2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 48, 49/PUU-IX/2011

PERIHAL PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/ SAKSI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (V)

JAKARTA JUMAT, 30 SEPTEMBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 48, 49/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undan-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1) 2) 3) 4)

Fauzan Saidi Isra Yuliandri Arief Hidayat

5) 6) 7) 8)

Zainul Daulay Zainal Arifin Mochtar Muhammad Ali Safa’at Feri Amsari

ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/ Saksi dari Pemohon dan Pemerintah (V) Jumat, 30 September 2011 Pukul 09.11 – 09.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Moh. Mahfud MD Achmad Fadlil Sumadi Anwar Usman Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva Achmad Sodiki Harjono Muhammad Alim

Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011: 1) Muhammad Zainul Arifin B. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011: 1) Ricky Gunawan C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011: 1) Inang Winarso D. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011: 1) Muhammad Ali Safa’at E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011: 1) 2) 3) 4)

Wahyudi Djafar Khairul Fahmi Veri Junaidi Jamil Burhan

F. DPR: 1) 2) 3) 4)

Ahmad Dimyati Natakusumah Ruhut Sitompul Martin Hutabarat Ignatius Mulyono

E. Pemerintah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Mualimin Abdi Suwarsono Susdiyarto Praptono Maria Bernadette Ayu Agung Hanifah Arwinda Srijuwita

-

Depkumham Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.11 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon Nomor 48, silakan memperkenalkan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, nama saya Muhamad Zainal Arifin, saya Kuasa dari Perkara 48. Hari ini, Yang Mulia, saya menghadirkan Saksi Saudara Ricky Gunawan, beliau adalah Pengacara dan pernah menangani beberapa kasus terkait dengan pecandu Narkotika. Kemudian yang kedua, saya juga menghadirkan Ahli Drs. Inang Winarso, beliau adalah Asisten Deputi di Komisi Penanggulangan AIDS dan beliau juga berkecimpung tentang kebijakan Narkotika dan isu-isu HAM reduction. Kemudian, saya sebenarnya pada hari ini juga menghadirkan Prof. Irwanto dan Dr. Diaz Setia Utami, tapi berhubung beliau berhalangan, Prof. Dr. Irwanto dan Dr. Diaz Setia Utami, Sp.K.J. memberikan keterangan secara tertulis. Untuk keterangan tertulis, sudah saya serahkan kepada petugas persidangan. Demikian, Yang Mulia.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, 49?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-IX/2011: WAHYUDI DJAFAR Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon Perkara 49, pagi ini hadir salah seorang Prinsipal Bapak Ali Safa’at. Saya sendiri Wahyudi Djafar sebagai Kuasa Hukum. Di sebelah kiri saya ada Bapak Khairul Fahmi sebagai Kuasa Hukum, di sebelah kanan saya ada Bapak Jamil Burhan Kuasa Hukum, dan paling kanan Bapak Veri Junaidi. Pada persidangan sebelumnya, kami berencana menghadirkan Ahli Bapak Dr. I Dewa Gde Palguna, namun dikarenakan beliau ada upacara adat di daerahnya, maka beliau berhalangan hadir di 1

persidangan kali ini. Akan tetapi, kami dari Pemohon akan menyerahkan keterangan tertulis dari Ahli sebagai keterangan ad informandum. Terima kasih. 5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, Pemerintah?

6.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya ada Pak Suwarsono dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Susdiyarto Praptono dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kemudian ada Ibu Maria Bernadette dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian yang di belakang ada Ibu Arwinda Sri Juwita dari Kejaksaan Agung, Ayu Agung, kemudian Ibu Hanifah dari Kejaksaan Agung. Terima kasih, Yang Mulia.

7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, Saudara dan supaya dicatat Panitera. Pada minggu yang lalu, sebenarnya sidang itu sudah dianggap cukup menerima informasiinformasi untuk diolah, tetapi karena Pemohon Nomor 48 pada waktu itu tidak dapat atau belum dapat menghadirkan Ahli, maka meskipun informasi sudah dianggap cukup ketika itu, tetap dibuka sidang hari ini sekali lagi untuk mendengar keterangan Ahli. Oleh sebab itu, kali ini adalah sidang Panel yang diperluas, sehingga kita hanya khusus mendengarkan keterangan dua orang Ahli, yaitu Ricky Gunawan, dan Saudara Ricky…, Ricky Gunawan, S.H. dan Saudara Drs. Inang Winarso. Keterangan tertulis dari Dr. Irwanto sudah diterima, Dr. Diaz Setia Utami Sp.K.J., MARS., sudah diterima dan kami menyetujui usul dari Pemohon Nomor 49 agar kesaksian Ahli atau keterangan Ahli Dr. Palguna, itu bisa disampaikan secara tertulis bersama kesimpulan dari keseluruhan persidangan ini nanti untuk dilampirkan, disertakan. Baik, supaya maju Saudara Ricky Gunawan dan Saudara Inang Winarso. Maju ke depan untuk mengambil sumpah. Saudara Ricky mana? Anda sebagai Saksi apa Ahli? Saksi ya, Saksi. Beragama apa, Saudara Ricky? Katolik. Pak Inang? Islam. Baik Saudara Ricky akan diambil sumpah sebagai Saksi oleh Ibu Maria.

