2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 26/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 20 APRIL 2011 0

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 26/PUU-IX/2011

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) [Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) serta Pasal 235 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON -

Febrimansyah Lubis (PT Yala Tekno Geothermal)

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 20 April 2011, Pukul 14.07 – 15.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

M. Akil Mochtar Anwar Usman Harjono

Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

Febrimansyah Lubis (PT Yala Tekno Geothermal)

Kuasa Hukum Pemohon: -

Permata N. Daulay Rahmat Kurniawan S.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB 1.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 26/PUU-IX/2011, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, hari ini adalah sidang pendahuluan yang pertama bagi permohonan Saudara, yang diregister dengan Nomor 26 ini. Sebagaimana biasa di Mahkamah, untuk pertama kali saya persilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir pada persidangan hari ini, silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Terima kasih, Yang Terhormat Yang Mulia Majelis di Mahkamah Konstitusi. Saya perkenalkan, diri saya Permata N. Daulay, selaku Kuasa dan Rahmat Kurniawan selaku Kuasa, sebelah kiri. Kemudian dari prinsipal, Bapak Febrimansyah Lubis, selaku Direktur Utama. Dan Bapak Darmatiyanto dari…, selaku Direktur.

3.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Terima kasih.

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, permohonan ini tidak menggunakan kuasa dulu ya. Jadi kuasanya baru sekarang?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ini pertama kali, Pak.

7.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Oh, kuasa ya? Di sini langsung orangnya…, oh ya, betul. 3

Baik, baik, jadi begini Saudara Pemohon dan atau Kuasanya, ya. Jadi Saudara menguji Pasal 22 ayat (1), ayat (3), 224 ayat (3) dan ayat (4), 225 ayat (3), 235 ayat (1), terhadap Undang-Undang Dasar, batu uji yang Saudara gunakan adalah Pasal 28D ayat (1), ya. Nah, untuk itu saya persilakan secara singkat Saudara menguraikan pokok-pokok permohonan, apa yang menjadi persoalan terhadap Undang-Undang Nomor berapa ini…, 37 Tahun 2004, ya, dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, Pasal 28D ayat (1) itu adalah pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Saya persilakan, Saudara memberikan penjelasan, silakan. 8.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Terima kasih, Yang Mulia. Jadi maksud daripada diajukan permohonan uji materiil ini adalah bahwa kami adalah Termohon PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa Pemohon PKPU itu adalah kreditur. Tapi, yang pada awalnya yang bersangkutan adalah mempunyai masalah dengan klien kami, yaitu perebutan lahan atau objek daripada proyek…, dari kami. Namun, tiba-tiba yang bersangkutan dalam posisinya membeli CESI (hak tagih) yang semula berada di BPPN, kemudian dia tampil sebagai kreditur. Nah, kemudian…, karena kami melihat dalam undang-undang ini tidak ada perlindungan, keseimbangan antara debitur dan kreditur. Sebagai debitur tentunya kami menganggap bahwa hutang adalah tetap hutang dan harus dibayar. Namun, dalam perlakuan PKPU, kami melihat bahwa lembaga pengadilan niaga telah dimanfaatkan oleh Pemohon PKPU untuk kepentingan tertentu. Kami telah mengajukan bantahan di Pengadilan Niaga, perihal kedudukan yang bersangkutan selaku kreditur. Namun, karena dalam Undang-Undang kepailitan, Undang-Undang Nomor 37, di situ disebutkan bahwa khususnya mengenai Pasal 22 ayat (1) bahwa PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai 1 kreditur atau lebih. Dan ayat (3), kreditur memperihalkan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya dan sudah jatuh waktu dan dapat lagi…, dapat mohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran hutang untuk demikian debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang krediturnya. Kami mengajukan ini karena kami yakin, dalam usulan perdamaian kami akan dapat menyelesaikan semua kewajiban tersebut, gitu. Tapi, pada kenyataannya bahwa Pemohon, itu adalah merupakan kreditur yang mayoritas dengan tagihan yang signifikan, sehingga kami sudah dapat informasi bahwa apapun yang kami sampaikan dalam rencana perdamaian nantinya, itu akan ditolak oleh yang bersangkutan, sehingga potensi bahwa nantinya akan dia dinyatakan pailit dengan penolakan usulan perdamaian tersebut, itu yang kami khwatirkan.

4

Kemudian Pasal 22 ayat (1) dalam hal Pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Ayat (2) pada sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) debitur mengajukan daftar yang muat sifat jumlah piutang dan hutang debitur, beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian. Pada kenyataannya, 7 hari yang di…, 7 hari yang dimaksud undangundang, kami menerima panggilan tersebut bukan 7 hari sebelum sidang, tapi 1 hari sebelum sidang, gitu. Sehingga kami tidak mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan. Kemudian ini berkaitan dengan Pasal 225 ayat (3), dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan, serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debitur mengurus harta debitur. Dalam hal ini Pengadilan Niaga tidak mempunyai peluang atau kesempatan untuk menolak permohonan, sehingga kreditur yang mempunyai motif tertentu seperti yang kami alami, itu mau tidak mau harus dikabulkan oleh pangadilan, karena disini ada frasa yang mengatakan bahwa waktu paling lambat 20 hari sejak didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban bayar hutang. Sehingga kami tidak…, dan ini berkaitan dengan Pasal 235 ayat (1) yang juga kami uji terhadap putusan penundaan kewajiban membayar hutang tidak diajukan upaya hukum apapun, sehingga dengan dikabulkannya PKPU tersebut yang bahwa kami dirugikan dengan ketentuan tersebut, kami tidak dapat melakukan upaya hukum apapun gitu, termasuk kasasi ke Mahkamah Agung. Itulah latar belakangnya kenapa kami mengajukan uji materiil terhadap pasal-pasal tersebut. Jadi yang kami sampaikan disini adalah bahwa apabila kreditur tersebut benar-benar adalah kreditur yang ingin menagih piutangnya terhadap kami, mungkin kami dapat menerima hal tersebut karena itu merupakan kewajiban. Tetapi pada kenyataannya bahwa kreditur ini adalah yang…, kreditur yang memanfaatkan lembaga Pengadilan Niaga untuk mencapai tujuannya yang sudah dilakukan sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu karena dia sudah melakukan di Pengadilan Perdata dan ditolak. Kemudian di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai ke Mahkamah Agung juga ditolak dan ini adalah upaya dia terakhir dengan membeli CESI dari hak tagih kami yang semula berada di BPPN. Kemudian kami juga selain bukti-bukti yang sudah kami ajukan, kami mohon dari perkenan Majelis Yang Mulia, agar kami diperkenankan untuk menyampaikan bukti-bukti tambahan lagi. Saya pikir sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

