2011

 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 84/PUU-IX/2011  

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK [PASAL 55 DAN PASAL 56] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (V)

JAKARTA RABU, 22 FEBRUARI 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 84/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik [Pasal 55 dan Pasal 56] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON: 1. 2. 3. 4. 5.

M. Achsin Anton Silalahi Yanuar Mulyana Rahmat Zuhdi M. Zainudin

ACARA Mendengar keterangan Pihak Terkait dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) Rabu, 22 Januari 2012, Pukul 11.02 – 13.02 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Achmad Sodiki Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar Harjono Maria Farida Indrati Anwar Usman Muhammad Alim

Achmad Edy Subianto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i 

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. M. Achsin 2. Anton Silalahi 3. Yanuar Mulyana B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Aan Eko Widiarto 2. Faizin Sulistio C. Ahli dari Pemohon: 1. M. Ali Safaat D. Saksi dari Pemohon: 1. Heliantono 2. Akhyadi Wadisono 3. Theo E. Pemerintah: 1. Mualimin Abdi 2. Langgeng Subur 3. Indra Surya 4. Agus Suprapto 5. Suhartiningsih 6. Fajar 7. Harjoko 8. Era Herisna 9. Dewi Hariyani 10. Ismu S. 11. Eko Adi K. 12. Dany P. 13. A. Ramona Sinaga 14. Handayani 15. Anik Anifa 16. Imade Serinteg 17. Amiek Mulandari F. Ahli dari Pemerintah: 1. Etty Retno Wulandari

ii 

G. Pihak Terkait: 1. Tia Aditiyasih 2. Tarko Sunaryo 3. Yurahman Linda H. Ahli dari Pihak Terkait: 1. Mohammad Fajrul Falaakh

iii 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.02 WIB  1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 84/PUU-IX/2011 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan dari Pemohon silakan siapa yang hadir pada kesempatan hari in.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon diperkenalkan, kami dari Pemohon yang hadir, saya Aan Eko Widiarto sebagai kuasa hukum dan di samping kiri saya Faizin Sulistio, kuasa hukum. Sementara untuk prinsipal yang datang yang pertama adalah Bapak M. Achsin, yang kedua, Bapak Anton Silalahi. Kemudian berikutnya adalah Bapak Yanuar Mulyana, dan yang terakhir Bapak (suara tidak terdengar jelas). Kemudian, Yang Mulia. Kami juga menghadirkan saksi dan ahli dalam kesempatan ini. Sebagai saksi, yang pertama adalah Bapak Drs. Akhyadi Wadisono, Ak., CPA., kemudian Bapak Drs. Helianto, Ak., CPA., dan se … Heliantono maaf, Drs. Heliantono, Ak., CPA. Kemudian sebagai Ahli yang hadir adalah Dr. M. Ali Safaat, S.H., M.H. Terima kasih.

3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, silakan dari Pemerintah.

4.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, Yang Mulia, akan saya sebutkan dari yang paling sebelah kiri. Pak Indra Surya dari Kementerian Keuangan. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Pak Langgeng Subur dari Kementerian Keuangan. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ibu Amik Mulandari dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, Yang Mulia, yang di belakang ada Pak Agus Suprapto. Kemudian ada Ibu Suhartiningsih, ada Pak Trianto, ada Fajar Sri Wahyuni, Maria Lusia, semuanya dari Kementerian Kuangan Republik Indonesia. Kemudian 1 

Saudara Eric, Saudara Aji, dan rekan-rekan yang lain dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, Yang Mulia. Sesuai dengan surat yang disampaikan kepada Yang Mulia bahwa Pemerintah akan menghadirkan Ahli … tambahan Ahli satu orang, Yang Mulia. Ibu Etty Retno Wulandari, Ak, M.Ba., dan (suara tidak terdengar jelas) Kemudian jika diizinkan, Yang Mulia, karena yang bersangkutan akan bepergian keluar kota, jika diizinkan Ahli dari Pemerintah mohon diberikan kesempatan untuk memberikan keterangannya yang terdahulu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. 5.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, saya persilakan maju ke depan untuk disumpah, Saudara Dr. M. Ali Safaat, kemudian Ahli (…)

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO Mohon maaf, Yang Mulia, mohon izin. Ya, juga dalam kesempatan ini hadir Pihak Terkait dan setahu kami Pihak Terkait juga ada Ahli yang dimajukan, terima kasih.

7.

KETUA: ACHMAD SODIKI Nah ya, saya akan sumpah itu. Dr. Muhammad eh, bukan … Mohammad Fajrul Falaakh, S.H., M.A. Kemudian Ahli dari Pemerintah Eti Retno Wulandari, silakan maju ke depan. Saksi Pemohon Drs. Herliantono, Drs. Akhyadi Wadisono silakan ke depan, Bapak. Ya, saya persilakan Pak Alim untuk menyumpah Ahli terlebih dahulu. Yang beragama Islam, Islam semua Bapak? Ya, baik.

8.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

9.

AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

2 

10.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

11.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, silakan duduk kembali.

12.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Yang Saksi Pak, monggo.

13.

KETUA: ACHMAD SODIKI Kemudian saksi silakan.

14.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Islam semua kedua-dua? Ya, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

15.

SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

17.

KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan duduk kembali Bapak. Baiklah, karena sejak semula Terkait itu telah mengikuti sidang terus-menerus, maka saya prioritaskan untuk Pihak Terkait untuk memberikan keterangan.

18.

PIHAK TERKAIT: TIA ADITIYASIH Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi Yang Mulia. Sesuai dengan surat panggilan sidang tertanggal 15 Februari 2012 dari Mahkamah Konstitusi dengan acara mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Pemohon. 3 

Sebelum kami melanjutkan memberikan keterangan mengenai hal yang dimaksud dalam pokok keterangan kami, perkenankanlah kami menguraikan secara singkat mengenai Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAPI didirikan pada tanggal 21 Mei 2007 sebagai kelanjutan dari Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. IAPI didirikan bertujuan untuk. 1. Mewujudkan akuntan publik yang independent, berintegritas tinggi, berkompetensi internasional, berpraktik secara sehat sesuai dengan etika, dan berkarakteristik akuntan publik. 2. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di Indonesia. Uraian detail mengenai IAPI kami sajikan dalam lampiran keterangan ini dan keterangan lebih rinci mengenai IAPI terdapat dalam company profile terlampir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Konstitusi terhadap IAPI untuk memberikan keterangan dalam persidangan yang mulia ini terkait dengan permohonan pengujian Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Akuntan Publik. Terhadap permohonan, keterangan Pemerintah, keterangan DPR RI, dan keterangan Ahli yang berkembang dalam persidangan ini, IAPI memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Kompetensi, atau keahlian, dan independensi adalah kunci utama dalam mewujudkan sebuah kemandirian profesi yang dijamin negara. Di dalam naskah akademik RUU Akuntan Publik yang disusun panitia antardepartemen, penyusunan RUU Akuntan Publik halaman 7 dan 8 menyebutkan bahwa sebuah profesi terikat dalam suatu kontrak sosial dengan masyarakat untuk melayani kepentingan publik, meski ketika kepentingan publik bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Sebagai balasannya, masyarakat memberikan hak-hak khusus kepada profesi akuntan publik, salah satu hak khusus dimaksud adalah hak yang mengatur secara internal profesinya, self regulatory system. Antara lain berkenaan dengan sertifikasi, dan persyaratan kompetensi, serta menetapkan standar teknis dan etika. 2. Bahwa dalam pandangan IAPI, sejak berdirinya Asosiasi Profesi Akuntan Publik ini di Indonesia, Pemerintah sebagai regulator tidak pernah mendorong terbentuknya mekanisme internal, self regulatory organization yang dapat mendorong kemandirian dan kompetensi profesional akuntan publik. Bahkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan, seperti PMK Nomor 17 Tahun 2008 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan cenderung memasung peran organisasi profesi dalam melakukan pembinaan terhadap anggota profesinya. Bahkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang menyebutkan, “Menteri berwenang melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, dan cabang kantor akuntan publik.” Pasal a quo dalam pandangan IAPI 4 

merupakan kelanjutan dari kontrol yang dilakukan oleh negara terhadap profesi akuntan publik yang sejak awal tidak diberi kesempatan menjadi profesi yang mandiri. Masalah ini dalam usulan perubahan UndangUndang Akuntan Publik pernah disinggung oleh Partai Hanura yang meminta perubahan kata menteri menjadi konsul akuntan publik Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap profesi akuntan publik. Sayangnya, pembentuk undang-undang lebih cenderung untuk melegalisasi kooptasi tersebut dengan mengekang kemandirian profesi akuntan publik. 3. Bahwa dengan tidak pernah diberikannya self regulatory organization kepada organisasi profesi IAPI, maka sangat meyesatkan keterangan Pemerintah yang menyatakan bahwa perlu memberikan tambahan bentuk sanksi pidana kepada akuntan publik karena mekanisme internal yang tidak berjalan. Padahal selama ini fungsi-fungsi pembinaan, dan pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada akuntan publik dilakukan sendiri oleh Pemerintah, sebagaimana tabel sejarah regulasi profesi akuntan publik Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 sampai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. 4. Adanya pendapat yang menyatakan tujuan dirumuskannya ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 adalah untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan, dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh akuntan publik, dan pihak terasosiasi, bahkan memberikan perlindungan kepada akuntan publik karena memberikan suatu rumusan tindak pidana yang jelas. Menurut pandangan IAPI, argumentasi demikian merupakan sesuatu yang mengada-ada, dan tidak didukung data ilmiah, sekaligus bentuk pengkerdilan peran profesi yang dijamin oleh Konstitusi. Menurut IAPI, konstruksi norma yang berisi ancaman pidana dalam pasal a quo tidak sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik, bahkan kebijakan formulatif yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, khususnya Pasal 55 dan Pasal 56 sudah mengkualifisir bahwa profesi tertentu, dahulu profesi akuntan publik, merupakan profesi yang jahat. Padahal seharusnya terhadap profesi akuntan publik bukan sanksi pidana atau pendekatan menghukum yang diterapkan, melainkan setiap penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik diselesaikan dengan pendekatan, pemberdayaan, dan memfasilitasi untuk diselesaikan di lingkungan internal profesi akuntan publik. 5. Terkait dengan pengertian manipulasi yang mendasarkan pada ahli bahasa. Bahwa memasukkan bagian dari manipulasi jadi manipulasi lebih luas dari memalsukan. Menurut IAPI dengan rumusan tersebut menunjukkan bahwa manipulasi merupakan istilah yang bersifat general sedangkan pemalsuan merupakan istilah yang bersifat spesifik. Dari profesi akuntan publik yang selalu berhubungan dengan pengolahan data computer, maka rumusan manipulasi dikhawatirkan akan menimbulkan kriminalisasi terhadap akuntan publik. Perbedaan 5 

pendapat antara Ahli mengenai pengertian manipulasi justru semakin menegaskan bahwa pengertian manipulasi ini semakin kabur. 6. Mengenai pernyataan bahwa permohonan Pemohon hanyalah didasarkan pada permasalahan implementasi norma Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Akuntan Publik. Menurut kami bahwa ketidakjelasan dalam suatu norma tentulah akan mempunyai dampak permasalahan dalam implementasinya. 7. Terkait dengan kasus Satyam di India, akuntan publik diajukan ke pengadilan bukanlah berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik di India karena Undang-Undang Akuntan Publik di India tidak memuat sanksi pidana kecuali sanksi pidana terhadap akuntan palsu. 8. Bahwa pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UndangUndang Akuntan Publik berdampak pada munculnya duplikasi aturan yang tumpang-tindih dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi atas permasalahan, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Pengaturan itu juga tidak sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik mengingat seorang akuntan publik bukanlah kuasa negara atau pejabat publik yang diberikan kewenangan atas nama publik atau negara. Sebab, produk akuntan publik bukan merupakan legal binding, sehingga tidak sebanding apabila dikenakan sanksi pidana. Produk dari pekerjaan akuntan publik adalah suatu opini yang merupakan suatu bentuk keyakinan memadai (reasonable insurance) dan bukan merupakan suatu pernyataan kebenaran absolute (mutlak) atas laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya. Produk akuntan publik itu bukan akta autentik sebagaimana dikeluarkan pejabat public. Pengenaan sanksi itu dikhawatirkan akan rawan timbulnya kriminalisasi terhadap profesi akuntan publik yang pada akhrinya akan menimbulkan dampak meningkatnya risiko profesi dan bisnis akuntan publik. Sehingga mengurangi minat dan tidak mendorong pertumbuhan profesi akuntan. IAPI menilai ketidakpatuta … ketidakpatuhan terhadap standar profesi dan kode etik cukup diatur melalui pengenaan sanksi profesi. 9. Oleh karena itu, undang-undang semestinya cukup memberi dukungan bagi profesi akuntan publik dengan mengamanatkan agar standar profesi, kode etik profesi, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga asosiasi berfungsi membangun profesi akuntan publik dengan pendekatan yang baik. Jadi sepanjang perangkat akuntan publik, asosiasi profesi akuntan publik telah memadai dan ditaati. Pemerintah tidak perlu harus mengambil alih pengaturan profesi akuntan publik dari asosiasi profesi akuntan publik. Undang-Undang Akuntan Publik semestinya cukup memberikan dukungan kepada asosiasi profesi untuk memberdayakan akuntan publik dan memberikan sanksi sebagai upaya terakhir dari pemberdayaan. 10. Sehingga pendekatan pembangunan dan pengembangan profesi semestinya mengutamakan pemberdayaan dan fasilitasi bukan pendekatan menghukum. Semestinya bukan sanksi pidana kepada 6 