8.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan, ya. 2

“Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.” 9.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: RICKY GUNAWAN Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

10.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, Pak Anwar Usman akan mengambil sumpah Saudara Inang Winarso.

12.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USAMAN Mohon ikuti saya ya? Jadi Saudara sebagai Ahli ya? “Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

13.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: INANG WINARSO Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USAMAN Terima kasih.

15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan duduk, Pak. Saudara Ricky, silakan maju ke podium dan kepada Pemohon, silakan dijelaskan (...)

3

16.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Terima kasih, Yang Mulia.

17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Harus menjelaskan apa dia?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Oke. Saudara Ricky Gunawan, apakah Saudara pernah menangani kasus-kasus pidana terhadap pecandu Narkotika?

19.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: RICKY GUNAWAN Ya, sebelumnya perkenalkan sekali lagi. Saya Ricky Gunawan, sekaligus Direktur Program LBH Masyarakat. Sebagai kelembagaan, kami menangani banyak kasus Narkotika. Dari sepanjang Maret 2010 sampai Agustus 2011, terdapat 34 kasus Narkotika yang kami dampingi. Ada 17 kasus dari 34 yang adalah pemakai dengan 13 dari 17 orang tersebut adalah pecandu, dan 4 orang pemakai rekreasional, 17 orang lainnya kasus yang berkaitan dengan jual-beli atau penguasaan Narkotika.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Oke. Saudara Ricky, bagaimana penerapan penegakan hukum untuk terhadap pecandu Narkotika? Apakah hanya diterapkan Pasal 127 saja atau kemudian juga dikenakan pasal-pasal yang lain?

21.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: RICKY GUNAWAN Ya, perkenankan saya menjawab beberapa skenario tipikal yang saya temukan di lapangan. Yang pertama, seandainya saya pecandu, maka saya membutuhkan narkotika dan saya mungkin akan membeli, katakanlah dari teman saya. Ketika transaksi jual-beli Narkotika itu di..., digerebek oleh polisi, maka skenario paling terbesar adalah saya terkena pasal jual-beli karena tertangkap basah jual-beli. Seandainya polisi mem..., mempunyai pemahaman soal adiksi yang kuat, maka besar kemungkinan polisi akan menanyakan kepada saya, apakah saya seorang pecandu atau bukan? Kalau saya seorang pecandu, maka bukan

4

hanya pasal jual-beli yang dikenakan, tetapi juga pasal pemakaian, Pasal 127 kepada saya. Dengan adanya Pasal 127 di persidangan, besar kemungkinan bagi saya untuk mendapatkan rehabilitasi medis. Tetapi belum tentu karena hakim juga akan memeriksa, apakah saya punya riwayat atau tidak? Dan terkadang ketika kita sudah menyerahkan…, katakanlah surat riwayat ketergantungan, saya pernah dimetadon, misalnya sebelumnya, atau pun ada..., ada saksi ah…, ada ahli yang menerangkan ketergantungan saya, besar kemungkinan saya akan mendapatkan vonis rehabilitasi. Tetapi seandainya ketika terjadi penangkapan dan polisinya tidak peduli untuk mencari tahu apakah saya betul pecandu, maka hanya pasal jual-beli yang akan dikenakan kepada saya. Dan akhirnya, kesempatan saya mendapatkan rehabilitasi itu kecil. Padahal di UndangUndang Narkotika, “Pecandu wajib mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial.” Tetapi di undang-undang juga ada hak yang dimiliki oleh hakim untuk dapat menjatuhkan vonis rehabilitasi. Nah, skenario yang kedua. Seandainya jual-beli sudah selesai, kemudian saya kembali ke rumah saya, dalam perjalanan ada polisi menggerebek saya, maka hampir pasti saya terkena pasal penguasaan Narkotika. Dan kembali lagi, kalau polisinya tahu…, mau mencari tahu, apakah saya pecandu atau bukan, saya bisa dikenakan Pasal 127 itu pemakai. Kalau tidak, kecil kemungkinan saya akan mendapatkan vonis rehabilitasi. Jadi itu beberapa skenario tipikalnya. 22.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Dari proses sebagai..., Anda sebagai lawyer, apakah terjadi tawarmenawar? Misalkan, “Oke, ini dilokalisir menjadi Pasal 127. Oke, saya biarkan ini Pasal 127.” Apakah ada semacam tawar-menawar antara Anda sebagai klien..., eh, klien dengan penegak hukum?