5

9.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baiklah. Saudara kewajiban Panel ini untuk memberikan masukan atau nasihat terhadap permohonan yang Saudara ajukan. Oleh karena itu, itu diperintahkan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu Saudara bisa mendengar apa-apa, hal-hal yang perlu dicatat sehubungan dengan permohonan yang Saudara ajukan ini. Pak Harjono, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan, Pak.

10.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Baik. Saudara, ya. Saya akan coba memahami dasar Saudara mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Saya langsung dulu pada petitum karena ini nanti juga posisi Anda nanti bagaimana, andaikan saja petitum itu kemudian dikabulkan, ini masih andaikan saja, tapi konstruksinya mestinya ada akibat hukum tertentu bagi Anda kalau petitum itu kemudian dikabulkan. Satu pertanyaan kalau, itu pada halaman 7, ya. Bawa Anda? Ya. Halaman 7 itu petitum angka 2, menyatakan Pasal 22 ayat (2) sepanjang frasa penundaan kewajiban pembayaran hutang diajukan oleh debitur yang umumnya lebih dari satu debitur atau lebih atau oleh kreditur, bertentangan. Kalau itu kemudian tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, apa yang Anda dapatkan, artinya apa itu kemudian, kalau rasa penundaan kewajiban yang dilakukan oleh debitur yang mungkin lebih dari 1 kreditur, itu bertentangan dengan undangundang, lalu keuntungan apa yang anda dapat dari penghilangan itu, coba jelaskan?

11.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Bahwa kami beranggapan bahwa untuk penundaan permohonan kewajiban membayar hutang, sebagaimana sebelum undang-undang kepailitan ini ditingkatkan menjadi undang-undang dalam perpu sebelumnya, bahwa penundaan kewajiban bayar hutang itu hanya dapat dilakukan oleh debitur, bukan kreditur. Jadi kami menganggap bahwa dalam undang-undang yang baru ini, bahwa penundaan kewajiban bayar hutang itu adalah domain atau hak daripada debitur karena kalau kreditur untuk sudah terbuka peluang bahwa dia dapat langsung mengajukan kepailitan, demikian.

12.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Penundaan pembayaran hutang, kalau itu diberikan kepada kreditur membuka peluang untuk langsung dimintakan kepailitan, maksudnya begitu?

6

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya, dalam perpu sebelumnya, Yang Mulia, bahwa domain atau(…)

14.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu saya paham. Ya, ingin saya tanyakan adalah dengan ditambahnya kreditur itu sebagai bisa mengajukan penundaan kewajiban pembayaran, mengapa kemudian bisa langsung kepailitan, gimana maksudnya?

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Maksudnya dia tidak perlu lewat jalur PKPU, dia bisa langsung saja mengajukan kepailitan, begitu. Yang Mulia.

16.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Seharusnya seperti itu.

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya.

18.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tidak usah diberi hak ini.

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya.

20.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Kalau akan toh diberikan hak sebagai pihak yang bisa mengajukan penundaan kewajiban penundaan pembayaran hutang, apa ini tidak dilihat sebagai, pertama ya, sebagai grase, sebagai pemberian apa ya, semacam..,ya, pengampunan sedikit begitulah.

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya.

7

22.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Yang diberikan oleh orang yang berhak, oke. Saya bisa me.., saya berhak menagih anda, tapi untuk kali ini tidaklah seperti yang anda janjikan, saya bersedia untuk menunda. Apakah tidak seperti itu?

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya, untuk kreditur yang menurut catatan kami, apabila yang beritikad baik kami dapat menerima, Yang Mulia. Tapi namun pada kenyataannya bahwa ini adalah upaya yang ketiga kali atau yang dilakukan oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan konsensi, hal ini terbukti dalam PKPU yang telah diberikan kepada kami, gitu, bahwa ini PKPU hanya jalan untuk dia segera mengajukan, mengupayakan agar kami dinyatakan pailit, gitu, hal ini terbukti dari bahwa dia telah menggunakan Pasal 200(…)

24.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Berapa?

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Pasal 225.., eh, 255.

26.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Apa yang dikatakan disitu, apa, sebentar sambil anda cari. Apakah kemudian dia, ini kreditur ini sebetulnya kreditur asli bukan?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Bukan.

28.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Bukan.

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Bukan.

30.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Dia masuk setelah dia mendapatkan CESI? 8

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya, Pak.

