2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 20 APRIL 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (1) dan ayat (8)] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON -

Didik Suprijadi

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 20 April 2011 Pukul 14.16 – 14.55 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Achmad Sodiki Muhammad Alim Hamdan Zoelva

Eddy Purwanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

Didik Suprijadi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB

1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya persilakan kepada Pemohon untuk mengenalkan diri terlebih dahulu dan kemudian memaparkan secara singkat apa saja yang diinginkan dari Pemohon dalam permohonan Saudara, ya, pokok-pokoknya saja. Saya persilakan. 2.

PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Baik, terima kasih Bapak Ketua Yang Terhormat, Yang Mulia beserta staf. Perkenalkan nama saya, Didik Suprijadi, saya sebagai Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik, Dewan Pimpinan Pusat, Bapak. Maksud kami mengajukan permohonan tentang uji materi Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan Pasal 59 ayat (8) UndangUndang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Bab 14 Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sebagaimana fakta hukum yang sudah kami sampaikan dalam bentuk alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, Bapak. Alasanalasan permohonan pengujian undang-undang yang kami maksud adalah sebagaimana konflik industrial ini bermuara pada kesenjangan sosial tenaga kerja karena adanya berbagai kepentingan yang condong lebih mementingkan kepentingan perusahaan dan pengusaha, serta mengesampingkan kesejahteraan pekerja sehingga harkat dan martabat serta harga diri tenaga kerja menjadi terabaikan. Puncak dari kesenjangan tersebut terkadang muncul suatu statement apa adanya tanpa ada rekayasa di kalangan pekerja. Di tengah ketidakberdayaan atas sistem ketenagakerjaan yang diterapkan pemerintah, lepas dari

1

belenggu penjajah kolonial, ini terjadi, oknum elemen negara sendiri yang melenceng dan mewarisi watak dan cara berpikir bangsa penjajah yang secara sistematis menjadikan pekerja sebagai budak demi keuntungan dan kepentingan pengusaha baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berdasarkan fakta tersebut di atas, kami atas nama Aliansi Petugas Pembaca Meteran Listrik atau AP2ML sebagai bagian komponen secara terpisah anak bangsa yang termarginalkan karena sistem ketenagakerjaan yang ada di Republik Indonesia, merasa terpanggil untuk menyampaikan aspirasi dalam hal ini mengajukan uji materi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (8) dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 14 Pasal 13 ayat (4) sebagai tonggak awal sejarah terangkatnya harkat dan martabat serta harga diri pekerja dalam mewujudkan cita-cita segenap elemen bangsa menuju terwujudnya pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Bila terjadi suatu pembiaran aturan tersebut dan tidak ada kemauan untuk mengubah sistem ketenagakerjaan, sampai kapan pun masyarakat Indonesia yang bernasib sebagai pekerja atau buruh tak akan bisa terangkat derajat dan martabatnya khususnya di pekerjaan pembaca meter listrik, maupun kesejahteraan dan kelayakan hidup dalam sudut pandang elemen material dan kesejahteraan sebagai elemen strategis bangsa dan Negara Kesatuan Indonesia. Outsourcing dari sisi pengusaha selaku pembisnis sangat menguntungkan, sedangkan bila dipandang dari sisi pekerja, sistem yang telah diterapkan pemerintah sangat merugikan sekaligus mengganggu rasa keadilan yang seharusnya menjadi hak mutlak sebagai warga negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi hak asasi dan martabat sesama anak bangsa. Di sinilah peluang terjadinya penajaman, kerancuan, dan penyimpangan terjadi atas nasib pekerja pembaca meteran listrik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1), ayat (8), dan ayat (8) tentang Ketenagakerjaan, dengan UndangUndang Dasar 1945 Bab 14 Pasal 33 ayat (1), bila tidak dilakukan kaji materi tentang memunculkan suatu perbedaan atau multitafsir, pemahaman, dan penerjemahan isi kandungan undang-undang dengan maksud dan arti yang bertolak belakang. Hal tersebut dikhawatirkan oleh petugas pembaca meter listrik yang tergabung dalam aliansi petugas pembaca meter listrik atau AP2ML Indonesia yang beranggotakan ribuan tenaga kerja yang selama ini terkekang dalam ketidakjelasan pemahan aturan, lebih condong, dan memihak kepada PT. PLN dan para rekanan vendor PT pengelola jasa petugas pembaca meter listrik sebagai senjata pemusnah masal bagi para pekerja pembaca meter listrik. Para petugas pembaca meter listrik yang bekerja sudah 20 tahun lebih pun harus dihitung masa kerja nol tahun setiap dilakukan kontrak kerja. Para pekerja petugas pembaca meter listrik tidak bisa berkutik karena tidak dipaksa atas kesepakatan untuk mengabulkan permintaan

