BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsabangsa di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti dengan Undang Undang 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang Undang 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan(https://emirzamsevty16.wordpress.com/2015/03/03/bpjsbadan-penyelenggara-jaminan-sosial-kesehatan/ pada tanggal 5 Oktober 2015 pada pukul 13.27 WIB). Kesehatan merupakan hak asasi sekaligus investasi, dimana semua warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan penyelenggaran sistem yang mengatur pembiayaan dan pelayanan kesehatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Sistem yang dimaksud yaitu sistem Jaminan Kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial berbasis asuransi oleh beberapa badan penyelenggara berdasarkan prinsip: kegotongroyongan, keterbukaan, 1
kehati-hatian, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesarbesarnya untuk kepentingan peserta. Sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Undang Undang tersebut ditetapkan dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan demikian hanya ada institusi yang akan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan di Indonesia yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang berstatuskan badan hukum publik dengan berlandaskan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka makin memantapkan arah ke depan bahwa pembiayaan kesehatan personal bagi masyarakat Indonesia akan diselenggarakan dalam mekanisme jaminan Kesehatan. Implementasi kedua Undang-Undang tersebut akan segera dilakukan dengan menunggu penyelesaian peraturan perundangan seperti peraturan pemerintah atau peraturan Presiden. Dalam menyongsong penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dilakukan persiapan implementasinya meliputi pembentukan tim lintas Kementerian dan Kelembagaan dan Kelompok Kerja di dalam lingkungan internal Kementerian Kesehatan, penyusunan rencana kegiatan dan koordinasi untuk memperlancar proses peralihan jaminan kesehatan, dari sisi program maupun kelembagaan. Selain persiapan tranformasi kelembagaan dan program, juga dipersiapkan pemenuhan kebutuhan dari sisi permintaan dan penawaran. Untuk sisi permintaan, dipersiapkan antara lain besaran iuran dan 2
penyediaan dana tersebut baik dari pemerintah untuk peserta penerima bantuan iuran maupun kontribusi dari pekerja dan pemberi kerja pada peserta non penerima bantuan iuran, informasi yang lengkap dan tepat. Dari sisi penawaran dipersiapkan perhitungan
kebutuhan
dan
pemenuhannya
untuk
fasilitas
kesehatan
dan
infrastruktur, obat dan alat kesehatan, dan sumber daya . Pelaksanaan jaminan kesehatan haruslah mengacu kepada kendali mutu dan kendali biaya dengan menerapkan prinsip ‘managed care’, agar terjadi pembiayaan yang efisien dengan mutu
yang
tetap
terjamin
sesuai
indikasi
medis
Penataan pelayanan kesehatan yang diberikan dalam sistem jaminan kesehatan perlu diberlakukan pelayanan terstruktur dan berjenjang melalui mekanisme rujukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk pengendalian biaya dan keteraturan pelayanan kesehatan. Penyusunan regulasi atas penyelenggaraan jaminan kesehatan sehingga memberikan kejelasan kepada semua pihak yang terkait dalam menjalankan perannya masing-masing dalam implementasi Jaminan Kesehatan. Upaya terakhir yang harus dilakukan yaitu bagaimana menjamin penduduk yang saat ini belum memiliki jaminan kesehatan diperkirakan sekitar 89 juta jiwa atau 37% dari total penduduk. Kelompok masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan meliputi sebagian pekerja formal dan sebagian besar pekerja informal. (http://mueeza-syabahattahrir.blogspot.co.id/2012/07/bpjs-kesehatan-sistem-jaminan-kesehatan.html pada tanggal 5 oktober 2015 pada pukul 13.42 WIB). Jaminan Kesehatan Nasional akan dimulai pada tahun 2014 yang secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage. Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Perubahan pembiayaan menuju ke Universal Coverage merupakan hal yang baik namun 3
mempunyai dampak dan risiko sampingan. Ketidamerataan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis, menimbulkan masalah baru berupa ketidakadilan antara kelompok masyarakat. Sebagai gambaran di Indonesia timur. Di daerah kawasan timur yang jumlah providernya terbatas dan akses menyebabkan kurangnya penyediaan layanan oleh pemerintah dan pihak lain sehingga akan muncul kesulitan terhadap akses ke fasilitas kesehatan. Hal ini akan berpengaruh pada masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur yang tidak memiliki banyak pilihan untuk berobat di fasilitas kesehatan. Sementara di wilayah Indonesia bagian barat dimana ketersediaan providernya banyak, diperkirakaan pemanfaatan provider akan lebih banyak dan keuntungan yang tidak terbatas. Hal yang mengkawatirkan yaitu tanpa adanya peningkatan penyediaan layanan kesehatan di Indonesia bagian timur, dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan akan banyak dimanfaatkan di daerah-daerah perkotaan dibandingkan dengan wilayah Indonesia Barat. Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa lembaga yang melakukan pengawasan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional dan lembaga Independen. Lembaga independen yang dimaksud yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam monitoring pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dari untuk rumah sakit yang menyangkut besarnya jasa medis. Perubahan sistem pembiayaan yang kurang menghargai tenaga kesehatan dan pengelola rumahsakit dapat menurunkan mutu pelayanan. Dengan demikian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempunyai risiko sampingan dengan ketidakadilan geografis karena akses yang tidak seimbang, menurunnya mutu 4