32.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Jadi dia akan menadapatkan posisi sebagi kreditur dan kemudian mengenai undang.., ketentuan dari undang-undang kepailitan sendiri, 1 kreditur kan sebetulnya belum cukup untuk minta diadakan kepailitan itu.

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya.

34.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Lalu dengan posisinya dia karena dia sebagai kreditur saja, bagaimana dia mempermudah jalan untuk sampai kepailitan.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Jadi begini, Pak, Yang Mulia. Maksudkan tadi bahwa dia bukan(…)

36.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Atau kalau prinsipal bisa menerangkan posisinya langsung, silakan.

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya, silakan. Pak.

38.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Assalamualikum, terima kasih, Yang Mulia, mungkin sedikit kita berbicara tentang kronologis.

39.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke.

9

40.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Tentang bagaimana posisi kreditur dalam perjalanan sejarah terbentuknya, kami namanya, ya, Tekno Geothermal itu, Pak. Itu di tahun 90. Tahun 1988, ada konsesi yang diberikan kepada suatu koperasi, kemudian koperasi ini(…)

41.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Konsesi?

42.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Konsesi, izin usaha penambangan.

43.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke.

44.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Ini perusahan kami bergerak dalam bidang geothermal, geothermal adalah suatu usaha menghasilkan listrik yang di konvers dari suatu panas bumi.

45.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke.

46.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Sebelum panas bumi kita harus pengeboran makanya diperlukan suatu izin usaha penambangan di dalam tersebut. Oke, tahun 1988, yaitu izin usaha penambang diberikan kemudian kepada nama suatu koperasi jasa keadaan Teknosa, suatu koperasi. Koperasi itu, pada waktu itu diketuai oleh namanya Saudara Aminudin Dahlan. Oke, itulah yang sekarang menjadi Direktur utama Pemohon, nanti saya akan ceritakan lebih lanjut lagi, Pak.

47.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Jadi pindah jabatan dia?

48.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Tidak, Pak. Ya, merangkap gitu lho Pak. 10

49.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh merangkap?

50.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Pada saatnya. Pada waktu itu Pemohon belum ada. Belum terbentuk PTAI (suara tidak terdengar jelas) ini sebagai Pemohon, belum ada. Pemohon PKPU, ya maksudnya Pemohon PKPU, kalau bisa sih…, dia belum ada. Kemudian, konsesi ini dimiliki oleh suatu koperasi. Beliau adalah anggota…, ketua koperasi, oke. Kami original company kami bergerak di dalam construction. Kemudian, ada usaha di dalam rules untuk mengembangkan usaha di dalam energi. Energi yang kami lihat suatu potensi adalah pengembangan tenaga panas bumi, (suara tidak terdengar jelas) itu. Bertemulah kita di dalam suatu pub begitu, membentuk suatu join operation.

51.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Dengan koperasi tadi?

52.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Dengan koperasi tadi. Namanya Join Operation KJKT Alat Tekno, gitu ya Pak ya.

53.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Join Operation membentuk dalam satu PT enggak? Atau (…) 54.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Akhirnya, itu cikal bakalnya Pak.

55.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh.

56.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Dari…, itu tahun 1994.

57.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Join Proffesion…, Operation lalu kemudian (…) 11

58.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Memebentuk suatu PT, badan usaha.

59.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Koperasi tetap pada posisinya, dia punya share pada (…)

60.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Betul, betul, sepakat. Dia salah satu pemegang konsesi, dia itu adalah pemegang konsesi tadi, koperasi tadi (…)

61.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu inbreng-nya?

62.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Mempunyai 10% di dalam PT Yala Tekno Geothermal.

63.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu, konsesi itu dihitung sebagai inbreng.

64.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Baik, inbreng-nya. 10%, sebenarnya secara kelompok 40% Pak, inbreng itu yang diberikan. Kami dalam hal ini mungkin ada penyedia modal kerja, jasa keahlian, itu tuh diini kan 60%, gitu Pak. Kita membentuk namanya GLA Yala Tekno Geothermal. Komposisinya 40% tadi dari pihak koperasi, kemudian 60% dari pihak namanya Yala Perkasa Internasional, pada waktu itu. Itulah namanya Yala Tekno Geothermal, yang sekarang menjadi Pemohon PKPU. Kemudian, dengan terbentuknya apa namanya…, badan usaha…, badan hukum ya, badan hukum PT Yala Tekno Geothermal ini, kita mengadakan pengeboran sumur I, namanya CBN I, dan itu berhasil, 4,2 megawatt di tahun 1995 gitu lah Pak. Karena ini usaha memang rizki apa namanya, high risk dan agak sedikit hi tech gitu. Dalam hal ini memang Perbankan ingin membuktikan dulu bahwa benar di bawah bumi ini ada panas bumi, gitu. Artinya di situlah kita (suara tidak terdengar jelas) dalam hal ini Pak, kita jalan. Setelah membentuk Yala Tekno Geothermal, kita mendapat PPA (Power Purchase Agreement) dengan PLN. Kita akan supply PLN dengan listrik yang berasal dari PLT panas bumi. 12

Langkah selanjutnya karena kita sudah equity di dalam satu sumur, kita tentunya tidak cukup lagi untuk melanjutkan equity untuk sumur-sumur berikutnya. Power Purchase Agreement kita dengan PLN 10 megawatt, kita sudah dapat dari sumur satu sebesar kira-kira 4,2 megawatt. 65.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Sudah dikonversi listrik?

