikiran, gagasan, ide, guna membangun bangsa negara dan untuk membentuk karakter bangsa dengan melalui gerakan Pramuka para kaum muda, untuk anak bangsa Indonesia yang mempunyai kepribadian, watak, dan karakter dengan mengamalkan Satya dan Dharma Pramuka. Ketiga, bahwa UU No.12/2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 45 dan 46 Kwartil gerakan Pramuka Kwarcab atau Kwarda selama ini belum pernah menerima bantuan dari pihak asing, apalagi memberikan bantuan kepada pihak asing. Kwartil gerakan Pramuka hanya menerima dana dari APBD yang besarnya tergantung dari daerahnya masing-masing tiap tahun. Ada yang Rp200.000.000,00 dan ada yang lebih. Dana APBN masing-masing Kwartil cabang tiap tahun menerima dana Rp12.000.000,00, serta masing-masing Kwartil daerah menerima dana Rp30.000.000,00 tiap tahun, juga dana lainnya seperti dana hibah, dana dari sponsor, apabila kwartir dana Pramuka akan mengadakan kegiatan besar yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dana tersebut diberikan ke kwartir gerakan Pramuka dengan ditransfer melalui rekening kwartir dengan cara tersembunyi, tidak transparan, seperti dana APBN, APBD. Artinya dana tersebut untuk anak

4

bangsa sering diselewengkan oleh oknum-oknum jajaran kwartir gerakan Pramuka dengan kong-kalikong. Seharusnya dana Pramuka disimpan di bank atas nama kwartir gerakan Pramuka dan dikelola oleh bendahara kwartir atau andalan urusan keuangan, dengan diketahui dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Gerakan Pramuka yang dibentuk berdasarkan musyawarah sesuai dengan AD/ ART Gerakan Pramuka, dan SK Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 182 Tahun 2006 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka, serta dengan dilaporkan ke MABI, yaitu bupati atau walikota atau gubernur. Bila tingkat daerah gubernur, bila tingkat cabang bupati atau walikota. Dan rapat kerja atau Raker (...) 21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, cukup itu saja. Sekarang Bapak di sini itu mohon un ..., Terhadap pasal 43 dan 46, yang Bapak menyatakan supaya Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu bagaimana maksudnya itu, Pak? 22. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Pasal saya ba ..., Saya buka (...) 23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Bagaimana maksudnya itu? 24. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Pasal berapa, Pak? 25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lho, Saudara kan mohon, supaya Pasal 43 dan 46 itu ..., Sampai 46, bukan dan itu ya, sampai de ..., Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 31 dan Undang-Undang Nomor 20, bagaimana itu ..., Maksudnya bagaimana itu? 26. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Maksudnya gini, karena dana APBN, APBD itu diberikan tidak transparan, berarti itu ditransfer melalui rekening kwartir secara tersembunyi, hanya tidak diketahui dan diperiksa atau dikontrol oleh Badan Pengawas Keuangan atau BPK.

5

27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Terus, bagaimana? Bertentangannya bagaimana? Coba (...) 28. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Itu termasuk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 23 ayat ..., Termasuk ayat (1), juga ayat ..., Pasal 23E ..., Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 23E ayat (3), yang berbunyi, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Juga ayat (3), “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang.” 29. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, cukup. Lalu? Sudah cukup itu? 30. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Ya. 31. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Sekarang, saya beritahukan bahwa sidang ini adalah sidang untuk mendengarkan nasihat hakim, mengenai permohonan Bapak ini. Oleh karena itu, saya akan mempersilakan kepada Bapak Hakim untuk ..., Setelah mempelajari permohonan Saudara ini, lalu akan memberi nasihat kepada Saudara. Silakan kepada Bapak Prof. Sodiki. 32. HAKIM ANGGOTA : ACHMAD SODIKI Terima kasih, Saudara Moh..., Haji Mohammad Sholihin Ikhwanun Fakhrudin, ya. Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah, maka majelis ini berkewajiban memberikan nasihat kepada Pemohon, dalam hal ini Saudara, atau setiap orang yang memohon Pengujian Undang-Undang di sini, unruk memberikan nasihat. Nasihat itu gunanya apa? Nasihat itu gunanya untuk memperbaiki permohonan, supaya bagaimana menjadi memenuhi syarat baik formal maupun substansial. Jadi, permohonan itu diarahkan supaya si Pemohon, dalam hal ini Saudara, itu nanti setelah diberikan nasihat itu, mempertimbangkan isi nasihat itu guna memperbaiki permohonan, dengan maksud permohonan itu akan lebih baik daripada apa yang Saudara sampaikan itu. Nah, dalam hal ini maka kalau Saudara baca pada halaman pertama..., Jadi pertama yang saya kritik adalah permohonan ini tidak ada