pelayanan, keluhan masyarakat dan tenaga medis serta manajemen tata kelola rumahsakit. Tatakelola rumah sakit di Indonesia yang belum sepenuhnya menambah beban pengelolaan tersendiri bagi rumah sakit,manajemen rumah sakit akan kembali dihadapkan pada proses akuntabilitas. Selain itu juga masalah pembiayaan kesehatan yang
mempengaruhi
penyediaan
pelayanan
kesehatan
pada
infrastruktur
dikhwatirkan akan mempengaruhi pelayanan kesehatan menjadi sulit dan jaminan kesehatan bagi masyarakat.Pembiayaan kesehatan secara menyeluruh berhubungan dengan strategi kebijakan pembiayaan yang tidak melalui skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan yang muncul dalam konteks monitoring dan evaluasi sebuah kebijakan yaitu kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada seluruh warga Indonesia dengan asas keadilan. Selain itu juga sosialisasi mekanisme pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kesehatan bagi dokter keluarga, klinik swasta maupun stakeholder yang lain.
Perencanaan untuk monitoring dan evaluasi
kebijakan secara independen yang berfokus pada akses dan mutu pelayanan dalam konteks
pemerataan
keadilan
pelayanan
kesehatan.
(http://manajemen-
pembiayaankesehatan.net/index.php/using-joomla/extensions/components/content component/archived-articles/93-pjj-monev-bpjs/1076-ia-latar-belakang pada tanggal 5 oktober 2015 pada pukul 13.37 WIB). Sebagai pelaksana program jaminan kesehatan yang baru berjalan selama satu tahun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terbilang sukses memenuhi komitmennya untuk melayani kebutuhan dasar kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang handal, unggul dan terpercaya. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil survei kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan terhadap Badan Penyelenggara 5
Jaminan Sosial Kesehatan. Total 17.280 responden masyarakat, sebanyak 81% menyatakan puas terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan . Target kepuasan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 75%. Persentase total sebesar 81% itu merupakan gabungan dari indeks kepuasan peserta terhadap layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan rujukan kantor Cabang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Center. Presentase indeks kepuasan peserta terhadap fasilitas kesehatan diperoleh dari gabungan antara kepuasan peserta (80%). Indeks kepuasan peserta yang dilayani oleh puskesmas persis dengan indeks kepuasan peserta yang dilayani oleh Dokter praktek Perorangan. Kepuasan peserta yang datang ke rumah sakit pemerintah berada pada angka 80%, sementara untuk rumah sakit swasta adalah 83%. Dari sisi jenis layanan, rawat
jalan atau rawat inap di rumah sakit, tidak ada perbedaan tingkat kepuasan di antara keduanya. Indeks kepuasan peserta rawat jalan dan rawat inap hampir sama tingginya, yaitu 81% dan 80%. Sementara itu, indeks kepuasan untuk layanan yang bersifat administratif di Kantor Cabang dan BPJS Kesehatan Center sebesar 80%. Jika dianalisa berdasarkan jenis peserta, indeks kepuasan peserta Pekerja Penerima Upah , Pekerja Bukan Penerima Upah, dan Bukan Pekerja dalam memperoleh pelayanan relatif sama tingginya, yaitu sebesar 80% hingga 81%. Dari sisi kepuasan fasilitas kesehatan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, hasil yang dicapai sukses melampaui harapan. Survey ini dilakukan untuk mengevaluasi awareness dan efektivitas iklan serta sosialisasi BPJS Kesehatan. Tahun 2013, awareness masyarakat terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan adalah sebesar 58%. Secara umum awareness masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan sudah tinggi. Awareness tertinggi berasal dari responden pekerja sektor formal. Televisi menjadi sumber pengetahuan tertinggi bagi awareness responden 6
terhadap iklan. Sementara Facebook, YouTube, dan Twitter menduduki tiga teratas untuk kelompok media sosial. Website BPJS Kesehatan sendiri menjadi sumber pengetahuan terbesar di kelompok website. Efektivitas televisi
dan radio untuk
meningkatkan ketertarikan masyarakat menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sangat tinggi dan mudah dicerna oleh masyarakat. Selain itu, dari hasil survey kami juga menemukan bahwa kebersediaan masyarakat untuk merekomendasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada orang lain bernilai positif. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada tahun 2014 telah melaksanakan berbagai kegiatan demi meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan juga terus berupaya menyebarluaskan informasi melalui iklan di televisi, radio, surat kabar, website, serta media sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan juga rutin menyelenggarakan Kelas Sosialisasi dan Training of Trainers Jaminan Kesehatan yang berisi informasi tentang kepesertaan, prosedur pendaftaran dan manfaat jaminan kesehatan. Kegiatan rutin lainnya adalah sosialisasi dengan perusahaan asuransi kesehatan swasta mengenai skema yang mana skema tersebut kini telah diikuti oleh 49 asuransi swasta. Sebagai upaya meningkatkan kepuasan masyarakat, awal tahun 2015 ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan juga akan berkoordinasi dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan mengembangkan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat untuk menangani keluhan masyarakat yang disampaikan melalui website Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat memenuhi komitmen penanganan keluhan sebagaimana yang disampaikan dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 48 ayat 1 dan Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2013 Bab X 7