66.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Sudah dikonversi, megawatt elektrik. Ya, Pak. Kemudian, untuk diperlukan lagi mungkin dua. Paling tidak sumur, kemudian ada constraction power (suara tidak terdengar jelas), ada jaringan, segala macamlah di situ, ada fasilitas. Itulah kita mempunyai kredit finacial closing kepada PT…, PT BTN, berupa perjanjian kredit, itu di tahun 90…, 7 Desember 1995. Kemudian, kita jalan Pak. sumur II kita lakukan, sumur III kita lakukan, engineering terhadap power plan kita siapkan. Di tengah perjalanan, tadi kan 1995, 1996, 1997, negara kita samasama kita ketahui mengalami Krismon Pak, krisis moneter. 1997, saya lupa mungkin Mei atau (suara tidak terdengar jelas) kita mulainya. Kemudian atas terjadinya krisis moneter yang terjadi, juga terjadinya krisis politik di dalam negara kita ini, Pemerintah mengeluarkan suatu Kepres, Kepres 319 Tahun 1997 yang mengatakan bahwa kita harus menghentikan proyek ini. Kepres itu tidak hanya untuk kami Pak, ada beberapa proyek besar, proyek tol, proyek (suara tidak terdengar jelas), proyek panas bumi. Karena dianggap mempunyai contents dollar yang tinggi, gitu. Walaupun kami mempunyai kredit PT dengan PT BTN dalam rupiah. Waktu itu kita pelaksanaan kredit Rp 37 M. Nah, tadi kita jalan tadi kita lakukan sumur II, sumur III, kita baru (suara tidak terdengar jelas) sampai di Rp 16 M, dari plafon yang tersedia 37, artinya belum semua. Atas putusan Kepres diikuti dengan suatu instruction latter dari PLN sebagai buyer kami yang akan membeli listrik, juga harus menghentikan. Basic on kepada dua surat tersebut, PT BTN menghentikan pengucuran dananya, dengan status saldo yang sudah kita terima adalah Rp 16 M. Dalam proses itu, kita diminta untuk segera mengembalikan, padahal jelas di dalam perjanjian kredit, di dalam pasal-pasalnya disebutkan kapan kita harus mengembalikan. Yaitu setelah dua tahun crisis period…, di dalam masa construction. Kemudian, ada di tahun pertama sampai ke tahun keenam, disitulah sepanjang enam tahun itulah secara bulanan kami akan mengembalikan pokok bunga dan adisi nya, gitu, schedule-nya begitu Pak.

67.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Aju kreditnya kepada siapa tadi? PT Yala? 13

68.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Yala Tekno Geothermal.

69.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Enggak, yang memberi kredit?

70.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS BTN, sorry (…)

71.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO B...,?

72.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Bank Tabungan Negara.

73.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh, BTN, ya.

74.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Memang Bank Tabungan Negara, kelihatannya memang hanya untuk properti atau perumahan, Pak. Tapi, waktu itu dia ngin menjadi suatu koorporasi, gitu. Ini ada…, ada memang kenapa dia membiayai panas buni, gitu ya Pak, ya. Lalu, memang bank (…)

75.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tapi apakah Pemohon sekarang itu, BTN itu?

76.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Bukan, Pak.

77.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh, bukan. Oke, terus?

14

78.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Bukan, Pak. Tapi, memang basic itu, gitu. Nah, BTN dalam kondisi seperti tahun 1997-1998, krismon yang perekonomian tidak jelas begitu, Pak. Semua masuk akhirnya dianggap itu kredit macet, kami dianggap kredit macet dan tidak bisa mengembalikan pokok dan bunga. Sementara kami jelas, kami hanya menang, baru mengambil 16 dari 37. Setelah itu kami pun berdasarkan PK yang…, PK kredit, perjanjian kredit baru akan mengembalikan selama 6 tahun, secara bulanan dari hasil penjualan kami kepada PLN.

79.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ada sengketa hukum BTN dengan Anda?

80.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Kenapa, Pak?

81.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Timbul sengketa hukum?

82.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Tidak sampai sengketa hukum, tapi secara korespondensi kita memang keberatan.

83.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Dikonstruk…,di apa…,dikonstruksi lagi enggak? Kredit itu atau tetap pada perjanjian?

84.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Tidak, Pak.

85.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tidak?

86.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Akhirnya kami itu dianggap kredit macet, ya mungkin suasana perbankan kita, suasana politik kita yang begitu cukup riuh pada itu, Pak, semua masuk ke 15