6

halamannya. Dimulai halaman pertama sampai terakhir itu ndak ada halamannya. Dicatat supaya nanti di dalam perbaikan dikasih halaman. Komputernya itu dikasih page number, supaya ada halamannya. Yang kecil-kecil aja dulu, ya. Yang kedua bahwa Saudara mengajukan ini bukan gugatan, ini namanya permohonan. Permohonan apa? Permohonan tentang pengujian terhadap pasal 43 sampai dengan 46. Tapi di dalam ..., 43 sampai dengan 46, ya..., 43 sampai dengan 46 itu, mengapa di-judicial review, permohonan pengujian? Karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ya. Jadi perihalnya ini adalah permohonan pengujian terhadap Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, bertentangan dengan Pasal 28 huruf D ayat ..., Huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perihalnya itu. Yang kedua, Saudara Pemohon, Saudara Sholihin, itu pasal yang dimintakan pengujian itu harus jelas ya, karena di dalam..., Kalau saya membaca halaman pertama dan kedua ini, saya agak bingung, ya. ”Dengan ini mengajukan permohonan gugatan terhadap UndangUndang Nomor 12 tentang Gerakan Pramuka, atas muatan Pasal 43, 46 BAB VII Keuangan terhadap muatan pasal 45.” Kalau yang minta diuji pasal 43 sampai 46, ya di situ masingmasing disebutkan, dikutip, Pasal 43 bunyinya bagaimana, Pasal 44 bagaimana, 45 bagaimana, 46 bagaimana, begitu. Kutip yang jelas. Tapi kalau yang akan dimintakan pengujian hanya Pasal 45 dan Pasal 6 ..., 46, ya sudah, dieksplisitkan yang dimohonkan pengujian ini itu, supaya tidak membingungkan. Ya? 33. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Ya. 34. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Yang ketiga, Saudara ini kan mendalilkan bahwa katakanlah Pasal 45, Satuan Organisasi Gerakan Pramuka dilarang: a. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, atau b. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini Saudara harus menjelaskan nanti kerugian konstitusional Saudara itu apa? Artinya, pertama, kalau ada gerakan Pramuka dilarang menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, itu rugi Anda itu apa? Artinya la ..., Ditafsirkan sebaliknya, kalau pihak asing itu memberikan bantuan tanpa persetujuan pemerintah, Anda itu ruginya apa?

