PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN KARTU KREDIT (CREDIT CARD) (Studi perkara nomor : 545 K/Pid/2011 )
Jeffry Pratama Putra1, Uning Pratimaratri1, Yetisma Saini1 1
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected]
ABSTRACT
A credit card is a plastic card issued by a bank or other financing agencies that are given to the customer to be used as means of payment and cash withdrawals. In practice, credit cards not all of the original issued by the issuer (issuer), because there are some forgery of credit cards by taking data for fake credit card then in use in fulfilling his needs. Raised in this study i.e., (1) how does the consideration of judges in criminal proceedings against the perpetrators of the forgery dropped credit card (credit card), (2) how will criminal practices by the judge against the perpetrators of the forgery of a credit card (credit card)? This research uses the juridical normative approach, limited to just examine the verdict number 545 KPid2011. This study uses two data sources are primary and tertiary legal materials as well as analyzed qualitatively. The results showed that the judge's Consideration of credit card abuse perpetrators justifies the reason Judex Facti (the High Court) which is not wrong in applying the law, Judex Facti (the High Court) had considered the circumstances lightened in accordance applicable provisions, the weight of authority is a criminal
1
ringannya Facti Judex. Criminal practices of this case by the judge against the perpetrators of the forgery of a credit card that is declined the appeal filed by the Prosecutor.
Keywords : Justice, Crime, Counterfeiting, Credit Card
Pendahuluan
Penggunaan
Dewasa ini perkembangan dunia
sebagai
alat
untuk
uang melakukan
perbankan semakin pesat dan modern
pembayaran sudah di kenal luas dan
baik darisegi ragam produk, kualitas
penggunaan
dan teknologi yang dimiliki. Perbankan
pembayaran
semakin mendominasi perkembangan
kebutuhan pokok hampir di setiap
ekonomi dan bisnis suatu negara.
kegiatan masyarakat. Namun dalam
Bahkan
perjalanannya,
aktivitasdan
perbankan
sangat
keberadaan
uang
sebagai
sudah
sarana
merupakan
penggunaan
uang
menentukan
mengalami berbagai hambatan tertentu.
kemajuan suatu negara dalambidang
Jika penggunaan dalam jumlah besar
ekonomi,oleh karena itu tidak heran
hambatannya adalah resiko membawa
apabila perbankan suatu negarahancur,
uang tunaisangat besar.
maka akan mengakibatkan kehancuran perekonomian negara yangbersangkutan seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dan 1999.
Risiko yang timbul dan harus dihadapi
adalah
seperti
resiko
kehilangan, pemalsuan atau terkena perampokan.
Akibatnya
kegiatan
penggunaan uang tunai sebagai alat
2
berkurang
menyerupai asli. Pelaku counterfeiting
plastik"
adalah peorangan atau sindikat dengan
atauyang lebih dikenal dengan nama
dana besar dan jaringan luas. Modus
“kartu kredit" (credit card) atau "uang
lain
plastik" yang mampu menggantikan
peranti lunak tertentu yang tersedia
fungsi uang sebagai alat pembayaran.
secara umum.pelaku juga dapat mencuri
Kartu Kredit merupakan sejenis kartu
data
sebagai pengganti fisik dari uang,
menelepon seseorang dan mengabarkan
sebagai alat tukar dalam berbagai
bahwa
kebutuhan.
mencapai limit.
pembayaran penggunaannya.
mulai "Kartu
adalah
dengan
lewat
telpon
penggunaan
menggunakan
yaitu
kartu
dengan
sudah
Namun belakangan ini banyak
Adapun contoh kasus kasus
terjadi penyalah gunaan kartu kredit
penyalahgunaan kartu kredit yang telah
(Carding) oleh pihak-pihak tertentu
mendapat
dengan cara melawan hukum,biasanya
Agung tahun 2009 sebagai berikut:
dengan cara mengakses, menjebol dan
Pada hari jumat, tanggal 06 Februari
mengambil data kartu kredit milik
2009, Khoirunnisa Yulita alias Maya
korban seperti nomor kartu kredit,
aliasSuri binti Handoko alias Mami
nama, tanggal lahir dan nomor pin,
bertindak
melalui jaringan internet dan biasanya
bersama-sama degan Andre Cristian
dengan menggunakan software card
Brail alias Cristoper le alias Andre
generator.
Wijaya bin Robert brail mencetak dan
putusan
dari
sendiri-sendiri
Mahkamah
maupun
modus
membuat nama di sebuah kartu kredit
yaitu
dengan nama Andre W dan nomor
kartu asli atau palsu yang di ubah
angka 5232 5342 0103 7618 dengan
Adanya carding
beberapa
yakni counterfeiting,
3
masa berlaku 06 juni 2009 dengan
dalam dakwaan yaitu Pasal 263 ayat (1)
menggunakan
jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal
mesin
emboser
dan
mengisi angka magnetik ke luar negri
378
dengan No. 5546 4100 8626 3010 ke
dengan pidana penjara selama 2 (dua)
dalam
tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama
fisik
kartu
kredit
dengan
KUHP
menghukum
terdakwa
para terdakwa berada dalam tahanan.
menggunakan mesin skimmer. kemudian kartu kredit tersebut
Berdasarkan tersebut,
latar maka
belakang
di pergunakan oleh Andre Cristian Brail
masalah
dapat
alias Cristoper Le alias Andre Wijaya
dikemukakanrumusan masalah sebagai
bin Robert Brail untuk membayar
berikut :
makan siang di Restoran Peacock Hotel 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim Sultan Jakarta sebesar Rp.810.700,dalam menjatuhkan pidana terhadap (Delapan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh pelakupemalsuan
kartu
kredit
Ratus Rupiah), selanjutnya sekitar jam (credit card) Perkara Nomor: 545 18.00 WIB untuk membayar / deposit K/Pid/2011? cek in atau menginap selama 3 (tiga) 2. Bagaimanakah
penerapan pidana
hari di kamar No. 983 Hotel Sultan olehhakim kepada pelakupemalsuan Jakarta sebesar Rp.4.000.000,- (empat kartu kredit (credit card) Perkara juta
rupiah) maka
terhadap
kasus
Agung
dalam
Nomor : 545 K/Pid/2011 ? tersebut,
Mahkamah
putusan
nomor
menyatakan terbukti
bahwa
bersalah
545 para telah
K/Pid/2011
Sebagaimana yang telah penulis
terdakwa
uraikan dalam rumusan masalah di atas,
melakukan
maka yang menjadi tujuan penulis
pemalsuan kartu kredit sebagaimana
4
dalam
penulisan
skripsi
ini
Bahan Hukum Primer, yaitu
yaitu
bahan-bahan hukum yang mengikat dan
sebagai berikut : pertimbangan
terdiri dari: a)Norma (dasar) atau kaidah
hakim dalam menjatuhkan pidana
dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
terhadap pelaku pemalsuan kartu
b)Peraturan
kredit (credit card) Perkara Nomor :
diantaranya Batang Tubuh UUD 1945
545 K/Pid/2011.
dan
1. Untuk
mengetahui
2. Untuk mengetahui penerapan pidana oleh
hakim
kepada
pelaku
Dasar:
mencakup
Ketatapan
Majelis
Permusyawaratan Rakyat; c)Peraturan perundang-undangan; d)Bahan hukum
pemalsuan kartu kredit (creditcard)
yang
tidak
ikodifikasikan,
seperti
Perkara Nomor :545 K/Pid/2011.
hukum adat; e)Yurisprudensi; f)Traktat; g)Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
Metode Penelitian Untuk menjawab permasalahan-
Teknik
pengumpulan
bahan
permasalahan di atas peneliti melakukan
hukum yang penulis gunakan dalam
penelitian dengan mengunakan jenis
penelitian ini adalah studi dokumen.
penelitian
yaitu
Studi dokumen adalah mempelajari
penelitian hukum yang menitik beratkan
bahan-bahan perpustakaan atau data
pada bahan pustaka.pada penelitian
tertulis,
hukum
berkaitan dengan masalah yang dibahas
hukum
normatif
normatif
yang
sepenuhnya
mempergunakan data sekunder,maka penyusunan
kerangka
teoritis
bersifat tentatif dapat di tinggalkan.
yang
dan
literatur-literatur
yang
dalam proposal ini. Analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistimatis dan
5
dianalisa untuk mencapai kejelasan
ada alasan-alasan yang memberatkan
masalah yang dibahas.
bagi
Terdakwa
dipertimbangkan
Atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim Mahkamah Agung menolak tersebut.
pertimbangan
penolakan
Dasar atas
permohonan tersebut : Alasan-alasan dapat dibenarkan salah
tidak
tepat,
(Pengadilan
memberatkan
keadaan
yang
Judex
Tinggi)
mempertimbangkan yang
Facti
Terdakwa
melakukan
pemalsuan kartu kredit dilakukan secara professional. b. Akibat
perbuatan
Terdakwa
merugikan korban danjuga calon lainnya
jika
perbuatan
Terdakwatidak terungkap. berdasarkan
hukum,
pertimbangan hukum dan putusan Judex sudah
Judex
Judex Facti tidak
menerapkan
Facti
a. Perbuatan
korban tersebut
oleh
belum
(Pengadilan Negeri), yaitu :
Hasil Penelitian dan Pembahasan
permohonan
yang
Facti telah
keadaan-keadaan dan
keadaan-
meringankan
sesuai
ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti, di samping itu Judex Facti memperberat pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa karena
pertimbangan
di
atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti
dalam
perkara
ini
tidak
bertentangan dengan hukum dan / atau undang- undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus di tolak. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa
tetap
dipidana,
maka
Terdakwa
harus
dibebani
untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.
6
Memperhatikan Undang-undang
daripada keberadaan alat-alat bukti yang
No. 48 Tahun 2009, Undang-undang
sah. Namun, seorang hakim tidak boleh
No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang
memutuskan suatu perkara tanpa ada
No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang
unsur alat bukti yang sah.
telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua
dengan
Undang-
undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan. Dalam
Oleh kesalahan
karena terdakwa
itu,
walaupun
telah
terbukti
menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah
menurut
undang-undang,
akan
tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja
hal
ini
hakim
membebaskan
terdakwa.
Sebaliknya
menggunakan teori pembuktian negatif
meskipun hakim yakin akan kesalahan
Wettelijke
Systeem)
terdakwa, tetapi keyakinannya tidak
sebagaimana dituangkan dalam pasal
didasarkan atas alat-alat bukti sah
183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh
menurut undang-undang, maka hakim
menjatuhkan pidana kepada seseorang
harus menyatakan kesalahan terdakwa
kecuali
tidak terbukti. Sistem inilah yang
(Negatief
apabila
dengan
sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah
dipakai
seorang hakim memperoleh keyakinan
peradilan pidana di Indonesia.
bahwa suatu tindak pidana benar-benar
dalam
sistem
Terhadap
pembuktian
putusan
terjadi dan terdakwalah yang bersalah
dijatuhkan
melakukannya. Dari keterangan tersebut
pemalsuan kartu kredit, hakim harus
dapat
keyakinan
memikirkan akan adanya rasa keadilan
diprioritaskan
dalam masyarakat guna terwujudnya
seorang
diketahui hakim
bahwa lebih
terhadap
yang terdakwa
7
kedamaian, sehingga lembaga peradilan
hukuman paling tinggi 6 (enam) tahun
yang dijadikan sebagai sarana tempat
pidana penjara.
mencari keadilan mempunyai wibawa di mata hukum dan selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat.
hakim
menjatuhkan
Mahkamah putusan
Agung menolak
permohonan yang diajukan oleh Jaksa dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi. Terdakwa KY dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)
bulan,
penahanan,
dikurangi
sebagaimana
masa
dijatuhkan
oleh hakim Pengadilan Tinggi DKI. Selain
itu
terhadap
terdakwa
ini
hakim
menggunakanteori gabungan/ modern Theorien)
gabungan
atau
teori
Teori modern
memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana
pemidanaan
mengandung
karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.
KY
dibebani kewajiban membayar biaya
Simpulan
perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
Dari uraian dan pembahasan pertimbangan
hakim
dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku
Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tingkat kasasi sesuai dengan Pasal
hal
(Vereningings
Atas kasasi yang diajukan oleh Jaksa,
Dalam
263
KUHP,
yang
ancaman
pemalsuan kartu kredit (credit card) pada
bab-bab
terdahulu
dapat
disimpulkan bahwa:
8
hakim
dalam
pengadilan tinggi yang menjatuhi
hukuman
terhadap
hukuman terhadap terdakwa dengan
kredit
pidana penjara selama 1 (satu) tahun
Judex
6 (enam) bulan dikurangi masa
Facti(Pengadilan Tinggi) yang tidak
tahanan dengan menolak kasasi
salah dalam menerapkan hukum.
yang diajukan oleh pemohon kasasi
Judex Facti (Pengadilan Tinggi)
dan
telah mempertimbangkan keadaan-
membayar biaya perkara dalam
keadaan yang meringankan sesuai
tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00
ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f
(dua ribu lima ratus rupiah) .
1. Pertimbangan menjatuhkan pelaku
pemalsuan
membenarkan
kartu
alasan
Kitab
Undang-undang
Acara
Pidana
(KUHAP),
Hukum berat
ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti. Di samping itu Judex Factimemperberat
pidana
yang
dijatuhkan kepada terdakwa karena ada
alasan-alasan
yang
memberatkan bagi terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri). 2. Penerapan
pidana
oleh
membebani
terdakwa
Daftar Pustaka Adnan
Paslyadja, Pembuktian,
1997, Pusat
Hukum Diktat
Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta Aruan Sakijo dan Bambang Poernomo, 1988,
Dasar
Hukum
Aturan Umum PidanaKodifikasi,
Ghalia Indonesia, Yogyakarta Bambang Waluyo,2004, Pidana dan
hakim
terhadap pelaku pemalsuan kartu kredit memperkuat putusan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
Pemidanaan,
Sinar
Grafika,
Jakarta Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan
Pidana
dan
9
Eksaminasi Perkara di Dalam Proses
Pidana,
Liberty,
Yogyakarta
Teguh
Prasetyo,
Hakim
Bakatulla, 2009, Politik Hukum Pidana,
H.A Zainal Abadin Farid,2007, Hukum
Abdul
Pustaka
Pelajar,
Yogyakarta.
Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta
Kasmir, 2000, Manajemen Perbankan, PT
Raja
Grafindo
Persada,
Jakarta _____, 2003, Dasar- dasar Perbankan, PT
Raja
Grafindo
Persada,
Jakarta Martiman
Prodjohamidjojo,
1983,
Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta P.A.F
Lamintang,
1994,
Hukum
Penitensir Indonesia, Armico, Bandung Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta Sofyan
Sastrawidjaja,1995,
Hukum
pidana, Armico, Bandung
10
