11/10/2011
SISTEMATIKAN PEMBAHASAN }Environmental
ENVIRONEMNTAL DISPUTE RESOLUTION Wi iek Awiati Wiwiek A iati
Dispute Resolution (EDR) secara umum }Environmental Dispute Resolution (EDR) dalam sengketa Lingkungan }Hak Gugat dalam Environmental Dispute Resolution (EDR)
4
PENGERTIAN DASAR SENGKETA } Sengketa dalam
I. ENVIRONMENTAL DISPUTE RESOLUTON SECARA UMUM
pengertiannya yang luas (t (termasuk k perbedaan b d pendapat, d t perselisihan, ataupun konflik) adalah hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi pada suatu peristiwa/ situasi dan mereka memiliki peristiwa/ situasi persepsi, kepentingan, dan keinginan yang berbeda terhadap peristiwa/situasi tersebut.
1
11/10/2011
BENTUK BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA
PEMICU SENGKETA Pemicu terjadinya sengketa bermacam‐macam, misalnya: } kesalahpahaman } perbedaan penafsiran; } ketidak‐jelasan pengaturan; } ketidak‐puasan; } ketersinggungan; } kecurigaan; } tindakan ti d k yang tidak tid k patut, curang t t atau t tidak tid k jujur; j j } kesewenang‐wenangan atau ketidakadilan } terjadinya keadaan‐keadaan yang tidak terduga.
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI PENGADILAN }Gugatan
Perdata }Tuntutan Pidana }Gugatan PTUN
Melalui Pengadilan (in court) Di luar pengadilan (out court)
I. II.
A.
Primary 1. Ajudikasi : arbitrasi 2. Non ajudikasi a. b. c. d. e. f f. g.
B.
Negosiasi Mediasi Konsiliasi; Konsultasi; Penilaian/ pendapat ahli; Evaluasi netral dini (early neutral evaluation); (early neutral evaluation); Pencarian fakta netral (neutral fact‐finding)
Hybrid: 1. Mini trial 2. Med‐arb 3. Ombudsman
KARATERISTIK LITIGASI } Prosesnya
sangat formal (terikat pada hukum acara); } Para pihak berhadap‐hadapan untuk saling melawan, adu argumentasi, mengajukan alat bukti; } Pihak ketiga netralnya (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak, dan keahliannya bersifat umum; } Prosesnya bersifat terbuka/ transparan; } Hasil akhir berupa putusan yang didukung pertimbangan/ pandangan hakim.
2
11/10/2011
Karakteristik Arbitrase Ps.1.1 “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis t t li oleh l h para pihak ih k yang bersengketa”. b k t ” } } }
} }
“pengadilan swasta”; proses peradilan secara swasta/privat atau ditentukan sendiri oleh para pihak; sengketa akan diputus oleh arbiter (hakim swasta); keberadaan arbitrase dan ruang lingkup sengketa yang dapat diarbitrasekan didasarkan atas perjanjian arbitrase; kewenangan pengadilan untuk mengadili dikesampingkan dengan perjanjian arbitrase; putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
II. ENVIRONMENTAL DISPUTE RESOLUTON DALAM SENGKETA LINGKUNGAN
12
Penyelesaian Sengketa Pasal 84 1) Penyelesaian y sengketa g lingkungan g g hidup p dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. 2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. 3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
10/11/2011
LATAR BELAKANG DIKEMBANGKANNYA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) } }
} } }
Ketidakpuasan Terhadap Proses Pengadilan Yang Memakan Waktu Yang Relatif Lama, Mahal Dan Sulit Penyelesaian Sengketamelalui Pengadilan Menimbulkan Perasaan Bermusuhan Di Antara Para Pihak Adanya Budaya Musyawarah Yang Telah Dikenal Dalam Berbagai Masyarakat Penyelesaian Bersifat Win‐win Solution Win win Solution Memperhatikan Aspek Substantif, Prosedural Dan Psikhologis © HN_2011
3
11/10/2011
14
Negosiasi
Mediasi
Penyelesaian g Yang g Sengketa Dilakukan Oleh Para Pihak Melalui Perundingan Tanpa Dibantu Oleh Pihak Ketiga
Penyelesaian g Yang g Sengketa Dilakukan Melalui Perundingan Dibantu Oleh Pihak Ketiga Yang Netral Dan Tidak Mempunyai Wewenang Untuk Memutus
15
Arbitrasi Penyelesaian g Yang g Sengketa Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Yang Mempunyai Wewenang Untuk Memutus
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION SENGKETA LINGKUNGAN Pasal 85 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan y g g g p p g untuk mencapai kesepakatan mengenai:
1)
a. b. c. d.