2

para pengguna atau user pekerjaan. Posisi serba salah bagaikan buah simalakama, maju salah mundur pun salah, yang berujung masuk dalam suatu sistem yang mengancam kemerdekaan untuk meraih jenjang kesejahteraan para petugas pembaca meter listrik. Di era globalisasi yang diharapkan sudah terbebas dari sistem ketenagakerjaan yang intimidatif. Sebagai sampel konkret, mungkin fakta pada Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Persero, yang mana setiap proses pelaksanaan item pekerjaan kendati sifat tetap atau pelaksanaan pengelolaan baja meter justru diposisikan sebagai pekerja di bawah naungan perusahaan pelaksanaan pemenang tender, yakni PT rekanan atau vendor pengelolan outsourcing petugas pembaca meter listrik. Kerancuan dan penyelewengan aturan dari perusahaan pelaksanaan pengelolaan pembaca meter listrik terhadap pekerja atau petugas pembaca meter listrik. Tersedianya ruang untuk terjadinya pemelintiran isi Undang-Undang Dasar 1945 Bab 14 Pasal 33 ayat (4) terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (8) yang mengambil sudut pandang dari sudut satu sisi lebih menguntungkan kepentingan perusahaan dan merugikan para petugas pembaca meter listrik yang telah diabaikan masa kerjanya. Fakta yang terjadi pada satu sisi, sifat pekerjaan yang dijalankan petugas pembaca meter listrik bersifat tetap, sedangkan di sisi lain status petugas pembaca meter listrik sendiri berstatus kontrak atau outsourcing. Dari sudut PT. PLN Persero seharusnya para peugas pembaca meter listrik merupakan komponen strategis pada industri jasa penyedia ketenagalistrikan di Indonesia. Hasil kerja para petugas pembaca meter listrik menjadikan pihak PT. PLN Persero dapat mengeluarkan billing atau pemakaian pelanggan tiap bulannya. Mungkin alasan dari permohonan pengujian materi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut, Bapak. Terima kasih. 3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah. Jadi, Saudara sudah membuat permohonan ini. Saya kira, Majelis sudah bisa memahami tentang maksud Saudara secara formal maupun substansial adalah kewajiban Majelis untuk memberikan nasihat kepada Saudara tentang format dari…, atau struktur, atau katakanlah sistem apa ini…, yang sudah ditulis di sini ya. Jadi, pertama saya ingin menyampaikan kepada Saudara, Saudara itu di sini ini bertindak atas nama lembaga swadaya masyarakat, ya. Itu sudah badan hukum atau belum? Nah, ini nanti dibuktikan kalau Saudara sebagai badan hukum, tapi bisa juga sebagai perseorangan kalau nanti itu tidak bisa dibuktikan ya. Ini yang pertama, itu namanya subjectum litis ya. Hak untuk mengajukan permohonan ke MK itu badan hukum publik maupun privat atau perseorangan, ya.