akutan publik yang perlu menjadi materi muatan Undang-Undang Akuntan Publik, tetapi terwujudnya badan pengatur independent dan aspek-aspek pemberdayaan profesi akuntan publik lainnya. Sanksi pidana pada Pasal 55 dan Pasal 56 justru merugikan profesi akuntan public, sebab sebagai profesi yang sangat sensitif terhadap kepercayaan publik jangankan sanksi pidana, sanksi pencabutan izin atau pembukuan, pemberitaan negatif tentang akuntan publik saja yang belum tentu benar akan meruntuhkan nasib akuntan publik yang bersangkutan. Satu pertanyaan besar yang ingin kami sampaikan, mengapa profesi akuntan publik diperlakukan secara berbeda dengan profesi lainnya seperti kedokteran, advokat, dan notaris? Sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H huruf … H ayat (2) mengenai, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Sebagai penutup keterangan kami, perlu kami tegaskan bahwa gangguan terhadap anggota mengakibatkan gangguan terhadap asosiasi profesi akuntan publik sebagai Pihak Terkait. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Demikian keterangan ini, kami sampaikan di hadapan sidang Pleno pada hari ini. Terima kasih atas perhatian yang sungguh-sungguh dari Majelis Hakim Yang Mulia demi masa depan profesi akuntan publik yang lebih baik. Jakarta, 22 [sic!] Februari 2012 . Wassalamualaikum wr.wb. 19.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, sesuai dengan permintaan Pemerintah saya persilakan Saudara Ahli Etty Retno Wulandari dan sesuai dengan alokasi waktu saya kira maksimal 15 menit.

20.

AHLI DARI PEMERINTAH: ETTY RETNO WULANDARI Assalamualaikum wr.wb.

21.

KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam.

22.

AHLI DARI PEMERINTAH: ETTY RETNO WULANDARI Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Paparan pendapat kami ini bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai perlunya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 7 

Paparan ini dilihat dari sudut pandang otoritas pasar modal mengenai peran akuntan publik di pasar modal. Akuntan publik yang terdaftar di pasar modal yaitu akuntan publik yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di Bapepam LK dapat memberikan jasa profesional akuntan publik termasuk audit umum atas laporan keuangan emiten perusahaan publik dan pelaku pasar lainnya. Sebelum kami menyampaikan pendapat tentang pengaturan akuntan publik melalui Undang-Undang Akuntan Publik, izinkan kami menyampaikan latar belakang pentingnya peran akuntan publik dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam dunia usaha saat ini terjadi pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan. Pada umumnya pemilik perusahaan tidak mengontrol kegiatan operasional sehari-hari suatu perusahaan secara langsung. Melainkan pemilik memberikan mandat kepada pengelola perusahaan dalam hal ini jajaran direksi dan manajemen untuk mengelola perusahaan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola perusahaan mereka diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pemilik perusahaan yaitu pemegang saham yang salah satunya mencakup laporan keuangan. Hal ini juga sudah diatur di dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Ini diterbitkan oleh perusahaan sebagai hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, disebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Di pasar modal, laporan keuangan adalah instrumen pemenuhan prinsip keterbukaan atau disclosure principle oleh emiten dan perusahaan publik yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan investasi. Sebagai dampak adanya pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen di dalam perusahaan publik timbul potensi kesenjangan informasi atau asymmetric information antara pemegang saham dan manajemen. Hal ini dikarenakan manajemen sebagai pihak yang mengatu … mengetahui operasional seharihari perusahaan dapat mengambil keuntungan pribadi dengan cara melakukan penyampaian informasi keuangan yang menyesatkan sehingga berakibat dirugikannya pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen untuk mengurangi dampak dari asymmetric information tersebut

8 

yang salah satunya ditempuh melalui audit atas laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Akuntan publik dipandang sebagai pihak yang mempunyai kemampuan dan independency yang memadai untuk meyakinkan pemegang saham melalui opini akuntan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen tidak mengandung kesalahan yang material atau menyesatkan. Dengan demikian akuntan publik mempunyai peran kunci untuk menjaga kepercayaan investor. Akuntan publik diharapkan menjadi penjaga gawang atau gatekeeper dari informasi keuangan dalam melindungi kepentingan publik, seperti investor, regulator, dan stakeholder lainnya dengan menghasilkan opini yang berkualitas dan independent atas laporan keuangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan, laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Di lain pihak, akuntan sebagai profesi yang memberikan jasa quality assurance bertanggung jawab sebatas pada opini yang diberikannya atas laporan keuangan yang diaudit. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 26 UndangUndang Akuntan Publik yang menyatakan bahwa akuntan publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan. Peran akuntan publik menjadi lebih penting di pasar modal dikarenakan karakteristik pasar modal itu sendiri yang memungkinkan suatu perusahaan dimiliki oleh khalayak umum sehingga pihak-pihak yang harus dilindungi dari asymmetric information menjadi lebih banyak dan lebih luas. Oleh karena itu, apabila akuntan publik yang beroperasi di pasar modal memiliki kualitas dan integritas yang lemah maka perkembangan pasar modal dapat terhambat karena berkurangnya tingkat kepercayaan investor. Mengingat hal tersebut Bapepam LK sebagai regulator pasar modal mewajibkan akuntan publik yang melakukan kegiatan terkait dengan pasar modal harus terdaftar terlebih dahulu di Bapepam LK. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Republik Indonesia. Dalam Pasal 55 khususnya ayat (b) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 tentang Akuntan Publik yang dijadikan sebagai subjek uji materiil Pemohon dinyatakan bahwa akuntan publik yang dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja, atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Di Pasal 56 dinyatakan bahwa pihak terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda … dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Berkaitan dengan hal tersebut, kami berpendapat bahwa tuntutan para Pemohon justru akan menghilangkan bagian sangat penting dari hasil 9 

kerja akuntan yang berupa opini, yaitu kertas kerja pemeriksaan akuntan publik. Berikut penjelasan mengenai pentingnya kertas kerja tersebut. Peran akuntan publik dalam meminimailis … meminimalisasi masalah asymmetric information dilakukan melalui pemberian opini akuntan. Jika proses pembentukkan kesimpulan atau opini tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka opini yang dihasilkan tidak mempunyai kredibilitas yang memadai. Dalam melaksanakan penugasan khususnya jasa audit atas laporan keuangan, akuntan harus melaksanakan perencanaan audit, prosedur audit mengumpulkan informasi dan melaksanakan pengujian, serta mengorganisasi audit, sehingga dapat menarik kesimpulan yang dituangkan dalam opini laporan akuntan. Atas semua aktivitas tersebut, akuntan wajib mengikuti standar yang ditetapkan oleh asosiasi akuntan sendiri, yaitu yang disebut Standar Profesional Akuntan Publik atau (SPAP). SPAP ini merupakan pedoman bagi akuntan dalam menjaga kualitas jasa yang diberikan. Semua aktivitas audit tersebut didokumentasikan di dalam kertas kerja yang disebut kertas kerja pemeriksaan, dan kertas kerja pemeriksaan ini merupakan unsur yang sangat penting dalam audit, sehingga hal ini juga diatur dalam satu seksi khusus di SPAP yaitu seksi 339. Di dalam PSAK 15 dinyatakan bahwa di paragraf 1, auditor harus membuat dan memelihara kertas kerja yang isi maupun bentuknya harus di desain untuk memenuhi keadaan-keadaan yang dihadapinya dalam perikatan tertentu. Informasi yang tercantum di dalam kertas kerja merupakan catatan utama pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh auditor dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuatnya mengenai masalah-masalah yang signifikan. Di paragraf 3 dinyatakan bahwa kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor tentang (…) 23.

KETUA: ACHMAD SODIKI Saya kira pasalnya dilalui saja, langsung ke 15 barangkali.

24.

AHLI DARI PEMERINTAH: ETTY RETNO WULANDARI Oke. Kertas kerja pemeriksaan juga merupakan international best practices, hal ini ditunjukkan dengan diwajibkannya dokumentasi audit

dalam International Standard on Auditing Nomor 230 mengenai Audit Documentation, khususnya di paragraph 2 dan 3. Terkait dengan pentingnya kertas kerja tersebut juga akuntan publik telah mengatur kewajiban pembuatan kertas kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (2). Ketentuan-ketentuan di atas memperlihatkan bahwa kertas kerja pemeriksaan itu wajib disusun oleh akuntan publik baik menurut SPAP, International Standard on Auditing, maupun UndangUndang Akuntan Publik.

10 

Fungsi dari kertas kerja audit merupakan alat bantu bagi akuntan dalam rangka pengambilan kesimpulan atas hasil audit sekaligus dapat digunakan menjadi alat pengendalian mutu bahwa aktivitas audit yang telah dilakukan dan opini yang dihasilkan telah sesuai dengan SPAP. Kertas kerja pemeriksaan pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut. Di dalam perecanaan audit, hal tersebut memuat antara lain mengenai evaluasi internal kontrol, penilaian resiko misstatement, program audit yang berisi juga prosedur audit, penentuan jumlah sampel yang akan diaudit, juga penentuan matrealitas. Di dalam pengujian AKP juga memuat dokumentasi atas catatan dan bukti yang diuji dan salah saji dalam laporan keuangan. Di dalam pelaporan, kertas kerjanya juga akan memuat mengenai pengecekan kelengkapan pelaksanaan prosedur audit dan kecukupan bukti audit serta perumusan opini. Opini akuntan tidak diharapkan muncul dengan tiba-tiba tanpa melalui proses tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kertas kerja pemeriksaan diharapkan dapat dijadikan bukti bahwa pembentukkan opini telah melalui prosedur audit dan pengendalian mutu yang memadai. Sebagai ilustrasi, suatu keputusan hukum harus didasarkan pada bukti hukum. Demikian pula dengan opini audit yang juga harus didasarkan pada bukti audit yang harus didokumentasikan dengan memadai dalam kertas kerja. Di sisi lain, dokumentasi dalam kertas kerja untuk menjalankan penugasan tersebut dapat menjadi alat bertahan oleh akuntan apabila dapat tuntutan atas jasa yang diberikan bahwa akuntan telah melakukan jasa profesional secara memadai dan tidak melakukan kelalaian atau fraud dalam melaksanakan penugasannya. Namun sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa akuntan publik tidak melakukan jasa profesionalnya dengan memadai, tentunya mereka harus bertanggung jawab atas opini profesionalnya. Untuk membuktikan bahwa akuntan publik telah melakukan penugasan secara profesional, maka kertas kerja pemeriksaan merupakan sarana yang sangat penting. Oleh karena itu, kertas kerja pemeriksaan seharusnya tidak dipandang sebagai hal yang memberatkan akuntan publik melainkan sebagai suatu sarana bagi akuntan publik untuk melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Di lain pihak, kertas kerja pemeriksaan juga merupakan sarana untuk memberikan opini yang tepat. Kertas kerja yang dimanupulasi, dipalsukan, atau dihilangkan, akan menghasilkan opini yang tidak tepat yang sangat potensial merugikan publik selaku pengguna laporan keuangan yang diaudit. Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam memberikan jasa audit, akuntan juga tidak lepas dari pengawasan otoritas tertentu sesuai dengan yurisdiksi aktivitas atau sifat jasa yang diberikan. Otoritas tersebut berwenang melakukan review atas penugasan audit yang telah diberikan oleh akuntan dengan tujuan menjaga kualitas 11 