23.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: RICKY GUNAWAN Kalau tawar-menawar dalam arti negatif tidak ya, kalau dalam arti ada suap atau sogok, gitu. Tapi ketika kita menangani kasus dan yang kita dampingi betul-betul pecandu, kita biasanya bekerja sama dengan psikolog atau mungkin RSKU Cibubur untuk meng-access klien kita, apakah dia ketergantungan atau tidak? Kalau dia benar ketergantungan, kita akan memperjuangkan supaya dikenakan Pasal 127. Karena itu memperbesar kemungkinan dia mendapatkan vonis rehabilitasi. Kalau tidak akan sulit bagi..., bagi klien kita untuk mendapatkan rehabilitasi. Jadi, tawar-menawar dalam arti kita memperjuangkan itu mendorong ke polisi untuk menerapkan Pasal 127.

5

24.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Oke. Apakah Saudara pernah mengetahui kasus-kasus pecandu yang tidak didampingi oleh pengacara? Dan bagaimana rata-rata hukuman pecandu yang tidak didampingi pengacara?

25.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: RICKY GUNAWAN Kalau tidak didampingi, saya pikir banyak ya. Saya juga seharihari kalau ke pengadilan itu melihat banyak sekali kasus, mungkin sudah rahasia umum. Mungkin kalau soal data saya tidak tahu, tidak punya. Tapi sudah rahasia umum kalau pecandu Narkotika, pemakai Narkotika, kasus-kasus kecil lainnya itu tidak didampingi oleh penasihat hukum dan kalau soal hukuman saya juga tidak terlalu tahu. Tapi yang pasti banyak teman-teman saya di LBH masyarakat juga bekerja sama banyak dengan LSM-LSM, Harm Reduction, HIV/AIDS, narkotika, dan mereka juga sering cerita, kecil kemungkinan kalau yang tidak ada penasihat hukum itu bisa mendapatkan rehabilitasi. Jangankan rehabilitasi, hak-haknya saja mungkin tidak akan terpenuhi, surat penangkapan, surat penahanan, dan lain sebagainya.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Oke, terus bagaimana putusan-putusan narkotika yang Saudara tangani?

27.

terhadap

pecandu

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: RICKY GUNAWAN Ya, sejauh ini ada tiga kasus yang kita dampingi yang mendapatkan vonis rehabilitasi. Tapi, bagi kami vonis rehabilitasinya itu bukan 100% rehabilitasi karena ada vonis penjara dan sekaligus rehabilitasi. Jadi, misalnya vonis 1 tahun 6 bulan, maka 1 tahun penjara, 6 bulan untuk rehabilitasi dan kami mengapresiasi putusan pengadilan negeri yang memberikan rehabilitasi bagi klien kami. Tetapi, perspektif adiksinya masih belum bisa dipahami betul karena pengadilan mengakui ada kebutuhan bagi si klien untuk menjalani rehabilitasi, tetapi tidak ditegaskan bahwa rehabilitasi terlebih dahululah yang harus dijalankan. Kalau di praktiknya, tiga kasus itu semuanya ke penjara terlebih dahulu, baru kemudian rehabilitasi. Padahal tujuannya kan untuk pemulihan kesehatan, sementara di penjara dia tidak akan mendapatkan fasilitas pemulihan kesehatan yang baik, yang memadai, yang sekedar standar saja sulit gitu, akses obat sulit. Jadi, di tiga kasus itu, semuanya 6

mendapatkan vonis penjara dan kemudian rehabilitasi tetapi menjalani penjara terlebih dahulu baru rehabilitasi. Ada satu kasus terbaru di pengadilan negeri Bekasi yang mendapatkan vonis rehabilitasi penuh, tetapi ditempatkan di pondok pesantren, jadi pendekatan keagamaan. Nah, pondok pesantren ini menolak untuk menerima klien tersebut karena yang bersangkutan juga HIV/AIDS dan merasa mereka tidak mempunyai fasilitas yang memadai untuk bisa mengatasi juga persoalan HIV/AIDS Si Pecandu ini, sehingga ada persoalan soal eksekusi, apakah akan ditempatkan di pesantren tersebut atau tidak. 28.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Cukup, Yang Mulia, dari saya, pertanyaan dari saya untuk Saudara Ricky Gunawan.