3

Yang kedua, objeknya adalah Pasal 59, tadi ya. Ini yang Saudara sajikan ke sini itu Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) terhadap…, oh, ayat (8) terhadap Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4), kan begitu ya? Ya, ini Saudara harus cermat, ya. Karena apa? Karena Saudara harus membaca secara jeli dan hati-hati tentang isi Pasal 59 itu sendiri, karena Pasal 59 itu adalah pasal yang menyatakan bahwa pekerjaan Saudara itu…, perjanjian kerja untuk waktu tertentu itu, hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat kegiatan-kegiatannya akan selesai waktu tertentu, a, b, c, d. Ya toh? Dia hanya menunjuk jenis pekerjaan yang dianggap sebagai perjanjian kerja dengan waktu tertentu atau untuk waktu tertentu. Sedangkan yang Saudara masalahkan itu adalah praktik di lapangan tentang outsourcing yang Saudara maksudkan itu. Nah, dari jenis ini, lalu Saudara harus ada hubungan yang jelas, apa sih, jenis-jenis ini lalu bisa merugikan Saudara karena apa? Karena kalau saya lihat tadi, pekerja pembaca meteran itu ternyata dikoordinir oleh satu perusahaan tertentu, lalu perusahaan itu berhubungan dengan PLN. Ya toh? Lha, ini praktik di lapangan, bukan…, di sini tidak menyebut apa yang Saudara maksudkan itu. Di sini hanya menyebut, “Ada pekerja untuk waktu tertentu.” Tapi sama sekali tidak menyebutkan tentang siapa saja yang melakukan pekerjaan waktu tertentu itu secara yang Saudara maksudkan itu, ya. Kalau di sini juga kemudian disebutkan ada semacam perusahaan yang demikian, mestinya di sini harus ada perusahaan yang begitu. Lalu hubungannya apa? Nah, kalau ada hubungannya begitu itu, itu pasalnya harus dibatalkan. Nah yang ke tiga yang Saudara…, yang Saudara permasalahkan di sini adalah bahwa kerugian yang Saudara maksud di sini mestinya kerugian konstitusional. Artinya, Pasal 59 ini ternyata merugikan Saudara, termasuk pasal…, ayat (1) dan ayat (8). Yang merugikan itu yang…, kalimat mana yang bisa Saudara tunjuk bahwa itu merugikan? Kata-kata mana? Atau frasa apa? Karena di sini hanya menyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, jenisnya ini, ini, ya? Apakah ini…, apa…, apakah ini kemudian outsourcing itu harus dihapus karena perjanjian kerja untuk waktu tertentu itu merugikan Saudara? Apa yang Saudara maksud bahwa ini harus dihapus? Kalau kemudian itu dihapus, lalu tidak ada lagi perjanjian yang menjadi da…, apa itu, dasar hukum untuk melakukan perjanjian outsourcing. Nah, ini tetap harus ditegaskan di sini. Dan kalau itu dihapus, memang betul lalu perjanjiannya itu akhirnya tidak merugikan Saudara. Kalau pasal ini dihapus, akhirnya tidak merugikan Saudara, ya. Nah, ini harus jelas di situ karena ada kerugian yang disebut kerugian konstitusional akibat berlakunya pasal yang dimohonkan untuk diuji, yaitu Pasal 59 ayat…, 59 ayat (2), “Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.” Nah, keputusan Menteri mana yang masih…, Saudara maksud telah merugikan Saudara? Itu juga harus jelas. Jadi, Saudara belum…,