7

Ini harus jelas, sebab kalau kemudian pasal ini dihilangkan, itu berarti bahwa gerakan Pramuka itu boleh menerima bantuan asing. Kalau ini Saudara mohonkan dibatalkan, kan pasal itu lalu ndak ada, artinya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Itu berarti gerakan Pramuka itu boleh menerima bantuan asing, gitu. Jadi, mengapa kok Saudara keberatan kalau pemerintah ngontrol bantuan asing itu apa? Yang kedua dan seterusnya, Pramuka dilarang memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Artinya, kalau Saudara ndak setuju dengan ini, berarti Pramuka itu boleh memberikan bantuan kepada pihak asing, sekalipun itu merugikan kepentingan negara dan bangsa. Kalau itu dihapus, ya. Juga Pasal 6 juga demikian, kalau Pramuka itu melanggar, lalu dibekukan itu, Saudara rugi apa? Ya, itu. Tetapi di dalam uraian Saudara itu, Saudara mensinyalir bahwa bantuan-bantuan dari pemerintah itu tidak dipertanggungjawabkan secara benar. Artinya menjadi sumber korupsi. Ini yang Saudara keberatan di sini, jadi enggak sinkron. Antara keberatan Saudara..., Antara keberatan Saudara untuk..., Terhadap Pasal 43 sampai 46 dengan alasan Saudara bantuan itu dikorupsi, itu enggak sinkron. Apa hubungannya pihak asing dilarang dengan kerugian atau adanya tindak korupsi itu, apa hubungannya? Kan ndak sinkron. Jadi ini harus disinkronkan. Perkara kemudian bahwa bantuan-bantuan tersebut tidak terkontrol itu masalahnya bukan pada undang-undangnya, tapi pada pelaku-pelaku atau instansi yang mempunyai kewajiban mengontrol. Saudara cukup memberikan informasi, menggerakkan lewat kontrol dari DPR bahwa bantuan yang telah diberikan kepada Pramuka sekian ratus juta itu tidak pernah dipertanggungjawabkan, gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan bantuan asing. Bantuan asing pun kemudian kalau itu tidak dipertanggungjawabkan juga, juga merugikan. Jadi masalahnya bukan pada pasal, tapi pada pelaksanaan kontrol pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan untuk Pramuka. Sama dengan BOS itu, toh? Bantuan sekolah itu, itu kalau tidak dikontrol juga terjadi korupsi. Bantuan Operasional Sekolah, ya? Jadi itu bukan salah pasalnya, tapi yang salahnya itu yang enggak jalan itu adalah kontrol pengawasan terhadap penggunaan itu. Jadi kalau memasalahkan kebocoran-kebocoran itu, itu bukan terletak pada pasal ini, kelihatannya tidak. Apa hubungannya dengan organisasi Pramuka dibekukan? Apa kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Karena itu pertanggungan jawab pidana. Lepas apakah Pramukanya itu gerakannya dibubarkan atau tidak, orang yang menerima bantuan itu tetap harus mempertanggungjawabkan bantuan yang diberikan itu, gitu loh. Jadi bukan salahnya pasal, ya? Ini juga di dalam, mungkin yang lain-lain itu, penulisan supaya jelas, katakanlah di dalam petitum Saudara itu, “Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon,” jadi ini halaman ke 2, terakhir.

8

“Menyatakan Pasal 43, 46, Bab VII,” ini kok ini terhadap muatan Pasal 5 ini. ini logikanya juga bagaimana, kami enggak ngerti, ini ya. “Terhadap muatan Pasal 45 dan 46 menyatakan Pasal 43 sampai Pasal 46 terhadap muatan Pasal 5 dan Pasal 46,” ini bukan bahasa hukum ini. Ndak bisa dipahami. Nah, ini diperbaiki ya? Lalu kemudian ini dinyatakan bertentangan dengan apa? Ya. dengan undang-undang..., Pasal 28D misalnya, ayat (1), dinyatakan kemudian Pasal 43 dan Pasal 46 itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, misalnya gitu. Ini hubungannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini apa? Ini undang-undang lain, di luar Undang-Undang Pramuka. Jadi kalau mau mengajukan, ya, diajukan sendiri. Tidak boleh dicampurcampur begini, ya? Jadi yang keberatan Saudara tadi kelihatannya adalah bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemda atau negara kepada Pramuka itu tanpa ada pengawasan dan kontrol dari lembaga pengawas keuangan Pramuka. Sehingga meragukan negara. Lah kalau sudah tidak ada begitu, setiap orang yang mengetahui adanya kejahatan yang begitu itu wajib melapor kepada instansi yang berwenang, “Ada indikasi, Pak, begini, begini, begini.” Nah, nanti yang berwajib sendiri yang akan menelusuri. Kalau kebetulan Saudara dari Pimpinan Pramuka dan seharusnya tahu uang itu, ya, Anda sebagai Pimpinan Pramuka melaporkan bahwa uang bantuan sebesar sekian yang diberikan oleh Pemda itu sepengetahuan Saudara, mestinya Saudara harus tahu, tidak pernah dipertanggungjawabkan sehingga yang menerima itulah yang harus mempertanggungjawabkan, ini persoalan-persoalan pidana biasa. Terima kasih, Pak Ketua. 35. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Pak Hakim Alim. 36. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih Pak. Sudara Pemohon, itu di dalam permohonan Saudara mulai dari Pasal 43 sampai dengan 46 yang Saudara uji, ya kan? Ya, coba di sini Anda melihat, wah kok ndak bisa ditindak oleh KPK, ini karena tidak sampai Rp1 miliar itu loh di halaman berapa ini..., karena anda tidak berhalaman di permohonan jadi saya hitung dulu, itu di halaman 5. Itu kan Anda menganggap bahwa KPK tidak bisa..., di angka 4 itu loh..., KPK tidak bisa karena kurang dari Rp1 miliar dan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN itu, itu hanya pejabat negara tertentu yang bisa ditangani oleh..., disidik oleh KPK.