29.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, apa Hakim ada yang mau tanya? Silakan, Hakim Maria.

30.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, saya tanya sedikit. Anda tadi mengatakan seorang pecandu kemudian sudah dimetadon, artinya apa?

31.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: RICKY GUNAWAN Maaf (…)

32.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Seorang pecandu yang sudah dimetadon?

33.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: RICKY GUNAWAN Oh, ya metadon. Ya, maaf. Jadi, metadon itu mungkin nanti Mas Inang juga bisa membantu menjelaskan, tapi metadon adalah subtitusi heroin dalam bentuk cair kalau di Indonesia. Jadi, tujuannya adalah kalau misalnya saya kecanduan, maka dengan mengkonsumsi metadon, rasa sugesti yang saya dapat serupa dengan heroin, putauw, tetapi lebih aman karena cair. Jadi, tidak ada jarum suntik sehingga meminimalisir resiko terkena HIV/AIDS dengan jarum suntik itu dan dosisnya akan lama-lama makin berkurang, sehingga pada akhirnya nanti, saya 7

diharapkan pulih dari ketergantungan. Dan metadon ini didapat diakses di Puskesmas-Puskemas tertentu, misalnya Puskesmas Gambir, Tebet, Jatinegara, Kramat Jati, dan lain sebagainya. 34.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup, ada lagi? Cukup, ya? Baik, silakan duduk, Saudara.

35.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: RICKY GUNAWAN Terima kasih, Yang Mulia.

36.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kemudian, Pak Inang. Silakan, apakah menyampaikan keterangan atau mau dipandu?

37.

mau

langsung

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: INANG WINARSO Ya.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Silakan, Pak Inang, langsung saja, Pak Inang.

39.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, Pak Inang.

40.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: INANG WINARSO Ya, terima kasih Yang Mulia dan Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati. Perkenankanlah saya menyampaikan pemikiran perspektif dari pengalaman yang saya alami dan juga saya kuasai, terutama di dalam bidang program pengurangan dampak buruk akibat penggunaan narkotika suntik agar mencegah penularan HIV/AIDS. Dari penelitian yang kami lakukan bahwa tidak ada satu pun orang yang sejak kecil bercita-cita menjadi pengguna narkotika atau memiliki bakat untuk menjadi pengguna narkotika. Seseorang menjadi kecanduan narkotika disebabkan karena yang bersangkutan menggunakan zat narkotika. Namun, asal mula seseorang menggunakan narkotika bukan karena tindakan yang secara disengaja, direncanakan 8

oleh dirinya sendiri. Awal penggunaan narkotika selalu disebabkan oleh orang lain yang secara sengaja menawarkan, mengajak, membujuk, memperdaya atau menjebak agar seseorang memiliki pengalaman pertama menggunakan narkotika. Apabila seseorang sudah melewati pengalaman pertama menggunakan narkotika, maka sejak saat itu seseorang berada di pintu gerbang yang terbuka menuju ketergantungan narkotika. Nah, apakah seseorang akan melangkah jauh ke dalam ketergantungan atau tidak, maka di situlah tingkat kesadaran seseorang dijadikan sasaran untuk dipengaruhi. Apabila orang tersebut kesadarannya mudah dipengaruhi dan dibujuk oleh orang lain untuk masuk ke dalam ruang ketergantungan narkotika, maka yang bersangkutan akan menjadi pengguna berat narkotika atau yang biasa dikenal dengan pecandu. Namun, apabila seseorang dengan kemampuan mengendalikan kesadarannya, maka dia tidak akan mengalami ketergantungan narkotika. Jadi, penggunaan narkotika dengan ketergantungan yang berat atau kecanduan bukan tindakan yang secara sengaja direncanakan oleh dirinya atau menjadi pilihan hidup seseorang. Ketergantungan narkotika pada diri seseorang secara sengaja dibuat oleh orang lain atau sekumpulan orang yang secara sengaja mencari keuntungan dari orang yang menggunakan narkotika tersebut. Maka pengguna narkotika adalah korban dari tindakan orang lain atau sekumpulan orang yang mencari keuntungan dari kecanduan yang dialami oleh si pengguna tersebut. Konsumsi narkotika yang terus-menerus memberi keuntungan yang tidak sedikit bagi bandar, produsen, pengedar, penjual atau kurir narkotika, dan orang-orang yang secara sengaja mencari nafkah dengan cara inilah yang disebut sebagai pelaku kriminal dalam masalah narkotika. Kerugian yang dialami pengguna narkotika tidak saja kerkeru…, kerugian materi, namun juga kerugian sosial, psikis, fisik, dan kesehatan. Kerugian sosial yang dialami seorang pengguna narkotika berupa stigma atau cap buruk yang ditimpakan oleh masyarakat, seperti sebutan pengguna narkotika adalah sampah masyarakat dan sebutan buruk lainnya. Kerugian psikis yang dialami pengguna rak…, narkotika jelas kondisi kejiwaan yang tidak stabil akibat ketergantungan pada zat narkotika, apalagi jika pengguna narkotika khususnya pengguna narkotika suntik tertular virus HIV yang menyebabkan pengguna tersebut akhirnya menderita AIDS. Inilah kerugian fisik dan kesehatan sebagai akibat dari dampak penggunaan narkotika suntik yang berlipat ganda, bukan saja mendapat cap buruk akibat ketergantungan narkotika tapi juga stigma karena terinfeksi HIV. Menurut estimasi Kementerian Kesehatan, tahun 2009 diperkirakan jumlah pengguna Narkoba suntik berjumlah sekitar 105.784 orang dan di antaranya ada 52.262 terinfeksi HIV, atau tingkat prevalensi HIV-nya mencapai 49,69%. Selain itu, diperkirakan ada 28.085 pasangan pengguna Narkoba suntik dan 25% dari meka…, dari mereka juga terinfeksi HIV. Padahal pada tahun 2000 pengguna Narkoba 9