4

belum menyebutkan ini, ya. Sekalipun kita tidak akan menguji tentang Keputusan Menteri, tetapi terkait karena itu peristiwa. Nah, jadi…, demikian juga nanti relevansinya dengan Pasal 33 ayat (4) ini. Pasal 33 ayat (4) ini kan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan,” itulah. Nah, Pasal 33 ayat (4) ini, “Perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi.” Tentunya dengan alasan itu, Pasal 59 itu bertentangan dengan demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan luas. Jadi masing-masing unsur di dalam Pasal 33 ini atau salah satu unsur dari Pasal 33 ayat (4) ini, unsur yang mana? Apakah itu atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Itu yang mana yang Saudara anggap bahwa Pasal 59 itu bertentengan dengan itu? Pasal 59 hanya menunjuk pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Nah, kalau perjanjian kerja untuk waktu tertentu itu, lalu Saudara anggap itu bertentangan dengan Pasal 33 itu dari kalimat yang mana dari Saudara? Inikan hanya menyebut jenis-jenis perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Kerjanya selesai atau untuk cuma sementara, perjanjian diberikan (suara tidak terdengar jelas) dalam tiga tahun, kerjaan yang bersifat musiman, kerjaan yang berhubungan dengan produk baru, inikan hanya menyebut jenis. Apakah yang karena a, b, c, d, itu jenis-jenis itu bertentangan dengan demokrasi ekonomi? Apakah bertentangan prinsip kebersamaan? Bertentangan dengan prinsip dan keadilan? Bertentangan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan? Ini harus…, harus jelas diuraikan supaya Majelis yakin bahwa jenis-jenis itu ternyata bertentangan. Nah, yang Saudara uraikan itu adalah sebetulnya lebih merujuk kepada praktik bahwa outsourcing itu dilakukan atau dipraktikan secara bertentangan dengan Saudara lho ya, bersifat menindas. Tidak langsung PLN berhubungan dengan Saudara, jadi dipercayakan orang lain. Ini yang Saudara kemukakan dan itu tidak menyebut masalah jenis, tapi masalah praktik. Ini tolong untuk diperbaiki supaya…, kalau diperbaiki lalu jelas bahwa…, mungkin Saudara akan menunjuk pada pasal-pasal tentang hak asasi manusia, untuk hidup layak dan sebagainya. Saya tidak tahu, ya nanti Saudara coba saja pelajari lagi tentang hak asasi manusia itu. Bahwa dengan demikian maka…, itu kalau memang ada hubungannya karena ini yang Saudara masalahkan itu jenis-jenis. Jenisjenis outsourcing, itu. Yang kemudian, itu tadi Pasal 59 ayat (1) dan (8) ini kalau dibatalkan, Saudara minta dibatalkan lho ini. (suara tidak terdengar jelas) bertentangan dengan Pasal 45 menyatakan, “Tidak mempunyai kekuatan hukum.” Ini petitum Saudara ini juga mestinya harus di…, diperbaiki juga, ya, ya. Nah, kalau itu dibatalkan, apa kemudian hak-hak Saudara itu

5

akan…, kerugian itu lalu akan pulih? Nah, ini harus dipikir. Seandainya jenis-jenis itu dihapuskan ya, Pasal 59 itu, apakah kemudian setelah itu dibatalkan lalu keadaan Saudara akan berubah? Nah, ini kan harus di.., dipikir ya, sebab kalau itu kemudian dibatalkan juga tidak akan ada pekerjaannya, namanya kerja untuk waktu tertentu. Akhirnya juga tidak ada kerja yang Saudara kerjakan setiap hari sebagai pembaca meteran itu tidak ada. Nah, ini kan menampung jenis pekerjaan yang memang disebutkan Pasal 59. Nah, inilah beberapa hal yang Saudara mesti harus perhatikan supaya permohonan ini menjadi lebih baik. Tidak dengan maksud untuk mementahkan, tidak. Tapi dengan maksud membantu Saudara supaya permohonan ini akan menjadi lebih baik dan kalau baik, artinya permohonan Saudara bisa dikabulkan, kan begitu toh? Nah, kalau…, apa yang kita…, saya…, apa yang saya kemukakan ini Saudara perhatikan, mudah-mudahan permohonan ini lalu menjadi lebih bagus, terutama jelas hubungan antara pasal yang dianggap merugikan Saudara itu dengan batu uji pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menjadi batu uji itu. Nah, kalau selama itu kabur, ya akan sulit bagaimana membuktikannya? Prinsip demokrasi ekonomi berkelanjutan, kebersamaan. Bagaimana untuk membuktikannya? Ya, itu. Jadi, Saudara masih mempunyai waktu untuk memperbaikinya. Sementara ini kami persilakan Bapak Alim. Silakan, Pak. 4.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Saudara Pemohon, tadi Pak Ketua sudah cukup menyampaikan kepada Saudara. Jadi saya kepada ke…, perbaikan-perbaikan yang disarankan untuk Saudara supaya dipertimbangkan. Barangkali begini, mungkin Saudara baru kali ini mengajukan formasi ini. Itu bisa melihat contoh-contoh di Kepaniteraan yang lalu-lalu, umpamanya perka…, permohonan-permohonan yang lalu. Kemudian di petitum Saudara itu, di angka dua tidak usah menyebutkan lagi babnya dan pasalnya. Katakan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah diuraikan di atas tadi. Orang…, satu-satunya batu uji yang Anda kemukakan adalah Pasal 33 ayat (4), jadi tidak usah lagi disebutkan di situ. Kemudian yang ke tiga sudah benar. Yang ke empat itu ada yang harus ditambah. Memerintahkan, menempatkan putusan itu dalam berita negara. Karena suatu putusan pengadilan yang…, Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau…, membatalkan suatu undang-undang misalnya, menyertakan suatu undang-undang atau suatu pasal atau suatu ayat itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu harus diumumkan dalam berita negara, jadi bisa Anda…, makanya saya bilang, nanti Saudara bisa saya tanya mana contohnya Saya lihat. Kan gitu, oke? Supaya…, supaya lebih benar lah. Ya, terima kasih Pak Ketua.