jasa yang diberikannya. Untuk melakukan pengawasannya, otoritas tersebut menggunakan kertas kerja pemeriksaan akuntan sebagai objek review untuk mengevaluasi apakah pekerjaan akuntan telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh asosiasi profesinya. Beberapa otoritas di Indonesia yang dapat memberikan melakukan review antara lain adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga pembina dan pengawas akuntan publik Indonesia, BAPEPAMLK, YAPI sebagai asosiasi juga yang berkepentingan dengan kualitas pemberian jasa anggotanya, BPK sebagai pihak yang berkepentingan atas audit terhadap BUMN kemudian pihak lainnya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa opini audit merupakan instrumen penting untuk menjaga kepercayaan investor dan kertas kerja audit merupakan alat bukti penting dalam pembentukan opini akuntan. Dengan demikian, kertas kerja audit secara tidak langsung merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntan publik atas jasa yang diberikan, sesuai dengan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Akuntan Publik. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa pengaturan tentang kertas kerja pemeriksaan dalam Pasal 5 dan 56, bukanlah merupakan ancaman bagi profesi akuntan publik. Sebaliknya, pengaturan tersebut untuk memastikan bahwa akuntan publik telah melaksanakan jasa yang diberikan secara profesional dan berintegritas yang pada akhirnya justru akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik, sekaligus sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik, baik investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya, dari adanya opini audit yang tidak didukung oleh bukti-bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebagai ilustrasi mengenai pentingnya peran akuntan publik dan audit dalam dunia usaha, berikut akan dijelaskan beberapa kasus kegagalan dalam praktik audit yang dapat dijadikan pelajaran untuk profesi akuntan publik di Indonesia. Kasus manipulasi (suara tidak terdengar jelas) terbesar yang pernah terjadi adalah kasus Enron Corporation di Amerika Serikat. Laporan keuangan Enron sebelumnya diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh kantor akuntan Arthur Andersen. Namun secara mengejutkan, Enron dinyatakan pailit. Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen telah mengaudit Enron sejak tahun 1995 … 1985 dan selalu memberikan opini wajar tanpa pengecualian sampai tahun 2000. Pada Januari 2002, David Duncan selaku partner dari Arthur Andersen yang bertanggung jawab atas audit Enron, memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan dan pada saat tahap investigasi oleh Otoritas Pasar Modal Amerika Serikat, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Kasus penghancuran dokumen tersebut dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kehancuran kredibilitas dari Arthur Andersen. 12 

Kebangkrutan Enron, menyeret akuntan publik Arthur Andersen karena dianggap memanipulasi laba Enron. Padahal, Arthur Andersen berdiri sejak tahun 1913 dan mencetak laba yang sangat besar. Akhirnya, pada tahun 2001, Arthur Andersen harus membayar utang US$32 miliar, sehingga KAP ini tidak bisa diselamatkan. Melalui putusan pengadilan, Arthur Andersen mendapatkan hukuman percobaan lima tahun, denda US$500.000, dan dicabut kewenangannya untuk mengaudit perusahaan publik di Amerika Serikat. Hal tersebut didasarkan pada pelanggaran peraturan dari otoritas pasar modal, berupa penghilangan dan penghancuran dokumen-dokumen penting Enron. Pada tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela menyerahkan izin praktiknya sebagai kantor akuntan publik, setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron, serta menyebabkan 85.000 karyawannya kehilangan pekerjaannya. Di samping itu, kasus ini juga menyebabkan banyak investor yang memiliki saham Enron, mengalami kerugian yang sangat besar dan menimbulkan efek domino yang besar terhadap penurunan kepercayaan atas pasar modal di Amerika Serikat. Selain kasus Enron, kecurangan yang terjadi yang berkaitan dengan laporan keuangan juga terjadi di India. Satyam Computer Services memalsukan data aset dalam laporan keuangannya, serta menggelembungkan labanya. Laporan keuangan yang diaudit mencantumkan nilai kas dan setara kas, setara dengan US$1 miliar yang sesungguhnya tidak ada atau fiktif. Kasus ini berujung pada penjeblosan manajemen Satyam maupun akuntan publiknya ke penjara. Belajar dari kasus-kasus tersebut di atas, terlihat bahwa dampak dari kecurangan hasil kerja akuntan publik terhadap kepentingan publik sangatlah besar. Oleh karena itu, diharapkan akuntan publik Indonesia yang bergerak di pasar modal, selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, sehingga akuntan publik tidak terjebak pada hal-hal yang dapat merugikan akuntan publik yang bersangkutan, profesi akuntan publik, investor, serta masyarakat secara keseluruhan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mengingat peranan akuntan publik yang sangat vital dalam sistem perekonomian, maka sebagai institusi … maka berbagai institusi memberikan saveguard untuk mendukung kualitas dari akuntan publik. Sebelum tahun 2002, saveguard itu didominasi oleh self regulatory system, dimana profesi mengatur dirinya sendiri melalui asosiasi profesi akuntan publik. Namun, sejak kegagalan sistem tersebut, yang ditandai dengan meledaknya kasus Enron yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, di hampir seluruh negara, Pemerintah mulai mengatur lebih ketat profesi akuntan publik guna melindungi kepentingan publik. Sebagai contoh, kasus Enron mendorong pemerintah Amerika Serikat, menerbitkan undang-undang baru, yaitu Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 yang mengatur profesi akuntan publik secara lebih ketat lagi. 13 

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Thailand, Australia, dan masih banyak negara juga telah membentuk lembaga khusus yang mengawasi akuntan publik. Bahkan di tingkat internasional, unit-unit tersebut bekerja sama dengan membentuk lembaga yang dinamakan International Forum of Independent Audit Regulators atau IFIAR. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan publik. Undang-undang tersebut mengatur akuntan publik dalam mengemban tanggung jawab profesinya harus sesuai dengan peran penting dari akuntan publik. Adapun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, juga telah selaras dengan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang berlaku untuk seluruh pasar modal … untuk seluruh pelaku pasar modal Indonesia termasuk akuntan publik. Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 93 Undang-Undang PM. Sanksi pidana bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan dimaksud adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. Mempertimbangkan dampak ekonomi yang akan terjadi apabila laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, tidak menyajikan fakta yang sebenarnya, maka sudah sewajarnya dalam rangka melindungi kepentingan publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, mengatur ketentuan pidana bagi akuntan publik dan pihak terasosiasi, khususnya terkait dengan kelengkapan dan keaslian kertas kerja pemeriksaan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai penutup menurut pandangan kami selaku otoritas pasar modal bahwa ketentuan pidana Pasal 55 dan Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. Oleh karena itu, kami memohon agar Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian Pasal 55 dan Pasal 56 UndangUndang Akuntan Publik untuk menyatakan bahwa permohonan para Pemohon, ditolak atau dinyatakan tidak diterima. Terima kasih kami sampaikan, wassalamualaikum wr. wb. 25.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, saya persilakan berikutnya Ahli dari Pemohon yaitu Dr. Ali Safaat.

14 

26.

PIHAK TERKAIT: TIA ADITIYASIH Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Terkait juga membawa Ahli Pak Fadjrullah. Terima kasih.

27.

KETUA: ACHMAD SODIKI Pak siapa?

28.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FADJRULLAH Fadjrullah.

29.

PIHAK TERKAIT: TIA ADITIYASIH Mohammad Fadjrullah … Mohammad Fajrul Falaakh.

30.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, tadi kan sudah disumpah, tho?

31.

PIHAK TERKAIT: TIA ADITIYASIH Ya, baik.

32.

KETUA: ACHMAD SODIKI Tapi urutannya belum?

33.

PIHAK TERKAIT: TIA ADITIYASIH Boleh.

34.

KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan.

35.

PIHAK TERKAIT: TIA ADITIYASIH Baik, terima kasih Yang Mulia.

36.

KETUA: ACHMAD SODIKI Nanti diberi kesempatan, pasti.

15 

37.

AHLI DARI PEMOHON: M. ALI SAFAAT Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Berdasarkan surat dari Pemohon tertanggal 19 Januari 2012, kami diminta untuk memberikan keterangan … dan keterangan tertulis sudah saya sampaikan kepada Pemohon, untuk juga disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Berdasarkan surat Pemohon tersebut, ada dua hal yang diminta dari saya untuk memberikan keterangan. Yang pertama adalah apakah perlindungan terhadap profesi menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara di dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945? Yang kedua, apakah hak-hak tersebut dirugikan oleh ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Akuntan Publik? Untuk menjawab, kedua pertanyaan tersebut. Yang pertama, saya akan merunut dari pengertian dari hak asasi manusia itu sendiri, kemudian ruang lingkup dari hak asasi manusia. Di dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999, sudah diberikan definisi yang tegas tentang apa itu hak asasi manusia, yang menurut pendapat saya bisa terdiri dari lima unsur. Yang pertama bahwa hak asasi manusia terdiri dari seperangkat hak atau serangkaian hak yang terkait satu dengan yang lain. Dua, hak tersebut melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, yang berarti sudah ada dan melekat semenjak manusia lahir dan tetap sepanjang hidupnya. Ketiga, hak tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dimiliki sama oleh setiap umat manusia dan bukan merupakan pemberian negara atau entitas lain. Empat, oleh karena dimiliki bersamaan dengan keberadaan dan hakikat manusia serta bukan merupakan pemberian negara, maka harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, serta setiap orang. Kelima, tujuan dari penghormatan dan perlindungan adalah kehormatan harkat dan martabat manusia, yang berarti tidak hanya untuk kepentingan hidup manusia secara biologis, tetapi lebih dari itu adalah untuk mewujudkan manusia yang dapat hidup secara berkemanusiaan. Dari unsur-unsur tersebut, setidaknya terdapat dua unsur yang terkait dengan hak profesi. Sebagai konsekuensi dari pengertian hak asasi manusia, sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, maka seperangkat hak itu dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya tanpa membedakan etnis, ras, agama, jenis kelamin, apalagi profesi yang dijalani. Oleh karena itu, setiap umat manusia yang menjalani profesi tertentu dalam perkara ini adalah akuntan publik, juga memiliki hak asasi yang harus dijamin, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik secara pribadi maupun dalam menjalani profesinya. Kedua, seperangkat hak yang harus dijunjung tinggi, seperti sudah saya sampaikan. Tidak hanya berkaitan dengan eksistensi biologis manusia, 16 

melainkan mencakup kepentingan untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat sebagai manusia adalah satu kondisi yang hanya dapat dipenuhi jika manusia memiliki kebebasan untuk hidup bersama dan kebebasan serta kesempatan untuk mendapatkan pengakuan yang sederajat dengan manusia lain. Pengakuan tersebut hanya mungkin didapatkan jika seseorang melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi manusia lain berdasarkan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itulah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercakup sebagai hak asasi manusia juga hak untuk bekerja, hak mengembangkan diri, hak memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 88D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UndangUndang Dasar 1945. Dan oleh karena itu, menjalani suatu profesi akuntan pulik adalah perwujudan dari hak untuk bekerja, hak mengembangkan diri, serta hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan. Untuk dapat menjalankan profesi tersebut, tentu seseorang harus dipenuhi rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apalagi di dalam menjalankan profesi itu mutlak diperlukan adanya keahlian yang tidak dimiliki oleh setiap orang, yang berdasarkan keahlian itulah semua pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, harus diletakan. Untuk dapat menjalankan keahlian sebagai dasar pertimbangan utama dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu diperlukan adanya independency dari kepentingan atau pengaruh apapun, selain dari keahlian itu sendiri. Oleh karena itu, suatu profesi hanya dapat dijalankan jika terdapat rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk menjalankan profesi itu. Berdasarkan pemikiran itu, kami berpendapat jelas bahwa perlindungan hak asasi manusia memiliki implikasi terhadap perlindungan terhadap profesi, baik terhadap orang yang menjalani maupun terhadap tindakan yang dilakukan dalam profesi itu. Hal ini juga bisa kita lihat di dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 walaupun secara khusus atau spesifik tidak dibahas, tetapi pernah disampaikan dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar. Misalnya pada Rapat ke-III Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, dengan agenda Pengantar Musyawarah Fraksi. Salah satu fraksi pada saat itu Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicara Abdul Kholiq Ahmad, menyampaikan beberapa prinsip yang harus ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satunya adalah menjamin dan memelihara terhadap kebebasan berprofesi. Demikian pula dalam Rapat Sinkronisasi Panitia Ad Hoc I BP-MPR tanggal 14 Juli tahun 2000, Anggota PAH I pada saat itu … Anggota PAH I 17 