Pasal 45. (http://lewokedaerik.blogspot.co.id/2013/12/badan-penyelenggara-jaminan sosial_16.html pada tanggal 5 oktober 2015 pada pukul 13.22 WIB). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan, penulis tertarik untuk meneliti kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Puskesmas Jalan Letjen Jamin Ginting No.540 Padang Bulan Medan yang hasilnya dituangkan dalam skripsi berjudul ” Tingkat kepuasan Pasien dan Keluarga terhadap Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Puskesmas Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 540 Padang Bulan Medan.”
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Sejauhmana tingkat kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Puskesmas Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 540 Padang Bulan Medan ?
1.3. Pembatasan Masalah Dengan mempertimbangkan bahwa konsep “ Tingkat kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “sangat luas”, maka untuk lebih mengidentifikasi dan mempertajam masalah yang akan dikaji dan diteliti, penulis melakukan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut : a. Obyek penelitian ini adalah pasien dan keluarga yang merupakan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Pusat Kesehatan Masyarakat 8
(PUSKESMAS) Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 540 Padang Bulan Medan. b. Dasar hukum diselenggarakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 menunjang pembiayaan kesehatan personal bagi masyarakat di masa yang akan datang. Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. c. Pelaksanaan program pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meliputi sosialisasi, pendaftaran peserta
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, proses administrasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan tingkat kepuasan pasien dan keluarga atas pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dijalankan oleh Pelaksana Kesehatan badan yang berwenang dalam pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Jalan .Letjen Jamin Ginting Nomor 540 Padang Bulan Medan.
1.4.
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien
dan
keluarga
terhadap
pelayanan
kesehatan
peserta
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Puskesmas Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 540 Padang Bulan Medan, yang meliputi : 1. Sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
9
2. Pendaftaran pasien dan keluarga sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 3. Proses administrasi untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 540 Padang Bulan Medan. 4. Tingkat kepuasan pasien dan keluarga atas pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diberikan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). . 1.4.2
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dalam rangka pengembangan konsep-konsep, teori-teori, serta perbaikan model pelaksanaan pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai salah satu kebijakan sosial di bidang kesehatan, baik oleh Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, menteri kesehatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kebijakan, serta pasien dan keluarga sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maupun unit-unit pelaksana pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai refrensi dalam rangka pelaksanan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), termasuk penyempurnaan pelaksanaannya.
10
1.5 Sistematika Penulisan Rencana dan hasil penelitian ini dituliskan sebagai laporan penelitian menurut sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan uraian teoritis tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah dan obyek yang diteliti, kerangka pemikiran, yang kemudian dituangkan dalam bentuk bagan alir pikiran, defenisi konsep, dan defenisi operasional.
BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan uraian tentang asas-asas penelitian yang berurutan terdiri dari tipe penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, populasi dan sampel penelitian yang dilengkapi dengan teknik penarikan sampel yang digunakan serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang diterapkan.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan uraian tentang gambaran lokasi penelitian, yaitu : Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 540 Padang Bulan Medan, yang meliputi : sejarah 11
singkat dan gambaran umum, struktur organisasi, dan gambaran tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 540 Padang Bulan Medan.
BAB IV
: ANALISIS DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari pengumpulan data penelitian, yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada pasien dan
keluarga
yang menjadi peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), wawancara dengan staf pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 540 Padang Bulan Medan yang menangani pasien dan keluarga sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kemudian dianalisis sehingga dapat dipahami data yang ada serta makna yang ada dibalik data penelitian tersebut.
BAB V
: PENUTUP Bab
ini
berisikan
kesimpulan
penelitian
dan
saran
yang
direkomendasikan penulis berdasarkan kesimpulan penelitian yang diperoleh.
12