9

Begini, di sini Saudara harus lihat Pasal 43 itu mengenai keuangan ini, Undang-Undang Pramuka ayat (2) mengatakan begini, ayat (1) kan iuran anggota, sumber keuangan seluruh anggota, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, sumber lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Ayat (2)-nya dikatakan begini, “Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah maksudnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat…, kata dapat dipakai di situ, memberikan dukungan dana dari anggaran APBN atau APBD.” Kalau pemerintah pusat memberikan melalui APBN atau Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Pramuka, gerakan Pramuka melalui APBD yang diedit oleh BPK RI itu adalah yang pengeluarannya Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Adapun yang diterima oleh…, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hakim Anggota tadi, yang diterima oleh Kuartir Cabang atau kuartir apapun yang diterima dari Pemda, itu tidak diedit oleh BPK RI, tidak diaudit. Nah, yang diaudit..., yang mengaudit itu menurut permohonan Saudara halaman 5 juga itu adalah BPK gerakan Pramuka, ya kan, yang ada dibentuk itu BPK kuartir itu yang…, jikalau hal itu terdapat…, kalau dalam hal itu terdapat penyelewengan dari yang memegang uang itu misalnya, tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan itu maka seperti kata Bapak Hakim Anggota tadi Prof. Sodiki, itu adalah tindak pidana, itu tindak pidana itu diantaranya Pasal 374, saya bacakan, “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang, termasuk uang itu loh, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, kan kepunyaan anda juga pembin, Anda juga pengurus..., dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatannya diserahkan, bukan karena dia mencuri tapi barang itu ada sama dia diserahkan karena katakanlah dia bendaharawan. Maka itu dalam tangan bukan kejahatan dipidana dengan…, sebagai tindak pidana penggelapan, itu yang lamanya empat tahun, meskipun empat tahun kurang dari lima tahun tetapi secara limitatif itu bisa langsung ditahan itu loh. Jadi kalau Anda mempunyai bukti, laporkan kepada yang berwenang dalam hal ini polisi, bukan KPK karena seperti yang Saudara katakan, tidak sampai Rp1 miliar, ya lah. Jadi…, ada jalan keluarnya, itu ada aturannya tertentu. Jadi itu kalau Anda merasa ada yang menyelewengkan uang itu karena tidak transparan dan lain-lain. Kemudian saya menjadi bingung seperti juga dikatakan oleh Prof. tadi, ini Pasal 45 sampai 46 di petitum Saudara nomor..., angka 2 itu kan Pasal 45 sampai..., 43 sampai 46 terhadap Pasal 45 dan 46 lagi, loh gimana undang-undang pasal itu terhadap pasal itu lagi, ini kan 43-46 berarti dari 43 sampai 46 terhadap muatan Pasal 46, 46 itu juga, tidak bisa itu pasal terhadap pasal (suara tidak terdengar jelas) sudah disebutkan di sini kok terhadap ini lagi, serta bertentangan dengan Pasal 31 ini undang-undang lain lagi, undang-undang tentang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang

10

Nomor 20 Tahun 2001. Ini Undang-Undang 20 dengan 2001 dengan 31 dengan 1999 biar Saudara ketahui itu Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada pasal-pasal yang mengutip saja dari KUHP, menunjuk Pasal KUHP itu dilengkapi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jadi itu perubahan saja atas Undang-Undang karena ada kalimat yang rumusan delik itu yang tidak lengkap, dia menunjuk saja KUHP, padahal harus dirumuskan ke..., itu..., itu yang ditulis, dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, kemudian kalau saya melihat pengujian undang-undang yang Saudara kemukakan..., Undang-Undang Dasar yang menjadi pengujian terhadap Undang-Undang yang Saudara mohonkan. Itu diantaranya adalah Pasal 23 ayat (1), “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.” Itu kan sudah ditetapkan, makanya bantuan kepada Pramuka itu bisa melalui APBN, bisa melalui APBD. APBD juga ditetapkan dengan peraturan daerah, tiap-tiap tahun itu..., tiap-tiap tahun anggaran. Nah, kemudian pasal 23E, ayat (1), yang Saudara kemukakan sebagai..., pengujiannya juga, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan…salam arti…, iItu lah yang saya katakan tadi, hubungan dengan pasal 43 Undang-Undang Pramuka ini, ayat (2) itu dikatakan, “dapat memberikan pemerintah...,” atau “pemerintah dapat memberikan bantuan kepada pramuka.” Itu lah yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah..., itu yang diedit oleh BPK..., yang BPK RI itu, yang berdasarkan Pasal 23. Tapi yang diberikan kepada Pramuka itu tidak diedit oleh BPK. Yang pramuka itu…, kalau ada penyelewengan di situ, itu tindak pidana. Lapor ke polisi. Seperti dikatakan tadi kan? Oleh Pak Hakim Anggota. Jadi ini tidak..., tidak (suara tidak terdengar jelas)..., saya tidak bisa memahami betul jalan pikiran Saudara. Saya sudah cukup, Pak. 37. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Saya tambah sedikit ya. Kalau pasal 44 itu kan bunyinya begini, “Pengelolaan keuangan gerakan Pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, akuntabel, serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ini sudah jelas ini. Ini kalau enggak dilaksanakan, ya pidana. Apakah kemudian keuangannya itu transparan? Kan ndak. Tertib apa tidak? Akuntabel apa tidak? Dan saya kira semuanya bisa ngawasi, termasuk orang tua. Ya? masyarakat berhak untuk berperan memberikan dukungan, sumber daya dan kegiatan pendidikan kepramukaan, dan seterusnya.

11

Ya, orang tua berkewajiban membimbing, mendukung..., semuanya kalau dilihat bagus ini. Berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Pasal 40 itu cukup orang tua..., orang tua yang punya anak. Masuk gerakan Pramuka itu kalau tau, kan bisa itu..., lapor sama DPR…, masalahkan, atau kepada apa itu..., instansi yang berwenang untuk menyelidiki itu. Ini karena ada kewajiban pengelolaannya itu, harus transparan, tertib, akuntabel, diatur sesuaikan dengan peraturan perundangundangan. Perundang-undangan sudah ada untuk mempertanggungjawabkan bantuan-bantuan begitu itu. Ya? Saya kira itu. Cukup, Pak Ketua. 38. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Pemohon, ya. Saudara, tadi adalah nasehat-nasehat Hakim yang diberikan kepada Saudara, supaya permohonan Saudara ini benar menurut ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, setelah dinasehati tadi, Saudara punya hak untuk memperbaiki atau punya hak untuk menarik kembali. Apakah Saudara..., saya tanya tanya sekarang, apakah Saudara mau memperbaiki? Atau mau menarik kembali permohonan ini? sehingga enggak jadi maju, begitu. Apa mau tetap maju, tapi diperbaiki? Atau tetap maju tapi tidak diperbaiki? Gimana? 39. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Tetap maju, tapi diperbaiki. 40. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Tetap maju, tapi diperbaiki? Nah, sekarang saya beritahukan pada Saudara. Kalau Saudara akan tetep maju dan dengan memperbaiki, pertama yang harus diperbaiki itu adalah…, pertama tentang, ini halaman-halaman permohonan Saudara. Ke dua, Saudara harus memastikan bahwa Saudara itu rugi dengan adanya pasal-pasal yadi, yaitu Pasal 43 sampai dengan Pasal 46, nah rugi Saudara apa? Coba, saya pertama misalnya, “Keuangan gerakan Pramuka diperoleh dari iuran anggota.” Masa ketentuan kayak begini merugikan Saudara? Nah, itu ya. Sumbangan masyarakat, sumber lain yang tidak mengikat, masa ketentuan begini merugikan Saudara. Terus selain sumbangan keuangan sebagai dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan. Apa maksud Saudara, pemerintah dan Pemerintah Daerah ndak boleh memberikan dukungan? Nah ini, itu harus

