2011)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERENCANAAN HIBAH (IMPLEMENTASI PP NO. 10/2011 & PERMEN PPN NO. 4/2011) Oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan

Jakarta, 6 November 2014

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

MATERI BAHASAN

• Pendahuluan • Perencanaan Penerimaan Hibah • Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Hibah

2


• • • • • •

Pembiayaan Prioritas Pembangunan Nasional Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan Nasional Pemanfaatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Kebijakan Pemanfaatan Hibah Dasar Hukum Pemanfaatan Hibah Bappenas

3


PEMBIAYAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Prioritas Pembangunan Nasional 1.

Sosial budaya dan kehidupan beragama;

2.

Ekonomi;

3.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4.

Politik;

5.

Pertahanan dan Keamanan;

6.

Hukum dan Aparatur;

7.

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;

8.

Penyediaan Sarana dan Prasarana;

9.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1. Pembiayaan Pemerintah (APBN) • Pendapatan Negara (Pajak, PNBP) dan Hibah • Penerbitan SBN dan SBSN; • Pinjaman Dalam Negeri (Perbankan); • Pinjaman Luar Negeri

Dicapai dengan

2. Pembiayaan Swasta • Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank • PMA/PMDN

3. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) 4. Harmonisasi Program Pemerintah dengan CSR

4

SUMBER-SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


PEMENUHAN KEBUTUHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH (APBN/APBD) Pembiayaan

Penerimaan

Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan Perpajakan

Pembiayaan DN

Hibah

Penerimaan Negara Bukan Pajak

SWASTA (NON APBN)

Perbankan DN

Non Perbankan DN

Kredit Perbankan

Pembiayaan LN

Pinjaman Proyek

Luar Negeri

Penerbitan Saham & Obligasi

Dana Internal

• FDI, Equity Capital • FDI, Pinjaman (Loan) • Others, Pinjaman (loan)

Pinjaman Program

• SBN/SBSN

• RDI • SAL

• PDN

• •

SKEMA PENDANAAN PEMBANGUNAN: KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)/PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Kebijakan Perencanaan Pembangunan (UU 25 Tahun 2004 pasal 4): - Kerangka regulasi; dan - Kerangka pendanaan 5

PEMANFAATAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

dalam rangka Development Cooperation

KERJASAMA PEMBANGUNAN

TRANSER ILMU DAN TEKNOLOGI  IPTEK  Pengelolaan Proyek  International Best Practice

PENGUNGKIT INVESTASI Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk menarik investasi swasta secara langsung ataupun KPS/PPP

    

KERJASAMA INTERNASIONAL G-20 Kerjasama Selatan-Selatan Triangle cooperation Multilateral Bilateral

PEMBANGUNAN NASIONAL 6


KEBIJAKAN PEMANFAATAN HIBAH

Hibah digunakan untuk: o Mendukung program pembangunan nasional, antara lain untuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; menunjang peningkatan fungsi pemerintahan; menunjang penyediaan pelayanan dasar umum; meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi; mendukung sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya; dan mendukung kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim (climate change)

o Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, termasuk penanggulangan pada saat bencana dan setelah kejadian bencana (pasca bencana) untuk pemulihan (recovery) o Fokus pemanfaatan Hibah luar negeri terutama untuk pendidikan, peningkatan kapasitas kelembagaan, penanganan kemiskinan, dan penanggulangan bencana o Pengelolaan hibah melalui “National Trust Fund” untuk program/proyek strategis nasional (misal: climate change, MCAI, disaster risk management) 7


DASAR HUKUM

 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah  Untuk Perencanaan dan Pemantauan Kegiatan Hibah:  Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah

8


PEMANFAATAN HIBAH BAPPENAS (dalam ribu USD)

o Periode 2011-2014 Kem. PPN/Bappenas telah menerima Hibah Yang Direncanakan yang bersumber dari luar negeri senilai USD 1.577,0 juta. Sebagian besar hibah digunakan oleh instansi lain, baik kementerian, lembaga, Pemda, dan BUMN. Adapun Bappenas berperan sebagai koordinator kegiatan. o Di samping itu, Bappenas juga memanfaatkan Hibah Langsung, yang nilainya lebih besar daripada Hibah Yang Direncanakan*. *Sebagai ilustrasi, pada tahun 2013, hibah langsung yang dikelola Bappenas senilai USD 1,3 miliar (total komitmen).