6

5.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Saudara Pemohon, Saudara ini mewakili organisasi Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia, gitu? Nah, ini akte bukti yang Saudara majukan ini Provinsi Jawa Timur, mana yang benar? Ini akte Saudara ini, dimana Saudara ketua umumnya, adalah namanya Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia Provinsi Jawa Timur. Yang Jawa Timur atau yang ini? Ini harus pasti di sini. Saudara ajukan buktinya. Saudara ketua umum adalah yang Provinsi Jawa Timur, yang ada aktenya itu yang berbadan hukum. Ini enggak ada aktenya, yang ini. Yang mana sebenarnya? Saya mau tanya dulu.

6.

PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Untuk posisi Jawa Timur, itu berkedudukan di Jawa Timur, Bapak.

7.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Saudara ini yang mana, mewakili yang mana?

8.

PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Yang Indonesia, Bapak.

9.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ha?

10. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Yang Indonesia. 11. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Mana aktenya? Ada? 12. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Itu. 13. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Saudara pakai saja yang ada aktenya, karena enggak bisa asal sebut saja organisasi enggak ada aktenya. Yang Jawa Timur saja Saudara pakai, yang itu ada aktenya, ya. Ini jangan asal sebut saja, enggak ada organisasinya. Ya, itu yang pertama.

7

Kemudian yang ke dua. Untuk outsourcing itu kan ada PLN, ya. Kalau ada perusahaan yang dapat kontrak dari PLN, ya. Kemudian satu perusahaan yang mendapat kontrak itu mengontrakkan lagi kepada perorangan sebagai pencatat meter listrik, begitu? Ini…, Saudara ini yang mana? Yang pencatat meter listrik yang…, yang dapat sub kontrak ini, atau yang perusahaannya? 14. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Jadi berawal dari koperasi dulu itu, Bapak. Kami itu koperasi PLN. 15. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Koperas (…) 16. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Semenjak tahun 2004 masuknya diikutkan PT-PT pemenang lelang.

outsourcing, maka kami

17. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ya, PT pemenang lelang. Saudara di PT pemenang lelangnya atau di pegawai yang mencatat meter listrik? 18. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Pegawai yang mencatat meter listrik itu adalah PT-PT rekanan PLN pemenang lelang, Bapak. 19. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ya, ya betul. Karena PT ini kan enggak sendiri, dia mensubkan lagi. Ya kan? 20. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Baik. 21. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Meng-outsourcing, mensubkan lagi kepada orang per orang kan? 22. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ya.

8

23. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Saya mau tanya Saudara. Yang dimaksud ini, yang Saudara mendapat sub yang terakhir ini atau PT itu? Maju ke sini ini? 24. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Jadi kita itu…, status kita sendiri masih belum jelas selama ini. 25. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, ndak. Ini di sini, Saudara ajukan bukti di sini ya? 26. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ya, Bapak. 27. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ada PT yang dapat kontrak dari PLN. Untuk wilayah ini dimenangkan oleh PT ini. PT ini-ini kemudian menunjuk ya, petugas pencatat meter. Ada kontraknya, ya kan? Misalnya Anda atau siapa, Si A mendapat kontrak untuk mencatat di sekitar daerah…, daerah apa. Ini yang saya mau tanya, Saudara itu masuk yang mencatat itu atau perusahaannya? 28. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Yang mencatat, Bapak. 29. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Yang mencatat. Nah, itu yang saya mau tanya. Yang mencatat itu, itulah yang di-outsourcing. Nah, ini yang Saudara nilai, Saudara persoalkan, outsourching-nya itu sebagai pencatat. Biasanya berapa lama itu anu…, kontraknya itu? 30. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Untuk kontrak, satu tahun sekali Pak. 31. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Satu tahun. Kemudian setelah satu tahun?