Hamdan Zoelva menyampaikan perlunya perlindungan terhadap profesi, pada saat itu. Walaupun dalam konteks profesi hukum seperti pengacara. Namun pendapat itu lalu ditanggapi oleh Anggota PAH I Andi Mattalatta yang menyatakan bahwa yang dibahas itu pada saat adalah masalah suprastruktur atau institusi yang memiliki kewenangan publik, itu terkait dengan Pasal 24. Sedangkan institusi profesi secara umum masuk dalam pengaturan hak asasi manusia. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah kerugian konstitusional Pemohon. Apakah hak konstitusional yang sudah saya kemukakan tadi, dirugikan dengan adanya Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Akuntan Publik? Terhadap pertanyaan ini tentu harus dilihat norma dalam pasal dimaksud, Pasal 55 dan Pasal 66 Undang-Undang Akuntan Publik adalah ketentuan yang memberikan ancaman pidana bagi profesi akuntan publik dan terasosiasi yang melakukan tindakan yang dirumuskan dalam pasal tersebut sebagai tindak pidana. Suatu ketentuan pidana tentu saja tujuannya adalah agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dirumuskan sebagai tindak pidana dengan cara memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. Sudah pasti ketentuan ini menciptakan rasa tidak aman atau takut untuk melakukan suatu tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana. Ancaman pidana berpotensi mengurangi independency profesi karena membuat seseorang dalam profesi itu tidak hanya mendasarkan keahliannya dalam melakukan atau tidak melakukan tugas profesinya, tetapi juga mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan masuk kualifikasi tindakan pidana atau tidak? Pada saat tindakan profesi itu tidak lagi ditentukan sepenuhnya oleh keahlian yang dimiliki, maka seseorang berpotensi kehilangan profesi itu sendiri. Hukum seharusnya memperkuat atau mendorong agar seseorang melakukan tindakan itu sesuai dengan keahlian profesinya. Hal ini berarti hak atas pekerjaan, hak mengembangkan diri, hak untuk menikmati manfaat ilmu pengetahuan akan berpotensi dirugikan. Inilah kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Akuntan Publik. Sebagai penutup. Saya menyampaikan bahwa sebagai ketentuan pidana yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam kedua pasal dimaksud memang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan bukan perbuatan administratif dalam konteks profesi akuntan publik? Dan apakah perbuatan-perbuatan dimaksud merupakan tanggung jawab seorang akuntan publik? Serta apakah perumusannya tidak memenuhi diskriminasi dan ketidakpastian hukum? Mengenai penggunaan sanksi pidana, sesungguhnya Mahkamah telah pernah membuat pedoman yang menurut saya tidak hanya menjadi dasar dalam pengambilan putusan oleh Mahkamah. Tetapi juga harus menjadi pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam memuat 18 

sanksi pidana, yaitu dalam Putusan Nomor 4/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang humanistis dan terkait erat dengan kode etik. Mahkamah memberikan lima pedoman. Yaitu pertama, ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit. Kedua, ancaman pidana tidak boleh digunakan apabila hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi. Tiga, ancaman pidana harus rasional. Empat, ancaman pidana harus menjaga keserasian antara ketertiban sesuai dengan hukum dan kompetensi. Lima, ancaman pidana harus menjaga kesetaraan antara perlindungan masyarakat, kejujuran, keadilan prosedural, dan substantif. Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, keterangan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum wr. wb. 38.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, nanti makalahnya bisa disampaikan ke Panitera. Dari Pemerintah tadi sebetulnya … Saudara Etty Retno Wulandari itu masih ada pertanyaan sebetulnya dari majelis. Apa bisa nanti (…)

39.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Ya. Nanti pertanyaan biar Pemerintah catat. Nanti saya … kami serahkan kepada Ibu Etty untuk dijawab secara tertulis, Yang Mulia.

40.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, kami lanjutkan dengan mengundang Bapak Mohammad Fajrul Falaakh, silakan.

41.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD FAJRUL FALAAKH Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera. Di sini saya diminta oleh Pihak Terkait, Institut Akuntan Publik Indonesia untuk memberikan keterangan Ahli terhadap pengujian Pasal 55 huruf a, Pasal 55 huruf b, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Pasal 55 huruf a dan b, maupun Pasal 56 Undang-Undang Akuntan Publik, ini adalah mengenai sanksi pidana yang diancamkan kepada profesi akuntan publik. Saya tidak akan membahas dari sudut pandang ilmu hukum pidana, saya akan membahasnya dari sisi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum konstitusi. Dan fokus pembahasan saya lebih kepada subjek hukum tindakan yang didefinisikan di dalam pasal-pasal tersebut 19 

sebagai tindak pidana, artinya adalah tindakan hukum yang tidak memenuhi hukum kan kira-kira gitu, serta sanksi terhadap tindakan tersebut. Dalam membahas masalah ini, saya menggunakan sudut pandang hanya dua saja, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UndangUndang Dasar Tahun 1945. Yang pada dasarnya … yang satu mengenai kepastian hukum yang adil dan yang kedua tadi adalah mengenai hak ataupun kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Saya memulai dari Pasal 55 huruf a dari Undang-Undang Akuntan Publik yang berbunyi, “Akuntan publik yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Sebagaimana dimaksud ke dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah.” Terlepas dari rumusan tentang jenis tindak pidana, pada Pasal 55 huruf a itu jelas bahwa ketentuan ini mempersamakan antara akuntan publik yang melakukan tindak pidana, frasa melakukan manipulasi dan/atau memalsukan data. Saya tidak membahas apakah manipulasi di sini adalah data manipulation yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berurusan dengan angka-angka, hitung-menghitung, logic, dan mathematic, bukan ahli hukum yang urusannya angka-angka pasal atau sanksi. Nah, tadi jelas bahwa subjek hukum yang berbeda diperlakukan dengan cara yang sama dan dikenai sanksi pidana yang sama. Yang melakukan suatu tindak pidana yang didefinisikan di sini dengan pembantu, yang membantu dilakukannya tindak pidana. Nah, saya mengikuti rekanrekan ahli hukum pidana mengatakan, “Di dalam hukum pidana jelas dibedakan orang yang melakukan dengan yang membantu dilakukannya tindak pidana itu.” Nah, dengan demikian ketentuan Pasal 55 huruf a berwatak diskriminatif. Mengapa? Karena mempersamakan pelaku tindak pidana dengan pihak yang membantu dilakukannya tindak pidana. Jenis pekerjaan status apa ini … hubungan hukum yang berbeda diperlakukan sama. Mengenai Pasal 55 huruf b, saya tidak banyak berbicara dari sudut pandang adanya tiga jenis tindak pidana, di situ yang disamakan dengan suatu tindak pidana lainnya. Yang dimaksud adalah manipulasi data atau catatan pada kertas kerja dan seterusnya, sehingga tidak bisa digunakan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Menghilangkan data dan seterusnya, pada kertas kerja, sehingga tidak dapat digunakan oleh … dalam pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Kemudian tidak membuat kertas kerja, sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Tiga kategori ini disamakan dengan jenis tindak pidana lainnya, yaitu memalsukan data atau catatan pada kertas kerja, sehingga mengakibatkan tidak dapat digunakan oleh pihak yang berwenang. 20 

Saya tidak mempersoalkan itu, dari sudut hukum pidana. Saya ingin menggabungkan saja ketentuan Pasal 55 huruf b itu, dengan Pasal 55 huruf a yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Dari segi apa? Yaitu dari segi bahwa Undang-Undang Akuntan Publik Tahun 2011 ini bersifat tidak koheren di dalam mengancamkan sanksi terhadap tindakan yang secara substantif, mohon nanti dikoreksi mungkin saya keliru, tetapi secara substantif pada dasarnya ya sama. Tindakan yang mana yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah tindakan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j. Pasal 55 huruf a maupun huruf b dan kemudian juga tentu saja nanti Pasal 56 dari Undang-Undang Akuntan Publik, substansinya adalah yang dirumuskan di Pasal 30 ayat (1) huruf j. Nah, tentu ada perbedaan dari sisi hukum pidana yang Pasal 55 tidak menggunakan kata dengan sengaja, berarti tidak sengaja, lalai bisa masuk. Sementara yang Pasal 55 huruf b dirumuskan dengan frasa dengan sengaja. Nah, biarlah itu ahli hukum pidana. Tapi yang penting adalah yang saya kemukakan bahwa ini inkoheren. Mengapa? Karena pada dasarnya Pasal 53 ayat (1) itu dikual … apa ini … Pasal 53 ayat (1) itu mengkualifikasikan tindak pidana … tindakan pada Pasal 30 ayat (1) huruf j sebagai pelanggaran administratif. Saya ulang, Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Akuntan Publik mengkualifikasi tindakan pada Pasal 30 ayat (1) huruf j sebagai pelanggaran administratif dan diancam sanksi administratif sebagaimana dirumuskan pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Akuntan Publik. Ancamannya dari rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu, hingga pengenaan denda. Nah, ternyata kemudian pada saat yang sama, Pasal 55 mendudukkan pelanggaran administratif itu sebagai tindak pidana. Akan tetapi, undang-undang tidak memberikan kualifikasi perbuatan yang dideskripsikan yang sama tadi itu, substansinya sama, yaitu di Pasal 30 ayat (1) huruf j. Dalam hal apa berubah kualifikasi dari disebut pelanggaran administratif, lalu menjadi tindak pidana? Kalau administratif, kalau akuntan publik itu memang dianggap bukan profesi independent terhadap negara dan khususnya pemerintah. Dan karena itulah, menteri di sini yang bisa memberhentikan. Karena itu Bapak-Bapak mohon maaf, tidak cukup independent dari konstruksi ini. Biasanya sanksi administratif adalah hal yang wajar, gitu. Karena dengan gitu saja, sebuah profesi sudah ketakutan, gitu. Tapi kalau publik independent betul-betul ancamannya biasanya (suara tidak terdengar jelas). Nah, salah satu mekanismenya pakai ancaman pidana. Nah, jadi dengan itu apa … saya ingin mengatakan bahwa inkoherensi terdapat pada Undang-Undang Akuntan Publik yaitu dalam hal ini antara Pasal 30 ayat (1) huruf j juncto Pasal 53, dengan Pasal 55 baik huruf a maupun b, dan inkoherensi ini menunjukkan ketidakpastian hukum yang adil, sebagaimana yang dimintakan oleh Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar 1945. 21 