suntik yang terinfeksi HIV hanya 15%, kemudian terus meningkat dengan cepat menjadi sekitar di atas 50% di tahun 2006. Yang bukan Narkoba suntik, ini akan melakukan penularan HIV kepada masyarakat melalui transmisi seksual. Inilah ancaman kesehatan masyarakat yang sangat serius bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Menteri Koordinator Bidang Kesra selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menetapkan Keputusan Nomor 2/PERMENKOKESRA/1/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif suntik atau yang dikenal dengan sebutan program Harm Reduction. Kebijakan ini berdasarkan Pasal 3 bertujuan: 1) Mencegah penyebaran HIV di kalangan pengguna Narkoba dan pasangannya. 2) Mencegah penyebaran HIV dari pengguna Narkoba dan pasangannya ke masyarakat luas. 3) Mengintegrasikan pengurangan dampak buruk penggunaan Napza suntik ke dalam sistem kesehatan masyarakat dalam layanan pencegahan, perawatan, dukungan pengobatan HIV dan AIDS, serta pemulihan ketergantungan Napza. Kebijakan program Harm Reduction ini menetapkan di dalam Pasal 1 butir nomor 5 bahwa pengguna Napza suntik yang selanjutnya disebut Penasun adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dengan cara suntik. Dan di dalam petunjuk pelaksanaan Permenko Kesra ini, Penasun atau pengguna Narkoba suntik ditetapkan sebagai pasien atau orang sakit yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dan upaya pengobatan pemulihan ketergantungan Napza. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir nomor 6, pengurangan dampak buruk penggunaan Narkoba suntik selanjutnya disebut program Harm Reduction adalah suatu cara praktis di dalam pendekatan kesehatan masyarakat yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan Napza secara suntik. Cara yang efektif mencegah penularan HIV dalam program Harm Reduction ini ada empat layanan. Yang pertama adalah layanan alat suntik steril agar penggunaan Narkoba suntik tidak menggunakan alat suntik secara bergantian atau bersama-sama. Yang kedua adalah layanan terapi rumatan metadon atau terapi subtitusi pengganti zat opiate, khususnya jenis heroin dengan zat yang disebut dengan metadon. Layanan ketiga adalah layanan perawatan pemulihan ketergantungan Napza. Dan layanan yang keempat adalah layanan perawatan pengobatan bagi pengguna Narkoba dan pasangannya yang sudah terlanjur terinfeksi HIV. Layanan tersebut disediakan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan termasuk di Lapas dan Rutan. Keuntungan dari penyediaan layanan adalah Penasun dan pasangannya dapat terhindar dari infeksi HIV atau penyakit ikutan akibat infeksi HIV tersebut, kemudian ketergantungannya dapat dipulihkan, 10