BPPN. BPPN adalah suatu apa itu namanya…, bukan sesuatu…, yang bukan selamanya, dia punya umur seingat saya 2 tahun, sebelum dia dilikuidasi, sebelum dia dibubarkan karena begitu banyaknya protes atas apa sih BPPN, dia segera melakukan suatu namanya program penjualan aset kredit BPAK, Pak, dilelang itu aset kredit. Nah, jadi di dalam proses lelang itu, yang di-publish, yang dibuka secara umum, yang akhirnya dibeli katakanlah begitu, pemenangnya adalah suatu perusahaan securitas, namanya Bhineka Makmur Investama, kami tidak kenal. Persyaratan di situ adalah bukan ter…, tidak mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung kepada debitur. Memang BNI ini, bukannya tidak ada apaapanya kepada kami sebagai debitur, gitu. Bhineka Makmur Investama, akhirnya memperoleh hak tagih itu, dalam proses lelang BPPN, itu mungkin di tahun 2000…, 1999-2000, saya lupa, Pak, 2003, ya. Nah, Bhineka Makmur Investama ini memegang itu tapi dia enggak lama, Pak dia jual lagi hak tagih itu kepada YPK PLN (Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Karyawan PLN), kenapa ke YPK PLN? Seperti kita ketahui, Pak, PLN adalah buyer kami, Kepres 39/1997 ini, di dalam skala yang jauh lebih besar dari kami, kami hanya 10 mega watt, Pak. Kami pribumi nasional, swasta nasional, kami dari koperasi, Pak. Kemudian, kami hanya 10 mega watt Pak, akibat Kepres 39 ini, suatu dampak yang sangat luar biasa, yang pernah kita alami negara kita ini pernah alami adalah yang dilaku…, dengan Kepres tadi yang sama, artinya sebagai dasar hukumnya, California Energy secure, acure Pertamina. Itulah di dalam arbitrase Internasional, yang kalau tidak salah kita…, kita dan lain-lain pemerintah Indonesia kalah. Kita harus membayar Rp 646.000.000,- kepada California Energy, suatu perusahaan Amerika. Nah, untuk menghindari itu kita kan seller yang baik, Pak. Paham benar kita posisi buyer PLN, kami pribumi. Okelah, Pak kita enggak nesu pemerintah seperti yang dilakukan oleh teman kami California Energy, yang kebetulan konsensinya nabers dengan kami, Pak bersebelahan gitu. Dia lakukan itu di dalam arbitrase Internasional, dasar hukumnya yang diajukan adalah Kepres yang dikenakan kepada pemutusan hubungan kontrak sepihak. Ada opportunity, ada ad cost, yang sebenarnya kita alami dengan skala yang berbeda. Kemudian, oke. Kita sepakatlah dengan para Direksi PLN, dengan pihakpihak lain dalam hal ini, oke kita masuk, makanya masuklah YKPLN, untuk mengambil hak tagih dari PMI, mengamankanlah bahasanya, Pak. Bahasa saya sehari-hari, ya Pak, ya maaf kalau saya dalam bahasa hukum bisa salah. Mengatakan, maaflah saya enggak nesu, tetapi Bapak enggak juga kontrak kita tetap jalan, ini begini…, oke kita tunggulah bagaimana Kepres 39 ini kelanjutannya. Saya juga maklum, waktu itu Pak negara kita seperti apa, jalanlah, ya Pak. Akhirnya di 2000…, 2002 keluar Kepres 15/2002 yang tadi kita di freze kan tadi Pak, yang tadi kita bekukan, disuruh berhenti dan dilanjutkan. Artinya Kepres yang membekukan Kepres 39 tadi dicabut dengan Kepres 15. Kita bisa kostat, bisa kita memulai lagi. Dalam kontaks itu, kita bisa harus rekonsolidasi Pak, konsolidasi apakan ini kita mencari financial institusi baru, 16

apakah kita menambah a quality, apakah kita right issue, apakah kita mencari partner yang sangat…, dimana juga belum terlalu baiklah perekonomian negara ini baru dimulai, Kepres juga baru dikeluti kan, kan gitu Pak. Nah, di dalam proses kita mencari ini itulah yang tadi saya sebut Bapak Aminudin Dahlan tadi yang sebagai ketua koperasi, yang pada dalam posisi Tekno Geothermal adalah juga sebagai komisaris, komisaris. Kita bersama-sama dengan dia, kami pengurus bertemu dengan PLN, bertemu dengan pihak-pihak investor lain (…) 87.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Masih sebagai posisi…, anu…, ketua koperasi, ya?

88.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Saya kurang jelas?

89.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Siapa yang Bapak yang Anda sebut nama tadi waktu ketemu PLN itu masih sebagai?

90.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Komisaris.

91.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Komisaris dari?

92.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Yala Tekno Geothermal.

93.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh, ya. Karena mewakili share koperasi tadi?

94.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Ya. ya, ya, ya, betul, Pak. Nah, di sisi lain, Pak, kan tadi saya sebut ada koperasi 10% pada suatu unit usaha koperasi namanya PT. NBI. NBI ini sebenarnya usahanya memang di

17

dalam pengeboran, dia juga mendapat 30% saham di Yala Tekno. Direktur utamanya juga adalah Saudara Aminudin Dahlan ini. Begitu Pak dia posisinya. Jadi, ada beberapa keterlibatan pihak posisi sebagai pengurus KCKT, sebagai Dirut MBI pemegang 30% Yala Tekno dan sebagai komisaris di Yala Tekno Geothermal. Yala Tekno Geothermal, Yala Tekno Geothermal. Lanjut, Pak, kemudian kitakan tadikan, kami sebutkan konsesi itu diberikan oleh Menteri Pertambangan Energi pada waktu itu tahun 1998…, eh…, 1988. Itu usianya 30 tahun, berarti dia kan habis di 2008. Undang-Undang Panas Bumi menyebutkan 3 tahun sebelumnya you harus aplikasikan untuk perpanjangan. Berarti kan sekitar 2005 paling lamanya. Di 2004 tadi setelah 2002, ada Kepres 15 kita bisa mulai lagi, kita cari alternatif penyelesaian untuk bisa-bisa go ahead, 2004 kita masuk ke SDM untuk memperpanjang. Di situ kita mengetahui dari ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Kementerian, departemen pada waktu itu, menyatakan konsesi yang you punya itu sudah dialihkan ke PT Alam Internesi, yang dalam kondisi sekarang adalah Pemohon PKPU. Aminudin Dahlan tadi, Pak. 95.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oh, oke.

96.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Dan pemegam saham injury-nya juga dia. Dia mengatakan bahwa ada rapat pengurus ditahun 2004 yang menyetujui pengalihan konsesi itu dari koperasi tadi kepada PT Alam Internesi. Padahal fakta yang menunjukan (…)

97.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Sebagai anu ini (…)

98.

PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Ya, Pak?