Jadi memanipulasi data, apalagi kalau memakai pendapat data manipulation itu hal yang biasa. Data extraction itu biasa, kalau extraction itu diartikan sehari-hari itu menyedot gitu, me … me … menguras, makna lainnya. Tapi ketika digunakan dalam artian terminologis data extraction, itu

tidak lalu artinya saya memeras Bapak-Bapak sekalian seperti preman di pinggir jalan. Data extraction adalah sebuah apa ini … kiat-kiat dalam dunia matematik dan logika. Berikutnya dan yang terakhir, saya ingin membahas Pasal 56, intinya adalah atau yang dirumuskan di dalam Pasal 56 ini pihak terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 tadi yang pada dasarnya adalah perbuatan Pasal 30 ayat (1) huruf j dikenai denda atau diancam pidana, maaf, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Saya kira mahasiswa hukum tahun pertama bisa membaca dengan jelas bahwa pihak terasosiasi diancam sanksi yang sama dengan akuntan publik pada Pasal 55 huruf a dan huruf b. Sampai di sini mahasiswa hukum tingkat pertama mengerti. Tapi mungkin membedakan pihak terasosiasi dengan akuntan publik, saya pun pada mulanya apa sih bedanya tapi jelas bahwa Undang-Undang Akuntan Publik pada Pasal 1 angka 9 secara tegas mengatakan bahwa pihak terasosiasi ini meliputi tiga subjek hukum. Satu, rekan KAP dan dengan tegas dinyatakan yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa. B, pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa. C, pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa. Intinya dari ketiga ketentuan tadi mengenai pihak terasosiasi adalah pihak terasosiasi bukanlah akuntan publik, jadi kenapa diancam sanksi yang sama pada Pasal 56 ini, diancam sanksi yang sama dengan akuntan publik pada Pasal 55 baik huruf a maupun b yang oleh Pemohon dipermasalahkan. Jadi dengan memahami hal ini saya ingin mengatakan bahwa pihak terasosiasi di sini disamakan saja, kedudukan sebagai pihak terasosisasi disamakan dengan kedudukan sebagai akuntan publik dengan, padahal pola hubungannya, tanggung jawabnya, dan sebagainya berbeda dari akuntan publik dan kemudian ternyata dikenai sanksi pidana yang sama persis. Nah, jadi karena kedudukan dan tanggung jawab dari pihak terasosiasi ini dalam keseluruhan proses pemberian jasa apa ini … assurance, apa ini … oleh akuntan publik itu berbeda sama sekali dari akuntan publiknya sendiri, maka penerapan sanksi pidana yang sama atau pengancaman sanksi pidana yang sama ini justru bersifat diskriminatif. Saya kira sudah berulang kali Mahkamah membuat keputusan adalah bahwa kalau terhadap keadaan yang berbeda diberlakukan hal yang sama tapi lebih ini terkait dengan ancaman pidana, itu sangat potensial untuk disebut sebagai terjadinya diskriminasi. Nah, undang-undang ini sangat berpotensi, di situ dan dengan sendirinya apa ini … pihak terasosiasi

22 

berpotensi dirugikan oleh ancaman-ancaman yang tidak proporsional semacam ini. Demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan berguna bagi pengembangan profesi akuntan publik yang belum cukup independent ini. Wassalamualaikum wr. wb. 42.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, sebelum mendengarkan saksi saya persilakan pada Pemohon atau Pemerintah dan nanti gilirannya Hakim untuk mengajukan pertanyaan apabila ada pertanyaan. Silakan Saudara Pemohon.

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama, kami ingin mengajukan pertanyaan, sebenarnya kepada Ahli dari Pemerintah. Tadi Saudari Ahli dari Pemerintah mengatakan background-nya adalah dari BAPEPAMLK, Ibu Etty Retno. Tapi kami melihat bahwa penjelasan-penjelasannya terkait dengan kertas kerja, saya khawatir kapasitas menjelaskan Beliau tidak sesuai dengan apa yang ada. Kemudian yang kedua juga tadi dinyatakan bahwa Undang-Undang Akuntan Publik sejalan dengan Undang-Undang Pasar Modal, saya lihat ini juga tidak ada pentingnya di sini karena yang kita persoalkan tidak untuk melakukan sinkronisasi antara undang-undang tetapi untuk melakukan uji apakah undang-undang ini sudah memenuhi ketentuan konstitusi atau tidak. Saya pikir itu yang kami kemukakan, kemudian nanti dari Pemohon kami juga ada pertanyaan Yang Mulia, terima kasih.

44.

KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan dari Pemohon.

45.

PEMOHON: M. ACHSIN Terima kasih, yang pertama saya ingin dari Pihak Terkait memberikan satu kepastian seperti apa yang disampaikan oleh Pemerintah. Apakah memang laporan keuangan itu mutlak tanggung jawabnya akuntan publik atau bukan? Jadi ... karena dengungan bahwa laporan keuangan bahkan dari Pak Ito Warsito maupun Bu Etty selalu mengatakan bahwa tanggung jawab besar itu adalah satu-satunya atau punya porsi yang besar itu adalah pada akuntan publik, ini kalau tadi Ibu Etty ada mungkin saya juga akan bertanya tentang hal itu. Kemudian kepada Pak Fajrul Falaakh, bagaimana sebenarnya perubahan dari sanksi administratif yang kemudian menyadi sanksi pidana, itu seharusnya ada jeda kaya apa atau ada satu kondisi kaya apa 23 

sebenarnya? Sebab kalau ini nanti ada sanksi administratif kemudian sekaligus sanksi pidana, ini menjadi membingungkan dalam … dalam apa namanya, benak kami. Terima kasih. 46.

KETUA: ACHMAD SODIKI Terima kasih, silakan.

47.

PEMOHON: ANTON SILALAHI Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan yang juga kami sampaikan, sayang juga Ahli dari Pemerintah sudah meninggalkan kita. Pertanyaan pertama, Yang Mulia, kami mendengar tadi bahwa Yang Mulia akan mengajukan satu, dua pertanyaan kepada Saksi/Ahli dari Pemerintah dan dijawab oleh Pemerintah akan dijawab secara tertulis. Kalau boleh, Yang Mulia, nanti kami mengetahui pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ahli Pemerintah itu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan kami kepada Saksi/Ahli dari Pemerintah yang tadi Ibu Etty. Kami mengakui bahwa semua yang dijelaskan itu adalah sangat-sangat penting. Pertanyaannya adalah apakah segala sesuatu yang penting harus dikenai sanksi pidana? Itu pertanyaannya. Lalu pertanyaan yang berikutnya kepada keterangan Pemerintah dan Saksi/Ahli sebelumnya dari Pemerintah dan terutama Pak Ito Warsito menguraikan sedemikian rupa … sedemikian rupa juga pentingnya profesi akuntan publik Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah suatu regulasi yang kuat itu haruslah merupakan suatu regulasi yang berisi sanksi pidana? itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan selanjutnya adalah, yaitu sehubungan dengan yang disampaikan Saksi/Ahli tadi mengenai bahwa manusia itu mempunyai hak sejak dilahirkan. Akuntan publik dalam memberikan … dalam memberikan jasa kepada kliennya yang menetapkan ketentuan-ketentuan audit adalah akuntan publik itu sendiri. Surat perikatan yang ditandatangani itu disetujui oleh kliennya dan prosedur yang akan diterapkan itu mutlak ditentukan akuntan publik, bukan oleh si klien. Oleh karena itu, prosedur dan (suara tidak terdengar jelas), ketentuan audit adalah milik akuntan publik. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan, apakah klien itu memberikan tugas kepada akuntan publik atau si klien itu meminta jasa akuntan publik, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar bahwa akuntan publik itu dikasih kepercayaan oleh publik ataukah akuntan publik itu dipercayai oleh publik lalu diminta jasanya? Karena dari seluruh argumen yang dibangun dalam naskah akademis, di dalam pembahasan di dalam PAD di panja, itu dikemukakan argumen-argumen ini semuanya sampai kepada konklusi bahwa akuntan publik harus dipidana. Pertanyaannya adalah, kalaulah tidak benar bahwa akuntan publik itu bukan diberi kepercayaan tapi dipercayai, maka premis dasar yang salah 24 

itu telah menjadi bangunan yang salah, landasan yang salah terhadap konklusi bahwa pidana harus diterapkan. Pertanyaan berikutnya, Yang Mulia. Ini pertanyaan juga yang penting, bahwa asumsi auditing yaitu tidak ada pemalsuan, itu salah satu asumsi auditing. Kalau ada pemalsuan dan auditor itu bekerja menggunakan sampel, lalu pemalsuan itu tidak tertangkap oleh audit prosedur, lalu dengan demikian apakah auditornya juga harus dituduh melakukan pemalsuan? Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan yang penting juga. Apakah asymmetric information yang terjadi itu adalah tanggung jawab akuntan publik semata atau pertanyaannya, hanya opini akuntan publik kah yang merupakan instrumen untuk mengatasi asymmetric information? Siapakah pihak yang lain juga yang bertanggung jawab itu sehingga harus dibebankan kepada opini untuk mengatasinya. Karena dari tadi keterangan dari Ahli Pemerintah asymmetric information itu seseolah-olah sesuatu yang menakutkan tetapi seluruhnya dibebankan. Pertanyaan terakhir, Yang Mulia, kepada pembuat undang-undang dan saksinya. Akuntan publik fungsinya adalah witnessing (memberikan kesaksian). Boleh diberi tahu kapankah akuntan publik setelah diberikan tugas menjadi watchdog sebagai “Anjing untuk mengamati seluruh kesalahan.” Karena akuntan publik itu bekerja untuk memberikan kesaksian apakah suatu laporan keuangan sesuai atau tidak sesuai dengan standarnya, itulah fungsinya. Pertanyaannya, kapan menjadi watchdog? Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada pertanyaan yang lain, kalau ada kesempatan yang lain, terima kasih. 48.

KETUA: ACHMAD SODIKI Masih ada pertanyaan?

49.

PEMOHON: YANUAR MULYANA Masih ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Mungkin Pemohon dalam kesempatan ini ingin menyinggung sedikit mengenai contoh (…)

50.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ditujukan siapa ini? Ditujukan siapa?

51.

PEMOHON: YANUAR MULYANA Kepada … mungkin Ibu … Ibu Etty khususnya, Pak, yang sudah meninggalkan dan juga Pak Ito dari BII yang waktu itu juga sudah menjelaskan atau memberikan keterangannya. Yaitu mengenai kasus yang terjadi di India, Pak, dari (suara tidak terdengar jelas) yang tadi disinggung. 25 

Dimana menurut yang Pemohon ketahui bahwa dalam kasus itu akuntan publik dikenakan sanksi … sanksi pidana yang dimana dalam hal ini akuntan publik adalah sebagai pembantu. Jadi, ada pemanajemen dulu yang (…) 52.

KETUA: ACHMAD SODIKI Saudara pendapatnya apa? Jangan … apa… jangan (…)

53.

PEMOHON: YANUAR MULYANA Ya.

54.

KETUA: ACHMAD SODIKI Jangan Saudara temukan pendapat ya? Pertanyaanmu apa? Anda itu mau tanya apa?

55.

PEMOHON: YANUAR MULYANA Ya, jadi pertanyaannya begini, Pak. Dari dua kasus yang terjadi tersebut dikaitkan dengan keberadaan dari Undang-Undang Akuntan Publik ini. Bahwa Undang-Undang Akuntan Publik ini ... apa namanya ... dengan serta-merta bisa mengenakan pidana kepada profesi. Nah, ini apakah hal tersebut dapat dipersamakan dengan apa yang terjadi di India dan di (suara tidak terdengar jelas), gitu, di Amerika tersebut?

56.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, oke.

57.

PEMOHON: YANUAR MULYANA Itu saja, terima kasih, Pak.

58.

KETUA: ACHMAD SODIKI Masih ada? Silakan.

59.

PEMOHON: Masih ada, Pak. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Ibu Etty yang tadi menjelaskan tentang bahwa kertas kerja itu adalah merupakan bagian daripada norma profesi yang diakui, bahkan secara internasional. Pertanyaan saya adalah apabila seorang auditor tidak bisa memenuhi norma profesi, apakah harus mendapat sanksi pidana? Artinya, norma 26 

profesi ini meningkat menjadi norma pidana? Itu pertanyaan paling penting. Karena kalau disamakan, berarti seluruh rakyat Indonesia ini harus profesional atau harus punya norma profesi sendiri, kalau tidak dia akan kena pidana. Itu saja, terima kasih. 60.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya. Dari Pemerintah sendiri cukup? Baik, saya persilakan Dr. Harjono.