12

di narasi yang betul. Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa. Apa harusnya nyumbang berupa apa? Pasal 44 supaya intinya itu, keuangan Pramuka itu dikelola dengan baik, transparan itu terbuka, tertib dibukukan, akuntabel, bisa dilihat. Masa Saudara rugi, kalau keuangan Pramuka bisa dilihat. Satuan organisasi gerakan pramuka dilarang menerima bantuan dari pihak asing, apa Saudara mauny, boleh menerima bantuan asing tanpa persetujuan pemerintah? Nah, jadi hakim ini…, sekarang ini membaca maunya Saudara itu belum jelas, gitu. Karena tulisan Saudara tidak menjelaskan kemauan yang runtut itu tidak ada. Lalu belum lagi Saudara harus mengutarakan pasal-pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu pasal mana? Kalau pasal Undang-Undang Dasar, tadi Saudara menyebutkan pasal 23 huruf e, itu tentang keuangan negara. 28D, itu perorangan. Coba Saudara perhatikan itu. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun. Maunya Saudara berapa tahun? Bertentangannya dengan undang-undang Pramuka di mana? Gitu, ya, perbaiki, perbaiki. Yang terakhir saya ingatkanlah sekali lagi di Mahkamah Kontitusi itu permohonannya harus didasarkan pada pertentangan dengan undangundang…, terhadap Undang-Undang Dasar, bukan dengan undangundang lain, yang sejajar, ya. Itu saja, saya menyimpulkan nasihat dari Bapak-Bapak hakim tadi setelah membaca permohonan Saudara, bingung semua itu, nggak paham itu. Oleh karena itu, kalau Saudara mau maju, tetap maju, ada waktu 14 hari. Sekarang ini kan tanggal 19, empat belas harinya itu sudah jatuh pada bulan Februari nanti, ya. Pada hari Rabu tanggal 2, kalau sampai dengan tanggal 2, Saudara tidak mengajukan perbaikan, berarti Saudara dianggap tidak memperbaiki dan yang berlaku ini. Nah, nanti Mahkamah Konstitusi akan mengadili berdasarkan permohonan yang ini. Yang nggak dapat dipahami tadi, gitu ya. Sudah paham Saudara? Nah, kalau sudah paham, ada tanggapan yang ingin disampaikan kepada Pak Hakim? Apa silakan. 41. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Jadi begini Pak, hasil rangkuman yang disampaikan oleh Pak Hakim tadi Yang Terhormat. Itu tentang Undang-Undang Dasar 1945 tadi yang berkaitan dengan materil dan formil. Untuk yang materil Pak, hal-hal yang berkaitan dengan materil itu sendiri (...) 42. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI saja.

Oh, itu nanti saja ditulis saja kalau, kalau yang mau ditulis, ditulis

13

43. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Ya, itu perlu juga saya sampaikan, ya Pak (...) 44. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Nanti, menyampaikannya nanti kalau sudah diperbaiki. 45. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF.

Oh, ya, ya. 46. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI ya.

Wong, permohonan Saudara tidak ada yang bunyinya begitu kok,

47. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Ya, ya. 48. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Jadi dengan demikian pemeriksaan pendahuluan, silakan ada Pak Hakim. 49. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Begini Saudara, mungkin Saudara perlu melihat contoh-contoh permohonan yang lain. Bisa diminta Kepaniteraan, agar Saudara bisa membandingkan dengan permohonan Saudara. Karena ini mungkin kalau saya lihat permohonan Saudara agaknya Saudara belum terlalu pengalaman lah…, untuk menjadi bisa melihat contoh-contoh yang lain, ya. 50. PEMOHON: M. SHOLIHIN IF. Terima kasih Pak Hakim, Pak. 51. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, atau Saudara bisa minta bantuan ahli hukum. Boleh saja, tapi jangan lupa itu bayar, begitu ya. Kalau ada yang mau tidak usah dibayar, oh itu bagus sekali itu. Sudah cukup ya?

14

Kalau begitu sidang hari ini sudah di…, selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

Jakarta, 19 Januari 2011 Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Mula Pospos NIP. 19610310 199203 1006

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

15