9

32. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ganti (…) 33. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Diperpanjang lagi? Setelah itu diperpanjang lagi? 34. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ya. 35. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Gajinya tetap? Jadi kontrak itu, setahun itu gaji tetap begitu? 36. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Untuk kami yang di Jawa Timur, selama ini antara kabupaten yang satu dan kabupaten yang lain tidak sama, Pak. 37. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Tidak sama. 38. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ya. 39. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, maksudnya untuk setiap kali kontrak, misalnya setahun ini

saya dapat kontrak gajinya Rp1.000.000,00 misalnya, tahun depan di daerah yang sama segitu lagi gitu? Ndak…, ndak ada peningkatan…, ndak ada apa? 40. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Enggak ada, Pak. 41. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Enggak ada, tetap saja gitu?

10

42. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ya, bahkan ada satu contoh masih di bawah UMK setempat, Pak. 43. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Jadi, misalnya 10 tahun diperpanjang setiap tahun, setiap tahun ya sama saja lagi gitu? 44. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI

He eh. 45. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Gaji 10 tahun itu? 46. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ya. 47. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Enggak ada kenaikan, enggak ada apa itu? 48. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Enggak ada. 49. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ini saya mau ambil contoh. Memang ada gaji yang Rp466.000,00? 50. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ada, Pak. 51. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ada? 52. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ada.

11

53. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Itu sebulan, ya? 54. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ya, Pak. 55. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ada yang Rp1.000.00,00, yang Rp1.000.00,00 ini kenapa tinggi ini? Rp1.100.00,00? 56. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Itu kami sendiri masih melihat dari wacana bahwa pengajuan harga lelang setiap PT itu tidak sama, Pak. 57. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Oh, semakin tinggi harga lelangnya, mungkin semakin tinggi bayar gajinya, gitu? 58. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ya. 59. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Oh, ini saya sekedar mau tahu saja, mau tahu saja untuk memahaminya. Tadi Ketua Majelis sudah banyak menyampaikan, memang Saudara perlu memahami lebih jauh, ya. Ini kan Saudara mau membatalkan Pasal 59 dengan alasan Pasal 33. Pasal 33 Undang-Undang Dasar itu adalah betul ada kaitannya dengan masalah hubungan kerja, ada kaitan, tapi itu terlalu sangat umum ya, terlalu sangat umum. Itu mengenai sistem perekonomian, ya. Saudara bisa lihat yang lebih spesifiklah ya. Coba Saudara lihat di Pasal 28 misalnya mengenai hak asasi manusia, ya. Saya ambil satu contoh saja Pasal 28D…, Pasal 28D, delta ya, ayat (2) misalnya, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Nah, ini spesifik gini ya, jadi bisa diukur. Nah, kalau Pasal 33 itu…, itu…, anu…, sistem ekonomi secara nasional, bukannya spesifik. Nah, ini spesifik misalnya. Saudara bisa menunjuk pasal spesifik begitu, ya. Misalnya Pasal 28D atau Pasal 28C