61.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih, Pak Ketua. Saya sebetulnya ingin dapat gambaran utama dulu. Karena Ahli Pemerintah sudah tidak hadir lagi, nanti mohon dicatat. Dan karena pertanyaan saya juga umum, saya juga … meskipun ini sebagai saksi karena ini juga berprofesi sebagai akuntan publik. Nanti mungkin juga bisa memberi jawaban juga karena ini menyangkut praktik ya karena menyangkut praktik. Demikian juga dengan Terkait, misalnya adalah begini, apakah jasa akuntan publik untuk melakukan audit itu semata-mata hanya berdasarkan atas materi ya, keseluruhan materi yang diberikan oleh manajer keuangan? Itu pertanyaan pertama. Artinya, dia tidak akan sampai kepada hal-hal di luar apa yang diberikan, itu. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai kertas kerja pemeriksaan? Kalau saya melihat ketentuan Pasal 55 karena saya tidak temukan di dalam undang-undangnya. Oleh karena itu nanti saya juga perlu informasi apa itu standar akuntan publik tadi apa, saya juga perlu itu. Pengaturannya bagaimana, saya juga perlu. Kalau berdasarkan Pasal 55 saja, maka kertas kerja itu sebagai suatu keharusan ya, ada suatu keharusan. Tidak mungkin audiiting tanpa menyusun suatu kertas kerja. Nah, sekarang persoalannya adalah rumusan yang ada pada Pasal 55, “Dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data, atau catatan pada kertas kerja.” Berarti kalau rumusannya seperti itu, kertas kerjanya ada dulu di dalam datanya itu, baru kemudian data kertas kerja itu yang kemudian dimanipulasi, kalau melihat redaksinya seperti itu. Ataukah yang dimaksud adalah sebelum membuat kertas kerja, ada data-data dari laporan manajer keuangan itu yang seharusnya dimasukkan, tapi tidak dimasukkan dari kertas kerja itu. Itu ada dua kemungkinan itu dengan rumusan seperti itu. Dan ini … ini Pemohon juga menganggap bagaimana kira-kira menangkap rumusan itu dihubungkan dengan praktik karena persoalannya adalah posisi kertas kerja itu sendiri. Karena dengan rumusan memanipulasi itu, apakah sebetulnya sudah disusun kertas kerja, lalu baru dilakukan manipulasi? Ataukah sebetulnya sudah diberi materinya oleh manajer keuangan, tapi tidak dimasukkan dalam kertas kerja yang seharusnya itu signifikan untuk

27 

dimasukkan, ini pengertian yang ada di situ. Ini dua saksi ini saya kira juga bisa memberikan praktik yang sudah dilakukan, yakni mengenai ini. Kemudian, yang berikutnya adalah di dalam kertas kerja itu, apakah juga mungkin dimuat hal-hal yang oleh audit itu kemudian tidak bisa dilakukan satu … tidak bisa diberikan suatu opini? Berdasarkan substansi yang diberikan oleh manajer keuangan tadi, lalu audit menentukan bahwa ini tidak bisa dilakukan suatu opini terhadap persoalan seperti ini, ya. Apakah itu juga masuk dalam kertas kerja, ya? Jadi semua ada … persoalannya adalah bagaimana akuntan itu membentuk opininya, apakah juga sampai kepada … opini tidak bisa dibentuk, karena substansi-substansi yang diberikan oleh manajer keuangan ini memang tidak bisa memberikan arah kepada sebuah opini apa? Inilah hal-hal yang saya mintakan sebetulnya juga kepada Saksi Pemerin … Ahli Pemerintah tapi menyangkut juga Pemohon, juga Terkait, bahkan juga kepada Saksi yang mengalami persoalan tentang ini. Terima kasih, Pak. 62.

KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan, Pak Hamdan.

63.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Saya mau tanya kepada Pemohon dan Pihak Terkait, itu kan akuntan pada saat mulai bekerja tentu meminta dokumen-dokumen dan seluruh data-data yang berkaitan keuangan kepada klien. Jadi data-datanya di … di … apa … diminta dari klien. Nah, pada saat bekerja, pada saat bekerja kalau seandainya ini saya bayangkan tadi kasus enroll dan … dan India tadi, ini datanya lengkap atau mungkin datanya kurang yang diberikan, ya. Tapi ternyata seorang akuntan memberikan pendapat WTP padahal dia tahu ini kurang. Lalu, apakah … ini dengan sengaja ya offside kalau istilah pidana atau dengan sengaja, apakah hal itu cukup dengan tindakan etik dari internal? Kalau itu merupakan … apa … semacam kelalaian profesi yang tidak dilakukan dengan sengaja itu hal lain, tapi di Undang-Undang Pasar Modal justru lebih … lebih berat lagi. Karena ketidakhati-hatian saja itu ancaman hukumannya 10 tahun, itu lebih berat dan ini mungkin memang lain karena aspek publiknya yang … yang sangat luas itu bisa dipahami. Tapi dalam hal ini, kalau dengan sengaja datanya itu tidak ada, tapi dikatakan ada, dikatakan lengkap atau datanya ada tidak menyatakan sesuai dengan data? Katakanlah tadi, harusnya tidak memberikan pendapat tapi diberikan pendapat WTP kan jadi masalah. Lalu apa cukup dengan sanksi etis? Itu saja ini, kira-kira ini. Terima kasih.

28 

64.

HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCTAR Ya. Saya ingin tanya kepada Ahli, ya. Hampir sama dengan pertanyaan dengan Pak Hamdan, tetapi yang ingin kita … apa namanya … lihat dari aspek konstitusi bahwa perlindungan terhadap profesi itu kan harus seimbang dengan perlindungan masyarakat. Dengan perlindungan yang seimbang itu baru kita bisa menilai apakah satu kegiatan itu secara konstitusional patut mendapat perlindungan? Dalam konteks ini yang ingin saya katakan adalah melihat Pasal 55 dan Pasal 56 tentunya juga itu satu … Pasal 55 huruf a itu sebenarnya adalah kalimatnya yang termuat di dalam Pasal 30 huruf j itu, “Suatu perbuatan yang terlarang,” menurut Pasal 30. Tetapi di Pasal 30 itu kemudian … eh … menyebutkan bentuk-bentuk larangan dari perbuatan si profesi itu, satu diantaranya adalah huruf j, yang kemudian huruf j itu mendapat ancaman pidana. Yang kalau kita melihat kepada huruf b nya, kan begitu. Tindakan satu … eh … suatu tindakan manipulasi itu tentu dalam konteks hukum pidana yang sudah jelas bahwa tindakan manipulasi itu adalah konotasinya perbuatan pidana tidak dalam konteks … apa namanya … manipulasi dalam suatu konteks yang lain karena kaitannya adalah ke dalam Pasal 55 dan 56 itu. Nah, tetapi Pasal 55 dan Pasal 56 itu juga bukan suatu perkara yang mudah lalu seketika bahwa semua akuntan bisa terkena karena diisyaratkan ada offside (sengaja), kita tahu persis memang bahwa kesengaja … unsur kesengajaan itu bukan sesuatu yang mudah membuktikannya karena itu sudah berkaitan dengan (suara tidak terdengar jelas). Jadi ketika satu perbuatan itu memang sengaja dilakukan yang pembuktiannya tidak saja seketika bisa terjadi tetapi misalnya seperti contoh di Amerika dan di India tadi setelah sekian tahun baru terbukti, gitu lho. Bahwa sejak semula ada sa … ada sesuatu yang dengan sengaja dilakukan, misalnya tadi sudah WTP, WTP tapi tiba-tiba kolaps. Itu pertanggungjawabannya kan kepada si pemberi label itu, gitu. Nah kemudian pemberi label itu tentu akan di-recheck apakah ada unsur kesengajaan enggak dalam proses itu? Itu bukan sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang sangat payah menurut saya dalam konteks hukum pidana, enggak mudah itu. Jadi kalau baca ini, wah seakan-akan seketika kan akuntan bisa … bisa kena. Tapi kalau misalnya kita membaca Pasal 55 huruf b kalau unsur sengajanya tidak ada kan otomatis semuanya tidak akan bisa kena. Harus dibuktikan dulu bahwa memang ada kesengajaan, baru kaitannya dengan Pasal 56 pihak terasosiasi. Itu kan ada sesuatu yang berkaitan dengan kerja sama. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi adalah bagaimana menilai sesuatu tindakan yang dengan kesengajaan apa pun bentuk deliknya maksud saya dengan maksud untuk melakukan kejahatan, apakah tidak boleh dilakukan satu ancaman pidana? Apakah itu sesuatu tindakan yang 29 

secara dia netral bertentangan dengan konstitusi? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. 65.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, ada kemungkinan Saudara Ahli itu bisa didatangkan kembali?

66.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Bisa, Yang Mulia.

67.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Nah, ini karena kebanyakan pertanyaan pada Ahli jadi tentunya tidak … akan lebih memuaskan apabila ini dijawab langsung oleh Ahli, ya. Tetapi ini masih ada dua saksi yang harus diberi kesempatan. Saya persilakan saja untuk saksi untuk memberikan keterangan. Silakan, Bapak siapa? Pak Herliantono … Heliantono.

68.

SAKSI DARI PEMOHON: HELIANTONO Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan perihal apa yang telah saya alami dalam menjalankan profesi saya sebagai akuntan publik yang berkaitan dengan Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Yaitu dalam dugaan penggelembungan aset PT Waskita Karya Persero yang saya audit laporan keuangannya tahun 2003, 2004, dan 2005. Pada sekitar 2,5 tahun yang lalu tepatnya hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 pagi hari, saya terkejut ketika membaca SMS teman yang meminta saya untuk segera membaca berita yang ada di halaman satu harian Bisnis Indonesia. Pada harian tersebut disitir ucapan Menteri BUMN yang menyatakan bahwa PT Waskita Karya melakukan overstated lantaran ingin mengejar penawaran terbatas atau initial public offering. Dengan cara menutupi kekurangan kinerja keuangan dengan menggelembungkan aset pada laporan keuangannya pada tahun 2004 dan 2005. Dan kemudian mengusulkan untuk mencabut izin auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Waskita Karya tahun 2004 dan 2005. Pada harian Bisnis Indonesia disebutkan nama kantor kami, yaitu Kantor Akuntan Publik Heliantoro dan Rekan sebagai auditor tahun 2004 dan 2005. Sedangkan beberapa harian yang lain seperti Kompas, Media Indonesia, Detik Com, dan Kontan Online yang juga menuliskan berita dengan isi yang serupa namun tidak menyebutkan nama kantor akuntan publik yang terkait. Esok harinya, pada saat itu hari Jumat, jadi berarti hari Senin. Esok harinya hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 hampir seluruh klien meminta 30 

klarifikasi dan penjelasan atas berita di harian tersebut, termasuk klien yang lokasinya di luar kota. Seluruhnya meminta kehadiran saya pribadi untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan. Melalui proses klarifikasi dengan pihak Waskita Karya dan upaya lain akhirnya saya dapat mengetahui tentang asal-muasal dan detail kasus penggelembungan aset yang terkait dengan saya, yaitu sebagai berikut. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur Utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Dalam laporan keuangan tahun 2008, diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar Rp5 miliar. Nilai Rp5 miliar tersebut terdiri dari dua proyek yang sedang berjalan, proyek yang pertama adalah proyek renovasi Kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%, nilai kontrak sebesar Rp13,8 milyar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai Rp3 miliar. Pemimpin proyek koordinator tim dan team leader telah menyepakati rincian pekerjaan tambah kurang dengan hasil negosiasi sebesar Rp3 miliar dan telah diakui Waskita Karya sebagai pendapatan kontrak. Sampai dengan akhir tahun 2008 saldo terebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan Gelanggang Olah Raga Bulian Jambi. Nilai kontrak sebesar Rp33.998.000.000,00 dan sesuai dengan jawaban konfirmasi dari pemimpin proyek, progres fisik pada 31 Desember 2005 yaitu sebesar 6,691% sehingga PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progres tersebut sebesar Rp2 miliar. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batang Hari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang, ada kasus pergantian bupati. Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005. Tahun 2005 nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar Rp1,6 triliun, dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar Rp5 miliar atau sebesar 0, … 0,3% dari nilai aset tersebut. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, akibat lain dari pemberitaan di media itu adalah pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 atau 1 hari kerja setelah pemuatan di media, Bank Mandiri mengirimkan surat pemberitahuan yang intinya adalah dalam rangka menindaklanjuti pemberitaan di media, maka Bank Mandiri membekukan status rekanan Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan di Bank Mandiri sampai dengan kasus ini selesai. Hal ini berarti bahwa saya tidak dapat lagi

31 

melakukan audit kepada sekuruh klien saya yang berhutang kepada Bank Mandiri atau sebagai debitur sampai dengan kasus ini selesai. Esok harinya, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2009, lima anak BUMN yang pada saat itu masih dalam proses audit memutuskan kontrak yang sedang berjalan dengan kantor kami. Seminggu kemudian pada hari Senin, tanggal 7 September 2009, Kementerian Keuangan melakukan audit sewaktu-waktu, bukan audit rutin. Atas pelaksanaan audit laporan keuangan PT Waskita Karya tahun 2003 sampai dengan 2005. 1,5 bulan sejak dimulainya pemeriksaan yaitu pada tanggal 16 oktober 2009, Kementerian Keuangan memberikan hasil auditnya yang menyatakan bahwa sehubungan dengan pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap Akuntan Publik Heliantono, bersama ini kami sampaikan bahwa Akuntan Publik Heliantono secara umum telah mamatuhi standar auditing, standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Waskita Karya Persero tahun buku 2003, 2004, dan 2005, khususnya atas akun yang terkait dengan pengakuan pendapatan dan beban jasa kontruksi. Pemberlakuan Pasal 55 dan 56 ini mengingatkan saya kepada hal yang pernah menimpa saya tersebut, saya kemudian membayangkan kiranya apa yang terjadi dengan saya dan karyawan saya sebagai pihak yang terasosiasi, jika Harian Bisnis Indonesia memberitakan nama kantor kami pada saat berlakunya Pasal 55 dan 56 ini. Padahal yang terjadi adalah masalah profesi yang sama sekali bukan masalah pidana. Saya merasa diperlakukan adil (…) 69.