99.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Dia juga orang dalam juga pada PT Internesi karena dia punya (…)

100. PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Komisaris.

18

101. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Enggak. Komisaris? 102. PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Dan pemegang saham. 103. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Jabatannya, karena pengalihan-pengalihan (…) 104. PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Dan pemegang saham. 105. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Dan pengalihan-pengalihan…, apa itu…, konsesi dipindahkan, berarti sekaliguskan juga dihitung sebagai inpre yang pertama? 106. PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Ya. 107. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Pemegang saham juga di situ? 108. PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Pemegang saham, Pak. 109. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tapi, jadi direkturnya bukan peruba…, pemindahan itu? 110. PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Bukan. 111. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Bukan? 19

112. PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Bukan. Dia waktu itu bilang bahwa dia pengurus di tahun 2004 itu, Pak. pengurus koperasi, dalam hal ini sebagai ketua malah. Dia bilang ada rapat pengurus koperasi yang mengatakan boleh mengalihkan kepada PT Alam Internesi dan disetujui. PT Alam Internesi pemegang sahamnya adalah mayoritas…, ya saya lupa presentation, nanti bisa di lembaran bukti. Kemudian direktur utamanya adalah dia. Dia memindahkan dan itu tidak ada yang tahu, kemudian dia mengaplikasikan persetujuan…, kesepa…, persetujuan rapat pengurus koperasi tadi itu kepada Menteri ESDM. Saya sudah dapat persetujuan, saya mohon disetujui permohonan ini. Menteri ESDM mungkin dalam konteks melihat sudah begitu lamanya ini berhenti karena Kepres tadi itu…, ya ini ada rupanya penyelesaian tanpa begitu memeriksa, Pak, barangkali bahasa saya, saya tidak tepat kata-katanya, katakan bisa saja seledor. Menyetujui permohonan itu dengan mengesahkan pengalihan kepada Alam Internesi, keluarlah suatu SK Menteri, nomornya nomor berapa nanti kita, kemudian sudah beralihlah kepada alat inti energi, Pak. Yang tadinya milik koperasi, dan kami tahu itu waktu kami ingin mengaplikasikan perpanjangan IP (Izin Penambangan) tadi ke SDM. Kaget, seluruh pengurus kaget, seluruh pemilik saham kaget…, koperasi apa lagi? Oh, ada apa ini…, ada apa ini…, ada apa ini…, kami datanglah ke kementerian SDM, ke Pak Sekjen, pak Menteri. Diterangkan begini…, begini. Tentu saja kami memberikan suatu informasi meng-counter apa yang sebenarnya terjadi. Dari pihak koperasi mengatakan tidak ada pernah ada rapat pengurus…, dari pihak koperasi mengatakan dia bukan pengurus lagi. Kemudian, kemudian disitu dievaluasi lagi, Pak, Pak Menteri, Pak Sekjen bersama-sama kami, apa sih sebenarnya ini? Dilihatlah Undang-undang Panas Bumi ini Nomor 37…, 37…, Nomor 27, Pak, 2003 kalau saya enggak salah, Undang-undang Panas Bumi. Ia mengatakan suatu izin usaha penambangan hanya boleh dialihkan kepada suatu perusahaan yang teraviliasi dengan pilihan yang lama. Di dalam, di dalam penjelasannya disebutkan aviliasi adalah pemegang 25% saham atau pengendali dari perusahaan itu gitu. Dari situ, Biro Hukum ESDM, Sekjen mungkin melihat, ini tidak terpenuhi oleh Alam Internesi. Persyaratan di dalam Pasal 23 ayat sekiannya itu tidak terpenuhi karena PT Alam Internesi bukanlah aviliasi dari koperasi, kenapa? Koperasi adalah menurut Undang-Undang Koperasi. Koperasi yang KJKT tadi itu, adalah koperasi primer yang anggotanya adalah orang perorang bukan badan usaha. 113. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, sebetulnya kalau dari situ, ada bisa upaya-upaya hukum yang sebetulnya dilakukan (…)

20

114. PEMOHON: FEBRIMANSYAH LUBIS Sudah, Pak, ya Pak. ya, makanya kalau mohon diizinkan saya akan melanjutkan saya punya cerita. 115. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Sekarang posisi terakhir saja. 116. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Oke. 117. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Bahwa sebetulnya, Anda memohon ini kembali pada fase Anda…, memohon persoalan ini adalah untuk close tidaknya kasus Anda saja, kalau kemudian ini dikabulkan. Seluruh kreditor dengan alasan apa pun juga tidak boleh, bukan begitu jadinya? 118. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya, oke. 119. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Karena ini erga omnes kalau di..., kalau dikabulkan. Jadi, masalah yang seharusnya (...) 120. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Spesifik (…) 121. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Jadi, oleh karena itu saya tanya ini. Kenapa mesti harus keberatan padahal itu sebagai sebuah grase ya, bisa memperpanjang penagihan itu tapi kasusnya kepada kasus Anda malah tidak menjadi grase tapi dikemas dalam satu usaha dalam mendapatkan (….) 122. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Mendapatkan izin usaha penambangan, Pak.