serta yang paling penting adalah penasun dan pasanangan…, pengguna narkoba dan pasangannya diterima oleh masyarakat sebagai orang sakit yang perlu mendapat perhatian, pengobatan, dan perawatan. Apabila kondisi kesehatan pengguna Narkoba dan pasangannya membaik, maka niscaya penyebaran HIV dapat dicegah agar tidak meluas ke masyarakat umum dan akhirnya kesehatan masyarakat juga terhindar dari bencana epidemi AIDS. Saat ini ada 93 negara yang mendukung program Harm Reduction sebagai strategi pencegahan penularan HIV, namun yang menuangkan dalam kebijakan secara eksplisit di dalam dokumen kebijakan nasional, seperti Permenkokesra ini baru 79 negara, termasuk Indonesia. Hasilnya, setelah empat tahun kebijakan Harm Reduction diterapkan, tingkat infeksi HIV di kalangan pengguna narkoba suntik turun, dari di atas 50% tahun 2006 menjadi 40% di tahun 2010. Semoga dengan intensifikasi program ini, infeksi HIV dapat ditekan hingga pada titik terendah dan epidemi AIDS dapat dikendalikan. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa menghukum pengguna narkotika bukan solusi yang tepat. Memberikan layanan kesehatan yang efektif bagi pengguna narkotika, tidak saja menyelamatkan generasi muda dengan pendekatan berperspektif kesehatan masyarakat, namun juga dapat memperkuat rasa kemanusiaan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. 41.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, duduk dulu, Pak. Oke, ada yang mau didalami? Silakan.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN Pertanyaan saya untuk Pak Inang. Pertama, dalam sejarahnya, penggunaan pasal pemidanaan terhadap pengguna narkotika, itu bagaimana asal-muasal? Kenapa sampai diterapkan pemidanaan terhadap pengguna narkotika? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pemenjaraan pengguna narkotika di lembaga pemasyarakatan, apakah itu menimbulkan dampak buruk atau dampak baik? Apa dampak buruknya? Apa dampak baiknya? Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut Ahli, apakah kebijakan pemidanaan terhadap pecandu narkotika itu efektif enggak dalam mengurangi penyalahgunaan terhadap narkotika? Oke, demikian, Yang Mulia.

43.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, Pak.

11

44.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: INANG WINARSO Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai asal-muasal dari sejarah atau yang disebut dengan rezim pelarangan atau pemenjaraan di bidang narkotika, itu karena di dalam kecanduannya seseorang pengguna narkotika dia akan selalu ingin mendapatkan obat dengan cara apa pun. Nah, tindakan untuk mendapatkan obat dengan cara yang melanggar hukum, seperti mencuri, memeras, merampok, itulah yang dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Padahal tindakan merampok, mencuri, memeras, itu juga bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk pejabat-pejabat yang terhormat. Apakah dia mencuri, merampok, korupsi, dan sebagainya. Sedangkan orang yang kecanduan, dia tidak bisa kita hukum karena kecanduannya, tetapi tindakan pencuriannya, tindakan perampokannya, tindakan penipuannya itu bisa kita hukum. Nah, itulah sebenarnya kita tidak bisa memisahkan mana tindakan yang berakibat merugikan orang lain maupun tindakan yang seharusnya tidak kita hukum, tetapi kita berikan layanan kesehatan. Jadi, kita harus memisahkan secara tegas asal-muasal pemidanaan ini karena disatukan bahwa orang yang kecanduan narkotika akan selalu mencuri, orang yang kecanduan narkotika akan selalu merampok, memeras, menipu, untuk mendapatkan obatobatannya. Maka ketika Pemerintah dengan program Harm Reduction ini menyediakan zat yang disebut methadon yang secara resmi diberikan untuk mengganti heroin, para pecandu narkotika itu tidak perlu lagi mencuri, merampok, untuk mendapatkan uang agar bisa membeli obatobatan, tapi dia cukup datang ke Puskesmas, ke rumah sakit, atau kalau dia sudah terlanjur dipenjara karena mencuri, merampok, dia bisa mendapatkan obat itu secara resmi di klinik, di Lapas, atau Rutan. Itu membuktikan bahwa sebenarnya kecanduannya tidak bisa dihukum, tidak bisa diberi sanksi hukuman apa pun, tetapi hanya bisa diberikan pengobatan atau perawatan secara medis maupun secara sosial. Akibat dari pemenjaraan para pengguna Narkoba di Lapas maupun di Rutan, itu berbeda dengan orang yang mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya, membunuh, dan lain sebagainya. Karena meskipun pengguna narkotika kita penjara di ujung dunia sekalipun atau di Kutub Utara sekalipun, dampak atau reaksi atas kecanduan di dalam tubuhnya akan selalu melekat dan ketagihan terhadap obat itu tidak bisa dihentikan dengan kerangkeng penjara. Tindakan ketagihan terhadap zat itu tidak bisa dihentikan dengan rantai, tidak bisa dihentikan dengan kurungan. Nah kebijakan ini, pelarangan atau pemenjaraan terhadap penggunaan narkob..., Narkotika jelas tidak efektif untuk mengurangi pengurangan penggunaan Narkotika. Karena pada kenyataannya mereka 12

menggunakan Narkotika bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena banyaknya zat Narkotika yang beredar secara ilegal di pasar gelap Narkotika yang dikendalikan oleh mafia perdagangan Narkotika, bandar, dan produsen Narkotika yang sampai saat ini kita belum bisa mengatasi itu secara efektif. Bahkan di Indonesia, banyak sekali produsen pabrik Narkotika yang terus tumbuh. Padahal itulah penyebab sesungguhnya apabila kita ingin efektif menangani masalah Narkotika, sumber utamanya yang harus kita penjarakan. Terima kasih. 45.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Pak Inang, apakah Saudara juga tahu bahwa ketika undangundang itu dibuat, sebenarnya alternatif untuk tidak menghukum itu sudah dibicarakan juga. Artinya bahwa ini harus di bina, tapi pada akhirnya ada pilihan rasional bahwa juga harus ada hukuman itu. Apa Saudara tahu juga bahwa itu?

46.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: INANG WINARSO Ya, saya tahu ada upaya atau pemikiran bersama untuk memisahkan secara tegas, mana pengedar, bandar, produsen, kurir yang secara langsung menimbulkan kerugian orang, dan mana yang pengguna yang tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

47.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Artinya itu sudah pernah dibahas secara resmi, dan melalui perdebatan publik ya?

48.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: INANG WINARSO Ya, tetapi itu tidak tertuang secara tegas di dalam UndangUndang Nomor 35 itu.

49.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. Ya karena undang-undang itu kan merupakan hasil akhir dari perdebatan-perdebatan yang berlangsung.

50.

AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: INANG WINARSO Ya.

13

51.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Itu artinya pertimbangan-pertimbangan tentang itu sebenarnya kan sudah pernah dibicarakan, gitu ya? Sehingga undang-undang itu merupakan produk yang disepakati dari seluruh perdebatan-perdebatan itu, kan gitu? Itu. Baik. Saudara, semua pihak sudah diberi kesempatan untuk mengajukan argumen-argumen, mengajukan (...)

52.

PEMERINTAH: SUWARSONO Yang Mulia (...)

53.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan.

54.

PEMERINTAH: SUWARSONO Kami ingin mengajukan pertanyaan kepada Saksi Ricky Gunawan (...)

55.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kepada Saksi ya?

56.

PEMERINTAH: SUWARSONO Ya.

57.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, silakan.

58.

PEMERINTAH: SUWARSONO Saudara Saksi Ricky Gunawan ya? Tadi menurut keterangan Saudara bahwa Saudara sering mendampingi klien Saudara dalam perkara tindak narko..., Narkotika ya, Pasal 3..., Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selama Saudara mendampingi, itu dakwaan dari jaksa penuntut itu (suara tidak terdengar jelas), itu bentuk dakwaannya tunggal, alternatif, atau primer/sekunder? Kalau misalnya alternatif, atau primer/sekunder, kira-kira pasal berapa saja itu? Itu satu ya. Yang kedua, Saudara sebagai penasihat hukum mesti otomatis ingin mematahkan dakwaan jaksa itu tidak terbukti atau paling tidak klien Saudara itu didakwa dengan..., dibuktikan dengan pasal-pasal yang 14