HAKIM KETUA: ACHMAD SODIKI Bisa dipersingkat saja, Saudara? Karena masih ada satu saksi lagi ini.

70.

SAKSI DARI PEMOHON: HELIANTONO Baik.

71.

HAKIM KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan.

72.

SAKSI DARI PEMOHON: HELIANTONO Saya merasa diperlakuakan adil jika yang mengadili masalah profesi adalah pihak keprofesian itu sendiri dan bukan pihak yang awam terhadap profesi. Lambat laun dengan berlalunya waktu, kantor kami kembali diundang oleh BUMN untuk mengikuti tender dan saat ini beberapa BUMN sudah mulai percaya kembali.

32 

Dengan berlalunya waktu pula, Bank Mandiri yang mengkaji kembali keputusan pembekuan status rekanan kami, dan saat ini kami kembali berstatus sebagai rekanan. Hanya saja saat ini kami tidak masuk dalam kategori A, melainkan dalam kategori B. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kasus penggelembungan aset PT Waskita Karya Persero dan manajemennya? Saya tidak tahu dengan pasti. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, lima hari yang lalu, pada hari Jumat kemarin tanggal 17 Februari 2012, saya menjenguk teman saya yang sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Teman saya ini menjabat sebagai direktur pada salah satu anak BUMN. Ketika saya hendak pamit, dia menyampaikan maaf kepada saya karena tidak dapat mengundang kantor akuntan kami dalam tender-tender di perusahaannya semata karena pengurusnya masih teringat dalam kasus penggelembungan aset PT Waskita Karya Persero dan saya. Itulah true story yang terjadi dalam hidup saya. Walaupun kasusnya sudah lewat dari dua tahun, ternyata dampak pemberitaan di media pada tanggal 28 Agustus 2009 masih saya rasakan sampai dengan hari ini. Sebelum adanya kasus ini, saya merasakan bahwa kasus-kasus yang terjadi di media, tidak akan pernah menimpa saya. Semua kasus itu adalah untuk orang lain, bukan untuk saya. Tapi ternyata saya keliru. Karena sebenarnya kasus ini bisa menimpa siapa saja tanpa permisi, tanpa salam, tanpa kulonuwun, tanpa assalamualaikum. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, seluruh yang saya ungkapkan tadi, semuanya adalah fakta tentang apa yang saya lihat, tentang yang saya dengar, dan tentang apa yang saya rasakan. Semuanya adalah tentang kejadian yang saya alami. Demikian keterangan dari saya. Saya percaya kepada Yang Mulia, apa pun yang diputuskan oleh Yang Mulia adalah keputusan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Saya percaya itu. Terima kasih. 73.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, kita nanti pukul 13.30 WIB ada sidang, jadi saya persilakan pada Saksi kedua untuk maju ke depan. Pak Akhyadi? Silakan, Pak, 10 menit saja, Pak.

74.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHYADI WADISONO Ya, terima kasih, Pak. assalamualaikum wr. wb.

75.

KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam wr. wb.

33 

76.

SAKSI DARI PEMOHON: AKHYADI WADISONO Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pada kesempatan ini, saya memberitahukan apa yang telah saya alami dalam berpraktik sebagai akuntan publik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, khususnya Pasal 55 dan 56. Beberapa waktu yang lalu, saya melaksanakan perikatan penerapan prosedur atau (suara tidak terdengar jelas) prosedur yang disepakati antara kami … KPUD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 dan kantor kami mengalami ancaman dalam pekerjaan tersebut. Adapun kronologisnya peristiwa itu adalah sebagai berikut. Pada tanggal 28 dan 29 Desember 2011, Kejaksaan Negeri Batam memanggil dan memeriksa karyawan kantor saya di Batam mengenai keterangan adanya kontrak perikatan audit. Setelah pemeriksaan terhadap staf saya pada tanggal 12 Januari 2012, saya dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Batam untuk datang ke Batam guna memberikan keterangan mengenai kebenaran adanya kontrak perikatan audit dalam perkara dugaan korupsi oleh Sekretaris KPUD Batam. Pada saat itu, seorang jaksa memeriksa sambil menunjukkan buku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, bukunya kecil begitu, tentang Akuntan Publik, berkata kepada saya bahwa dengan oleh pasal ini, profesi Anda bisa habis atau bisa berhenti karena Anda bekerja tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP). Saya merasa bahwa jaksa telah salah menafsirkan Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Akuntan Publik karena saya ter (suara tidak terdengar jelas) datang ke Batam adalah untuk dimintai keterangan mengenai kebenaran adanya kontrak perikatan audit dengan KPUD, namun tiba-tiba, diancam telah melanggar SPAP dan atas dasar itu … atas dasar apa jaksa menyatakan bahwa saya telah melanggar SPAP? Selanjutnya, sekitar seminggu sebelum tanggal 22, kira-kira tanggal 17 atau tanggal 15 Januari 2012, seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Batam menghubungi saya untuk bertemu di Jakarta. Tetapi karena pada waktu itu saya berhalangan, tidak bisa bertemu, tidak bisa menemuinya. Akhirnya pada tanggal … hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012, sekitar pukul 11.00 WIB, dua orang jaksa dari Kejaksaan Negeri Batam datang ke kantor saya di Jakarta dan dalam perjumpaan itu menyampaikan pesan dari jaksa pemeriksa di Batam. Atas fenomena tersebut, saya menjadi ketakutan dengan kejadian itu, apalagi di dalam Undang-Undang Akuntan Publik, tepatnya Pasal 55 dan 56 berisi ancaman pidana lima tahun yang mengakibatkan saya dapat langsung ditahan dan denda Rp300 juta. Dalam hati saya berkata, kalau begini adanya, tampaknya lebih baik saya tidak menjadi akuntan publik lagi meskipun profesi ini telah saya geluti delapan tahun, dan sampai sekarang saya masih hidup seperti ini, rasa kekhawatiran karena tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh jaksa tersebut kepada saya di waktu yang akan datang dan seterusnya. 34 

Demikian, keterangan dari saya, saya percaya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, apa pun yang Yang Mulia putusakan adalah keputusan terbaik bagi diri saya, teman-teman seprofesi saya, profesi, dan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum wr. wb. 77.

KETUA: ACHMAD SODIKI Masih ada pertanyaan tersisa yang untuk Ahli dari Terkait tadi, ada yang patut ditanggapi, Ahli?

78.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD FAJRUL FALAAKH Baik, singkat saja. Tadi pertanyaan dari Pemohon, tapi saya … apa istilahnya, ingin decline mengelak dari menjawab langsung karena dari tadi juga sudah saya katakan, saya tidak ingin memasuki dari sisi hukum pidana. Hanya saja di dalam keterangan Ahli, saya tadi katakan bahwa mestinya ada kualifikasi, perubahan, pergeseran dari sesuatu yang pada mulanya dikategorikan pelanggaran administratif dan ada ancaman sanksinya. Lalu, kalau keluar dari batas itu, masuk pidana. Saya sambil (suara tidak terdengar jelas), “Ini menterinya enggak bisa ngawasi akuntan publik, kok orang lain dipidana?” Kira-kira, gitu. Jadi, saya tidak bisa menjawab selain dari yang saya katakan. Mestinya ada pergeseran di situ. Nah, saya kira salah satu problem utama pada Pasal 55 a dan b itu hubungannya dengan rumusan Pasal 30 ayat (1) huruf j, yang saya kira menjadi isu pertama dari Pemohon, antara manipulasi … membantu manipulasi data, dengan di sisi yang lain memalsukan. Kalau pemalsuan, apa pun ya kalau mau abuse ya penegak hukum bisa saja, tapi sudah ada KUHP-nya, ada pedomannya dan sebagainya. Nah, sementara yang manipulasi data dan sebagainya, Anda mempunyai kekhawatiran sendiri karena data manipulation adalah hal yang sehari-hari saja dilakukan di profesi itu, itu jawaban yang ini. Lalu, yang … kepada Hakim Akil Mochtar, saya kira tadi, mengenai apa … kaitannya dengan pihak terasosiasi. Saya tidak menjawab pertanyaan langsung karena isu yang saya bahas di sini adalah pihak terasosiasi yang pola hubungannya dengan kertas kerja, tidak mempunyai tanggung jawab, lalu harus diberlakukan sama dengan akuntan publik yang bertanggung jawab atas kertas kerja itu. Pihak terasosiasi, apalagi kalau itu Pegawai KAP, kan orang suruhan. Orang suruhan … sudah pokoknya kamu tidak usah macam-macam, sini datanya tahu sudah, kecuali kalau pemeriksa masuk, gitu. Artinya seperti di … di dalam pajak itu, kalau BPK bisa masuk tidak dihalangi Menteri Keuangan dan si petugasnya ngomong, “Tapi, kalau tidak bisa, ya berkas yang ada disampaikan oleh Dirjen Pajak. Itulah yang bisa diperiksa oleh BPK.” Begitu juga, akan diperiksa oleh pejabat yang berwenang adalah kertas kerja dari akuntan publiknya. 35 

Nah, sementara petugas eh pegawai kantor akuntan publik tidak punya hubungan. Jadi, itu yang saya persoalkan bahwa bisa saja pelanggaran administratif itu kemudian menjadi sebuah pelanggaran pidana dan karena itu karena pidana secara konstitusional ya harus dipidana. Pertanyaan saya adalah apa kualifikasinya pergeseran itu? Gitu. Dari sesuatu yang sudah diancam sanksi administratif, dan tidak ada keterangan lain tiba-tiba dijadikan pidana. Saya … bahasa sehari-hari saya katakan tadi, “Ini menterinya enggak bisa mengawasi akuntan publik, lalu suruh dipidana saja.” Dari tahun 1975, ada Donald Flack membuat buku tentang The Behaviour of Law, biasanya kalau negara dan pemerintah sedang mau bersikap represif, dan susah mau mendisiplinkan, maka sanksi pidananya ditambah-tambah seperti ini, kemana-mana, kelakuan sehari-hari dari negara biasa. Terima kasih. 79.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, ada sesuatu? Silakan Dr. Harjono.

80.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Saya tanya kepada Pemerintah ini, berhubungan dengan apa yang dialami oleh Saksi tadi, berita bahwa ada overstated dari satu perusahaan yang (suara tidak terdengar jelas) lalu kemudian dalam berita itu juga sudah dicantumkan juga akan adanya ... bahkan kalau saya kesankan bukan kemungkinan dicabut izin dari seorang akuntan, tadi lalu dialami oleh Saksi itu. Apakah itu mekanismenya memang sepeti itu, otomatis begitu? Kalau kecurigaan (suara tidak terdengar jelas) itu kemudian sudah ada overstated mengenai modalnya, itu berlangsung ... bisa dilihat kalau itu kesalahan akuntan, ini sebuah pernyataan dari sebuah institusi ya. Artinya kalau itu tidak, kenapa gegabah sekali juga sudah menyatakan seperti itu, padahal setelah diklarifikasi tidak terbukti. Ini kan masalahnya di situ sebetulnya, ya. Jadi ini gimana ini persoalan ini, dari segi kewenangan menteri?

81.