12

ayat (1) yang lebih spesifiknya…, lebih spesifik Pasal 28D ayat (2), Pasal 28C, misalnya. Saudara coba cari di pasal-pasal seperti itu, sehingga mungkin Saudara akan katakan bahwa ini tidak layak ya, ini tidak layak, ini tidak adil, tidak adil. Hanya saja persoalan betul tidak adil dan betul tidak layak, apakah itu berda…, hanya…, apakah tidak adil dan tidak layaknya itu karena berlakunya Pasal 59 atau persoalan lain? Itu perlu diteliti lagi. Nah, itu yang harus Saudara uraikan. Harus ada benar hubungannya bahwa tidak layaknya itu.., tidak layaknya itu karena Pasal 59 ini, tidak adilnya itu karena Pasal 59. Nah, tapi kalau masalah yang berkaitan dengan praktik itu lain lagi, enggak ada hubungannya dengan Pasal 59 tapi masalah implementasi. Jadi, Saudara inilah ya, pelajari lebih dalam lagi ya, cari lagi dasar-dasar yang lain, kalau perlu Saudara minta nasihat orang yang mengerti ya…, lebih mengerti. Ini agak berbeda dengan gugatan di pengadilan negeri, di sini agak rumit ya, agak rumit karena membicarakan masalah yang sangat lebih filsafat…, lebih apa…, karena yang diuji adalah norma…, norma ya yang lebih dalam gitu. Jadi, harus mengemukakan alasan-alasan yang lebih pada pemikiran. Jadi, bukan kasus konkrit. Karena itu, saya sarankan Saudara mengkaji kembali pasal-pasal yang menjadi dasar hak konstitusional itu atau pasal-pasal UndangUndang Dasar itu yang Saudara anggap ya, pasal-pasal ini bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini. Jadi, Saudara kaji lagilah dan uraikan lagi lebih…, lebih lengkap. Cari orang yang lebih…, lebih memahami ya dan juga cari contoh di…, di kepaniteraan ada banyak. Saya kira demikian, terima kasih. 60. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, itu supaya diperhatikan. Jadi, mungkin ada pasal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mungkin itu bisa lain, yang bisa menjadi landasan bahwa kalau praktiknya itu setiap tahun diperbaharuidiperbaharui. Itu kan merupakan satu penyelundupan hukum ya, artinya itu sesuatu yang menghindar dari ketentuan umum supaya dia tetap saja bisa menggaji dengan gaji Anda. Karena kalau demikian, lalu Saudara akan dirugikan, kan begitu? Tentunya lalu pemikirannya ini adalah…, tapi sudah diperuntukkan bahwa perjanjian kerja yang untuk waktu tertentu begini ini mestinya ada persyaratan bahwa…, bahwa Saudara akan tidak bisa diperlakukan seperti itu tadi Pasal 28 dari Undang-Undang Dasar 1945 tadi yang ditunjukkan oleh Pak Hakim tadi. Ya, jadi bagaimana? Ini semua Saudara mungkin masih awam dalam permohonan begini ini sehingga Saudara perlulah untuk minta bantuan siapa saja yang bisa membikin permohonan ini menjadi sangat masuk akal bahwa pasal itu menjadi pasal yang merugikan Saudara. Nah, tolong nanti kalau

13

Anda memang sungguh-sungguh ya mencari contoh-contoh yang di sini, tadi sudah dinasihatkan termasuk contoh yang sudah berhasil ya, jadi pada contoh ada pemohonan di sini itu yang berhasil dan tidak berhasil. Yang berhasil ditolak karena apa, karena mungkin legal standing Saudara itu enggak tepat atau mungkin…, apa itu…, objeknya enggak tepat. Ini mungkin strukturnya sudah betul tapi kemudian substansinya ternyata setelah diujikan dengan Undang-Undang 1945 itu ternyata tidak bertentangan, berarti ditolak, gitu kan. Nah yang di…, yang masuk akal yang bisa membuktikan bahwa itu betul-betul merugikan Saudara itu juga ada contohnya gitu, tapi dengan permasalahan yang lain. Nah, ini tolong Saudara kalau mau serius ya bisa mencari bahanbahan yang ada di sini, sangat terbuka ya. Saudara diberikan waktu 14 hari sejak sekarang ya, untuk memperbaiki permohonan ini. Jika dalam waktu 14 hari Saudara tidak memperbaiki berarti yang menjadi landasan penilaian Majelis adalah permohonan yang sudah Saudara sampaikan ini ya. Jadi jangan sampai lewat 14 hari sejak hari ini ya. Ada pertanyaan dari Saudara? 61. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Terima kasih, Bapak, mungkin sementara yang bisa kami lakukan adalah memperbaiki permohonan yang ada sekalipun mungkin kami minta bantuan kuasa hukum. 62. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, di LBH Surabaya kan ada juga. 63. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Ya. 64. KETUA: ACHMAD SODIKI Kan juga bisa, ada divisi perguruan kan ada di situ. 65. PEMOHON: DIDIK SUPRIJADI Baik, Pak. 66. KETUA: ACHMAD SODIKI Jadi Saudara kontak dia supaya kalau..., LBH itu kan tidak memungut biaya seperti advokat-advokat itu mungkin besar ya, nanti bisa didiskusikan dengan LBH divisi perguruan ya. Jadi saya kira itu ya,

14

nanti kita tunggu sampai 14 hari, dan sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB

Jakarta, 20 April 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Mula Pospos NIP. 19610310 199203 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

15