2)
3) © HN_2011
10/11/2011
Pasal 86 } Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian l i sengketa k t lilingkungan k hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. } Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia j jasa penyelesaian l i sengketa k t lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. © HN_2011
10/11/2011
bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang‐ Undang ini. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter membantu © HN_2011 menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
16
10/11/2011
ADR pada UU 4/82; 23/97; 32/09 UU 4 Tahun 82
UU 23 Tahun 97 UU 32 Tahun 09
Bersifat Wajib
Bersifat sukarela
Bersifat sukarela
Dilakukan oleh Tim/Tri Partit (Penderita/korba n; Pencemar; Pemerintah) Pasal 20 ayat (2)
Dilakukan oleh Arbiter atau Mediator
Dapat menggunakan jasa Arbiter atau Mediator
Pasal 31-33
Pasal 85-86
© HN_2011
4
11/10/2011
18
10/11/2011
Hak Gugat }Individual, }perwakilan
kelompok,
}organisasi,
III. HAK GUGAT
}pemerintah p
© HN_2011
1. Individual } Gugatan
Voluntair yang bersifat sepihak (ex‐parte), yaitu permasalahan yang diajukan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (undisputed matters), tetapi semata‐mata untuk kepentingan pemohon. } }
}
Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only) Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex‐parte. © HN_2011
} Gugatan Contensia, gugatannya mengandung
sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan yang diajukan dan di minta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (between contending parties) } } }
Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa Sengketa terjadi di antara para pihan, paling kurang diantara dua pihak Gugatan perdata bersifat party, dengan party, dengan komposisi, pihak komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai penggugat © HN_2011
5
11/10/2011
21
10/11/2011
TUJUAN GUGATAN KELOMPOK }
2. Perwakilan Kelompok
}
} suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan
satu orang atau lebih; } orang tersebut bertindak mewakili kelompok (class representative) untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok (class )y gj y banyak y ((numerous). ) members) yang jumlahnya } antara yang mewakili kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum. }
(Perma No 1 Tahun 2001, Psl 1 huruf a)
Dengan gugatan perwakilan kelompok, maka gugatan dapat dilakukan:
} }
}
Secara serentak atau sekaligus dan misal untuk kepentingan kelompok dengan hanya satu gugatan Gugatan dapat diajukan dengan berdasar pada fakta dan dasar hukum yang y g sama dengan g tergugat g g y yang g sama Akan memperkecil kemungkinan gugatan yang saling bertentangan untuk fakta dan dasar hukum yang sama dengan tergugat yang sama bila dilakukan secara perorangan
Proses perkara menjadi ekonomis (Judicial Ekonomy) }
© HN_2011
Dengan hanya satu gugatan biaya proses pengadilan lebih sedikit dibandingkan banyak gugatan / penanggulangan gugatan yang serupa.
24
Gugatan Perdata Konvensional
10/11/2011
PASAL 91UUPPLH
Menunjuk Kuasa Hukum (dgn surat kuasa)
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. ( ) g (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat p j p p kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
Pemeriksaan TIDAK SAH Penetapan (Putusan final)
SAH Penetapan (Putusan sela) Gugatan diteruskan
Pemeriksaan Dihentikan Jawab menjawab Eksepsi Pembuktian Kesimpulan PUTUSAN
Gugatan dikabulkan
Gugatan ditolak
Eksekusi
Menerima Putusan Final
Notifikasi
Distribusi
Mengefektifkan Effisiensi Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang Merugikan orang banyak
}
PENGADILAN NEGERI
1. Notifikasi (Pemberitahuan pd anggota) 2. Opt Out (sampai waku yg ditentukan hakim
Dengan adanya prosedur perwakilan gugatan yang dapat mewakili orang banyak yang dirugikan secara hukum, maka terjadi penyederhanaan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan.
GUGATAN PRIBADI
Membentuk Kelompok Sub‐kelompok (Kl perlu) Menunjuk Wakil Kelompok
}
}
PERISTIWA HUKUM 1. perbuatan melawan hukum 2. kelalaian, kesengajaan kebijakan GUGATAN KELOMPOK
Mengembangkan Penyederhanaan Akses Masyarakat Memperoleh Keadilan
Menolak Upaya Hukum Banding
© HN_2011
6
11/10/2011
Wakil Kelompok (Penggugat aktif) 1,2 or 5 KORBAN/ Penderita kerugian
3. Organisasi (Hak Gugat LSM)
Kuasa Hk/Lawyer
Anggota Kelompok (Penggugat Pasif) ( f) Surat Kuasa khusus
Tdk ada surat kuasa
identifiedunidentified
Pengadilan
Harus memenuhi syarat
Adequacy of Representation (kelayakan wakil)
UU 23/1997 ; Pasal 38 (1). Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk (2). Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. (3). Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan: a. Berbentuk badan hukum atau yayasan. b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Pasal 39 } Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidupmengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku
Perkiraan jumlah korban Opt Out
(yg akan dikonfirmasi setelah putusan)
Setelah Notifikasi oleh pengadilan 25
ICEL 2002
Yang boleh dituntut (petitum) } Tindakan
tertentuÆyang boleh diminta dalam gugatan, antara lain meminta: } Pengadilan
memerintahkan tergugat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang bertujuan melestarikan fungsi lingkungan } Pengadilan menyatakan tergugat telah melakukan PMH } Pengadilan memerintahkan tergugat memperbaiki instalasi pengolahan limbah } Biaya
riil yang telah dikeluarkan oleh LSM
UU 32/2009; Pasal 92 UUPPLH (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan li k lingkungan hid hidup, organisasi i i lingkungan li k hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
7
11/10/2011
30
Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
(3)
a. b.
c.
berbentuk badan hukum; menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
10/11/2011
Hak Gugat LSM pada UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah } Pasal 37 (1): Organisasi persampahan berhak mengajukan
g g gugatan untuk kepentingan p g p pengelolaan g sampah p yyang aman g bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. } Pasal 37(2): Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil. } Pasal 37(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. b. c.
berbentuk badan hukum; mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya. © HN_2011
4. Pemerintah }
UU 23/1997; Pasal 37 UUPLH •
}
(2). Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat p pencemaran dan/atau / p perusakan lingkungan g g hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
UU 32/2009; Pasal 90 UUPPLH •
(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
32
} Penjelasan
10/11/2011
pasal 90(1) UUPPLH:
Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
© HN_2011
8