PEMERINTAH: INDRA SURYA Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Pertama izinkan kami kepada Saksi Heliantono, sebenarnya mendukung kami kan menjelaskan bahwa justru regulator menyatakan beliau tidak bersalah, yang menyatakan beliau bersalah kan publik, koran, media. Nah, dari sini harusnya sidang ini menangkap bahwa regulator tidak semena-mena, kan begitu. Itu poin pertama. Kedua untuk Pak Hakim Harjono, Saya Indra Surya Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan sekarang, tetapi sejak tahun 1997 36 

sampai 2008, sebelum saya dipromosikan Kepala Biro Bantuan Hukum, saya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di BAPEPAM, sejawat saya Ibu Etty, bersebelahan duduknya. Terakhir saya menjabat sebagai Kepala Bagian Standar Akuntansi dan Keterbukaan, padalah saya lawyer. Jadi seperti … saya lupa tadi, apakah Hakim Hamdan atau … yang menyampaikan bahwa tidak serta-merta dilakukan, kalau di UndangUndang Pasar Modal itu Pasal 100 pemeriksaan ke Pasal 101 UndangUndang Pasar Modal Nomor 895 Penyidikan itu serta-merta, seperti Ahli dari Fajrul Falaakh tadi bingung, mungkin bingung karena tidak mendalami tentang proses itu, ya. Jadi ada surat perintah pemeriksaan. Diperiksa, diundang … diundang Emitennya diundang, perusahaan efeknya diundang, akuntan publik diundang, lawyer diundang, investor juga diundang masuk dimintai keterangan maksud kami, Yang Mulia Hakim. Jadi berproses, sampai suatu saat nanti tim pemeriksa memaparkannya kepada pimpinan di Bapepam pada saat itu, kemudian diputuskan bahwa ini dengan bukti-bukti yang ada, yang bukti-bukti yang bisa menguatkan ini ditindaklanjuti ke penyidikan. Nah, pada saat itulah baru … tadi pasal-pasal itu tidak … sampai detik ini. Sampai detik ini, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 895 itu belum pernah sampai ke pengadilan, sampai detik ini. Bisa dilihat, bisa dicek. Artinya kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Hakim tadi bahwa tidak bisa, tetapi bahwa dia sebagai … sebagai … kalau saya tidak salah dengar tadi dari salah satu Pemohon menjaga, itu kita semua menjaga termasuk regulator. Nah, jadi demikian, Hakim Harjono bahwa tidak serta-merta itu langsung ke masuk ke penyidikan, tapi berproses dia. Itu kami contohkan, kami sebagai … dulu sebagai penyidik di pasar modal. Tentunya dalam undang-undang ini juga akuntan publik, tidak serta-merta nanti dilakukan seperti itu, proses seperti disampaikan … yang sangat saya tersentuh saat tadi terakhir itu sangat … filosofinya sangat tinggi. Apa ya, suatu tindakan yang kemudian menyebabkan kerugian bukan hanya si perusahaan, ya, tapi apalagi kalau di perusahaan tbk (terbuka) itu akan … publik yang akan dirugikan seperti tadi Pak Heliantono katakan bisa merusak itu harga yang dari seribu misalnya 1 lembar saham bisa jadi sekian puluh perak, itu biasa. Maksud kami biasa itu terjadi dan bisa dilihat itu kesalahan siapa itu kan bisa diperiksa, tidak serta-merta juga kesalahan akuntan publik. Tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa, nanti bisa dimintakan kepada otoritas pasar modal misalnya, berapa orang … maksud kami berapa pihak dari akuntan publik yang pernah dikenai sanksi. Ada datanya, tapi kenapa sampai hari ini belum ada yang dipidana. Padahal Pasal 101 bisa mempidana karena itu tadi, sulit untuk membuktikannya. Tapi kan bukan berarti sulit untuk membuktikan kemudian pasal itu dihilangkan (…) 82.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Enggak, saya tadi (…) 37 

83.

PEMERINTAH: INDRA SURYA Demikian, Pak Hakim.

84.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Saya tanyakan tadi, persoalan bagaimana sampai ada suatu pernyataan di Bisnis Indonesia yang kemudian itu pernyataan menteri yang sudah ada di situ, saya tidak tahu Departemen Keuangan apa menteri, menyatakan akan dicabutnya izin, padahal itu masih persoalan overstated saja, ya, ini yang (…)

85.

PEMERINTAH: INDRA SURYA Kebetulan waktu itu saya yang melakukan pemeriksaan terhadap Kabaliantono. Jadi sejak kasus itu meledak, waktu itu kalau enggak salah itu media itu mengutip pernyataan dari Menteri BUMN, Pak, bukan menteri dari keuangan, ya, ya Pak Sofian Jalil, ya kalau enggak salah, ya, itu dikutip di media, yang intinya tadi ada penggelembungan aset dan minta supaya akuntan publiknya itu dicabut. Kami langsung dari Kementerian Keuangan bereaksi cepat karena kita harus mengetahui, ini apakah akuntan publiknya itu bersalah atau tidak, sehingga kami dari Kementerian Keuangan langsung mengajukan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik yang terlibat dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Mas Cipta Karya. Nah, kemudian dari pemeriksaan kami, itu ternyata Bapak Heliantono itu sudah melaksanakan audit sesuai dengan SPAP, gitu, jadi walaupun ada mark up di dalam laporan keuangan PT Mas Cipta Karya tetapi itu adalah kecurangan dari pada manajemen.

86.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Berarti saya, tanyakan tadi, itu bukan persoalan akuntan tapi persoalan manajemen keuangan menyerahkan datanya itu.

87.

PEMERINTAH: INDRA SURYA Ya, ya, ya Pak.

88.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tapi, yang menyatakan bukan Menteri Keuangan ya?

38 

89.

PEMERINTAH: INDRA SURYA Bukan, bukan, gitu Pak.

90.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu berarti (…)

91.

PEMERINTAH: INDRA SURYA Mungkin bisa saya tambahkan sedikit Pak, jadi intinya memang harus dipisahkan antara tanggung jawab manajemen dengan tanggung jawab daripada akuntan publik, gitu Pak. Sehingga kami juga harus melihat, apakah akuntan publik itu bersalah atau tidak? Kalau memang tidak bersalah, kita nyatakan tidak bersalah. Dan ini juga dilindungi Pak, di Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 ini Pak, di Pasal 24. Jadi, sepanjang akuntan publik telah melaksanakan sesuai dengan SPAP, maka dia dilindungi secara hukum Pak, tidak bisa disalahkan. Terima kasih.

92.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ndak, ini kan efek psikologisnya dari persoalan berita itu yang kemudian ada ancaman itu, kemudian trust public itu kepada akuntan ini menjadi turun ya.

93.

PEMERINTAH: INDRA SURYA Ya, ya.

94.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ini masalah yang harus dijaga sebetulnya. Oleh karena itu, barangkali … pemahaman itu tidak hanya Menteri Keuangan. Menteri BUMN itu juga harus paham apa yang dimaksud dengan undang-undang itu mestinya. Oke, terima kasih.

95.

KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan. Silakan Pak Alim.

96.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Pak Ketua. Barangkali ini bukan semacam pertanyaan, semacam informasi saja bahwa sepertinya ada kekhawatiran dari Pemohon dan mungkin Pihak Terkait bahwa profesi sebagai akuntan publik ini 39 

dikriminalkan, begitu. Sebenarnya jauh sebelum undang-undang ini, itu KUHP peninggalan Belanda itu ada ancaman-ancaman tertentu kepada profesi-profesi tertentu. Misalnya begini, Pasal 413 (Panglima Tentara) ada ancaman pidananya. Pasal 414, 415, sampai 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431 itu Pegawai Negeri. Bahkan Pasal 420, hakim juga diancam loh! Kalau dia, dia kong kali kong. Kepala Rumah Penjara, Pasal 428. Pegawai negeri di kantor umum, Pasal 432. Pegawai negeri di Kantor Kawat dan Kantor Telepon itu, PTT dulu itu namanya ini, itu Pasal 433. Orang yang berhak mengawinkan kalau salah mengawinkan itu juga ada ancamannya, Pasal 436. Nahkoda, Pasal 438 dan Anak Buah Kapal, Pasal 443. Itu banyak profesi yang diancam dengan terang. Selain daripada yang diancam khusus untuk profesi tertentu, ada juga ancaman yang bersifat umumnya. Itu memakai kata, setiap orang atau barang siapa itu loh. Jadi dasarnya, selama kita berbuat baik … ngapain mau takut. Hakim juga diancam oleh Pasal 420. Saya ini alhamdulillah, setelah sejak tahun 1980 saya menjadi hakim. Tapi alhamdulillah, saya ndak pernah merasa takut karena asal tidak berbuat apa-apa, tidak akan … tidak mungkin orang yang benar akan tidak dilindungi oleh hukum dan oleh Allah SWT, itu pasti dilindungi. Tapi kalau dia salah, bisa kita mengelabuhi penegak hukum. Tapi Tuhan (Allah) tidak bisa dikelabuhi. Ini cuma informasi saja, terima kasih Pak. 97.

KETUA: ACHMAD SODIKI Terakhir, ada yang ingin dijawab dari Pihak Terkait? Singkat saja.

98.

PIHAK TERKAIT: TIA ADITIYASIH Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan secara sepintas, nanti mungkin kami akan sampaikan secara tertulis. Bahwa profesi akuntan publik ini tadi dikatakan bahwa melakukan pemeriksaan tersebut adalah berdasarkan data-data yang diterima dari manajemen. Dan di dalam opini yang diberikan, itu juga dikatakan bahwa tanggung jawab laporan keuangan itu merupakan tanggung jawab dari management dan tanggung jawab auditor itu adalah sebatas opini yang diberikan. Dan juga di dalam Pasal 69 dalam Undang-Undang PT, itu juga menjelaskan secara tegas bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari laporan keuangan. Di dalam Standar Profesional Akuntan Publik itu dikatakan bahwa auditor memberikan opini dan di dalam opini yang diberikan, itu kan dinyatakan juga secara jelas bahwa laporan keuangan menjadi tanggung jawab management dan tanggung jawab auditor adalah sebatas opini yang diberikan. Yang Mulia, yang ingin kami sampaikan bahwa betul kami melihat bahwa di Pasal 55 yang tadi keterkaitannya dengan apa namanya … 40 

pidana. Yaitu apabila misalnya akuntan publik bekerja, kemudian melakukan sesuatu kesalahan. Kami merasa bahwa pidana itu tetap ada, tapi tidak dikhususkan seperti ini karena ancaman yang ada di sini, seperti yang dialami oleh rekan kami adalah Heliantono, kalau undang-undang itu, pada saat itu terus ada, tentunya pihak kepolisian atau pihak siapapun. Karena ini adalah ancamannya lima tahun, berarti yang bersangkutan bisa ditahan dulu oleh kepolisian, baru diproses. Nah, inilah yang mengkhawatirkan, kami berkeinginan bahwa yang sebelum ada undang-undang, begitu ada pemberitaan dari Pihak Pemerintah melakukan pemeriksaan dan kemudian ternyata tidak bersalah, itu masalahnya clear. Tapi, kalau ini terjadinya adalah setelah ada undangundang, belum tentu dari pihak Pemerintah langsung menanggapi karena bisa saja dari pihak kejaksaan atau kepolisian langsung menahan karena adanya ancaman yang cukup berat, yaitu adalah lima tahun. Kira-kira demikian, mungkin nanti tanggapan yang lebih apa (…) 99.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik (…)

100. PIHAK TERKAIT: TIA ADITIYASIH Jelas … panjang akan kami sampaikan … terima kasih, Yang Mulia. 101. KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, cukup dijawab secara lisan apa harus hadir dari Pemerintah? 102. PEMOHON: Boleh sedikit tambahan, Yang Mulia? 103. KETUA: ACHMAD SODIKI Cukup, Saudara. Karena kalau masih dibuka lagi, akan dibuka lagi sidang. Ya karena nanti ini ... Saudara Etty Retno ini meski harus menjawab secara lebih gamblang ya. Supaya memuaskan semua pihak. Oleh sebab itu, maka kemungkinan dibuka lagi pada ... akan dibuka lagi hari Kamis, tanggal 8 Maret tahun 2012 pukul 11.00 WIB, ya. Di situ merupakan sesi atau sidang terakhir dimana Saudara masih sempat bisa mengemukakan atau mempertanyakan hal yang Saudara tanyakan tadi.

41 

Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.02 WIB

Jakarta, 22 Februari 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

42