21

123. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oke, saya sudah paham di situ. Jadi, itu ya yang menjadi alasannya. Ya, saya kira secara formal apa yang sudah disusun itu…, ini sudah memenuhi tapi karena ini menyangkut persoalan-persoalan, nanti juga pemeriksaan pembuktian. Saya kira nanti bebannya di sana. Ya, tidak pada penyusunan pemeriksaan pendahuluan ini, karena juga hal-hal yang berkaitan dengan…, Anda, kan juga mohon profesi ini? Apa, apa profesinya apa? 124. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Profesinya mohon begini sementara…, memerintahkan penghentian sementara pemeriksaan sementara permohonan PKPU Nomor 6 PKPU 2011 PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 Maret 2011 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi. 125. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Sebetulnya ada, ada ketentuan lain di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, yang bunyinya begini Pasal 53 “Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam registrasi perkara konstitusi”. Jadi, pasti saya kira sudah diberitahu kesana. Tapi yang penting adalah Pasal 55 “Pengujian pengaturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dilakukan Mahkamah Agung…,” Oh, ini pengujiannya, ya? Oke, ini Anda kasus yang dihadapi? Jadi, bukan pengujian (…) 126. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. 127. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Oleh karena itu, yang akan kita pertimbangkan karena kita tidak bisa memutus tiga-tiga hakim. Ini harus dirapatkan di RPH. Sebagai permohonan, saya kira tetap di situ tapi Majelis yang bertiga ini belum bisa menentukan permohonan Anda itu. Saya kira itu, Pak Ketua. 128. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik, Saudara pemohon, ya?

22

129. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya, pak. 130. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ada beberapa catatan kecil yang perlu Anda perhatikan dalam permohonan ini. Yang pertama, di dalam perihal permohonan Saudara di halaman satu, itu, pengujian pasal 22 ya, kan? Perihalnya Saudara lihat, ya? 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 4 ayat (3) dan ayat (4), 225 ayat (3), 235 ayat (1), tapi di halaman 2 di nomor 4-nya, itu tertulis Pasal 224 ayat (1) dan (2), beda kan? 131. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Beda, Pak. 132. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nah, seharusnya Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4). 133. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. 134. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Betulkah? 135. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Betul, Pak. 136. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ha, itu diperbaiki. 137. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. 138. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, yang kedua ini, Saudara kan badan hukum privat ini. 23

139. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Privat. 140. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, oleh sebab itu, bukti akte perusahaan dan segala macam juga harus dibuktikan, ya. 141. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. 142. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sah untuk bertindak atas dengan nama perusahaan itu kan begitu? 143. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya, Pak. 144. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sebagai satu badan hukum yang mempunyai hak untuk menguji hak konstitusional dari Pemohon ini. Jadi, Pemohon ini adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas, kan begitu. 145. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya, terima kasih, Pak. 146. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kemudian, Saudara ada, ada…, minta provisi di halaman 6, kan? Sebaiknya permintaan provisi itu kan dimasukkan di dalam petitum, di bawah petitum. 147. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya.

24

148. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Setelah petitum kan, baru diminta kan, putusan provisi. Ha, cuma putusan provisi itu di dalam pengujian Undang-Undang memang pernah ada oleh Mahkamah ini. Pernah ada tetapi sifat daripada putusan provisi itu harus ada hal ikhwal yang sangat memaksa, kalau misalnya tidak diberi keputusan provisi itu, maka akan menimbulkan kerugian konstitusional yang berakibat kepada si Pemohon itu secara langsung. Nah, sementara yang Saudara minta ini kan adalah proses yang berlangsung di dalam peradilan lain. Jadi ini tentu…, ya, apa yang membuat Anda minta provisi di sana, apakah peradilan itu dilangsungkan dengan tidak menggunakan prinsip-prinsip hukum yang diatur berdasarkan ketentuan undangundang atau katakanlah dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai. Tapi, sepanjang prosesnya berlangsung dan itu menjadi kewenangan di sana, tentu Mahkamah tidak bisa terlalu jauh juga. Memang banyak sih permohonan seperti ini, ya. Meminta dihentikan, nah itu Saudara pertimbangkanlah. Artinya permintaan provisi itu harus dengan alasan-alasan yang sangat luar biasa. Yang perlu diingatkan adalah tadi juga sudah disinggung bahwa putusan dalam pengujian undang-undang ini kan erga omnes. Tidak hanya berlaku pada Saudara saja, tapi berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia, kan begitu. Yang mengalami proses yang sama, yang diakibatkan oleh pasal-pasal yang dimintakan ini. Jadi, itu harus dipertimbangkan sedemikian rupa, ini juga harus di.., menjadi catatan, ya. Kemudian, kalau melihat penjelasan tadi, memang sebenarnya adalah persoalan yang diakibatkan oleh penerapan pelaksanaan undang-undang ini. Kalau penerapan undang-undang, maka persoalan konstitusionalnya dimana? Kan kalau terlalu banyak menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan penerapan sehingga berakibat seperti apa…, itu juga belum memberi penjelasan mengenai konstitusionalitasnya. Karena begini, Saudara kan menggunakan batu uji Pasal 28 ini, ya. Apa yang dimaksud dengan…, apakah Saudara tidak mendapat jaminan dengan berlakunya undang-undang ini, apakah tidak mendapat perlindungan hukum? Ya, itu, itu harus diberi penjelasan di dalam permohonan Saudara, tidak hanya…, Saudara kan mengatakan, “Itu menimbulkan ketidakpastian hukum”, akibat frasa yang Saudara minta untuk di anu…, ini kan. Akan menimbulkan ketidakpastian, tetapi kan Pasal 28D itu tidak…, ya walaupun salah satunya adalah soal kepastian hukum tetapi hak itu, hak setiap orang yang berhak itu mendapat pengakuan, mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, itu kan normanya banyak itu. Tidak hanya singkat saja, bahwa hak Saudara, ya, mendapat kepastian hukum yang adil itu dijamin di dalam konstitusi tetapi akibat berlakunya pasal ini, terabaikan. Nah, itu kan harus di, di…, Saudara…, paling tidak diuraikanlah. Selain apa namanya…, kasus tadi, itu kan entry point untuk masuk bahwa saya mengalami soal-soal seperti ini diakibatkan oleh pasal-pasal ini yang memang mengandung norma-norma yang bertentangan dengan prinsip pengakuan 25