meringankan, misalnya penggunan tadi ya? Kemudian, selama Saudara mendampingi klien Saudara, Saudara pernah perhatikan enggak barang bukti itu? Yang paling sedikit itu berapa gram, yang paling banyak berapa gram, atau bahkan berapa kilo? Sehingga tadi menurut kesan saya bahwa Saudara cenderung..., apa..., berkesimpulan bahwa tersangka atau terdakwa pasal..., Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, itu hanyalah semata-mata pengguna, kan begitu. Terima kasih, Pak. 59.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011: RICKY GUNAWAN Terima kasih. Kalau menjawab soal dakwaan jaksa penuntut umum, berdasarkan apa yang kita alami dan amati, kebanyakan itu tunggal. Kalaupun alternatif, itu ada Pasal 127-nya, tetapi itu sedikit sekali. Kenapa tunggal? Karena..., dan tunggal terutama Pasal 111 atau 112, soal penguasaan. Dan kalau kita perhatikan di ketentuan pidana Undang-Undang Narkotika, ini pasal-pasal ketentuan pidananya tidak mencantumkan unsur kesalahan, tidak ada dengan sengaja atau dengan kelalaian. Semuanya..., misalnya setiap orang tanpa hak melawan hukum menguasai, sehingga ketika..., misalnya saya pencadu Narkotika, sudah transaksi jual-beli dengan teman saya, kemudian saya kembali ke rumah, dan ditangkap polisi, paling gampang kenanya adalah..., paling mudah kenanya Pasal 114..., maaf, Pasal 111 atau 112 karena jelas saya tidak ada hak dan saya melawan hukum. Jadi, tidak perlu pakai Pakai 127 lagi, dengan Pasal 111 atau Pasal 112, saya langsung otomatis bisa dengan mudah dibuktikan bahwa memang Narkotika itu saya kuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Dan memang ketika ini menyambung dengan pertanyaan soal dakwaan, apakah kita bebaskan atau ringankan? Kalau memang client kita menguasai, kita selalu akui dalam pledoi kita, dia betul menguasai. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah tujuan penguasaannya apa? Kalau tujuannya untuk pemakaian diri sendiri hendaknya didorong penggunaan Pasal 127, kenapa? Karena Pasal 54 mengamanatkan untuk pecandu, wajib direhabilitasi dan Pasal 103 dan Pasal 127 juga sudah memberikan kewenangan bagi hakim untuk dapat menjatuhkan rehabilitasi, tetapi itu jarang terjadi karena dakwaannya 111 atau 112, sehingga sulit bagi kami juga untuk mendorong adanya Pasal 127 bagi pecandu yang tersebut. Kemudian, soal gramatur rata-rata itu hanya 0,0 sekian. Tidak pernah…, ada satu kasus bahkan yang…, tapi ini tidak ada hubungannya soal pecandu. Tapi, ada satu kasus yang hampir satu kg, tapi dia direkayasa. Jadi, kalau untuk yang pecandu itu hampir selalu 0,0 sekian gram, kalaupun ganja sangat kecil sekali. Dan kami juga sering berinteraksi dengan teman-teman di KPAN juga dengan beberapa LSM. Jadi, kami bisa dengan bantuan mereka identifikasi ini betul-betul pecandu, pemakai atau betul-betul pengedar. Karena kami juga 15

assesment, kami tidak terima kasus–kasus yang bandar. Hanya mereka

pecandu yang betul-betul mau rehabilitasi akan kami perjuangkan di pengadilan dan meraka yang pemakai yang terkena, misalnya rekayasa kasus dan sebagainya, itu yang kita perjuangkan. Terima kasih.

60.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Kita sudah beri kesempatan yang seluas-luasnya termasuk sebenarnya pembicaraan yang di luar masalah persidangan. Ini kan yang digugat masalah kompetensi Mahkamah Konstitusi agar boleh melakukan ultra petita karena kalau tidak, bisa merugikan dalam kasus-kasus narkoba. Tapi, tadi masuk soal hukum narkoba (Undang-Undang Narkoba) yang sebenarnya di luar. Tapi, bisa memberi masukan sebagai pertimbangan. Nah. Oleh sebab itu, sidang-sidang sudah dianggap cukup dan sidang berikutnya adalah Pengucapan Putusan dengan terlebih dahulu selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2011, Pemohon 48 dan 49, pemerintah dan DPR dipersilakan, tidak diwajibkan ya, tidak, dipersilakan untuk menyerahkan kesimpulan. Artinya kalau dipersilakan itu, kalau tidak mengajukan juga tidak apa-apa. Artinya, masalahnya sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim berdasar fakta-fakta yang ada di persidangan. Tapi, kalau memberi kesimpulan akan lebih menguntungkan bagi Pemohon atau pihak karena lalu bisa memberi masukan tentang petitum yang diinginkan dengan berbagai pertimbangan hukumnya, sehingga Mahkamah bisa mempunyai pendapat-pendapat yang jelas, yang lebih komprehensif maksud saya, kalau jelas sudah pasti jelas. Baik, Saudara sekalian. Dengan demikian sidang di..., Kamis, tanggal 6 Oktober, jam kerja ya, pada jam kerja, jam kerjanya di sini pukul 16.00 tutup. Untuk..., kalau hari Jumat pukul 15.00 tutup. Sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.50 WIB

Jakarta, 30 September 2011 Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

16