9


• • • • •

Definisi Hibah Prinsip-Prinsip Penerimaan Hibah Sumber, Bentuk, dan Jenis Hibah Hibah Yang Direncanakan Hibah Langsung

10


DEFINSI HIBAH

Hibah Pemerintah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

11


PRINSIP-PRINSIP PENERIMAAN HIBAH a. b. c. d. e. f.

Transparan; Akuntabel; Efisien dan Efektif; Kehati-hatian; Tidak disertai ikatan politik; dan Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

12


SUMBER HIBAH

o Dalam Negeri 1. Lembaga Keuangan dalam Negeri 2. Lembaga Non Keuangan Dalam Negeri 3. Pemerintah Daerah 4. Perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia 5. Lembaga lainnya 6. Perorangan

o Luar Negeri 1. 2. 3. 4. 5.

Negara Asing Lembaga di Bawah PBB Lembaga Multilateral Lembaga Keuangan Asing Lembaga Non Keuangan Asing 6. Lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar Indonesia 7. Perorangan

13


BENTUK HIBAH

• Uang Tunai;

• Uang untuk Membiayai Kegiatan; • Barang/Jasa; dan/atau • Surat Berharga

14

JENIS HIBAH


Hibah langsung

• Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan

Hibah yang direncanakan

• Hibah yang penerimaannya melalui mekanisme perencanaan.

15

Perbandingan Hibah yang Direncanakan dengan Hibah Langsung


Hal

Hibah yang Direncanakan

Hibah Langsung

Perencanaan

Adanya Rencana Kegiatan JM (RPH) dan Tahunan mencakup (DRKH)

-

Proses pengusulan

Menteri/Pimpinan lembaga menyampaikan usulan kepada Menteri PPN/Ka. BAPPENAS

Menteri/Pimpinan lembaga mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Ka. BAPPENAS

Proses Usulan ke Calon Donor

Menkeu mengusulkan kegiatan kepada Calon Donor berdasarkan DRKH

-

Kewenangan Perundingan Hibah

Menkeu/Pejabat yang diberi kuasa

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa

Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Hibah

Menkeu/Pejabat yang diberi kuasa

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa

Perubahan PH

Dilakukan melalui Menkeu

Dilakukan Lembaga

Penarikan Dana Hibah

Melalui KPPN

Bersifat Pengesahan oleh KPPN

oleh

Menteri/Pimpinan

16


HIBAH YANG DIRENCANAKAN • • • • •

Alur Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengusulan Kegiatan Persyaratan Pengusulan Kegiatan Penilaian Usulan

17


HIBAH YANG DIRENCANAKAN (1)

a. Hibah yang diberikan untuk mempersiapkan dan/atau mendampingi pinjaman; b. Hibah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang disepakati bersama antara Pemerintah dan Pemberi Hibah;

c. Hibah yang memerlukan dana pendamping; d. Hibah yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui Pemerintah;

e. Hibah dalam rangka kerjasama antar instansi dengan Pemberi Hibah luar negeri di luar negeri, seperti sister city

18


HIBAH YANG DIRENCANAKAN (2)

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah yang direncanakan dari Pemberi Hibah, dengan: 

Mempertimbangkan prinsip penerimaan hibah



Wajib mengkaji maksud dan tujuan Hibah



Bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima



Melalui mekanisme perencanaan yaitu pengusulan disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas



Perjanjian Hibah ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa 19

ALUR PERENCANAAN HIBAH YANG DIRENCANAKAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

CALON PEMBERI HIBAH

MENTERI PPN

MENKEU

K/L

RPJMN

RPH USULAN KEGIATAN

5 TAHUNAN 1 TAHUNAN PENILAIAN KELAYAKAN USULAN INDIKASI PENDANAAN

DRKH*

RENCANA KERJA TAHUNAN K/L/PEMDA/BUMN

BAHAN USULAN KEPADA CALON PH

PERUNDINGAN

PERJANJIAN HIBAH

*) Catatan: dalam menyusun DRKH Menteri Perencanaan dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Calon Pemberi Hibah serta instansi terkait lainnya.

20

DOKUMEN PERENCANAAN


RPH

• Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH) memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

• Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah. DRKH

21


PENGUSULAN KEGIATAN Pengusulan Kegiatan disampaikan oleh Pimpinan Tertinggi Instansi Pengusul

Kementerian Menteri atau atas nama Menteri pada Kementerian

Lembaga Pimpinan Lembaga atau atas nama Pimpinan Lembaga

1) Kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L 2) Kegiatan yang diterushibahkan kepada Pemda 3) Kegiatan yang dipinjamkan kepada Pemda dan/atau BUMN

Disampaikan kepada Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas 22


PERSYARATAN PENGUSULAN KEGIATAN

Surat Usulan kegiatan Hibah dilengkapi :  Persyaratan Umum :

 Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK) Hibah; dan

 Dokumen Usulan Kegiatan (DUK) Hibah; 

Persyaratan Khusus, untuk kegiatan yang akan diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah menyertakan Surat Usulan Pemerintah Daerah calon penerima penerusan hibah.

23

PENILAIAN USULAN


Kelengkapan Usulan Penilaian kelayakan dilakukan atas dasar dokumen persyaratan usulan kegiatan: 1) DIPK Hibah 2) DUK Hibah

Kelayakan Teknis 1. kesesuaian dengan program dan prioritas dalam RPJMN; 2. kesesuaian usulan kegiatan dengan prinsip-prinsip penerimaan Hibah; 3. kesesuaian rencana kegiatan dengan tugas dan fungsi Instansi Pelaksana; 4. kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi rencana penarikan dan rencana kerja; 5. keterkaitan dengan kegiatan lain dari Instansi Pengusul Hibah; dan

Keselarasan Perencanaan Kegiatan 1. Keselarasan dengan RPH; 2. Keselarasan dengan kegiatan yang terkait secara langsung dari instansi lain; dan 3. kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Hibah yang sedang berjalan pada Instansi Pengusul Hibah dan Instansi Pelaksana.

6. kemampuan penyediaan dana pendamping dan/atau dana pendukung, apabila dipersyaratkan.

24


HIBAH LANGSUNG

25


HIBAH LANGSUNG (1)

a. Hibah untuk penanggulangan bencana alam, bencana non alam (seperti epidemi, wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial dan teror); b. Hibah dalam rangka kerjasama teknik antara Kementerian/Lembaga dengan Pemberi Hibah luar negeri (seperti workshop, pelatihan, seminar), Hibah bersaing (seperti riset dosen, riset peneliti); dan c. Hibah yang atas permintaan donor diserahkan langsung ke Kementerian/Lembaga.

26


HIBAH LANGSUNG (2)

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah Langsung dari Pemberi Hibah, dengan: 

Mempertimbangkan prinsip penerimaan hibah



Wajib mengkaji maksud dan tujuan Hibah



Bertanggung jawab terhadap Hibah yang akan diterima



Berkonsultasi kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya, sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah



Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah 27


28


PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN HIBAH

• Pemantauan dan Evaluasi kegiatan hibah dilakukan secara bersama oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. • Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan hibah. • Cakupan pemantauan dan evaluasi: realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan. • Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, Bappenas dapat berkoordinasi dengan Instansi Pengusul Hibah, Instansi Pelaksana dan instansi terkait lainnya. • Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat merekomendasikan kepada Menteri Keuangan terkait langkah-langkah penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang lambat dan/atau tidak sesuai dengan peruntukannya. 29


Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah oleh Instansi Pelaksana Mencakup: 1. Perkembangan realisasi penyerapan dana; 2. Perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik; 3. Perkembangan proses pengadaan barang dan jasa; 4. Permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan

ALUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA HIBAH

Pemantauan dan Evaluasi Menteri PPN/ Kepala Bappenas

Melalui: 1. Rapat Pemantauan secara triwulanan 2. Pelaporan pelaksanaan kegiatan 3. Kunjungan lapangan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah secara triwulanan

30


Identifikasi Permasalahan Hibah Bappenas

o Perencanaan kegiatan: – Belum semua kegiatan hibah langsung dikonsultasikan rencana penerimaannya.

o Nilai hibah: – Total nilai hibah yang dikelola oleh Bappenas sangat besar. – Masih ada hibah yang belum teridentifikasi besaran nilainya; – Bappenas hanya menjadi koordionator pada beberapa hibah. Besaran nilai hibah yang yang dikelola oleh Bappenas, pada sebagian kegiatan belum teridentifikasi.

31

TERIMA KASIH Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati Nomor 2 Jakarta-10310 Telpon : 021-3910 486

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan 1 Februari 2010

32


LAMPIRAN

33


HIBAH DIRENCANAKAN BAPPENAS 2011-2014 (dalam ribu USD)

No

DRKH

JUDUL

1

DRKH 2011

2

DRKH 2011

3

DRKH 2011

4 5

DRKH 2011 DRKH 2012

National Program for Community Empowerment Support Facility Poverty Reduction through Sustainable Economic Growth - Millenium Corporate Challenge (MCC) Compact Program Project Preparation Technical Assistance for Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program (ICWRMIP) - Phase II Water and Sanitation Sector Development Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) Phase II

6

DRKH 2012

The Establishment of the Indonesian Shariah Financial Services Industry Roadmap - Phase I

7

DRKH 2012

8

DRKH 2012

9 10 11 12 13

DRKH 2012 DRKH 2012 DRKH 2012 DRKH 2013 DRKH 2013

14

DRKH 2013

15 16 17

DRKH 2013 DRKH 2014 DRKH 2014

18

DRKH 2014

Strengthening Innovative Partnership for Development Cooperation (SIP-DC) National Geothermal Capacity Building Program (Technical Assistance and Capacity Building Renewable Energy) Strengthening Access to justice in Indonesia (SAJI) Support to the Acceleration of the MDG Achievement in Indonesia 2012-2015 Capacity Building on Islamic Finance Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction (MAMPU) Inclusive Growth through Improved Connectivity Sustainable Economic Development through South-South and Triangular Cooperation in Indonesia The Knowledge Sector Initiative Sustainable Infrastructure Assistance Program (SIAP) Aligning ADB and Government Systems for Improved Project Performance Support for Selected Sector Analysis for National Medium-Term Development Planning 20152019 on ASEAN Connectivity

19

DRKH 2014

Pre Feasibility Study in Urban Public Transport

20

DRKH 2014

Surabaya Mass Rapid Transport Feasibility Study TOTAL

HIBAH

PENDAMPING

400.000

DONOR - Bank Dunia

600.000

5.000

USAID

1.500

100

ADB

500 353.600

50 -

ADB AusAID

350

-

IDB

1.161

-

UNDP

7.800

- Belanda

5.000 14.307 238 63.535 1.000

50

500

-

IFAD

104.225 20.000 1.500

-

AusAID ADB ADB

225

-

ADB

315

-

KfW dan CDIA

1.250 1.577.006

UNDP UNDP IDB AusAID ADB

- Bank Dunia 5.200

34

2011)

Recommend Documents