2011 TENTANG OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 48 /KPTS/013/2011 TENTANG OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa setiap bahan pangan mempunyai resiko terhadap kesehatan manusia sehingga pengawasan keamanan pangan dan mutu hasil pertanian khususnya produk pangan segar menjadi sangat penting ; b. bahwa untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan terjadinya bahaya fisik, kimia dan biologi yang disebabkan oleh mikro organisme, pestisida, bahan kimia serta bahan-bahan lain yang membahayakan manusia, maka perlu dibentuk organisasi yang memiliki otoritas kompeten dalam pengawasan keamanan pangan dan mutu hasil pertanian ; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b serta sesuai Surat Edaran Menteri Pertanian tanggal 9 Januari 2004 Nomor 04/SR.220C/M/1/2004 perihal Penunjukan instansi yang berwenang (otoritas kompetensi) dalam penanganan keamanan buah dan sayuran segar, perlu menetapkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 5. Undang-Undang

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424) ; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan ; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D) ; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Seri A) ; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur ; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 ;

MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA : Membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. KEDUA

: Menugaskan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian dengan fungsi meliputi pelayanan sertifikasi pangan hasil pertanian dan registrasi pangan hasil pertanian yang beredar di Provinsi Jawa Timur dan rekomendasi keamanan pangan bagi pihak yang memerlukan ; b. melakukan pengawasan pangan hasil pertanian yang berisiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel ; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA


-3-

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Program (125) Pengembangan Agribisnis, Kegiatan (010) Peningkatan Standar Mutu Produk, Kode Rekening 5.2.1.01.001, 5.2.1.01.004, 5.2.2.01.001, 5.2.2.02.007, 5.2.2.03.012, 5.2.2.03.013, 5.2.2.03.015, 5.2.2.03.020, 5.2.2.05.002, 5.2.2.07.001, 5.2.2.08.003, 5.2.2.09.001, 5.2.2.09.002, 5.2.2.09.003 dan 5.2.3.02.005.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Januari 2011 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 48 /KPTS/013/2011 TANGGAL : 2 PEBRUARI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

1

JABATAN DALAM OTORITAS 2

1.

a. Ketua

Ir. WIBOWO EKOPUTRO, MMT

Kepala Provinsi

b. Wakil Ketua

Ir. BAMBANG HERYANTO, MAgr

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Ir. DASIH TRI NURDIASTUTI, MMA

Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

b. Manajer Administrasi

DJOKO WIDODO


c. Manajer Teknis

Ir. DYAH NUSWANDARI EKARINI, MMA


NO

2.

3.

Manajer-manajer a. Manajer Mutu

NAMA 3

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 4 Dinas Pertanian Jawa Timur

Komisi Teknis a. Ketua

b. Sekretaris

c. Anggota Tetap :

Ir. SITA RATIH PURWANDARI, Kepala Bidang Produksi MMA Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Ir. AHMAD NUR FALAKHI, MP Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 1) Ir. WIWIN WINDASAH SOEWARMAN, MM 2) Ir. KUSDIRIANTO, MS

3) Ir. KENTHUT MARSUDI, MMA

Kepala Bidang Sarana Prasarana, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhamadiyah Sidoarjo Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 4) Ir. YUDI NASRUL, MM


-2-

1

2

3

4

4) Ir. YUDI NASRUL, MM

Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Peneliti Utama, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang Ketua Divisi Pelayanan Publik, Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya

5) Ir. BASWARSIATI, MS

6) Dr. Ir. TOTO HIMAWAN, SU 7) AMBAR CHINTA RUKMI, SH

d. Anggota Tidak Tetap

-

Instansi Terkait

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Otoritas dimaksud.


2011 TENTANG OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents