Kementerian/ Lembaga Organisasi PMI (Palang Merah Indonesia)
Nomor, Tanggal Nota Kesepahaman dan masa berlaku Nomor: 1214/UM/III/2009 Tanggal: Senin, 23 Maret 2009 Masa berlaku 5 (lima) tahun
Universitas Kristen Nomor: Satya Wacana Salatiga 11/Rek/PKS/IV/2010 Tanggal: Jumat, 30 April 2010 Masa berlaku 3 (tiga) tahun
Universitas Jember
Nomor: 4364/H25/PS.8/2010 Tanggal: Selasa, 4 Mei 2010 Masa berlaku 3 (tiga) tahun
ITB (Institut Teknik Bandung)
Nomor: No. 02/KB/DIKTI/2010 Tgl 24 Mei 2010 Masa berlaku 3 (tiga) tahun
BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)
Nomor: MoU628/K/D2/2010 , Tanggal: Selasa, 3 Agustus 2010 Masa berlaku 3 (tiga) tahun
Ruang Lingkup Kerjasama
a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi PMI. b. Peningkatan kapasitas SDM para pihak melalu pendidikan – pelatihan c. Pemanfaatan aset para pihak untuk PB d. kegiatan tanggap darurat e. Mobilisasi SDM para pihak f. program pemulihan awal (early recovery) a. Memfasilitasi penelitian, pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana; b. Mengembangkan kapasitas pengetahuan serta teknologi kebencanaan di tingkat pusat dan daerah; menyelenggarakan forum bersama, konsultasi nasional, dan seminarseminar di bidang penanggulangan bencana. a. Memfasilitasi penelitian, pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana; b. Mengembangkan pengetahuan serta teknologi kebencanaan di tingkat pusat dan daerah; c. menyelenggarakan forum bersama, konsultasi nsional, dan seminarseminar di bidang penanggulangan bencana. a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana dalam arti luas. b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Penanggulangan Bencana. a. Pendampingan dalam penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik. b. Pendampingan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah
Yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut
a. Kegiatan sudah berjalan, antara lain bantuan seminar/workshop, biaya riset. b. MoU perlu diperpanjang 3 tahun ke depan.
a. Kegiatan sudah berjalan, antara lain bantuan seminar/workshop, biaya riset, dll. b. MoU perlu diperpanjang 3 tahun ke depan.
Di bidang pencegahan & kesiapansiadaan, kegiatan sudah berjalan tanpa perjanjian kerjasama. dengan Dikdasmen (sekolah aman), kurikulum PRB.
a. Semua butir kegiatan a s/d g telah dilaksanakan. b. Ke depan (2014 dst), perlu dibuat perjanjian kerjasama, terutama joint audit,
Kementerian Pertahanan RI dan Markas Besar TNI
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
UGM (Universitas Gadjah Mada)
Nomor: MoU/01/M/I/2011 dan Kerma/1/I/2011, Tanggal: Kamis, 6 Januari 2011 Masa berlaku 5 (lima) tahun Nomor : 15/NK/XXIII.2/1/2011, Tanggal : Selasa, 18 Januari 2011
Nomor: 014/PK-MoU/2011 Tanggal: Jumat, 9 Desember 2011 Masa berlaku 5 (lima) tahun Nomor : 7885/P/HT/2011 Tanggal : Jumat, 16 Desember 2011 Masa berlaku 5 (lima) tahun
Kementerian Pertahanan RI
Nomor: MoU/13/M/XII/2011 Tanggal: Senin, 19 Desember 2011
Direktorat Jenderal
Nomor: 04/MOU/DB/2011
Nomor 60 Tahun 2008. c. Pendampingan dalam penerapan manajemen pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. d. Pendampingan dalam review laporan keuangan. e. Joint audit atas program strategis kebencanaan mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi, termasuk pengelolaan dana hibah. f. Pendampingan dalam rangka monitoring dan evaluasi pasca bencana. g. Pendampingan dalam rangka penegmbangan sistem informasi pengawasan. h. Bimbingan teknis lainnya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup kegiatan operasional dan kegiatan administrasi
penerapan SPIP. c. Disarankan untuk kegiatan bidang RR, SPIP perlu diintensifkan. d. MoU dengan BPKP perlu diperpanjang untuk 3 tahun ke depan dan diikuti dengan perjanjian kerjasama.
Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data BNPB, yang terdiri dari : a. Sistem Aplikasi Komputer b. Infrastruktur Jaringan Komunikasi c. Prosedur Akses Data Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup kegiatan pendidikan dan kegiatan operasional
Telah dilakukan kegiatan di bidang lelang elektronik (LPSE).
a. Meningkatkan kemampuan sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak Pertama serta misi yang diemban oleh Pihak Kedua; b. Memantapkan koordinasi pelaksanaan pemantauan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan; c. Kegiatan yang dilakukan mencakup tahap perencanaan pelatihan tingkat lanjut. Pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan Indonesia Disaster Relief Training Ground (Ina DRTG) di Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia (Indonesia Peace and Security Centre). Bantuan dana siap pakai untuk
MoU ini dibreak-down keMoU no urut 10.
Kegiatan sudah berjalan dengan Pusdiklat & D1, dalam pembiayaan & pengikutsertaan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan sudah berjalan.
Selama tanah digunakan sesuai dengan peruntukan
a. Kegiatan sudah berjalan.
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
Tanggal : Kamis, 22 Desember 2011
kegiatan perbaikan darurat jalan dan jembatan akibat bencana lahar dingin gunung api merapi
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Nomor : UM.06.01/DC/PKS/19.1 , Tanggal : Kamis, 22 Desember 2011
Bantuan dana siap pakai untuk kegiatan perbaikan darurat prasarana permukiman akibat bencana lahar dingin gunung api merapi
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
Nomor : 09/BA/DA/2011 , Tanggal : Kamis, 22 Desember 2011
Bantuan dana siap pakai untuk kegiatan perbaikan darurat prasarana sumber daya air akibat bencana lahar dingin gunung api merapi
BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
Nomor : 12/KB/BPPTBNPB/02/2012 , Tanggal : Kamis, 2 Februari 2012 Masa berlaku 5 (lima) tahun
BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)
Nomor : B3/KABAKO/RT/II/2012 , Tanggal : Kamis, 2 Februari 2012 Masa berlaku 5 (lima) tahun
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pengurangan risiko bencana. b. Pengkajian dan Penerapan Teknologi di bidang Pengurangan Risiko Bencana. c. Pengembangan peningkatan kapasitas Para Pihak melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop untuk mendukung pengembangan teknologi pengurangan risiko bencana. d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. e. Melaksanakan Kesiapsiagaan dan kaji cepat terhadap suatu kejadian bencana. a. Pemanfaatan dan pengembangan informasi geospasial,termasuk survei dan pemetaan, untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana; b. Pengembangan teknologi informasi geospasial, termasuk survei dan pemetaan, untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana. b. Pengembangan teknologi informasi geospasial, termasuk survei dan pemetaan, untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana. c. Peningkatan kapasitas sumber
b. Tahun 2013 sudah ada MoU antara Kepala BNPB dengan Menteri PU. c. Akan dibuat perjanjian kerjasama antara Sestama BNPB dengan Sekjen PU. a. Kegiatan sudah berjalan. b. Tahun 2013 sudah ada MoU antara Kepala BNPB dengan Menteri PU. c. Akan dibuat perjanjian kerjasama antara Sestama BNPB dengan Sekjen PU. a. Kegiatan sudah berjalan. b. Tahun 2013 sudah ada MoU antara Kepala BNPB dengan Menteri PU. c. Akan dibuat perjanjian kerjasama antara Sestama BNPB dengan Sekjen PU. Di bidang data/informasi, akan dibuat perjanjian kerjasama untuk aplikasi dan akses data.
Akan dibuat perjanjian kerjasama di bidang pemetaan agar jika terjadi bencana dapat dengan cepat ada peta (kecepatan akses data).
BASARNAS (Badan Search and Rescue Nasional)
Nomor : MOU.02/II/BSN2012 Tanggal : Kamis, 2 Februari 2012 Masa berlaku 5 (lima) tahun
Kementerian Pertanian
Nomor : 01/MOU/Mentan/RC.110/2/ 2012 , Tanggal : Kamis, 2 Februari 2012 Masa berlaku 4 (empat) tahun
BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
Nomor: MOU.HK.303/A.23/BMKG/ 2012 Tanggal: Kamis, 2 Februari 2012 Masa berlaku 5 (lima) tahun
ITB (Institut Teknologi Bandung)
Nomor: 003/I1.A/DN/2012 Tanggal: Kamis, 2 Februari
daya manusia di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, survei dan pemetaan, untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana. d. Hal-hal lain yang disepakati oleh Para Pihak. a. Kerjasama dan berkoordinasi secara efektif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. b. Menjalin kerjasama dalam pelaksanaan sistem dan mekanisme penanggulangan bencana, serta tukar menukar informasi dalam penanggulangan bencana. c. Membangun SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan melalui diklat, seminar, dan workshop. d. Memberikan dukungan peralatan kepada Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) sesuai kebutuhan pada saat tanggap darurat bencana. a. Penyediaan bantuan bencana berupa logistik, uang, biaya, tenaga, peralatan, sarana-prasarana, informasi dan hal-hal lain yang diperlukan; b. Prosedur penyaluran bantuan bencana kepada korban bencana; c. pelaporan dan evaluasi a. Pelayanan dan pemanfaatan: • informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami • peringatan dini cuaca ekstrim, iklim ekstrim dan gelombang laut ekstrim; b. Pembangunan sarana komunikasi penyebaran informasi gempa bumi dan peringatan dini c. Analisa Hazard/bahaya bencana akibat gempa bumi dan tsunami, cuaca ekstrim, iklim ekstrim dan gelombang laut ekstrim. d. Upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana akibat gempa bumi, cuaca ekstrim, iklim ekstrim, tsunami dan gelombang laut berbahaya. 1. Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama:
Kegiatan di bidang penanganan darurat sudah berjalan secara otomatis.
a. Kegiatan di bidang penanganan darurat dan rehab-rekons (bantuan di bidang pertanian) sudah berjalan secara otomatis. b. Diperlukan perjanjian kerjasama. a. Kegiatan sudah berjalan secara otomatis untuk informasi cuaca. b. Dalam tempo 5 menit data sudah diterima BNPB, INASafe.
2012 Masa berlaku 5 (lima) tahun
IPB (Institut Pertanian Bogor)
Nomor: 20/IT3/KsM/2012 Tanggal: Jumat, 22 Juni 2012 Masa berlaku 5 (lima) tahun
BNI (Bank Negara Indonesia)
Nomor: BIN/002/2012 Tanggal: Jumat, 22 Juni 2012 Masa berlaku 5 (lima) tahun
a. Penelitian, survei/penyelidikan dan kajian dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana dan saling bertukar informasi ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menunjang pembinaan tenaga ahli PAR b. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Nota Kesepahaman, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. 2. Kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi namun tidak terbatas pada : a. Pengembangan dan penyiapan sarana dan prasarana penelitian, survei/penyelidikan, dan pengkajian terkait penanggulangan bencana. b. Pemanfaatan sarana survei dan laboratorium. c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia. d. Publikasi bersama karya ilmiah (Karya Tulis Ilmiah). a. Pembangunan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana; b. Pembangunan kapasitas pelaksana penanggulangan bencana; c. Peningkatan peran Imu Pengetahuan dan Teknologi dalam penanggulangan bencana; d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pertanian dan ketahanan pangan. e. Kajian kebijakan dan program pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana. a. Penyaluran dana APBN dan/atau dana bantuan kepada satker dan/atau penerima dana bantuan; b. Penyediaan layanan penyimpanan dan pengelolaan dana melalui layanan integrated cash management (payment, collection, liquidity); c. Pemberian fasilitas Kredit Konsumen. d. Pembayaran Gaji Pegawai (Payroll) baik di tingkat pusat dan/atau di daerah.
Kegiatan sudah berjalan secara otomatis.
Jakarta Rescue
Nomor : 036/JR/JUN/2012 . Tanggal : Jumat, 22 Juni 2012 Masa berlaku 3 (tiga) tahun
BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Nomor: B.751/DIR/HBL/09/2012 Tanggal: 22 Juni 2012 Masa berlaku 5 (lima) tahun
e. Penyediaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). f. Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). g. Corporate Credit Card. h. Penggunaan produk dan jasa layanan perbankan lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KESATU. a. Memfasilitasi penelitian, pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana termasuk pelatihan anjing pelacak (K9cadaver). b.Mengembangkan kapasitas pengetahuan serta teknologi kebencanaan di tingkat nasional dan internasional didalam teknik pencarian dan penyelamatan. c. Mengorganisasikan forum bersama, konsultasi nasional, dan seminar penanganan bencana 1. Pengelolaan dana-dana yang berada di lingkungan PIHAK KESATU yang meliputi: a. Dana Siap Pakai Tanggap Darurat. b. Dana yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; dan c. Dana-dana yang bersumber dari masyarakat baik yang berasal dari dalam atau luar negeri yang dihimpun oleh PIHAK KESATU. 2. Penyaluran dana dari PIHAK KESATU kepada Bdan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan atau Kelompok masyarakat yang terkena bencana. 3. Penyediaan layanan produk dan jasa perbankan lainnya bagi PIHAK KESATU baik di pusat maupun di daerah. 4. Pengembangan kerjasama yang berbasis Teknologi Informasi yang terkait layanan jasa perbankan yang saling memberi manfaat di kemudian hari. 5. Pemanfaatan jasa dan jaringan kerja PIHAK KEDUA di seluruh Indonesia untuk pelayanan jasa perbankan
Kegiatan sudah berjalan tanpa perjanjian kerjasama, termasuk dalam penanganan banjir DKI yang lalu.
5 (lima) tahun
Kementerian Kominfo
Nomor : 351/M.KOMINFO/6/2012 Tanggal 11 Juni 2012 Masa berlaku 5 (lima) tahun
Badan Pusat Statistik
Nomor : 02/KS/05-II/2013 Tgl 5 Februari 2013 Masa berlaku 5 (lima) tahun
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor : 02/MPPPA/II/2013 Tgl 5 Februari 2013 Masa berlaku 5 (lima) tahun
lainnya oleh PIHAK KESATU. 6. Program bina lingkungan. 1. Pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi di bidang Penanggulangan Bencana 2. Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) peduli bencana 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana 4. Pengembangan konten informasi edukatif di bidang penanggulangan bencana 5. Pemberdayaan dan pemanfaatan aplikasi informatika di bidang penanggulangan bencana 6. Pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika di bidang penanggulangan bencana a. Perencanaan, persiapan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi statistik kependudukan, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan kebencanaan b. Pertukaran dan pemanfaatan atas data dan informasi statistik kependudukan, social, ekonomi, budaya, lingkungan dan kebencanaan c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang statistik, teknologi informasi dan teknologi geospasial d. Pengembangan kerjasama kelembagaan lainnya yang terkait dengan bidang statistik kependudukan, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan kebencanaan.
a. penyusunan kebijakan yang responsif gender, pemenuhan hak perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. b. memberikan perlindungan, bantuan dan pemenuhan hak perempuan dan anak di daerah bencana; dan c. c. pemberdayaan perempuan
a. Kegiatan Komfinfo dengan D1 sudah berjalan. b. Kegiatan no. urut 1 belum dilaksanakan. c. Kegiatan no. 5 sedang dikerjakan tanpa perjanjian kerjasama. d. Yang akan dibuat perjanjian kerjasamanya adalah kegiatan no. urut 5 dan 6. e. Juga diperlukan jalur infrastruktur internet Kominfo.
Perlu dibuat perjanjian kerjasama: a. Bidang RR, meliputi kegiatan verifikasi ke daerah terkena bencana, khususnya untuk keperluan program human recovery needs dan early recovery. b. Pusdatinmas, draft perjanjian kerjasama untuk butir a s/d sudah selesai. c. Perlu ditambah/digabung kegiatan dari bidang RR. d. Tahun 2012 melalui UNFPA, kegiatan matching data BNPB-BPS untuk design master-plan tsunami. e. Tahun 2013 kegiatan survey lapangan untuk kesiapsiagaan. Perlu dibuat perjanjian kerjasama.
BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
Nomor : 01/KS 00/KNK/II/2013 Tgl 5 Februari 2013 Masa berlaku 5 (lima) tahun
Badan Geologi
Nomor : 600/05/BGL/2013 Masa berlaku 5 (lima) tahun
Kementerian Pekerjaan Umum
Nomor : 02/PKS/M/2013 Tanggal 5 Februari 2013 Masa berlaku 5 (lima) tahun
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. a. Koordinasi berkala antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta penyediaan informasi terkait dengan kesiapsiagaan dan penanggulangan Kedaruratan Nuklir. b. Pengembangan Kapasitas Lembaga dalam rangka membangun Infrastruktur dan Fungsi Penanggulangan Kedaruratan Nuklir Nasional dan Daerah. c. Penguatan Kelembagaan dengan melakukan penyusunan rencana kontijensi/kedaruratan; d. Kerja sama secara efektif dalam pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat nasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing; dan e. Lingkup lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi di bidang kebencanaan geologi. b. Pengembangan metodologi dan teknologi di bidang kebencanaan geologi. c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia. d. Pemanfaatan data dan informasi terkait penaggulangan bencana geologi. e. Penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur di bidang kebencanaan geologi.
(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pekerjaan umum yang terdiri 3 (tiga) tahap yaitu: a. Pra Bencana meliputi kegiatan: Pencegahan, mitigasi dan
Selama ini kegiatan bersama telah berjalan secara otomatis, misalnya di bidang Perencanaan Kontinjensi, tanpa perjanjian kerjasama.
a. Perjanjian kerja sama diperlukan untuk data kawasan rawan bencana gunung-api. b. Kajian hazard (georisk project), dalam pelatihan/penyusunan Renkon untuk gunung-berapi, memanfaatkan fasilitator Geologi, peta hazard berbasis peta geologi. c. Perjanjian kerjasama sudah ada yaitu untuk kajian-kajian geologi (antara Ka Badan Geologi dengan Deputi Pencegahan & Kesiapsiagaan), termasuk perjanjian kerjasama dengan Deputi Ilmu Kebumian LIPI,dengan Deputi Geofisika BMKG, dengan Wakil Rektor ITB. a. Di bidang RR, diperlukan perjanjian kerjasama untuk kegiatan Rekompak-Deputi RR untuk Merapi. b. Untuk bidang penanganan darurat, kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan
BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional)
Nomor : KS 00 01/II/2013
kesiapsiagaan b. Saat Tanggap Darurat meliputi kegiatan: Kaji Cepat pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan Segera Sarana Dan Prasarana Vital. c. Pasca Bencana.meliputi kegiatan: Rehabilitasi dan rekonstruksi (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat merencanakan penganggaran, pembangunan sarana dan prasarana, pertukaran data dan informasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. 1. Koordinasi berkala antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan informasi dan data terkait dengan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir. 2. Pengembangan kapasitas lembaga dalam rangka membangun infrastruktur dan fungsi penanggulangan kedaruratan nuklir nasional dan daerah. 3. Penguatan kelembagaan dengan melakukan penyusunan rencana kontijensi/kedaruratan. 4. Sosialisasi, pelatihan dan gladi penanggulangan kedaruratan nuklir; dan 5. Kerja sama secara efektif dalam pelaksanaan penanganan dan penanggulangan kedaruratan nuklir serta penanganan pasca kedaruratan nuklir tingkat nasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing.
secara otomatis. c. Ke depan diperlukan perjanjian kerjasama.
Baik dengan BATAN maupun BAPETEN, BNPB selama ini melakukan kegiatan bersama, antara lain Perencanaan Kontinjensi, tanpa perjanjian kerjasama.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nomor :03/KS/LIPI/II/2013 Masa berlaku 5 (lima) tahun
a. Pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam upaya pengurangan risiko bencana b. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatn ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengurangan risiko bencana c. pertukaran tenaga ahli d. Penguatan kapasitas pemerintah daerah e. pendampingan teknis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat, serta pemangku kepentingan f. Kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK
a. Kegiatan yang perlu dikerjasamakan antara lain: Perencanaan Kontinjensi, Pemetaan Risiko, Tata Ruang berbasis Mitigasi Bencana. b. Perlu perjanjian kerjasama untuk kegiatan: peta-peta hazard geologi, pemberdayaan masyarakat, dll. c. Juga diperlukan peraturan perundangan/payung hukum (Perpres?) sebagai acuan dalam pemetaan risiko bencana.
Kemristek (Kementerian Risert dan Teknologi)
No. 88/BNPB/II/2013 Masa berlaku 5 (lima) tahun
1. Kerjasama dalam mendorong penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan penanggulangan bencana. 2. Kerjasama dalam memfasilitasi pengembangan kelembagaan iptek, sumber daya iptek dan jaringan iptek untuk melakukan penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana 3. Pengembangan inovasi dalam penanggulangan bencana dalam rangka ikut mendorong pertumbuhan ekonomi 4. Mendorong peningkatan peran ilmuwan dalam penanggulangan bencana 5. Kegiatan-kegiatan lain yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK a. Pelaksanaan mitigasi bencana. b. Pelaksanaan penanganan darurat bencana. c. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. d. Pemanfaatan data, informasi dan teknologi penanggulangan bencana. e. Pemanfaatan atau penggunaan sarana prasarana. f. Peningkatan kapasitas SDM
a. Riset kebencanaan sudah berjalan tanpa perjanjian kerjasama. b. Yang masih diperlukan perjanjian kerjasama adalah dengan: - kegiatan butir 2 dengan Dikti, - kegiatan butir 3 untuk Master-plan PRB Tsunami,
KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
a. Di bidang pencegahan & kesiapsiagaan, diperlukan perjanjian kerjasama tentang Mitigasi Bencana. b. Di bidang RR, perjanjian kerjasama mencakup bantuan sosial-ekonomi bagi nelayan, perahu nelayan, budidaya rumput laut dan pengadaan benih.
penanggulangan bencana; dan
Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga)
Nomor : 0195/MOU/MENPORA/5/2 013 Masa berlaku 5 (lima) tahun
Kosgoro 1957
Nomor : 01/KHUSUS/PPK KOSGORO1957/XI/2013 Masa berlaku 5 (lima) tahun
a. program pengurangan resiko bencana berbasis kepemudaan b. pemanfaatan sarana dan prasarana para pihak c. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda dalam penanggulangan bencana d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, data, serta desiminasi dalam penanggulangan bencana e. kegiatan-kegiatan yang disepakati para pihak yang sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini a. program pengurangan resiko bencana berbasis kepemudaan b. mengembangkan kapasitas pengetahuan serta teknologi kebencanaan tingkat nasional c. menyelenggarakan forum bersama, konsultasi nasional, dan seminar seminar di bidang penanggulangan bencana
c. Di bidang penanganan darurat, livelihood/food for work.
BPKP
Nomor : 8/K/D2/2013 Masa berlaku 3 (tiga) tahun
a. Pendampingan dalam penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik b. Pendampingan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 c. Pendampingan dalam penerapan manajemen pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel d. Pendampingan pelaksanaan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan) atas laporan keuangan, laporan kinerja dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana e. Sinergi pengawasan dalam bentuk pemeriksaan bersama (joint audit) dan/atau pemeriksaan atas permintaan (audit by request) atas program/kegiatan yang strategis kebencanaan mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana, serta pengelolaan dana hibah, f. Pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan g. Bimtek pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengawasan h. Bimtek dalam penyempurnaan sistem dan prosedur kerja di lingkungan PIHAK KESATU i. Koordinasi dalam perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan serta pemuktahiran dan rekonsiliasi tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan di lingkungan PIHAK KESATU; dan j. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa
HIPMI
112/MOU/BPPHIPMI/II/2014 Masa berlaku 3 (tiga) tahun
1. Meningkatkan kemampuan secara sinergis dalam melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam 3 (tiga) fase kebencanaan: a. Pra Bencana meliputi kegiatan:
Kementerian Kesehatan
HK/MENKES/134/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014
Kemen Perhubungan
Nomor : PJ 19 Tahun 2014 Tanggal 11 Maret 2014
· Pecegahan · Mitigasi dan Kesiapsiagaan b. Tanggap darurat meliputi kegiatan: · Kaji cepat · Pemenuhan kebutuhan dasar · Pemulihan sarana dan sarana vital c. Pasca Bencana meliputi kegiatan: · Rehabilitasi · Rekonstruksi 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan serta sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 3. Kerjasama bidang social dengan melakukan kegiatan secara sinergi dan terkoordinasi; dan 4. Hal-hal lain yang disepakati bersama dalam perkembangan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini 1) Kegiatan penyelenggaran penanggulangan bencana a. Tahap Pra Bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) b. Tahap tanggap darurat (siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat atau pemulihan darurat) dan c. Tahap Pasca bencana ( Rehabilitasi dan Rekonstruksi) 2) Penguatan kelembagaan dalam penanggu;langan bencana, antara lain penyusunan pedoman, membangun jejaring dan meningkatkan sumberdaya manusia 3) Manajemen data dan informasi terpadu 4) Penyiapan saran dan prasarana 1) Tahap Pra Bencana meliputi kegiatan: 1) Pencegahan; 2) Mitigasi dan Kesiapsiagaan. 2) Tahap Tanggap Darurat meliputi kegiatan: 1) Kaji cepat; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang perhubungan; dan 3) Pemulihan sarana dan sarana vital di bidang perhubungan. 3) Tahap Pasca bencana meliputi kegiatan: 1) Rehabilitasi di bidang perhubungan;
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor : 06/MPDT/KB/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014
LAPAN
Nomor : 30/BNPB/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014
UNAND (Universitas Andalas)
Nomor: 6943/UN16/KS/2012 Tanggal: Senin, 16 Juli 2012
ANRI
Nomor : HK.02/06/2014 Tanggal 11 Maret 2014
2) Rekonstruksi di bidang perhubungan. 4) Monitoring dan evaluasi, serta pertukaran data dan informasi dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi PARA PIHAK. 1) Memprioritaskan arah kebijakan dan strategi nasional, percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam 3 (tiga) fase kebencanaan 2) Merencanakan anggaran pembangunan, sarana dan prasarana, pertukaran data, dan informasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan 3) Peningkatan sumberdaya manusia didaerah tertinggal dalam penanggulangan bencana 1) Penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi dirgantara, sains atmosfir, sains antariksa serta, penginderaan jauh 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 3) Pertukaran data dan informasi 4) Kegiatan lain yg disepakati oleh para pihak 1. Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama: a. Penelitian, survei/penyelidikan dan kajian dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana dan saling bertukar informasi ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menunjang pembinaan tenaga ahli PAR 1) Meningkatkan kemampuan secara sinergis dalam pelaksanaan tugas dan funsi para pihak 2) Melakukan pembinaan penyelengaraan kearsipan dinamis, penggunaan arsip dan informasi, peningkatan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia kearsipan 3) Kerjasama bidang sosial dengan melakukan kegiatan secara bersamasama dan terkoordinasi 4) Melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip bidang penanggulangan bencana 5) Hal-hal yang disepakati bersama dalam pengembangan nota kesepakatan ini
5 (lima) tahun
Bank Indonesia
Metro TV
1) Meningkatkan kemampuan sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK 2) Koordinasi dalam melaksanakan kelancaran sistem pembayaran terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana (quality assurance terhadap transaksi currency valuta asing dalam pengelolaan keuangan Penanggulangan Bencana, Pengayoman likuditas terhadap bank persepsi dalam 3 (tiga) fase kebencanaan (pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) 3) Pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia 4) Kerjasama bidang sosial dengan melakukan kegiatan secara bersamasam dan terkoordinasi 5) Hal-hal yang disepakati bersama dalam pengembangan pelaksanaan nota kesepahaman ini
Nomor : 031/MTI/PKSLGL/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014
1) Kegiatan ssosialisasi kebijakan dilingkungan BNPB 2) Kegiatan peliputan penanggulangan bencana 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) dalam kehumasan dan penyebarluasan informasi dalam rangka penanggulangan bencana 4) Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana penunjang siaran atau semacam terkait dengan sosialisasi dan penyebaran informasi bagi PIHAK KEDUA 5) Penyediaan materi liputan oleh PIHAK PERTAMA yang akan dipergunakan dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi untuk kemudian disiarkan oleh PIHAk KEDUA 6) Bila diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat memiliki hasil peliputan sebagai dokumentasi dengan
MNC TV
Nomor : 009/MNCSL/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014
Universitas Riau
2199/UN19/TU/2014 Tanggal 28 April 2014
dan atas persetujuan PIHAK KEDUA 7) Kerjasama dalam bidang CSR (Corporate Social Responsibilitytanggung jawab koorporasi) dengan melakukan kegiatan secara bersamasama dan terkoordinasi 8) Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK 1) Kerjasama dalam bidang peliputan dan/atau pemberitaan terhadap kegiatan penanggulangan bencana oleh PIHAK PERTAMA, dimana hal-hal tersebut diatas akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA 2) Kerjasama dalam kegiatan penanggulangan bencana, antara lain dalam bentuk pembuatan dan penempatan materi tayangan, iklan dan program acara (on air dan off air) dengan memanfaatkan media platform milik PIHAK KEDUA;dan 3) Kerjasama dalam bidang tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/CSR) khususnya yang terkait dengan penanggulangan bencana. 1. Peningkatan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam PB 2. Kajian kebijakan dan program pembangunan dalam hal pengurangan risiko bencana 3. Penelitian, pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas PB 4. Menyelenggarakan forum bersama, konsultasi nasional dan kegiatan lain pada bidang PB 5. Pertukaran data dan informasi kebencanaan 6. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh sivitas akademika perguruan tinggi