jaminan yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Seperti apa, apa…, apa…, dan sebagainya. Sehingga itu menjadi penting karena ini pengujian konstitusionalitas norma kan. Pasal ini…, ini bertentangan dengan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, kemudian alasan-alasan spesifik tadi, yang disampaikan oleh prinsipal kalau bisa dimasukkan karena itu background untuk masuk, gitu loh. Nanti di sana kita akan melakukan penilaian, ya. Apakah ini akibat penerapan undangundangnya atau memang undang-undangnya mengandung hal-hal yang Saudara sebutkan di dalam Pasal 28 itu memang bertentangan dengan prinsip perlindungan, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut di dalam Undang-Undang Dasar kepastian, ya kan? Nanti kita nilai, ya. Saya kira itu beberapa catatan yang harus ditambahkan di dalam permohonan Saudara yang ada ini, ya. Jadi uraian mengenai konstitusionalitas normanya, pertentangan normanya, norma pasal dengan norma di dalam Undang-Undang Dasar itu harus lebih banyak sedikit dijelaskan, ya. Sehingga kita..., oh, ya. Apakah nanti ada yang berpendapat, “Oh, ya ini soal penerapan saja, tidak ada kaitannya dengan soal konstitusionalitas, hak-hak warga negara, yang lain enggak..., enggak ada masalah kok.” Kan jadi harus dibikin alasan ya, supaya Panel ini juga bisa menilai sebelum nanti dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk..., apakah perkara Saudara nanti lanjut di Sidang Pleno atau bagaimana. Tapi uutuk pertama ini Saudara punya hak untuk melakukan perbaikan dengan tenggang waktu paling lambat 14 hari, sejak hari ini. Jadi perbaikan itu sudah dimasukkan ke Panitera, perbaikan permohonan, nanti setelah perbaikan permohonannya nanti kita akan mengundang sau..., atau memanggil Saudara lagi untuk sidang berikutnya, ya. Ada hal-hal yang perlu dipertanyakan? 149. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan gunakan kesempatan tersebut untuk memperbaiki dan menambah bukti-bukti. 150. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. 151. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Tadi ada yang sedikit terputus sebelum Pemohon Prinsipal, klien kami menyampaikan dimintakan oleh Yang Mulia. Adapun pasal yang sekarang digunakan oleh yang bersangkutan dan itu sudah disampaikan ke Pengadilan Niaga adalah Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan. Tapi kami tidak mohon disini, jadi ternyata dia akan masuk di situ bahwa (…) 26

152. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ada di mohon Saudara 225 ayat (3)? Coba dilihat! 153. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ini 255. Mohon maaf…, 255. Mohon izin saya bacakan ayat (1) bahwa penundaan kewajiban bayar hutang dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas satu atau lebih kreditur. Nah, ini yang digunakan satu atau lebih kreditur atau atas prakarsa pengadilan dalam hal, gitu. a. Debitur selama waktu penundaan kewajiban bayar hutang bertindak dengan etikat buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. b. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya. c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1). d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan (…) 154. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, oke. Jadi begini, kalau Saudara menganggap bahwa pasal itu perlu dimasukkan dan dilakukan pengujian, ya Saudara masih punya kesempatan. 155. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Oh, itu. Terima kasih. 156. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kan begitu? 157. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. 158. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tinggal Saudara cari batu uji juga di dalam Undang-Undang Dasar.

159. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya.

27

160. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, kan? Generic 28 itu kan banyak itu. Persamaan di hadap..., di hadapan hukum itu kan banyak sekali, ya. Nanti Saudara masukkan saja dalam perbaikan. 161. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya, terima kasih. Karena ini ada perintahnya 10 hari harus diperiksa dan diputus, jadi…, sehingga dia gunakan lagi pasal ini untuk segera (…) 162. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, gitu lah. Kalau 10 hari ternyata tidak putus, itu kan bukan persoalan undang-undang itu kan penerapan undang-undang, kan? 163. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. 164. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tapi kalau misalnya 10 hari itu me..., apa namanya..., merugikan hak-hak konstitusional, nah itu lain lagi. Itu kan ada alasannya kan gitu. 165. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. 166. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya? 167. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya, terima kasih. 168. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara bisa perbaiki..., Saudara perbaiki kembali, review kembali permohonan Saudara dengan tambahan tadi dari Prinsipal, itu entry point untuk masuk kepada sengketa konstitusional. Diuraikan juga gitu loh, ya?

28

169. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. 170. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kalau Saudara perlu menambah 255, ya silakan. Itu hak dari pada Pemohon, ya. Saya kira cukup, ya? 171. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Mengenai identitas badan hukum privat, kami sudah bawa saksinya (...) 172. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, nanti disampaikan saja. 173. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. 174. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dibuat list-nya, daftar bukti kan? Saudara harus bikin, disini baru sampai P-5 kan? 175. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. 176. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nanti disam…, nanti ditambah. 177. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya. 178. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nanti pada sidang kedua nanti akan kita sahkan, ya?

29

179. KUASA HUKUM PEMOHON: PERMATA N. DAULAY Ya, terima kasih. 180. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Saya kira cukup 1 jam, ya. Cukup lama ini sidang pendahuluan ini, jadi sidang dalam perkara Nomor 26 ini kita nyatakan cukup dan ditutup. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

Jakarta, 20 April 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Mula Pospos NIP. 19610310 199203 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

30